Ditemukan 7224 data
340 — 182
Bahwa PELAWAN XIll (DINO AYUDYA WIBOWO) mendalilkan padaposita poin 11 halaman 12 ...asetaset terletak di PerumahanMahkota Cimanggis.. dan dalam petitum poin 13.13) pada halaman17 yang terletakdiPerumahan MahkotaCimanggis BlokBougenville Nomor21 dalam petitum poin 3. 13) halaman. 24:Sebidang tanah Sertipikat Hak Milik Nomor 16724/ Tugu, seluas61 M, Surat Ukur Nomor: 00103/Tugu/2012. Tanggal 23 Februari2012.
132 — 31
RIFKY FAUZI ,SH1 (satu) lembar Kwitansi untuk kontribusi bimbingan tekhnis PeningkatanKapasitas Badan Musyawarah dan Badan Kehormatan tanggal 36 Juli2015 di Graha Transportasi Cisarua Bogor Nomor21/KW/E.03/LPPM/VII/2015 senilai Rp.4.500.000, (empat juta lima ratusribu rupiah) An.
189 — 126 — Berkekuatan Hukum Tetap
K/Pid.Sus/2016147.148.149.150.151.152.153.1 (satu) bundel Laporan Keuangan Periode Tahun 2012 atas nama PDSumber Daya;1 (satu) bundel Neraca Tahun 2012 setelah dikoreksi oleh BPK RI padaPD SUMBER DAYA;1 (satu) bundel Laporan Keuangan Tahun Buku 2013 pada PemerintahKabupaten Bangkalan atas nama PD SUMBER DAYA;Draft 1 (satu) bundel asli Penjadwalan Pembayaran antara PerusahaanDaerah Sumber Daya dengan PT Media Karya Sentosa (PT MKS) yangbelum ditandatangani oleh kedua belah pihak dan dilegalisasi Nomor21
Nomor 132 K/Pid.Sus/2016150.151.152.153.Draft 1 (satu) bundel asli Penjadwalan Pembayaran antara PerusahaanDaerah Sumber Daya dengan PT Media Karya Sentosa (PT MKS) yangbelum ditandatangani oleh kedua belah pihak dan dilegalisasi Nomor21/LEGALISASIVV/2012 tanggal 24 Januari 2012 oleh Notaris diBangkalan atas nama M. HAMDOEN HAMSYAOUSA, S.H.
HERU KAMARULLAH, SH.,MH
Terdakwa:
Drs. MUHAMMAD JASIN, M.Si
127 — 39
Abadi Purna Utama RADENERMAWAN (meninggal dunia) mengajukan permohonan pembebasan tanahganjaran secara tertulis kepada Kepala Kelurahan Manyar SabranganKecamatan Mulyorejo Kotamadya Surabaya dengan surat Nomor21/APU/I/1997 bulan Januari 1997, tembusan diantaranya kepadaWalikotamadya Tingkat II Surabaya.Bahwa pada tanggal 16 September 1997 Kepala Kantor Pertanahan Surabayamengeluarkan Surat Keputusan Nomor: 460.135.01145NF.1.S1997 tanggal16 September 1997 tentang Pemberian Izin Lokasi Untuk KeperluanPembangunan
744 — 835
Keputusan Kepala Badan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Jakarta Nomor21/7.4/31/1.774.1/2015 tanggal 17 Juni 2015 tentang Kelayakan LingkunganHidup Rencana Kegiatan Reklamasi Pulau Bagian Barat Seluas 202,5 Ha, diKelurahan Ancol, Kecamatan Pademangan, Kota Administrasi Jakarta UtaraOleh PT. Jaladri Kartika Pakci.Halaman 221 dari 273 halaman. Putusan Nomor 15/G/LH/2016/PTUNJKT.5.
97 — 80
Pembangunan RSUD KabupatenMukomukoRp43.584.000, Pengadaan Jasa Konsultansi Pekerjaan StudyKelayakan Pembangunan Prasarana Air BersihRp43.538.618, Pengadaan Jasa Konsultansi Pekerjaan StudyKelayakan Jalan dan JembatanRp43.585.745, Pembayaran upah pekerja Tortila PUDKabupaten MukomukoRp50.269.500, 10 Pembelian bibit tanaman kehutanan kegiatanjauling Tahun 2012 Rp32.500.000, Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan perubahannya Nomor21
250 — 156
Penggugatatas nama Andriyanto Johan Syah adalah seorang anggota Partai AmanatNasional (PAN) melawan DPP PAN sebagai Tergugat dan MahkamahPartai PAN sebagai Tergugat Il serta Abdul Hakam Naja sebagai TurutTergugat, diberi tanda T1920.Fotokopi sesuai copy Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor21: 871 K/ Pdt. Sus Parpol / 2019, Tertanggal 21 Mei 2018. Penggugat atasnama Rokiyah adalah seorang anggota Partai NasDem melawan DPPPartai NasDem sebagai Tergugat, diberi tanda T.20;.
186 — 36
RIFKY FAUZI ,SH1 (satu) lembar Kwitansi untuk kontribusi bimbingan tekhnis PeningkatanKapasitas Badan Musyawarah dan Badan Kehormatan tanggal 36 Juli2015 di Graha Transportasi Cisarua Bogor Nomor21/KW/E.03/LPPM/VIV/2015 senilai Rp.4.500.000, (empat juta lima ratusribu rupiah) An.
100 — 158
PERMATA ABADI Nomor21/PA/SPK/X / 2008 tanggal 09 Oktober 2008.69.5 (lima) lembar fotocopy Surat Perjanjian Kerja Nomor : 03 / SPK / BU / 2010tanggal 14 Juni 2010.70.5 (lima) Jembar Fotocopy Bukti Penerimaan Surat.71.1 (satu) lembar fotocopy Surat Keterangan Fiskal (SKF Non Bursa) Nomor:s.786 / WPJO1 / KP.0309 / 2010 tanggal 24 Mei 2010.1 (satu) bundel dokumen penawaran CV. DUNIA TEKNIK yang didalamnyaterdapat :1 (satu ) lembar Jaminan Penawaran No bond 10110111100592 Reg.
392 — 83
tertanggal 05072002 Nomor23/Ajung/2002 tertulis atasnama Tuan QURAISJ WAHIDIN,Sarjana Hukum;Sebidang tanah Hak Milik Nomor 1227/Desa Ajung, seluas2.659 m2 (dua ribu enam ratus lima puluh sembilan meterpersegi), diuraikan lebih lanjut dalam Surat Ukur tertanggal572002 Nomor 24/Ajung/2002 tertulis atasnama TuanQURAISJ WAHIDIN, Sarjana Hukum;Sebidang tanah Hak Milik Nomor 1224/Desa Ajung, seluas2.307 m2 (dua ribu tiga ratus tujuh meter persegi), diuraikanlebih lanjut dalam Surat Ukur tertanggal 05072002 Nomor21
206 — 202
waktu selama 3(tiga) bulan,dan jika tidak memenuhi syarat tersebut maka Pekerja dinyatakangagal untuk diangkat menjadi Karyawan tetap;Bahwa, mogok kerja tanggal 09 Oktober 2018 adalah mogok yangdikoordinir oleh PUK Federasi Serikat Buruh Demokrasi IndonesiaHalaman 148 dari 182 Putusan Nomor : 21/Padt.SusPHI/2019/PN Pbr(FSBDSI) yang belum tercatat pada Dinas Tenaga Kerja KabupatenRokan Hilir, sehingga mogok kerja tersebut adalah cacat Hukum dantidak sah sehingga tidak memenuhi pasal 25 Undang Undang Nomor21
1456 — 1010
(Bukti T.001, Bukti T.002);Bahwa jika Penggugat mau membaca secara teliti Berita Acara Nomor21/PL.01.1BA/KPU/II/2018 tanggal 17 Februari 2018 yang menjadidasar Tergugat membuat Objek Sengketa, telah secara jelas dansecara rinci memuat alasanalasan kenapa Penggugat dinyatakanTidak Memenuhi Syarat. Alasanalasan tersebut didasarkan hasilverifikasi yang telah dilakukan oleh Tergugat dan kemudian dilakukanrekap secara berjenjang atas atas hasil verifikasi tersebut.
143 — 428 — Berkekuatan Hukum Tetap
Lab Sistematika Indonesia Nomor21/T/LSINX/2010 tanggal O7 September 2010 kepada PT.Menggalang Teguh Berkarya ;e Foto copy Surat Pernyataan Garansi Nomor 21 A/T/LSI/IX/2010tanggal 07 September 2010 ;e Foto copy Surat Pernyataan Kesanggupan Pelayanan Purna JualNomor 21 B/T/LSI/IX/2010 tanggal 07 September 2010 ;e Foto copy Surat Pernyataan Sanggup Memberikan PelatihanPenggunaan Barang/Peralatan Nomor 21 C/T/LSI/IX/2010 tanggal 07September 2010 ;e Foto copy Delivery Order dari Java Scientific ke PT.
590 — 305
menurut Pasal 185 ayat (1) KUHAP, maka keterangansaksi yang didengar dari orang lain (testimonium de auditu), tidakdapat dinilai sebagai alat buktiBahwa mengacu dari rumusan Pasal 5 ayat (1) KUHAP, buktipermulaan adalah segala hal yang ditemukan oleh penyelidik yangdengan itu dapat menentukan suatu tindak pidana besertapelakunya, termasuk laporan, pengaduan, keterangan, barangbukti, dil.Bahwa Istilah dari bukti bermulaan yang cukup tidak diatur dalamKUHAP, namun dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor21
111 — 98
Bahwa terdakwa sebagai Sekretaris Daerah merupakan Kepala SKPDSekretariat Daerah Kabupaten Pulau Morotai yang dalam bidangHalaman 26 dari 199 halaman Putusan Nomor 20/Pid.Sus/TPK/2017/PN.Ttepengadaan menjadi pejabat pengguna anggaran, sebagaimana dimaksuddalam pasal 10 PP Nomor 58 Tahun 2005 tentang pengelolaan keuangandaerah jo Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang PengelolaanKeuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Permendagri Nomor21 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, mempunyaitugas
98 — 28
angkanya tersedia didalam DPA.Angkaangka yang tertera di SPM baik jumlah permintaan uangataupun jumlah pajak yang harus dibayar dihitung kembali dandisesuaikan dengan ketentuan tentang perpajakan dan hasilnyasesual.Angka permintaan pembayaran tersebut juga dicocokkan dengansurat permintaan pembayaran (SPP) yang menjadi lampiran dariSurat Perintah Membayar tersebut sesuai dengan PermendagriNomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan daerahsebagaimana telah diubah terakhir dengan Permendagri Nomor21
IMAM RAMDHONI, S.H.
Terdakwa:
ALFARIS MAMBRAKU
145 — 84
Raja Ampat;Halaman 42 dari 216 Putusan Nomor 17/Pid.SusTPK/2020/PN Mnkmengorganisir Barang/Aset milik Pemerintah Kabupaten Raja Ampat padaBadan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Raja Ampat guna tertibTata Kelola dan penggunaannya;membuat laporan pertanggungjawaban keuangan daerah, mendata setiapaset milik Pemerintah Kabupaten Raja Ampat yang pengelolaannya beradapada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Raja Ampat.yang menjadi dasar pengangkatan Saksi adalah SK Bupati Raja Ampat Nomor21
107 — 85
Nomor 112 tanggal 26 Juli2011.. 1 (Satu) bundel Foto Copy Surat Pengurus Badan Koordinasi HimpunanMahasiswa Islam Sumatera Utara periode 20132015 nomor21/B/Sek/03/1435 tanggal 23 Januari 2014 perihal Pengantar LaporanPertanggungjawaban.Dokumen DEWAN PIMPINAN WILAYAH AL ITTIHADIYAH PROVINSISUMATERA UTARA terdiridari:a. 1 (satu) bundel Proposal Pebaikan Manajemen PengembanganOrganisasi AL ITTIHADIYAH Provinsi Sumatera Utara tahun 2013beserta dengan Surat Permohonan Pencairan Dana Nomor03/DPW/PIt/XI
209 — 321
Kepala Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta Nomor21/2013 tanggal 28 Januari 2013 tentang Penunjukkan Kuasa PenggunaAnggaran (KPA) sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) di LingkunganDinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta Tahun 2013, dan mengangkatHal 5 dari 438 Putusan No.100/Pid.Sus/TPK/2014/PN.Jkt. PST.terdakwa SETIYO TUHU, SE, MMTr sebagai Ketua Panitia Pengadaanbarang/jasa Pemerintah pada Pengadaan Armada Busway TA 2013 berdasarSK.
Kepala Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta Nomor21/2013 tanggal 28 Januari 2013 tentang Penunjukkan Kuasa PenggunaAnggaran (KPA) sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) di LingkunganDinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta Tahun 2013, dan mengangkatterdakwa SETIYO TUHU, SE, MMTr sebagai Ketua Panitia Pengadaanbarang/jasa Pemerintah pada Pengadaan Armada Busway TA 2013 berdasarSK.
AGUS EKO WAHYUDI, SH
Terdakwa:
H. KITAB, S.Sos
101 — 30
,dalam penelitian dokumendokumenkelengkapan SPPLS yang diajukan oleh PPTK dan atau kelengkapan SPPLSdisampaikan oleh bendahara pengeluaran dan diketahui/disetujui oleh PPTK;kelengkapan SPPUP, SPPGU, SPPTU dan SPPLS yang diajukan olehbendahara pengeluaran serta melakukan verifikasi SPP serta menyiapkan SPMkegiatan secara semestinya sebagaimana ketentuan Pasal 221 PermendagriNomor 13 Tahun 2006 sebagaimana diubah terakhir dengan Permendagri Nomor21 Tahun 2011, dapat dicairkan dana Kegiatan Sosialisasi