Ditemukan 14788 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : nomor35 nomor85 nomor nomor11 nomor01 nomor.c nomor29 nomor138 nomor13 nomor38 nomor30
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 08-12-2015 — Upload : 17-05-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 129 PK/TUN/2015
Tanggal 8 Desember 2015 — YOHANNA DE MEYER vs. GUBERNUR JAWA TIMUR, DKK
109 — 53 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • ., Kepala Sub Seksi Pengukuran danPemetaan,berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor31/SK14.35.15/VIII/2015, tanggal 13 Agustus 2015;III. AMON NYOTO HARTONO, kewarganegaraanindonesia,beralamat di Jalan.
Pengadilan DILMIL III 18 AMBON Pidana Militer
Register : 26-09-2019 — Putus : 11-11-2019 — Upload : 24-01-2020
Putusan DILMIL III 18 AMBON Nomor 104-K/PM.III-18/AU/IX/2019
Tanggal 11 Nopember 2019 — Oditur:
Mayor Chk Magdial, S.H.
Terdakwa:
KAPTEN Kal HARKO SURYATAMA
474 — 440
  • .: Pasal 281 ke1 KUHPjuncto Pasal 26 KUHPM juncto Pasal190 Ayat (1), Ayat (3), Ayat (4) Undangundang RI Nomor31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuanperundangundangan lain yang bersangkutan.MENGADILI1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : Terdakwa, Kapten KalNRP 536520 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukantindak pidana : Dengan sengaja dan terbuka, melanggarkesusilaan.2.
Pengadilan PT MEDAN Pidana Khusus Korupsi
Register : 11-12-2014 — Putus : 13-02-2015 — Upload : 23-02-2015
Putusan PT MEDAN Nomor 59/PID.SUS.TPK/2014/PT-MDN
Tanggal 13 Februari 2015 — MUHAMMAD AZHARI DAHLAN LUBIS, SE
34 — 16
  • maupunrohani dan Terdakwa mampu menentukan kehendaknya, maka Majelis HakimTingkat Banding berkesimpulan bahwa Terdakwa mampu bertanggungjawabatas tindak pidana yang dilakukanya tersebut.Menimbang, bahwa terdakwa mampu bertanggungjawab atasperbuatannya menyalahgunakan wewenang tersebut serta tidak terdapatadanya alasan pemaaf yang dapat meniadakan kesalahan maupun alasanpembenar yang dapat menghapuskan perbuatan menyalahgunakan wewenangtersebut, maka dengan mengingat ketentuan Pasal 3 UndangUndang Nomor31
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Register : 25-01-2016 — Putus : 02-05-2016 — Upload : 13-09-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 75 B/PK/PJK/2016
Tanggal 2 Mei 2016 — Is Sudaryono, SH., MH; DR.HM. Hary Djatmiko, SH., M.S.
38 — 21 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • DASA ANUGRAH SEJATI, beralamat di Jalan MH Thamrin Nomor31, RT.001 RW.001, Kebon Melati, Jakarta 10230, dalam hal ini diwakilioleh Ir. Simon Sihotang selaku Direktur;Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Banding;melawan:DIREKTUR JENDERAL PAJAK, berkedudukan di Jalan Jenderal GatotSubroto Nomor 4042 Jakarta, dalam hal ini memberi kuasa kepada:1. Dadang Suwarna, Direktur Keberatan dan Banding, DirektoratJenderal Pajak;2.
Pengadilan PN BOYOLALI Pidana Umum Kejahatan terhadap keamanan negara
Register : 25-07-2011 — Putus : 09-06-2009 — Upload : 25-07-2011
Putusan PN BOYOLALI Nomor 36/Pid.B/2009/PN.Bi
Tanggal 9 Juni 2009 — ENDAH DARYANI binti SOEDARJO
88 — 2
  • Pasal 18 Undang Undang Nomor31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsiyang diubah dan ditambah dengan UndangUndang Nomor 20Tahun 2001 tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor 31Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo.Pasal 64 ayat (1) KUHP;Menimbang, bahwa di persidangan telah diperiksa dandidengar keterangan para saksi secara di bawah disumpahsesuai agamanya masing masing, keterangan saksi mana padapokoknya sebagai berikut1.
Pengadilan DILMIL III 19 JAYAPURA Pidana Militer
Register : 05-11-2021 — Putus : 29-11-2021 — Upload : 08-02-2022
Putusan DILMIL III 19 JAYAPURA Nomor 222-K/PM.III-19/AD/XI/2021
Tanggal 29 Nopember 2021 — Oditur:
Yunus Ginting, S.H., M.H.
Terdakwa:
Samsudin
128 — 216
  • Edi Prayetno karena saat ini sudah tidakberdomisili di Kecamatan Pati, kemudian Oditur Militer mohonketerangan Saksi dibacakan dari Berita Acara Pemeriksaanpada Penyidik Polisi Militer atas persetujuan Terdakwa, dansesuai dengan ketentuan Pasal 155 UndangUndang Nomor31 Tahun 1997 keterangan Saksi dibacakan di Persidangan.Adapun keterangan Saksi tersebut adalah sebagai berikut :Hal 10 dari 56 hal Putusan Nomor : 222K/PM.IIl19/AD/X1I/2021Saksi 2:Nama lengkap : Tri FakhriansyahPangkat/Nrp : Mayor Czi
Pengadilan DILMIL I 01 BANDA ACEH Pidana Militer
Register : 03-01-2020 — Putus : 09-04-2020 — Upload : 29-04-2020
Putusan DILMIL I 01 BANDA ACEH Nomor 2-K/PM.I-01/AD/I/2020
Tanggal 9 April 2020 — Oditur:
Zarkasi, S.H.
Terdakwa:
Benny Prabowo
149 — 46
  • siapasaja yang berada didalam kamar tersebut padasaat dilakukan pengerebekan kemudian sekirapukul 01.45 WIB Saksi menerima laporan dariSecurity Hotel Herfnes Palace atas nama Sdr.Novan bahwa ada beberapa pasangan mudamudi yang dan kamar 335 dan kamar 311diamankan oleh petugas gabungan Polisi Militerdan Polda Aceh.Atas keterangan Saksi6, Terdakwamembenarkan seluruhnya.Bahwa Saksi dalam perkara ini yang tidak hadirdipersidangan namun telah dipanggil secara patutsesuai ketentuan pasal 139 Undangundang Nomor31
Pengadilan PN BATAM Perdata Wanprestasi
Putus : 30-08-2017 — Upload : 16-08-2019
Putusan PN BATAM Nomor 248/Pdt.G/2016/PN Btm
Tanggal 30 Agustus 2017 — PT LINKEN MULTI KARYA MELAWAN PT DRYDOCK PERTAMA
220 — 159
  • Rincian Perhitungan tarif mengacu pada Steelwork Tariff (Ship Repair).Dan terjemahannya, selanjutnya disebut sebagai Bukti T20b ;21.Peraturan Menteri Pekerjfaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor31/PRT/M/2015 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri PekerjaanUmum Nomor 07/PRT/M/2011 Tentang Standar dan Pedoman PengadaanPekerjaan Konstruksi dan Jasa Konsultasi, selanjuinya disebut sebagai BuktiT21 ;Menimbang, bahwa fotocopy Bukti surat tersebut di atas telah bermeteraicukup kemudian telah pula
Pengadilan PN SEMARANG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 03-02-2014 — Upload : 30-04-2014
Putusan PN SEMARANG Nomor 124/PID/SUS/2013/PN.TIPIKOR.SMG
Tanggal 3 Februari 2014 — PRIYONO SANJOYO Bin ARIYADI SANJOYO
64 — 27
  • secara sah dan meyakinkan bersalahmelakukan tindak pidana dalam dakwaan Primair PenuntutUmum, dan membebaskan terdakwa dari dakwaan tersebut ;Menyatakan terdakwa PRIYONO SANJOYO bin ARIYADISANJOYO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalahmelakukan Tindak Pidana Korupsi secara bersamasamasebagaimana diatur dalam Pasal 3 jo Pasal 18 jo Pasal 4 UURI Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan TindakPidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU RINomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU RI Nomor31
    ;Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan faktafakta hukum tersebut diatas terhadap dakwaan Penuntut Umum, untuk menentukanapakah terdakwa PRIYONO SANJOYO Bin ARIYADI SANJOYO terbukti atau tidakterbukti bersalah melakukan salah tindak pidana Korupsi yang didakwaan oleh PenuntutUmum tersebut ; 2 22222 Menimbang bahwa terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaansebagai berikut : 27222222222 2222PRIMAIR : melanggar Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Jo Pasal 4 Undang Undang Nomor31
    dengan Undangundang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahanatas Undangundang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi, yaitu pasal yang mengatur tentang penjatuhan pidana tambahan bagi Terdakwayang terbukti melakukan tindak pidana korupsi dan ada memperoleh harta kekayaan daritindak pidana yang dilakukannya tersebut, oleh karena itu Majelis Hakim memandangperlu memberikan pertimbangan menyangkut tentang hal tersebut ; Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 18 Undangundang Nomor31
Pengadilan PN SURAKARTA Pidana Umum Kejahatan terhadap keamanan negara
Register : 18-09-2011 — Putus : 14-03-2007 — Upload : 18-09-2011
Putusan PN SURAKARTA Nomor 140/PID.B/2006/PN.SKA
Tanggal 14 Maret 2007 — SLAMET SURYANTO
70 — 9
  • Atas perbuatan terdakwatersebut Negara dirugikan Rp 981.734 217,(Sembilan ratus delapan puluh = satu juta tujuhratus tiga puluh empat ribu dua ratus tujuhbelas rupiah) atau setidak tidaknya sekitarjumlah itu.Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidanadalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang Undang RI nomor31 Tahun 1999 sebagaimana telah dirubah dan ditambahdengan Undang Undang RI nomor 20 Tahun 2001 tentangperubahan Undang Undang Nomor 31 tahun 41991 TentangPemberantasan Tindak Pidana
    Pasal 18 Undang Undang RI nomor31 Tahun 1999 sebagaimana telah dirubah dan ditambahdengan Undang Undang RI nomor 20 Tahun 2001 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1)ke 1 jo pasal 64 ayat (1) KUHP;Menimbang, bahwa = dimuka persidangan JaksaPenuntut Umum telah pula mengajukan saksi saksinya dandidengar keterangannya dibawah sumpah menurut agamanya,pada pokoknya menerangkan sebagai berikutSaksi 1 : H.
Pengadilan PN BENGKULU Pidana Khusus Korupsi
Register : 21-11-2016 — Putus : 22-02-2017 — Upload : 10-04-2017
Putusan PN BENGKULU Nomor 78/PID.SUS.TPK/2016/PN.Bgl
Tanggal 22 Februari 2017 — AZIZ MUSLIM Bin JANI
95 — 52
  • atau kedudukan telah terpenuhi.Ad. 4.Unsur Yang dapat merugikan keuangan Negara atauperekonomian Negara Menimbang, bahwa dalam penjelasan Pasal 2 Undang Undang RINo. 31 Tahun 1999 kata dapat sebelum frasa merugikan keuangan negaraatau perekonomian negara menunjukkan bahwa Tindak Pidana Korupsimerupakan delik Formil, yaitu adanya Tindak Pidana Korupsi cukup dengandipenuhinya unsurunsur perobuatan yang sudah dirumuskan bukan dengantimbulnya akibat.Menimbang, bahwa Penjelasan Pasal 2 Undangundang RI Nomor31
    Bengkulu Utara.Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, maka unsur yangdapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara telahterpenuhi.Pasal 18 Undang Undang Republik Indonesia Nomor31 Tahun 1999Menimbang, bahwa pencantuman pasal ini dalam dakwaan adalahuntuk menunjukkan sanksi pidana dari perobuatan yang melanggar Pasal 3UndangUndang No. 31 Tahun 1999, yakni dimaksudkan sebagai penerapanhukum tambahan, yaitu perampasan barangbarang bergerak maupun tidakbergerak yang ada hubungannya
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus
Putus : 02-09-2015 — Upload : 19-05-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2395 K/PID.SUS/2014
Tanggal 2 September 2015 — BUKHARI, S.P., bin Alm. M. JUNED
27 — 11 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • melakukan perbuatan melawan hukum yangmerugikan keuangan Negara sebesar Rp408.898.000,00 (empat ratusdelapan juta delapan ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah) sesuaiLaporan Hasil Audit Investigasi BPKP Perwakilan Provinsi Aceh Nomor SR6198/PW.01/5/2012 tanggal 17 Oktober 2012, maka sesuai pendirianMahkamah Agung RI yang tertuang dalam berbagai putusannya, bilamanakerugian keuangan Negara jumlahnya lebih dari Rp100.000.000,00 (seratusjuta rupiah) diterapkan ketentuan Pasal 2 Ayat (1) UndangUndang Nomor31
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus
Putus : 21-02-2012 — Upload : 21-09-2012
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 91 K/Pid.Sus/2012
Tanggal 21 Februari 2012 — Drs. SOCHIBUL KAFI ;
31 — 32 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • No. 91 K/Pid.Sus/2012RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UndangUndang RI Nomor31 Tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo pasal 64ayat (1) KUHP (dalam dakwaan alternatif kedua) ;. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Drs. SOCHIBUL KAFI, berupa pidanapenjara selama : 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) bulan dan membayar dendasebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) subsidair 4 (empat) bulankurungan ;.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus
Putus : 08-08-2016 — Upload : 02-06-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2803 K/PID.SUS/2015
Tanggal 8 Agustus 2016 — NIRWATI, SKM. alias NIR
80 — 45 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Putusan Nomor 2803 K/PID.SUS/2015Halhal yang meringankan: Terdakwa belum pernah dihukum; Terdakwa telah mengembalikan sebagian kerugian negara;Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari PemohonKasasi/Jaksa/Penuntut Umum dikabulkan dan Terdakwa dinyatakan bersalahserta dijatuhi pidana, maka biaya perkara pada semua tingkat peradilan danpada tingkat kasasi dibebankan kepada Terdakwa;Memperhatikan Pasal 2 Ayat (1) juncto Pasal 18 UndangUndang Nomor31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan
Pengadilan DILMIL II 09 BANDUNG Pidana Militer
Register : 26-03-2021 — Putus : 07-06-2021 — Upload : 03-08-2021
Putusan DILMIL II 09 BANDUNG Nomor 63-K/PM.II-09/AD/III/2021
Tanggal 7 Juni 2021 — Oditur:
NOVI SUSANTI, S.H
Terdakwa:
Irwan
205 — 73
  • IIO9/AD/III/2021Oleh karena bukti surat tersebut merupakan bukti konkrit yangmelingkupi perbuatan Para Terdakwa dan sejak semula suratsurat tersebut melekat dalam berkas berkara dan tidakdipergunakan dalam perkara lain maka Majelis Hakimberpendapat perlu ditentukan statusnya.Mengingat Pasal 363 Ayat (1) Ke4 Kitab UndangUndang Hukum Pidana JoPasal 190 Ayat (1), Ayat (3) dan Ayat (4) UndangUndang Nomor31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan Ketentuanperundangundangan lain yang bersangkutan.MENGADILI
Pengadilan PN TERNATE Pidana Khusus Korupsi
Register : 21-01-2014 — Putus : 12-06-2014 — Upload : 13-06-2014
Putusan PN TERNATE Nomor 02/Pid.TIPIKOR/2014/PN Tte
Tanggal 12 Juni 2014 — Hi. DJAFAR HAMDJAH.SH
47 — 19
  • Terdakwa sebagai Kepala Keluarga dan masih menafkahi anak danistri;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 3 UndangUndang RI Nomor31 Tahun 1999 sebagaimana telah dirubah dengan UndangUndang RINomor 20 Tahun 2001, disamping pidana penjara dapat juga dijatuhi pidanadenda, oleh karenanya terhadap terdakwa dijatuhi juga pidana denda yangbesarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini, dengan ketentuan jikadenda tidak dibayar diganti dengan hukuman kurungan yang lamanya akanditetapkan dalam amar putusan ini
Pengadilan PT SEMARANG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 08-05-2012 — Upload : 20-08-2014
Putusan PT SEMARANG Nomor 19/Pid.Sus/2012/PT.TPK.Smg
Tanggal 8 Mei 2012 — SRI WAHYUNI, SE, MM., Binti KARTO SOEWIGNYO
51 — 25
  • Menyatakan terdakwa SRI WAHYUNI, SE, MM Binti KARTO SOEWIGNYO(Alm) tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana Korupsisebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 UU Nomor31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telahdiubah dan ditambah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UUNomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat(1) ke1 KUHP sebagaimana dalam dakwaan Primair.2.
Pengadilan PT BANJARMASIN Pidana Khusus
Register : 12-10-2021 — Putus : 19-11-2021 — Upload : 19-11-2021
Putusan PT BANJARMASIN Nomor 13/PID.TPK/2021/PT BJM
Tanggal 19 Nopember 2021 — Pembanding/Penuntut Umum : MHD FADLY ARBY,S.H.,M.Kn.
Terbanding/Terdakwa : RATNA KUMALA HANDAYANI NOOR, ST. ME.
112 — 50
  • ,M.E, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melanggarPasal 3 Undangundang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan TindakPidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undangundang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undangundang Nomor31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimanadakwaan Subsidair;Menimbang, bahwa oleh karena tindak pidana korupsi di Indonesiadapat diklasifikasikan sebagai kejahatan yang luar biasa exra ordinary crime yang sudah sangat
Pengadilan PT SAMARINDA Perdata
Register : 23-10-2017 — Putus : 23-01-2018 — Upload : 09-04-2020
Putusan PT SAMARINDA Nomor 171/PDT/2017/PT SMR
Tanggal 23 Januari 2018 — Pembanding/Tergugat I : PT. Inti Selaras Perkasa atau Charles Thenda, SH.
Pembanding/Tergugat VII : Kantor Pertanahan Kabupaten Bulungan
Terbanding/Penggugat : EDY SUPIANTO Diwakili Oleh : MEFRIN EDWARD KEYKO ALDRIN, SH.
Turut Terbanding/Tergugat VI : Hj. Rasjidah Diwakili Oleh : FRANSISCO, S.H., M.H.,
Turut Terbanding/Tergugat IV : Drs. Herman Mansur Diwakili Oleh : FRANSISCO, S.H., M.H.,
Turut Terbanding/Tergugat II : Any Koesnorini Diwakili Oleh : FRANSISCO, S.H., M.H.,
Turut Terbanding/Tergugat V : Sherly Marisa Diwakili Oleh : FRANSISCO, S.H., M.H.,
Turut Terbanding/Tergugat III : Dra. Lilik Koesnowati Diwakili Oleh : FRANSISCO, S.H., M.H.,
66 — 25
  • SMR.a.5.6.Bahwa Menurut Keputusan Kepala daerah Tingkat Kalimantan Timur Nomor31 Tahun 1995 Tentang Pedoman Penertiban Surat Keterangan Penguasaandan pemilikan bangunan/tanaman diatas tanah Negara menyebutkan:Bahwa pada pasal 10 jo (pasal 7 ayat ayat 1 sampai 3) jo pasal 8 dengantegas melarang menerbitkan surat keterangan terhadap tanah yangbersertipikat ;Bahwa menurut Ketentuan P.P. 24 Tahun 1997 pasal 17, pasal 32,pasal 36, pasal 40 dan pasal 42 yang menjadi dasar dari Tergugat Konvensi/Penggugat
Pengadilan PN MEDAN Perdata
Register : 11-03-2020 — Putus : 01-04-2021 — Upload : 13-08-2021
Putusan PN MEDAN Nomor 166/Pdt.G/2020/PN Mdn
Tanggal 1 April 2021 — Penggugat:
HIMPUNAN KELOMPOK PEDAGANG PUSAT PASAR USAHA KECIL DAN MENENGAH SUMATERA UTARA (HKP3UKMSU) KIOS STAND JALAN BULAN MEDAN SEKITARNYA
Tergugat:
1.WALI KOTA MEDAN
2.PERUSAHAAN DAERAH PASAR KOTA MEDAN
3.SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA MEDAN
Turut Tergugat:
1.MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
2.BENDAHARA DAERAH KOTA MEDAN
97 — 10
  • karena pertimbanganmajelis hakim PK tidak sesuai dengan kaedah hukum yang ada dan tidakpula sesuai dengan faktafakta yang sebenarnya terjadi;45) Bahwa terhadap batalnya objek sengketa II dan III yang dikeluarkan olehTergugatII dan III, majelis hakim PK hanya memberikan pertimbangan yangsingkat, selengkapnya berbuny/i: Bahwa selanjutnya Mahkamah Agung akan mempertimbangkanKeputusan Tata Usaha Negara Objek II dan Ill, bahwa objek sengketaditerbitkan bertentangan dengan Peraturan Daerah Kota Medan Nomor31