Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh tanggal 17 Juli 2019Nomor 75/PDT/2019/PT BNA tentang Penunjukan Majelis Hakim untukmemeriksa dan mengadili perkara tersebut ditingkat banding;Halaman 1 dari 9 Putusan Nomor 75/PDT/2019/PT BNABerkas perkara Pengadilan Negeri Banda Aceh tanggal 23 Mei 2019 Nomor15/Pdt.G/2019/PN Bna dan suratsurat yang berkaitan dengan perkaratersebut;TENTANG DUDUKNYA PERKARAMenimbang, bahwa Para Penggugat dengan surat gugatan tanggal 11Februari 2019 yang diterima dan didaftarkan

di Kepaniteraan Pengadilan NegeriBanda Aceh pada tanggal 12 Februari 2019 dalam Register Nomor15/Pdt.G/2019/PN Bna, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:01.02.03.04.Bahwa sekitar bulan November 2016, telah terjadi ikatan PerjanjianKredit dengan memakai Jaminan antara Penggugat dengan Tergugatyang dibuat dihadapan Nurdhani, Sarjana Hukum, Notaris /PPAT di KotaBanda Aceh dengan Hak Tanggungan yaitu berupa SHM No. 02626 seluas388 M2 terletak di Jalan Sawah Lr.

BPR Artha AcehSejahtera;Kami meminta Penggugat untuk segera melunasi semua hutang yangditaginkan ke Penggugat dalam tempo 30 hari sejak diputuskan olehPengadilan;Menimbang, bahwa atas gugatan Para Penggugat tersebut PengadilanNegeri Banda Aceh telah menjatuhkan putusan tanggal 23 Mei 2019 Nomor15/Pdt.G/2019/PN Bna, yang amarnya sebagai berikut: Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya; Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam perkaraini secara tanggung renteng sebesar Rp

hukumnya telah memuat dan menguraikan secara teliti, tepat danbenar atas semua keadaan maupun alasan yang menjadi dasar dalam putusantersebut sehingga putusan tersebut diambil alin sebagai pertimbangan MajelisHakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini;Menimbang, bahwa dengan mengambil alih alasanalasan danpertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut, sebagai alasandan pertimbangan hukumnya sendiri dalam memutus perkara ini ditingkatbanding, maka putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor15

TingkatPertama dikuatkan sehingga Para Pembanding semula Para Penggugat beradadipihak yang kalah, maka dihukum membayar biaya perkara dalam keduatingkat peradilan secara tanggung renteng;Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentangKekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentangPeradilan Umum, RBg dan peraturan perundangundangan lainnya yangbersangkutan;MENGADILI: Menerima permohonan banding dari Para Pembanding semula ParaPenggugat; Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor15

Nomor 3031 K/Pid.Sus/2018Barang Dalam Pengawasan juncto Pasal 30 Ayat (3) junctoPasal 21 Ayat (2) Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor15/M.DAG/PER/4/2013, tentang Pengadaan dan PenyaluranPupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian;Mahkamah Agung tersebut;Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan NegeriWajo tanggal 3 November 2017 sebagai berikut:1.

penyalahgunaan alokasipupuk bersubsidi/oukan peruntukannya, sebagaimana diatur dandiancam pidana dalam Pasal 6 Ayat (1) huruf b UndangUndang DaruratRI Nomor 7 Tahun 1955 tentang Pengusutan, Penuntutan dan PeradilanTindak Pidana Ekonomi juncto Pasal 2 Ayat (2) Peraturan PresidenNomor 15 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan PresidenNomor 77 Tahun 2005 tentang Penetapan Pupuk Bersubsidi SebagaiBarang Dalam Pengawasan juncto Pasal 30 Ayat (3) juncto Pasal 21Ayat (2) Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor15

Kelompok Tani Ladoppe 2kepada saksi Arifuddin, padahal Terdakwa bukanlah distributor ataupengecer pupuk bersubsidi, dan saksi Arifuddin juga tidak berhak untukmembeli pupuk bersubsidi tersebut; Bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur tindak pidanadalam Pasal 6 Ayat (1) huruf b UndangUndang Darurat RepublikIndonesia Nomor 7 Tahun 1955 juncto Pasal 2 Ayat (2) PeraturanPresiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2011 juncto Pasal 30 Ayat(3) juncto Pasal 21 Ayat (2) Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor15

Sengkang Nomor 186/Pid.Sus/2017/PN Skg tanggal 19 Desember 2017 harus diperbaiki mengenailamanya pidana penjara yang dijatunkan kepada Terdakwa;Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untukmembayar biaya perkara pada tingkat kasasi;Mengingat Pasal 6 Ayat (1) huruf b UndangUndang Darurat RepublikIndonesia Nomor 7 Tahun 1955 juncto Pasal 2 Ayat (2) Peraturan PresidenRepublik Indonesia Nomor 15 Tahun 2011 juncto Pasal 30 Ayat (3) junctoPasal 21 Ayat (2) Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor15

EASTWIND RHINE, tipe Bulk Cargo, berbendera Panama,Registrasi No. 4116510, tahun pembuatan 1990/ 2008 yang telahdiletakkan sita jaminan berdasarkan Penetapan Nomor 15/Pen.Pdt.G /2016/PN.BTM tanggal 20 Juni 2016 dan telah dilaksanakan pada tanggal 24Juni 2016 tersebut menjadi tidak relevan, sehingga mohon KetuaPengadilan Negeri Batam berkenan membatalkan Penetapan Nomor15/Pen.Pdt.G/2016/PN.BTM tanggal 20 Juni 2016 serta memerintahkanJurusita Pada Pengadilan Negeri Batam untuk mengangkat sita jaminanatas

Put.No.219/PDT/2017/PT PBRpengingkaran terhadap surat kuasa tidak berlaku surut, pasport Terbandingsemula Pelawan tidak layak sebagai bukti maka tidak membuktikankeberadaannya, Terbanding semula Pelawan tidak dapat membuktikan daliperlawanannya, Pembanding semula Terlawan adalah pembeli beritikat baiksehingga demi hukum wajib dilindungi Hak Hukumnya;Menimbang, bahwa Terbanding semula Pelawan (dalam perkara Nomor75/Pdt.Plw/2017/PN Btm) /Tergugat Il (dalam perkara perdata Nomor15/Pdt.G/2016/PN Btm

juga telah menyampaikan kontra memori banding padatanggal 2 Maret 2018 yang untuk mempersingkat uraian putusan ini tidakdisalin kembali namun pada pokoknya menjelaskan bahwa Pengadilan NegeriBatam telah tepat dan benar dalam menerapkan hukum yang berlaku dalammemberikan pertimbangan hukum maupun dalam putusannya;Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi membaca berkas perkaraperdata beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor15/Pdt.G/2016/PN Btm tanggal 21 Desember 2016, berkas perkara

/Pdt.Plw/2016/PN Btm karena merupakan verstek atas putusan nomorperkara 15/Pdt.G/2016/PN Btm tanggal 21 Desember 2016 dan PengadilanNegeri Batam tidak menunjuk Hakim yang sama dengan Majelis Hakim yangmemeriksa perkara Nomor 15/Pdt.G/2016/PN Btm berakibat dalildalil gugatanmaupun alatalat bukti yang diajukan oleh Penggugat (dalam perkara Nomor 15/Pdt.G/2016/PN Btm / Terlawan (dalam perkara Nomor 75/Pdt.Plw/2017/PN Btm)serta pertimbangan hukum yang tercantum dalam putusan Nomor15/Pdt.G/2016/PN Btm

Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor15/Pdt.G/2016/PN Btm tanggal 21 Desember 2016;4. Menghukum Terbanding semula Pelawan/Tergugat Il dan TurutTerbanding semula Turut Terlawan I/Tergugat secara TenggangRenteng membayar kerugian materil sebesar Rp. 6.000.000.000,(enam milyar rupiah) kepada Pembanding semula Terlawan/ Penggugat;5. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan yang telah diletakkanberdasarkan Berita Acara Sita Jaminan Nomor15/BA.PDT.G/SJ/2016/PN Btm tanggal 24 Juni 2016;6.

permohonan yangbersangkutan;Memperhatikan segala sesuatu yang dikemukakan dipersidangan ;Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang ditetapkan untuk itu,Pemohon hadir sendiri dipersidangan.Menimbang, bahwa Hakim tersebut telah membaca surat permohonanpemohon tanggal 10 Mei 2019, yang telah didaftarkan dikepaniteraan PengadilanNegeri Dumai dengan register Nomor 15/Pdt.P/2019/PN Dum ;Menimbang, bahwa dipersidangan tanggal 16 Mei 2019 Kusa Pemohonsecara Lisan menyatakan mencabut surat Permohonannya Nomor15

Mengabulkan pencabutan perkara perdata permohonan Nomor15/Pdt.P/2019/PN Dum yang dimohonkan Pemohon tersebut ;2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Dumai untuk mencoretperkara perdata permohonan Nomor 19/Pdt.P/2019/PN Dum, pada registeryang tersedia untuk itu ;3.

menyatakan proses perkara ini selesai; Menimbang, bahwa oleh pencabutan gugatan sederhana Penggugatdikabulkan maka Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara yangtimbul sejumlah Rp.91.000, (Sembilan puluh satu ribu rupiah); Mengingat ketentuan pasal 271 Rv dan ketentuan perundangundanganyang bersangkutan yang berhubungan dengan perkara inl; MENETAPKAN1.Mengabulkan permohonan pencabutan gugatan sederhana yang diajukan oleh Penggugat ;2.Menyatakan proses persidangan perkara gugatan sederhana, Nomor15

/Pdt.G.S/2018/PN.Nga., selesai karena dicabut; 3.Menetapkan untuk mencoret perkara gugatan sederhana, Nomor15/Pdt.G.S/2018/PN.Nga., dari daftar perkara yang tersedia untuk itu ;4.Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.91.000, (Sembilan puluh satu ribu rupiah) ; Demikianlah ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 12 Desember 2018:Panitera, Hakim,R.

., yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan NegeriSurakarta tanggal 25 Januari 2016 ;Setelah membaca surat gugatan perkara Nomor15/Pdt.G/2062/PN.Skt. tanggal 25 Januari 2016 ;Setelah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan NegeriSurakarta Nomor : 15/Pdt.G/2016/PN.Skt., tanggal 27 Januari 2016 tentanghari dan tanggal persidangan perkara ini ;Setelah membaca Berita Acara Persidangan perkara Nomor15/Pdt.G/2016/PN.Skt. pada tanggal 3 Pebruari 2016 ;Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah

Barat; Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan AparaturSipil Negara Pada Setda Provinsi Kalimantan Barat, berdasarkansurat kuasa khusus Nomor : 180/1863/HKC tanggal 27 Juni2019 selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT/TERBANDING;Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor :334/B/2019/PT.TUN.JKT. tanggal 17 Desember 2019 tentang PenunjukanSusunan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus sengketa di tingkatbanding;Salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak Nomor15

ketentuan Pasal 62 ayat (1) huruf d UndangUndangNomor 5 Tahun 1986 gugatan dinyatakan tidak diterima;Menimbang, bahwa pertimbangan hukum dan amar putusansebagaimana tersebut di atas, menurut pendapat Majelis Hakim Tingkat Bandingadalah tepat dan benar, oleh karena itu untuk tidak mengulang, pertimbangandan amar putusan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tersebut diambilalih sepenuhnya menjadi pertimbangan dan amar putusan di tingkat banding,dan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak Nomor15

TingkatBanding telah memeriksa keseluruhan alat bukti yang diajukan para pihak dipersidangan, namun untuk memutus hanya digunakan bukti yang relevansebagaimana ketentuan Pasal 107 UndangUndang Nomor 5 tahun 1986; Mengingat UndangUndang Nomor 5 tahun 1986 sebagaimana telahdirubah terakhir dengan UndangUndang Nomor 51 Tahun 2009 besertaperaturan perundangundangan lain yang berkaitan :MENGADILI:Menerima Permohonan Banding dari Penggugat/Pembanding;Menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak Nomor15

Bahwa oleh karena perlawanan Pelawan ini memiliki alasan hukum dandidasarkan pada perlawanan yang benar dan beralasan maka PelaksanaanEksekusi yang dimohonkan oleh terlawan kepada Ketua Pengadilan AgamaPinrang Nomor 4/Eks/2020/PA.prg tanggal 30 April 2020 terhadap PutusanPengadilan Agama Pinrang Nomor 804/Pdt.G/2017/PA.Prg tanggal 13September 2018 dan Putusan Pengadilan Tinggi Agama Makassar Nomor15/Pdt.G/2019/PTA.Mks tanggal 10 April 2019 serta putusan MahkamahAgung Republik Indonesia nomor 766

Putusan No.425/Pdt.G/2020/PA.Prgdimohonkan oleh peemohon sangat telah bertentangan denga apa yangtertuang dalam putusan, padahal dalam amar putusan kasasi perkara iniMahkamah Agung telah secara Tegas dan Terang MemperbaikiPutusan Pengadilan Tinggi Agama Makassar Nomor15/Pdt.G/2019/PTA.Mks dan Putusan Pengadilan Agama Pinrangnomor 804/Pdt.G/2017/PA.Prg;3.

Putusan No.425/Pdt.G/2020/PA.PrgqBerdasarkan alasan alasan perlawanan tersebut di atas, paraPelawan memohon kiranya yang mulia Ketua Pengadilan Agama Pinrang atauyang mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dapatmemutuskan:DALAM PROVISI :Menyatakan Menunda Pelaksanaan Eksekusi Permohonan EksekusiNomor 4/Eks/2020/PA.prg tanggal 30 April 2020 terhadap PutusanPengadilan Agama Pinrang Nomor 804/Pdt.G/2017/PA.Prg tanggal 13September 2018 dan Putusan Pengadilan Tinggi Agama Makassar Nomor15

Bahwa permohonan eksekusi lebin dahulu yang dimohonkan olehTerlawan kepada Ketua Pengadilan Agama Pinrang Cq Majelis Hakimyang memeriksa perkara ini untuk segera dilaksanakan dan dilanjutkanpelaksanaan eksekusi terhadap Putusan perkara Nomor804/Pdt.G/2017/PA.Prg jo Putusan perkara Nomor15/Pdt.G/2019/PTA.Mks jo Putusan perkara Nomor 766 K/Ag/2019,Hal. 12 dari 20 Hal.

MT.Haryono No. 169 Kota Malang ;Selanjutnya disebut sebagaiTERGUGAT Ul INTERVENSI11Pengadilan Tata Usaha Negara Surabayatersebut ; Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan TataUsaha Negara Surabaya tanggal 2 Maret 2010 Nomor15.K / PEN.TUN / 2010/PTUN.SBY. tentang PenunjukanMajelis Hakim ; Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelistanggal 2 Maret 2010 Nomor15.HK/PEN.TUN/2010/PTUN.SBY. tentang HariPemeriksaan .............Pemeriksaan PersiapanTelah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelistanggal 24 Maret

2010 Nomor15.HK/PEN.TUN/2010/PTUN.SBY. tentang HariPersidangan ;Telah mendengar keterangan dari pihak pihakyang bersengketa dipersidangan dan memeriksa buktibukti serta saksi saksi yang diajukan oleh parapihak dipersidangan ; 12Telah membaca berkas perkara Nomor : 15/G/2010/PTUN.SBY. beserta lampiran yang ada didalamnyasetelah mendengar keterangan Para Pihak dalampersidangan ; Menimbang, bahwa Penggugat melalui kuasanyatelah mengajukan surat gugatan tertanggal 01 Maret2010 yang diterima di KepaniteraanPengadilan

Tata Usaha Negara Surabaya tanggal01 Maret 2010 dibawah register perkara Nomor15/G/2010/PTUN.SBY. setelah melalui prosespemeriksaan persiapan surat gugatan tersebut telahdiperbaiki dan diterima oleh Majelis Hakim padatanggal 24 Maret 2010, dengan mengemukakan alasanalasan sebagai berikutBahwa Para Penggugat sebagai pemilik rumah di lokasiPerumahan PT.

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut terdakwatelah menandatangani akta jual beli Nomor14/PPAT/AJB/RS.2006 tanggal 28 September 2006 dan telahmenandatangani akta jual beli Nomor : 15/PPAT/AJB/RS.2006tanggal 28 September 2006 serta akta jual beli Nomor17/PPAT/AJB/RS.2006 tanggal 28 September 2006 ;Bahwa akta jual beli Nomor : 14/PPAT/AJB/RS.2006tanggal 28 September 2006 ditandatangani' oleh terdakwasebagai akta jual beli sebidang tanah antara terdakwadengan melalui MISYARNI dan akta jual beli Nomor15

PerkaraPDM429/Bkulu/10/2010 terdakwa telah dituntut supayaMajelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu yang memeriksa danmengadili perkara ini memutuskanMenyatakan terdakwa LILI TARYADI terbukti secara sah danmeyakinkan melakukan tindak pidana penyerobotan tanahsebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 385ayat (1) KUHP;Agar terdakwa dipidana penjara selama 1 (satu) tahunpenjara;Menyatakan barang bukti berupa1 (satu) eksemplar asli akta = jual beli Nomor15/PPAT/AJB/RS/2006 tertanggal 29 September

secara sahdan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpahak menjual tanah yang sebagian atau seluruhnya milikOrang lain.Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa LILI TARYADI olehkarenanya dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh)bulan, dengan ketentuan' pidana tersebut tidak perludijalani kecuali ada putusan hakim lain sebelum lewatmasa percobaan selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan,dan terdakwa dijatuhi pidana karenanya.Menyatakan barang bukti berupa1 (satu) eksemplar asli akta = jual beli Nomor15

telah menyatakan bandingdihadapan Wakil Panitera Pengadilan Negeri Bengkulu padatanggal 29 April 2011 sebagaimana ternyata dari aktapermintaan banding Nomor = :15/Akta.Pid/2011/PN.BKL danpermintaan banding tersebut telah diberittahukan dengancara seksama kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 11 Mei2011;Begitu juga Jaksa Penuntut Umum telah mengajukanbanding terhadap putusan dihadapan Panitera PengadilanNegeri Bengkulu) pada tanggal 04 Mei 2011 sebagaimanaternyata dari akta permintaan banding Nomor15

Jaksa Penuntut Umum mohon supaya Pengadilan TinggiBengkulu) menerima permohonan banding dan menyatakanbahwa terdakwa LILI TARYADI terbukti secara sah danmeyakinkan melakukan tindak pidana penyerobotan tanahmelanggar Pasal 385 ayat (1) KUHP serta menjatuhkanpidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 1(satu) tahun dan menyatakan barang bukti berupa :1 (satu) eksemplar asli akta = jual beli Nomor15/PPAT/AJB/RS/2006 tertanggal 29 September 2006dikembalikan kepada H.M.

Pengusutan, Penuntutan dan Peradilan Tindak PidanaEkonomi jo pasal 4 ayat (1) huruf a jo pasal 8 ayat (1) PeraturanPemerintah Pengganti UndangUndang Nomor 8 tahun 1962 tentangPerdagangan BarangBarang dalam Pengawasan jo pasal 2 ayat (1), (2)Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2011 tentangPerubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 77 tahun 2005 tentangPenetapan Pupuk Bersubsidi Sebagai Barang dalam Pengawasan jo pasal30 ayat (3) jo pasal 21 ayat (2) Peraturan Menteri Perdagangan RI nomor15

Pengusutan, Penuntutan dan Peradilan TindakPidana Ekonomi jo pasal 4 ayat (1) huruf a jo pasal 8 ayat (1)Peraturan Pemerintah Pengganti UndangUndang Nomor 8 tahun1962 tentang Perdagangan BarangBarang dalam Pengawasanjo pasal 2 ayat (1), (2) Peraturan Presiden Republik IndonesiaNomor 15 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas PeraturanPresiden Nomor 77 tahun 2005 tentang Penetapan PupukBersubsidi Sebagai Barang dalam Pengawasan jo pasal 30 ayat(3) jo pasal 21 ayat (2) Peraturan Menteri Perdagangan RI nomor15

Pengusutan, Penuntutan danPeradilan Tindak Pidana Ekonomi jo pasal 4 ayat (1) huruf a jo pasal 8 ayat(1) Peraturan Pemerintah Pengganti UndangUndang Nomor 8 tahun 1962tentang Perdagangan BarangBarang dalam Pengawasan jo pasal 2 ayat(1), (2) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2011tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 77 tahun 2005 tentangPenetapan Pupuk Bersubsidi Sebagai Barang dalam Pengawasan jo pasal30 ayat (3) jo pasal 21 ayat (2) Peraturan Menteri Perdagangan RI nomor15

Pengusutan, Penuntutan danPeradilan Tindak Pidana Ekonomi jo Pasal 4 ayat (1) huruf a jo Pasal 8 ayat(1) Peraturan Pemerintah Pengganti UndangUndang Nomor 8 Tahun 1962tentang Perdagangan BarangBarang dalam Pengawasan jo Pasal 2 ayat(1), (2) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2011tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2005 tentangPenetapan Pupuk Bersubsidi Sebagai Barang dalam Pengawasan jo Pasal30 ayat (3) jo Pasal 21 ayat (2) Peraturan Menteri Perdagangan RI nomor15

perundangundangan.Menimbang, bahwa Pasal 21 Peraturan Menteri Perdagangan RINomor 15/MDAG/PER/4/2013 sebagai berikut : 1) Distributor dan pengecer dilarang memperjualbelikan pupukbersubsidi diluar peruntukannya dan atau diluar wilayahtanggungjawabannya.2) Pihak lain selain Produsen, Distributor dan pengecer dilarangmemperjualbelikan pupuk bersubsidi.Menimbang, bahwa Hakim Tingkat Pertama dalammempertimbangkan unsur dakwaan, langsung pada peraturan atau pasaldakwaan, cq Pasal 21 ayat (2) Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor15

PDT.P/2018/ PN Rhl, tertanggal 19 Juli2018 tentang Penetapan Hari Sidang ;Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan SuratPermohonannya tertanggal 28 Mei 2018, yang terdaftar diKepaniteraan Pengadilan Negeri Rokan Hilir tanggal 18 Juli 2018 dibawah register Nomor: 15/Pdt.P/2018/PN Rhl;Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan,Pemohon hadir sendiri di persidangan dan Pemohon menyampaikanPencabutan Permohonannya dengan surat tertanggal 20 Juli 2018tentang mencabut perkara permohonannya Nomor15

Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Rokan Hilir untukmencatat dalam register perkara perdata Nomor15/Pdt.P/2018/PN Rhl atas pencabutan tersebut;3.

PENETAPANNomor 15/Pdt.G/2017/PN Unr DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA *Hakim Pengadilan Negeri Ungaran;Membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ungaran tanggal30 Januari 2017, Nomor 15/Pdt.G/2017/PN Unr, tentang penunjukan MajelisHakim untuk memeriksa dan mengadili perkara perdata Nomor15/Pdt.G/2017/PN Unr atas nama:Drs.

Tergugat Ill;Setelah membaca surat gugatan dalam perkara tersebut diatas;Setelah membaca Berita Acara persidangan tanggal 23 Februari2017;Halaman 1 Pen.Nomor 06/Padt.P./2017/PN Unr.Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini masih dalamtahap sidang pertama namun sebelum Persidangan dilanjutkan, ataspertanyaan Hakim Ketua Kuasa Penggugat dipersidangan menyatakanmencabut surat gugatannya yang terdaftar di Kepaniteraan Perdata Nomor15/Pdt.G/2017/PN Unr, tertanggal 27 Januari 2017;Menimbang bahwa

tersebut diatas dan suratPenunjukan Panitera Pengganti olen Panitera Pengadilan Tinggi Yogyakartatanggal 14 Desember 2017, Nomor 121/PEN.PDT/2017/PT YYK ;Berkas perkara dan semua Surat surat yang berhubungan denganberkas perkara tersebut ;Halaman 1 dari 16 halaman Putusan Nomor 118/PDT/2017/PT YYK.TENTANG DUDUK PERKARANYA :Telah membaca gugatan Penggugat / Terbanding dalam suratgugatannya tertanggal 6 Maret 2017 yang didaftarkan di KepaniteraanPengadilan Negeri Bantul tanggal 6 Maret 2017 dengan Nomor15

Menghukum Tergugat Rekonvensi membayar biaya perkara.Atau menjatuhkan putusan lain yang adil dan patut menurut hukum;Membaca salinan putusan Sela Pengadilan Negeri Bantul, Nomor15/Pdt.G/2017/PN Btl, tanggal 31 Mei 2017 yang amar selengkapnya sebagaiberikut :1. Menolak eksepsi dari Tergugat sepanjang mengenai kewenanganMengadili secara absolut;2. Menyatakan Pengadilan Negeri Bantul berwenang mengadili Perkaragugatan Penggugat No.15 / Pdt. G / 2017 / PN.Btl tersebut ;3.

Menangguhkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;Membaca salinan putusan akhir Pengadilan Negeri Bantul, Nomor15/Pdt.G/2017/PN Btl, tanggal 10 Oktober 2017 yang amar selengkapnyasebagai berikut :DALAM KONPENSI :DALAM EKSEPSI : Menolak Eksepsi dari Tergugat;DALAM POKOK PERKARA :1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk sebagian;2. Menyatakan secara hukum tanah sengketa dengan Sertifikat Hak MilikNomer: 12209 luas 412 m?

Menguatkan putusan Pengadilan Negeri bBantul Nomor15/Pdt.G/2017/PN Btl, tanggal 3 Oktober 2017 yang diucapkan padatanggal 10 Oktober 2017 ;3.

Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Bantul, Nomor15/Pdt.G/2017/PN Btl, tanggal 10 Oktober 2017 yang dimohonkanbanding tersebut;2 Menghukum Pembanding semula Tergugat untukmembayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang untuktingkat Banding sebesar Rp.150.000, (Seratus Lima Puluh riburupiah);Halaman 15 dari 16 halaman Putusan Nomor 118/PDT/2017/PT YYK.Demikianlah diputus dalam sidang Permusyawaratan MajelisHakim Pengadilan Tinggi Yogyakarta pada hari Selasa tanggal 16Januari 2018 oleh

Majelis Hakim telah berusaha mendamaikanPenggugat dengan cara memberikan nasihatnasihat agar kembali rukundengan Tergugat dan berhasil, selanjutnya Penggugat menyatakan mencabutgugatannya yang terdaftar dalam register Pengadilan Agama Tabanan Nomor15/Pdt.G/2022/PA.Tbnan tertanggal 7 Februari 2022;Bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan, maka segala hal ikwalyang terjadi di persidangan yang tertulis dalam berita acara perkara inidianggap telah dipertimbangkan dan merupakan satu kesatuan yang takterpisahkan

adalahsebagaimana telah diuraikan di atas;Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugathadir dan Tergugat tidak hadir menghadap ke muka sidang dan tidak pulamenyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sahmeskipun kepadanya telah dipanggil secara resmi dan patut, Majelis Hakimberusaha mendamaikan dengan cara memberikan nasihat kepada Penggugatdan berhasil, selanjutnya Penggugat menyatakan mencabut gugatannya yangterdaftar dalam register Pengadilan Agama Tabanan Nomor15

Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor15/Pdt.G/2022/PA.Tbnan dari Penggugat;2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tabanan untuk mencatatpencabutan perkara tersebut dalam register perkara;3.

Menyatakan menurut hukum bahwa objek tanah yang akandieksekusi dalam memenuhi Putusan Pengadilan Negeri Bitung tanggal27 Januari 2014, Nomor 109/PDT.G/2013/PN.Btg juncto PutusanPengadilan Tinggi Manado tanggal 29 April 2014 Nomor15/PDT/2012/PT.MDO juncto Putusan Kasasi Mahkamah Agung RItanggal 5 Mei 2015 Nomor 22 K/PDT/2015 dalam perkara antaraHalaman 2 dari 11 hal. Put.

Nomor 1198 K/Padt/20191.Putusan Pengadilan Tinggi Manado tanggal 29 April 2014 Nomor15/PDT/ 2012/ PT.MDO juncto Putusan Kasasi Mahkamah Agung RItanggal 5 Mei 2015 Nomor 22 K/PDT/2015 dalam perkara antaraAlfonsius Herman Kiaking, sebagai Penggugat/Terbanding/TermohonKasasi lawan Ilham Macpal dan kawankawan sebagaiTergugat/Pembanding/ Pemohon Kasasi, dengan luas 185 m?

Menyatakan pelaksanaan eksekusi oleh Pengadilan NegeriBitung dalam memenuhi Putusan Pengadilan Negeri Bitung tanggal 27Januari 2014, Nomor 109/PDT.G/2013/PN.Btg juncto PutusanPengadilan Tinggi Manado tanggal 29 April 2014 Nomor15/PDT/2012/PT.MDO juncto Putusan Kasasi Mahkamah Agung RItanggal 5 Mei 2015 Nomor 22 K/PDT/2015 dalam perkara antaraAlfonsius Herman Kiaking, sebagai Penggugat/Terbanding/TermohonKasasi lawan Ilham Macpal dan kawankawan sebagaiTergugat/Pembanding/Pemohon Kasasi, ditangguhkanpelaksanaannya

Menyatakan menurut hukum bahwa Pelawan adalah Pelawanyang baik dan benar;3. menyatakan menurut hukum bahwa objek tanah yang akandieksekusi dalam memenuhi Putusan Pengadilan Negeri Bitungtanggal 27 Januari 2014, Nomor 109/PDT.G/2013/PN.Btg junctoPutusan Pengadilan Tinggi Manado tanggal 29 April 2014 Nomor15/PDT/ 2014/PT.MDO juncto Putusan Kasasi Mahkamah Agung RItanggal 5 Mei 2015 Nomor 22 K/PDT/2015 dalam perkara antaraHalaman 7 dari 11 hal. Put.

Menyatakan menurut hukum bahwa jual beli antara Terlawan dan Turut Terlawan atas tanah yang akan dieksekusi dalammemenuhi Putusan Putusan Pengadilan Negeri Bitung tanggal 27Januari 2014, Nomor 109/PDT.G/2013/PN.Btg juncto PutusanPengadilan Tinggi Manado tanggal 29 April 2014 Nomor15/PDT/2014/PT.MDO juncto Putusan Kasasi Mahkamah Agung RItanggal 5 Mei 2015 Nomor 22 K/PDT/2015 dalam perkara antaraAlfonsius Herman Kiaking, sebagai Penggugat/Terbanding/TermohonKasasi lawan Ilham Macpal dan kawankawan

Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;2.Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlahRp.3.585.000, (tiga juta lima ratus delapan puluh lima ribu rupiah);Membaca akta pernyataan permohonan banding yang dibuat olehPanitera Pengadilan Negeri Marisa tanggal 16 November 2018 Nomor15/Pdt.G/2018/PN Mar, yang menyatakan bahwa pada tanggal 16 November2018 Penggugat melalui kuasanya telah mengajukan permohonan agarperkaranya yang diputus oleh Pengadilan Negeri Marisa tanggal 5 November2018

Nomor 15/Pdt.G/2018/PN Mar untuk diperiksa dan diputus dalam tingkatbanding;Membaca relas pemberitahuan pernyataan banding Nomor15/Pdt.G/2018/PN Mar yang dibuat oleh Juru Sita Pengganti pada PengadilanNegeri Marisa yang menyatakan bahwa permohonan banding Penggugattersebut telah diberitahukan/disampaikan secara sah dan seksama kepadaTerbanding semula Tergugat pada tanggal 22 November 2018;Membaca surat Memori Banding tanggal 3 Desember 2018 yangdiajukan olech kuasa Pembanding semula Penggugat pada

dari pemberitahuan tersebut;TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semulaPenggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara sertamemenuhi persyaratan yang ditentukan oleh undangundang, oleh karena itupermohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan menelitiserta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmiputusan Pengadilan Negeri Marisa tanggal 5 November 2018 Nomor15

PEMOHON;Telah membaca Permohonan Pemohon pada tanggal 21 Pebruari 2017yang terdaftar dalam register Permohonan Pengadilan Negeri Jepara Nomor15/Pdt.P/2017/PN Jpa, tertanggal 21 Pebruari 2017;Menimbang, bahwa dalam sidang pertama, pemohon mengajukan secaralisan pencabutan atas perkara permohonan Nomor 15/Pdt.P/2017/PN Jpa, alasanbukti yang belum lengkap;Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon dicabut maka sudahsepatutnya dilakukan pencoretan terhadap perkara Nomor 15/Pdt.P/2017/PN Jpa,tertanggal

Mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut Permohonan Nomor15/Pdt.P/2017/PN Jpa, tertanggal 21 Pebruari 2017;Hal 1 dari 2 halaman Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2017/PN Jpa2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Jepara untuk mencoretperkara Permohonan Nomor 15/Pdt.P/2017/PN Jpa, tertanggal 21 Pebruari2017 dari buku register perkara perdata permohonan.3. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 166.000.

ROSIDA HANAFI, Perempuan, Umur : 33 tahun,Tempat/Tanggal Lahir : Ipiebang, 10 April 1987, Agama :Islam, Pekerjaan : lbu Rumah Tangga, Alamat : RT 004 / RW002 Kelurahan Waiwerang Kota;Selanjutnya GISCDUt SCDAGAL 0.0... ccceceeeeeeeeeeeeeeseeseaeeeeeeeeeeeesaesaeaeeseeess ParaPemohon;Pengadilan Negeri tersebut;Setelah membaca :Penetapan A.n Ketua Pengadilan Negeri Larantuka Nomor15/Pdt.P/2020/PN Lrt, tanggal 24 Juli 2020 tentang penunjukan Hakimyang memeriksa dan mengadili perkara ini; Penetapan Hakim

Larantukadibawah register perkara Nomor 15/Pdt.P/2020/PN Lrt, tanggal 24 Juli 2020 perihalpermohonan perbaikan nama Anak Para Pemohon pada Akta Kelahiran Anak ParaPemohon;Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan untuk itu,Para Pemohon hadir sendiri dan menyatakan mencabut permohonannya denganHalaman 1 dari 3 Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2020/PN Litalasan terdapat kekeliruan dan Para Pemohon kemudian menyerahkan surattertanggal 04 Agustus 2020, perihal Permohonan Pencabutan Perkara Nomor15

., berdasarkan Surat KuasaKhusus, tanggal 19 Maret 2020,terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan NegeriSoasio dengan Reg.No.21/PPNEG/2020/PN.Sos, tanggal 20 Maret 2020;Halaman 1 dari 9 Putusan Perkara Nomor 21/Pid.B/2020/PT.TTE.Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi MalukuUtara Nomor:21/Pid.Sus/2020/PT.Tte, tanggal 22 Juni 2020 dan berkasperkara Pengadilan Negeri Soasio Nomor15/Pid.B/2020/PN.Sos, serta suratsurat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;Telah membaca Surat Dakwaan dari

Menetapkan barang bukti berupa:1 (satu) Flashdisk Scandisk Cruser Blade 32 GB, wama hitammerah, S/N: 40530001 181024109514,Tetap terlampir dalam berkas perkara;Menetapkan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesarRp.5.000, (lima ribu rupiah);Telah membaca putusan Pengadilan Negeri Soasio, Nomor15/Pid.B/2020/PN.Sos, tanggal 4 Juni 2020, dengan amar sebagai berikut:1:Menyatakan Mursid Men Alias Cidos telah terbukti secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana:KarenaKelalaiannya menyebabkan

Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesarRp.5.000, (Lima ribu rupiah);Telah membaca Akta Permintaan Banding, Nomor7/Akta.Pid/2020/PN.Sos, tanggal 9 Juni 2020 yang dibuat oleh Panitera PengadilanNegeri Soasio, bahwa Penuntut Umum, telah mengajukan permintaan bandingterhadap putusan Pengadilan Negeri Soasio, Nomor15/Pid.B/2020/PN.Sos,tanggal 4 Juni 2020;Telah membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding PenuntutUmum, Nomor 7/Pid/2020/PN.Sos, tanggal 9 Juni 2020, yang dibuat olehJurusita

terjadinyakebakaran; Bahwa kebakaran tersebut bukan hanyadari bara api rookok yangdipegang oleh Terdakwa, sebab ketika masuk kedalam ruanganPendapatan, Terdakwa memegang korekapi gas yang disimpandalam celana; Bahwa Terdakwa masuk membawa rokok yang dalam keadaanterbakar, hanya sebagai pengalinan atau sebagai alas an pembenartentang kelalaian pembakaran Kantor BPKAD Kab.Halmahera Timur;Menimbang, bahwa setelah memeriksa dan meneliti dengan seksamaberkas perkara, dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Soasio,Nomor15