DOWELL ANADRILL SCHLUMBERGER) yang diterbitkan oleh Pejabat Pendaftaran dan Balik Nama Kapal pada Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Departemen Perhubungan Jakarta, telah hilang ; -------------------------------------3.

Memerintahkan kepada Pejabat Pendaftaran dan Pencatat Balik Nama Kapal pada Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Departemen Perhubungan Jakarta untuk mencatat hilangnya Grosse Akte tersebut dan menerbitkan kembali Grosse Akte Kapal yang baru ; -------------------------------------------------4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya permohonan ini sebesar Rp. 196.000,- (Seratus sembilan puluh enam ribu rupiah) ; -------------

LautJakarta Kementrian Perhubungan dengan maksud untuk mendapatkan informasimengenai penerbitan kembali Grosse Akte yang hilang tersebut, dan PejabatDirektorat Jenderal Perhubungan Laut Kementrian Perhubungan Laut di Jakartamenjelaskan kepada Pemohon, bahwa untuk dapat menerbitkan kembali GrosseAkte yang ke II (Salinan) yang hilang / tercecer tersebut diatas harus ada perintahdari Hakim Pengadilan Negeri Balikpapan dalam bentuk Penetaoan, karenaPemohon tersebut berkedudukan di Balikpapan ie Bahwa

DOWELLANADRILL SCHLUMBERGER) yang diterbitkan oleh Pejabat Pendaftaran danBalik Nama Kapal pada Direktorat Jenderal Perhubungan Laut DepartemenPerhubungan Jakarta, telah hilang ; 3 Memerintahkan kepada Pejabat Pendaftaran dan Pencatat Balik Nama Kapal padaDirektorat Jenderal Perhubungan Laut Departemen Perhubungan Jakarta untukmencatat hilangnya Grosse Akte tersebut dan menerbitkan kembali Grosse AkteKapal yang baru ; 4 Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon ; Menimbang, bahwa pada hari

PK.001/2785/KTKPM/DK 14, diberitanda bukti P5 ; Foto copy yang telah disesuaikan dengan foto copynya, berupa SertifikatKlasifikasi Lambung OFS1 dikeluarkan di Jakarta tanggal 09 Mei 2014 olehBiro Klasifikasi Indonesia Direktorat Klasifikasi, diberi tanda bukti P6 ; Foto copy yang telah disesuaikan dengan foto copynya, berupa Surat Lautditerbitkan di Jakarta tanggal 20 Desember 1999 oleh Menteri PerhubunganDirektorat Jenderal Perhubungan Laut Kepala Direktorat Perkapalan DanKepelautan, diberi tanda

DOWELLANADRILL SCHLUMBERGER berkedudukan di Jakarta yang diterbitkan olehPejabat Pendaftaran dan Pencatat Balik Nama Kapal di Jakarta j Menimbang, bahwa atas hilangnya Grosse Akte Pendaftaran Kapal tersebutPemohon dengan Kuasa Insidentilnya bernama VIDIAWAN AKBAR mengajukanpermohonan ke Pengadilan Negeri Balikpapan ; Menimbang, bahwa dalam Peraturan Menteri Perhubungan No.

DOWELLANADRILL SCHLUMBERGER) yang diterbitkan oleh Pejabat Pendaftaran danBalik Nama Kapal pada Direktorat Jenderal Perhubungan Laut DepartemenPerhubungan Jakarta, telah hilang ; 3 Memerintahkan kepada Pejabat Pendaftaran dan Pencatat Balik Nama Kapalpada Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Departemen Perhubungan Jakartauntuk mencatat hilangnya Grosse Akte tersebut dan menerbitkan kembali GrosseAkte Kapal yang baru ; 4 Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya permohonan ini sebesarRp. 196.000

Pemohon:
LSM KPK DPW Jawa Barat diwakili RISWAN PASARIBU selaku Ketua LSM KPK DPW Jawa Barat
Termohon:
Kepala Dinas Perhubungan Propinsi Jawa Barat

PEMOHONKEBERATAN semula PEMOHON INFORMASI ;MELAWANPEMERINTAH PROVINSI JAWA BARAT UNIT KERJA DINAS PERHUBUNGANPROVINSI JAWA BARAT, berkedudukan di JalanHalaman 1 dari 38 halaman Putusan Nomor:14/G/KI/2018/PTUN.BDGSukabumi Nomor 1, Kacapiring, Batununggal, KotaBandung ; Dalam hal ini memberikan kuasa kepada ;Sukowiranto, S.Sos, Jabatan Kepala UPTD PelayananJasa Kebandarudaraan Nusawitu ;Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan PegawaiNegeri Sipil pada Kantor Pemerintah Provinsi JawaBarat Unit Kerja Dinas Perhubungan

Bahwa Pemohon keberatan adalah pemohoninformasi publik dalamsengketa informasi publik dengan Register Kepaniteraan Nomor:1557/PA11/PSI/KIJBR/II/2017 ;Bahwa yang menjadi obyek keberatan dalam gugatan keberatan ini adalah Putusan Majelis Komisioner dengan Nomor : 917/PTSNMK.MA/KIJBR/I/2018, yaitu sengketa informasi publik antara LembagaSwadaya Masyarakat Komunitas Pemberantas Korupsi (KPK) melawanPemerintah Provinsi Jawa Barat unit kerja Dinas Perhubungan Propinsi Jawa Barat ;Bahwa amar putusan 917

Bahwa Permohonan yang Pemohon Keberatan dahulu Pemohon Informasisampaikan kepada termohon keberatan dahulu termohon informasi unit Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat adalah :1.

Bahwa pada tanggal 09 Januari 2017 Pemohon Keberatan Dahulu Pemohon Informasi mengajukan surat permohonan ke Termohon KeberatanDahulu Termohon Informasi unit kerja Dinas Perhubungan Propinsi Jawa Barat ;Halaman 5 dari 38 halaman Putusan Nomor:14/G/KI/2018/PTUN.BDG10.11.12.Bahwa pada tanggal 25 Januari 2017 Pemohon Keberatan/PemohonInformasi mengajukan surat keberatan ke atasan PPID TermohonKeberatan/Termohon Informasi unit kerja Dinas Perhubungan Propinsi JawaBarat ;Bahwa pada hari Rabu, 27 Januari

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung berpendapatHalaman 10 dari 38 halaman Putusan Nomor:14/G/KI/2018/PTUN.BDGlain, Mohon Putusan yang seadiladilnya (Ex Aquo et Bono);Bahwa, terhadap permohonan keberatan Pemohon Keberatan tersebutoleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung telah disampaikankepada Termohon Keberatan, dengan surat tertanggal 26 Februari 2018Nomor : W2TUN2/397/HK.O06/II/2018, perihal: Jawaban Atas KeberatanPemerintah Provinsi Jawa Barat Unit Kerja Dinas Perhubungan

Pembanding/Penggugat : Ranap Siallagan Diwakili Oleh : DR.SARBUDIN PANJAITAN, SH, MH
Terbanding/Tergugat I : Pemeritah Kabupaten Samosir
Terbanding/Tergugat II : Kementerian Perhubungan Republik Indonesia

HARIS RUSLY
Tergugat:
Menteri Perhubungan Republik Indonesia

MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA, berkedudukan di JalanTanah Abang Nomor 1 Blok C, Lantai V, Jakarta Pusat;Dalam hal ini memberikan kuasa kepada:1. HASAN BASRI, S.H., M.MTr., Jabatan Kepala BagianHukum dan KSLN, Setditjen Perhubungan Laut,Kementerian Perhubungan;2. YUSTINUS DANANG R., S.H., M.Sc., Jabatan KepalaBagian Perjanjian, Advokasi dan Sosialisasi Hukum, BiroHukum, Kementerian Perhubungan;Hal. 1 dari 53 hal. Putusan No. 43/G/2020/PTUNJkt3.

., Jabatan KepalaSub Bagian Advokasi dan Perjanjian Nasional, SetditjenPerhubungan Laut, Kementerian Perhubungan;4. WANDES T. RAJAGUKGUK, S.H., M.H., Kepala SubBagian Advokasi, Biro Hukum, Kementerian Perhubungan;5. RICHARDO ALFRED S., S.H., Jabatan Penyusun BahanBantuan Hukum, Bagian Hukum dan KSLN, SeitditjenPerhubungan Laut, Kementerian Perhubungan;6. AGUSTINUS FIRLIANTO, S.H., Jabatan Staf Biro Hukum,Sekretariat Jenderal Kementerian Perhubungan;7.

PeraturanMenteri Perhubungan Nomor PM 46 Tahun 2019 tentang PerubahanAtas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 92 Tahun 2018tentang Tata Cara Dan Persyaratan Pemberian PersetujuanPenggunaan Kapal Asing Untuk Kegiatan Lain Yang Tidak TermasukKegiatan Mengangkut Penumpang Dan/Atau Barang Dalam KegiatanAngkutan Laut Dalam Negeri (Selanjutnya disebut dengan PM46/2019), yang menyatakan sebagai berikut:Pasal 4 ayat (4) PM 92/2018 jo.

Putusan No. 43/G/2020/PTUNJkt1.4.15.1.6.Perhubungan Republik Indonesia selaku Tergugat untuk mencabutKTUN.

Bukti T.ll.IntvIX : Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Laut Nomor:A.248/AL.824/DJPL, tanggal 25 Februari 2020, TentangPemberian Izin Kegiatan Pekerjaan Bawah Air Kepada PT.Yalagada Surya.

Karya Mina Hidayah dengan surat ukur nomor 79/Gb tanggal 19 Mei 2003 dengan panjang 15,10 meter, lebar 5,10 meter, dalam 2,10 meter, isi kotor 29, isi bersih 17 tanda selar GT. 29 No.79/Gb yang dikeluarkan oleh Departemen Perhubungan Direktorat Jendral Perhubungan Laut Kantor Administrator Pelabuhan Cirebon nama pemilik MASROKAH berkedudukan di Kelurahan Magersari RT 004/RW 002 Kec.Rembang Kab.Rembang telah hilang;3.

Memerintahkan Pejabat Departemen Perhubungan Direktorat Jendral Perhubungan Laut Kantor Administrator Pelabuhan Cirebon untuk menerbitkan Grosse Akta Pengganti atas Grosse Akta nomor 2418 tanggal 29 Juli 2004 yang hilang tersebut;4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp.144.000,00 (seratus empat puluh empat ribu rupiah);

Karya Mina Hidayah Nomor2418 Tanggal 29 Juli 2004 dengan surat ukur nomor 79/Gb tanggal 19Mei 2003 dengan panjang 15,10 meter, lebar 5,10 meter, dalam 2,10meter, isi kotor 29, isi bersin 17 tanda selar GT. 29 No.79/Gb yangdikeluarkan oleh Departemen Perhubungan Direktorat JendralPerhubungan Laut Kantor Administrator Pelabuhan Cirebon;2. Bahwa Grosse Akte kapal tersebut telah hilang dalam perjalanan antaraKabupaten Cirebon sampai dengan Kabupaten Rembang pada hariRabu tanggal 26 Maret 2014;3.

Bahwa Pemohon juga telah mengurus Akta Pengganti yang hilangtersebut di Departemen Perhubungan Direktorat Jendral PerhubunganHalaman 1 dari 9 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 16/Pdt.P/2014/PN RbgLaut Kantor Administrator Pelabuhan Cirebon tetapi diisyaratkan adanyapenetapan dari Pengadilan;5. Bahwa oleh karena itu Pemohon mengajukan permohonan ini;6.

Karya Mina Hidayah dengan surat ukur nomor 79/Gbtanggal 19 Mei 2003 dengan panjang 15,10 meter, lebar 5,10 meter,dalam 2,10 meter, isi kotor 29, isi bersih 17 tanda selar GT. 29 No.79/Gbyang dikeluarkan oleh Departemen Perhubungan Direktorat JendralPerhubungan Laut Kantor Administrator Pelabuhan Cirebon namapemilik MASROKAH berkedudukan di Kelurahan Magersari RT 004/RW002 Kec.Rembang Kab.Rembang telah hilang antara perjalanan dariKabupaten Cirebon sampai dengan Kabupaten Rembang pada hariRabu 26

Karya Mina Hidayah dengansurat ukur nomor 79/Gb tanggal 19 Mei 2003 dengan panjang 15,10meter, lebar 5,10 meter, dalam 2,10 meter, isi kotor 29, isi bersih 17tanda selar GT. 29 No.79/Gb yang dikeluarkan oleh DepartemenPerhubungan Direktorat Jendral Perhubungan Laut KantorAdministrator Pelabuhan Cirebon namapemilik MASROKAHberkedudukan di Kelurahan Magersari RI O004/RW 002Kec.Rembang Kab.Rembang telah hilang;.

Memerintahkan Pejabat Departemen Perhubungan Direktorat JendralPerhubungan Laut Kantor Administrator Pelabuhan Cirebon untukmenerbitkan Grosse Akta Pengganti atas Grosse Akta nomor 2418tanggal 29 Juli 2004 yang hilang tersebut;.

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Memberi Ijin kepada Kementerian Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kantor Kesyahbandaran Dan Otoritas Pelabuhan Khusus Batam Pejabat Pendaftaran Dan Pencatatan Baliknama Kapal di Batam, untuk menerbitkan kembali, yaitu Grosse Akta Pendaftaran Kapal Nomor : 179, tertanggal 15 Agustus 2001, Nama Kapal Tongkang KSA SUPPLY, atas nama pemilik PT.

Pelayaran Kartikasamudra Adijaya;

HIKMAH BUNDA 9, dengan nomor pendaftaran kapal : 6981, kepada Kantor Kementerian Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Bagan Siapi-Api;

3.

Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Bengkalis atau Pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan resmi penetapan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Kementerian Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Bagan Siapi-Api, agar diterbitkan Salinan Grosse Akta Kapal an KM. HIKMAH BUNDA 9, dengan nomor pendaftaran kapal : 6981;

4.

HIKMAH BUNDA 9, dengan nomorpendaftaran kapal : 6981, kepada Kantor KementerianPerhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut KantorKesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Bagan SiapiApi;3.

HIKMAH BUNDA 9 GT 90No.380/PPI; Bahwa benar Pemohon telah kehilangan Grosse Akta Kapal an KM.HIKMAH BUNDA 9 GT 90 No.380/PPI, dengan nomor pendaftaran kapal :6981, yang dikeluarkan oleh Kantor Kementerian Perhubungan DirektoratJenderal Perhubungan Laut Kantor Kesyahbandaran dan OtoritasPelabuhan Bagan SiapiApi; Bahwa kehilangan tersebut diketahui pada saat akan mengurus SuratSurat; Bahwa KM.

HIKMAH BUNDA 9 GT 90No.380/PPI; Bahwa benar Pemohon telah kehilangan Grosse Akta Kapal an KM.HIKMAH BUNDA 9 GT 90 No.380/PPI, dengan nomor pendaftaran kapal :6981, yang dikeluarkan oleh Kantor Kementerian Perhubungan DirektoratJenderal Perhubungan Laut Kantor Kesyahbandaran dan OtoritasPelabuhan Bagan SiapiApi; Bahwa kehilangan tersebut diketahui pada saat akan mengurus Suratsurat; Bahwa KM.

Direktorat Jenderal Perhubungan Laut KantorHalaman 5 dari 7 Putusan Perdata Gugatan Nomor 45/Pat.P/2019/PN BlsKesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Bagan SiapiApi, agar diterbitkanSalinan Grosse Akta Kapal an KM.

HIKMAH BUNDA 9, dengan nomor pendaftaran kapal :6981, kepada Kantor Kementerian Perhubungan Direktorat JenderalPerhubungan Laut Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan BaganSiapiApi;3.

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi ijin atau Kuasa kepada dahulu Departemen Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kantor Pendaftaran Kapal di Cirebon sekarang Kementerian Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kantor Kesyahbandaraan Dan Otoritas Pelabuhan Kelas II Cirebon, untuk menerbitkan sekali lagi Grosse Akta Pendaftaran Kapal

Pembanding/Penggugat : Budi Nugroho Selaku Direktur Utama PT Inti Jasa Niaga Diwakili Oleh : Arief Rahman Siregar SH
Terbanding/Tergugat : PT Pelabuhan Indonesia II Persero Cq PT Pelabuhan Indonesia II Persero Cabang Cirebon
Terbanding/Turut Tergugat : Kementrian Perhubungan Republik Indonesia Cq Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Cq Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas II Cirebon

Kementrian Perhubungan Republik Indonesia Direktorat JenderalPerhubungan laut cq Kantor Kesyahbandaran dan OtoritasPelabuhan kelas II Cirebon, tempat kedudukan di Jalan DonggalaNomor 3 Cirebon selanjutnya disebut sebagai Turut Terbandingsemula Turut Tergugat;PENGADILAN TINGGI tersebut;Telah membaca :1.

KARYA USAHA SAMUDRA berkedudukan di Kota Surabaya sebagaimana tersebut dan terurai dalam GROSSE AKTA Pendaftaran Kapal Nomor : 3473 tanggal 14 Maret 2014 yang dikeluarkan oleh Kantor Pelabuhan Batam, Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, Kementerian Perhubungan ;

KARYA USAHA SAMUDRA berkedudukan di Kota Surabaya sebagaimana tersebut dan terurai dalam GROSSE AKTA Pendaftaran Kapal Nomor : 3474 tanggal 14 Maret 2014 yang dikeluarkan oleh Kantor Pelabuhan Batam, Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, Kementerian Perhubungan ;

KARYA USAHA SAMUDRA berkedudukan di Kota Surabaya sebagaimana tersebut dan terurai dalam GROSSE AKTA Baliknama Kapal Nomor : 6736 tanggal 23 November 2022 yang dikeluarkan oleh Kantor Kesyahbandaran Utama Tanjung Priok, Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, Kementerian Perhubungan ;

KARYA USAHA SAMUDRA berkedudukan di Kota Surabaya sebagaimana tersebut dan terurai dalam GROSSE AKTA Baliknama Kapal Nomor : 6737 tanggal 23 November 2022 yang dikeluarkan oleh Kantor Kesyahbandaran Utama Tanjung Priok, Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, Kementerian Perhubungan ;

Menyatakan bahwa Grosse Akta Pendaftaran Asli milik pemohon nomor 4320 yang diterbitkan oleh Kementerian Perhubungan Dirjen Perhubungan Laut Kantor Administrator Pelabuhan Cirebon tanggal 24 Mei 2011 telah hilang pada hari dan tanggal lupa bulan Januari 2015 dan sampai saat ini belum diketemukan;3.

Memberikan ijin kepada Pemohon untuk mengurus duplikat Grosse Akta Pendaftaran milik pemohon nomor 4320 yang diterbitkan oleh Kementerian Perhubungan Dirjen Perhubungan Laut Kantor Administrator Pelabuhan Cirebon di Kantor Administrator Pelabuhan Cirebon;4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp 176.000,- (seratus tujuh puluh enam ribu rupiah).

SEDURyang dikeluarkan oleh Pejabat Pendaftar dan Pencatat Baliknama KapalCirebon Kementerian Perhubungan Dirjen Perhubungan Laut KantorAdministrator Pelabuhan Cirebon telah hilang di dalam rumah pemohon padahari dan tanggal lupa bulan Januari 2015 sampai dengan saat ini belumditemukan.6. Bahwa sesuai Grosse Akta Pendaftaran nomor 4320 tanggal 24 Mei 2011 dengnukuran:Panjang : 14,15 meter;Lebar : 5,00 meter;Dalam : 1,90 meter;Hal.2 dari Penetapannomor 76/Pdt.P/2017/PN BbsGT : 28;NT : 8.7.

Menyatakan bahwa Grosse Akta Pendaftaran Asli milik pemohon nomor 4320yang diterbitkan oleh Kementerian Perhubungan Dirjen Perhubungan LautKantor Administrator Pelabuhan Cirebon tanggal 24 Mei 2011 telah hilangpada hari dan tanggal lupa bulan Januari 2015 dan sampai saat ini belumdiketemukan;3.

Binatur diDirjen Perhubungan Laut Kantor Administrator Pelabuhan Cirebon agarditerbitkan duplikatnya;Atas keterangan saksi tersebut Pemohon menyatakan tidak keberatan danmembenarkannya;.

Binatur nomor 4320 yangditerbitkan oleh Departemen Perhubungan Dirjen Perhubungan Laut KantorAdministrator Pelabuhan Cirebon telah hilang pada hari dan tanggal lupasekira bulan Januari 2015 sekira pukul 09.00 wib di rumah Pemohon DesaKluwut Rt. 004 Rw.013 Kecamatan Bulakamba Kabupaten Brebes;5. Bahwa benar pemohon telah berusaha mencari, tetapi belumberhasilmenemukannya dan telah melaporkan kehilangan Grosse Akte PendaftaranKapal KM.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan bahwa Grosse Akta Pendaftaran Kapal No. 862 tanggal 26 April 2012 Nama Kapal Semegah Perkasa yang diterbitkan oleh Kantor Kementerian Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut atas nama pemilik SMK Negeri 1 Glagah Banyuwangi telah hilang sejak tanggal 16 Februari 2019 dan sampai dengan saat ini belum ditemukan;
3. Memberikan izin kepada Pemohon untuk mengajukan permohonan dan

mengurus grosse akta pengganti atas Grosse Akta Pendaftaran Kapal No. 862 tanggal 26 April 2012 Nama Kapal Semegah Perkasa yang diterbitkan oleh Kantor Kementerian Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut atas nama pemilik SMK Negeri 1 Glagah Banyuwangi, sesuai dengan tata cara yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku;

VALENT MINA BAHARI 1 dengan nomor : GT.29.GT.No.614/KD ; sebagai pengganti grosse Akta yang hilang, Kepada Kementerian Perhubungan, Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kantor Kesyahbandaran Utama Tanjung Perak Surabaya, Bidang Status Hukum dan Sertifikasi Kapal.

Bahwa selanjutnya Pemohon telah memiliki Kapal Motor Nelayanbernama KM Valent Mina Bahari 1, berdasarkan Grosse AktaHalaman1 dari 7 Penetapan Nomor 778/Pdt.P/2018/PN.TBN.pendaftaran Kapal GT.29 GT No.614/KD, yang dikeluarkan olehKementerian Perhubungan, Direktorat Jenderal Perhubungan LautKantor Kesyahbandaran Utama Tanjung Perak Surabaya, Bidang StatusHukum dan Sertifikasi Kapal.. Bahwa Pemohon tidak menyadari, didalam rumah Pemohon, di desaSemangu , Kec. Paciran, Kab.

Bahwa selanjutnya Pemohon, datang ke Kantor KementerianPerhubungan, Direktorat Jenderal Perhubungan Laut KantorKesyahbandaran Utama Tanjung Perak Surabaya, Bidang StatusHukum dan Sertifikasi Kapal, dengan menunjukan surat keterangankehilangan tersebut pada pont 5, dengan maksud mendapatkan gantigrosse akte yang hilang tersebut, namun disarankan harus adanyaPenetapan Pengadilan Negeri untuk mengganti grosse akta yang hilangtersebut diatas, sesuai dengan Peraturan Menteri Perhubungan nomor :PM 13 tahun

Memberikan ijin kepada Pemohon untuk meminta salinanGrosse Akta Kapal Motor Nelayan KM VALENT MINABAHARI 1 dengan nomor : GT.29 GT.No. 614/KD, atasnama Samsul Arifin, untuk mengganti grosse Akta yanghilang, Kepada Kementerian Perhubungan, DirektoratHalaman2 dari 7 Penetapan Nomor 778/Pdt.P/2018/PN.TBN.Jenderal Perhubungan Laut Kantor KesyahbandaranUtama Tanjung Perak Surabaya, Bidang Status Hukumdan Sertifikasi Kapal.3.

Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Tuban untukmengirimkan salinan resmi penetapan ini kepadaKementerian Perhubungan, Direktorat JenderalPerhubungan Laut Kantor Kesyahbandaran UtamaTanjung Perak Surabaya, Bidang Status Hukum danSertifikasi Kapal, agar diterbitkan salinan grosse AktaKapal Motor Nelayan KM VALENT MINA BAHARI 1dengan nomor : GT.29 GT.No. 614/KD.4.

VALENT MINA BAHARI 1 dengan nomorGT.29.GT.No.614/KD ; sebagai pengganti grosse Akta yang hilang, KepadaKementerian Perhubungan, Direktorat Jenderal Perhubungan Laut KantorKesyahbandaran Utama Tanjung Perak Surabaya, Bidang Status Hukumdan Sertifikasi Kapal.Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Tuban untuk mengirimkansalinan resmi penetapan ini kepada Kementerian Perhubungan, DirektoratJenderal Perhubungan Laut Kantor Kesyahbandaran Utama Tanjung PerakSurabaya, Bidang Status Hukum dan Sertifikasi

Menyatakan Sertifikat Kesempurnaan Kapal Pedalaman Nomor : AL.407/176/Adpl.Smd-07 tanggal 14-03-2007 yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Administrator Pelabuhan Samarinda atas nama Kapal Motor (Tangki) RAHMAT, telah hilang ; -----------------------------------------------------------------------------------------------------3.

Memerintahkan kepada Kementerian Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kantor Administrasi Pelabuhan Samarinda untuk mencatat hilangnya Sertifikat Kesempurnaan Kapal Pedalaman Nomor : AL.407/176/Adpl.Smd-07 tanggal 14-03-2007 yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Administrator Pelabuhan Samarinda atas nama Kapal Motor (Tangki) RAHMAT dan menerbitkan kembali pengganti Sertifikat Kesempurnaan Kapal Pedalaman Nomor : AL.407/176/Adpl.Smd-07 tanggal

14-03-2007 yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Administrator Pelabuhan Samarinda atas nama Kapal Motor (Tangki) RAHMAT ; ---------1.

Notaris di Balikpapan ;Bahwa dokumen yang dimiliki Kapal Motor (Tangki) RAHMAT tersebut antara lainSertifikat Kesempurnaan Kapal Pedalaman Nomor : AL.407/176/Adpl.Smd07 tanggal14032007 yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Perhubungan Laut AdministratorPelabuhan Samarinda ;Bahwa pada hart SELASA, tanggal 03 Maret 2015 sekitar jam 10.00 Wita.

Witadokumen Kapal Motor (Tangki) RAHMAT berupa Sertifikat Kesempurnaan KapalPedalaman Nomor : AL.407/176/Adpl.Smd07 tanggal 14032007 yang dikeluarkanoleh Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Administrator Pelabuhan Samarinda telahhilang di Balikpapan dan sekitarnya Bahwa Pemohon telah berusaha mencari Sertifikat Kesempurnaan Kapal PedalamanKapal Motor (Tangki) RAHMAT tersebut tetapi belum juga ditemukan ;Bahwa pada hari SELASA tanggal 03 Maret 2015 itu juga Pemohon telah melaporkankehilangan Sertifikat

Kesempurnaan Kapal Pedalaman Kapal Motor (Tangki)RAHMAT tersebut kepada Polsek Balikpapan Selatan, tetapi sampai saat ini belumjuga ditemukan ; Bahwa selanjutnya pada hari SABTU, tanggal 09 Mei 2015 Pemohon telah pulamengumumkan perihal kehilangan Sertifikat Kesempurnaan Kapal Pedalaman KapalMotor (Tangki) RAHMAT tersebut pada Surat Kabar Harian Pagi KALTIM POSTtetapi sampai saat ini belum juga ditemukan ;Bahwa Pemohon pernah datang ke Kantor Kementerian Perhubungan DirektoratJenderal Perhubungan

Direktorat Jenderal Perhubungan LautKantor Administrasi Pelabuhan Samarinda untuk menerbitkan pengganti SertifikatKesempurnaan Kapal Pedalaman Nomor : AL.407/176/Adpl.Smd07 tanggal14032007 yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Perhubungan Laut AdministratorPelabuhan Samarinda atas nama Kapal Motor (Tangki) RAHMAT ;4 Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon 4SUBSIDAIR w 222 n anne nnn nnn nen nen nn nnn nen center n ee nen en neseJika Bapak Ketua/Hakim Pengadilan Negeri Balikpapan berpendapat

LautAdministrator Pelabuhan Samarinda ; nne Menimbang, bahwa atas hilangnya Sertifikat Kesempurnaan Kapal Pedalaman tersebutPemohon dengan Kuasa Insidentilnya bernama IQBAL OKTAKY mengajukan permohonan kePengadilan Negeri Balikpapan ; 2220a Menimbang, bahwa dalam Peraturan Menteri Perhubungan No.

PENGGUGAT- LA RAMAI- LA MBANGI- LA ASANA- WA AZI- LA JALA- LA ATI- ZAIMA- LA EWO - LA HANDU- LA HALIMU- ZAADI- LA USA JALI- ZAEMATERGUGAT- MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA CQ. DIRJEN PERHUBUNGAN UDARA CQ. KEPALA BANDARA BETOAMBARI- BUPATI KAB. BUTON- WALIKOTA BAUBAU- KEPALA KANTOR AGRARIA DAN TATA RUANG / BADAN PERTANAHAN NASIONAL KOTA BAUBAU

Menyatakan Sertifikat Hak Pakai Nomor : 03/Katobengke, luas 524.131 m2, atasnama Depatemen Perhubungan Rl/Tergugat , tanggal 18 September 1996, GSNo : 2144 tahun 1996 tanggal 7 Agustus 1996, adalah tidak mempunyai kekuatanmengikat terhadap tanah obyek perkara a quo yang luas keseluruhannya sekitar63.259 m2;6.

atas namaDepartemen Perhubungan Republik Indonesia;.

Hak Milik No.03 atas nama Departemen Perhubungan RepublikIndonesia tanggal 18 September tahun 1996;.

Saksi tidakkenal dengan para Penggugat;Halaman 71 dari 105 Putusan Nomor 32/Pdt.G/2016/PN.BauBahwa Saksi pernah bekerja di Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Butondan pensiun tahun 2016;Bahwa pada tahun 1996 Saksi bersama tim dari Badan PertanahanKabupaten Buton sebanyak 5 (lima) orang pernah melakukan pengukurantanah bandara untuk pembuatan sertifikat;Bahwa adapun yang mengajukan permohonan untuk penerbitan sertifikattersebut adalah Departemen Perhubungan;Bahwa saat itu Departemen Perhubungan (pihak

Udara, Surat Penyerahan Kepemilikan tanah lokasiLapangan Terbang Perintis dari Tergugat Il kepada Tergugat NomorWP.IV/57/4/8/663/PPIN tanggal 7 Agustus tahun 1978, Surat Keputusan PemerintahDati Il Buton (Tergugat Il) Nomor : 82/KDR/78 tanggal 7 Nopember 1978 tentangpenyerahan hak milik tanah lokasi Lapangan Terbang Perintis Betoambari kepadaDirektorat Jendral Perhubungan Udara, serta Sertifikat Hak MilikNo.03 tanggal 18September tahun 1996 atas nama Departemen Perhubungan Republik Indonesia;Menimbang

Diwakili oleh SAMSUAR ADI
Tergugat:
KELOMPOK KERJA PEMILIHAN BARANG/JASA PAKET PEKERJAAN SATUAN KERJA KANTOR UNIT PENYELENGGARA PELABUHAN KELAS III MELONGGUANE DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT KEMENTERIAN PERHUBUNGAN PADA BIRO LAYANAN PENGADAAN DAN PENGELOLAAN BARANG MILIK NEGARA
Intervensi:
PT. LEILEM JAYA diwakili oleh ROMMY MARTHINUS MANGARO

Niko Arief Setyawan, S.H;Kesemuanya Warga Negara Indonesia, Pegawai padaKementerian Perhubungan RI, berkedudukan di JalanMedan Merdeka Barat Nomor: 8 Jakarta Pusat, berdasarkanSurat Kuasa Khusus tanggal 11 Februari 2020, selanjutnyadisebut sebagai TERGUGAT;2. PT.

BuktiP10:Kementerian Perhubungan pada Biro LayananPengadaan dan Pengelolaan Barang Milik Negara,(fotokopi dari fotokopi);Surat Direktur PT.

Bukti T 15fotokopi);: Dokumen Pemilihan Nomor: 001/DOK.FASPEL MIANGAS/UPP MELONGGUANE.LPPBMN/VIII/2019 tanggal 19Agustus 2019 untuk Replacement Pembangunan FasilitasPelabuhan Laut Miangas (Multi Years Contract) (TenderTidak Mengikat) yang dibuat oleh Kelompok KerjaPemilihan Barang/Jasa Paket Pekerjaan Satuan KerjaKantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas ilMelongguane Direktorat Jenderal Perhubungan LautKementerian Perhubungan Pada Biro Layanan Pengadaandan Pengelolaan Barang Milik Negara, Tahun

Bukti TIl INTV 10a :Bukti TIl INTV 10b :107/02/19/UPP.MLG2019 tanggal 14 Oktober 2019,(fotokopi Sesuai dengan aslinya);: SyaratSyarat Khusus Kontrak (SSKK) antaraPejabat Pembuat Komitmen (PPK) KementerianPerhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan LautKantor Unit Penyelenggara Pelabuhan iiMelonguane dan PT.

Nomor 00185tanggal 30 Oktober 2019, (fotokopi sesuai denganaslinya);Surat Perintah Membayar dari Kuasa PenggunaAnggaran Kementerian Perhubungan Nomor 00257Halaman 92 dari 107 halaman, Putusan Nomor 9/G/2020/PTUNJKTBukti TIl INTV 10c :11.

Pasifik Abadi,
Terbanding/Turut Tergugat I : Kementerian Perhubungan Republik Indonesia Cq. Direktorat Jenderal Perhubungan Laut
Terbanding/Turut Tergugat II : PT. Pelabuhan Indonesia III Persero Cabang Surabaya Pelindo III
Terbanding/Turut Tergugat III : Irwansyah
Terbanding/Turut Tergugat IV : Asep Hartono

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA Cq.,DIREKTORAT JENDERAL PERBUHUNGAN LAUT Cq., KANTORKESYAHBANDARAN UTAMA PELABUHAN TANJUNG PERAK SURABAYA.,berkantor di Jalan Kalimas Baru No.194, Surabaya, Jawa Timur 60165, untukselanjutnya disebut sebagai TURUT TERBANDING semula TURUTTERGUGAT I;3. PT.

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Grosse Akta Pendaftaran Asli Nomor 472 tanggal 27 Mei 2005 atas nama MUNAWIR IDRIS, yang diterbitkan oleh Kantor Administrator Pelabuhan Tanjung Priok Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Departemen Perhubungan telah hilang dan sampai saat ini belum ditemukan;
3. Memberi ijin kepada Pemohon untuk mengurus Duplikat Grosse Akta Pendaftaran milik Pemohon Nomor

472 atas nama MUNAWIR IDRIS yang diterbitkan oleh Kantor Administrator Pelabuhan Tanjung Priok Jakarta Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan;

No.111/ Qa milik Pemohon yang diterbitkan oleh Pejabat Pendaftar dan Pencatat Baliknama Kapal Departemen Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kantor Administrator Pelabuhan Tanjung Emas di Semarang tanggal 28 Juni 2008 telah hilang sebagaimana Surat Keterangan Tanda Laporan Kehilangan Nomor: SKTLK/ 2301/ VII/ 2019/ Sek Clp Selatan tanggal 03 Juli 2019;

Bahwa, pada hari Rabu, 03 Juli 2019 sekitar Pukul 15.30 buktikepemilikan kapal berupa Grosse Akta Balik Nama Kapal Nomor : 7151atas nama SIE LIONG nama kapal PISANGV dengan ukuran Panjang :15.50 meter Lebar : 3.90 meter Dalam : 1.10 meter Isi Kotor : 18( delapan belas ) Isi Bersih : 10 (Sepuluh) Tanda Selar : GT.18 No.111/Qayang dikeluarkan oleh Pejabat Pendaftar dan Pencatat Baliknama KapalDepartemen Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut KantorAdministrator Pelabuhan Tanjung Emas di Semarang

No.111/Qa milik Pemohon yang diterbitkan oleh PejabatPendaftar dan Pencatat Baliknama Kapal Departemen PerhubunganDirektorat Jenderal Perhubungan Laut Kantor Administrator PelabuhanTanjung Emas di Semarang tanggal 28 Juni 2008 telah hilang sebagaimanaSurat Keterangan Tanda Laporan Kehilangan Nomor: SKTLK/2301/VII/2019/Sek Clp Selatan tanggal 03 Juli 2019;3.

Memerintahkan Pejabat Pendaftar dan Pencatat Baliknama KapalDepartemen Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut KantorAdministrator Pelabuhan Tanjung Emas di Semarang untuk menerbitkanGrosse Akta Balik Nama Kapal baru sebagai pengganti Grosse Akta BalikNama Nomor: 7151 yang hilang;4.

Fotokopi Sertifikat kelaikan dan Pengawakan Kapal Penangkap IkanNomor: PK.001/ 19/ 14KSOP.Clp19 tanggal 2 Juli 2019 dari Kepala KantorKesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas II Cilacap atas namaMenteri Perhubungan, telah dicocokan dan sesuai dengan aslinya, diberitanda (Bukti P9); dan10.

Memerintahkan kepada Pejabat Pendaftar dan Pencatat BaliknamaKapal Departemen Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan LautKantor Administrator Pelabuhan Tanjung Emas di Semarang untukmenerbitkan Grosse Akta Balik Nama Kapal yang baru sebagai penggantiGrosse Akta Balik Nama Kapal Nomor: 7151 yang hilang;d.

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon sepenuhnya;
2. Menyatakan bahwa Grosse Baliknama Kapal Asli milik pemohon nomor 6107 atas nama KAMALLUDIN, yang diterbitkan oleh Kementerian Perhubungan Dirjen Perhubungan Laut Kantor Kesyahbandaran Dan Otoritas Pelabuhan Kelas II Cirebon Pejabat Pendaftar dan Pencatat Baliknama Kapal di Cirebon tanggal 31 Mei 2016 telah hilang dan sampai saat ini belum diketemukan;
3. Memberikan izin kepada

Pemohon untuk mengurus Duplikat Grosse Baliknama Kapal milik pemohon nomor 6107, atas nama KAMALLUDIN yang diterbitkan oleh Kementerian Perhubungan Dirjen Perhubungan Laut Kantor Kesyahbandaran Dan Otoritas Pelabuhan Kelas II Cirebon di Cirebon;