Wahbah Zuhaili dalam kitab alFigh alIslamy wa Adillatuh juz 8halaman 392 :Artinya : Kesaksian dengan tasamu (testimonium de auditu) adalah sah (dapatdibenarkan) sebagai alat bukti dalam perkara pernikahan, nasab (keturunan,kematian, hubungan intim suami istri dan kekuasan (wewenang) hakim.Seorang saksi dapat memberikan keterangan dalam perkaraperkara tersebutbila ia mendapatkan berita atau pesan dari orang lain yang dinilai baik(berintegritas), karena perkaraperkara tersebut biasanya hanya dapatdiketahui

Madzhab Malikiyah berpendapat bahwa kesaksian dengantasamu (testimonium de auditu) dapat dipergunakan dalam 20 jenis perkara.Antara lain perkara pencabutan kekuasaan (wewenang) hakim, wali dan kuasa(wakil), perkara kekafiran seseorang, idiot, perkawinan nasab (keturunan),sesusuan, jual beli, hibah dan wasiat.dan DR. Sayid Sabig dalam kitab Figh alSunnah juz 3 halaman 332 :Artinya : Seseorang tidak dibenarkan memberikan kesaksian tanpa didasari olehpengetahuannya sendiri.

Pengetahuan tersebut dapat diperoleh denganmelihat sendiri atau mendengar dari orang lain/istifadhah (testimonium deauditu) dalam halhal yang biasanya sulit diketahui tanpa kesaksian istifadhah(testimonium de auditu) tersebut. Kesaksian istifadhah ialah berita yangdiketahui oleh banyak orang yang dapat memberikan atau melahirkanpersangkaan atau keyakinan.

Menurut madzhab Syafiiyah, kesaksianistifadhah (testimonium de auditu) dapat dipergunakan dalam perkara nasab(keturunan), kelahiran, kematian, pemerdekaan budak, wala, pemberiankekuasaan (wewenang) kepada seseorang, wakaf, pencabutan kekuasaan(wewenang) dari seseorang, perkawinan dan segala akibatnya, penilaianintegritas atau desintegritas seseorang, wasiat dan hak kepemilikan.

ImamAhmad bin Hambal dan sebagian ulama Syafiiyah berpendapat bahwakesaksian istifadhah (testimonium de auditu) dapat dipergunakan dalamperkara perkawinan, nasab (keturunan), kematian, pemerdekaan budak, wala,wakaf dan hak kepemilikan murni.maka Majelis Hakim berpendapat dapat menerima keterangan saksisaksi para Pemohontersebut ;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.12 serta keterangan saksisaksi paraPemohon di persidangan telah terbukti pula bahwa pewaris (ORTU1 alias XXX XXX) telahmeninggal dunia

Mahkamah AgungRepublik Indonesia;Alasan Kasasi Ke Dua :Pengadilan Tinggi Makassar in casu Majelis Hakim Banding PengadilanTinggi Makassar dalam perkara ini adalah amat salah dan keliru membatalkanputusan Majelis Hakim Tingkat Pertama ini casu putusan Pengadilan NegeriSidenreng Rappang dengan dasar berpedoman pada keterangan saksiPembanding/Penggugat yang bernama La Caming bin Mansure, yakni dimanaMajelis Hakim Banding pada pertimbangan hukumnya mengatakan, bahwameskipun keterangan saksi testimonium de

auditu namun apabilaketerangannya bersesuaian dengan alat bukti lain, maka keterangan saksi yangdemikian bukan keterangan saksi testimonium de auditu dan keterangan saksitestimonium de auditu/kesaksian de auditu manakala keterangan saksi tersebutberdiri sendiri dan sifatnya hanya mendengar dari sumber yang tidak jelas/katanya, maka keterangan yang demikian tidak dapat dijadikan alat bukti danseterusnya....

Oleh karena Majelis Hakim Banding sendiri mengakui, bahwakesaksian de auditu/Terstimonium de auditu adalah tidak dapat dijadikansebagai alat bukti jika tidak didukung oleh alat bukti lainnya, tapi pada segilainnya Majelis Hakim Banding menerima kesaksian de auditu/testimnium deauditu sebagai alat bukti, meskipun tidak didukung oleh alat bukti lainnya.

Hal inidapat dilihat dan dibaca dari pertimbanganpertimbangan Majelis HakimBanding a quo yang hanya dengan secara sertamerta saja mengatakan, bahwakesaksian de auditu/testimonium de auditu adalah bersesuaian dengan alatbukti surat dari Pembanding semula Penggugat tanpa menunjuk tentang alatbukti surat yang mana dari pembanding semula Penggugat yang bersesuaiandengan keterangan saksi testimonium de auditu dimaksud itu ?

auditu) tidak dapat mendukung dalil Penggugatbahwa objek sengketa milik Penggugat;e Bahwa di samping hal tersebut objek sengketa dikuasai oleh pihakTergugat sejak tahun 1970 jadi sudah 40 tahun lebih, hal tersebutmembuktikan bahwa objek sengketa bukan milik Penggugat;e Bahwa pertimbangan Pengadilan Negeri sudah tepat dan benar dandiambil alin menjadi pertimbangan Mahkamah Agung;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, menurutpendapat Mahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk

13 909Led Juss lots lil pelo > Lg Lowi aisle yoisylS Jalesis Crcul ol >) 52 eolull 6 algal9 unig TLS 9 aaw 9 859 SUS9 gl Sly gl old Nis4u09 9 duds Qua Elo,Artinya : Kesaksian dengan tasamu (testimonium de auditu) adalah sah (dapatdibenarkan) sebagai alat bukti dalam perkara pernikahan, nasab(keturunan, kematian, hubungan intim suami istri dan kekuasan(wewenang) hakim.

Apabila kesaksian tersebut tidak diterima atau ditolak maka akanmenimbulkan kesulitan bagi (hakim untuk mengetahul kebenaranmateriil) dan bahkan mencederai penegakan supremasi hukum.Madzhab Malikiyah berpendapat bahwa kesaksian dengan tasamu(testimonium de auditu) dapat dipergunakan dalam 20 jenis perkara.Antara lain perkara pencabutan kekuasaan (wewenang) hakim, walidan kuasa (wakil), perkara kekafiran seseorang, idiot, perkawinannasab (keturunan), sesusuan, jual beli, hibah dan wasiat.dan DR.

Pengetahuan tersebut dapat diperolehdengan melihat sendiri atau mendengar dari orang lain/istifadhah(testimonium de auditu) dalam halhal yang biasanya sulit diketahultanpa kesaksian istifadhah (testimonium de auditu) tersebut. Kesaksianistifadhah talah berita yang diketahui oleh banyak orang yang dapatmemberikan atau melahirkan persangkaan atau keyakinan.

Menurutmadzhab Syafiiyah, kesaksian istifadhah (testimonium de auditu)dapat dipergunakan dalam perkara nasab (keturunan), kelahiran,kematian, pemerdekaan budak, wala, pemberian kekuasaan(wewenang) kepada seseorang, wakaf, pencabutan kekuasaan(wewenang) dari seseorang, perkawinan dan segala akibatnya,penilaian integritas atau desintegritas seseorang, wasiat dan hakkepemilikan.

Imam Ahmad bin Hambal dan sebagian ulama Syafilyahberpendapat bahwa kesaksian istifadhah (testimonium de auditu) dapatdipergunakan dalam perkara perkawinan, nasab (keturunan), kematian,pemerdekaan budak, wala, wakaf dan hak kepemilikan murni.Oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat dapat menerima keterangan saksisaksi para Pemohon tersebut;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.8 serta keterangan saksisaksipara Pemohon di persidangan telah terbukti pula bahwa pewaris TJETJEPWIGUNA telah meninggal dunia

Nomor 78/Pdt.G/2021/PTA.Pbrkategori saksi testimonium de auditu yaitu, keterangan saksi yang tidakberdasarkan kepada penglihatan dan pengetahuannya sendiri, melainkanberdasarkan keterangan dan pengaduan langsung dari Penggugat/Pembanding, sehingga dalam perkara a quo keterangan saksi kedua yang diajukan Penggugat/Pembanding tidak memenuhi syarat materil sebagaimanayang dikehendaki oleh ketentuan dalam Pasal 306309 R.Bg, sehinggamenolak gugatan Penggugat secara Verstek;Menimbang, bahwa atas putusan

Nomor 78/Pdt.G/2021/PTA.Pbrmenunjukkan bahwa Tergugat/Terbanding telah meninggalkan Penggugat/Pembanding sejak bulan Mei 2021;Menimbang, bahwa kendatipun keterangan saksi kedua termasukdalam katagori testimonium de auditu, akan tetapi apabila dihubungkandengan keterangan saksi pertama ada ditemukan persesuaian seperti saksipertama menjelaskan adanya perselisihan, Sudah pisah tempat tinggal, dansementara keterangan saksi kedua yang memperoleh informasi dariPenggugat/Pembanding seperti pengaduan Penggugat

Auditu, sebagaimana pertimbanganMajeliis Hakim Tingkat Pertama, yang menolak gugatan Penggugat secaraverstek yaitu saksi yang tidak pernah melihat, mendengar langsungpertengkaran dan perselisihan antara Penggugat/Pembanding denganTergugat/Terbanding, Ssesungguhnya tidak dilarang sebagaimana pendapatSubekti, Yahya Harahap, (Hukum Acara Perdata, halaman 664665 ), yangpenerapannya dalam tataran ekseptional yang dikonstruksi sebagai alat buktipersangkaan (vermoeden), dan penerapan saksi testiminium

de Auditu, jugaditemukan dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 308 K/Sip/1973tanggal 11 November 1959 yang menyatakan bahwa meskipun saksitestimonium de auditu tidak dapat digunakan sebagai alat bukti langsung, tetapiHalaman 8 dari 12 hlm.

Nomor 78/Pdt.G/2021/PTA.Pbrkesaksian itu dapat diterapkan sebagai alat bukti persangkaan (vermoden),dan persangkaan itu dapat dijadikan dasar untuk membuktikan sesuatu ;Menimbang, bahwa kaitan dengan kesaksian testimonium de audituditemukan dalam buku Il Pedoman Pelaksanaan Tugas dan AdministrasiPeradilan Agama halaman 94 menyatakan pada angka (7) testimonium deauditu, adalah keterangan yang diperoleh saksi dari orang lain, tidak didengaratau dialami sendiri. kKesaksian testimonium de auditu dapat

Yahya Harahap di dalambuku Hukum Acara Perdata halaman 663 dan mengambil alin pendapat pakartersebut menjadi pendapat Hakim Tunggal dalam pertimbangan hukum perkaraint yaitu. sebagai berikut tidak begitu penting memperdebatkan apakahtestimonium de auditu dapat diakui atau tidak sebagai alat bukti, oleh karena itubukan saatnya lagi secara otomatis menolak dan mengatakannya tidak sahsebagai alat bukti.

Jika ada, baru dipertimbangkansejauh mana kualitas dan nilai kekuatan pembuktian yang melekat padaketerangan saksi de auditu tersebut;Menimbang, bahwa kesaksian yang bersifat testimonium de auditudalam konsep hukum Islam disebut dengan kesaksian istifadhah, yaitukesaksian berdasarkan berita yang telah berkembang di tengahtengahmasyarakat.

Menurut Wahbah Zuhaili keterangan saksi yang bersifatistifadhah/testimonium de auditu, dapat dijadikan alat bukti dalam persoalanpernikahan (in cassu isbat nikah), dan pendapat tersebut diambil alih menjadipendapat majelis dalam pertimbangan hukum putusan ini, sebagaimanaterdapat di dalam alFigh alIslamiy Wa Adillatuh juz 8, halaman 171 kesaksianistifadhah (testimonium de auditu) dapat diterima dalam perkara nasab, telahterjadinya pernikahan, cerita tentang kematian seseorang, kepemilikan, wakaf,

auditu dapat dibenarkan secara eksepsional, sertahasil Rakernas Mahkamah Agung R.I. tahun 2007 dan Rakerda PTA Jambitahun 2014 bahwa dalam perkara wakaf dan nikah secara kasuistis,testimonium de auditu (syahadah istifadhah) dapat dipergunakan sebagai alatbukti;Menimbang, bahwa oleh karena pernikahan Pemohon dan Pemohon IIdilaksanakan di Desa Lagan Tengah, Kecamatan Mendahara, KabupatenTanjung Jabung pada tanggal 10 September 1975 atau sudah 43 tahun berlalu,Hakim Tunggal patut menduga bahwa saksisaksi

yang melihat langsungpernikahan Pemohon dan Pemohon II sudah sulit ditemukan karena mungkinsudah tua atau telah meninggal dunia, maka Hakim Tunggal berpendapat sulitbagi Pemohon dan Pemohon II untuk menghadirkan saksisaksi yang melihatlangsung pernikahan Pemohon dan Pemohon II;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebutdi atas, maka Hakim Tunggal berpendapat bahwa kesaksian saksi 1 Pemohon dan Pemohon II yang bersifat testimonium de auditu dalam perkara ini dapatditerima untuk

., telah terpenuhi;Menimbang, bahwa kedua saksi tidak mengetahui peristiwa hukumatas pernikahan Pemohon dengan Pemohon II dan hanya mengetahuipernikahan Pemohon dengan Pemohon II dari cerita Pemohon dan PemohonIl, kKarenanya majelis menilai keterangan para saksi tentang peristiwa hukumpernikahan Pemohon dengan Pemohon II digolongkan sebagai keterangantestimonium de auditu dan akan dipertimbangkan lebih lanjut;Menimbang, bahwa meskipun keterangan kedua saksi tentangkeabsahan pernikahan Pemohon dengan

Pemohon II hanya bersumber dariketerangan Pemohon dan Pemohon II, dan bukan atas penglihatan ataupunpendengaran sendiri (de auditu), akan tetapi kedua saksi tersebut senyatanyatelah bertetangga dengan Pemohon Pemohon II sejak puluhan tahun, danselama itu pula Kedua saksi tidak pernah mendengar ada pihak yangmempermasalahkan keabsahan pernikahan Pemohon dengan Pemohon Il,dan tidak juga ada orang yang keberatan dengan pernikahan mereka, olehkarenanya kesaksian tersebut akan dipertimbangkan lebih lanjut

Yahya Harahap di dalam buku HukumAcara Perdata halaman 663 sebagai berikut tidak begitu pentingmemperdebatkan apakah testimonium de auditu dapat diakui atau tidaksebagai alat bukti, oleh karena itu bukan saatnya lagi secara otomatis menolakHalaman 8, Perkara Nomor 80/Pdt.P/2019/PA.MSdan mengatakannya tidak sah sebagai alat bukti.

Yang tepat, diterima sajadulu, baru dipertimbangkan apakah ada dasar eksepsional untuk menerimanya.Jika ada, baru dipertimbangkan sejauh mana kualitas dan nilai kekuatanpembuktian yang melekat pada keterangan saksi de auditu tersebut;Menimbang, bahwa kesaksian yang bersifat testimonium de auditudalam konsep hukum Islam disebut dengan kesaksian istifadhah, yaitukesaksian berdasarkan berita yang telah berkembang ditengahtengahmasyarakat.

Menurut Wahbah Zuhaili keterangan saksi yang bersifatistifadhah/testimonium de auditu, dapat dijadikan alat bukti dalam persoalanpernikahan, dan sebagaimana terdapat di dalam AlFigh AlIslamiy Wa Adillatuhjuz 8, halaman 171 kesaksian istifadhah (testimonium de auditu) dapatditerilma dalam perkara nasab, telah tenyadinya pernikahan, cerita tentangkematian seseorang, kepemilikan, wakaf, perwalian, dan azal.

Menurut Wahbah Zuhaili keterangan saksi yang bersifatistifadhah/testimonium de auditu, dapat dijadikan alat bukti dalam persoalanpernikahan (in cassu itsbat nikah), dan pendapat tersebut diambil alih menjadipendapat majelis dalam pertimbangan hukum putusan ini, sebagaimanaterdapat di dalam alFigh alIslamiy Wa Adillatuh juz 8, halaman 171 kesaksianistifadhah (testimonium de auditu) dapat diterima dalam perkara nasab, telahterjadinya pernikahan, cerita tentang kematian seseorang, kepemilikan, wakaf

Yahya Harahap di dalambuku Hukum Acara Perdata halaman 663 dan mengambil alin pendapat pakartersebut menjadi pendapat majelis dalam pertimbangan hukum perkara iniyaitu. sebagai berikut tidak begitu penting memperdebatkan apakahtestimonium de auditu dapat diakui atau tidak sebagai alat bukti, oleh karenaitu bukan saatnya lagi secara otomatis menolak dan mengatakannya tidak sahsebagai alat bukti. Yang tepat, diterima saja dulu, baru dipertimbangkanapakah ada dasar eksepsional untuk menerimanya.

Jika ada, barudipertimbangkan sejauh mana kualitas dan nilai kekuatan pembuktian yangmelekat pada keterangan saksi de auditu tersebut;Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat perlu mengemukakanpendapat ahli (doktrin) dan menjadikannya sebagai pendapat majelis dalampertimbangan hukum saksi istifadhah, sebagaimana dikemukakan oleh AbdulManaf dalam Refleksi Beberapa Materi Cara Beracara di LingkunganPeradilan Agama, halaman 396 yaitu kalau memang syahadah alistifadhahini ternyata secara sangkil dan

mangkus (efisien dan efektif) berperan dalammewujudkan penegakan hukum yang berasaskan keadilan, kebenaran dankejujuran, rasanya tidak salah kalau jangkauan penerapannya dapatdielaborasi kepada bidang sengketa yang lainnya (dalam tulisan tersebutpenulis membahas sengketa perwakafan);Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat perlu memperhatikanYurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 239 K/Sip/1973 tanggal 25 November1975 bahwa penerapan de auditu dapat dibenarkan secara eksepsional, sertaHal. 10 dari

Sbh.hasil Rakernas Mahkamah Agung R.I. tahun 2007 dan Rakerda PTA Jambitahun 2014 bahwa dalam perkara wakaf dan nikah secara kasuistis,testimonium de auditu (syahadah istifadhah) dapat dipergunakan sebagai alatbukti;Menimbang berdasarkan yurisprudensi Mahkamah Agung putusan No.308k/Pdt/1959, testimonium de auditu tidak dapat dipergunakan sebagai alat buktilangsung, tetapi kesaksian itu dapat diterapkan sebagai alat bukti persangkaan(vermoedem) dan persangkaan itu dijadikan untuk membuktikan sesuatu

a quo, menjelaskan bahwa, keterangan saksi yang bersifatistifadhah/testimonium de auditu, dapat dijadikan alat bukti dalam persoalanpernikahan in cassu itsbat nikah, sebagaimana terdapat di dalam alFigh alIslamiy Wa Adillatuh juz 8:kesaksian istifadhah (testimonium de auditu) dapat diterima dalam perkaranasab, telah terjadinya pernikahan, cerita tentang kematian seseorang,kepemilikan, wakaf, perwalian, dan azal.

Yahya Harahap di dalam buku HukumAcara Perdata halaman 663 dan mengambil alih pendapat pakar tersebutHalaman 9 dari 15 Halaman Penetapan No.516/Pat.P/2021/PA.Sbhmenjadi pendapat majelis dalam pertimbangan hukum perkara ini yaitu sebagaiberikut:tidak begitu penting memperdebatkan apakah testimonium de auditu dapatdiakui atau tidak sebagai alat bukti, oleh karena itu bukan saatnya lagi secaraotomatis menolak dan mengatakannya tidak sah sebagai alat bukti.

Jika ada, baru dipertimbangkan sejauh mana kualitas dan nilaikekuatan pembuktian yang melekat pada keterangan saksi de auditu tersebut,Menimbang, bahwa Abdul Manaf dalam karyanya Refleksi BeberapaMateri Cara Beracara di Lingkungan Peradilan Agama, halaman 396, yang olehMajelis Hakim diambil sebagai pendapat Majelis dalam pertimbangan ini,mengutarakan bahwa kedudukan saksi istifadhah sebagai berikut:kalau memang syahadah alistifadhah ini ternyata secara sangkil dan mangkus(efisien dan efektif) berperan

dalam mewujudkan penegakan hukum yangberasaskan keadilan, kebenaran dan kejujuran, rasanya tidak salah kalauJangkauan penerapannya dapat dielaborasi kepada bidang sengketa yanglainnya (dalam tulisan tersebut penulis membahas sengketa perwakafan),Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga memperhatikan yurisprudensiMahkamah Agung Nomor 239 K/Sip/1973 tanggal 25 November 1975 bahwapenerapan de auditu dapat dibenarkan secara eksepsional, serta hasilRakernas Mahkamah Agung R.I. tahun 2007 dan Rakerda PTA Jambi

auditu dalam perkara ini dapat diterima untukdipertimbangkan lebih lanjut;Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon, alat buktidan para saksi telah ditemukan faktafakta hukum sebagai berikut:4.

Yahya Harahap di dalam buku HukumAcara Perdata halaman 663 dan mengambil alih pendapat pakar tersebut menjadipendapat majelis dalam pertimbangan hukum perkara ini yaitu sebagai berikuttidak begitu penting memperdebatkan apakah testimonium de auditu dapat diakuiatau tidak sebagai alat bukti, oleh karena itu bukan saatnya lagi secara otomatismenolak dan mengatakannya tidak sah sebagai alat bukti. Yang tepat, diterimasaja dulu, baru dipertimbangkan apakah ada dasar eksepsional untukmenerimanya.

Jika ada, baru dipertimbangkan sejauh mana kualitas dan nilaikekuatan pembuktian yang melekat pada keterangan saksi de auditu tersebut;Menimbang, bahwa kesaksian yang bersifat testimonium de auditu dalamkonsep hukum Islam disebut dengan kesaksian istifadhah, yaitu kesaksianberdasarkan berita yang telah berkembang ditengahtengah masyarakat.

MenurutWahbah Zuhaili keterangan saksi yang bersifat istifadhah/testimonium de auditu,dapat dijadikan alat bukti dalam persoalan pernikahan (in cassu itsbat nikah), danpendapat tersebut diambil alih menjadi pendapat majelis dalam pertimbanganhukum putusan ini, sebagaimana terdapat di dalam AlFigh AlIslamiy WaAdillatuh juz 8, halaman 171 kesaksian istifadhah (testimonium de auditu) dapatditerima dalam perkara nasab, telah terjadinya pernikahan, cerita tentangkematian seseorang, kepemilikan, wakaf,

Perkara Nomor 72/Pdt.P/2018/PA.MSpenegakan hukum yang berasaskan keadilan, kebenaran dan kejujuran, rasanyatidak salah kalau jangkauan penerapannya dapat dielaborasi kepada bidangsengketa yang lainnya (dalam tulisan tersebut penulis membahas sengketaperwakafan);Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat perlu memperhatikan hasilRakernas Mahkamah Agung Republik Indonesia tahun 2007 dan RakerdaPengadilan Tinggi Agama Jambi tahun 2014 bahwa dalam perkara wakaf dannikah secara kasuistis, testimonium de

auditu (Ssyahadah istifadhah) dapatdipergunakan sebagai alat bukti;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa kesaksian saksi 2 Pemohon danPemohon II yang bersifat testimonium de auditu dalam perkara ini dapat diterimauntuk dipertimbangkan lebih lanjut;Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon danPemohon II meskipun dengan kesaksian yang berbeda dimana saksi 1 melihatlangsung pernikahan Pemohon dan Pemohon orangorang

tersebut di atas sudah dewasa, bukanorang yang dilarang untuk menjadi saksi, telah memberikan keterangan secaraterpisah seorang demi seorang, dengan mengangkat sumpah sebagaimanaterurai pada bagian pembuktian sehingga telah memenuhi syarat formilsebagaimana diatur dalam pasal 171 R.Bg ;Menimbang, bahwa materi keterangan saksiterkait adanyapernikahan Para Pemohon' senyatanya bukan berdasarkan apa yang dilihatdan diketahuinya sendiri, hal mana keterangan saksi demikian dikategorikansebagai testimonium de

auditu sehingga majelis mempertimbangkannya lebihlanjut sebagai berikut;Menimbang bahwa, meskipun saksi de auditu tidak memenuhi syaratmateril namun demikian majelis sependapat dengan M.

Yahya Harahap dalambukunya Hukum Acara perdata (2009) yang berpendapat bahwa dalam haltertentu perlu diatur keadaan yang bersifat pengecualian yang membenarkanatau mengakui saksi de auditu sebagai alat bukti ;Menimbang, perihal saksi de auditu dalam perkara perkawinan,majelis berpendapat bahwa kesaksian tersebut digolongkan kedalam saksiperlimpahan atau dalam istilah figih dikenal dengan syahadah al istifadhah atausyahadah bittasami hal mana kesaksian semacam ini dapat diterima jikamemenuhi salah

satu dari dua syarat yaitu, kesaksian itu merupakan kabaryang telah tersebar secara umum dan tidak ada bantahan akan kebenaranberita tersebut atau kesaksian itu merupakan informasi yang disampaikankepada saksi de auditu dari orang yang bersangkutan yang melaksanakanperkawinan atau hadir dalam kejadian tersebut, sehingga keterangan saksidapat diterima, hal ini sejalan dengan pendapat Wahbah Zuhaily dalam A/tigihalIslamy wa Adillatuh Juz 8 halaman 170 yang berbunyi :9 tgoluJL slew!

as qoi L LlJ> JI J9> 29 swwgoJla scamsitly cllail pol teArtinya : Adapun saksi De auditu. dapat dibenarkan dalam halpernikahan,ketetapan keturunan, kematian dan terjadinya hubungan suamiistri.Menimbang bahwa keterangan dua saksi tersebut juga dapatdijadikan sebagai dasar untuk membangun sebuah persangkaan (Vermoeden)majelis hakim tentang terjadinya perkawinan Para Pemohon sebagaimanaYurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 308 K/Pdt/1959 tanggal 11Nopember 1959 dan telah sesuai dengan pasal 310 R.Bg

Bahwa Majelis Judex Factie Pengadilan Tingkat Pertama dalampertimbangan hukum mengenai keterangan saksi Pembanding/Penggugat atas nama Philipus Marang hanya berkualitas sebagaitestimonium de auditu saja padahal dalam fakta hukumnyakehadiran saksi saksi baik yang telah diajukan oleh Pembanding/Put No 49/Pdt/2015/PT.KPG. hal20Penggugat maupun saksi saksi yang telah diajukan oleh ParaTerbanding/Para Tergugat, semuanya dalam memberikan keteranganhanya bersumber dari cerita atau yang disampaikan oleh

Bahwa keterangan saksi dari Pembanding semula Penggugat semuadianggap sebagai saksi testimonium de auditu, menurutPembanding semula Penggugat saksi testimonium de auditu diterimasebagai alat bukti yang berdiri sendiri mencapai batas minimalpembuktian tanpa memerlukan bantuan alat bukti lain jika saksi deauditu itu. terdiri dari beberapa orang, hal sesuai denganYurisprudensi MARI Nomor :239 K/Sip/1973 tanggal 25 Nopember1975 keterangan saksi pada umumnya adalah menurut pesan,namun harus dipertimbangkan

Bahwa testimonium de auditu tidak digunakan sebagai alat buktilangsung tetapi kesaksian de auditu dikontruksikan sebagai alat buktipersangkaan(vermoeden) , dengan pertimbangan yang obyektif danrasional dan persangkaan itu) dapat dijadikan dasar untukmembuktikan sesuatu (Yurisprudensi MARI Nomor : 308 /Sip/1959tanggal 11 Nopember 1959 ; .

Bahwa memberikan testimonium de auditu sebagai alat bukti untukmelengkapi batas minimal unus nullus testis yang diberikan seorangsaksi ( putusan MARI Nomor : 818 K/Sip/1983 tanggal 13 Agustus 1984menyebutkan testimonium de auditu sebagai keterangan yangdapat dipergunakan untuk menguatkan keterangan saksi biasa ; Put No 49/Pdt/2015/PT.KPG. hal216.

auditu yaituketerangan saksi yang hanya berdasarkan mendengarkan keterangan dariorang lain menurut Pengadilan Tinggi Kupang bahwa penilaian tentangketerangan saksi yang bersifat testonium de auditu sebagaimana yangdipertimbangkan dalam Pengadilan Tingkat Pertama adalah sudah benarbegitu juga mengenai keberatan keberatan lainnya yang sudahdipertimbangkan dalam Pengadilan Tingkat Pertama karena bersifatPut No 49/Pdt/2015/PT.KPG. hal22mengulang ulang yang telah dipertimbangkan maka menurutPengadilan

auditu, oleh karenanyaMajelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:Menimbang, bahwa meskipun saksi de auditu tidak memenuhi syaratmateriil sebagai alat bukti saksi, dalam hal ini Pengadilan sependapat denganM.

Yahya Harahap dalam bukunya Hukum Acara Perdata tentang GugatanHal 12 dari 23 hal : Putusan Nomor 387/Pdt.G/2021/PA.TImPersidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan (2008: 662)yang mengatakan bahwa terkadang saksi de auditu pada suatu ketika sangatpenting untuk mendapat kebenaran dalam beberapa kasus.

Oleh karena itu,dalam hal tertentu perlu diatur keadaan yang bersifat eksepsional yangmembenarkan atau mengakui saksi de auditu sebagai alat bukti;Menimbang, bahwa testimonium de auditu sebagai alat bukti tanpa buktilain jika saksi itu terdiri dari beberapa orang.

Hal inisejalan dengan pendapat Wahbah al Zuhaily dalam Al Figih Al Islamiy WaAdillatuh, Juz 8, hal 170 yang artinya: Adapun saksi de auditu dapatdibenarkan dalam hal pernikahan, ketetapan keturunan, kematian danteyadinya hubungan suami istri;Menimbang, bahwa perihal syarat pertama syahadah al istifadhah di atassejalan dengan pendapat Sayyid Abu Bakar Muhammad Syatha adDimyathidalam Kitabnya l'anatut Thalibin, Juz IV, hal. 301:ods Ro?

Adapun persangkaan hakim adalah persangkaanyang didasarkan pada kenyataan atau fakta yang bersumber dari fakta yangterbukti dalam persidangan;Menimbang, bahwa meskipun keterangan saksisaksi Penggugat tersebutperihal atau prosesi akad nikah (peristiwa pernikahan antara Penggugatdengan Tergugat) berkualitas sebagai de auditu, akan tetapi keterangan yangdisampaikan merupakan hasil pengetahuan yang bersumber langsung dariPenggugat dan Tergugat dan juga dari masyarakat di lingkungan tempattinggal para

Sedangkan Saksi Il didasarkan ataskehadirannya pada acara syukuran pernikahan Penggugat dan Tergugat diTUD AN, nnnnnn nee nne nnn nee nen nnn nen enc nce nce cen nce en ncn nnn nce nce nce nce nnn nna nes one Menimbang, bahwa majelis berpendapat kesaksian yang demikian tidakmemenuhi syarat materiil, karena keterangannya tidak didasarkan alasandan sumber pengetahuan yang jelas pada pengalaman, pendengaran danpenglihatan sendiri tentang perkawinan itu (testimonium de auditu), yangberarti tidak memenuhi

Pasal 1907ayat (1) KUHP yang berbunyi : Kesaksian harus disertai keterangan tentangbagaimana saksi mengetahui kesaksiannya itu; Menimbang, bahwa saksi de auditu terhadap perkara a quo Sulit diterimaakal sehat karena tidak bisa menggambarkan peristiwa kejadian yangsebenarnya (truthfulness). Saksi tidak bisa menerangkan peristiwaperkawinan yang didalilkan. Siapa walinya? Adakah pelimpahan penguasaanperwaliannya? Siapakah saksinya? Terpenuhikah syaratsyaratkesaksiannya? Bagaimana ijab qabulnya?

Sudikno berpendapat :"Kesaksian de auditu tidak diperkenankan, karena keterangan itu tidakberhubungan dengan peristiwa yang dialami sendiri.

Dengan demikian sakside auditu bukan merupakan alat bukti dan tidak perlu dipertimbangkan.Pendapat senada disampaikan XXX: Saksi de auditu sebagai keteranganyang didasarkan pada pandangan dari orang lain tentang sesuatu, tidak adaharganya sama sekalli, Menimbang, bahwa majelis juga memandang perlu mengemukakanbeberapa yurisprudensi yang menolak saksi de auditu, antara lain : PutusanMA No. 881 K/Pdt/1983 tanggal 18 Agustus 1984, Putusan MA No. 4057Putusan Nomor 0821/Pdt.G/2013/PA.Tbn.

auditu sebagai alat bukti.Halaman 9 dari 16 Penetapan Nomor 177/Padt.P/2020/PA.

soAu09 9 duds aug Elo) 9 wi 9 TIN 9 adw 9 059 SgArtinya :Kesaksian dengan tasamu (testimonium de auditu) adalah sah (dapatdibenarkan) sebagai alat bukti dalam perkara pernikahan, nasab(keturunan, kematian, hubungan intim suami istri dan kekuasan (wewenang)hakim.

Pengetahuan tersebut dapat diperoleh denganmelihat sendiri atau mendengar dari orang lain/stifadhah (testimonium deauditu) dalam halhal yang biasanya sulit diketahul tanpa kesaksianistifadhah (testimonium de auditu) tersebut. Kesaksian istifadhah talah beritayang diketahui oleh banyak orang yang dapat memberikan atau melahirkanpersangkaan atau keyakinan.

Menurut madzhab Syafilyah, kesaksianistifadhah (testimonium de auditu) dapat dipergunakan dalam perkara nasab(keturunan), kelahiran, kematian, pemerdekaan budak, wala, pemberiankekuasaan (wewenang) kepada seseorang, wakaf, pencabutan kekuasaan(wewenang) dari seseorang, perkawinan dan segala akibatnya, penilaianintegritas atau desintegritas seseorang, wasiat dan hak kepemilikan.

ImamAhmad bin Hambal dan sebagian ulama Syafiivah berpendapat bahwakesaksian istifadhah (testimonium de auditu) dapat dipergunakan dalamperkara perkawinan, nasab (keturunan), kematian, pemerdekaan budak,wala, wakaf dan hak kepemilikan murni.4. DR. Abdul Karim Zaidan dalam kitab Nidzam alQadla fi alSyariat alIslamiyat halaman 174175 :Cau 08 &olaiwYL soleil avo le plell al earl x55aolaiwVL als solid! joni Lad Igalis! gil YI soll o592i pgadls cyog abla!

;Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Penggugat telah memberikanketerangan dibawah sumpahnya di muka persidangan, dan selengkapnyaketerangan saksisaksi tersebut telah dimuat dalam duduk perkara putusan ini,yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;Menimbang, bahwa meskipun keterangan saksisaksi Penggugat hanyaberasal dari cerita Penggugat dan bersifat testimoniun de auditu, namunketerangan saksisaksi yang bersifat testimonium de auditu di atas salingbersesuaian sehingga dapat

dipertimbangkan sebagai sebuah persangkaanbahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun danharmonis lagi;Menimbang, meskipun putusan Mahkamah Agung Nomor 308K/Sip/1959tanggal 11 November 1959 menyatakan bahwa testimonium de auditu tidakdapat digunakan sebagai alat bukti langsung, namun penggunaannya tidakdilarang sebagai persangkaan (vermoeden);Menimbang meskipun kesaksian tersebut testimoniun de auditu, namunketerangan tersebut diterima saksisaksi dari tangan pertama (first

handhearsay) yaitu orang yang mengalami langsung, maka dalam Common Lawsecara eksepsional dan berdasarkan Yurisprudensi MARI No. 239 K/Sip/1973tanggal 25 November 1975 keterangan saksisaksi de auditu tersebut dapatdibenarkan sebagai alat bukti untuk dipertimbangkan lebih lanjut, oleh karenaitu secara eksepsional kesaksian tersebut dapat diterima.

patut dinyatakan dikesampingkan;Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Pemohon sudah dewasa dansudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formiil sebagaimana diaturdalam Pasal 1911 dan Pasal 1912 KUHAPerdata;Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Pemohon tidak memenuhisyarat materil sebagai saksi karena tidak mengalami sendiri, melihat denganmata kepala sendiri, atau mendengar sendiri peristiwa pernikahan Pemohondan SUAMI PEMOHON, oleh karenanya saksisaksi tersebut dikategorikansebagai saksi testimonium de

auditu yaitu kKesaksian karena mendengar dariorang lain;Menimbang, bahwa tanpa bermaksud menyimpangi ketentuan saksitestimonium de auditu tersebut, majelis hakim sependapat dengan M.

YahyaHarahap dalam Buku Hukum Acara Perdata (2009) halaman 661666 bahwadalam hal tertentu perlu diatur kKeadaan yang bersifat eksepsional yangmembenarkan atau mengakui testimonium de auditu sebagai alat bukti;Menimbang, bahwa faktor yang dapat dijadikan dasar untukmembenarkan testimonium de auditu sebagai alat bukti adalah: 1) saksilangsung yang terlibat pada peristiwa atau perbuatan hukum tersebut tidakada lagi karena semua sudah meninggal sedangkan perisitiwa atauHal 7 dari 13 Putusan No 0421/Pdt.G

/2019/PA.Pkjperbuatan hukum itu tidak dituliskan dalam bentuk surat; 2) keterangan yangdiberikan saksi de auditu tersebut merupakan pesan dari pelaku atau orangyang terlihat dalam peristiwa atau perbuatan hukum tersebut;Menimbang, bahwa terkait kesaksian testimonium de auditu yangbersifat eksepsional dihubungkan dengan keterangan para saksi Pemohonmengenai kapan Pemohon dan SUAMI PEMOHON menikah, saksi 1 dansaksi 2 mendapatkan informasi dari Pemohon dan keluarga Pemohonsehingga dapat disimpulkan

Auditu.

Maka berdasarkanyurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 308/K/Sip/1959 tanggal 11 November1959 bahwa kesaksian festimonium de auditu tidak dapat di gunakan sebagaialat bukti langsung, tetapi dapat di jadikan sebagai alat bukti persangkaan.Menimbang bahwa yahya harahap (hukum acara perdata:663)menyatakan bahwa bukan saatnya lagi secara otomatis menolak kesaksiantestimonium de autidu, yang tepat adalah menerima dulu danmempertimbangkan apakah ada dasar eksepsional untuk menerimanya.

Jikaada maka baru dipertimbangkan sejauh mana kualitas dan nilai kekuatanpembuktian yang melekat padanya, dalam perkara ini keterangan kedua saksitidak bertentangan dengan satu sama lain, dan mendukung dalil gugatanPenggugat, sehingga keterangan saksi de auditu.

Maka berdasarkan Pasal 308 R.Bg ayat 1 keterangansaksi satu telah memenuhi syarat materil alat bukti saksi.Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi de auditu tersebutyang dijadikan sebagai persangkaan hakim, bila dihubungkan denganketerangan Penggugat di persidangan, Majelis Hakim telah menemukan faktabahwa benar antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pertengkaran yangterus menerus dan sudah berpisah rumah, oleh karena itu Majelis Hakimberpendapat berdasarkan putusan Mahkamah Agung RI Nomor1354

dalam perkara ini.Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi de auditu tersebutyang dijadikan sebagai persangkaan hakim dan dari keterangan saksi kedua,bila dihubungkan dengan keterangan Penggugat di persidangan, maka majelishakim mengkonstatir peristiwa tersebut dan menemukan faktafakta/peristiwahukum sebagai berikut : Bahwa Penggugat dan Tergugat keduanya adalah suami istri dan telahdi karuniai (4) empat orang anak; Bahwa dahulunya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugatpada awalnya rukun

terhadap pernikahan mereka sedangkan mengenai tanggalpelaksanaan akad nikah secara pasti termasuk wali, saksisaksi dan maskawindalam pernikahan Para Pemohon saksi kedua tidak mengetahui melainkanhanya sebatas pengetahuan bahwa pernikahan mereka dilaksanakan puluhantahun yang lalu di Dusun Barak Bokong, Desa Beleke, Kecamatan Gerung,Kabupaten Lombok Barat;Menimbang, bahwa keterangan saksi kedua tersebut mengenai peristiwaakad nikah Pemohon dengan Pemohon II merupakan keterangan yangbersifat testimonium de

auditu karena saksi kedua tersebut tidak melihatsendiri, mendengar sendiri dan/atau menyaksikan langsung peristiwa hukumtersebut;Menimbang, bahwa keterangan saksi kedua tersebut, dalam konsephukum Islam disebut dengan kesaksian istifadhah/tasamu sebagaimanadimaksud DR.

Pengetahuan tersebut dapat diperolehdengan melihat sendiri atau mendengar dari orang lain/istifadhah(testimonium de auditu) dalam halhal yang biasanya sulit diketahuitanpa kesaksian istifadhah (testimonium de auditu) tersebut.Kesaksian istifadhah ialah berita yang diketahui oleh banyak orangyang dapat memberikan atau melahirkan persangkaan ataukeyakinan.

Menurut madzhab Syafiiyah, kesaksian istifadhah(testimonium de auditu) dapat digunakan dalam perkara nasab(keturunan), kelahiran, kematian, pemerdekaan budak, wala,pemberian kekuasaan (wewenang) kepada seseorang, wakaf,pencabutan kekuasaan (wewenang) dari seseorang, perkawinan dansegala akibatnya, penilaian integritas seseorang, wasiat dan hakkepemilikan.

Imam Ahmad bin Hambal dan sebagian ulama Syafiiyahberpendapat bahwa kesaksian istifadhah (testimonium de auditu)dapat dipergunakan dalam perkara perkawinan, nasab (keturunan),kematian, pemerdekaan budak, wala, wakaf dan hak kepemilikanmurni.Menimbang, bahwa berdasarkan buktibukti Surat dan saksi tersebut,Majelis Hakim menilai dalildalil Pemohon telah terbukti dan telah diperolehfaktafakta yang pada pokoknya sebagai berikut:1.

hutang, dan bahwa Tergugat telah tidakmembayar hutang dan bunganya sehingga pada tanggal 27 Desember 2017Hal 6 dari 16 halaman putusan nomor 1027/Pdt.G/2020/PN.Dpsjumlah seluruh hutang dan bunga Tergugat sudah menjadi sebesar Rp.413.618.337, (empat ratus tiga belas juta enam ratus delapan belas ribu tiga ratustiga puluh tujuh rupiah) ;Menimbang bahwa mengenai dalildalil Penggugat tersebut dipersidangantelah didengar keterangan Saksi WAYAN SUKAYASA dan Saksi SIT AMELIAyang keduanya adalah saksi de

auditu atau Saksi yang hanya mendengar dariketerangan orang lain yang menurut Pasal 308 RBg dan Pasal 1907 KUHPerdatatidak dapat dikategorikan sebagai keterangan yang dibenarkanMenimbang, bahwa mengenai Saksi de auditu ini, Putusan MahkamahAgung RI Nomor 308 K/Sip/1959 tanggal 11 November 1959 Jo.

PutusanMahkamah Agung RI Nomor 239 K/Sip/1973 telah melonggarkan pengertian tidakmempunyai nilai pembuktiannya keterangan Saksi de auditu dipersidangandengan menyatakan bahwa keterangan Saksi de auditu dapat dijadikan buktipersangkaan;Menimbang, bahwa apabila testimoni de auditu kedua orang saksi tersebutdiatas dinyatakan sebagai bukti persangkaan dan bahwa persangkaan itu adalahpersangkaan diluar undangundang, maka sebagaimana Pasal 310 RBg dan Pasal1922 KUHPerdata hakimlah yang akan menentukan

Tergugat terhadap dailildalil gugatanPenggugat tersebut di atas pada pokoknya tidak membenarkan / membantah daiildalilgugatan alasan perceraianPenggugat:Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat pertama dalam merumuskan pokokmasalah berbeda pendapat dengan Majelis Hakim Tingkat banding, karena Majelis HakimTingkat Pertama hanya menjadikan sebabsebab terjadinya perselisihan dan pertengkaransebagai pokok masalah dalam perkara a quo, dan menilai kKeterangan saksi saksiPenggugat merupakan testimonium de

auditu sehingga berpendapat bahwa dailildalilgugatan Penggugat tidak terbukti dan patut untuk ditolak, sedangkan Majelis hakim TingkatBanding berpendapat bahwa semestinya yang menjadi pokok masalah adalah apakah benarsejak akhir tahun tahun 2013 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran ?

pertengkaran adalah karena Tergugat jarangmemberikan nafkah hidup kepada Penggugat, sering cemburu dengan menuduh Penggugatselingkuh dengan lakilaki lain dan kKedua saksi menerangkan pula bahwa sudah berapa kalitelah berusaha untuk merukunkankembali akan tetapi tidak berhasil;Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama menilai bahwa keterangan keduaorang saksi Penggugat sebagai ibu kandung dan ayah kandung Penggugat tentangpenyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran adalah testimonium de

auditu,sedangkan Majelis Hakim Tingkat Banding berbeda penilaianya itu tidak semuanyaketerangan kedua saksi Penggugat testimonium de auditu karena terdapat keterangankedua orang saksi tersebut tentang penyebab perselisihnan dan pertengkaran yang sangatmempengaruhi ketentraman dan kedamaian yang mengguncang kehidupan rumahtangganya yaitu tuduhan perselingkuhan Penggugat dengan lakilaki lain yang diucapkanTergugat langsung kepada kedua saksi Penggugat sebagai orang tua Penggugat, olehkarena tuduhan

tersebut disampaikan langsung kepada kedua orang saksi oleh yangmenuduh yaitu Tergugat, maka keterangan kedua orang saksi Penggugat tentang tuduhanperselingkuhan Penggugat dari Tergugat tidak bernilai testimonium de auditu akan tetapibernilai sebagai bukti kesaksian yang sempurna;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti Keterangan saksisaksi Penggugat tersebutdi atas, maka Majelis hakim Tingkat Banding menemukan faktafakta sebagai berikut: Bahwa Penggugat danTergugat adalah suami isteri yang sah; Bahwa