Ditemukan 7212 data
Terbanding/Terdakwa : Markus Nari
1022 — 3291
Trisakti MGuntuk pembuatan Hologram periode Maret 2014 untuk tahun2012 & 2013 dengan sisa hutang (Rp.35.972.640). 10551 (Satu) bundel dokumen Bukti Pengeluaran dengan Nomor21 & 22 Tanggal 22 Mei 2012 kepada PT. TRISAKTIMUSTIKA GRAPHIKA senilai Rp.8.193.752.422, untukpembayaran tahap atas pekerjaan Biro Perso, Pekerjaanlaminasi beserta lampirannya. 10561 (Satu) bundel dokumen Bukti Pengeluaran dengan Nomor25 Tanggal 24 Mei 2012 kepada PT.
Oktober 2015berdasarkan putusan Kasasi Makamah Agung(NO.409.K/TUN/2015), terjadi gugatan tanggal 28 April 2016 dipengadilan tata usaha Negara Jakarta No.94/G.TUN/2016tentang pembatalan SK MenkumHAM.HH04.AH.11.01 26 April2016 dan M.HH02.AH.11.01 28 Januari 2016 142 lembar cetak foto salinan surat kuasa Nomor J16/DPPPLT.PG/SKDJ.E/26IV/2016 tanggal 26 April 2016 daripelaksanan tugas DPP Partai Golongan Karya kepada FarhatAbbas, SH dan Joko Edhi Abdurrahman, SH 152 lembar salinan surat tim advokasi Lubi Nomor21
150 — 43
Alpindo Mitra Baja Nomor21, tanggal 05 Oktober 2012 yang dibuat oleh Notaris BERTHA SULLE, SH.7 (tujuh) lembar Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Alpindo Mitra Baja Nomor 02, tanggal 04Juli 2012 yang dibuat oleh Notaris Hj. MAS AYU FATIMAH SJOFJAN, SH., MH.9 (sembilan) lembar Akta No. 3, tanggal 05 Juli 2012 Hal; Perjanjian yang dibuat oleh Notaris Hj.MAS AYU FATIMAH SJOFJAN, SH., MH1 (satu) berkas Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT.
Putra Iskandar
Terdakwa:
Budi Rachmat Kuriawan
286 — 88
bundel dokumen di clip berisikan :(1)2 (dua) lembar copy dokumen surat nomor :S370/D4/01/2011 perihal Hasil ReviewProses Pengadaan Gedung Kampus IPDNPada 4 Lokasi di Daerah Tahun ANggaran2011 tanggal 22 Agustus 2011(2) 5 (lima)lembar copy dokumen Penjelasan Panitiaterkait Proses Pelaksanaan PengadaanBarang atau) Jasa Khususnya UntukPekerjaan Pembangunan Gedung KampusIPDN di 3 Provinsi (Sulawesi Selatan,Sulawesi Utara, dan Sumatera Barat) tahunanggaran 2011(3) 2 (dua) lembar copydokumen Nota Dinas Nomor21
ROBIN ABDI KETAREN, S.H.,M.Hum.
Terdakwa:
UMAR, S.Si.
361 — 221
Halini Sesuai pada penjelasan KUHAP dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor21 PUU /12/2014 tanggal 28 April 2015 memutuskan bahwa pembuktianpermulaan yang cukup adalah minimal 2 alat bukti dari yang tercantum dalampasal 184 ayat (1) KUHAP;Seperti saya telah menyebutkan tadi Komponen alat bukti yang sah yang diaturpada Pasal 184 keterkaitanya dengan Pasal 183 KUHAP oleh karena di dalamPasal 183 KUHAP mengatur pada pokoknya dalam KUHAP bahwa ketikahakim akan menjatuhkan hukuman dan menyatakan terdakwa
ROBIN ABDI KETAREN, S.H.,M.Hum.
Terdakwa:
UMAR, S.Si.
465 — 252
Halini Sesuai pada penjelasan KUHAP dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor21 PUU /12/2014 tanggal 28 April 2015 memutuskan bahwa pembuktianpermulaan yang cukup adalah minimal 2 alat bukti dari yang tercantum dalampasal 184 ayat (1) KUHAP;Seperti saya telah menyebutkan tadi Komponen alat bukti yang sah yang diaturpada Pasal 184 keterkaitanya dengan Pasal 183 KUHAP oleh karena di dalamPasal 183 KUHAP mengatur pada pokoknya dalam KUHAP bahwa ketikahakim akan menjatuhkan hukuman dan menyatakan terdakwa
ROBIN ABDI KETAREN, S.H.,M.Hum.
Terdakwa:
UMAR, S.Si.
343 — 444
Halini Sesuai pada penjelasan KUHAP dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor21 PUU /12/2014 tanggal 28 April 2015 memutuskan bahwa pembuktianpermulaan yang cukup adalah minimal 2 alat bukti dari yang tercantum dalampasal 184 ayat (1) KUHAP;Seperti saya telah menyebutkan tadi Komponen alat bukti yang sah yang diaturpada Pasal 184 keterkaitanya dengan Pasal 183 KUHAP oleh karena di dalamPasal 183 KUHAP mengatur pada pokoknya dalam KUHAP bahwa ketikahakim akan menjatuhkan hukuman dan menyatakan terdakwa
1.M. RUSLAN MARASABESSY, SH
2.AIZIT P. LATUCONSINA, SH,MH
3.ENDANG ANAKODA, SH, MH
4.CHRISMAN M. SAHETAPY, SH, MH
5.BEATRIX NOVITA TEMMAR, S.H, M.H
Terdakwa:
Ir.LUCIA IZZAK,MH.
291 — 570
PenetapanAnalisa Standar Belanja (ASB) sehingga bertentangan dengan Pasal 39 ayat(2) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan KeuanganDaerah, pasal 121 ayat (1), 124 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 12Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pasal 122 ayat (9) danpasal 132 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang telah beberapa kalimengalami perubahan, terakhir melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor21
262 — 70
Nomor 112 tanggal 26 Juli2011.g. 1 (satu) bundel Foto Copy Surat Pengurus Badan Koordinasi HimpunanMahasiswa Islam Sumatera Utara periode 20132015 nomor21/B/Sek/03/1435 tanggal 23 Januari 2014 perihal Pengantar LaporanPertanggungjawaban.Dokumen DEWAN PIMPINAN WILAYAH AL ITTIHADIYAH PROVINSISUMATERA UTARA terdiridari:a. 1 (satu) bundel Proposal Pebaikan Manajemen PengembanganOrganisasi AL ITTIHADIYAH Provinsi Sumatera Utara tahun 2013beserta dengan Surat Permohonan Pencairan Dana Nomor03/DPW/PIt/X1
1226 — 950 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bank Century, Tbk. untuk membayar uangpengganti sebesar Rp1.581.275.000.000,00 (satu trilyun lima ratusdelapan puluh satu milyar dua ratus tujuh puluh lima juta rupiah).Bahwa atas putusan Majelis Hakim tersebut, kami tidak sependapat danmenyatakan keberatan, dengan alasan sebagai berikut: Judex Facti dalam pertimbangan putusan Nomor67/PID/TPK/2014/PT.DKI. tanggal 03 Desember 2014 yang telahmenguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor21/Pid.Sus/TPK/
keberatan a quo tidak tunduk padapemeriksaan tingkat kasasi;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, terdapat cukupalasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Jaksa Penuntut Umumpada Komisi Pemberantasan Korupsi dan menolak permohonan kasasiTerdakwa selanjutnya membatalkan putusan Pengadilan Tindak PidanaKorupsi pada Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor : 67/PID/TPK/2014/PT.DKI.tanggal 3 Desember 2014 yang memperbaiki putusan Pengadilan TindakPidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor21
439 — 132
Bank DKI, LandasanHukumnya adalah UndangUndang No. 40 Tahun 2007Tentang Perseroan Terbatas, Akta Nomor 4 tanggal 6 Mei1999 tentang Akta Pendirian Perseroan Terbatas, Akta Nomor21 tanggal 12 September 2008 tentang Pernyataan KeputusanRapat PT. Bank DKI yang dibuat oleh Ny. Poerbaningsih AdiWarsito, S.H., Notaris di Jakarta, Akta Nomor 03 tanggal 5Maret 2009 Tentang Berita Acara Rapat Umum PemegangSaham Luar Biasa PT. Bank DKI yang dibuat oleh dandihadapan Ny.
431 — 215
Bank Syariah MandiriCabang Bogor.Bahwa dari perbuatan terdakwa telah melakukan perbuatan sebagai PihakTerafiliasi yang dengan sengaja tidak melaksanakan langkahlangkah yangdiperlukan untuk memastikan ketaatan Bank Syariah atau Bank UmumKonvensional yang memiliki UUS terhadap ketentuan dalam UURI Nomor21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah,atauTerdakwa Hj.
162 — 51
Jabatan, Pasal12 ayat 1: Seluruh jajaran Bank dilarang menyalahgunakan wewenang danmengambil keuntungan, baik langsung maupun tidak langsung, daripengetahuan yang diperoleh dari kegiatan bisnis Bank untuk :Keuntungan pribadi.Keuntungan bagi anggota keluarganya.Keuntungan bagi pihakpihak lainnya.Menekan bawahan untuk melakukan proses pembiyaan MMOB secara instan/tidak sesuai SOP BSM antara lain tidak dilakukan OTS (on the spot), tidakmelakukan trade ceking Ketentuan yang dilanggar adalah lampiran nomor21
330 — 2922 — Berkekuatan Hukum Tetap
SUPIAN SAORI, bertempat tinggal di Jalan AsramaNyantong Nomor 09, RT.002/RW.005, KelurahanKahuripan, Kecamatan Tawang, Kota Tasikmalaya;lYOS ROSIHIN, bertempat tinggal di Jalan Cipedes Nomor21, RT.003/RW.002, Kelurahan Cipedes, KecamatanCipedes, Kota Tasikmalaya;Hj. OYOH ROSDIAWATI, bertempat tinggal di Jalan JendralSudirman Nomor 147, RT.004/RW.002, Kelurahan Ciamis,Kecamatan Ciamis, Kabupaten Ciamis;Hj. TATI KUSUMAWATI, bertempat tinggal di Jalan R.
131 — 29
PARMANTO tanggal5/8/2010,1(satu) br tanda terima dari Bambang tanggal2/8/20101(satu) lbr DO KPTR Sido Mulyo Pekalongan Nomor21, 2,58 kw, tgl 24/7/20101(satu) lbr DO KPTR Sido Mulyo Pekalongan Nomor25, 198,22 kw, tgl 24/7/20101(satu) lbr DO KPTR SidoMulyo Pekalongan Nomor26, 232,22 kw, tgl 24/7/20101(satu) lbr DO KPTR Sido Mulyo Nomor 30, 0,23 kw,tanggal 24/7/20101(satu lbr) lbr DO KPTR Sido Mulyo Nomor 23, 22,1kw, tanggal 26/7/20101(satu) lor DO KPTR Sido Mulyo Nomor 28, 2,63 kw,tanggal 26/7/20101
418 — 260
tertanggal 12/02/2008.e Kwitansi dengan ket operasional Ajudan selama mendampingimenteri di Bali, sejumlah Rp. 750.000, (tujuh ratus lima puluhribu rupiah) tertanggal 12/02/2008.1 (satu) bundel asli Laporan Pengeluaran Operasional Menteri periode14 dan 15 Februari 2008 sejumlah Rp. 8.005.795, (delapan juta limaribu tujuh ratus sembilan puluh lima rupiah), Bulan Februari 2008 ditandatangani oleh SITI ALFIAH ( pembuat daftar) dan mengetahuiLUH AYU R, SH (bendahara) dan 1 (satu) lembar asli kwitansi nomor21
987 — 721
Nindya Karya (Persero) nomor21/Kom/02/2010, tanggal 25 Februari 2010, perihal Persetujuan JointOperasional Pekerjaan Pembangunan Dermaga Bongkar (Lanjutan)TA.2010, ditujukan kepada Direktur Utama PT. Nindya Karya(Persero), ditandatangani oleh Dewan Komisaris, Wicipto Setiadi,Sumyana Sukandar, dan Roestam Sjarief (Komisaris Utama). (BB18);2 (dua) lembar copy surat PT.
Nindya Karya (Persero) nomor21/Kom/02/2010, tanggal 25 Februari 2010, perihal Persetujuan JointOperasional Pekerjaan Pembangunan Dermaga Bongkar (Lanjutan)TA.2010, ditujukan kepada Direktur Utama PT. Nindya Karya (Persero),ditandatangani oleh Dewan Komisaris, Wicipto Setiadi, SumyanaSukandar, dan Roestam Sjarief (Komisaris Utama). (BB18)15. 2 (dua) lembar copy surat PT.
108 — 42
KCA telah memperolehpekerjaan dari perusahaan pemberi pekerjaan yaitu Kanwil XI Perum PegadaianBandung dan telah membuat perjanjian tertulis sebagaimana dimaksud dalam Nomor21/HKM.0400/1/2012 Nomor 037/KCAADM/I/2012 tanggal 2 Januari 2012 untuktenaga pengamanan dan cleaning service dan perjanian kerja sama Nomor 20/HKM.0400/1/2012 Nomor 036/KCAADM/I/2012 tanggal 16 Januari 2012 untuk tenagaadministrasi, namun terdakwa Anne Sari Putri tidak pernah mendaftarkan perjanjiantersebut pada instansi yang
PT. Perkebunan Nusantara VII (PTPN VII)
Tergugat:
1.Muhammad Noya Usman Karim
2.Muhammad Saleh Hasan
3.Nasrullah
4.Muhammad Hasan
5.Misri Yanto
6.Samsuddin
7.Muhdani
8.Amran
9.Tihang
10.Santoni
11.Hasanuddin
12.Hipni
13.Hoiri
14.Idris
15.Murni
16.Lekok Saleh
17.Sarnubi
18.Dahlan
19.Sahdani ahli waris Alm. Riduan
20.Suwardi ahli Waris Alm. Riduan
22.Hawiyah Ahli Waris Alm Muhsin
23.Dedi Harapan Ahli Waris alm Muhsin
24.Arifin Ahli Waris Alm Muhsin
25.Dewi Ahli Waris Alm Muhsin
26.Permaisuri Ahli Waris Alm. Muhsin
27.Herawati Ahli Waris Alm. Muhsin
28.Helmawati Ahli Waris Alm Muhsin
29.Yuliana Ahli Waris Alm. Muhsin
30.Mochammad Jaya Saputra, S.Sos. Kepala Adat Marga Buay Pemuka Pangeran ilir
31.PT. Bumi Madu Mandiri
32.Chairul Anom, S.H
33.Pemerintah Kabupaten Way Kanan
34.Pemerintah Republik Indonesia c.q Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional RI c.q Kantor Wilayah Badan Pertanahan Provinsi Lampung
35.Pemerintah Republik Indonesia c.q Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional RI
Turut Tergugat:
Majelis Pengawas Daerah Notaris Kota Bandar Lampung
414 — 1207
Fotokopi sesuai dengan Fotokopi Sertipikat Hak Guna Usaha Nomor21 Seluas 3.819,1292 Ha yang terletak di Desa Gunung KatunTanjungan, Gunung Katun Malai, Gedung Ratu, Kecamatan TulangBawang Udik, Kabupaten Lampung Utara atas nama Penggugat,selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T. 119 & T2129.6;7. Fotokopi sesuai dengan Fotokopi Surat Direktorat JenderalKehutanan Departemen Pertanian tanggal 26 Januari 1983 Nomor330/DJ/I/1983 yang ditujukan kepada Direktur Utama PT.
Fotokopi sesuai dengan Fotokopi Sertipikat Hak Guna Usaha Nomor21 Seluas 3.819,1292 Ha yang terletak di Desa Gunung Katun Tanjungan,Gunung Katun Malai, Gedung Ratu, Kecamatan Tulang Bawang Udik,Kabupaten Lampung Utara atas nama Penggugat, selanjutnya pada fotokopibukti surat tersebut diberi tanda T. 30. 44;45.
1.SUPARDI, SH.
2.STEEVAN MCLEWIS MALIOY, SH
3.ASEP RIDHA SUBEKTI, SH
4.MUHAMMAD DASIM BILO, SH
5.MUHAMMAD REZA KURNIAWAN, SH
6.JEFRI TOLOKENDE, SH
Terdakwa:
MUFTI SIRUANG, S.Ag
247 — 118
;Bahwa setelah melakukan audit, kami menemukan adanya pertanggungjawabanpenggunaan Dana Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk KepentinganUmum pada Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten PulauMorotai Tahun Anggaran 2015 yang tidak sesuai dengan Peraturan Menteri DalamNegeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerahsebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam NegeriNomor
2190 — 3764
Lampung Selatan sesuai dengan dokumen Sertifikat Hak Milik Nomor21/Desa Munjuk Sampurna luas tanah 13.320 M? dengan nama pemeganghak atas nama ZAVEENA AZALEA ZAIN. 1321 (satu) bidang tanah yang terletak di Desa Munjuk Sampurna, Kec. Kalianda,Kab. Lampung Selatan sesuai dengan dokumen Sertifikat Hak Milik Nomor22/ Desa Munjuk Sampurna luas tanah 5.725 M? dengan nama pemeganghak atas nama ZAVEENA AZALEA ZAIN. 1331 (satu) bidang tanah yang terletak di Desa Munjuk Sampurna, Kec. Kalianda,Kab.