., tersebut sebagaimana diuraikanpada halaman 2 bersambung ke halaman 3 yang dikutip sebagai berikut: Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor15/Pdt.G/2010/PN Rap., telah diucapkan dalam persidangan yang terbukauntuk umum pada hari Rabu tanggal 17 Juli 2013, oleh Hakim Ketua Majelisdengan dihadiri kuasa hukum Penggugat dan tanpa dihadiri oleh KuasaHukum Tergugat; Menimbang, bahwa menurut ketentuan dalam Pasal 199 ayat (1) RBg,tenggang waktu untuk mengajukan upaya hukum banding

Nomor15/Pdt.G/2010/PN Rap., dalam membuat Putusan tanggal 17 Juli 2013 telahsalah dalam membuat Putusan, khususnya pada bagian akhir putusan, yangberbunyi:... dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan tanpa dihadiri olehKuasa Hukum Tergugat;Bahwa dalam pembacaan Putusan Pengadilan Negeri Rantau PrapatNomor 15/PDT.G/2010/PN Rap., yang diucapkan dalam persidangan yangterbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 17 Juli 2013 oleh Hakim KetuaMajelis tersebut, Penggugat/Pembanding/Pemohon Kasasi maupun

KuasaHukumnya tidak pernah menghadirinya;Bahwa Penggugat/Pembanding/Pemohon Kasasi maupun KuasaHukumnya mengetahui Putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor15/PDT.G/2010/PN RAP.,, tanggal 17 Juli 2013 tersebut melalui RelaasPemberitahuan Isi Putusan ( Vide.

Sekretaris Pengadilan Negeri Rantau Prapat masih dalam tenggangwaktu yang ditentukan undangundang;Bahwa pertimbangan hukum tersebut di atas menunjukkan adanyakeberpihakan dari Majelis Hakim Judex Facti/Majelis Hakim Tingkat Bandingterhadap Tergugat/Terbanding/Termohon Kasasi, oleh karena Majeli s Hakimpada tingkat banding/ Judex Facti sama sekali tidak memperhatikan berkasyang disampaikan Kuasa Hukum Penggugat/Pembanding/Pemohon Kasasidalam melakukan Pendaftaran Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor15

/PDT.G/2010/PN Rap., yang diajukan pada hari Selasa tanggal 4 Februari2014, sehingga Majelis Hakim pada Tingkat Banding/ Judex Facti nyatanyatatelah keliru dan salah dalam menerapkan hukum;Bahwa oleh karena Majelis Hakim pada Tingkat Banding/ Judex Factitidak cermat dan teliti dalam memeriksa dan memperhatikan berkas yangdisampaikan Kuasa Hukum Penggugat/Pembanding/Pemohon Kasasi dalammelakukan Pendaftaran Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor15/PDT.G/2010/PN Rap., yang diajukan pada hari Selasa

Menyatakan menurut hukum bahwa objek tanah yang akandieksekusi dalam memenuhi Putusan Pengadilan Negeri Bitung tanggal27 Januari 2014, Nomor 109/PDT.G/2013/PN.Btg juncto PutusanPengadilan Tinggi Manado tanggal 29 April 2014 Nomor15/PDT/2012/PT.MDO juncto Putusan Kasasi Mahkamah Agung RItanggal 5 Mei 2015 Nomor 22 K/PDT/2015 dalam perkara antaraHalaman 2 dari 11 hal. Put.

Nomor 1198 K/Padt/20191.Putusan Pengadilan Tinggi Manado tanggal 29 April 2014 Nomor15/PDT/ 2012/ PT.MDO juncto Putusan Kasasi Mahkamah Agung RItanggal 5 Mei 2015 Nomor 22 K/PDT/2015 dalam perkara antaraAlfonsius Herman Kiaking, sebagai Penggugat/Terbanding/TermohonKasasi lawan Ilham Macpal dan kawankawan sebagaiTergugat/Pembanding/ Pemohon Kasasi, dengan luas 185 m?

Menyatakan pelaksanaan eksekusi oleh Pengadilan NegeriBitung dalam memenuhi Putusan Pengadilan Negeri Bitung tanggal 27Januari 2014, Nomor 109/PDT.G/2013/PN.Btg juncto PutusanPengadilan Tinggi Manado tanggal 29 April 2014 Nomor15/PDT/2012/PT.MDO juncto Putusan Kasasi Mahkamah Agung RItanggal 5 Mei 2015 Nomor 22 K/PDT/2015 dalam perkara antaraAlfonsius Herman Kiaking, sebagai Penggugat/Terbanding/TermohonKasasi lawan Ilham Macpal dan kawankawan sebagaiTergugat/Pembanding/Pemohon Kasasi, ditangguhkanpelaksanaannya

Menyatakan menurut hukum bahwa Pelawan adalah Pelawanyang baik dan benar;3. menyatakan menurut hukum bahwa objek tanah yang akandieksekusi dalam memenuhi Putusan Pengadilan Negeri Bitungtanggal 27 Januari 2014, Nomor 109/PDT.G/2013/PN.Btg junctoPutusan Pengadilan Tinggi Manado tanggal 29 April 2014 Nomor15/PDT/ 2014/PT.MDO juncto Putusan Kasasi Mahkamah Agung RItanggal 5 Mei 2015 Nomor 22 K/PDT/2015 dalam perkara antaraHalaman 7 dari 11 hal. Put.

Menyatakan menurut hukum bahwa jual beli antara Terlawan dan Turut Terlawan atas tanah yang akan dieksekusi dalammemenuhi Putusan Putusan Pengadilan Negeri Bitung tanggal 27Januari 2014, Nomor 109/PDT.G/2013/PN.Btg juncto PutusanPengadilan Tinggi Manado tanggal 29 April 2014 Nomor15/PDT/2014/PT.MDO juncto Putusan Kasasi Mahkamah Agung RItanggal 5 Mei 2015 Nomor 22 K/PDT/2015 dalam perkara antaraAlfonsius Herman Kiaking, sebagai Penggugat/Terbanding/TermohonKasasi lawan Ilham Macpal dan kawankawan

Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor15/PDT.G/2020/PN.Jkt.Brt tanggal 9 Juli 2020;3. Menyatakan Sah Penetapan Wali No.937/Pdt.P/2018/PN.Jkt. Brt;4.

memori banding dariTerbanding semula Penggugat dianggap termasuk dan tidak terpisahkandengan putusan ini;Bahwa Terbanding semula Penggugat mengajukan kontra memoribanding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Barat tanggal24 September 2020 Kontra memori banding tersebut telah diberitahukan dandisampaikan kepada Pembanding semula Tergugat pada tanggal 29 September2020;Bahwa dalam kontra memori bandingnya Terbanding semulaPenggugat mengemukakan alasan pada pokoknya bahwa putusan Nomor15

dihukum untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat Peradilan;Memperhatikan UndangUndang Nomor 20 Tahun 1947 TentangPengadilan Ulangan di Jawa dan Madura, UndangUndang Nomor 2 Tahun1986 Tentang Peradilan Umum yang telah beberapa kali diubah dan perubahanterakhir dengan UndangUndang Nomor 49 Tahun 2009, HIR, dan peraturanperundangundangan lain yang bersangkutan;MENGADILI: Menerima permohonan. banding dari Pembanding semulaTergugat tersebut; Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor15

., Advokat, berkantor di GangSuka Damai Nomor 31, RT.IV, Kelurahan Durian Depun, KecamatanMerigi, Kabupaten Kepahiang, Provinsi Bengkulu, berdasarkan SuratKuasa Khusus tanggal 25 Agustus, sebagai Termohon Kasasi dahuluTermohon Keberatan;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan;Menimbang, bahwa dari suratsurat tersebut ternyata bahwa sekarangPemohon Kasasi dahulu sebagai Pemohon Keberatan telah mengajukankeberatan terhadap putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Nomor15.PSK

Didalam putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Nomor15.PSK/BPSK/VI/2015 di kantor Badan Penyelesaian SengketaKonsumen kota Lubuklinggau, Majelis Hakim dengan sangat jelasmenyampaikan dalam putusan tersebut bahwa Tergugat diwakili olehKepala Cabangnya di Lubuklinggau yakni Sdr.

melakukan perbuatan melawanhukum sehingga dengan demikian maka amar putusan pada butir 2 dan 3yang menghukum Pemohon/Tergugat untuk membayar ganti rugi sebesarRp15.000.000,00 dan membayar kompensasi sebesar Rp10.000.000,00harus ditolak dan di batalkan karena sama sekali tidak berdasar hukum;Bahwa, berdasarkan alasanalasan tersebut di atas, Pemohon Keberatanmohon kepada Pengadilan Negeri Lubuklinggau agar memberi putusan sebagaiberikut: Membatalkan Putusan Majelis Penyelesaian Sengketa Konsumen Nomor15

Bahwa Pemohon Kasasi/Pemohon Keberatan tidak mengerti dantidak memahami bahwa harus mencantumkan alamat dan tempattinggal dalam permohonan karena Pemohon merasa dalam perkara diBadan Penyelesaian Sengketa Konsumen Lubuklinggau dan dalamPutusan Putusan Majelis Penyelesaian Sengketa Konsumen Nomor15.PSK/BPSK/VI/2015.Kota Lubuklinggau, tanggal 16 Februari 2015,alamat dan tempat tinggal para pihak sudah jelasjelas diketahui olehPengadilan Negeri Lubuklinggau, terbukti bahwa para pihak dapathadir dan

PEMOHON;Telah membaca Permohonan Pemohon pada tanggal 21 Pebruari 2017yang terdaftar dalam register Permohonan Pengadilan Negeri Jepara Nomor15/Pdt.P/2017/PN Jpa, tertanggal 21 Pebruari 2017;Menimbang, bahwa dalam sidang pertama, pemohon mengajukan secaralisan pencabutan atas perkara permohonan Nomor 15/Pdt.P/2017/PN Jpa, alasanbukti yang belum lengkap;Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon dicabut maka sudahsepatutnya dilakukan pencoretan terhadap perkara Nomor 15/Pdt.P/2017/PN Jpa,tertanggal

Mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut Permohonan Nomor15/Pdt.P/2017/PN Jpa, tertanggal 21 Pebruari 2017;Hal 1 dari 2 halaman Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2017/PN Jpa2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Jepara untuk mencoretperkara Permohonan Nomor 15/Pdt.P/2017/PN Jpa, tertanggal 21 Pebruari2017 dari buku register perkara perdata permohonan.3. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 166.000.

melawanTergugat, tempat tanggal lahir xxxx, 13 Maret 19xx, agama Islam, pekrjaanPengepul ikan, pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediamanRT.xx/RW.xx, Kelurahan xxxx, Kecamatan xxxx, KabupatenFlores timur, selanjutnya disebut sebagai "tergugat";Pengadilan Agama tersebut ;Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;Setelah mendengar keterangan penggugat;DUDUK PERKARANYABahwa penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 10 April 2018, yangterdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Larantuka dengan Nomor15

tergugattidak hadir di persidangan sehingga tergugat belum memberikan jawabannya,maka atas pencabutan ini tidak perlu persetujuan tergugat;Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut, maka permohonanpenggugat untuk mencabut perkaranya tersebut dapat dibenarkan dan telahsesuai dengan maksud ketentuan Pasal 271 RV;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, makapencabutan permohonan penggugat dipandang telah beralasan dan berdasarkanhukum, sehingga Majelis Hakim menyatakan bahwa gugatan penggugat Nomor15

Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor15/Pdt.G/2018/PA.Lrt dari penggugat;2.

permohonan yangbersangkutan;Memperhatikan segala sesuatu yang dikemukakan dipersidangan ;Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang ditetapkan untuk itu,Pemohon hadir sendiri dipersidangan.Menimbang, bahwa Hakim tersebut telah membaca surat permohonanpemohon tanggal 10 Mei 2019, yang telah didaftarkan dikepaniteraan PengadilanNegeri Dumai dengan register Nomor 15/Pdt.P/2019/PN Dum ;Menimbang, bahwa dipersidangan tanggal 16 Mei 2019 Kusa Pemohonsecara Lisan menyatakan mencabut surat Permohonannya Nomor15

Mengabulkan pencabutan perkara perdata permohonan Nomor15/Pdt.P/2019/PN Dum yang dimohonkan Pemohon tersebut ;2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Dumai untuk mencoretperkara perdata permohonan Nomor 19/Pdt.P/2019/PN Dum, pada registeryang tersedia untuk itu ;3.

SMP 17 Lorong Rawa Sari RT. 018 KelurahanAur Gading Kecamatan Sarolangun, Kabupaten Sarolangun,selanjutnya disebut Tergugat;Pengadilan Agama tersebut.Telanh membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut.Telah mendengar keterangan Penggugat.DUDUK PERKARAMenimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 03Januari 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sarolangunpada hari Jumat tanggal 14 Januari 2022 dengan register perkara Nomor15/Pdt.G/2022/PA.Srl telah mengajukan gugatan

,M.Sy sebagai mediator sesuai dengan penetapan Nomor15/Pdt.G/2022/PA.Srl tanggal .Bahwa sesuai dengan laporan mediator tanggal 26 Januari 2022menyatakan bahwa Penggugat mencapai kesepakatan untuk damai denganTergugat dan kembali hidup rukun dalam membina rumah tangganya danatas pertanyaan majelis hakim, Penggugat mengakui dan membenarkannya.Bahwa oleh karena Penggugat telah mengakui berdamai denganTergugat, dan menyatakan kembali hidup rukun selayaknya suami ister!

Mengabulkan permohonanpencabutan perkara Nomor15/Pdt.G/2022/PA.Srl. dari Penggugat;2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sarolangun untukmencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;3.

Berkas perkara berikut suratsurat lainnya yang berhubungan denganperkara tersebut serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri TanjungPinang Nomor 15/Pdt.G/2011/PN.TPI. tanggal 7 Desember 2011 ;TENTANG DUDUKNYA PERKARA :Mengutip dan memperhatikan tentang halhal yang tercantumdalam turunan resmi Pengadilan Negeri Tanjung Pinang Nomor15/Pdt.G/2011/PN.TPI. tanggal 7 Desember 2011 yang amarnya berbunyisebagai berikut :DALAM PROVISI Menolak tuntutan Provisi dari Penggugat untuk seluruhnya.DALAM KONPENSITentang

Maret 2012 ;Menimbang, bahwa untuk melengkapi permohonan bandingnya,Kuasa Tergugat dan II/Pembanding telah mengajukan memori banding yangditerima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Pinang pada hari Rabutanggal O1 Februari 2012, dimana memori banding tersebut telahHal 3 dari 17 hal Put.No.91/Pdt/2012/PTRdiberitahukan/diserahkan secara sah dan seksama kepada PenggugatI/Terbanding pada hari Kamis tanggal 22 Maret 2012 sebagaimana tersebutdalam Risalah Pemberitahuan Penyerahan memori banding Nomor15

memori banding yang diajukan oleh, KuasaTergugat dan II/Pembanding, Penggugat/Terbanding melalui kuasanya telahmengajukan kontra memori banding dimana kontra memori banding tersebuttelah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Pinang pada hariKamis tanggal 05 April 2012 dan telah pula diserahkan dengan seksama danbenar kepada Tergugat dan II/Pembanding melalui Kuasanya pada hariSenin tanggal 30 April 2012, sebagaimana tersebut dalam RisalahPemberitahuan Penyerahan kontra memori banding Nomor15

Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Tanjung Pinang Nomor15/PDT.G/2011/PN.TPI3. Mengadili Sendiri : Menyatakan menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya.Dalam Rekonpensi.1. Menerima gugatan Rekonpensi Pembanding/dahulu Tergugat dan II ;2.

Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Tanjung Pinang Nomor15/PDT.G/2011/PN.TPI tanggal 7 Desember 2011 dengan mengadilisendiri :Dalam Provisi Mengabulkan tuntutan provisi dari Penggugat untuk seluruhnya ; Memerintahkan Tergugat dan II untuk menghentikan sementaraoperasional penambangan bauksit yang dilakukan oleh Tergugat dan Il.Dalam KonpensiDalam Eksepsi Menyatakan eksepsi Tergugat dan Il dan Turut Tergugat tidak dapatditerima ;Dalam Pokok Perkara.1.

Bahwa oleh karena perlawanan Pelawan ini memiliki alasan hukum dandidasarkan pada perlawanan yang benar dan beralasan maka PelaksanaanEksekusi yang dimohonkan oleh terlawan kepada Ketua Pengadilan AgamaPinrang Nomor 4/Eks/2020/PA.prg tanggal 30 April 2020 terhadap PutusanPengadilan Agama Pinrang Nomor 804/Pdt.G/2017/PA.Prg tanggal 13September 2018 dan Putusan Pengadilan Tinggi Agama Makassar Nomor15/Pdt.G/2019/PTA.Mks tanggal 10 April 2019 serta putusan MahkamahAgung Republik Indonesia nomor 766

Putusan No.425/Pdt.G/2020/PA.Prgdimohonkan oleh peemohon sangat telah bertentangan denga apa yangtertuang dalam putusan, padahal dalam amar putusan kasasi perkara iniMahkamah Agung telah secara Tegas dan Terang MemperbaikiPutusan Pengadilan Tinggi Agama Makassar Nomor15/Pdt.G/2019/PTA.Mks dan Putusan Pengadilan Agama Pinrangnomor 804/Pdt.G/2017/PA.Prg;3.

Putusan No.425/Pdt.G/2020/PA.PrgqBerdasarkan alasan alasan perlawanan tersebut di atas, paraPelawan memohon kiranya yang mulia Ketua Pengadilan Agama Pinrang atauyang mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dapatmemutuskan:DALAM PROVISI :Menyatakan Menunda Pelaksanaan Eksekusi Permohonan EksekusiNomor 4/Eks/2020/PA.prg tanggal 30 April 2020 terhadap PutusanPengadilan Agama Pinrang Nomor 804/Pdt.G/2017/PA.Prg tanggal 13September 2018 dan Putusan Pengadilan Tinggi Agama Makassar Nomor15

Bahwa permohonan eksekusi lebin dahulu yang dimohonkan olehTerlawan kepada Ketua Pengadilan Agama Pinrang Cq Majelis Hakimyang memeriksa perkara ini untuk segera dilaksanakan dan dilanjutkanpelaksanaan eksekusi terhadap Putusan perkara Nomor804/Pdt.G/2017/PA.Prg jo Putusan perkara Nomor15/Pdt.G/2019/PTA.Mks jo Putusan perkara Nomor 766 K/Ag/2019,Hal. 12 dari 20 Hal.

Danatas permohonan tersebut Ketua Pengadilan Negeri BaleBandung telah mengabulkan dengan Penetapan Nomor15/Eks/G/2000/PN.BB tertanggal 08 Juni 2000 dan telahdilaksanakan Eksekusi atas putusan tersebut oleh JuruSita Pengadilan Negeri Bale Bandung dengan Berita AcaraEksekusi Pengosongan / Penyerahan Nomor15/Eks/G/2000/PN.BB tertanggal 06 Juli 2000, BeritaAcara Eksekusi Pengosongan / Penyerahan Lanjutan Nomor15/Eks/G/2000 tanggal 26 Mei 2003 dan Berita AcaraEksekusi Pengosongan/Penyerahan Lanjutan Nomor15

pada tanggal 16 Maret 2020, yang kemudian atas pendaftaran tersebut,gugatan tersebut diberi nomor register perkara perdata nomor15/Pdt.G/2020/PN.Bkt, selanjutnya disebut sebagai Terbanding semulaPenggugat;Hal. 1 dari 6 hal. Putusan Nomor 186/PDT/2020/PT PDGPengadilan Tinggi tersebut;Setelah membaca;1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Padang, Nomor 186/PDT/2020/PT PDG, tanggal 6 Oktober 2020 tentang Penunjukan MajelisHakim untuk mengadili perkara ini dalam tingkat banding;2.

Putusan Nomor 186/PDT/2020/PT PDGMenimbang, bahwa Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor20/Akta.Bdg/2020/PN Bkt, tanggal 26 Agustus 2020 yang dibuat oleh PaniteraPengadilan Negeri Bukittinggi menerangkan bahwa Kuasa Tergugat telahmenyatakan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Bukittingi, Nomor15/Pdt.G/2020/PN Bkt, tanggal 26 Agustus 2020 dan Pemyataan Bandingtersebut telah diberitahukan kepada Terbanding semula Penggugat pada tanggal7 September 2020;Menimbang, bahwa Kuasa Pembanding semula

Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Bukittinggi Nomor15/PDT.G/2020/PN.Bkt. tanggal 26 Agustus 2020Mengadili sendiri Menolak gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya atau setidaktidaknyamenyatakan gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima. Menghukum PENGGUGAT untuk membayar biaya perkara ini.AtauMemberikan keputusan lain yang seadil adilnya.Menimbang, bahwa dari alasanalasan Kontra Memori Banding yangdiajukan oleh Kuasa Terbanding semula Penggugat, pada pokoknya memohonsebagai berikut:1.

PENETAPANNomor 15/Pdt.G/2017/PN Unr DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA *Hakim Pengadilan Negeri Ungaran;Membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ungaran tanggal30 Januari 2017, Nomor 15/Pdt.G/2017/PN Unr, tentang penunjukan MajelisHakim untuk memeriksa dan mengadili perkara perdata Nomor15/Pdt.G/2017/PN Unr atas nama:Drs.

Tergugat Ill;Setelah membaca surat gugatan dalam perkara tersebut diatas;Setelah membaca Berita Acara persidangan tanggal 23 Februari2017;Halaman 1 Pen.Nomor 06/Padt.P./2017/PN Unr.Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini masih dalamtahap sidang pertama namun sebelum Persidangan dilanjutkan, ataspertanyaan Hakim Ketua Kuasa Penggugat dipersidangan menyatakanmencabut surat gugatannya yang terdaftar di Kepaniteraan Perdata Nomor15/Pdt.G/2017/PN Unr, tertanggal 27 Januari 2017;Menimbang bahwa

yang timbul dalam perkara inisampai saat ini dihitung sebesar Rp.9.491.000,(sembilan juta empat ratussembilan puluh satu ribu rupiah);Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 21/PDT/2016/PT BBLMembaca akta pernyataan permohonan banding yang dibuat danditandatangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Tanjungpandan yangmenyatakan bahwa pada tanggal 04 Januari 2017 pihak Tergugat I/Pembandingtelah mengajukan permohonan agar perkara mereka yang diputus olehPengadilan Negeri Tanjungpandan tanggal 29 Desember 2016 Nomor15

mendalilkan pada pokoknya merupakan pengulangan ataupun penegasanterhadap dialildalil yang telah dikemukakan dalam jawaban,duplik dankesimpulan;Menimbang, bahwa terhadap dalildalil memori banding dariPembanding/dahulu Tergugat tersebut di atas, pihak Terbanding I/dahuluPenggugat tidak mengajukan kontra memori;Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi memeriksa dan menelitiserta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmiputusan Pengadilan Negeri Tanjungpandan tanggal 29 Desember 2016 Nomor15

memperhatikandengan seksama surat memori banding yang diajukan oleh pihakPembanding/dahulu Tergugat tersebut, maka keberatankeberatan yangdidalilkan oleh Pembanding/dahulu Tergugat tersebut telah dipertimbangkanoleh Majelis Hakim tingkat pertama dalam menjatuhkan putusannya tanggal 29Desember 2016 Nomor 15/Pdt.G/2016/PN.Tdn. khususnya pada halaman 70sampai dengan halaman 74 dalam putusan tersebut;Menimbang, bahwa dari pertimbangan hukum putusan PengadilanNegeri Tanjungpandan tanggal 29 Desember 2016 Nomor15

XIIIdihukum untuk membayar ganti kerugian material sebesar Rp. 826.600.000,(delapan ratus dua puluh enam juta enam ratus ribu rupiah);Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding/dahulu Tergugat ,Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 21/PDT/2016/PT BBLTerbanding Il s/d Terbanding X, Terbanding XII dan Terbanding XIII/dahuluTergugat II s/d Tergugat X, Tergugat XII dan XIll telah terbukti melakukanperbuatan melawan hukum sebagaimana pertimbangan putusan PengadilanNegeri Tanjungpandan tanggal 29 Desember 2016 Nomor15

d Terbanding X, Terbanding XII dan TerbandingXlll/dahulu Tergugat Il s/d Tergugat X, Tergugat XII dan XIII secara tanggungmenanggung membayar ganti rugi material kepada Terbanding 1I/dahuluPenggugat sebesar Rp. 100.000.000, (Seratus juta rupiah);Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut makapertimbanganpertimbangan hukum, putusan Majelis Hakim tingkat pertamadiambil alih dan dijadikan dasar di dalam pertimbangan putusan PengadilanTinggi, sehingga putusan Pengadilan Negeri Tanjungpoandan Nomor15

SBY. tanggal 28 Maret 2018;Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor15/G/2018/PTUN. SBY. tanggal 16 Mei 201 8;Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 147/PenHS/2018/PT. TUN. SBY.Tanggal 1 Oktober 2018 tentang Hari Sidang Pembacaan Putusan;TENTANG DUDUKNYA SENGKETAMemperhatikan dan menerima segala keadaan dan kejadianmengenai duduknya sengketa ini sebagaimana tercantum dalam :Hal 3 dari 14 Halaman Put.Pkr No. 147/B/2018/PTTUNSBYA. Putusan Sela Nomor : 15/G/2018/PTUN.

Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor15/G/2018/PTUN. SBY, tanggal 16 Mei 2018 yang amarnya berbunyisebagai berikut : nnn nnn nn nnn nnn nnn crn nen nme nnn nen nnn nne cnn enoneMENGADILI. DALAM EKSEPSI : Menyatakan Eksepsi Tergugat tidak diterima; Il. DALAM POKOK PERKARA : ==" 1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;2. Menyatakan batal Keputusan Tata Usaha Negara berupa :2.1. Sertifikat Hak Milik Nomor : 264/Kel.

MochamadGoefron Masyhui; 4.Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesarRp. 385.000, (tiga ratus delapan puluh lima ribu rupiah);Menimbang, bahwa terhadap Putusan Sela Nomor15/G/2018/PTUN. SBY. tanggal 28 Maret 2018 telah diajukan permohonanbanding oleh Kuasa Hukum Pemohon Intervensi sesuai surat permohonantanggal 05042018 yang diikuti dengan Akta Permohonan Banding TerhadapPutusan Sela Nomor : 15/G/2018/PTUN.

SBY. tanggal 5 April 201 8;Menimbang, bahwa terhadap Putusan Sela Nomor15/G/2018/PTUN.

SBY. tanggal 28 Maret 2018 dengan dihadiri oleh KuasaHukum Pembanding /Pemohon Intervensi;Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Pembanding / PemohonIntervensi mengajukan banding terhadap Putusan Sela Nomor15/G/2018/PTUN. SBY. tanggal 28 Maret 2018 sesuai Akta Banding TerhadapPutusan Sela Nomor: 15/G/2018/PTUN.

Majelis Hakim telah berusaha mendamaikanPenggugat dengan cara memberikan nasihatnasihat agar kembali rukundengan Tergugat dan berhasil, selanjutnya Penggugat menyatakan mencabutgugatannya yang terdaftar dalam register Pengadilan Agama Tabanan Nomor15/Pdt.G/2022/PA.Tbnan tertanggal 7 Februari 2022;Bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan, maka segala hal ikwalyang terjadi di persidangan yang tertulis dalam berita acara perkara inidianggap telah dipertimbangkan dan merupakan satu kesatuan yang takterpisahkan

adalahsebagaimana telah diuraikan di atas;Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugathadir dan Tergugat tidak hadir menghadap ke muka sidang dan tidak pulamenyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sahmeskipun kepadanya telah dipanggil secara resmi dan patut, Majelis Hakimberusaha mendamaikan dengan cara memberikan nasihat kepada Penggugatdan berhasil, selanjutnya Penggugat menyatakan mencabut gugatannya yangterdaftar dalam register Pengadilan Agama Tabanan Nomor15

Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor15/Pdt.G/2022/PA.Tbnan dari Penggugat;2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tabanan untuk mencatatpencabutan perkara tersebut dalam register perkara;3.

KepaniteraanPengadilan Negeri Bangil Kelas IB, pada tanggal 12 April 2021 dengan nomorRegister 15/Pdt.G/2021/PN Bil tersebut;Menimbang, bahwa pencabutan permohonan oleh Penggugat tersebutberalasan dan tidak bertentangan dengan ketentuan perundangundangan yangberlaku, maka permohonan pencabutan perkara tersebut dapat dikabulkan;Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan permohonan tersebutdikabulkan, maka Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan NegeriBangil Kelas IB untuk mencatat dalam register perkara Nomor15

Mengabulkan pencabutan gugatan perkara perdata Nomor15/Pdt.G/2021/PN Bil tersebut;2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Bangil Kelas IB untukmencatat dalam register perkara Nomor 15/Pdt.G/2021/PN Bil ataspencabutan tersebut;3.

Pengusutan, Penuntutan dan Peradilan Tindak PidanaEkonomi jo pasal 4 ayat (1) huruf a jo pasal 8 ayat (1) PeraturanPemerintah Pengganti UndangUndang Nomor 8 tahun 1962 tentangPerdagangan BarangBarang dalam Pengawasan jo pasal 2 ayat (1), (2)Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2011 tentangPerubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 77 tahun 2005 tentangPenetapan Pupuk Bersubsidi Sebagai Barang dalam Pengawasan jo pasal30 ayat (3) jo pasal 21 ayat (2) Peraturan Menteri Perdagangan RI nomor15

Pengusutan, Penuntutan dan Peradilan TindakPidana Ekonomi jo pasal 4 ayat (1) huruf a jo pasal 8 ayat (1)Peraturan Pemerintah Pengganti UndangUndang Nomor 8 tahun1962 tentang Perdagangan BarangBarang dalam Pengawasanjo pasal 2 ayat (1), (2) Peraturan Presiden Republik IndonesiaNomor 15 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas PeraturanPresiden Nomor 77 tahun 2005 tentang Penetapan PupukBersubsidi Sebagai Barang dalam Pengawasan jo pasal 30 ayat(3) jo pasal 21 ayat (2) Peraturan Menteri Perdagangan RI nomor15

Pengusutan, Penuntutan danPeradilan Tindak Pidana Ekonomi jo pasal 4 ayat (1) huruf a jo pasal 8 ayat(1) Peraturan Pemerintah Pengganti UndangUndang Nomor 8 tahun 1962tentang Perdagangan BarangBarang dalam Pengawasan jo pasal 2 ayat(1), (2) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2011tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 77 tahun 2005 tentangPenetapan Pupuk Bersubsidi Sebagai Barang dalam Pengawasan jo pasal30 ayat (3) jo pasal 21 ayat (2) Peraturan Menteri Perdagangan RI nomor15

Pengusutan, Penuntutan danPeradilan Tindak Pidana Ekonomi jo Pasal 4 ayat (1) huruf a jo Pasal 8 ayat(1) Peraturan Pemerintah Pengganti UndangUndang Nomor 8 Tahun 1962tentang Perdagangan BarangBarang dalam Pengawasan jo Pasal 2 ayat(1), (2) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2011tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2005 tentangPenetapan Pupuk Bersubsidi Sebagai Barang dalam Pengawasan jo Pasal30 ayat (3) jo Pasal 21 ayat (2) Peraturan Menteri Perdagangan RI nomor15

., S.H.Kepala Sub Seksi PerkaraPertanahan.DJOKO TAUFIK, S.H.Staf Sub Seksi Perkara Pertanahan.MUZAINI CHAIR :Staf Sub Seksi Perkara Pertanahan.Masing masing menggunakan alamat padaKantor Pertanahan Kota AdministrasiJakarta Barat, berkedudukan di KomplekPerumahan Permata Buana, JalanKembangan Utama Jakarta Barat,selanjutnya disebut sebagaiTERLAWANPengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata UsahaNegara Jakarta tanggal 24 Februari 2011 Nomor15/G/2011/PTUNJKT

memeriksa berkas perkara dan buktibukti tertulis yang diajukan oleh para pihak yangberperkara dipersidangan; Telah mendengarkan keterangan para pihak yangHalaman 3 dari 33 halaman Putusan No.15/PLW/2011/PTUN JKT.bersengketa; Telah membaca Berita Acara Persidangan dalam perkaraint;TENTANG DUDUK SENGKETA :Menimbang, bahwa Pelawan telah mengajukan gugatanPerlawanan tertanggal 8 Maret 2011 yang didaftarkan diKepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta padatanggal 8 Maret 2011 dibawah Register Perkara Nomor15

Bahwa Terlawan menolak dengan tegas seluruh dalildalil Pelawan dalam gugatan Perlawanan dari Pelawankarena dasar dan alas analasan keberatan tersebuttidak tepat, dan apa yang telah dipertimbangkan danditetapkan oleh Majelis Hakim Tata Usaha Negara dalamPenetapannya tanggal 24 ~=*Februari 2011 Nomor15/G/2011/PTUNJKT tersebut adalahHalaman 9 dari 33 halaman Putusan No.15/PLW/2011/PTUN JKT.a. Telah tepat dan benar dalam penerapan hukumnya;b.

Bahwa Terlawan mendukung dan membenarkan pertimbanganhukum Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha NegaraJakarta dalam irapat permusyawaratan yang telahmenetapkan bahwa gugatan Penggugat dalam perkara Nomor15/G/2011/PTUN.JKT tidak diterima atau tidakberdasar dalam hal dipenuhi ketentuan ketentuan Pasal62 ayat (1) UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986 yangtelah diubah dengan Undang Undang Nomor 51 Tahun 2009Tentang Perubahan Kedua Atas UndangUndang Nomor 5Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;3.

/G/2011/ PTUNJKT tanggal 24 Pebruari 2011tersebut, Pelawan dalam gugatan Perlawanannya menyatakankeberatan dan menolak atas pertimbangan hukum dalampenetapan tersebut;Halaman 27 dari 33 halaman Putusan No.15/PLW/2011/PTUN JKT.Menimbang, bahwa atas gugatan perlawanan Pelawantersebut, Terlawan telah mengajukan tanggapan / jawabandalam persidangan tanggal 04 April 2011 yang padapokoknya menyatakan Pertimbangan Hukum Ketua PengadilanTata Usaha Negara Jakarta dalam Penetapan Nomor15/G/2011/PTUNJKT tertanggal

L.Tobing No. 11 Kelurahan Pandan, Kecamatan Pandan,Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 462/Pid.Sus/2018/PT MDNKabupaten Tapanuli Tengah, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor15/Pid.Sus/2018/ PN Sbg tanggal 6 Februari 2018;Pengadilan Tinggi tersebut;Setelah membaca penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi MedanNomor 462/Pid.Sus/2018/PT MDN tanggal 16 Mei 2018, berikut putusan danberkas perkara Pengadilan Negeri Sibolga Nomor 15/Pid.Sus/2018/PN Sbgtanggal 11 April 2018;Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan

Menetapkan agar Terdakwa Roy Martin Pandapotan Sianturi Alias Dapotmembayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah).Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Negeri Sibolga Nomor15/Pid.Sus/2018/PN Sbg tanggal 11 April 2018 tersebut amarnya adalahsebagai berikut :1.Menyatakan Terdakwa Roy Martin Pandapotan Sianturi alias Dapottersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukantindak pidana Tanpa Hak Menguasai Narkotika Golongan Dalam BentukBukan Tanaman sebagaimana dalam Dakwaan

Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlahRp.5.000,00 (lima ribu rupiah);Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Sibolga Nomor15/Pid.Sus/2018/PN Sbg tanggal 11 April 2018 tersebut Jaksa Penuntut Umumtelah mengajukan permintaan banding sebagaimana ternyata dari AktaPermohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri SibolgaNomor 7/Akta.Pid/2018/PN Sbg tertanggal 11 April 2018;Menimbang, bahwa Permohonan banding yang diajukan oleh JaksaPenuntut Umum tersebut

telah diberitahukan oleh Jurusita Pengadilan NegeriSibolga kepada Terdakwa berdasarkan Relaas Pemberitahuan PermintaanBanding pada tanggal 19 April 2018;Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Sibolga Nomor15/Pid.Sus/2018/PN Sbg tanggal 11 April 2018 tersebut Terdakwa telahmengajukan permintaan banding sebagaimana ternyata dari Akta PermohonanBanding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sibolga Nomor6/Akta.Pid/2018/PN Sbg tertanggal 11 April 2018;Menimbang, bahwa Permohonan banding

dari pidanayang dijatuhkan;Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah terbukti secara sah danmeyakinkan melakukan tindak pidana dan dijatuhi pidana , maka dibebankanuntuk membayar biaya perkara untuk kedua tingkat pengadilan yang untuktingkat banding ditentukan sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);Mengingat undangundang serta peraturanperaturan lain yang berkaitandengan perkara ini;MENGADILI Menerima permohonan banding dari Penuntut Umum dan Terdakwa; Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Sibolga Nomor15