tugas mengelola manajemen koperasi,membuat suatu produk usaha dan jasa usaha serta melaksanakannya danmelaporkan kepada ketua koperasi".Terdakwa mempunyai posisi yang haruSs menjalankan apa yangdiamanatkan kepadanya sesuai kontrak kerja dan pedoman operasionalKSU BMT Al Amin sehingga Terdakwa adalah termasuk sebagai subyekyang tidak dapat dipertanggungjawabkan menyangkut manus ministra(tangan yang dikuasai) terkait keadaankeadaan pribadi (persoonlijkeomstandigheden) sebagai Manajer berdasarkan standar

Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan MenengahNo. 96Kep/M.KUKM/IX/2004 tentang Pedoman Standar OperasionalManajemen Koperasi Simpan Pinjam dan Unit Simpan Pinjam Koperasi.Fatwa DSNMUI No. 04/DSNMUI/IV/2000 tentang Murabahah.Fatwa DSNMUI No. 05/DSNMUI/IV/2000 tentang Jual Beli Saham.Fatwa DSNMUI No. 06/DSNMUI/IV/2000 tentang Jual Beli Istishna.Fatwa DSNMUI No. 07/DSNMUI/IV/2000 tentang PembiayaanMudharabah (Qiradh).6.

Prinsip Syariah adalah ketentuan hukum Islam yang menjadipedoman dalam kegiatan operational perusahaan dantransaksiantara lembaga keuangan atau lembaga bisnis syariah dengan pihaklain yang telah dan akan diatur oleh DSNMUI.Kemudian berdasarkan pedoman standar maka secara operasional manajerbertanggung jawab secara langsung kepada ketua untuk melaporkankegiatannya untuk diagendakan dan diputuskan dalam rapat pengurussebagaimana petikan Pengusaha Kecil dan Menengah Republik IndonesiaNomor : 351/Kep

Memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatanyang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat ataukemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam pasal 98 ayat (2)dan ayat (8) ;Ad.1.Unsur setiap orang ;Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang dalam sistempertanggung jawaban pidana dalam tindak pidana umum yang diatur dalamKUHP adalah menunjuk subyek hukum orang, yaitu setiap orang yang mampumempertanggung jawabkan perbuatannya dan tidak sedang terganggu16ingatannya

yang diajukan dipersidangan terungkap bahwa Terdakwa dengan sadaratas kemauannya sendiri telah melakukan tindak pidana seperti yangdidakwakan diatas dan Terdakwa juga sangat mengerti bahwa tindak pidanayang dilakukannya adalah salah dimana Terdakwa menyesali perbuatannya ;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakimberpendapat unsur dengan sengaja telah terbukti dan terpenuhi ;17Ad.3.Unsur memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alatkesehatan yang tidak memenuhi standar

manusia ;Menimbang, bahwa pasal 98 ayat (2) Undangundang Nomor 36 Tahun2009 tentang Kesehatan merumuskan bahwa setiap orang yang tidak memilikikeahlian dan kewenangan dilarang mengadakan, menyimpan, mengolah,mempromosikan, dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat.Selanjutnya di dalam pasal 98 ayat (3) Undangundang Nomor 36 Tahun 2009tentang Kesehatan dirumuskan bahwa ketentuan mengenai pengadaan,penyimpanan, pengolahan, promosi, pengedaran sediaan farmasi dan alatkesehatan harus memenuhi standar

Mahkota Sari Nembah Sejahtera; 32.7 (tujuh) lembar Faktur Pajak Standar lembar ke-1, Tahun Pajak 2009;33.10 (sepuluh) set Faktur Pajak Standar lembar ke-1, Invoice dan Surat Jalan, Tahun Pajak 2009;34.3 (tiga) set Faktur Pajak Standar lembar ke-1, Invoice dan Surat Jalan, Tahun Pajak 2009;35.1 (satu) set Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai ( SPT Masa PPN ) PT.

Mahkota Sari Nembah Sejahtera;7 (tujuh) lembar Faktur Pajak Standar lembar ke1, Tahun Pajak 2009;10 (sepuluh) set Faktur Pajak Standar lembar ke1, Invoice dan SuratJalan, Tahun Pajak 2009;3 (tiga) set Faktur Pajak Standar lembar ke1, Invoice dan Surat Jalan,Tahun Pajak 2009;1 (satu) set Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai ( SPTMasa PPN ) PT. Mahkota Sari Nembah Sejahtera masa Pajak Juli 2009;1 (satu) set Surat Pemberitahuan Masa Pembetulan Pajak PertambahanNilai (SPT Masa PPN) PT.

Dan untuk agen atau transfortir yang memiiiki truk tangki harusmemiliki izin pengangkutan yang dikeluarkan oleh pemerintah melaluiMenteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) sebagaimana ketentuanPasal 23 UURINomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi.Bahwa cara penyimpanan bahan bakar minyak yang dibenarkan adalahtangki penyimpanan harus memenuhi standar keamanan untukmenyimpan bahan yang mudah terbakar dan badan usaha yangmelakukan kegiatan penyimpanan BBM memiliki izin usaha penyimpananyang

Dan untuk agen atau transfortir yang memiiiki truk tangkiharus memiliki izin pengangkutan yang dikeluarkan oleh pemerintahmelalui Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) sebagaimanaketentuan Pasal 23 UURI Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak danGas Bumi.Bahwa cara penyimpanan bahan bakar minyak yang dibenarkan adalahtangki penyimpanan harus memenuhi standar keamanan untukmenyimpan bahan yang mudah terbakar dan badan usaha yangmelakukan kegiatan penyimpanan BBM memiliki izin usaha penyimpananyang

Dan untuk agen atau transportir yang memiiiki truk tangki harus memilikiizin pengangkutan yang dikeluarkan oleh pemerintah melalui Menteri Energi danSumber Daya Mineral (ESDM) sebagaimana ketentuan Pasal 23 UURI Nomor22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi.Menimbang, bahwa cara penyimpanan bahan bakar minyak yangdibenarkan adalah tangki penyimpanan harus memenuhi standar keamananuntuk menyimpan bahan yang mudah terbakar dan badan usaha yangmelakukan kegiatan penyimpanan BBM memiliki izin usaha

Dengan demikian konsentrasi ratarata adalah 1.73 %;Berdasarkan Kepmen LH No. 128 tahun 2003, bahwa konsentrasi minimal tanahtercemar (TPH/Total Petroleum Hidrokarbon) + 7.5 15 % dengan standar hasilbioremediasi TPH < %.

US$ 741,402, untukmelaksanakan kegiatan Bioremediasi, seharusnya berpedoman kepada PeraturanPerundangundangan yang berlaku serta tugas dan kewajibannya dalam kontrakantara lain sebagai berikut :a Kontraktor harus menyediakan semua material, perlengkapan dan personilyang diperlukan untuk penyelesaian jasajasa dengan segera;b Kontraktor menjamin bahwa kontraktor dan pegawainya adalah praktisiahli yang terlatih dalam pelaksanaan jasajasa dan akan melaksanakanjasajasa dengan hatihati sesuai dengan standar

Dengan demikian konsentrasi ratarata adalah 1.73 %.Berdasarkan Kepmen LH No. 128 tahun 2003, bahwa konsentrasi minimal tanahtercemar (TPH/Total Petroleum Hidrokarbon) + 7.5 15 % dengan standar hasilbioremediasi TPH < 1 %.

Kesalahan Terdakwa;Menimbang, bahwa factor kesalahan meliputi sikap batin dan sifat melawanhukumnya perbuatan yang dilakukan oleh pelaku;Kesalahan adalah pencelaan yang ditujukan oleh masyarakat yangmenerapkan standar etis yang berlaku pada waktu tertentu terhadap manusia yangmelakukan perilaku menyimpang yang sebenarnya dapat dihindarinya;Kesalahan merupakan pengertian yang berjenjang pada dua pengertianpsikologis, kesengajaan (dolus) dan kelalain (culpa).

UU No. 35Tahun 1997 yang didakwakan kepada Terdakwa adalah merupakan formulasihukum positif (standar etis) sebagai pencelaan yang ditujukan oleh masyarakatterhadap orang (Terdakwa) yang melakukan perbuatan/perilaku menyimpang;Menimbang, bahwa karena telah terbukti perbuatan Terdakwa telahmelanggar ketentuan pidana Pasal 363 ayat (1) ke4 dan ke5 KUHP Jo.

dalam Pasal 5 ayat (1) UndangUndang No. 48 Tahun 2009, sebagai ideide dasar/landasan filosofis, rasionalistis,motivasi dan justifikasi pemidanaan ;yang harus diperhatikan, yaitu :e Keseimbangan antara kepentingan masyarakat (umum) dan kepentinganindividu;e Keseimbangan antara social welfare dengan sosial defencee Keseimbangan antara pidana yang berorientasi pada pelakuoffender (individualisasi pidana) dan victim (korban);e Mendahulukan/mengutamakan keadilan dari kepastian hukum;Menimbang, bahwa standar

SIGIT WIDODOtersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar keamanan sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;

SIGIT WIDODO bersalah melakukantindak pidana dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi danatau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan ataupersyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutusebagaimana dimaksud dalam pasal 98 ayat (2) dan ayat (3)sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 196 UU NO. 36TAHUN 2009 Tentang Kesehatan dalam surat dakwaan PDM4367/M.5.25/06/2020.2.Menjatuhkan Pidana Penjara selama 1 dikurangi selama terdakwaberada (satu) tahun 3 (tiga) bulan dalam tahanan

Jombang atau setidaktidaknya pada suatu tempat yang masihtermasuk dalam Daerah hukum Pengadilan Negeri Jombang atau disuatutempat lain dimana Pengadilan Negeri Jombang berwenang mengadiliperkaranya, dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi dan atau alatkesehatan yang tidak memenuhi standar dan atau persyaratankeamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu sebagaimana dimaksuddalam pasal 98 ayat (2) dan ayat (3),perbuatan tersebut dilakukan olehterdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut : Bahwa

SIGIT WIDODO tersebut diatastelah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindakpidana Dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidakmemenuhi standar keamanan sebagaimana dakwaan PenuntutUmum;2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut denganpidana penjara selama 1 (Satu) Tahun serta pidana denda sejumlah Rp.1.000.000,00 (Satu juta rupiah) dengan ketentuan jika pidana denda tidakdibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan ;3.

Staatblad No. 419tanggal 22 Desember 1949 tentang Obat Keras ;13Menimbang, karena dakwaan bersifat alternatif maka Majelis akam memilih salahsatu dakwaan yang sesuai dengan fakta yang terungkap dipersidangan yaitu dakwaan alternatifpertama ;Menimbang, bahwa dakwaan pertama Pasal 196 UU No. 36 Tahun 2009 TentangKesehatan yang unsurunsurnya terdiri dari :1 Unsur : Setiap Orang ;2 Unsur Yang Dengan Sengaja 3 Unsur Memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan / atau alatkesehatan yang tidak memenuhi standar

bahwa benar tujuan terdakwamelakukan membeli pil dobel L dengan tujuan agar tahan tidak tidur sewaktu bekerja sebagaikernet bus ;Dari keterangan saksisaksi, barang bukti, petunjuk serta keterangan terdakwa sendiri bahwaterdakwa dengan sengaja telah membeli jenis pil dobel L tanpa ijin dari pihak yang berwenangdan terdakwa bukanlah orang yang ahli kesehatan ;Dengan demikian maka unsur Yang Dengan Sengaja telah terbukti dan terpenuhi ;3 nsurMemproduksi men rkan jaan farmkesehatan yang tidak memenuhi standar

memberatkan dan halhalyang meringankan tersebut maka pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri terdakwadipandang cukup patut dan adil ;Mengingat ketentuan pasal 196 jo pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) UU RI No. 36Tahun 2009 dan peraturan perundangundangan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;ME ADILI1 Menyatakan terdakwa RUDI Als GANDEN Bin MIANTO terbukti secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : TANPA KEAHLIANDAN KEWENANGAN DENGAN SENGAJA MENGEDARKAN SEDIAANFARMASI TANPA MEMENUHI STANDAR

., selaku KepalaKantor Pertanahan Kabupaten Raja Ampat Provinsi Papua Barat dalammelaksanakan tugas untuk proses Penerbitan Sertifikat tidak sesualdengan Tarif pelayanan Pengukuran dan pemetaan Batas Bidang Tanahsehingga perbuatan Terdakwa merupakan Perbuatan Melawan Hukumkarena tidak sesuai dengan lampiran 2 dan Lampiran 3 Peraturan KepalaBadan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2010tentang Standar Pelayanan dan Pengaturan Pertanahan Kepala BadanPertanahan Nasional Republik Indonesia

Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 tentangTata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan HakPengelolaan Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, Pasal 16,Pasal 35, Pasal 36, Pasal 37, Pasal 38 dan Pasal 39 serta PeraturanPemerintah Nomor 13 Tahun 2010 tentang Jenis dan Tarif atas JenisPenerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Badan PertanahanNasional.Dalam lampiran 2 Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional RepublikIndonesia Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar

~TaroaoDan Perbuatan Terdakwa Terdakwa Ahmad Hamzah, SH. selaku KepalaKantor Pertanahan Kabupaten Raja Ampat Provinsi Papua Barat dalammelaksanakan tugas untuk proses Penerbitan Sertifikat tidak sesualdengan Tarif pelayanan Pengukuran dan pemetaan Batas Bidang Tanahsehingga perbuatan Terdakwa merupakan Perbuatan MelawanHukumkarena tidak sesuai dengan lampiran 2 dan Lampiran 3 Peraturan KepalaBadan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2010tentang Standar Pelayanan dan Pengaturan Pertanahan

~sTer7oa90Dan Perbuatan Terdakwa Terdakwa Ahmad Hamzah, SH. selaku KepalaKantor Pertanahan Kabupaten Raja Ampat Provinsi Papua Barat dalammelaksanakan tugas untuk proses Penerbitan Sertifikat tidak sesuaidengan Tarif pelayanan Pengukuran dan pemetaan Batas Bidang Tanahsehingga perbuatan Terdakwa merupakan Perbuatan MelawanHukum karena tidak sesuai dengan lampiran 2 dan Lampiran 3 Peraturan KepalaBadan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2010tentang Standar Pelayanan dan Pengaturan

Indonesia Nomor 2 Tahun 2013 tentang PelimpahanKewenangan Pemberian Hak Atas Tanah dan Kegiatan Pendaftaran Tanah danPeraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 128 tahun 2015 tentang Jenisdan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku PadaKementrian Agraria dan Tata Ruang/Bandan Pertanahan Nasional danperbuatan Terdakwa tersebut bertentangan dengan ketentuan dalam Lampiran2 dan Lampiran 3 Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional RepublikIndonesia Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar

Kasir BSO ;b Monitor Merk Advance ;c Keyboard + Mouse standar ;d 1 (satu) unit UPS Nexus 600 VA tahun2007 ;e 1 (satu) unit Printer Epson LX300++ ;IV Computer Kasir Lokasi BankJabar yang terdiri dari :a (satu) unit Computer Kasir thn 2007, Software : Windows2000 Prof, Aplikasi Kasir BSO ;b Monitor Merk Advance ;c Keyboard + Mouse standar ;d 1 (satu) unit UPS Nexus 600 VA ;e 1 (satu) unit Switch Hub merk DLink 8 Port ;Hal. 85 dari 91 hal.

thn2007 : Hardisk 40 GB, Software : Windows 2000 Prof,Aplikasi Admin Rek BSO ;b Monitor Merk GTC ;c Keyboard + Mouse standar ;d Printer Canon IP 1880 tahun 2008 ;IJ Computer Kasir Pusat yang terdiri dari :a 1 (satu) unit Computer Kasir Pusat Merk ECS thn 2007,Hardisk 40 GB, Software : Windows 2000 Prof, AplikasiKasir BSO ;b Monitor Merk Advance ;c Keyboard + Mouse standar ;d 1 (satu) unit UPS Nexus 600 VA tahun 2007 ;e 1 (satu) unit Printer Epson LX300++ ;IV Computer Kasir Lokasi Bank Jabar yang

terdiri dari :a (satu) unit Computer Kasir thn 2007, Software : Windows2000 Prof, Aplikasi Kasir BSO ;b Monitor Merk Advance ;c Keyboard + Mouse standar ;d 1 (satu) unit UPS Nexus 600 VA ;e 1 (satu) unit Switch Hub merk DLink 8 Port ;f 1 (satu) unit Printer Epson LX300++ tahun 2007 ;V Computer Kasir Lokasi Bank Jabar yang terdiri dari :921 (satu) unit Computer Kasir tahun 2007, Software :~Windows 2000 Prof, Aplikasi Kasir BSO ;b Monitor Merk GTC ;c Keyboard + Mouse standar ;d 1 (satu) unit UPS Nexus

Aplikasi Kasir BSO ;b Monitor Merk Advance ;c Keyboard + Mouse standar ;d 1 (satu) unit UPS Nexus 600 VA tahun 2007 ;e 1 (satu) unit Printer Epson LX300++ ;IV Computer Kasir Lokasi Bank Jabar yang terdiri dari :aef1 (satu) unit Computer Kasir thn 2007, Software : Windows2000 Prof, Aplikasi Kasir BSO ;Monitor Merk Advance ;Keyboard + Mouse standar ;1 (satu) unit UPS Nexus 600 VA ;1 (satu) unit Switch Hub merk DLink 8 Port ;1 (satu) unit Printer Epson LX300++ tahun 2007 ;V Computer Kasir Lokasi Bank

Jabar yang terdiri dari :a 1 (satu) unit Computer Kasir tahun 2007, Software : Windows 2000Prof, Aplikasi Kasir BSO ;b Monitor Merk GTC ;c Keyboard + Mouse standar ;d 1 (satu) unit UPS Nexus 600 VA:e 1 (satu) unit Printer Epson LX300++4 tahun 2007 ;92 Slip Setoran Pengembalian Penggunaan uang pembayaran rekeningair an.

Hulu Sungai Selatan tepatnya diwarungmalam atau setidaktidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalamdaerah hukum Pengadilan Negeri Kandangan berwenang untuk memeriksa danmengadili, dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasidan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratankeamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalampasal 98 ayat (2) dan ayat (3).

Bahwa apa yang dilakukan oleh Terdakwa jelas sangat tidak wajarkarena melebihi dosis/takarannnya dan juga tidak sesuai dengan indikasidan kegunaannya Bahwa standar penggunaan obat jenis Carnophen dan Dexstro maksimal3 kali sehari 1 tablet sekali minum.Atas pendapat dari Ahli tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidakmengajukan keberatan.Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah dihadirkan alat bukti suratberupa berupa Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Banjarmasin Nomor

Dan apabila dipergunakan dalam jangka waktu yang lamamaka akan menyebabkan ketergantungan.Bahwa benar apa yang dilakukan oleh Terdakwa jelas sangat tidak wajarkarena melebihi dosis/takarannnya dan juga tidak sesuai dengan indikasidan kegunaannyaBahwa benar standar penggunaan obat jenis Carnophen dan Dexstromaksimal 3 kali sehari 1 tablet sekali minum.Bahwa benar alat bukti surat berupa berupa Laporan Pengujian BalaiBesar Pengawas Obat dan Makanan (B POM) BanjarmasinNomor:LP.Nar.K.17.0275 tanggal

Danapabila dipergunakan dalam jangka waktu yang lama maka akan menyebabkanketergantungan.Menimbang, bahwa apa yang dilakukan oleh Terdakwa jelas sangattidak wajar karena melebihi dosis/takarannnya dan juga tidak sesuai denganindikasi dan kegunaannya;Menimbang, bahwa standar penggunaan obat jenis Carnophen danDexstro maksimal 3 kali sehari 1 tablet sekali minum.Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat berupa berupa LaporanPengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (B POM) BanjarmasinNomor

Mojo, Kab.Kediri atau setidaktidaknya di suatu tempat yang berdasarkan pasal 84 ayat (2)KUHAP masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kediri yangberwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, yaitu dengan sengajamemproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatanyang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat ataukemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam pasal 98 ayat (2) yaituyang tidak memiliki keahlian dan kewenangan dilarang mengadakan,menyimpan

, mengolah, mempromosikan dan mengedarkan obat dan bahanyang berkhasiat obat dan ayat (3) yaitu ketentuan mengenai pengadaan,penyimpanan, pengolahan, promosi, pengedaran sediaan farmasi dan alatkesehatan harus memenuhi standar mutu pelayanan farmasi yang ditetapkandengan Peraturan Pemerintah, yang dilakukan dengan perbuatan dan keadaanantara lain sebagai berikut : e Bahwa pada hari Kamis tanggal 03 Agustus 2017, sekira pukul 16.00 WIB,di Alun alun kota Kediri, JI.

Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan ataualat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan atau persyaratan keamanan,kasiat atau Kemanfaatan dan mutu ;Ad.1.

Unsur Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasidan atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan ataupersyaratan keamanan, kasiat atau kemanfaatan dan mutu.Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah menghendakidan mengetahui apa yang dilakukan;Menimbang, bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan LaboratoriumForensik Cabang Surabaya tanggal 14 Agustus 2017 Nomor: 7092/NOF/2017dalam pemeriksaan barang bukti Nomor: 7971/2017/NOF bahwa tablet tersebutadalah tablet dengan bahan

Pasuruansejak tahun 2002 dan saksi memangku jabatan sebagai Kepala Seksi Farmasi makanandan minuman yang betugas untuk melaksanakan pembinaan dan pengawasan distribusiobat hingga sekarang;Bahwa obat carnophen menurut keterangan dari saksi adalah termasuk obat keras dankegunaannya untuk menghilangkan rasa sakit pada penderita reumatik, nyeri sendi danradang tulang belakang;Bahwa dalam obat carnophen terdapat kandungan berupa carisprodol 200 mg,paracetamol 160 mg, dan kafeina 32 mg, dan sesuai dengan buku standar

warna putih logo ZENITHmilik saksi Eko Santosa tersebut adalah benar tablet dengan bahan aktifKarisoprodol (tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk daftar ObatKeras);Asitamenofen (tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk daftar ObatKeras);Kofeina (tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk daftar ObatKeras); Bahwa kandungan dalam pil/tablet carnophen berupa carisprodol 200 mg, paracetamol160 mg, dan kafeina 32 mg, dan sesuai dengan buku standar

pembayaran hutangsaksi Yoko Darmawan alias cen cen kepada terdak wa sebesar Rp.350.000,(tiga ratuslima puluh ribu rupiah);Bahwa terdakwa menjual pil carnophen kepada saksi Eko Santoso sebanyak 40 butirpil carnophen dimana setiap I tablet dijual sebesar Rp.25.000, (dua puluh limaribu rupiah);Bahwa tujuan terdakwa menjual pil carnophen karena ingin mendapatkan keuntungan;Bahwa kandungan dalam pil/tablet carnophen berupa carisprodol 200 mg,paracetamol 160 mg, dan kafeina 32 mg, dan sesuai dengan buku standar

UndangUndang No.36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan setiap orangyang tidak memiliki keahlian dan kewenangan dilarang mengadakan, menyimpan,mengolah, mempromosikan, dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat;Bahwa pil/tablet carnophen termasuk obat keras dan kegunaannya untukmenghilangkan rasa sakit pada penderita reumatik, nyeri sendi dan radang tulangbelakang;Bahwa kandungan dalam pil/tablet carnophen berupa carisprodol 200 mg, paracetamol160 mg, dan kafeina 32 mg, dan sesuai dengan buku standar

Apakah gugatan penggugat dapat dikabulkan atau tidak;Menimbang bahwa guna memecahkan permasalahan di atas, harusmemegang teguh prinsip hukum pembuktian yang secara metodologi dijadikansebagai alat ukur standar dalam menetapkan beban bukti maupunnilaipembuktian suatu dalil, guna kejelasan alur dan arah pertimbangan hukum lebihlanjut, maka harus berpijak dan mengacu pada prinsip hukum pembuktian yangmenegaskan :e bahwa jika Tergugat yang sengaja tidak hadir dalam persidangansekalipun telah dipanggil

bagi anak;Menimbang bahwa bertolak dari alur pertimbangan yang demikian, aspekyang harus diperhatikan dalam pemberian hak asuh anak di samping mengacupada ketentuan yang bersifat normatif, tetapi juga harus diperhatikan aspekaspek lain yang berkaitan dengan orang yang mengasuh dan memelihara anaktersebut guna terwujudnya kemaslahatan bagi anak;halaman 23 dari 30 halaman, Putusan Nomor 4141/Pdt.G/2015/PA.Kab.MlgMenimbang bahwa apabila diteliti dan dikaji secara mendalam dankomprehensif ukuran atau standar

ingatan;Menimbang bahwa ketiga aspek orang yang akan mengasuh anaktersebut amat urgen untuk diperhatikan, karena jika ahlaknya rusak dan tercela,agamanya yang buruk dan pelaku maksiat apalagi sudah pindah agama ataupunya penyakit menular atau sakit ingatan, maka amat mudharat bagikemaslahatan anak, karena itu tidak sematamata berpijak pada aspek normatifbelaka karena dengan demikian hakim menjadi corong undangundang;Menimbang bahwa setelah mengkonsiruksi konsep pertimbangan hukummengenai indikator standar

pengasuhan, berhak mendapat perlindungandari perlakuan : diskriminasi; eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual;penelantaran; kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan; ketidakadilan; danperlakuan salah lainnya;Menimbang bahwa setelah melalui proses persidangan dan menilaifaktafakta serta semua alat bukti yang berkaitan dengan perkara ini, tidakhalaman 25 dari 30 halaman, Putusan Nomor 4141/Pdt.G/2015/PA.Kab.Mlgditemukan indikasi yang menunjukkan adanya pelanggaran atau bertentangandengan patokan standar

Alias YUDI tersebuttidak mencantumkan tanggal kadaluarsa, label atau membuat penjelasanbarang yang memuat nama barang, ukuran, berat / isi bersin atau netto,komposisi, aturan pakali, tanggal pembuatan, akibat sampingan, nama danalamat pelaku usaha serta keterangan lain untuk penggunaan yang menurutketentuan harus dipasang atau dibuat sehingga perbuatan saudaraWAHYUDI Alias YUDI tersebut melanggar aturan yang berlakuBahwa cara pembuatannya Minuman beralkohol tersebut illegal sehinggatidak memenuhi standar

higienis dan juga standar kesehatan sehinggaminuman keras jenis sopi buatan saudara BRAM ERWIN MANAREKE AliasERWIN dan juga saudara ARVAN PAPUTUNGAN Alias ARVAN milik saudaraWAHYUDI Alias YUDI tidak layak untuk di konsumsi oleh manusia karenabisa merusak kesehatan.Bahwa saudara BRAM ERWIN MANAREKE Alias ERWIN dan juga saudaraARVAN PAPUTUNGAN Alias ARVAN dengan sengaja dan secara sadartelah ikut memproduksi minuman keras beralkohol jenis sopi milik saudaraWAHYUDI Alias YUDI tersebut untuk dijual

Alias YUDI tersebuttidak mencantumkan tanggal kadaluarsa, label atau membuat penjelasanbarang yang memuat nama barang, ukuran, berat / isi bersin atau netto,komposisi, aturan pakai, tanggal pembuatan, akibat sampingan, nama danalamat pelaku usaha serta keterangan lain untuk penggunaan yang menurutketentuan harus dipasang atau dibuat sehingga perbuatan saudaraWAHYUDI Alias YUDI tersebut melanggar aturan yang berlaku Bahwa cara pembuatannya Minuman beralkohol tersebut illegal sehinggatidak memenuhi standar

higienis dan juga standar kesehatan sehinggaminuman keras jenis sopi buatan saudara BRAM ERWIN MANAREKE AliasERWIN dan juga saudara ARVAN PAPUTUNGAN Alias ARVAN milik saudaraWAHYUDI Alias YUDI tidak layak untuk di konsumsi oleh manusia karenabisa merusak kesehatan.

dari 18 halaman, Putusan Nomor 93/Pdt.G/2021/PA.Kab.Mn.Menimbang, bahwa jika parameter kemaslahatan dan kepentinganterbaik anak yang digunakan maka harus digali rekam jejak orang tua(Penggugat dan Tergugat) anak, siapa diantara keduanya yang mampumenjamin terwujudnya kepentingan terbaik anak maka dialah yang diberihak untuk mengasuh anak;Menimbang, bahwa apabila diteliti dan dikaji secara mendalam dankomprehensif ada banyak aspek yang berkaitan yang harus digali untukdijadikan sebagai indikator standar

karena jika moralitas rusakdan tercela, punya penyakit menular atau sakit ingatan, serta tidak punyahalaman 22 dari 18 halaman, Putusan Nomor 93/Pdt.G/2021/PA.Kab.Mn.waktu untuk mengasuh anak maka akan mendatangkan mafsadat danmadlarat bagi anak serta kepentingan terbaik anak akan terabaikan (videbuku Pembaruan Hukum Sengketa Hak Asuh Anak di Indonesia PerspektifKeadilan Jender, UllPress, h. 162 s/d 163);Menimbang, bahwa setelah mengkonstruksi pertimbangan hukummengenai parameter dan indikator standar

nilai dalam menentukan hak asuhanak, maka penerapannya dalam kasus ini adalah apakah Penggugatataukah Tergugat yang memenuhi standar nilai tersebut atau tidak;Menimbang, bahwa guna mengetahui fakta tentang rekam jejakPenggugat dan Tergugat, maka acuan yang dipakai adalah harusberdasarkan pada faktafakta hukum yang ditemukan dipersidangansebagaimana telah dirumuskan diatas;Menimbang, bahwa fakta hukum yang ditemukan dipersidanganmenunjukkan bahwa anak yang bernama ANAK, berjenis kelamin lakilaki,

dalampengasuhan orang tua, wali, atau) pihak lain mana pun yangbertanggungjawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dariperlakuan : diskriminasi; eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual;penelantaran; kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan; ketidakadilan; danperlakuan salah lainnya;Menimbang bahwa setelah melalui proses persidangan dan menilaifaktafakta selama anakanak berada dalam asuhan Penggugat, tidakditemukanindikasi yang menunjukkan adanya pelanggaran ataubertentangan dengan patokan standar

1939 (Stbl.No. 278), tetapi tidak termasuk dalam pengertian itu senjatasenjatayang nyatanyata mempunyai tujuan sebagai barang kuno atau barangyang ajaib (merkwaardigheid), dan bukan pula sesuatu senjata yangtetap tidak dapat terpakai atau dibikin sedemikian rupa sehingga tidakdapat dipergunakan;Menimbang, bahwa secara khusus pengertian senjata apiterdapat pula dalam Peraturan Menteri Pertahanan Republik IndonesiaNomor 7 Tahun 2010 tentang Pedoman Perizinan, Pengawasan DanPengendalian senjata api Standar

kerjanya adalah padapipa tersebut terdapat lubang yang bisa diisi berupa bahan kerasseperti pecahan kaca kemudian pada ujung pipa dipanaskan denganmenggunakan mesiu lalu setelah adanya pembakaran maka isi tersebutdapat meledak sehingga terlontar keluar sesuai ke mana senjatatersebut diarahkan, di mana cara kerja tersebut sama denganpengertian senjata api berdasarkan Peraturan Menteri PertahananRepublik Indonesia Nomor 7 Tahun 2010 tentang Pedoman Perizinan,Pengawasan Dan Pengendalian senjata api Standar

benda yang menyerupai senjata api adalah benda yangHalaman 17 dari 24 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2020/PN Tmt bentuk, sistem kerja dan/atau fungsinya menyerupai senjata api, dimana ternyata dipersamakan pengaturan izin dan pengawasansebagaimana suatu senjata api, maka Majelis Hakim berpendapatsenjata api rakitan adalah juga suatu senjata api sebagaimana yangdimaksud dalam Peraturan Menteri Pertahanan Republik IndonesiaNomor 7 Tahun 2010 tentang Pedoman Perizinan, Pengawasan DanPengendalian senjata api Standar

selama ini pernah digunakan untuk tahun baru danberfungsi sebagaimana senjata api;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, Terdakwa telahmempunyai dan menyimpan senjata api;Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akanmempertimbangkan apakah dalam mempunyai dan menyimpan senjataapi tersebut Terdakwa melakukannya dengan atau tanpa hak;Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Menteri PertahananRepublik Indonesia Nomor 7 Tahun 2010 tentang Pedoman Perizinan,Pengawasan Dan Pengendalian senjata api Standar

Menyatakan Terdakwa SUGIONO Alas NOBLING Bin KUSNANSUWITO, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan oleh orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan ;2.

sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa PenuntutUmum ;15Menimbang, bahwa sebagaimana diuraikan diatas, bahwa terdakwa telah didakwaoleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Tunggal, yaitu Perbuatan terdakwasebagaimana diatur dan diancam dalam pidana, melanggar Pasal 196 Jo Pasal 98 Ayat (2)UU RI NO. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, yang unsurunsurnya adalah sebagaiberikut:7 Unsur Setiap Orang;2 Unsur Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan / ataualat kesehatan yang tidak memenuhi standar

Unsur Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan /atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan / atau persyaratankeamanan oleh orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan ;Menimbang, bahwa di dalam KUHP (Crimineel Wetboek) tahun 1809 di cantumkankesengajaan adalah kemauan untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatanperbuatanyang di larang atau di perintahkan oleh undangundang, dan di dalam Memorie VanToelichting (MvT) menyatakan kesengajaan adalah dengan sadar

atau mengerti akanakibat dari perbuatan itu;Menimbang, bahwa dalam pasal 98 ayat 2 UU No.36 tahun 2009 disebutkan sebagaiberikut: Setiap orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan dilarang mengadakan,menyimpan, mengolah, mempromosikan dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiatobat;Menimbang, bahwa dalam pasal 98 ayat 2 UU No.36 tahun 2009 disebutkan sebagaiberikut: Ketentuan mengenai pengadaan, penyimpanan, pengolahan, promosi, pengedaransediaan farmasi dan alat kesehatan harus memenuhi standar

UndangUndang Nomor 48 Tahun 2009 tentang PokokPokok Kekuasaan Kehakiman,UndangUndang Nomor: 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum, terutama Pasal 196 JoPasal 98 Ayat (2) UU RI NO. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan Pasal 197 Ayat (1)KUHAP serta pasalpasal lain dari peraturan perundangundangan yang bersangkutan ;MENGADILI1 Menyatakan Terdakwa SUGIONO Alas NOBLING Bin KUSNANSUWITO,telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidanaMengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar

mulai melaksanakan pembuatan perencanaan danpengerjaan proyek pembangunan Hotel Golden Zamzam pada tanggal25 Agustus 2016, sebagaimana telah ditetapkan Surat Perintah Kerja No.023/KMKPKEU/VIII/2016,Bahwa pelaksanaan pekerjaan Renovasi Pekerjaan Struktur, Arsitektur,Mekanikal Elektrikal & Plumbing (MEP), dan lainnya pada proyekpembangunan Hotel Golden Zamzam telah dilaksanakan dengan baikoleh Penggugat yang juga turut diawasi oleh Perwakilan yang ditunjuk olehTergugat dan telah disesuaikan dengan standar

melaksanakan kewajiban melakukan serah terimahasil pekerjaan yang telah diperjanjikan walaupun telah melewati bataswaktu;Bahwa bukan para Tergugat tidak beritikad baik, namun karena Penggugat tidakmemenuhi kewajiban membuat Berita Acara Serah Terima (BAST) atas pekerjaanyang telah dilaksanakan dalam mengajukan tagihan sehingga pembayaran tidakbisa dilakukan sebagaimana persyaratan yang telah diperjanjikan, bagaimanapara Tergugat mau menilai Pekerjaan tersebut telah diselesaikan dan telahmemenuhi standar

Penggugat tidak melakukan Serah Terima HasilPekerjaan dan membuat Berita Acara Serah Terima (BAST) sampai melewatibatas masa pemeliharaan sehingga Tergugat tidak bisa melakukan auditkonstruksi atas hasil pekerjaan Penggugat, adalah mempunyai hubungan sebabakibat (kausalitas) yang sangat erat dan tidak bisa dipisahkan denganpembayaran pekerjaan yang telah diselesaikan oleh Penggugat.Bahwa hubungan sebab akibat (kausalitas) tersebut adalah tidak bisa dinyatakanhasil pekerjaan Penggugat telah memenuhi standar

Serah Terima (BAST) setelahmelewati masa peralihan 90 (Sembilan puluh) hari sejak pelaksanaandinyatakan selesai, dan Penggugat tidak melaksanakan kewajibannya dalammelakukan penagihan pada setiap termin (tahapan) dan/atau secarakeseluruhan dengan tidak melampirkan Berita Acara PenyelesaianPekerjaanserta persyaratan administrasi lainnya sebagaimana persyaratan yangtelah diperjanjikan sehingga Para Tergugat dan Tergugat II tidak dapat menilaipekerjaan yang telah diselesaikan apakah telah memenuhi standar

Urea, Pupuk ZA, Pupuk SP.36Produksi PT.Petrokimia Gresik yang pada kemasan luarnya terdapattulisan merah pupuk bersubsidi pemerintah barang dalampengawasan yang dibeli oleh terdakwa tersebut merupakan pupukbersubsidi dan merupakan barang dalam pengawasan yangpengadaan dan penyalurannya mendapat subsidi dari pemerintahuntuk kebutuhan kelompok tani dan atau petani yang dilaksanakanatas dasar program pemerintah di sektor pertanian yang fungsinyamembantu para petani meringankan harga pupuk dari harga standar

Urea, Pupuk ZA,Pupuk SP.36 Produksi PT.Petrokimia Gresik yang pada kemasan luarnyaterdapat tulisan merah pupuk bersubsidi pemerintah barang dalampengawasan yang dibeli oleh terdakwa tersebut merupakan pupukbersubsidi dan merupakan barang dalam pengawasan yang pengadaan danpenyalurannya mendapat subsidi dari pemerintah untuk kebutuhan kelompoktani dan atau petani yang dilaksanakan atas dasar program pemerintah disektor pertanian yang fungsinya membantu para petani meringankan hargapupuk dari harga standar

menemukan halhal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagaialasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka terdakwaharusmempertanggung jawabkan perbuatannya;Menimbang, bahwa terhadap pembelaan terdakwa yang padapokoknya agar terdakwa dijatuhi pidana seringanringannya dan agar tidakmenjalani pidana penjara, majelis berpendapat bahwa perbuatan terdakwatidak sesuai dengan program pemerintah di sektor pertanian yang fungsinyauntuk membantu para petani meringankan harga pupuk dari harga standar