Ditemukan 1870 data
HENDRA SAHPUTRA, S.H., M.H.Hum.
Terdakwa:
DIMAS SAPUTRO,S.STP Bin Alm. MARDIONO
114 — 29
Pertanahan, yang telahmelakukan kegiatan pengadaan tanah/lahan untuk pembangunan GedungAutis, Gedung Kesenian dan Sarana Olahraga Tahun Anggaran 2012 secaraserampangan, tumpang tindin dan tidak mengikuti tahapantahapansebagaimana yang telah diatur Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005tentang Pengadaan tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk KepentinganUmum, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun2006 tentang Pengadaan tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan UntukKepentingan
HENDRA SAHPUTRA, S.H., M.H.Hum.
Terdakwa:
Dra. NOORHAYATI NS, Msi Binti NASRI SIGIT
184 — 29
Pemerintahan dan anggota Panitia Pengadaan Lahan,yang telah melakukan kegiatan pengadaan tanah/lahan untuk pembangunanGedung Autis, Gedung Kesenian dan Sarana Olahraga Tahun Anggaran 2012secara serampangan, tumpang tindin dan tidak mengikuti tahapantahapansebagaimana yang telah diatur Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentangPengadaan tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum,sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006tentang Pengadaan tanah bagi Pelaksanaan
61 — 37 — Berkekuatan Hukum Tetap
Petitum Gugatan akibat dari adanya tumpang tindih diantaraPetitum Gugatan, hal ini telah diakui sendiri oleh Majelis Hakim Judex Factisebagaimana Pertimbangan Hukum pada garis datar () ke3, halaman 107Putusan Pengadilan Tingkat Pertama yang diambil alin oleh PengadilanTingkat Banding tersebut karena Pertimbangan Hukum pada garis datar ()ke3, halaman 107 Putusan Pengadilan Tingkat Pertama menyatakan : Bahwa tuntutan Penggugat pada angka 9 di tolak karena tuntutan padaangka 9 berlebihan dan tumpang tindin
269 — 162 — Berkekuatan Hukum Tetap
Wilayah KW 540/04/DPE/LHT/2005 ini overlap atau tumpang tindin dengan sebagianWilayah KP Usulan Penggugat seluas 1.750 Ha (Bukti P37),mohon lihat Lampiran 2;c. PT. Bara Alam Utama (Tergugat 7), berdasarkan SK No. 540/07/DPE/LHT/2005 tertanggal 07 April 2005 tentang Pemberian IzinKuasa Pertambangan Eksplorasi (KW 540/07/DPE/LHT/2005)(SK No.540/07), seluas 799,6 Ha untuk jangka waktu 3 (tiga)tahun.
107 — 45
Calon lokasi tidak tumpang tindin dengan program/proyek lain8.dan atau program proyek sejenis ditahun sebelumnya.. Petani ada dan berdomisili di calon lokasi atau berdekatandengan calon lokasi serta berkeinginan untuk bersama.Prasarana menunjung dan perlengkapan lainnya tersedia.
69 — 37 — Berkekuatan Hukum Tetap
Nopember 2003, di sisi lain sesuai SPPD No :11 tanggal 05 Nopember 2003, Bukti Kas Nomor 1527 tanggal17 Nopember 2003 Terdakwa telah menerima Biaya PerjalananDinas ke Jakarta terhitung mulai tanggal 5 s.d 9 Nopember2003, sehingga dalam hal ini Terdakwa telah menerima biayaperjalanan dinas tumpang tindih yaitu pada tanggal 5 s.d 7Nopember 2003 dengan nilai sebesar Rp. 1.500.000, (satu jutalima ratus ribu rupiah).Perbuatan Terdakwa yang telah menerima dan menggunakanbiaya perjalanan dinas tumpang tindin
112 — 81
selaku penasehat, tugas yang sudah saksi lakukan pada saatpelaksanaan pembangunan adalah mengarahkan pelaksanaan,namun saksi hanya melakukannya hanya sekitar 1 (satu) minggu saja,setelah itu saksi tidak terlibat lagi dalam pelaksanaan pembangunan,karena sepertinya pelaksana pembangunan (Bambang Kuswadi) tidaksesuai dengan saksi, misalnya saksi pernah memberikan arahanbahwa pemasangan peralon kok seperti ini (kok bukan wavin) tetapidijawab oleh saudara Bambang emang seperti ini, dan lagi adatumpang tindin
Terbanding/Pembanding/Terdakwa : VERONIKA SYUKUR. Diwakili Oleh : Dr. Hendrik Jehaman, S.H.,M.H
445 — 1582
Adam Djudje, tanggal 2641997;1 (Satu) bundel Fotocopy Dokumen Tanah Adat di Lokasi Toro Lema BatuKallo (Kerangan) Luas 30 HA terjadi tumpeng tindin penyerahan olehFungsionaris Adat/Tua Adat Nggorang, Nomor : 01/KDE/I/2014, tanggal1012014;1 (Satu) jepit Asli Surat Penyampaian Copyan Dokumen Tanah Toro LamaBatu Kalo / Karangan, Nomor : Pem.130/212/X/2019, tanggal 02 Oktober2019;1 (Satu) bundel Fotocopy Dokumen Klarifikasi Tanah Adat di Lokasi ToroLemma Batu Kalo (Karangan) Luas 30 Ha diserahkan oleh
SUCIPTO
Tergugat:
1.KAHAR
2.HASIM
3.NURLAILA
4.LURAH SUNGAI LAKAM BARAT
5.KEPALA KANTOR PERTANAHAN KARIMUN
6.UMARTA PARNINGOTAN PARDEDE
7.BONTOR K MARPAUNG
8.JOHANNES AGUSTONO
9.ANDRI MANURUNG
10.MARINGAN SIMAMORA
11.MULA LUMBAN RAJA
12.CHRISTIAN NADEAK
13.SABAM NADEAK
14.BERNANDUS MANALU
15.AHMAD MIZAN DENI REJEKI ADI
16.TURNADI JOKO SUPRAPTO
17.EMERSON MANULANG
18.SOPAR OMPUSUNGGU
19.ERWIN
20.SYAMSIR
21.HUSRI
22.MURNI
23.HADARIAN ARITONANG
24.JAMMERI NAINGGOLAN
25.WALMAN NAINGGOLAN
26.SUDUNG SITORUS
27.MANAOR SITANGGANG
28.CHANDRA RINDU F HUTAHAEN
29.DALIAN PANGGARIBUAN
30.TOHAP LUMBAN TORUAN
31.JAMES NABABAN
32.HOTBEN SIHOTANG
33.RUBEN LUMBAN TOBING
34.PASMAN TARIHORAN
35.ROBERT TAMPUBOLON
36.RUSTI SITUMORANG
37.JONNES AGUSTONO
38.CRISTIAN NADEAK
39.DALIAN PANGARIBUAN
182 — 78
Tbkatau kurang hatihatinya, Apabila Pasal 1366 KUHPerdata dikaitkan denganikut sertanya Tergugat IV, Tergugat V, dalam =memproses,menandatangani dan menerbitkan suratsurat yang menyebabkan terjadinyatumpang tindin tanah diatas tanah obyek aquo, dapat dikatagorikankedalam Karena kelalaian atau kurang hatihatinya menimbulkan kerugianpada orang lain, sehingga Penggugat juga dapat menuntut ganti rugi kepadaTergugat IV, dan Tergugat V;. Bahwa oleh karena perbuatan Para Tergugat.
127 — 49
lima) Surat Pernyataan PelepasanHak Atas Tanah Untuk Kepentingan Swasta Nomor : 36/539.81/2005 tanggal20 juni 2005 atas nama Ir.H.Wiwik Tjahyono,M.sc untuk TPU Kota Bekasi,Nomor : 37/539.81/2005 tanggal 20 juni 2005 atas nama Lilis Isminarti, Nomor: 38/539.81/2005 tanggal 20 juni 2005 atas nama Drs.Cahyo Purnomo, Nomor: 39/539.81/2005 tanggal 20 juni 2005, atas nama lpung Tjahyadi, Nomor :40/539.81/2005 tanggal 20 juni 2005 atas nama Dewi Ambarwati untuk dicabutdari arsip agar tidak ada tumpang tindin
117 — 55
Lukah Banua, dalam hal ini kerugian yangdialami penggugat adalah :e Terjadinya tumpang tindin kepemilikan atas sebidang tanah milikpenggugate Penggugat tidak dapat memanfaatkan atau menggunakan tanah milikpenggugat karena telah menjadi sengketa.Bahwa Karena Surat Keputusan Tergugat tersebut telah merugikanKepentingan Penqgugat, berdasarkan ketentuan Pasal 53 ayat (1) dan(2)Undangundang Nomor 9 tahun 2004, Surat Keputusan Tergugatdapatdituntut pembatalannya dan dinyatakan tidak sah.2223C.
250 — 85
Maluku Barat Daya Propinsi Maluku No.HK.201/1/17/DRJU.KUM.2014 / No. 553.2/50/2014 tanggal 28 Pebruari 2014tentang Pembangunan dan Pengembangan Bandar Udara Baru di Moa LakorKabupaten Maluku Barat Daya Provinsi Maluku tersebut berkaitan denganmasalah lahan, dan untuk menghindari tumpang tindin dalam pengelolaan asset,dan sebelumnya belum ada MOU dengan Pemerintah Kab.
200 — 75
Bahwa menurutpendapat Ahli letak Kerugian Keuangan Negara adalah pada jumlah selisih yangdibayarkan oleh Pemerintah Provinsi Riau dengan realisasi yang diterima pemiliktanah (tanpa perantara) serta jumlah yang dibayarkan Pemerintah Provinsi Riaukepada Saksi Murtadi yang tanahnya tumpang tindin dengan tanah milik Sdr.Marlinis Sy.Menimbang, bahwa Penasehat Hukum terdakwa dalam pledoinyamenyatakan tidak ada kerugian Negara karena hasil perhitungan yang dibuatBPKP belum pasti, Ahli dalam melakukan audit
DIDIT AGUNG NUGROHO, S.H.
Terdakwa:
SARNO UTOMO, S.Sos., MM.
139 — 45
KawasanParkir Pantai Klayar terdapat kelebihan bayar sekitar sebesarRp.73.000.000, (tujuh puluh tiga juta rupiah) karena kualitas MembuatBeton Mutu K175/ Rabat Beton tidak terpenuhi.Bahwa Ahli tidak berkoordinasi dengan BPK Perwakilan Jawa Timurdalam menghitung kerugian kKeuangan negara dalam perkara ini, tetapiAhli sudah membaca dan mempelajari hasil temuan BPK tersebut.Bahwa Ahli UNS hanya menghitung volume pekerjaan PenataanKawasan Parkir Pantai Klayar.Bahwa Hasil Laporan Tim Ahli UNS tidak tumpang tindin
332 — 217 — Berkekuatan Hukum Tetap
Hal tersebutdiwujudkan dalam bentuk surat ukur/gambar situasi (GS) untukmemastikan di mana letak/batasbatas dan luas tanah tersebut agartidak tumpang tindin dengan tanah orang lain, termasuk untukmemastikan objek tanah tersebut ada atau tidak ada (fiktif);Prosedur penerbitannya (prosedural).
231 — 175 — Berkekuatan Hukum Tetap
menjalankan tugasnya;3.19.2 Dalam melakukan fungsi penyidikan, apabilapilihanpembentuk undangundang menetapkan Kejaksaansebagai Penyidik dalam tindak pidana tertentu, makaseyogiyanya kepolisian ditentukan tidak lagi berwenang.Sebaliknya apabila wewenang penyidikan memangsepenuhnya akan diberikan kepada Kepolisian, makaJaksa hanya berwenang melakukan penuntutan;3.19.3 Sebelum penyerasian itu terwujud, semua aparat penegakhukuk seyogyanya melakukan koordinasi jika ditenggaraiakan terjadi tumpang tindin
DIDIT AGUNG NUGROHO, S.H.
Terdakwa:
1.BAYU DAMAYANTO
2.FAJAR SIDIQ R.
185 — 78
ParkirPantai Klayar terdapat kelebinan bayar sekitar sebesar Rp.73.000.000,(tujuh puluh tiga juta rupiah) karena kualitas Membuat Beton Mutu K175/Rabat Beton tidak terpenuni.Bahwa Ahli tidak berkoordinasi dengan BPK Perwakilan Jawa Timur dalammenghitung kerugian kKeuangan negara dalam perkara ini, tetapi Ahli Sudahmembaca dan mempelajari hasil temuan BPK tersebut.Bahwa Ahli UNS hanya menghitung volume pekerjaan Penataan KawasanParkir Pantai Klayar.Bahwa Hasil Laporan Tim Ahli UNS tidak tumpang tindin
332 — 536
Adam Djudje, tanggal 2641997;1 (satu) bundel Fotocopy Dokumen Tanah Adat di Lokasi Toro LemaBatu Kallo (Kerangan) Luas 30 HA terjadi tumpeng tindin penyerahanoleh Fungsionaris Adat/Tua Adat Nggorang, Nomor : 01/KDE/I/2014,tanggal 1012014;1 (satu) jepit Asli Surat Penyampaian Copyan Dokumen Tanah ToroLama Batu Kalo / Karangan, Nomor : Pem.130/212/X/2019, tanggal 02Oktober 2019;1 (satu) bundel Fotocopy Dokumen Klarifikasi Tanah Adat di LokasiToro Lemma Batu Kalo ( Karangan ) Luas 30 Ha diserahkan olehFungsionaris
PT. Perkebunan Nusantara III Persero
Tergugat:
PT. Bumi Madu Mandiri
Turut Tergugat:
1.Pemerintah Daerah Kab Way Kanan.
2.PT. Perkebunan Nusantara VII (PTPN VII)
269 — 187
kepemilikan Turut Terlawan II atasTanah Objek Sengketa Seluas 4.634,20 Ha yang didalamnya termasuk ObjekSita Eksekusi Seluas 439,42 Ha (areal 461 Ha) dan Objek Sita Eksekusi Seluas302,35 Ha (areal 320 Ha), padahal secara jelas Surat Sub Balai Tata HutanTanjungkarang Lampung tersebut hanya memuat informasi telah dilakukannyapeninjauan lapangan pada bulan Februari sampai bulan Maret 1981 atas arealhutan yang dimohon pelepasan oleh Turut Terlawan II, dan dari peninjauanlapangan ditemukan terjadinya tumpang tindin
200 — 451
Maluku Barat Daya Propinsi Maluku No.HK.201/1/17/DRJU.KUM.2014 / No. 553.2/50/2014 tanggal 28 Pebruari 2014tentang Pembangunan dan Pengembangan Bandar Udara Baru di Moa LakorKabupaten Maluku Barat Daya Provinsi Maluku tersebut berkaitan denganmasalah lahan, dan untuk menghindari tumpang tindin dalam pengelolaan asset,dan sebelumnya belum ada MOU dengan Pemerintah Kab.