Tergugat I : KAREL YOKU Diwakili Oleh : KAREL YOKU
Pembanding/Tergugat II : MICHAEL YOKU Diwakili Oleh : KAREL YOKU
Pembanding/Tergugat III : ARNOLD YOKU Diwakili Oleh : KAREL YOKU
Terbanding/Penggugat : OBAJA ONDY
Terbanding/Turut Tergugat I : Pemerintah Republik Indonesia Cq Pemerintah Provinsi Papua Cq Pemerintah Daerah Kabupaten Jayapura Cq Dinas Pertanahan, Perumahan Dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Jayapura
Terbanding/Turut Tergugat II : Pemerintah Republik Indonesia Cq Kementrian Perhubungan

Republik Indonesia Cq Pemerintah Provinsi Papua Cq Dinas Perhubungan Provinsi Papua Cq Direktorat Jenderal Perhubungan Darat/ Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah XXV Provinsi Papua dan Papua Barat Cq Pemerintah Daerah Kabupaten Jayapura Cq Dinas Perhubungan Kabupaten Jayapura

AKHMAD KURSANI
4.AGUS WIJAYA
5.ASRONY HANDAYANA
Tergugat:
1.MENTERI PERHUBUNGAN RI, C.q. DIRJEN PERHUBUNGAN UDARA RI, C.q.KEPALA BANDAR UDARA GUSTI SJAMSIR ALAM KOTABARU
2.M. YAHYA AL IDRUS

Sutarno, yang diterbitkan oleh Kantor Administrator Pelabuhan Cirebon Jenderal Perhubungan Laut Departemen Perhubungan telah hilang dan sampai saat ini belum ditemukan;3. Memberi izin kepada Pemohon untuk mengurus Duplikat Grosse Akta Pendaftaran milik Pemohon nomor 1275/N tahun 2001 atas nama H. Sutarno yang diterbitkan oleh Kantor Administrator Pelabuhan Cirebon Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan;4.

.;1.KEPALA UNIT PENGELOLA PERPARKIRAN DINAS PERHUBUNGAN PROPINSI DKI JAKARTA.;2.PT. INTERCON KEBON JERUK, ( dalam PAILIT ).;

., M.AP. selaku Kepala Dinas Perhubungan Banjarbaru

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA CQ MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA CQ KEPALA KANTOR DISTRIK NAVIGASI KLAS II JAYAPURA, VS GERSON YULIANUS HASOR (Kepala Suku Marga Hasor

UPTD ANGKUTAN MASAL TRANSKUTARAJA/ DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI ACEH, 2. DISNAKER KOTA BANDA ACEH

Dinas Perhubungan Aceh Cq. Kuasa Pengguna Anggaran Pada Dinas Perhubungan Aceh Cq. Ir. Burhanuddin, MM
Terbanding/Tergugat I : Menteri Perhubungan RI Cq. Dirjen Perhubungan Udara
Terbanding/Tergugat VI : Kepala Kantor Jasa Penilai Publik KJPP Yanuar Bey dan Rekan
Turut Terbanding/Penggugat II : Marlina Diwakili Oleh : Junaidi, SH.,MM.

MENTERI PERHUBUNGAN RI Cq. DIRJEN PERHUBUNGANUDARA, alamat Jl. Medan Merdeka Barat No.8,Gedung Karsa, Lantai5 Kementerian Perhubungan,Jakarta, dalam hal ini memberikan Kuasa kepada 1.Endah Purnamasari, 2. Gideon P.M. Butarbutar, 3.Yuniza Diantini, 4. Robert Ambrosius S., 5. IkaWahyuningsih, 6. Alnoan Sirait, 7. Zainur Rijal, 8. ApitKomarudin, 9. Sunartopo, 10. Iwan Mulya, 11.Halaman 1 Putusan Nomor 39/PDT/2019/PT BNAMunawari, dan 12.

Abadi, masingmasing sebagai Pejabat/PNS di Lingkungan DirektoratJenderal Perhubungan Udara KementerianPerhubungan Republik Indonesia, beralamat di JalanMedan Merdeka Barat Nomor 8 Jakarta dan KantorUPBU Rembele alamat Jalan Pante Raya Simpang TigaRedelong, Bener Meriah, berdasarkan Surat KuasaKhusus No : HK/02/II/PHBRBL/2018, tanggal 7Februari 2018 dan telah terdaftar dikepaniteraanPengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong denganregister Nomor W1.U19/10/Hk.02/02/SK/2018, tanggal 7Februari 2018, selanjutnya

GUBERNUR PROVINS NANGGROE ACEH DARUSSALAM Cq.DINAS PERHUBUNGAN ACEH Cq KUASAPENGGUNA ANGGARAN PADA DINASPERHUBUNGAN ACEH Cq. IR.BURHANUDDIN,MM.,alamat JI. Mayjend T. Hamzah Bendahara No.52 KutaHalaman 2 Putusan Nomor 39/PDT/2019/PT BNAAlam, Banda Aceh, selanjutnya disebut sebagaiTergugat III;4. BUPATI KEPALA DAERAH KABUPATEN BENER MERIAH di BenerMeriah, alamat JI. Serule Kayu Redelong, KelurahanSerule Kayu, Kecamatan Bukit, Kota Bener Meriah,dalam hal ini memberikan Kuasa kepada 1.

menunjang angkutan udara.mewujudkan sumber daya manusia yang berjiwa kedirgantaraan,profesional dan mampu memenuhi kebutuhan penyelenggaraanpenerbangan.memenuhi perlindungan lingkungan dengan upaya pencegahan danpenanggulangan pencemaran yang diakibatkan dari kegiatanangkutan udara dan kebandarudaraan, dan pencegahan perubahaniklim, serta kKeselamatan dan keamanan penerbangan.Bahwa TERGUGAT Berdasarkan Peraturan Menteri PerhubunganNomor PM 189 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata KerjaKementerian Perhubungan

Bahwa kedudukan Tergugat II di Bandar Udara Rembele adalahsebagai Unit Penyelenggara Bandar Udara di Lingkungan KementerianPerhubungan yang berada dan bertanggung jawab kepada DirekturJenderal Perhubungan Udara sebagaimana diatur dalam PeraturanMenteri Perhubungan Nomor PM 40 Tahun 2014 tentang Organisasidan Tata Kerja Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara sebagaimanadiubah terakhir dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 8Tahun 2018.

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon sepenuhnya;
2. Menyatakan bahwa Grosse Akta Pendaftaran Kapal Asli milik pemohon nomor 3987 Tahun 2002 atas nama SUHARI, yang diterbitkan oleh Kementerian Perhubungan Dirjen Perhubungan Laut Kantor Administrator Pelabuhan Cirebon telah hilang dan sampai saat ini belum diketemukan;
3. Memberikan izin kepada Pemohon untuk mengurus Duplikat Grosse Akta Pendaftaran milik Pemohon nomor 3987, atas nama SUHARI yang diterbitkan

oleh Kementerian Perhubungan Dirjen Perhubungan Laut Kantor Administrator Pelabuhan Cirebon di Cirebon;

Penggugat:
PONCO BUDI CAHYONO
Tergugat:
LILIANA MAGDALENA
Turut Tergugat:
1.ELVIS KARWELO
2.DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN SUMBA TIMUR

Tertera cap/stempel Toko Ega Jaya;
33. 1 (satu) rangkap kwitansi Dinas Perhubungan tahun 2017 dengan nominal Rp.1.734.000,- untuk pembayaran Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor yaitu Biaya Perbaikan Pintu Kantor Dinas Perhubungan Dompu Kebutuhan Dinas Perhubungan Kabupaten Dompu 2017.

230. 1 (satu) rangkap kwitansi Dinas Perhubungan tahun 2020 dengan nominal Rp.200.000,- untuk pembayaran Program Pembangunan, Rehabilitasi Prasarana dan Fasilitas Perhubungan Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Fasilitas Perhubungan (pembelian Meja besi dispenser). Tertera cap/stempel Toko Bintang Hiburan.

449. 1 (satu) rangkap kwitansi Dinas Perhubungan tahun 2020 dengan nominal Rp. 1.750.000,- untuk Program Pembangunan, Rehabilitasi Prasarana dan Fasilitas Perhubungan Peningkatan Sarana dan Prasarana Perhubungan Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Non Gedung Kantor.(pembelian Besi, Siku dan Pipa) Tertera cap/stempel UD.ABY.

900/28.DPAP/BPKAD/2020 Tahun Anggaran 2020 Dinas Perhubungan;
978. 1 (satu) Bundel Laporan Keuangan Dinas Perhubungan Kabupaten Dompu Tahun 2017;
979. 1 (satu) Bundel Laporan Keuangan Dinas Perhubungan Kabupaten Dompu Tahun 2018;
980. 1 (satu) Bundel Laporan Keuangan Dinas Perhubungan Kabupaten Dompu Tahun 2019;
981. 1 (satu) Bundel Laporan Keuangan Dinas Perhubungan Kabupaten Dompu Tahun 2020;
982. 1 (satu

Dompu;
1001. 1 (satu) Bundel Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Kab.

• Mengabulkan permohonan dari Pemohon;
• Menetapkan bahwa Grosse Akta pendaftaran kapal dengan nama Kapal Semujur 2002 DDa No. 1735/L yang dikeluarkan oleh Kantor kementerian Perhubungan direktorat Jenderal Perhubungan laut Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas II Palembang oleh Pejabat Pendaftaran dan Pencatatan Balik nama Kapal dengan nama pemilik PT.

Timah Tbk yang berkedudukan di Pangkalpinang telah hilang;

PK.674/1089/SL-PM/DK-08 tanggal 13 Agustus 2008 diterbitkan oleh Direktorat jenderal Perhubungan Laut Departemen Perhubungan Jakarta di Jakarta, SURAT UKUR No. 201/Ab tanggal 18 Maret 2008 diterbitkan oleh Kantor Administrasi Pelabuhan Banten di Merak Banten dan GROSSE AKTE Pendaftaran Kapal Tongkang No. 5219 tanggal 11 Juni 2008 milik PT.

ELNUSA Tbk berkedudukan di Jakarta diterbitkan oleh Pejabat Pendaftar dan pencatat Balik Nama Kapal pada Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Departemen Perhubungan Jakarta di Jakarta Telah Hilang 3.

Menyatakan bahwa Dokumen Kapal Tongkang ELNUSA SAMUDRA 4 berupa SURAT LAUT No : PK/674/1090/SL-PM/DK-08 tanggal 18 Agustus 2008 diterbitkan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Departemen Perhubungan di Jakarta, SURAT UKUR No : 202/Ab serta Nomor dan tanggal 18 Maret 2008 yang diterbitkan oleh Kantor Administrasi Pelabuhan Banten di Merak Banten dan GROSSE AKTE Pendaftaran Kapal Tongkang No : 5220 tanggal 11 Juni 2008 milik PT.

ELNUSA Tbk berkedudukan di Jakarta diterbitkan oleh Pejabat Pendaftar dan Pencatat Balik Nama Kapal pada Direktorat Jenderal \Perhubungan Laut Departemen Perhubungan Jakarta di Jakarta Telah Hilang ; 4.

Memerintahkan kepada Pejabat pendaftar dan pencatat Balik Nama Kapal pada Direktorat Jenderal Perhubungan Laut departemen Perhubungan Jakarta di Jakarta untuk mencatat hilangnya GROSSE AKTE Balik Nama Kapal Tongkang EWS 1 dan menerbitkan GROSSE AKTE Balik Nama Kapal Tongkang EWS 1 ; -----------------------------------------------------------------------------------------------------8.

ELNUSATbk berkedudukan di Jakarta diterbitkan oleh Pejabat Pendaftar dan pencatat BalikNama Kapal pada Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Departemen PerhubunganJakarta di Jakarta Telah Hilang3.Menyatakan ..... eee3 Menyatakan bahwa Dokumen Kapal Tongkang ELNUSA SAMUDRA 4 berupaSURAT LAUT No : PK/674/1090/SLPM/DK08 tanggal 18 Agustus 2008diterbitkan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Departemen Perhubungan diJakarta, SURAT UKUR No: 202/Ab serta Nomor dan tanggal 18 Maret 2008yang diterbitkan oleh

perhubungan Laut Departemen Perhubungan Jakarta di JakartaTelah Hilang ; 5 Memerintahkan kepada pejabat Pendaftar dan pencatat Balik Nama Kapal padaDerektorat Jenderal Perhubungan Laut Departemen Perhubungan Jakarta di Jakartauntuk mencatat tentang hilangnya SURAT LAUT dan GROSSE AKTE PendaftaranKapal Tongkang ELNUSA SAMUDRA 3 dan ELNUSA SAMUDRA 4 danmenerbitkan kembali Surat Laut dan GROSSE AKTE Pendaftaran Kapal Tongkang787ELNUSA SAMUDRA 3. dan ELNUSA SAMUDRA 4 ;Memerintahkan kepada Kepala Kantor

Menteri Perhubungan No.

ELNUSATbk berkedudukan di Jakarta diterbitkan oleh Pejabat Pendaftar dan pencatat BalikNama Kapal pada Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Departemen PerhubunganJakarta di Jakarta Telah Hilang3 Menyatakan bahwa Dokumen Kapal Tongkang ELNUSA SAMUDRA 4 berupaSURAT LAUT No : PK/674/1090/SLPM/DK08 tanggal 18 Agustus 2008diterbitkan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Departemen Perhubungan diJakarta, SURAT UKUR No: 202/Ab serta Nomor dan tanggal 18 Maret 2008yang diterbitkan oleh Kantor Administrasi

Jenderal perhubungan Laut Departemen Perhubungan Jakarta di JakartaTelah Hilang ; Memerintahkan kepada pejabat Pendaftar dan pencatat Balik Nama Kapal padaDerektorat Jenderal Perhubungan Laut Departemen Perhubungan Jakarta di Jakartauntuk mencatat tentang hilangnya SURAT LAUT dan GROSSE AKTE PendaftaranKapal Tongkang ELNUSA SAMUDRA 3 dan ELNUSA SAMUDRA 4 danmenerbitkan kembali Surat Laut dan GROSSE AKTE Pendaftaran Kapal TongkangELNUSA SAMUDRA 3 dan ELNUSA SAMUDRA 4; Memerintahkan kepada Kepala Kantor

Pembanding/Penggugat : YAHDI ANDRIADI Diwakili Oleh : FARIZAL, SH
Terbanding/Tergugat II : Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Bengkalis
Terbanding/Tergugat I : Bupati Kabupaten Bengkalis

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN BENGKALIS,Beralamat diJl. Pramuka Kel/Desa Air Putin Kec. Bengkalis Kab.Bengkalis, untuk selanjutnya disebut sebagaiTERBANDING Ilsemula sebagaiTERGUGAT II;Dalam hal in) TERBANDING, I dan TERBANDING II semula disebut TERGUGAT danTERGUGAT Iidiwakili oleh Kuasanya 1.MARYANSYAHOEMAR, S.H, 2. M. FENDRO, S.H, 3. WAHYUDI HIDAYAT,S.HI dan 4. JON KOSNEOR, S.H.,M.Hyang merupakan KepalaBagian Hukum Setda Kab. Bengkalis, Kasubbag BantuanHHukum Setda Kab.

Perjanjian Nomor:550/DISHUBKOMINFO/Sewa/444/Tahun 2012 dan Nomor : PT.GSB /CabBkls/01/2012 , tanggal 7 Agustus 2012 ;Bahwa sebelum Pengikatan Diri Surat Perjanjian Nomor:550/DISHUBKOMINFO/Sewa/444/Tahun 2012 dan Nomor : PT.GSB /CabBkls/01/2012 , tanggal 7 Agustus 2012 ditandatangani olen Penggugat denganTergugat selaku Bupati Kabupaten Bengkalis sebelumnya telah mengeluarkanSurat Keputusan Nomor : 339/KPTS/VII/2012 tanggal 30 Juli 2012 yang padadiktum Keputusan dimaksud menunjuk Tergugat II selaku Dinas Perhubungan

Bahwa benar dalil gugatan PENGGUGAT pada Pokok Perkara angka 3dan 4 yang mana TERGUGAT telah mengeluarkan Surat KeputusanNomor : 339/KPTS/VII/2012 tentang Penunjukan Dinas Perhubungan,Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bengkalis selaku KoordinatorPenyewaan Kapal Penyeberangan KMP. Tasik Gemilang GT.776 untukDikelola Oleh Pihak Ketiga tanggal 30 Juli 2012, dan DinasPerhubungan, Komunikasi dan Informatika Kab. Bengkalis mempunyaitugas sebagai berikut :a.

TasikGemilang dan membawa ke Bengkalis untuk diserahkan kepada PemerintahKabupaten Bengkalis melalui Dinas Perhubungan Kabupaten Bengkalisdalam keadaan baik.8.

Menghukum PENGGUGAT untuk mengembalikan Aset PemerintahDaerah Kabupaten Bengkalis berupa 1 (unit) Kapal Penyeberangan KMP.Tasik Gemilang GT.776 melalui Dinas Perhubungan KabupatenBengkalis dalam keadaan baik;5.

LIMIN MARINE & OFFSHORE yang diterbitkan oleh Pejabat Pendaftar dan Pencatatan Balik Nama Kapal pada Kantor Kementerian Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kantor Pelabuhan Batam telah hilang;

LIMIN MARINE & OFFSHORE yang berkedudukan di Kota Batam di hadapan Pejabat Pendaftar dan Pencatatan Balik Nama Kapal pada Kantor Kementerian Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kantor Pelabuhan Batam;

LIMIN MARINE & OFFSHORE yang berkedudukan di Kota Batam;

Penggugat:
PT Pusaka Barito Utama
Tergugat:
PT WESA Samudra Lestari
Turut Tergugat:
1.PT KHARISMA JAKARTA LOGISTIK
2.PT FUDONG KONSTRUKSI
3.PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA cq MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA cq DIREKTORAT PERHUBUNGAN LAUT cq KEPALA KANTOR KESYAHBANDARAAN DAN OTORITAS PELABUHAN KELAS I BANTEN

PENGGUGAT- LA ORI APA- LA ENE- LA ABA AME- LA UDI AHI- WA INDO APA- LA ADI ALS LA API- WA YMBO- WA KARI- WA API- WA DOKOTERGUGAT- MENTERI PERHUBUNGAN RI Cq. DIRJEN PERHUBUNGAN UDARA Cq. KEPALA BANDARA BETOAMBARI- BUPATI KAB. BUTON- WALIKOTA BAUBAU- KEPALA KANTOR BADAN PERTANAHAN NASIONAL KOTA BAUBAU

Menyatakan Sertifikat Hak Pakai Nomor : 03/Katobengke, luas 524.131 m2, atasnama Depatemen Perhubungan Rl/Tergugat , tanggal 18 September 1996, GSNo : 2144 tahun 1996 tanggal 7 Agustus 1996, adalah tidak mempunyai kekuatanmengikat terhadap tanah obyek perkara a quo yang luas keseluruhannya sekitar45.770. m2 ;6.

Udara No.WP.IV/57/4/8/663/PPIN tanggal 7 Agustus tahun 1978;e Surat Keputusan Pemerintah Dati Il Buton No.82/KDR/78 tanggal 7 Nopember1978 tentang penyerahan hak milik tanah Lokasi Lapangan Terbang perintisBetoambari kepada Direktorat Jenderal Perhubungan Udara;e Skets tanah lokasi Lapangan Terbang Perintis Betoambari di desa KatobengkeKecamatan Wolio Daerah Tk.Il Buton Propinsi Sulawesi Tenggara dengan luas58.14 Ha tanggal 7 Nopember 1978;e Sertifikat Hak Milik No.03 atas nama Departemen Perhubungan

, hingga saat ini dimiliki dandikuasai oleh Kementerian Perhubungan, tetapi Penggugat malah meminta gantirugi kepada Pemerintah Kota Baubau.Hal ini sangat tidak berdasar dan membuat gugatan cacat formil dan materil;Selain itu, karena Penggugat menginginkan agar Tergugat Ill yang membayarganti rugi, sementara semua hal yang menyangkut eksistensi tanah objeksengketa yang saat ini menjadi milik Kementerian Perhubungan, justru tidak adasangkut pautnya dengan Pemerintah Kota Baubau.

menginginkan agar Tergugat Ill yang membayar ganti rugi, sementarasemua hal yang menyangkut eksistensi tanah objek sengketa yang saat inimenjadi milik Kementerian Perhubungan, justru tidak ada sangkut pautnya denganPemerintah Kota Baubau.

Saksi kenalTergugat Il, Tergugat Ill dan turut Tergugat, namun tidak ada hubungankeluarga maupun pekerjaan;Bahwa Saksi pernah bekerja di Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Butondan pensiun tahun 2016;Bahwa pada tahun 1996 Saksi bersama tim dari Badan PertanahanKabupaten Buton sebanyak 5 (lima) orang pernah melakukan pengukurantanah bandara untuk pembuatan sertifikat;Bahwa adapun yang mengajukan permohonan untuk penerbitan sertifikattersebut adalah Departemen Perhubungan;Bahwa saat itu Departemen Perhubungan

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon sepenuhnya;
2. Menyatakan bahwa Grosse Akta Pendaftaran Asli milik pemohon nomor 775 atas nama TAYUDI, yang diterbitkan oleh Kementerian Perhubungan Dirjen Perhubungan Laut Kantor Pendaftaran Kapal di Cirebon tanggal 12 Oktober 2000 telah hilang dan sampai saat ini belum diketemukan;
3. Memberikan izin kepada Pemohon untuk mensurus Duplikat Grosse Akta Pendaftaran milik pemohon nomor 775, atas

nama TAYUDI yang diterbitkan oleh Kementerian Perhubungan Dirjen Perhubungan Laut Kantor Pendaftaran Kapal Cirebon di Cirebon;

CHINA HARBOUR INDONESIA, pada hari Senin 11 Mei 2015 sebagaimana sesuai dengan Surat Tanda Laporan Kehilangan Barang / Surat-Surat No.Pol :442/B/V/2015/Sektro.Kmo, tertanggal 18 Mei 2015, berupa Gross Akte Balik Nama Kapal Asli No. 2402 tanggal 25 Mei 2001 yang dikeluarkan Oleh Direktorat Perkapalan dan Kepelautan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, Kementerian Perhubungan Republik Indonesia, atas nama kapal TK. SHB 1016 eks. HD. SHB-1016, nama Pemilik PT.

Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk mengirimkan Salinan Penetapan ini kepada Direktorat Perkapalan dan Kepelautan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, Kementerian Perhubungan Republik Indonesia di Jakarta.4. Memerintahkan kepada Direktorat Perkapalan dan Kepelautan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, Kementerian Perhubungan Republik Indonesia di Jakarta untuk menerbitkan kembali Gross Akte atas nama kapal atas nama kapal TK. SHB 1016 eks. HD.

Bahwa Pemohon ingin mendapatkan kembali Dokumen Gross Akte pada DirektoratPerkapalan dan Kepelautan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, KementerianHal 1dari7 Penetapan 111/Pdt.P/2015/PN.JKT.PSTPerhubungan Republik Indonesia, yaitu Gross Akte Asli (Akta Pendaftaran No. 2402,tanggal 25 Mei 2001) yang di keluarkan Oleh Direktorat Perkapalan dan KepelautanDirektorat Jenderal Perhubungan Laut, Kementerian Perhubungan RepublikIndonesia, atas nama kapal TK. SHB 1016 eks. HD.

CHINA HARBOUR INDONESIA.Bahwa sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Perhubungan No. 13 Tahun 2012,untuk menerbitkan kembali Gross Akte Pendaftaran atas nama Kapal TK. SHB 1016eks. HD.

CHINA HARBOUR INDONESIA, pada hari Senin 11 Mei 2015sebagaimana sesuai dengan Surat Tanda Laporan Kehilangan Barang / SuratSuratNo.Pol :442/B/V/2015/Sektro.Kmo, tertanggal 18 Mei 2015, antara lain berupa GrossAkte Balik Nama Kapal Asli No. 2402 tanggal 25 Mei 2001 yang dikeluarkan OlehDirektorat Perkapalan dan Kepelautan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut,Kementerian Perhubungan Republik Indonesia, atas nama kapal TK. SHB 1016 eks.HD. SHB1016, nama Pemilik PT.

ZHEN HUA INDONESIA sekarang menjadi PT.CHINA HARBOUR INDONESIA.Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk mengirimkanSalinan Penetapan ini kepada Direktorat Perkapalan dan Kepelautan DirektoratJenderal Perhubungan Laut, Kementerian Perhubungan Republik Indonesia diJakarta.Menerbitkan kembali Gross Akte atas nama kapal TK. SHB 1016 eks. HD.

Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk mengirimkanSalinan Penetapan ini kepada Direktorat Perkapalan dan Kepelautan DirektoratJenderal Perhubungan Laut, Kementerian Perhubungan Republik Indonesia diJakarta.4. Memerintahkan kepada Direktorat Perkapalan dan Kepelautan Direktorat JenderalPerhubungan Laut, Kementerian Perhubungan Republik Indonesia di Jakarta untukmenerbitkan kembali Gross Akte atas nama kapal atas nama kapal TK. SHB 1016eks. HD.

Menteri Perhubungan Cq. DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR Diwakili Oleh : MUHAMMAD AMIN, SH.
Terbanding/Penggugat : Muh. Nasir Waladi, ST, MT

Bahwa oleh karena TanahAsset Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur yang dipergunakan PembangunanBandar Udara Samarinda Baru (BSB) ini sudah diserahkan kepada DirektoratJenderal Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan incasu Pemerintah Pusatmaka tidak ada alasan hukum yang dapat membenarkan Penggugat untuk tidakmenarik dan melibatkan Pemerintah RI Cg. Kementerian Perhubungan RI. Olehkarena Pihak Pemerintah RI Cq.

MENTERI PERHUBUNGAN Cq. DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI KALTIMdalam perkara ini.Akan tetapi yang menjadi persoalan dalam perkara ini, apakah Cq. yangdigunakan Penggugat ini sudah tepat dan benat....... ? Karena makna Cq. menunjukkanadanya hubungan hirarkie dan struktural dalam sistem pemerintahan, sehinggapenggunaan Cq. itu haruslah tepat dan benar.

Udara Kementerian Perhubungan Nomor032/352 7/BPIII/2016 dan Nomor B A. 133 Tahun 2016.

Bahwa oleh karena TanahAsset Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur yang dipergunakan PembangunanBandar Udara Samarinda Baru (BSB) ini sudah diserahkan kepada DirektoratJenderal Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan incasu PemerintahPusat maka tidak ada alasan hukum yang dapat membenarkan Penggugat untuktidak menarik dan melibatkan Pemerintah RI Cq. Kementerian PerhubunganRlOleh karena Pihak Pemerintah RI Cq.

Oleh karena tanah Penggugat tidak masuk dalam lokasi BSBmaka Penggugat tidak memiliki hak untuk menuntut ganti rugi kepada Tergugat II incasuDinas Perhubungan Prov.