NoUraianMenurutSKPKB (Rp)Menurut HasilKeberatan (Rp)MenurutPemohonBanding (Rp)Koreksi yangseharusnyadibatalkan (Rp) Dasar Pengenaan PajakPerhitungan PPN Kurang Bayar :abdePajak Keluaran yang harusdipungut/dibayarDikurangi :b.1 PPN yang disetor di muka dalamMasa Pajak yang samab.2 Pajak Masukan yang dapatdiperhitungkanb.3 STP (pokok kurang bayar)b.4 Dibayar dengan NPWP sendirib.5 Lainlainb.6 Jumlah (b.1+b.2+b.3+b.4+b.5)Diperhitungkanc.1 SKPPKPJumlah Pajak yang dapatdiperhitungkan (b.6c.1)Jumlah Perhitungan

Pemungutan Pajak oleh Pemungut Pajak/Kegiatan Membangun Sendiri/Penyerahan atas Aktiva Tetapyang Menurut Tujuan Semula Tidak Untuk Diperjualbelikan: d.1 Impor BKP d.2 Pemanfaatan BKP tidak berwujud dari Luar Daerah Pabean d.3 Pemanfaatan JKP dari Luar Daerah Pabean d.4 Pemungutan Pajak oleh Pemungut PPN OD/OJ/O;O/Ood.5 Kegiatan Membangun Sendiri d.6 Penyerahan atas Aktiva Tetap yang Menurut Tujuan SemulaTidak Untuk Diperjualbelikan oOd.7 Jumlah (d.1 atau d.2 atau d.3 atau d.4 atau d.5 atau d.6)2 Perhitungan

PPN Kurang Bayar : Pajak Keluaran yang harus dipungut/dibayar sendiri (tarif x 1.a.2A 0atau 1.d.7) B Dikurangi :b.1 PPN yang disetor di muka dalam Masa Pajak yang sama b.2 Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan b.3 STP (pokok kurang bayar) b.4 Dibayar dengan NPWP sendiri b.5 Lainlain ODj/O/O;/O/Oob.6 Jumlah (b.1+b.2+b.3+b.4+b.5) C Diperhitungkan c.1 SKPPKP DJumlah Pajak yang dapat diperhitungkan (b.6c.1) o/OoOE Jumlah Perhitungan PPN Kurang Bayar (ad)3 Kelebihan Pajak yang sudah :Adikompensasikan

Jumlah Perhitungan PPN Kurang Bayar (9.197.212,00) (807.677.784,00)3. Kelebihan Pajak yang sudah :a. Dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya 308.326.538,00 308.326.538,004 PPN Yang Kurang Dibayar 299.129.326,00 648.754,005 Sanksi Administrasi : 0,00 0,00a. Bunga Pasal 13 ayat (2) KUP 299.129.326,00 648.754,00B.

Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, dan ketentuanperundangundangan lainnya serta peraturan hukum yang berlaku dan yangberkaitan dengan perkara ini; Memutuskan: Menyatakan Mengabulkan Seluruhnya banding Pemohon Banding atas sengketapajak terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KEP2449/WPJ.07/2012tanggal 26 Desember 2012 tentang keberatan Wajib Pajak atas SKPKB PPN Barangdan Jasa Nomor : 00156/207/07/058/11 tanggal 15 Desember 2011 Masa Pajak Juni2007 atas nama: XXX, sehingga perhitungan

Jumlah Perhitungan PPN Kurang Bayar (307.677.784,00)3. Kelebihan Pajak yang sudah :a. Dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya 308.326.538,004 PPN Yang Kurang Dibayar 648.754,005 Sanksi Administrasi : 0,00a. Bunga Pasal 13 ayat (2) KUP 648.754,00B.

keadilan, tetapi Majelis HakimPengadilan Tinggi Agama Bandung juga tidak dapat mengabulkan permohonanPembanding seluruhnya karena Terbanding hanya berpenghasilan terbatassebagai tenaga pengajar di sebuah Yayasan;Menimbang, bahwa Tergugat mempunyai penghasilan sebulan minimalRp. 6.500.000, (enam juta lima ratus ribu rupiah) sebagai guru agama,sehingga Tergugat dipandang layak dan mampu memberikan mutah dannafkah iddah, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandungmemandang patut menetapkan perhitungan

nusyuz, karena itu berhak untuk mendapatnafkah iddah, hal ini sesuai dengan Hadits Nabi dalam kitab Al Nasai Juz 6halaman 144 yang berbunyi :a> Jl lle bro lS 15 SLOW Sw, asaitl LolArtinya : Sesungguhnya nafkah dan tempat tinggal adalah hak istri jikasuaminya memiliki atasnya hak ruju.Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka Tergugatpatut dihukum untuk memberikan mutah kepada Penggugat sebanyak nafkahselama 1 (satu) tahun sejumlah Rp. 48.000.000, (empat puluh delapan jutarupiah) dengan perhitungan

No. 0033/Pdt.G/2016/PTA.Bdgnafkah iddah selama 3 (tiga) bulan sejumlah Rp. 12.000.000, (dua belas jutarupiah) dengan perhitungan Rp. 4.000.000, (empat juta rupiah) x 3 bulan;Menimbang, bahwa dengan demikian putusan Majelis Hakim TingkatPertama mengenai mutah harus diperbaiki yang semula sejumlahRp. 10.000.000, (Sepuluh juta rupiah) menjadi sejumlah Rp. 48.000.000,(empat puluh delapan juta rupiah) dan nafkah iddah yang semula sejumlahRp. 10.500.000, (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah) menjadi sejumlahRp

Jumlah (c.1 + .2)d.Jumlah pajak yang dapat diperhitungkan (b.6c.1) 5.567.039.8e.Jumlah perhitungan PPN Kurang Bayar (ad) 8.457.73. Kelebihan Pajak yang sudah:a. Dikompensasi ke Masa Pajak berikutnyab. Dikompensasi ke Masa Pajak.....(karena pembetulan)Cc. Jumlah (a + b)4. PPN yang kurang dibayar (2.e + 3.c) 8.457.75. Sanksi Administrasi :a. Bunga Pasal 13 (2) KUP 4.059.7b. Kenaikan Pasal 13 (3) KUPc. Bunga Pasal 13 (5) KUPd. Kenaikan Pasal 13A KUPe. Kenaikan Pasal 17C (5) KUPf.

Impor BKP 2 Perhitungan PPN Kurang Bayar:a. PPN yang harus dipungut / dibayar sendiri (tarif x 1.a.2 atau 1.d.7) 5.575.497.611b. Dikurangi: b.1. PPN yang disetor di muka dalam Masa Pajak yang samab.2. Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan 1.571.878.652b.3. STP (pokok kurang bayar)b.4. Dibayar dengan NPWP sendiri 3.995.161.174b.5. Lainlain Halaman 6 dari 9 halaman. Putusan Nomor 841/B/PK/Pjk/2018 b.6. Jumlah (b.1+b.2+b.3+b.4+b.5) 5.567.039.826c. Diperhitungkan:c.1. SKPPKPd.

Jumlah perhitungan PPN Kurang Bayar (ad)3 Kelebihan Pajak yang sudah:a. Dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnyab. Dikompensasikan ke Masa Pajak .............. (karena pembetulan)c. Jumlah (a+b) 8.457.785PPN yang Kurang dibayar (2.e+3.c)Sanksi Administrasi:4.059.737a.

Perkara:- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;- Menyatakan putus hubungan kerja antara Penggugat dengan Para Tergugat terhitung tanggal 22 Juli 2016;- Menyatakan pemutusan hubungan kerja yang dilakukan Para Tergugat kepada Penggugat bertentangan dengan Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;- Menghukum Para Tergugat untuk membayar hak-hak Penggugat sesuai Pasal 164 ayat (3) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, yaitu perhitungannya sama dengan perhitungan

biaya peralatan kerja dan uang pengganti hak cuti tahunan;Menyatakan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang dilakukanTergugat dan Tergugat Il kepada Penggugat adalah bertentangandengan Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentangKetenagakerjaan;Menghukum Tergugat dan Tergugat II membayar hakhak Penggugatsesuai dengan Pasal 169, Pasal 155 dan Pasal 156 Undang UndangNomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan untuk seluruhnyasecara tunai, seketika dan serta merta dengan perincian sebagai berikut:No Post Perhitungan

Sesuai dengan Pasal 155 ayat (2)Undang Undang RI Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaanyang berbunyi selama putusan lembaga penyelesaian hubunganindustrial belum ditetapkan, baik pengusaha maupun pekerja/buruhharus tetap melaksanakan segala kewajibannya dengan mengacupada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 37/PUUIX/2011 tentangUpah Proses, dengan rincian perhitungan sebagai berikut:Total 8 bulan x Rp2.085.000,00 = Rp16.680.000,00;(terbilang: enam belas juta enam ratus delapan puluh rupiah);Menghukum

Nomor 450 k/Pdt.SusPHI/2018Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;Menyatakan putus hubungan kerja antara Penggugat dengan ParaTergugat terhitung tanggal 22 Juli 2016;Menyatakan pemutusan hubungan kerja yang dilakukan Para Tergugatkepada Penggugat bertentangan dengan Undang Undang Nomor 13Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;Menghukum Para Tergugat untuk membayar hakhak Penggugat sesuaiPasal 164 ayat (8) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentangKetenagakerjaan, yaitu perhitungannya sama dengan perhitungan

Dengan demikian perhitungan tenggang waktupengajuan banding mulai berjalan pada hari berikutnya setelah putusanitu diucapkan, atau;halaman 4 dari 8 halaman. Putusan Nomor 63/B/2018/PTTUN Mks.2. Jika pemohon banding atau kuasanya tidak hadir dalam persidangansaat pengucapan putusan, pemberitahuan secara sah kepada yangbersangkutan dilakukan dengan cara mengirim surat pemberitahuanmelalui pos tercatat.

Dengan demikian perhitungan tenggang bandingmlai berjalan pada hari berikutnya setelah tanggal pemberitahuan itu;Menimbang, bahwa dengan hadirnya Penggugat pada persidangan saatpengucapan putusan tanggal 13 Maret 2018, maka perhitungan pengajuanbanding dari Penggugat haruslah diperhitungkan setelah tanggal pengucapanputusan tersebut yaitu tanggal 14 Maret 2018;Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan permohonan banding padatanggal 14 Maret 2018, oleh karena itu permohonan banding tersebut belummelebihi

berharga atau barangbarangnegara adalah bendahara yang wajib menyampaikan laporanpertanggungjawaban kepada Badan Pemeriksa Keuangan.(3) Setiap bendahara sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) bertanggungjawab secara pribadi atas kerugian keuangan negara yangberada dalam pengurusannya.Pasal 49 ayat (5) Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun2002 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggung Jawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah dan Penyusunan Perhitungan

Anggaran Pendapatan Belanja Daerah yang berbunyi Setiap pengeluaran kas harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleholeh pihak yang menagih ;Pasal 50 Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggung Jawaban dan PengawasanKeuangan Daerah serta Tata cara Penyusunan Anggaran PendapatanBelanja Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran PendapatanBelanja Daerah menyebutkan Setiap orang yang diberi kewenanganmenandatangani dan atau

Potongan PPN : Rp. 3.498.136,36Nilai pekerjaan dikurangi PPN : Rp.34.981.363,64(tiga puluh empat juta sembilan ratus delapan puluh satu ribu tiga ratusenam puluh tiga rupiah enam puluh empat sen )Sebagaimana hasil perhitungan kerugian keuangan negara yang dilakukanoleh SYARIFUDDIN, SE., Auditor BPKP Perwakilan Propinsi SulawesiSelatan yang tertuang dalam BAP Ahli, tanggal 05 Mei 2009 ;Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalamPasal 2 ayat (1) jo.

AnggaranPendapatan Belanja Daerah yang berbunyi Setiap pengeluaran kasharus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yangdiperoleh oleh pihak yang menagih ;Pasal 50 Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggung Jawaban dan PengawasanKeuangan Daerah serta Tata Cara Penyusunan Anggaran PendapatanBelanja Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran PendapatanBelanja Daerah menyebutkan Setiap orang yang diberi kewenanganmenandatangani dan atau mengesahkan

Potongan PPN : Rp. 3.498.136,36Nilai pekerjaan dikurangi PPN : Rp.34.981.363,64(tiga puluh empat juta sembilan ratus delapan puluh satu ribu tiga ratusenam puluh tiga rupiah enam puluh empat sen )Sebagaimana hasil perhitungan kerugian keuangan negara yang dilakukanoleh SYARIFUDDIN, SE., Auditor BPKP Perwakilan Propinsi SulawesiSelatan yang tertuang dalam BAP Ahli, tanggal 05 Mei 2009 ;Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalamPasal3 jo.

Autonusa Binindo Citra Rp 17.901.500,00Total Rp4.262.374.000,00Perhitungan Pajak Menurut Pemohon BandingBahwa berdasarkan alasan tersebut di atas, maka perhitungan pajak yangbenar menurut Pemohon Banding dan sesuai dengan hasil pembahasan akhiryang telah Pemohon Banding setujui seharusnya adalah sebagai berikut:1. Penghasilan Netto menurut SPT Rp 970.758.696,002. Koreksi Pemeriksa yang Pemohon Banding setujui Rp 196.946.639,003. Penghasilan Kena Pajak Rp 1.167.705.335,004.

Mangga Dua Raya Blok BI/E1, HarcoMangga Dua, Jakarta 10730, sehingga perhitungan Pajak Penghasilan BadanTahun Pajak 2010 menjadi sebagai berikut: Penghasilan Netto ................0 cc ceeeeeccceceeeeeeeeeeeeseeeeeeeeeeaeeees Rp 1.167.705.335,00Penghasilan Kena Pajak .................cccccccceeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeneeees Rp 1.167.705.335,00Pajak Penghasilan terutang ..................cccccceeeeseeeeeeeeeeeeeeeees Rp 291.927.500,00Kredit Pajak........ cece eccccecceesseeeeesseeeesseecessaeecenseeessteeeenses

tidak tepat sertaHalaman 6 dari 23 halaman Putusan Nomor 351/B/PK/PJK/2017menghasilkan putusan yang nyatanyata tidak sesuai dengan peraturanperundangundangan (contra legem), khususnya peraturan perundangundangan perpajakan yang berlaku;1.Bahwa pendapat Majelis Hakim Pengadilan Pajak atas sengketapeninjauan kembali ini sebagaimana tertuang dalam putusan a quo, antaralain berbunyi sebagai berikut:Halaman 2425:Bahwa di dalam persidangan, Majelis telah meminta para pihak untukmelakukan rekonstruksi perhitungan

Jumlah ini telah sesuai dengan penerimaanpiutang yang menjadi dasar perhitungan Pemohon PeninjauanKembali dalam pengujian Arus Piutang;b) Bahwa Termohon Peninjauan Kembali tidak memberikan buktibuktiterkait dokumen/bukti yang menjadi dasar transaksi atas jumlah yangdisengketakan sebagaimana diuraikan di atas;c) Bahwa buktibukti berupa Bukti Memorial, Faktur, kwitansi, dan lainlain tidak dapat ditrasir kepada nilai sengketa;d) Bahwa atas dasar uraian tersebut di atas Pemohon PeninjauanKembali berpendapat

Mangga Dua Raya Blok BI/EI, HarcoMangga Dua, Jakarta 10730, sehingga perhitungan Pajak Penghasilan BadanTahun Pajak 2010 menjadi sebagaimana perhitungan tersebut diatas,adalah tidak benar dan nyatanyata bertentangan dengan ketentuan peraturanperundangundangan perpajakan yang berlaku;PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembali tersebut,Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa, alasanalasan permohonan Pemohon PK tidak dapat dibenarkan,karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakan

Addendum Kedelapan ( vide Bukti P1 dan Bukti P1h), yang berbunyi : PENYESUAIAN dan KOMPENSASI HARGA BORONGAN Penyesuaian harga borongan dapat diberikan kepada Pihak Kedua yangdiakibatkan adanya eskalasi biaya dan perhitungan penyesuaian biayaharus disesuaikan dengan peraturan yang berlaku ;Apabila besarnya eskalasi biaya sudah ditentukan secara pasti / fixed olehpihak yang berwenang, maka dapat dibuatkan Kontrak Anak tentangHal 3 dari 20 hal. Put.

Surat Nomor : 182/WK/WilBar/MD/2010, tanggal 28September2010,perihal : Tindak Lanjut Pengajuan Eskalasi. ( Bukti P14 ) ;9.9.Surat Nomor : 183/WK/WilBar/MD/2010, tanggal 4Oktober2010,perihal : Perhitungan Eskalasi Proyek Masjid Raya & Islamic CentreKepri. ( Bukti P15 dan Bukti P15a ) ;Bahwa terhadap permohonan pengajuan penyesuaian harga ( eskalasi )yang diajukan oleh Penggugat sebesar Rp.10.693.479.150,28 ( sepuluhmilyar enam ratus sembilan puluh tiga juta empat ratus tujuh puluh sembilanribu seratus

Penggugat dan Tergugat) akan menerima danmenyepakati, terhadap hasil perhitungan penyesuaian harga yang akandilakukan Tim Investigasi BPKP Pemakilan Provinsi Riau yang sifatnyaHal 6 dari 20 hal. Put.

Surat BPKP Deputi Bidang Investigasi kepada Tergugat Nomor : SR1467/D6/ 3/2011, tanggal 8Desember2011, perihal : Laporan HasilAudit atas Perhitungan Penyesuaian Harga ( eskalasi ) PembangunanMasjid Raya dan Islamic Centre Kontrak Nomor : B.07/SPPP/DPU/MYKEPRYIXIV/2007 tanggal 15Desember2007 (Periode Desember2007s.d Desember2009 ) pada Dinas Pekerjaan Umum Pro vinsi KepulauanRiau ( Bukti P21) ;ii.

Addendum Kedelapan ( vide Bukti P1 dan Bukti P1h )yang berbunyi : PENYESUAIAN DAN KONPENSASI HARGA BORONGAN Penyesuaian harga borongan dapat diberikan kepada Pihak Kedua yangdiakibat kan adanya eskalasi biaya dan perhitungan penyesuaian biayaharus disesuaikan dengan peraturan yang berlaku.

RSUP; yang dilakukan oleh armada kapal PT XXX, sedangkan biaya dimaksud adalah pengeluarandari kas PT XXX untuk biaya operasional kapal, untuk ini menurut Pemohon Banding tidakbisa dijadikan harga sebagai koreksi penjualan ekspor, melainkan sebagai tambahan hargalpokok; Menurut Majelis bahwa menurut Terbanding berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap dokumen ekspor, bukubesar penjualan dan perhitungan harga pokok pembelian minyak kelapa Pulau Sambu KualaEnok (PSK) diperoleh koreksi penyerahan ekspor

STI 478.512.280,00 131.698.728,00 346.813.552,00Penyerahan air bersih 653.622.785,00 747.864.704,00 (94.241.919,00)Penyerahan divisi BUM 0,00 0,00 0,00Pendapatan logistik 414.523.131,00 0,00 414.523.131,001.546.658.196, 879.563.432,00 667.094.764,0000Perbedaan dalam SPT Masa PPN (14.237.946,00) 0,00 (14.237.946,00)antara Jumlah 1.759.098 .352,00 0 1.019.809.154,0 739.289.198,00 bahwa Pemohon Banding menyetujui sebagian koreksi Terbanding untuk Masa Pajak Januarisampai dengan Agustus 2008 dengan perhitungan

dapat dikreditkan Masa Januari sampai Juli 2008 sebesar :Pemeriksa Terbanding(Rp) (Rp)Pajak Masukan 2.090.078.229,00 1.695.007.844,00Menurut bahwa menurut Terbanding koreksi atas Pajak Masukan disebabkan karena adanya PajakMajelis Pertambahan Nilai Masukan yang berhubungan dengan kegiatan membangun sendiri;bahwa kesalahan penjumlahan terjadi pada perhitungan Pemeriksa untuk Masa Pajak Januari2008, sehingga atas kesalahan penjumlahan ini dilakukan pembetulan oleh Terbanding,dengan selisih sebesar

Jumlah Seluruh Penyerahan 02 Perhitungan PPN Kurang Bayar 13.698.748.570,00a. Pajak Keluaran yang harus dipungut/dibayar sendirib. Dikurangi : 19.710.216.680,0 Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan 0,0ic. Diperhitungkan : SKPPKP 19.710.216.680,0d. Jumlah pajak yang dapat diperhitungkan 0le.

Jumlah perhitungan PPN Kurang (Lebih) Bayar (6.011.468.110,003 Kelebihan Pajak yang sudah : 7.100.281.072,00 Dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya4) PPN yang kurang dibayar 1.088.812.962,005 Sanksi administrasi : 1.088.812.962,00 Kenaikan Pasal 13 (3) KUP6 Jumlah PPN yang masih harus dibayar 2.177.625.924,00

UN28/LL/2011 tanggal 19 Desember 2011 oleh Tim tenagaAhli indpenden dari Fakultas Tehnik Universitas Tadulako yangHalaman 7 dari 66 HalamanPutusan No.01/Pid.Sus/TIPIKOR/201 4/PT.Palumenyimpulkan bahwa volume fisik pekerjaan terlaksana hanya sebesar84,077% masih terdapat kekurang volume sebesar 15,923% sehingga saksiHartono Taula telah menerima kelebihan pembayaran sebesar 15,923%atau sejumlah Rp. 279.587.000 (dua ratus tujuh puluh sembilan juta limaratus delapan puluh tujuh ribu rupiah), dengan perhitungan

Bahwa berdasarkan perhitungan Ahli dari BPKP Perwakilan PropinsiSulawesi Tengah atas penyimpangan pembangunan gedung wanitaPropinsi Sulawesi Tengah tahun anggaran 2007 adalah sebesar Rp.279.587.000, (dua ratus tujuh puluh sembilan juta lima ratus delapan puluhtujun ribu rupiah) sebagaimana tertuang dalam Surat Kepala BPKPPerwakilan Sulawesi Tengah Nomor : SR590/PW19/5/2012 tanggal 2Maret 2012 perihal Laporan Hasil Perhitungan Kerugian atasPenyimpangan Pembangunan Gedung Wanita Propinsi Sulawesi Tengahtahun

JAURY OKTAVIANUS SAKKUNG, MT. selakuPelaksana Pekerjaan Pembangunan Lanjutan Gedung Wanita tahap Ilsehingga terdapat kelebihan pembayaran dalam proyek tersebut sebesar17,424% atau senilai Rp. 654.968.000, (enam ratus lima puluh empat jutasembilan ratus enam puluh delapan rupiah), dengan perhitungan sebagai SPIKES eee =aeem eee e reece ne eee eeeee eee en eee ence eeePEKERJAAN PEKERJAANTERBAYAR TERLAKSANA SEESidURAIAN PEKERJAANVOLUME HARGA VOLUME HARGA VOLUME HARGA(m?) ( Rp. ) (m?) ( Rp. ) (m?)

1,00Ls 3.103.807,50 1,00Ls 3.103.807,50250.615.323,27SELISIH KURANG 654.966.403,05DIBULATKAN 654.968.000,00 disamping itu tim tenaga Ahli indpenden dari Fakultas Tehnik UniversitasTadulako juga melakukan uji mutu beton pada elemen struktur Kolomdiperoleh kesimpulan bahwa mutu beton terpasang tidak memenuhi mutubeton yang disyaratkan dalam spesifikasi yaitu K275 (Kekuatan tekanbeton karakteristik, fck = 275 kg/cm).Halaman 15 dari66 HalamanPutusan No.01/Pid.Sus/TIPIKOR/201 4/PT.Palu Bahwa berdasarkan perhitungan

Ahli dari BPKP Perwakilan PropinsiSulawesi Tengah atas penyimpangan pembangunan gedung wanitaPropinsi Sulawesi Tengah tahun anggaran 2009 adalah sebesar Rp.654.968.000, (enam ratus lima puluh empat juta sembilan ratus enampuluh delapan ribu rupiah) sebagaimana tertuang dalam Surat KepalaBPKP Perwakilan Sulawesi Tengah Nomor : SR591/PW19/5/2012 tanggal2 Maret 2012 perihal Laporan Hasil Perhitungan Kerugian atasPenyimpangan Pembangunan Gedung Wanita Propinsi Sulawesi Tengahtahun anggaran 2009. + 22222

Februari 2013;e Pengajuan banding ini diajukan secara tertulis dengan menggunakan"Bahasa Indonesia" dan ditandatangani oleh pihak yang berwenang diperusahaan;e Surat banding dilampiri dengan copy SKPKB PPN Nomor00179/207/08/431/11 maupun copy Keputusan Terbanding Nomor KEP117/WPJ.22/BD.06/2013;e Surat banding dilampiri juga dengan copy SSP yang menyatakan bahwahutang pajak telah terlunaskan minimal 50% sebelum surat bandingdiajukan;e Pengajuan banding mencantumkan pajak yang seharusnya terutangmenurut perhitungan

Putusan Nomor 755/B/PK/PJK/2015Bahwa Pemohon Banding melakukan penjualan Stamping Tools yangmerupakan penjualan jasa maklon, dimana bahan baku utama milikcustomer, sisa bahan baku yang ada diambil kembali oleh customer,Bahwa jelas dilihat dari kondisi operasional Pemohon Banding, tidakdimungkinkan perusahaan dapat melakukan penjualan scrap sedemikianbesar sebagaimana yang diperkirakan Pemeriksa Pajak;Bahwa dari penjelasan tersebut di atas, berikut perhitungan PajakPertambahan Nilai terutang menurut

Mekar Armada Jaya, NPWP : 01.107.593.4431.001, alamat : Jalan Diponegoro KM. 38, Nomor 107, Jati Mulya, TambunSelatan, Bekasi, dengan perhitungan menjadi sebagai berikut:Halaman 3 dari 23 halaman. Putusan Nomor 755/B/PK/PJK/2015 No Uraian Rp1 Dasar Pengenaan Pajak:a. Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang terutang PPNa.1. Ekspor 0a.2.Penyerahan yang PPNnya harus dipungut 8.882.223.764a.3. Penyerahan yang PPNnya harus dipungut oleh Pemungut 0PPNa.4. Penyerahan yang PPNnya tidak dipungut 0a.5.

JKP dari Luar DaerahPabean/Pemungutan Pajak oleh Pemungut Pajak/ KegiatanMembangun Sendiri/Penyerahan atas Aktiva Tetap YangMenurut Tujuan Semula Tidak Untuk Diperjualbelikan :d.1 Impord.2 Pemanfaatan BKP tidak berwujud dari Luar Daerah Pabeand.3 Pemanfaatan JKP dari Luar Daerah Pabeand.4 Pemungutan Pajak oleh Pemungut PPNd.5 Kegiatan Membangun Sendirid.6 Penyerahan atas Aktiva Tetap yang Menurut Tujuan SemulaTidak Untuk Diperjualbelikand.7 Jumlah (d.1 atau d.2 atau d.3 atau d.4 atau d.5 atau d.6)Perhitungan

Jumlah perhitungan PPN Kurang Bayar (ad)Kelebihan Pajak yang sudah :a. Dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnyab. Dikompensasikan ke Masa Pajak ..... (pembetulan)c. Jumlah (a+b)PPN yang kurang bayar (2.e + 3.c) 8.882.223.764oOo Oo oO Oo888.222.3760903.001.0600021.670.616924.671.6760924.671.676(36.449.300)79.363.028079.363.02842.913.728Halaman 4 dari 23 halaman. Putusan Nomor 755/B/PK/PJK/2015 5 Sanksi Administrasi:a. Bunga Pasal 13 (2) KUP 0b. Kenaikan Pasal 13 (3) KUP 42.913.728c.

Jumlah perhitungan Kurang Bayar (ad)Kelebihan Pajak yang sudah :a. Dikompensasi ke Masa Pajak berikutnyab. Dikompensasi ke Masa Pajak berikutnya .................. (karena pembetulan)c. Jumlah (a+b)PPN yang kurang dibayar (2.e+3.c)Sanksi administrasi :. Bunga Pasal 13 (2) KUP. Kenaikan Pasal 13 (3) KUP. Bunga Pasal 13 (6) KUP. Kenaikan Pasal 183A KUP. Kenaikan Pasal 17C (5) KUPKenaikan Pasal 17D (5) KUP.

Perhitungan pajak yang terutang menurut Pemohon Banding menjadisebagai berikut: JUMLAH RUPIAHMENURUTNO: URALAB PENGUSAHA KENAPAJAK1 Dasar Pengenaan Pajak :a. Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang terutang PPN:a.1. Ekspor 0a.2. Penyerahan yang PPNnya harus dipungut sendiri 28.953. 155.337a.3. Penyerahan yang PPNnya dipungut oleh Pemungut PPN 0a.4. Penyerahan yang PPNnya tidak dipungut 0a.5. Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN 0a.6. Jumlah (a.1+a.2+a.3+a.4+a.5) 28.953. 155.337b.

Jumlah perhitungan Kurang Bayar (ad) (13.375.472.303)Kelebihan Pajak yang sudah :3 Ja. Dikompensasi ke Masa Pajak berikutnya 13.375.472.303b. Dikompensasi ke Masa Pajak berikutnya .................. (karena pembetulan) 0c. Jumlah (a+b) 13.375.472.303PPN yang kurang dibayar (2.e+3.c) 04 Sanksi administrasi :5 a. Bunga Pasal 13 (2) KUP 0b. Kenaikan Pasal 13 (8) KUP 0c. Bunga Pasal 13 (5) KUP 0d. Kenaikan Pasal 13A KUP 0e. Kenaikan Pasal 17C (5) KUP. 0f. Kenaikan Pasal 17D (5) KUP 0g.

WPUJ.20/2014 tanggal 3 Maret 2014,tentang Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PajakPertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Maret 2008 Nomor:00023/207/08/007/13 tanggal 15 Februari 2013 sebagaimana telah dibetulkandengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP00119/WPuJ.20/KP.0703/2013 tanggal 26 Juli 2013 atas nama : PT Tobu Indonesia Steel, NPWP01.002.843.9007.000, beralamat di Jakarta Industrial Estate Pulogadung, JalanPulogadung Nomor 14, Jakarta Timur, 13930, sehingga perhitungan

Jumlah perhitungan PPN Kurang (Lebih) Bayar (Rp 13.375.472.303,00)d. Kelebihan Pajak yang dikompensasikan ke Masa Rp 13.375.472.303,00berikutnyae. PPN yang kurang dibayar Rp 0,00f. Sanksi Administrasi Rp 0,00g.

., untuk melakukaninvestigasi dan perhitungan terhadap seluruh dana yang telah dikeluarkandibayar kepada Tergugatl, baik secara langsung maupun tidak langsung,dengan perbandingan persentase progress pekerjaan terakhir yang dicapai olehTergugat, selama pelaksanaan pekerjaan berlangsung;Hal. 5 dari 24 Hal. Put. No. 732 K/Pdt/2013Bahwa berdasarkan Report Final Account For PT.

pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan olehTergugatl,ll, ternyata Penggugat juga telah melakukan pembayaran tidaklangsung (/ndirect payment), yakni pembayaran yang dilakukan Penggugatkepada Tergugat tetapi melalui pinak ke3 yang didasarkan adanya kesepakatanantara Penggugat dengan para Tergugat yang merupakan satu kesatuan yangtidak terpisahkan (inheren), dengan nilai total Rp5.636.309.750, (lima milyarenam ratus tiga puluh enam juta tiga ratus sembilan ribu tujuh ratus lima puluhrupiah), dengan perhitungan

(empat ratus dua puluh tujuh juta seratus enam puluh tiga riburupiah), namun demikian Penggugat bersedia dilakukan pemotongan ataspembayaran buruh, sehingga perhitungan pembayaran yang telah dilakukanoleh Penggugat adalah sebagai berikut:Rp22.580.743.400,;Rp 427.163.000.

:Total kelebihan bayar Rp 4.446.920.400,;(empat milyar empat ratus empat puluh enam juta sembilan ratus dua puluhribu empat ratus rupiah);Bahwa dengan demikian perhitungan kelebihan pembayaran adalah:Rp4.446.920.400, (empat milyar empat ratus empat puluh enam juta sembilanratus dua puluh ribu empat ratus rupiah);Bahwa berdasarkan perhitungan seluruh pembayaran yang telahdilakukan oleh Penggugat yang telah disepakati oleh Tergugat telah ditemukankelebihnan dana yang merupakan hak Penggugat sejumlah

Rekonvensi, karena secara hukumtidak dibenarkan adanya dua kebijakan atau dua keputusan yang berbedasehingga menimbulkan kerugiankerugian pada pihak lainnya tersebut;Bahwa secara hukum pengajuan permintaan kelebihan pembayaran tidakdapat dibenarkan secara hukum, karena Tergugat Rekonvensi mengajukan danmenyatakannya setelah seluruh pekerjaan pembangunan telah selesai dibangunatau telah siap dikerjakan, sehingga perhitunganperhitungan yang dilakukanoleh Tergugat Rekonvensi telah tidak sesuai atau bukan perhitungan

sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), danayat (3) serta Pasal 35, dalam hal Banding diajukan terhadap besarnyajumlah Pajak yang terutang, Banding hanya dapat diajukan apabila jumlahyang terutang dimaksud telah dibayar sebesar 50% (lima puluh persen);Kronologis dan Dasar Koreksi PemeriksaBahwa pada tanggal 01 Agustus 2011, Kantor Pelayanan Pajak Wajib PajakBesar Satu) menerbitkan SuratKetetapan Pajak Kurang BayarPajakPertambahan Nilai Masa Pajak Desember 2007 Nomor: 00055/207/07/091/11dengan perhitungan

berikut: UraianPemohon Banding(Rp)Terbanding (Rp) Dasar Pengenaan Pajak Ekspor105.386.109.487 ,00105.386.109.487 ,00 Penyerahan yang PPNnya harus dipungutsendiri33.185.129.224,0033.255.987.408,00 Penyerahan yang PPNnya tidak dipungut7.083.000.000,007.083.000.000,00 Jumlah seluruh penyerahan145.654.238.711,00145.725.096.895,00 Pajak Keluaran yang harus 3.318.512.923,00 3.325.598.742,00dipungut/dibayar sendiriDikurangi Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan3.318.512.923,003.252.352.909,00 Jumlah perhitungan

Dengan demikian seluruh pajak masukan yangdikoreksi oleh Pemeriksa tersebut seharusnya dapat dikreditkan oleh PemohonBanding;Bahwa dengan demikian koreksi positif atas PPN Masukan atas perolehanbarang tertentu yang bersifat strategis seharusnya adalah nihil dan koreksiPerneriksa sebesar Rp.66.160.014,00 seharusnya dibatalkan;Perhitungan Pajak Terhutang menurut Pemohon BandingBahwa sesuai dengan alasan dan penjelasan di atas maka menurut PemohonBanding perhitungan pajak terhutang adalah nihil dengan

rincian sebagaiberikut: UraianJumlah (Rp) Dasar Pengenaan Pajak Ekspor105.386.109.487,00 Penyerahan yang PPNnya harus dipungut sendiri33.255.987.408,00 Penyerahan yang PPNnya tidak dipungut7.083.000.000,00 Jumlah seluruh penyerahan145.725.096.895,00 Pajak Keluaran yang harus dipungut/dibayar sendiri3.325.598.742,00 Dikurangi: Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan3.318.512.923,00 Jumlah perhitungan Pajak Kurang (Lebih) Bayar 7.085.819,00Dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya 7.085.819,00JumlahPPN

MH Thamrin 51 Kav.22, Jakarta 10350, dengan perhitungan menjadisebagai berikut :No Jumlah1Dasar enaan Pajak: 145,725,096,8952Penghitu PPN K Bayar:a. Pajak Keluaran harus di t/dibayar sendiri 3,325,598,742b. 1:b.1.

Adapun kewajiban penyetoran dan pelaporan atasPPN tersebut berada di pihak lawan transaksi Pemohon Banding.Dengan demikian Pemohon Banding telah melakukan kewajibanpembayaran PPN sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlakusehingga Pemeriksa seharusnya membatalkan koreksi positif atasPajak Masukan sebesar Rp12.446.209,00 menjadi Nihil;Perhitungan Pajak Terhutang Menurut Pemohon Banding;Bahwa berdasarkan penjelasan dari surat banding Pemohon Banding diatas, maka perhitungan PPN DN Masa Desember

Lube Techno Indonesia, NPWP 02.312.101.5081.000 (d.h.02.312.1015.431.000), beralamat di Jalan Permata Raya lot BB4A, KawasanIndustri KIIC, Sukaluyu, Telukjambe Timur, Karawang, Jawa Barat 41361sehingga perhitungan menjadi sebagai berikut:Dasar Pengenaan Pajak Rp72.075.792.004,00Pajak Keluaran Rp 7.223.579.168,00Pajak yang dapat diperhitungkan Rp 7.207.579.168,00PPN Kurang/(Lebih) Bayar Rp 160.000.000,00Dikompensasi Ke Masa Pajak Berikutnya Rp 0,00PPN yang masih Kurang/(Lebih) Bayar Rp 16.000.0000,00Sanksi

(8) huruf f.Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 465/KMK.01/1987 tentangPedoman Penerbitan Surat Ketetapan Pajak Pertambahan Nilai danPajak Penjualan atas Barang Mewah Serta Penghitungan SanksiAdministrasi Berupa Bunga (KMK465), mengatur antara lainsebagai berikut:Pasal 2 ayat (3):Dalam hal Surat Ketetapan Pajak dikeluarkan untuk lebih dari 1 (satu)Masa Pajak, apabila jumlah Pajak Pertambahan Nilai dan PajakPenjualan Atas Barang Mewah yang kurang atau tidak dibayar perMasa Pajak yang menjadi dasar perhitungan

bahwa koreksi aquo, berkaitan dengansengketa Pembelian Impor, Harga Pokok Penjualan, pada sengketaPajak Penghasilan Badan Nomor Sengketa 150723832010;Bahwa Majelis, dalam Putusan terkait sengketa Pajak PenghasilanBadan Nomor Sengketa 150723832010, menyatakan sebagaiberikut.Bahwa substansi dikoreksi yang dilakukan oleh Terbanding adalahkoreksi peredaran usaha yang menurut Terbanding terkait denganadanya pembelian lokal yang tidak dilaporkan oleh PemohonBanding, akibatnya Terbanding melakukan analisa perhitungan

Idemitsu Lube Techno Indonesia,NPWP 02.312.101.5081.000 (d.h. 02.312.1015.431.000), beralamat diJalan Permata Raya Lot BB4A, Kawasan Industri KIIC, Sukaluyu,Telukjambe Timur, Karawang, Jawa Barat 41361 sehingga perhitunganmenjadi sebagaimana perhitungan tersebut di atas, adalah tidak benar dannyatanyata bertentangan dengan ketentuan peraturan perundangundangan perpajakan yang berlaku;PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembali tersebut,Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa

,yang berbunyi menghukum Para Tergugat membayar hutang pokok dagangdan kerugian dari keuntungan dagang sebesar Rp8.023.962.898,88(delapan miliar dua puluh tiga juta sembilan ratus enam puluh dua ribudelapan ratus sembilan puluh delapan rupiah, delapan puluh delapan sen),adalah suatu keputusan yang tidak masuk akal dan tidak ada dasarhukumnya sama sekali, karena atas dasar perhitungan apa dan bagaimanaserta atas dasar buktibukti yang bagaimana sehingga MajelisHakim/Pengadilan Negeri Surabaya bisabisanya

Putusan Nomor 3225 K/Pdt/2012 Your complimentaryuse period has ended.Thank you for usingPDF Complete.matipun pihak Para Tergugat (kini Para Pelawan) jelasjelas Bee Featurestidak mungkin akan bisa memenuhi aiktum ke5 (lima) dari keputusanverstek Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 13 September 2007 Nomor436/Pdt.G/2007/PN Sby., yang hanya khayalan di awangawang dan tanpaada dasar hukum serta tanpa bukti perhitungan yang jelas tersebut, terlebihlebih lagi di dalam Keputusan Mahkamah Agung R.I tanggal

Terlawan sudah mengetahui ParaPelawan sudah pindah ke Jalan Rungkut Mapan Utara Blok DA Nomor 12 A;Menghukum Para Pelawan membayar hutang pokok dagang dan kerugiandari keuntungan dagang sebesar Rp8.023.962.898,88 (delapan miliar duapuluh tiga juta sembilan ratus enam puluh dua ribu delapan ratus sembilanpuluh delapan rupiah, delapan puluh delapan sen);Keputusan yang tidak masuk akal dan tidak ada dasar hukumnya, karenaatas dasar perhitungan apa dan bagaimana serta atas dasar buktibukti yangbagaimana

Nomor436/Pdt.G/2007/PN Sby. dan Putusan perkara tersebut;Perhitungan angka pada diktum ke 5 telah dijelaskan dalam gugatan PT LinseaInc. Nomor 436/Pdt.G/2007/PN Sby., adalah merupakan khayalan diawangawang apabila Para Pelawan dapat lari dan kewajiban dan tanggung jawab,karena PT Linsea Inc.

Sudah sepantasnya PT Linsea Inc Terlawan menggugat gugatan barudengan penjelasan dan perhitungan yang baru, dikarenakan adanya kerugianbaru akibat janji pernyataan yang tidak ditepati oleh Pelawan Il;Dalam point 8 dikatakan:1. Tidak ada niatan sedikitpun dari Para Pelawan untuk tidak melaksanakankeputusan Kasasi MARI Nomor 3523 K/Pdt/2003;2.

Atas pertanyaan Kurator/ Termohon Renvoi, Debitor menjelaskan bahwaada menjual mesinmesin pabrik untuk membayar pesangon karyawandan untuk mencicil utang ke BNI ;Kreditor BNI:1.BNI tidak keberatan atas Perhitungan Debitor sesuai Bukti Transfer ;2.

Bahwa,selanjutnya dalam perkara aquo, PARA PEMOHON RENVOImembantah dan mempertanyakan Perhitungan Tagihan yang dilakukan olehBANK BNI dalam Proses Kepailitan PT.SRT terkait dengan pembayaranyang telah dilakukan oleh PT.SRT kepada BANK BNI dalam ProsesHomologasi berdasarkan Putusan Pengadilan Niaga pada PengadilanPutusan : Nomor: 708 K/PDT.SUSPAILIT/2015Jo.Nomor: 05/ Pdt.Sus Pailit/2015/PN.Niaga.MdnHalaman 22 Negeri Medan No. 15/ PKPU/ 2014/ PN.Niaga.Mdn, Tertanggal 23Desember 2014 yang telah berkekuatan

Bahwa, guna menjelaskan perhitungan tersebut, maka dengan ini kamisampaikan kronologis Perhitungan Tagihan BANK BNI dalam ProsesKepailitan PT.SRT dihubungkan dengan Proses PKPU/ HOMOLOGASIPT.SRT sebagai berikut ;PENGAJUAN TAGIHAN BANK BNI KEPADA PT.SRT DALAM PROSESPKPU5. Bahwa, dalam Proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU)PT.SRT, BANK BNI telah mengajukan Total Tagihan kepada PENGURUSPT.

Bahwa, apabila dibandingkan Outstanding Utang PT.SRT Per TanggalPKPU Sementara 18 Nivember 2014 (Outstanding Utang Homologasi) danOutstanding PT.SRT Per Tanggal 30 April 2016 (Outstanding Utang ProsesKepailitan);Maka sudah tepat Pengajuan Tagihan BANK BNI dalam Proses Kepailitan aquo dengan berdasarkan Perhitungan Outstanding Utang pada saatHomologasi setelah dikurangi dengan PembayaranPembayaran yang telahdilakukan oleh PT.SRT kepada BANK BNI;Pokok Utang IDR : Pokok Utang37.534.001.326IDR Per Pembayaran

pada saatHomologasi) ;Hal ini pun sesuai dengan perhitungan BANK BNI yang tidakmelakukan perubahan apapun terhadap bunga, biaya dan lainlain,sebagaimana ternyata dalam Outstanding Utang PT.SRT PerTanggal 30 April 2016 yang dijadikan dasar Pengajuan Tagihandalam Proses Kepailitan PT.SRT ;Bahwa, berdasarkan halhal tersebut diatas, maka teroukti Penagihan yangdilakukan oleh BANK BNI kepada PT.SRT melalui TERMOHON RENVOIKURATOR sudah tepat dan berdasar hukum, Untuk itu kami mohonkebijaksanaan Yang Terhormat

Putusan Nomor 250/B/PK/PJK/201 7hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dahulusebagai Pemohon Banding, dengan posita perkara sebagai berikut:Bahwa sehubungan dengan diterbitkannya Surat Keputusan Terbanding NomorKEP1457/WPJ.04/2012 tanggal 17 Oktober 2012 dengan perhitungan sebagaiberikut: UraianSemula(Rp)Ditambah/(Dikurangi)(Rp)Menjadi(Rp) Penghasilan NettoKompensasi KerugianPenghasilan Kena PajakPajak Penghasilan TerutangKredit PajakPPh Kurang (Lebih) BayarSanksi Administrasi

Pada dasarnya Pemohon Banding telah menggunakan haknyadalammelakukan pengkreditan PPh Pasal 23 pada perhitungan PPhBadan Tahun 2009 sesuai dengan ketentuan perpajakan yangberlaku;b.

Perhitungan Pajak Terutang Menurut Pemohon;Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka jumlah PPh Badan Tahun2009 terutang menurut Pemohon Banding adalah sebagai berikut: Ditambah/ oo.. Semula . .

Citra LinkIndonesia, NPWP 01.355.424.1062.000, Jenis Usaha Jasa Periklanan,beralamat di Gedung Victoria Lantai 7, Jalan Hasanuddin Nomor 47 51,Melawai, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, dengan perhitungan sebagaiberikut:Penghasilan Netto (Rp2.211.837.683,00)PPh yang terutang Rp 0,00Kredit Pajak Rp 256.502.426.00Pajak yang kurang/lebih dibayar (Rp 256.502.426,00)Sanksi Administrasi Rp 0,00Jumlah PPh yang masih harus dibayar (Rp 256.502.426,00)Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatanhukum

Dengandemikian, sesuai ketentuan Pasal 4 ayat(1) UU PPh, atas kekuranganpembayaran tersebut merupakan objekpenghasilan atas peredaran usaha yangbelum dilaporkan.Bahwa berdasarkan hasil rekonsiliasiantara Terbanding dan Pemohon Bandingdalam proses uji bukti di persidangandiketahui bahwa Pemohon Banding jugamemperhitungkan saldo akhir uang mukatahun 2009 untuk menchallenge koreksiTerbanding, dengan perhitungan sebagaiberikut; No.UraianJumlah Menurut (Rp) PemohonTerbanding Banding Jumlah nilai invoice

Peredaran UsahaMenurut SPT/Pemohon Banding Rp.518.242.743.224,00 Menurut Pemeriksa Rp.615.468.809.031,00Koreksi Rp. 97.226.065.807,00Pendapat TerbandingBahwa dasar koreksi pemeriksa berdasarkan pengujianpengujian pemeriksatersebut kemudian berkesimpulan terdapat koreksi atas peredaran usahaberdasarkan data eksternal yaitu bersumber dari: asumsi perhitungan dari bukuseri Agribisnis, Kelapa Sawit, Budidaya dan Pengolahannya, Penerbit PenebarSwadaya.

Bahwa data yang valid hanya dapat diperoleh dari perhitungan secarareal atas produksi perusahaan yang bersangkutan pada tahun yangdiperiksa.8.4. Bahwa metode perhitungan koreksi Pemohon Peninjauan Kembali(semula Terbanding) yang menggunakan angka ratarata hanya akanmenghasilkan angka perkiraan yang tidak dapatdipertanggungjawabkan keabsahan dan validitasnya.Bahwa atas dasar pertimbangan Majelis tersebut Pemohon PeninjauanKembali (semula Terbanding) berpendapat sebagai berikut:9.1.

dilakukan Pemohon Peninjauan Kembali (semulaTerbanding) berdasarkan hasil ekualisasi antara G/L Pembelian TermohonPeninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dengan Pajak Masukanpembelian pupuk dan CPO.Bahwa Majelis berpendapat, sengketa Harga Pokok Penjualan ini hanyaberkaitan dengan sengketa bukti materiil, bukan merupakan sengketayuridis, oleh karenanya Majelis meminta Pemohon Peninjauan Kembali(semula Terbanding) dan Termohon Peninjauan Kembali (semula PemohonBanding) melakukan pengujian atas perhitungan

Harga Pokok Penjualanyang telah dilakukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali (semulaTerbanding) dengan melihat bukti fisik dokumen pendukung.Bahwa dalam persidangan Pemohon Peninjauan Kembali (semulaTerbanding) dan Termohon Peninjauan Kembali (Semula PemohonBanding) telah melakukan pengujian atas perhitungan Harga PokokPenjualan berdasarkan buktibukti berupa: Faktur Pajak Standar" Sales Contract" Delivery OrderHalaman 19 dari 25 halaman Putusan Nomor 824/B/PK/PJK/2016 Invoice" Slip permohonan pengiriman

Bahwa berdasarkan halhal tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa11.perhitungan yang dilakukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali (semulaTerbanding) atas Harga Pokok Penjualan terkait koreksi atas Akun COGSPurchase Interco (2940111) sebesar Rp17.628.591.617,00 TermohonPeninjauan Kembali (Semula Pemohon Banding) tidak pernah menunjukkanbuktibuktinya sejak dari pemeriksaan sampai dengan keberatan sehinggaTermohon Peninjauan Kembali (Ssemula Pemohon Banding) tidakmenunjukkan itikad baik terkait kewajiban