Tertotejo Nomor 02, Kelurahan Mojorejo,Kecamatan Taman, Kota Madiun dengan batasbatas tanahnya sebagaiberikut :Sebelah Utara : Tanah Pak SampirSebelah Timur : Jalan Paang CurigoSebelah Barat : Tanah yang bersertifikat No. 787Sebelah Selatan: Jalan TirtotejoMenimbang, bahwa dalam jawabannya Terbanding mengajukan eksepsiNebis in idem, dengan menyatakan bahwa gugatan yang diajukanPenggugat/Pembanding sama dengan pokok perkara yang pernah diajukanTergugat/Terbanding pada Pengadilan Negeri Kota Madiun Nomor45

Putusan tersebut telah berkekuatan hukum tetap dan telah diajukaneksekusi oleh Terbanding;Menimbang, bahwa apabila suatu perkara telah pernah diajukan kepadapengadilan, dan terhadapnya telah dijatuhkan putusan, serta putusan tersebuttelah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka terhadap kasus perkara itu,tidak boleh lagi diajukan gugatan baru untuk memperkarakannya kembali;Menimbang, bahwa setelah mencermati gugatan dalam perkara a quodengan perkara yang diajukan di Pengadilan Negeri Kota Madiun Nomor45

/Pdt.G/2013/PN/Kd.Mn. ternyata bahwa subyeknya sama yaitu antaraPembanding dengan Terbanding, dan obyek sengketa pada dua perkara iniadalah sama, walaupun dalam perkara di Pengadilan Negeri adalah gugatanPerbuatan Melawan Hukum sedangkan dalam perkara a quo adalah gugatanPembagian Harta Bersama;Menimbang, bahwa keberatan Pembanding dalam memori bandingnyayang pada pokoknya menyatakan bahwa antara perkara Nomor45/Pdt.G/2013/PN/Kd.Mn. yang diajukan di Pengadilan Negeri Kota Madiundengan perkara a quo

Nomor 0395/Pdt.G/2017/PA.Mn yangdiajukan di Pengadilan Agama Kota Madiun adalah obyeknya berbeda, karenaperkara Nomor 45/Pdt.G/2013/PN/Kd.Mn obyeknya adalah 2 (dua) buahbarang berupa Sertifikat Hak Milik No. 787 dan 788, berbeda dengan obyekyang menjadi obyek sengketa dalam perkara gugatan harta bersama Nomor0395/Pdt.G/2017/PA.Mn adalah obyeknya berupa tanah dan bangunan;Menimbang, bahwa Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa 2(dua) buah sertifikat yang menjadi obyek sengketa dalam perkara Nomor45

,sehingga obyek sengketa yang tersebut dalam perkara Nomor45/Pdt.G/2013/PN/Kd.Mn. adalah sama dengan obyek sengketa yang tersebutdalam perkara Nomor 0395/Pdt.G/2017/PA.Mn, karena obyek sengketa yangditunjuk oleh 2 (dua) buah sertifikat yang menjadi obyek sengketa dalamperkara Nomor 45/Pdt.G/2013/PN/Kd.Mn. adalah obyek sengketa yang tersebutdalam perkara Nomor 0395/Pdt.G/201 7/PA.Mn;Menimbang, bahwa dengan demikian, maka pendapat Pembanding yangmenyatakan bahwa obyek sengketa yang tersebut dalam perkara

pendidikan SD, pekerjaan bertani,tempat kediaman di DUSUN ou... eee , Desaeceeseeeeneeeesecseneeeeeeeeaeeeeeenes ; Kecamatanseca eeeeeeeaeeeeeaeeeeeaeeaeeaeeneees , Kabupaten Luwu Utara, sebagaiTergugat.Pengadilan Agama Tersebut;Telah mempelajari berkas perkara;Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;Telah memeriksa alatalat bukti yang diajukan di Persidangan;DUDUK PERKARABahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 18 Januari 2017yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Masamba, Nomor45

Nomor45/Padt.G/2017/PA Msb.e Bahwa setelah berpisah tempat tinggal masih terdapat komunikasi antaraPenggugat dan Tergugat;e Bahwa telah ada upaya merukunkan Penggugat dan Tergugat, tetapitidak berhasil;Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta tersebut di atas, makaMajelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;Menimbang, bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menikah dansecara yuridis normatif telah dicatatkan oleh Pegawai Pencatat Nikah padaKantor Urusan Agama.

Nomor45/Padt.G/2017/PA Msb.hidup bersama dengan Tergugat sebagai suami isteri, sehingga majelisberpendapat perceraian sudah dapat dilakukan (vide Pasal 65 UndangUndangNomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama);Menimbang, bahwa fakta persidangan mengungkapkan pula bahwagagalnya upayaupaya perdamaian baik yang dilakukan maupun ajakansungguhsungguh Penggugat untuk rukun kembali adalah karena ketidakmauanPenggugat untuk rukun kembali dengan membina rumah tangga bersamaTergugat.

Nomor45/Pat.G/2017/PA Msb.4.

Nomor45/Padt.G/2017/PA Msb.Jumlah :Rp. 491.000,(empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah )Untuk salinanPanitera Pengadilan Agama Masamba Hal. 16 dari 16, Put. Nomor45/Padt.G/2017/PA Msb.

Bahwa Pemohon adalah suami sah Termohon yang akadnikahnya berlangsung di Kota Palembang pada tanggal 30Desember 1993, berdasarkan Kutipan Akta Nikah ~~ yangdikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor UrusanHal 1 dari 7 halaman Perkara Nomor45/Pdt.G/2008/PA.PlgAgama Kecamatan TIlir Barat I Kota Palembang , Nomor064/64/I1/IB 1/1994 tertanggal 17 Januari 1994;.

Menetapkan, memberi izin kepada Pemohon untuk ikrarHal 3 dari 7 halaman Perkara Nomor45/Pdt.G/2008/PA.Plgmenjatuhkan talak terhadap Termohon dihadapan sidangPengadilan Agama Kelas I A Palembang;3.

Bahwa saksi sudah sering menasehatinya, akan tetapibukannya akan berubah, justru lebih parah lagi dantidak mungkin lagi akan rukun lagi.Menimbang, bahwa bukti bukti tersebut telah dibenarkanoleh Pemohon ;Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkaturaian putusan ini ditunjuk kepada hal hal sebagaimanaHal 5 dari 7 halaman Perkara Nomor45/Pdt.G/2008/PA.Plgtercantum dalam berita acara persidangan perkara ini ;Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak adalagi yang akan disampaikan dan mohon

Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkarayang hingga saat ini sebesar Rp. , ( ).Hal 7 dari 7 halaman Perkara Nomor45/Pdt.G/2008/PA.PlgDemikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 13 Februari2008 M. bertepatan dengan tanggal 5 Shafar 1429 H., olehHakim Pengadilan Agama Palembang yang terdiri dari Drs. H.ANDI M. AKIL, MH. sebagai Ketua Majelis dan Dra. Hj.MAISUNAH, SH. serta Drs. M.

didaftarkan diKepaniteraan Pengadilan Negeri Selongtanggal 22 Juni 2009 #zxRegister No.W25U4 ss / 123 / HT.08.01.SK /VI/2009, eselanjutnyadisebutBEDGGa sn rs me em me om em en~+ TERBANDING semulaPENGGUGAT Pengadilan Tinggi tersebut;Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan TinggiMataram Nomor =: 53 / PDT / 2010 / PI.MTR tanggal 6April 2010; Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor :53 / PDT / 2010 / PT.MTR tanggal 31 Mei 2010 tentanghari Sidang ; Telah membaca Risalah Pemberitahuan isi Putusan Nomor45

kepada Terbanding sebagaimanaternyata dalam Surat Pemberitahuan Pernyataan BandingNomor : 45 / PDT.G / 2009 / PN.SEL. tanggal 18 Februari2010 ; Menimbang, bahwa Tergugat / Pembandingtidak mengajukan MemoriBanding j +e rr rrr rr rrr rr rr re ee ee eee ee eeeMenimbang, bahwa sebelum berkas perkaradikirim ke Pengadilan Tinggi para pihak diberi hak untukmempelajari berkas perkara ( inzage ), berdasarkansurat keterangan yang dibuat oleh Panitera Muda PerdataPengadilan Negeri Selong tanggal 12 Maret 2010 Nomor45

pihak yang kalah maka kepada Tergugat/ Pembanding dihukum untuk membayar biaya perkara yangtimbul dalam dua tingkat peradilan yang dalam. tingkatbanding besarnya sebagaimana termuat dalam amar Putusan ini;Mengingat, KUHPerdata, Rbg dan peraturanperundang undangan lain yang berkaitan dengan i perkaraIN 9 j eee ee ree eer eee eee eee eee ee sees si seme ners = Se ee = sie = Seine me = MENGADIL Menerima Permohonan Banding dari Pembanding semulaTergugat ; Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Selong Nomor45

Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalamperkara inl;Atau apabila Bapak Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara ini,berpendapat lain, mohon putusan yang seadiladilnya;Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Pengadilan NegeriKolaka telah menjatuhkan putusan tanggal 8 Februari 2021 Nomor45/Pdt.G/2021/PN Kka. yang amarnya berbunyi sebagai berikut :Dalam Eksepsi: Menolak eksepsi Tergugat;Dalam Pokok Perkara:1.

Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri kelas IB Kolaka Nomor45/Pdt.G/2020/PN.Kka Tanggal 08 Februari 2021 yang di mohonkan Banding;3.

sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut,maka petitum kedua gugatan Penggugat yang mohon agar perkawinan Penggugatdan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian beralasan untuk dikabulkan;Menimbang, bahwa di dalam Memori Bandingnya, Pembanding melaluiKuasa Hukumnya telah memohon agar Pengadilan Tinggi menerimaHalaman 11 dari 15 halaman Putusan NOMOR 27/PDT/2021/PT KDIPermohonan Banding dari Pembanding semula Tergugat/Pembanding danselanjutnya membatalkan Putusan Pengadilan Negeri kelas IB Kolaka Nomor45

TelahBerdamai dan kebenaran tanda tangan pihak sebagaimana Surat PernyataanDamai tertanggal 18 Februari 2021 yang menyatakan Samsu Hiola sebagaiSuami dan Lai Sie Fin sebagai Istri telah berdamai kembali dan memerintahkanPengadilan Negeri Kolaka untuk segera mengirimkan kembali berita acarapemeriksaan tersebut;Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Sela Pengadilan TinggiSulawesi Tenggara tersebut, Pengadilan Negeri Kolaka telah menetapkanMajelis Hakim untuk membuka kembali persidangan dalam perkara Nomor45

Rechts ReglementBuiten Gewesten Stb. 1927 Nomor 27 Reglement Untuk Daerah Luar Jawa danMadura, UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo.Halaman 13 dari 15 halaman Putusan NOMOR 27/PDT/2021/PT KDIPeraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Peraturan PelaksanaanUndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan peraturanperundangundangan lain yang bersangkutan;MENGADILI : Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat; Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Kolaka Nomor45

Menetapkan Anak tetap ditahan;Membebankan Anak membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima riburupiah);Menimbang, bahwa terhadap Putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor45/Pid.SusAnak/2020/PN Kis., tanggal 23 Desember 2020 tersebut, PenuntutUmum telah mengajukan permintaan banding sebagaimana Akta Banding yangdibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 7/Akta.PidAnak/2020/PN Kis., tanggal 30 Desember 2020;Menimbang, bahwa Akta Permintaan Banding tersebut telah diberitahukansecara

patut dan sah kepada Penasihat Hukum Anak oleh Jurusita PenggantiHalaman 5 dari 8 halaman Putusan Nomor 3/Pid.SusAnak/2021/PT MDNPengadilan Negeri Kisaran, sebagaimana Relas Pemberitahuan Banding Nomor45/Akta.Pid/2020/PN Kis., pada tanggal 30 Deseember 2020;Menimbang, bahwa terhadap Putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor45/Pid.SusAnak/2020/PN Kis., tanggal 23 Desember 2020 tersebut, PenasihatHukum Anak telah mengajukan permintaan banding sebagaimana Akta Bandingyang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan

Negeri Kisaran Nomor 8/Akta.PidAnak/2020/PN Kis., tanggal 30 Desember 2020;Menimbang, bahwa Akta Permintaan Banding tersebut telah diberitahukansecara patut dan sah kepada Penuntut Umum oleh Jurusita Pengganti PengadilanNegeri Kisaran, sebagaimana Relas Pemberitahuan Banding Nomor45/Akta.Pid/2020/PN Kis., pada tanggal 5 Januari 2021;Menimbang, bahwa baik Penuntut Umum maupun Penasihat Hukum Anaktidak ada mengajukan memori banding;Menimbang, bahwa Panitera Pengadilan Negeri Kisaran telahmenyampaikan

Surat Pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara (Inzage) NomorW2.U11/50/HN.01.10/1/2021 tanggal 7 Januari 2021 kepada Penuntut Umum, danNomor W2.U11/51/HN.01.10/1/2021 tanggal 7 Januari 2021 kepada PenasihatHukum Anak, yang menerangkan bahwa dapat mempelajari berkas perkara Nomor45/Pid.SusAnak/2020/PN Kis., putus tanggal 23 Desember 2020, dalam tenggangwaktu 7 (tujuh) hari kerja, terhitung sejak mulai Surat ini diterima, sebelum berkasperkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan;Menimbang, bahwa permintaan

/Pdt.G/2018/PN Ckr Setelan membaca berkas perkara yang bersangkutan; Setelan mendengar Penggugat;Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, KuasaPenggugat dan Kuasa Tergugat tersebut telah datang dan menghadap dipersidangan;Menimbang, bahwa pada persidangan sebelum acara jawaban tanggal14 Maret 2019, Principal Penggugat menerangkan secara lisan mencabut suratkuasa dan gugatannya dan selanjutnya Penggugat juga mengajukan suratpencabutan kuasa dan surat permohonan pencabutan gugatan nomor45

Mengabulkan permohonan pencabutan perkara dari Penggugat;Halaman 2 dari 4 Putusan Perdata Gugatan Nomor 45/Pdt.G/2018/PN Ckr2.4.Menyatakan perkara gugatan register Nomor 45/Pdt.G/2018/PN Ckrdicabut;Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Cikarang atau bilaberhalangan dapat menunjuk seorang pejabat Pengadilan Negeri Cikarangyang ditunjuk untuk mencatat pencabutan perkara perdata Nomor45/Pdt.G/2018/PN Ckr dengan cara menerangkan perkara tersebut dicabutdari buku register perkara perdata gugatan dalam

tahun yang sedangberjalan;Membebankan kepada Penggugat biaya perkara yang ditaksir hingga hariini sebesar Rp.416.000,00 (empat ratus enam belas ribu rupiah);Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis HakimPengadilan Negeri Cikarang, pada hari Kamis tanggal 14 Maret 2019 oleh kami,Decky Christian S., S.H., sebagai Hakim Ketua, Al Fadjri, S.H., dan RechtikaDianita, S.H., M.H. masingmasing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjukberdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cikarang Nomor45

O02 Kecamatan PermataKecubung, Kabupaten Sukamara, sebagai Pemohon Il;Pengadilan Agama tersebut;Telah mempelajari Suratsurat yang berkaitan dengan perkara ini;DUDUK PERKARABahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 20 Mei 2019mengajukan permohonan Pengesahan Perkawinan/Itsbat Nikah, yang telahterdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Sukamara dengan Nomor45/Pdt.P/2019/PA.Skrdengan dalildalil pada pokoknya sebagai berikut:1.

oleh suatu alasan yang sah;Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka semua halyang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidakterpisahkan dari penetapan ini;PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon danPemohon II sebagaimana terurai di atas;Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang ditetapkan untukpemeriksaan perkara ini, ternyata Pemohon dan Pemohon II yang telahdipanggil secara resmi dan patut berdasarkan surat panggilan (relaas) Nomor45

Menyatakan permohonan Pemohon dan Pemohon II yang terdaftar diKepaniteraan Pengadilan Agama Sukamara dengan Register Nomor45/Pdt.P/2019/PA.Skr tanggal 20 Mei 2019, gugur;2.

hal Pengusaha tidak memenuhi kewajiban sesuai denganbatas waktu yang ditetapbkan sebagaimana dimaksud dalam ayat(2), maka saat pengukuhan adalah awal bulan berikutnya setelahbulan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2);(4) Kewajiban untuk memungut, menyetorkan, dan melaporkanPajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas BarangMewah yang terutang oleh Pengusaha sebagaimana dimaksuddalam ayat (1) dimulai sejak saat dikukuhkan sebagai PengusahaKena Pajak;Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor45

Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali semula Pemohon Bandingtidak setuju atas pertimbangan Majelis Pengadilan Pajak yang hanyaberlandaskan Pasal 2 Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor45/PMK.03/2008 dan tidak meneliti secara detail alasan PemohonPeninjauan Kembali semula Pemohon Banding terhadap Pasal 2tersebut, yaitu:1.

Putusan Nomor 851/B/PK/PJK/2017Bahwa dalam Pasal 5 Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor45/PMK.03/2008, jelasjelas disebutkan bahwa apabila dalam suatuMasa Pajak Pengusaha Kena Pajak tidak lagi memenuhi persyaratanuntuk dikenakan Pajak Penghasilan dengan menggunakan NormaPenghitungan Penghasilan Neto, mulai permulaan tahun bukuberikutnya Pengusaha Kena Pajak tidak diperbolehkan menggunakanpedoman pengkreditan Pajak Masukan berdasarkan PeraturanMenteri Keuangan ini;Bahwa dalam UndangUndang Nomor 6 Tahun

menggunakan Norma PenghitunganPenghasilan Neto sebesar 80% (delapan puluh persen) dikalikandengan Pajak Keluaran berdasarkan Peraturan Menteri KeuanganRepublik Indonesia Nomor 45/PMK.03/2008 tanggal 31 Maret 2008,dengan perhitungan tarif sebagai beikut:TARIFPajak Keluaran 10%Pajak Masukan (80%X10%) 8%Pajak yang harus dibayar 2%Bahwa menurut Pemohon Peninjauan Kembali semula PemohonBanding menyatakan bahwa seharusnya Majelis Pengadilan Pajakmempertimbangkan Pasal 5 Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor45

Putusan Nomor 851/B/PK/PJK/2017Pedagang Eceran dengan Norma Penghitungan Penghasilan Netosebesar 80% (delapan puluh persen) dikalikan dengan PajakKeluaran sehingga dapat memberikan putusan yang sesuai denganketentuan dan berkeadilan;Bahwa menurut Pemohon Peninjauan Kembali semula PemohonBanding berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor45/PMK.03/2008, maka perhitungan Pajak yang terutang adalahsebagai berikut:Pajak Keluaran Rp1.211.826.200,00 X 10% =Rp121.182.620,00Pajak Masukan (80%X10%) =

putusan atasperkara yang diajukan oleh:Wati N Kawangun binti Juliana Keni, tempat tanggal lahir Siau, 9 September1968, umur 49 tahun 11 bulan, agama Islam, pendidikanSD, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di Lingkungan Il,RT 009, RW 002, Kelurahan Kakenturan Satu,Kecamatan Maesa, Kota Bitung, sebagai Pemohon;Pengadilan Agama tersebut;Telah mempelajari berkas perkara;DUDUK PERKARABahwa, Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 8 Agustus2018 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bitung Nomor45

Lestari Rabai binti RahmanRabai tidak dapat di denger keterangannya karena tidak hadir di persidangan;Menimbang bahwa, pada persidangan tanggal 6 September 2018Pemohon tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain atau wakilnyameskipun telah dipanggil secara resmi dan patut pada persidangan sebelumya,kemudian persidangan pada tanggal 13 September 2018 Pemohon tidakdatang dan tidak pula menyuruh orang lain atau wakilnya meskipun telahdipanggil secara resmi dan patut sebagaimana relaas panggilan Nomor45

sesuai dengan ketentuan Pasal 146 R.Bg. jo.Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang PelaksaanUndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dengan demikianpemanggilan tersebut telah dilaksanakan secara resmi dan patut;Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapbkan Pemohontidak hadir di persidangan sehingga pengadilan menilai bahwa Pemohonsebagai pihak yang bermohon tidak bersungguhsungguh dalam berperkara,maka berdasarkan ketentuan Pasal 148 R.Bg. permohonan Pemohon nomor45

dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat;Bahwa terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara PontianakNomor : 45/G/2015/PTUN.PTK tanggal 5 April 2016 fersebutPenggugat/Pembanding telah mengajukan permohonan banding diKepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak pada saiaua 15 April2016 sebagaimana dalam Akta Permohonan Banding Norfibr 45/G/2015/PTUNPTK, dan Permohonan Banding tersebut telah Soeritanukan kepadaTergugat/Terbanding dengan Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor45

PTK, tertanggal 18 Mei 2016 :(Batwa terhadap memori banding dari pihak Penggugat/Pembanding,seloninya pihak Tergugat/Terbanding mengajukan kontra memori bandingtertanggal 20 Juni 2016 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata UsahaNegara Pontianak pada tanggal 23 Juni 2016 dan kontra memori bandingtersebut telah diberitahukan dan disampaikan kepada Penggugat/ Pembandingdengan Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding Nomor45/G/2015/PTUN.PTK, tertanggal 23 Juni 2016 : Hal. 4 dari

memeriksa berkas perkara masing masing pada tanggal 20 Mei 2016 ; TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara PontianakNomor : 45/G/2015/PTUN.PTK, yang dimohon banding diucapkanpada tanggaltanggal 5 April 2016 dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugatdan Kuasa HukumTergugat ; vas erLs < CaeMenimbang, bahwa apabila dihitung tenggang waktu permohonanbanding yang diajukan PenggugaPembanding nada tanggal 15 April 2016terhadap putusan Pengadilan Tala Usaha Negara Pontianak Nomor45

JKTPertama sudah tepat dan benar, oleh karena itu alasan dan pertimbanganhukum tersebut diambil alin oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Bandingmenjadi pertimbangan hukum dalam memutus sengketa ini ; Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas,maka putusan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak Nomor45/G/2015/PTUN.PTK yang dimohonkan pemeriksaan dalam tingkat banding iniharus dikuatkan ; Menimbang, bahwa oleh karena gugatan PenggugatiPmbandingdinyatakan tidak

BanjarMargasangkala, Desa Bedulu, Kecamatan Blahbatuh,Kabupaten Gianyar, dalam hal ini memberikan Kuasakepada ANAK AGUNG MADE PUTRA WIRAWAN,SHberdasarkan surat Kuasa Khusus tanggal 1 April 2019,selanjutnya disebut Pemohon;Pengadilan Negeri tersebut;Telah membaca Suratsurat dalam berkas perkara;TENTANG DUDUKNYA PERKARAMenimbang, bahwa Kuasa Pemohon telah mengajukan permohonandalam surat permohonannya tertanggal 8 April 2019 yang telah didaftarkan diKepaniteraan Pengadilan Negeri Gianyar dengan register Nomor45

Menyatakan surat permohonan tertanggal 8 April 2019 yang telahdidaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gianyar dengan Nomor45/Pdt.P/2019/PN Gin, dicabut;2.

GMK Barat,Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediamandi KABUPATEN TANAH LAUT, sebagai Tergugat;Pengadilan Agama tersebut;Telah mempelajari Suratsurat yang berkaitan dengan perkara ini;Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat di muka sidang;DUDUK PERKARABahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 06 Januari 2021telah mengajukan permohonan Cerai Gugat, yang telah terdaftar diKepaniteraan Pengadilan Agama Pelaihari, dengan Nomor45/Pdt.G/2021/PA.Plh, tanggal 06 Januari 2021,

Membebankan biaya perkara kepada Penggugat;Subsider; Dan atau jika Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan seadiladilnya(ex aequo et bono);Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapbkan Penggugat telah hadirpada siding pertama dan pada sidang kedua dan siding ketiga Penggugat tidakpernah lagi berhadir dan tidak juga menyuruh orang lain untuk hadir sebagaikuasanya, meskipun telah diberitahukan saat penundaan sidang dan juga telahdipanggil sesuai relaas panggilan dari Pengadilan Agama Pelaihari Nomor45

Menyatakan gugatan Penggugat perkara nomor45/Pdt.G/2021/PA. Plh. gugur;2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkarasejumlah Rp 682 000,00 (enam ratus delapan puluh dua ribu rupiah);Demikian putusan ini dijatunkan dalam rapat permusyawaratan majelishakim yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 1 Februari 2021 Masehi,bertepatan dengan tanggal 18 Jumadil Akhir 1442 Hijriah, oleh Dra. RabiatulAdawiah sebagai Ketua Majelis, Drs. Akhmad Baihaqi dan Nur Moklis,S.H.I.

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor45/PMK.03/2008 Tentang Pedoman Penghitungan PengkreditanPajak Masukan Bagi Pengusaha Kena Pajak Yang BerdasarkanUndangUndang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak PenghasilanSebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir DenganUndangUndang Nomor 17 Tahun 2000 Memilih Dikenakan PajakDengan Menggunakan Norma Penghitungan;Pasal 1 ayat (2):Dalam Peraturan Menteri Keuangan ini yang dimaksud denganPedagang Eceran yang menggunakan Norma PenghitunganPenghasilan

Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali semula Pemohon Bandingtidak setuju atas pertimbangan Majelis Pengadilan Pajak yanghanya berlandaskan Pasal 2 Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor45/PMK.03/2008 dan tidak meneliti secara detail alasan PemohonPeninjauan Kembali semula Pemohon Banding terhadap Pasal 2tersebut, yaitu:1.Bahwa dalam Pasal 2 ayat (1) secara jelas disebutkan kalauPemohon Peninjauan Kembali semula Pemohon Banding dapatmenggunakan Pedoman Penghitungan Pengkreditan PajakMasukan untuk menghitung

menggunakan Norma PenghitunganPenghasilan Neto sebesar 80% (delapan puluh persen) dikalikandengan Pajak Keluaran berdasarkan Peraturan Menteri KeuanganRepublik Indonesia Nomor 45/PMK.03/2008 tanggal 31 Maret 2008,dengan perhitungan tarif sebagai beikut :TarifPajak Keluaran 10 %Pajak Masukan (80%X10%) 8%Pajak yang harus dibayar 2%Bahwa menurut Pemohon Peninjauan Kembali semula PemohonBanding menyatakan bahwa seharusnya Majelis Pengadilan Pajakmempertimbangkan Pasal 5 Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor45

Putusan Nomor 760/B/PK/Pjk/2017Bahwa menurut Pemohon Peninjauan Kembali semula PemohonBanding berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor45/PMK.03/2008, makaperhitungan Pajak yang terutang adalahsebagai berikut :Pajak Keluaran Rp1.429.303.150. X 10% =Rp 132.371.785.Pajak Masukan (80%X10%) 8% = Rp 105.897.428.Pajak PPN yang kurang dibayar = 2% =Rp 26.474.65/7.D.

Putusan Nomor 760/B/PK/Pjk/2017karena telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundanganyang berlaku sebagaimana diatur dalam Penjelasan Pasal 29 ayat (2)Alinea Ketiga UndanggUndang Ketentuan Umum dan Tata CaraPerpajakan juncto Pasal 3A ayat (1) huruf c UndangUndang PajakPertambahan Nilai juncto Pasal 2 Peraturan Menteri Keuangan Nomor45/PMK.03/2008;b.

Menyatakan Penetapan Eksekusi Hak Tanggungan Nomor45/Eks/HT/2013/PNMdn tanggal 17 Desember 2013 sebagai tindak lanjutdari Surat Permohonan Sita Eksekusi tertanggal 7 Nopember 2013 Nomor286/WP/XT/X1/2013 yang disampaikan oleh Terlawan Eksekusi dan ataukuasanya dicabut, dibatalkan atau setidaktidaknya dinyatakan tidakberlaku beserta seluruh akibat hukum yang timbul terhadap sebidang tanahSertifikat Hak Milik Nomor 465/Desa/Kelurahan Teladan Barat terdaftar atasnama Ir.

Menyatakan Berita Acara Sita Eksekusi Hak Tanggungan Nomor45/Eks/HT/2013/PNMdn tanggal 24 Desember 2013 sebagai tindak lanjutdari Penetapan Sita Eksekusi Hak Tanggungan Nomor 45/Eks/HT/2013/PNMdn tanggal 17 Desember 2013 dicabut, dibatalkan atau setidaktidaknyadinyatakan tidak berlaku beserta seluruh akibat hukum yang timbul terhadapsebidang tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 465/Desa/Kelurahan TeladanBarat terdaftar atas nama Ir. Ramses Sijabat dengan luas tanah 374 M?

Nomor 536 K/Padt/2017Menyatakan Penetapan Eksekusi Hak Tanggungan Nomor45/Eks/HT/PN.Mdn., tanggal 17 Desember 2013 sebagai tindak lanjutdari Surat Permohonan Sita Eksekusi tertanggal 7 November 2013Nomor 286/WP/XT/XI/2013 yang disampaikan oleh Terlawan Eksekusidam atau kuasanya dicabut, dibatalkan atau setidaktidaknya dinyatakantidak berlaku beserta seluruh akibat hukum yang timbul terhadapsebidang tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 465/Desa/Kel. Teladan Baratterdaftar atas nama Ir.

(tigaratus tujuh puluh empat meter persegi) setempat dikenal dengan JalanAir Bersih Nomor 15 Kelurahan Teladan Barat, Kecamatan Medan Denai,Kota Medan;Menyatakan Berita Acara Sita Eksekusi Hak Tanggungan Nomor45/EKS/HT/2013/PN.Mdn., tertanggal 24 Desember 2013 sebagai tindaklanjut dari Penetapan Sita Eksekusi Hak Tanggungan Nomor45/Eks/HT/2013/PN.Mdn., tanggal 17 Desember 2013 dicabut,dibatalkan atau setidaktidaknya dinyatakan tidak berlaku besertaseluruh akibat hukum yang timbul terhadap sebidang

Bahwa hal tersebut mengakibatkan petitum gugatan perlawananPelawan poin 3 dan poin 4 menjadi kabur dan tidak jelas karenabagaimana mungkin Penetapan Eksekusi Hak Tanggungan Nomor45/Eks/HT/2013/PN.Mdn., tanggal 17 Desember 2013 dan Berita AcaraSita Eksekusi Hak Tanggungan Nomor 45/Eks/HT/2013/PN.Mdn.

Bahwa Pemohon mempunyai sebidang Tanah Hak MilikNo.1477 yang terletak di Desa Cangakan KecamatanKaranganyar Kabupaten Karanganyar seluas + 250 m2 tercatatHalaman 1 dari 9 halaman Putusan Nomor45/Pdt.P/2017/PN Skt.atas nama anakanak Pemohon yaitu : 1 M. ARIEL PUTRAWIBAWA 27/8/2005, 2. DEVI ANGGRAENI 1/12/1995, 3. M.KURNIAWAN OKTAVIANO. 13/10/1999;5. Bahwa sekarang Pemohon sangat membutuhkan biaya untukbiaya hidup dan biaya pendidikan anakanak Pemohon;6.

Tanda Penduduk NIK 5371054112950002 atas nama DEVIANGGRAENI, diberi tanda P13.Buktibukti surat tersebuttelah dicocokan dengan aslinya dan kecuali bukti suratbertanda P1, P3B, P4, P7, P8 dan P12 tidak dapat ditunjukkan aslinyanamun sudah diberi meterai yang cukup sehingga akan dipertimbangkan bilaada keterkaitan;Halaman 3 dari 9 halaman Putusan Nomor45/Pdt.P/2017/PN Skt.Saksisaksi :Saksi1 :SRIMURDIATI,bersumpah, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :Bahwa saksi kenal dengan Pemohon tetapi bukan

membeayaipendidikan adikadiknya.e Bahwa kedua anak Pemohon yang masih dibawah umur sehingga perludiwakili oleh Pemohon untuk melakukan penjualan tanah dan bangunanhasil perkawinan antara Pemohon dan mantan suami Pemohon yangsudah meninggal dunia.Atas keterangan kedua saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidakkeberatan;Menimbang bahwa Pemohon sudah tidak mengajukan sesuatu lagikepersidangan dan menyerahkan sepenuhnya kepada Pengadilan ataspermohonannya tersebut;Halaman 5 dari 9 halaman Putusan Nomor45

OKTAVIANO 13/10/1999;Atas maksud tersebut anak pertama yaituDEVI ANGGRAENI tanggal lahir1/12/1995, saat ini sudah dewasa dan sudah bekerja dan berdomisili di KupangNTT, sebagaimana bukti surat P3B, P13 sudah menyatakan tidak keberatanatas penjualan tanah pekarangan untuk keperluan biaya pendidikan adikadiknya sebagaimana bukti surat P5;Menimbang, bahwa dengan demikian guna melakukan perbuatan hukumberupa penjualan atas tanah pekarangan diatas khususnya untuk mewakili 1.Halaman 7 dari 9 halaman Putusan Nomor45

,Panitera Pengganti,FITRI YUDIANTO, S.H.Perincian biaya perkara Perkara No. 45/Pdt.P/2017/PN Skt :Biaya PendaftaranBiaya ProsesBiaya PanggilanBiaya MeteraiBiaya redaksiJumlahrupiah).Rp. 30.000,00.Rp. 50.000,00.Rp.60.000,00.Rp. 6.000,00.Rp. 5.000,00.Rp. 151.000,00 (Seratus lima puluh satu ribuHalaman 9 dari 9 halaman Putusan Nomor45/Pdt.P/2017/PN Skt.

Rumah Tangga,Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman diRT.002/RW.002 Desa Purwodadi Kecamatan Kembaran,Kabupaten Banyumas, sebagai Pemohon;Pengadilan Agama Banyumas tersebut;Telah mempelajari Suratsurat yang berkaitan dengan perkara ini;Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta para saksi di mukasidang;DUDUK PERKARAMenimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 18Februari 2019 telah mengajukan permohonan yang telah didaftar diKepaniteraan Pengadilan Agama Banyumas dengan Nomor45

tidak datangnya itu disebabkan suatuhalangan yang sah;Menimbang, bahwa oleh karena panjar biaya perkara dari Pemohontelah habis, maka Panitera Pengadilan Agama Banyumas telah mengirimkansurat teguran kepada Pemohon dengan suratnya Nomor tanggal agarPemohon menambah panjar biaya perkaranya sampai dengan batas waktupaling lama 1 bulan (30 hari) terhitung sejak tanggal teguran tersebut;Menimbang, bahwa Panitera Pengadilan Agama Banyumas telah pulamembuat laporan kepada Majelis Hakim melalui suratnya Nomor45

No 45/Pdt.P/2019/PA.BmsMenimbang, bahwa oleh karena panjar biaya perkara Pemohon telahhabis dan Pemohon telah pula diberi teguran secara resmi dan patutberdasarkan surat Panitera Pengadilan Agama Banyumas Nomor45/Pdt.P/2019/PA.Bms tanggal akan tetapi Pemohon tetap tidak menambahkekurangan panjar biaya perkaranya, karena itu Majelis Hakim berpendapatPemohon tidak bersungguhsungguh dalam mengajukan permohonannya;Menimbang, bahwa dikarenakan Pemohon tidak bersungguhsungguhdalam mengajukan permohonannya

selanjutnya disebut Pemohon;melawan,TERMOHON, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaanPegawai Negeri Sipil, tempat kediaman di Kabupaten Siak,selanjutnya disebut Termohon;Pengadilan Agama tersebut.Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut.Telah mendengar keterangan Pemohon.DUDUK PERKARAMenimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal14 Januari 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Majenepada hari Senin tanggal 14 Januari 2019 dengan register perkara Nomor45

berpendapat lain mohon putusan yangseadiladilnya (ex aequo et bono);Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapbkan Pemohon dan Termohondatang menghadap sendiri di persidangan.Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati dan mendamaikankedua belah pihak yang berperkara agar kembali rukun sebagai suami isteri,akan tetapi tidak berhasil, dan untuk memaksimalkan upaya damai makaatas pillhan Pemohon dan Termohon Ketua Majelis Hakim menetapkan GitaFebrita, S.H.I., M.H. sebagai mediator sesuai dengan penetapan Nomor45

Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor45/Pdt.G/2019/PA.Sak dari Pemohon;2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebutdalam register perkara;Hal. 5 dari 7 Hal. Pen. No.45/Pat.G/2019/PA. Sak3.

berdasarkanketentuan Pasal 180 HIR, Penggugat mohon agar Pengadilan berkenanmenyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (Uitvoerbaar BijVoorraad), meskipun ada upaya verzet, banding maupun upaya hukumlainnya;19.Bahwa oleh karena Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukumyang merugikan Penggugat, maka sudah sepantasnya Tergugat untukmembayar biaya yang timbul dalam perkara ini;Memperhatikan dan mengutip keadaankeadaan sebagaimanatercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Luwuk Nomor45

Menolak gugatan selain dan selebihnya;Membaca Relas Pemberitahuan Putusan Kepada Tergugat Nomor45/Pdt.G/2016/PN Lwk yang menerangkan bahwa pada tanggal 19 Mei 2017kepada Tergugat telah diberitahukan isi Putusan Pengadilan Negeri Luwuktanggal 25 April 2017 Nomor 45/Pdt.G/2016/PN Lwk;Membaca Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor45/Pdt.G/2016/PN Lwk yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Luwukpada tanggal 31 Mei 2017 semula Tergugat melalui Kuasa Hukumnya telahmengajukan permohonan banding terhadap

Pembanding semula Tergugat yang diterima di KepaniteraanPengadilan Negeri Luwuk pada tanggal 10 Juli 2017, dan telah diserahkansalinan resminya kepada pihak lawannya pada tanggal 11 Juli 2017;Membaca kontra memori banding tertanggal 18 Agustus 2017 yangdiajukan oleh Kuasa Hukum Terbanding yang diterima di KepaniteraanPengadilan Negeri Luwuk tanggal 18 Agustus 2017 dan telah diserahkansalinan resminya kepada pihak lawannya tanggal 22 Agustus 2017;Membaca Risalah pemberitahuan memeriksa berkas perkara Nomor45

pertimbanganpertimbangan tersebutmaka putusan Pengadilan Negeri Luwuk tersebut dapat dipertahankan dalamperadilan tingkat banding dan oleh karenanya haruslah dikuatkan;Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding/Tergugat tetap dipihakyang kalah, maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam keduatingkat peradilan;Mengingat pasalpasal dari Undangundang dan ketentuanketentuanhukum lain yang bersangkutan;MENGADILI Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat; Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Luwuk Nomor45

Mengabulkan permohonan pencabutan perkara permohonan Nomor45/Pdt.P/2020/PN Mtr, oleh Pemohon;Halaman 1 dari 2 halaman Penetapan Nomor 45/Pdt.P/2020/PN. Mtr2. Memerintahkan Panitera untuk mencoret perkara permohonan Nomor45/Pdt.P/2020/PN Mtr, dari register yang disediakan untuk itu.3. Menghukum Pemohon untuk membayar ongkos perkara ini sebesar Rp.181.000, (Seratus delapan puluh satu ribu rupiah);Demikianlah ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 16 Januari 2020, olehDwianto Jati Sumirat, S.H.