• Bahwa berdasarkan hasil perhitungan atas penyesuaianHarga yang telah dilakukan oleh PENGGUGAT pada19Pembangunan Gedung Pasar Induk/Grosir Kota Jambiadalah senilai Rp. 4.205,000,000. ( empat Milyar Dua ratuslima juta rupiah ), dengan tata cara penghitungan berdasarkanKeppres 80 tahun 2003 sisteimatika lampiran Bab II Huruf E.11.

  Bahwa Penggugat sudah pernah meminta penyesuian hargasebagaimana ketentuan mengenai Penyesuian Harga dengantata cara perhitungan berdasarkan Keppres 80 Tahun 2003 sistematika lampiran Bab II Huruf E; serta berdasarkan SuratEdaran Menteri Dalam Negeri Nomor : 903/2385/SJ tanggal 13Agustus 2008 perihal Penjelasan atas Pelaksanaan APBDsehubungan dengan kenaikan harga BBM yaitu.

  (Empat milyar dua ratus lima juta rupiah ) dan In MaterilRp.1.000.000.000. ( satu milyar rupiah ) dengan alasan Penggugatdalam Surat Guagatanya tidak menguraikan secara jelas dan terinciserta perhitungan secara Yuridis kerugian dimaksud hinggamencapai nilai tersebut.2. Esepsi Van Beraad (Van Beraad exeptie )/ gugatan Prematur (belum waktunya diajukan ).1.

  Bahwa hasil Perhitungan atas penyesuaian harga sepatutnya melaluiauditor independen atau sekurangkurangnya pihak ketiga yang dapatmenjadi acuan yang valid, tidak memihak, dengan kata lain kerugianTergugat Rekonpensi dhitung dan diterjemahkan di dalam internnyasendiri.6.

  Menyatakan audit perhitungan penyesuaian harga yang telahdilakukan sendiri tanpa auditor atau pihak ketiga merupakankecerobohan dan berindikasi beritikad buruk.4. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar gantikerugian materil sebesar Rp. 20.000.000. ( dua puluh jutarupiah ) dan kerugian immateriil sebesar Rp.5.000.000.000. (lima milyar rupiah )5.

• tanggal 27 Oktober 2010 tentang keberatan atasSurat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Nomor000129/207/06/431/09 tanggal 31 Juli 2009 Masa Pajak Januari sd November2006 yang diterima tanggal 11 November 2010 dengan penjelasan sebagaiberikut:banding terhadap Keputusan TerbandingBahwa Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Madya Bekasi menerbitkanSKPKB PPN Masa s.d. 2006 Nomor00129/207/06/431/09 tanggal 31 Juli 2009 dengan jumlah pajak yang kurangdibayar sebesar Rp 16.700.379.134, 00 dengan perhitungan

  SKPPKPJumlah pajak yang dapat diperhitungkan (b.6c.1)Jumlah perhitungan PPN Kurang Bayar (ad)Halaman 2 dari 23 halaman. Putusan Nomor 998/B/PK/PJK/2017 100.408.099.299208.502.121.735308.910.221.034308.910.221.03410.040.809.9301.825.657.6071.825.657.6071.825.657.6078.215.152.323 3 Kelebihan Pajak yang sudah :a. Dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya lb. Dikompensasikan ke Masa Pajak .... (karena Pembetulan) 1.102.510.862ic.

  Ref:2009/Tax02 tanggal28 Oktober 2009 yang diterima oleh KPP Madya Bekasi pada tanggal 29Oktober 2009, dengan perhitungan menurut Pemohon Banding sebagai berikut: Jumlah MenurutNo Uraian Terbanding (Rp) 1 Dasar Pengenaan Pajaka. Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang Terutang PPN :a.l. Ekspor 93.176.631.849a.2.

  Jumlah perhitungan PPN Kurang Bayar (ad)1.825.657.607(1.102.510.862)a. Dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya 2lb. Dikompensasikan ke Masa Pajak .... (karena Pembetulan) 1.102.510.862ic. Jumlah (a+b) 1.102.510.862PPN yang kurang dibayar 5 Sanksi Administrasia. Bunga Pasal 13 (2) KUPlb. Kenaikan Pasal 13 (3) KUPic. Bunga Pasal 13 (5) KUPid. Kenaikan Pasal 13A KUPe. Kenaikan Pasal 17C (5) KUPf. Kenaikan Pasal 17D (5) KUPg.

  HR Rasuna Said Kav 1, Jakarta 12980, alamat keputusan : KawasanIndustri EJIP Industrial Park Plot No. 7E Cikarang Selatan, Bekasi17550, dengan perhitungan sebagaimana tersebut di atas;Halaman 20 dari 23 halaman.

• Nama Pekerja : Marisha Gharnasih;Hal. 8 dari 25 hal.Put.Nomor 234 K/Pdt.SusPHI/2014Masa Kerja : 5 tahun 6 bulan;Upah Pokok : Rp4.800.000,00 (empat juta delapan ratus ribu rupiah)Dengan perhitungan dan perincian sebagai berikut:A.Hak Uang Pesangon, sebesar 2 x Pasal 156 ayat (2) UU No. 13Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, yaitu:Masakkerja : 5 tahun 6 bulanJumlah Uang Pesangon : 2 x6 bulan upah = 2 x (6 x Rp4.800.000,) =Rp57.600.000,00.

  Nama Pekerja : Sanchaka Andiona Ryanto;Masa Kerja : 3 tahun 5 bulanUpah Pokok : Rp5.500.000,00 (lima juta limaratus ribu rupiah);Dengan perhitungan dan perincian sebagai berikut:A. Hak Uang Pesangon sebesar 2 x Pasal 156 ayat (2) UU Nomor 13tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, yaitu:Masa Kerja : 3 tahun 5 bulan;Jumlah Uang Pesangon : 2 x 4 bulan upah = 2 x (4 x Rp5.500.000,)= Rp. 44.000.000,00;B.

  Nama Pekerja : Marisha Gharnasih;Masa Kerja: 5 tahun 6 bulan;Upah Pokok : Rp4.800.000,00 (empat juta delapan ratus ribu rupiah);Dengan perhitungan dan perincian sebagai berikut:A. Hak Uang Pesangon, sebesar 2 x Pasal 156 ayat (2) UU Nomor13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, yaitu:Masa Kerja : 5 tahun 6 bulan;Jumlah Uang Pesangon : 2 x 6 bulan upah = 2 x (6 xRp4.800.000,00) = Rp57.600.000,00;B.

  Nama Pekerja : Mario Robertus;Masa Kerja: 5 tahun 8 bulan;Upah Pokok : Rp7.500.000,00 (empat juta delapan ratus ribu rupiah)Dengan perhitungan dan perincian sebagai berikut:A. Hak Uang Pesangon sebesar 2 x Pasal 156 ayat (2) UU Nomor 13Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yaitu:Masa Kerja : 5 tahun 8 bulan;Jumlah Uang Pesangon : 2 x 6 bulan upah = 2 x ( 6 xRp7.500.000,00) = Rp90.000.000,00;B.

  Nama Pekerja : Sanchaka Andiona Ryanto;Masa Kerja : 3 tahun 5 bulan;Upah Pokok : Rp5.500.000,00 (lima juta limaratus ribu rupiah);Dengan perhitungan dan perincian sebagai berikut:A. Hak Uang Pesangon sebesar 2 x Pasal 156 ayat (2) UU Nomor 13tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, yaitu:Masa Kerja : 3 tahun 5 bulan;Jumlah Uang Pesangon : 2 x 4 bulan upah = 2 x (4 xRp5.500.000,00) = Rp44.000.000,00;B.

• : Promotor CE;Masa Kerja :01 Maret 2015 s/d 29 Pebruari 2016Tanggal PHK =: 31 Juli 2015Sisa Kontrak : 7 bulanGaji Pokok : Rp. 2.148.480,Perhitungan gaji sisa Kontrak 7 bulan yang belum dibayar yaitusejak bulan Agustus s/d Desember 2015 dan bulan Januari,Pebruari 2016 : 7 X Rp. 2.148.480, : Rp. 15.039.360,Terbilang : Lima belas juta tiga puluh Sembilan ribu tiga ratusenam puluh rupiahPenggugat Ill / LA SYARDINStatus : Karyawan KontrakJabatan : Promotor CEMasa Kerja : 01 Maret 2015 s/d 29 Pebruari

  2016Tanggal PHK =: 31 Juli 2015Sisa Kontrak : 7 bulanGaji Pokok : Rp. 2.148.480,Perhitungan gaji sisa Kontrak 7 bulan yang belum dibayar yaitusejak bulan Agustus s/d Desember 2015 dan bulan Januari,Pebruari 2016 : 7 X Rp.2.148.480, = Rp. 15.039.360,Terbilang : Lima belas juta tiga pulun Sembilan ribu tiga ratusenam puluh rupiah .Page 6 of 309.

  Penggugat / ROMADHONIStatus : Karyawan KontrakJabatan : Promotor CE;Masa Kerja :01 Maret 2015 s/d 29 Pebruari 2016Tanggal PHK =: 31 Juli 2015Sisa Kontrak : 7 bulanGaji Pokok : Rp. 2.148.480,Perhitungan gaji sisa Kontrak 7 bulan yang belum dibayar sejakbulan Agustus s/d Desember 2015 dan bulan Januari, Pebruari2016 : 7 X Rp. 2.148.480, = Rp. 15.039.360,Terbilang : Lima belas juta tiga pulun Sembilan ribu tiga ratusenam puluh rupiah.b.

  Penggugat Il / INDRA LESMANAStatus : Karyawan KontrakJabatan : Promotor CE;Masa Kerja :01 Maret 2015 s/d 29 Pebruari 2016Tanggal PHK =: 31 Juli 2015Sisa Kontrak : 7 bulanGaji Pokok : Rp. 2.148.480,Perhitungan gaji sisa Kontrak 7 bulan yang belum dibayar yaitusejak bulan Agustus s/d Desember 2015 dan bulan Januari,Pebruari 2016 : 7 X Rp. 2.148.480, : Rp. 15.039.360,Terbilang : Lima belas juta tiga puluh Sembilan ribu tiga ratusenam puluh rupiah.c.

  Penggugat Ill / LA SYARDINStatus : Karyawan KontrakJabatan : Promotor CEMasa Kerja : 01 Maret 2015 s/d 29 Pebruari 2016Tanggal PHK =: 31 Juli 2015Page 18 of 30Sisa Kontrak : 7 bulanGaji Pokok : Rp. 2.148.480,Perhitungan gaji sisa Kontrak 7 bulan yang belum dibayar yaitusejak bulan Agustus s/d Desember 2015 dan bulan Januari,Pebruari 2016 : 7 X Rp.2.148.480, = Rp. 15.039.360,Terbilang : Lima belas juta tiga puluh Sembilan ribu tiga ratusenam puluh rupiah .6.

• JELITA BANGSAtertanggal 06 Juni 2014 (perhitungan muatan MT. JELITA BANGSA setelahdilakukan penegahan) adalah 58.745,781 Metric Ton; Bahwa berdasarkan keterangan Ahli dari PT. Surveyor Indonesia, CabangBatam, muatan yang ada di MT. OCEAN MAJU serupa/identik denganmuatan MT. JELITA BANGSA sesuai dengan hasil pengujian yangdilakukan oleh PT. Intertek Utama Services; Bahwa berdasarkan keterangan Ahli dari PT. Surveyor Indonesia, cabangBatam berdasarkan perhitungan selisin muatan MT.

  JELITA BANGSAtertanggal 06 Juni 2014 (perhitungan muatan MT. JELITA BANGSA setelahdilakukan penegahan) adalah 58.745,781 Metric Ton; Bahwa berdasarkan keterangan Ahli dari PT Surveyor Indonesia, CabangBatam, muatan yang ada di MT. OCEAN MAJU serupa/identik denganmuatan MT. JELITA BANGSA sesuai dengan hasil pengujian yangdilakukan oleh PT. Intertek Utama Services; Bahwa berdasarkan keterangan Ahli dari PT. Surveyor Indonesia, cabangBatam berdasarkan perhitungan selisin muatan MT.

  JELITA BANGSAtertanggal 06 Juni 2014 (perhitungan muatan MT. JELITA BANGSA setelahdilakukan penegahan) adalah 58.745,781 Metric Ton;Bahwa berdasarkan keterangan Ahli dari PT Surveyor Indonesia, CabangBatam, muatan yang ada di MT. OCEAN MAJU serupa/identik denganmuatan MT. JELITA BANGSA sesuai dengan hasil pengujian yangdilakukan oleh PT. Intertek Utama Services;Bahwa berdasarkan keterangan Ahli dari PT. Surveyor Indonesia, cabangBatam berdasarkan perhitungan selisih muatan MT.

• Bahwa selain itu, untuk kelancaran proses administrasi perpajakan danpelaksanaan pekerjaan Penggugat, makadari hasil pekerjaan yangmasuk dalam perhitungan pajak yang sudah dibayar lunas olehPenggugat sebagai pemegang Nomor Pokok wajib Pajak (NPWP) :02.915.868.0704.000 atas nama PT. Ayung Dirie Sarana sebesar Rp.921.851.897,diperhitungkan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 10% = Rp.92.185.190, PPH 2% = Rp. 18.437.038, total pajak Rp. 110.622.228, .

  Kecamatan Sompak, Kabupaten Landak, ProvinsiKalimantan Barat yang dapat perhitung dan diperinci sesuai denganjumlah uang ganti rugi yang belum dibayar Tergugat kepada Penggugatsebesar Rp. 1.206.612.550,dengan perhitunganjumlah panen TandanBuah Segar (TBS)yaitu dari uang sebesar Rp. 1.206.612.550, dibagiharga Tandan Buah Segar (TBS) Rp.1500/kg, maka diperoleh TandanBuah Segar kelapa sawitseberat 804.409 kg dengan harga ratarata Rp.1.500, per kilo, maka 804.409 kg x Rp. 1.500/kg = Rp. 1.206.612.550,dan perhitungan

  MAISKA BHUMI SEMESTA) yangterletak di Semeno Estate, Dusun Jame, Kecamatan Sompak, Kabupaten Landak, Provinsi Kalimantan Barat sebagai kompensasi sampaiterpenuhinya seluruh isi perjanjian yang belum dibayar kepada Penggugatdengan perhitungan dan perincian yang dikonversi dari perhitungan jumlahpanen Tandan Buah Segar (TBS) yaitu uang sebesar Rp. 1.206.612.550,dibagi harga Tandan Buah Segar (TBS) Rp.1.500/kg, maka diperolehHalaman 6 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 64/Pdt.G/2017/PN.Ptktandan

  MAISKA BHUMI SEMESTA) yang terletak di SemenoEstate, Dusun Jame, Kecamatan Sompak, Kabupaten Landak, ProvinsiKalimantan Barat sebagai kompensasi sampai terpenuhinya seluruh isiperjanjian yang belum dibayar kepada Penggugat dengan perhitungan danperincian yang dikonversi dari perhitungan jumlah panen Tandan Buah Segar(TBS) yaitu uang sebesar Rp. 1.206.612.550, dibagi harga Tandan Buah Segar(TBS) Rp.1.500/kg, maka diperoleh tandan buah segar seberat 804.409 kgdengan harga Rp. 1.500, per kilo, maka

• Nomor 134 PK/Pdt/2017puluh tiga ribu empat ratus enam puluh enam rupiah) untuk TergugatRekonvensi dengan dasar perhitungan bila objek perkara disewakanselama 4 tahun 7 bulan;2. Sebesar Rp35.229.906,00 (tiga puluh lima juta dua ratus dua puluh sembilanribu sembilan ratus enam rupiah) untuk Tergugat Rekonvensi VI dengandasar perhitungan bila objek perkara disewakan selama 4 tahun 7 bulan;3.

  Sebesar Rp31.444.875,00 (tiga puluh satu juta empat ratus empat puluhempat ribu delapan ratus tujuh puluh lima rupiah) untuk TergugatRekonvensi VII dengan dasar perhitungan bila tanah objek perkaradisewakan selama 4 tahun 7 bulan;4.

  Sebesar Rp57.648.938,00 (lima puluh tujuh juta enam ratus empat puluhdelapan ribu sembilan ratus tiga puluh delapan rupiah) untuk TergugatRekonvensi VII dengan dasar perhitungan bila tanah objek perkaradisewakan selama 4 tahun 7 bulan;12.Bahwa oleh karena Tergugat Rekonvensi Il, Ill, IV dan V telah melakukanperbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian materil kepadaPenggugat Rekonvensi yaitu:1.

  Sebesar Rp70.459.813,00 (tujuh puluh juta empat ratus lima puluhsembilan ribu delapan ratus tiga belas rupiah) untuk TergugatRekonvensi Il dengan dasar perhitungan bila tanah objek perkaradisewakan selama 4 tahun 7 bulan;2. Sebesar Rp67.936.458,00 (enam puluh tujuh juta sembilan ratus tigapuluh enam ribu empat ratus lima puluh delapan rupiah) untuk TergugatRekonvensi Ill dengan dasar perhitungan bila tanah objek perkaradisewakan selama 4 tahun 7 bulan;3.

• Pekerja yang telah mempunyai masa kerja 3 bulan seacra tersmenerus tetapi kurang dari 12 bulan diberikan secraproporsional dengan masa kerja yakni dengan perhitungan :Masa kerja x 1 (satu) bulan upah.(2) Upah satu bulan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalahupah pokok ditambah tunjangantunjangan tetap.bahwa untuk perhitungan pembayaran THR Tahun 2013 bagi seluruhKaryawan PT.

  Kesepakatan Bersama antara Serikat Karyawan Dirgantara Indonesia (SKDI)dengan Tergugat tertanggal 11 Pebruari 2013 dan sudah menjadi kebiasaan diPerusahaan Tergugat dasar perhitungan Bantuan Biaya Pendidikan terdiridariUpah Pokok (Base Pay) ditambah dengan Tunjangan Tetap dan tidak termasuktunjangan tidak tetap seperti tunjangan kehadiran sebagaimana bukti T13 s/d T17berupa Pemberian Bantuan Biaya Pendidikan tahun 2008 berdasarkan SuratKeputusan Direksi PT.

  Dirgantara Indonesia (Persero) Nomor :SKEP/526/030.20/DUOOOO/PTD/08/2012 tertanggal 02 Agustus 2012 sebagaimana bukti T11 ;Menimbang, bahwa oleh karena Pasal 46 Perjanjian Kerja Bersama tahun2008 tidak berlaku lagi , maka yang menjadi dasar perhitungan dalam pemberianTunjangan Hari Raya Keagamaan Tahun 2013 adalah Pasal 3 huruf a SuratKeputusan Direksi PT.

  Dirgantara Indonesia (Persero) Nomor: SKEP/377/030.20/DU0000/PTD/07/2013 tertanggal 15 Juli 2013 tentang Pemberian Tunjangan Hari83Raya Keagamaan Tahun 2013, maka dasar perhitungan pemberian Bantuan BiayaPendidikan tahun 2013 dan Pemberian Tunjangan Hari Raya Keagamaan tahun2013 dengan dasar perhitungan Upah Pokok (Base Pay) ditambah denganTunjangan Tetap dan tidak termasuk tunjangan tidak tetap seperti tunjangankehadiran sedangkan tunjangan keluarga diberikan apabila kondisi keuanganperusahaan sudah

  memungkinkan, oleh karenanya pembayaran Tergugat kepadaPara Penggugat tidak terbukti adanya kekurangan pembayaran pemberian BantuanBiaya Pendidikan tahun 2013 dan kekurangan Tunjangan Hari Raya KeagamaanTahun 2013 maka dengan demikian terhadap petitum nomor 2 haruslah ditolak ;Menimbang, bahwa oleh karena dasar perhitungan Tergugat telahberdasarkan hukum yang mana telah sesuai dengan dasar perhitungan pemberianbantuan biaya pendidikan tahun 2013 dengan mengacu pada Surat KeputusanDireksi PT.

• alokasi Patent Kodak,P.9 Rekapitulasi atas estimasi alokasi patent Kodak,P.10 Terjemahan Bahasa Indonesia atas Perihal Pengikatan KontrakPerjanjian Lintas Lisensi Paten Perusahaan Eastman Kodak,P.11 Terjemahan Bahasa Indonesia atas perhitungan alokasi Patent Kodakantara PSECI dan PSEC Jepang,P.12 Rincian estimasi pembayaran patent Kodak oleh Panasonic dan JVC,P.13 Patent Cross License Agreement between Eastman Kodak Companyand Matushita Electric Industrial Co.

  Tonggo Aritonang, M.Sc., pertimbanganutama perhitungan besarnya royalty yang dibayarkan pengguna teknologididasarkan seberapa besar keuntungan yang diharapkannya dari penjualanbarang yang diproduksi tersebut. Setelah mengetahui keuntungan yangdiharapkan, kemudian Pemohon Banding menghitung besaran royalty yangpantas untuk dibayarkan.

  RugiLaba usaha.bahwa standar akuntansi yang berlaku di Indonesia maupun internasional,tidak mengatur tentang boleh tidaknya suatu biaya yang sah dibebankandikaitkan dengan hasil akhir perhitungan kinerja operasi perusahaan.bahwa Rugi atau Laba perusahaan sangat tergantung pada manajemen danstrategi operasi usaha.bahwa kemungkinan terjadinya perhitungan kerugian tidak hanya disebabkanoleh adanya suatu pos/item/akun tertentu dalam Laporan Keuangan yangbersifat perhitungan matematis.bahwa penggunaan

  Tonggo Aritonang, M.Sc., pertimbanganutama perhitungan besarnya Brand Fee yang dibayarkan oleh pengguna trademark didasarkan seberapa besar keuntungan yang diharapkannya daripenjualan barang yang diproduksi tersebut. Setelah mengetahui keuntunganyang diharapkan, kemudian Pemohon Banding menghitung besaran BrandFee yang pantas untuk dibayarkan.

  Tonggo Aritonang, Ak., M.Sc. berkesimpulankoreksi Penghasilan Neto Tahun Pajak 2007 yang dilakukan oleh Terbandingsebesar USD 21,465,965.23 tidak dapat dipertahankan sebesar USD8,671,489.24 dan tetap dipertahankan sebesar USD 12,794,475.99.bahwa perhitungan Penghasilan Neto Tahun Pajak 2007 menurut HakimKetua Drs. Tonggo Aritonang, Ak., M.Sc adalah sebagai berikut :Penghasilan Neto menurut TerbandingKoreksi yang tidak dapat dipertahankanPenghasilan (Rugi) Netomenurut Hakim Ketua Drs.

• Perhitungan konstruksi bangunan yang di buat oleh tenaga ahli yangmemiliki sertifikat ( SIPB ) untuk bangunan diatas 2 ( dua ) lantai dan/ atau bentang bebas struktur lebih dari 6 ( enam ) meter dan / atauhasil perhitungan penyelidikan tanah untuk bangunan yang dipersyaratkan pengkajian oleh TABG.3. Persetujuan rencana teknis bangunan dari Dinas Tata ruang sesuaikewenangannya.3.

  Perhitungan Konstruksi Beton Rumah Tinggal Pemilik Lim Sin Ha (VideBukti T17);5. Bahwa Permohonan IMB LIM SIN HA diajukan di Kantor Camat BekasiSelatan. (Vide Bukti T10, T7 s/d T9, T11 s/d T17 dan Keterangan saksiFRANKY YOEHANTO dan MARKUS GEA);6.

  Dokumen teknis dan administrasi permohonan IMB yang sudah terpenuhipersyaratan oleh kecamatan dibuatkan Nota Perhitungan Biaya Retribusi(Vide Bukti T20);9.

  Perhitungan konstruksi bangunan yang dibuat oleh tenaga abhliyang memiliki sertifikat keahlian/(SIPB) untuk bangunan diatas 2(dua) lantai dan/atau bentang bebas struktur lebih dari 6 (enam)meter;c. Berita acara pemeriksaan IMB renovasi/perluasan rumah tinggaldalam perumahan oleh tim teknis dari perangkat daerah sesuaikewenangannya; Lampiran II Standar Operasional Prosedur Izin Mendirikan Bangunan (IMB)Renovasi/Perluasan Rumah Tinggal Dalam Perumahan;1.a.

  Bekasi Selatan tertanggal12 Maret 2019 atas nama Lim Sin Ha, selanjutnya Kepala Seksi Ekonomi danHal 61 dari 66 hal Putusan Nomor : 88/G/2020/PTUN.BDGPembangunan mengajukan Permohonan Nota Perhitungan Retribusi dan setelahPenggugat membayar retribusi IMB berdasarkan Nota Perhitungan BiayaRetribusi Izin mendirikan Bangunan maka Tergugat menerbitkan objek sengketa;Menimbang, bahwa apabila fakta hukum dari aspek prosedural tersebutdihubungkan dengan ketentuan hukum yang terkait aspek procedural diatas

• HARTONO TAULA padahalpekerjaan yang dikerjakan oleh saksi HARTONO TAULA baru mencapaivolume 84,077 % atau terdapat selisin kekurangan fisik sebesar 15,923% sehingga pekerjaan tersebut tidak dilaksanakan sesuai dengankontrak sebagaimana hasil pemeriksaan Tim Ahli Teknis dari FakultasTeknik Universitas Tadulako sebagaimana tertuang dalam Surat Nomor:65999/UN28/LL/2011 tanggal 19 Desember 2011 perihal Laporan HasilPemeriksaan Fisik Pekerjaan Pembangunan Gedung Wanita PropinsiSulawesi Tengah dengan perhitungan

  :3, kuantitassesuai kontrak = 183,720 m3 dengan harga sebesar Rp.307.468.739,70 sedangkan kuantitas terlaksana = 180,663m3 dengan harga sebesar Rp. 302.352.628,57 sehinggaselisih kuantitas = 3,057 m3 atau selisih harga sebesar Rp.SVIGVIUTS aaaRekapitulasi harga dari 9 (sembilan) jenis pekerjaan point a) s/dpoint i) di atas yang terjadi pekerjaan kurang, adalah sebagai berikut: Harga pekerjaan sesuai' kontrak (terbayar) sebesarRp.1.166.604.531 85 ; 22eennee ee enn nee Harga pekerjaan terlaksana (perhitungan

  ; e Bahwa berdasarkan keterangan Ahli/Auditor pada PerwakilanBPKP Propinsi Sulawesi Tengah dan Laporan Hasil Audit dalamrangka Perhitungan Kerugian Keuangan Negara. atasPenyimpangan Pembangunan Gedung Wanita Propinsi SulawesiTengah Tahun Anggaran 2007 Nomor: SR590/PW19/5/2012tanggal 02 Maret 2012 bahwa penyimpangan pekerjaan proyekPembangunan Gedung Wanita Propinsi Sulawesi Tengah, TahunAnggaran 2007 yaitu pembayaran yang dilaksanakan tidaksesual dengan fisik pekerjaan yang diselesaikan bahwa jumlahkerugian

  ; e Berdasarkan berdasarkan keterangan Abhli/Auditor padaPerwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Tengah dan Laporan HasilAudit dalam rangka Perhitungan Kerugian Keuangan Negara atasHalaman 35 dari 100 halamanPutusan Nomor 31/Pid.SusTPK/2014/PT PALpenyimpangan Pembangunan Gedung Wanita Propinsi SulawesiTengah Tahun Anggaran 2009 Nomor: SR591/PW19/5/2012tanggal 02 Maret 2012, bahwa penyimpangan PembangunanLanjutan Gedung Wanita Tahap II, Tahun Anggaran 2009 yaitupembayaran yang dilaksanakan tidak sesuai

  Anggaran 2010, yang menyimpulkan bahwa volume fisikpekerjaan terlaksana hanya sebesar 84,381% masih terdapatkekurang volume sebesar 15,619%. sehingga dengan demikianpekerjaan tersebut tidak dilaksanakan sesuai dengan kontraksebagaimana hasil pemeriksaan Tim Ahli Teknis dari Fakultas TeknikUniversitas Tadulako sebagaimana tertuang dalam Surat Nomor:65999/UN28/LL/2011 tanggal 19 Desember 2011 perihal Laporan HasilPemeriksaan Fisik Pekerjaan Pembangunan Gedung Wanita PropinsiSulawesi Tengah dengan perhitungan

• dan ada klarifikasi dan konfirmasi pada penyedia barang danjasa juga melakukan pengecekan di lapangan ; Bahwa dalam melakukan perhitungan kerugian keuangan negara tim turunmelakukan pengecekan di lapangan ; Bahwa untuk pekerjaan pengadaan Taman Kota Laha dan Halong dibuat dalam4 (empat) paket yang dibagai dalam 2 (dua) pekerjaan fisik dan 2 (dua)pekerjaan pengawasan, disitu ahli dalam melakukan perhitungan inimenghasilkan dan berkesimpulan adanya kerugian keuangan Negara sebesarRp.161.406.921.

  (seratus enam ratusSembilan juta dua ratus lima puluh tujuh ribu dua ratus Sembilan belas riburupiah) sebagai acuan untuk melakukan perhitungan kerugian Negara kemudianuntuk realisasi pembayaran atau pengeluaran telah digunakan oleh penyediabarang dalam hal ini kontraktor dan ahli melakukan perhitungan berdasarkankonfirmasi dan klarifikasiapakah kepada rekanan kemudian kepada penyediabarang jasa pendukung ; Bahwa selain SP2D ada juga data pendukung seperti SPP, SPT dan SPM jadidari SPM dan dokumen

  Bina Graha Konsultan dan untuk pekerjaan Taman Kotadesa Halong tahap II adalah sama juga CV Bina Graha Konsultan ; Bahwa dari hasil perhitungan ahli disini ada pengeluaran uang untukpengewasan sebesar Rp.17.018.182.

  tidak menggunakandata yang dibuat oleh panitia ; Bahwa untuk laporan yang dibuat oleh Piliteknik dan dari Dinas Pertanian, ahlitidak menggunakannya dan ahli melakukan perhitungan sendiri sesuai denganhasil yang didapat dilapangan ; Bahwa dalam rangka melakukan perhitungan pekerjaan fiisik dan tanamandilapangan, ahli melakukan perhitungan bersama dengan penyedia barangtermasuk melakukan pengkuran panjang dan lebarnya ; Bahwa pekerjaan fisik maupun tanaman ahli melakukan perhitungan denganmenyatukan

  ;Menimbang, bahwa perhitungan Kerugian Keuangan Negara yangdilakukan oleh BPK/BPKP merupakan perhitungan dalam kerangka Tata KelolaKeuangan yang bersifat Administratif, sedangkan perhitungan yang dilakukanoleh aparat penegak hukum cq Majelis Hakim adalah dalam kerangka Yuridis,dan akan sampai pada kesimpulan dapat tidaknya seseorangdipertanggungjawabkan atas kesalahan Tata Kelola Keuangan yangdilakukannya ;Menimbang, bahwa dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RepublikIndonesia No. 813.K/Pid//1987 tanggal

• KMK.03/2003 Pasal 1;Sesuai dengan Pasal 4 Keputusan Menteri Keuangan Nomor 571/KMK.03/2003 Pasal 4 ayat (1) Pemohon Banding wajib melaporkanusahanya untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak;Pengusaha Kena Pajak dapat menggunakan Pedoman PengkreditanPajak Masukan dengan syarat PKP tersebut wajib memberitahukankepada kepala KPP tempat PKP tersebut dikukuhkan dengan caramembubuhkan catatan pada SPT Masa PPN bahwa yang bersangkutanmenggunakan Pedoman Pengkreditan Pajak Masukan;Sehingga menurut perhitungan

  Putusan Nomor 762/B/PK/PJK/2017 Diperhitungkan Jumlah Perhitungan PPN KurangBayarKompensasi ke Masa Pajakberikutnya 7.678.230 PPN Kurang / (Lebih) Bayar 7.678.230Sanksi Administrasi:a. Bunga Pasal 13 (2) UU KUP 3.685.550b. Kenaikan Pasal 13 (3) UU KUP Jumlah sanksi administras 3.685.550 Jumlah PPN Yang Masih HarusDibayar 11.363.780 2.

  .03/2003 tanggal29 Desember 2003 yaitu dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajakpada tanggal 1 Januari 2008, maka atas koreksi tersebut PemohonPeninjauan Kembali semula Pemohon Banding tidak menyetujui jika tidakdiperhitungkan Pajak Masukan yang dapat dikreditkan oleh PedagangEceran dengan Norma Penghitungan Penghasilan Neto sebesar 80%(delapan puluh persen) dikalikan dengan Pajak Keluaran (sesuaiPeraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 45/PMK.03/2008tanggal 31 Maret 2008), yaitu dengan perhitungan

  Putusan Nomor 762/B/PK/PJK/201 7Nomor 45/PMK.03/2008 dan pokok sengketa yang PemohonPeninjauan Kembali semula Pemohon Banding ajukan yaitumengenai tidak diperhitungkan Pajak Masukan yang dapatdikreditkan oleh pedagang eceran dengan norma penghitunganPenghasilan Neto sebesar 80% (delapan puluh persen) dikalikandengan Pajak Keluaran sehingga dapat memberikan putusan yangsesuai dengan ketentuan dan berkeadilan;Bahwa menurut Pemohon Peninjauan Kembali semula PemohonBanding jika perhitungan berdasarkan

  Peraturan Menteri KeuanganRI Nomor 45/PMK.03/2008, maka perhitungan Pajak yang terutangadalah sebagai berikut:Pajak Keluaran Rp76.782.300,00 X 10% =Rp7.678.230,00;Pajak Masukan (80%X10%) = 8% =Rp6.142.584,00:Pajak PPN yang kurang dibayar = 2% =Rp1.535.646,00:.

• Politik Untuk Anggota Dewan Perwakilan Rakyat DaerahHalaman 15 dari 26 halaman PUTUSAN Nomor 10.PLW/G/2014/PTUN.JPRKabupaten Mimika Tahun 2014, sehingga ada dua (2) Surat Keputusan yangdikeluarkan oleh KPU Kabupaten Mimika dimana keduaduanya SK tersebut adalah merupakan rangkaian proses Pemilihan Umum legislatif ;Menimbang, bahwa atas dalil Para Pelawan tersebut, Terlawan membantahdengan dalil bahwa Terlawan tidak pernah menetapkan SK Nomor : 16A/Kpts/KPUMMK/031.434172/2014, Tentang Penetapan hasil perhitungan

  keputusan sejak keputusan itu ditandangani kecuali diatur lebih lanjut bahwakeputusan itu walaupun telah ditandatangani namun baru akan berlaku apabila telahdilakukan tindakan tindakan lebih lanjut sebagaimana ditentukan dalam keputusan tersebut ;Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Pendapat Majelis Hakimterhadap surat keputusan (vide bukti P5) berupa Surat Keputusan KomisiPemilihan Umum Kabupaten Mimika Nomor : 16A/Kpts/KPUMMK/031.4341 72/2014,tanggal 29 April 2014, Tentang Penetapan hasil perhitungan

  Perolehan Suara PartaiPolitik Untuk Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mimika TahunHalaman 19 dari 26 halaman PUTUSAN Nomor 10.PLW/G/2014/PTUN.JPR2014 tersebut cukup berdasar bila dinyatakan tidak pernah diterbitkan olehTerlawan;; Menimbang, bahwa selanjutnya Memperhatikan Bukti yang diajukan oleh ParaPelawan (vide bukti P4) berupa Surat Keputusan Komisi Pemilihan UmumKabupaten Mimika Nomor : 17/Kpts/KPUMMK/031.434172/2014, tanggal 9 Mei2014 Tentang Penetapan hasil perhitungan Perolehan

  Kursi Partai Politik serta PenetapanCalon Anggota DPRD Kabupaten Mimika Periode 20142019, adalah merupakanrangkaian Hasil Rapat Pleno KPU Kabupaten Mimika dari tanggal 23 sampaidengan 29 April 2014 dan juga tindak lanjut atau pelaksanaan atas Rekomendasidari Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Mimika Nomor630/PANWASLUMMkK/IV/2014 ; Menimbang, bahwa terkait dengan dalil Para Pelawan bahwa Surat KeputusanNomor : 16A/Kpts/KPUMMK/031.434172/2014, tanggal 29 April 2014, TentangPenetapan hasil perhitungan

  Perolehan Suara Partai Politik Untuk Anggota DewanPerwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mimika Tahun 2014 bersifat final danmengikat dengan mendasarkan pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 010132/PHPUDPRDPRD/XIV2014 (PROVINSI PAPUA) tanggal 27 Juni 2014, menurutMajelis Hakim tidak dapat dikaitkan dengan Surat Keputusan Keputusan Nomor :20/Kpts/KPUMMK/031 .4341 72/2014, karena disamping Surat Keputusan Nomor :16A/Kpts/KPUMMK/031 .4341 72/2014, tanggal 29 April 2014 Tentang Penetapanhasil perhitungan

• Bahwa Posita18 akan Tergugat tanggapi sebagai berikut:a.Bahwa perhitungan hak yang harus di terima oleh Tergugat apabila diPHK oleh Penggugat sudah salah;. Pasal 156ayat 1 Dalam hal terjadi pemutusan hubungan kerja,pengusaha diwajibkan membayar uang pesangon dan atau uangpenghargaan masa kerja dan uang penggantian hak yang seharusnyaditerima;Bahwa Tergugat sudah bekerja sejak 06 September 2000 dengan upahRp. 10.980.500 dengan masa kerja 24 tahun lebih;.

  Penghitungan pesangon adalah sebagai berikut: Pasal 156 Ayat2Uang Pesangon :Ix 9 bulan x Rp. 10.980.500,00 = Rp. 98.824.500,00 Pasal 156 Ayat3penghargaan masa kerja: 1x10 bulanxRp. 10.980.500,00 =Rp. 109.805.000,00Uang penggantian hak: 15%x (Rp.98.824.500,00+Rp.109.805.000,00)=Rp.31.627.500,00 Penggantian gaji selama Tergugat dirumahkan karena tergugat hanyamendapatkan Rp. 8.614.446,00 Maka rincianya adalah Rp.10.980.500 Rp. 8.614.446,00 = Rp. 2.366.054 x 72 (Perhitungan dariOktober 2013 sampai dengan

  Maka rincianya adalah Rp.10.980.500,00 Rp. 8.614.446,00 = Rp. 2.366.054,00 x 72 (Perhitungan dari Oktober 2013 sampai dengan oktober 2019) = Rp.170.365.032,00 UangProses : 6 x Rp. 10.980.500,00 = Rp. 65.883.000,00 Sisa hari cuti Rp. 10.980.500,00: 30 Hari x 12 = Rp.4.392.200,00 x7 (sisa cuti tahun 20132019) = Rp. 30.745.400,00; UnitPenggantian saham: Rp. 6.535.149,00; Relokasi Perdiem : Rp.500.000,00;Sehingga total yang harus di bayarkan oleh Penggugat adalah sebesarRp.514.285.581,00 ( Lima ratus

  Fotokopi Perincian Perhitungan Hak atas nama Sdr. Morlen Sagala, diberitanda P18;23. Fotokopi Ketentuan Pasal 126 ayat (1) UU. No. 13 Tahun 2003 tentangKetenagakerjaan (UU No. 13 2003), diberi tanda P19;24. Fotokopi Pasal 8 ayat (3) Perjanjian Kerja Bersama XVIII PTFI Tahun 2013 2015 (PKB 2013 2015), diberi tanda P20;25. Fotokopi Pasal 8 ayat (3) Perjanjian Kerja Bersama XX PTFI Tahun 2017 2019 (PKB 2017 2019), diberi tanda P21;26.

  Perhitungan (Rp) Hasil (Rp)1. 1x 9x 10.980.500,00 98,824,500,002. 1 x10 x 10.980.500,00 109,805,000,00Jumlah3. 15% x 208,629,500,00 31,294,425,00Jumlah 239,923,925,00 Menimbang, bahwa selain jumlah uang pesangon yang diperolehsebesar Rp.239,923,925,00 (dua ratus tiga puluh sembilan juta sembilan ratusdua puluh tiga ribu Sembilan ratus dua puluh lima rupiah), Tergugat jugamendapatkan uang pisah, kompensasi hari cuti, relokasi perdiem dan unitpenggantian saham;Menimbang, bahwa besaran hak yang diperoleh

• perceraian kepada Penggugat Rekonvensi berupa :

• Mutah dan Nafkah iddah sebesar Rp 355.000,- (tiga ratus lima pulu lima ribu rupiah);
• Nafkah lampau sebesar Rp 15.000,- (lima belas ribu rupiah) per harinya selama 143 hari sehingga berjumlah sebesar Rp, 2.145.000,- (dua juta seratus empat puluh lima ribu rupiah);
• Nafkah 1 (satu) orang anak sebesar Rp 15.000,- (lima belas ribu rupiah) setiap harinyanya diluar biaya pendidikan dan kesehatan dengan perhitungan

  Nafkah 1 (satu) orang anak sebesar Rp 15.000, (limabelas ribu rupiah) setiapa harinya diluar biaya pendidikan dankesehatan dengan perhitungan inflasi sebesar 10% pertahunnya;3.

• Menghukum Penggugat dalam Rekonpensi membayar uang pesangon, uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak sebagaimana diatur dalam pasal 161 ayat (3) Undang-Undang Nomor : 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan secara tunai dan sekaligus dengan perhitungan dan perincian, sebagai berikut :--------------------------------------------------------- 1.

• 1 ( satu ) lembar surat perhitungan bagi hasil tertanggal 25 Oktober 2016.
• 2 ( dua ) lembar rekening koran nomor rekening 0372299884 atas nama Sdr WASIS UTOMO periode Oktober 2016.

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

1. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

• Bahwa sekitar tahun 2019 terjadi lagi percekcokan dan pertengkarandi sebabkan karena penggugat meminta uang belanja, dan tergugatmarah diminta uang belanja dan tergugat sangat perhitungan masalahuang belanja kepada Penggugat, terkadang uang diberi kepadaPenggugat yang sudah dibelanja untuk keperluan rumah tangga dicaricari kembali dan sejak mulai awal pernikahan penggugat dan tergugat,tergugat sudah perhitungan soal uang belanja sampai dengan tahun2020;7.

• koefisien bahan alat dantenaga, perhitungan dan jadwal mobilisasi peralatan,perhitungan dan jadwal penggunaan peralatan, perhitungandan jadwal personil, perhitungan jadwal mobilisasi material/bahan, perhitungan dan jadwal penggunaan material bahan,daftar personil inti, perhitungan dan jadwal mobilisasi tenagakerja dan perhitungan dan jadwal penggunaan tenaga kerja,perhitungan galian C dan formulir rekapitulasi perhitunganTKDN.Bahwa untuk ketiga perusahaan yang dilakukan evaluasi teknisada 2 (dua

  koefisien bahan alat dan tenaga,perhitungan dan jadwal mobilisasi peralatan, perhitungan danjadwal penggunaan peralatan, perhitungan dan jadwal personil,perhitungan jadwal mobilisasi material/bahan, perhitungan danjadwal penggunaan material bahan, daftar personil inti,perhitungan dan jadwal mobilisasi tenaga kerja danperhitungan dan jadwal penggunaan tenaga kerja, perhitungangalian C dan formulir rekapitulasi perhitungan TKDN.Bahwa Untuk ketiga perusahaan yang dilakukan evaluasi teknisada 2 (dua

  Keterangan saksi yang dituangkan dalam BAPyang dilakukan oleh Penyidik Cabjari ReoBahwa dalam pelaksanaan Audit Perhitungan KerugianKeuangan Negara, Tim Audit juga melakukan PemeriksaanLapangan terhadap Pembangunan Gedung Terminal Reo, danhasil pemeriksaan lapangan tersebut yang dijadikan sebagaisalah dasar perhitungan kerugian keuangan Negara.Bahwa Inspektorat Kabupaten Manggarai dalam menghitungaudit kerugian keuangan negara, tidak menggunakan LaporanHasil Insvetigasi dari Politeknik Negeri Kupang

  MBAHUR, A.Mddan telah ditindak lanjuti dengan melakukan auditberdasarkan surat tugas tersebut dan melaporkannyadalam bentuk Laporan Hasil Perhitungan KerugianKeuangan Negara Perkara Tindak Pidana Korupsi Atasnama Tersangka ANDI SIANTO Dkk, Nomor : 14/INSP/LASPUS/PKPT2015 tanggal 15 Oktober 2015 telahdiserahkan kepada Penyidik Cabang Kejaksaan NegeriRuteng di Reo pada tanggal 05 Nopember 2015Bahwa saya bersama timmelakukan audit Perhitungan KerugianKeuangan Negara terhadap dugaanpenyimpanganpembangunan

  Kerugian KeuanganNegara dari Inspektorat Kabupaten Manggarai ;Bahwa metodologi perhitungan Kerugian Keuangan Negarayang dipakai adalah metode perhitungan berdasarkan selisih/perbedaan antara volume addendum kontrak dengan realisasifisik pekerjaan dilapangan dan realisasi keuanganBahwa realisasi fisik pekerjaan dilapangan berdasarkan ahlimelakukan pemeriksaan lapangan bersama tim auditorInspektorat Kab ManggaraiBahwa yang hadir saat pemeriksaan lapangan adalah Tim AuditInspektorat Kab Manggarai bersama