G /20 11/PNKdlDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAKami Ketua Majelis/Hakim Pengadilan Negeri Kendala.a.Berkas perkara Gugatan No.13/Pdt.G/2011/PN.Kdl antara ALFIYAH melawan NURABIDIN, DKK ;Surat Penggugat tertanggal 28 September2011 yang ditanda tangani Kuasa Hukum Penggugatperihal Pencabutan Perkara Perdata Nomor13/Pdt.G/2011/PN.

Bahwa hubungan kerja antara Tergugat dengan Para Penggugat dibuatdengan menggunakan Perjanjian kerja waktu tertentu, yang bertentangandengan peraturan perundangundangan Khususnya UndangUndang Nomor13 Tahun 2003 Pasal 59 ayat (1), (2) dan Keputusan Menteri Tenaga kerjadan Transmigrasi RI Nomor Kep. 100/MENA/I/2004, Pasal (4), Pasal (5),Pasal (6) dan (7), oleh karenanya demi hukum berubah menjadi Perjanjiankerja waktu tidak tertentu sejak adanya hubungan kerja;.

memasok barang dan mengatur distribusibarang ke seluruh tokotoko diatur dan dikendalikan dari gudang atauDistribution center yang salah satu pekerjaan pokok dikerjakan langsungoleh bagian Picker dan Receiving dan untuk menjual barang dikerjakanpada pekerja area toko oleh karenanya pekerjaan tersebut telahberlangsung sejak tahun 2002 atau telah berlangsung + 14 tahun dengandemikian, perjanjian kerja waktu tertentu a quo telah secara nyatanyatabertentangan Pasal 59 ayat (1) huruf a dan b, Undang Undang Nomor13

kampung yang mana setiap orang pasti mengetahul,dimana usaha Tergugat tidak mengenal cuaca atau musim baik musimhujan maupun musim kemarau dan bukan merupakan produk baru,kegiatan baru, atau produk tambahan yang masih dalam percobaan ataupenjajakan, hal ini terbukti tahun 2002 sampai dengan sekarangusahanya tanpa dipengaruhi oleh cuaca dan kegiatan usahanya masihtetap sama, untuk itu perjanjian kerja waktu tertentu aquo telah secaranyatanyata bertentangan Pasal 59 ayat (1) huruf c dan d UndangUndang Nomor13

kegiatan pekerjaannya tidakakan selesai dalam waktu tertentu sehingga tidak memenuhi ketentuanPasal 59 ayat (1) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 dan harusdalam Perjanjian Kerja Waktu) Tidak Tertentu (PKWTT)/Tetap,sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 59 ayat (2) UndangUndangNomor 13 Tahun 2003;Bahwa berdasarkan pada faktafakta tersebut di atas, maka perjanjian kerjawaktu tertentu yang dibuat antara Tergugat dengan Para Penggugat tidakmemenuhi ketentuan Pasal 59 ayat (1) dan ayat (2) Undang Undang Nomor13

Tahun 2003 adalah tidak sah dan batal demi hukum, maka demi hukummenjadi perjanjian kerja waktu tidak tertentu sejak adanya hubungan kerja,sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 59 ayat (7) Undang Undang Nomor13 tahun 2003;.

Uang pesangon sebesar 1 x Pasal 156 (2) Undang Undang Nomor13/2003;b. Uang Penggantian Hak dalam Pasal 156 (4) Undang Undang Nomor13/2003;Tergugat bersedia di PHK dengan usulanusulan sebagai berikut:1. Penggugat memberikan surat permohonan maaf kepada Tergugatdengan redaksi yang akan dan dapat disepakati bersama;2.

Penggugat membayarkan halhal sebagai berikut:a) Uang pesangon sebesar 2 x Pasal 156 (2) Undang Undang Nomor13/2003;b) Uang penggantian hak dalam Pasal 156 (4) Undang UndangNomor 13/2003;c) Car Plan senilai Rp499.000.000,00;d) Uang makan siang selama setahun dengan perhitungan (22 harikerja/bulan x 12 bulan) x Rp15.000,00;e) THR 2014 secara proporsional;f) Dana pensiun dengan perhitungan sebesar 7% upah perbulansecara proporsional dari 1 November 2013 hingga tanggalberlakunya PHK yang disepakati;g

Uang Pesangon sebesar 1 x Pasal 156 (2) Undang Undang Nomor13/2003;2. Uang Penggantian Hak dalam Pasal 156 (4) Undang Undang Nomor13/2003 yang terdiri dari Uang Penggantian 15% dari pengobatan danperumahan dan istirahat tahunan yang belum dipakai;3. Pembayaran THR 2014 secara proporsional;4. Pembayaran luran Dana Pensiun sebesar (7%/bulan x upah bulanan)hingga tanggal berlaku PHK;5.

Uang Pesangon sebesar 2 x Pasal 156 (2) Undang Undang Nomor13/2003;b. Uang Penggantian Hak dalam Pasal 156 (4) Undang Undang Nomor13/2003;c. Car Plan senilai Rp499.000.000,00;d. Uang makan siang selama setahun dengan perhitungan (22 harikerja/bulan x 12 bulan) x Rp15.000,00;e. THR 2014 secara proporsional;f. Dana pensiun dengan perhitungan sebesar 7% upah perbulan secaraproporsional dari 1 November 2013 hingga tanggal berlakunya PHKyang disepakati;g.

Pembayaran Uang Pesangon sebesar 1 x Pasal 156 (2) dan uangPenggantian Hak sebesar 1 x Pasal 156 (4) Undang Undang Nomor13/2003;b. Pembayaran THR 2014 secara proposional;Tergugat menyatakan tidak menolak PHK apabila Penggugat bersediamembayarkan pembayaran terdiri dari:a. Pembayaran Uang Pesangon sebesar 2 x Pasal 156 (2) dan uangPenggantian Hak sebesar 1 x Pasal 156 (4) Undang Undang Nomor13/2003;b. Pembayaran insentif tahunan sebesar 20% dari total penjualanPenggugat selama 2013;c.

Berkas perkara dan semua Surat yang berhubungan dengan perkara ini;TENTANG DUDUKNYA PERKARA :Mengutip surat gugatan Pembanding semula Penggugat tertanggal16 Maret 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan PengadilanNegeri Waingapu pada tanggal 16 Maret 2020, Register Nomor13/Pdt.G/2020/PN.Wgp, telah mengajukan gugatan dan setelah dilakukanperubahan/ penambahan pada point 15 sehingga selengkapnya sebagaiHalaman 3 dari 42 halaman, Putusan Nomor 132/PDT/2020/PT KPG.berikut :1.Bahwa, semasa

Menghukum Para Tergugat dan Para Turut Penggugat untuk membayar biayaperkara sebesar Rp. 8.420.000, (delapan juta empat ratus dua puluh riburupiah);Memperhatikan Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor13/Pdt.G/2020/PN Wgp. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan NegeriWaingapu, menerangkan bahwa pada hari Selasa Tanggal 25 Agustus 2020,Tundu Manumopa, ST, Pembanding semula Penggugat telah menyatakanbanding terhadap putusan Pengadilan Negeri Waingapu Nomor13/Pdt.G/2020/PN Wgp, tanggal 12 Agustus 2020

Semula Tergugat II, III,IV, V, VI, VII, Vill, IX masingmasing pada tanggal 26 Agustus 2020, sertakepada Turut Terbanding dan Il semula Turut Tergugat dan II, masingmasing pada tanggal 26 Agustus 2020;Memperhatikan Tanda Terima Memori Banding Nomor13/Pdt.G/2020/PN Wgp, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan NegeriWaingapu tertangggal 3 September 2020 ;Memperhatikan Relaas Pemberitahuan Penyerahan Memori BandingNomor 13/Pdt.G/2020/PN Wgp, yang dibuat oleh Jurusita Pengganti ,menerangkan telah memberitahukan

Menerima gugatan Penggugat/Pembandinguntuk seluruhnya;Menghukum Para Tergugat/Terbanding untuk membayar biaya perkaraini DAN ATAU apabila Bapak Ketua/Majelis Hakim Pengadilan TinggiKupang yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain,mohon putusan yang seadiladilnya (Ex Aequo et Bono).Memperhatikan Tanda terima Kontra Memori Banding Nomor13/Pdt.G/2020/PN Wgp, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan NegeriWaingapu tertangggal 14 September 2020 ;Memperhatikan Relaas Penyerahan Kontra Memori

Banding Nomor13/Pdt.G/2020/PN Wgp, yang dibuat oleh Jurusita Pengganti PengadilannNegeri waingapu, menerangkan telah menyerahkan Kontra Memori Bandingdari Kuasa Terbanding Ssampai dengan Terbanding VIII dan Turut Terbanding, Il!

karyawan/pegawaitetap Tergugat;Menyatakan pemutusan hubungan kerja yang dilakukan Tergugatkepada Penggugat adalah tidak sah dan bertentangan dengan aturanhukum yang berlaku pada Pasal 161 ayat (1) Nomor 13 Tahun 2008tentang Undang Undang Ketenagakerjaan;Menghukum dan mewajibkan Tergugat untuk membayar uang pesangondua kali berdasarkan ketentuan Pasal 156 ayat (2), uang penghargaanmasa kerja sesuai dengan ketentuan Pasal 156 ayat (3) dan uangpengganti hak sesuai dengan Pasal 156 ayat (4) Undang Undang Nomor13

Menghukum dan mewajibkan Tergugat untuk membayar uang pesangondua kali berdasarkan ketentuan Pasal 156 ayat (2), uang penghargaanmasa kerja sesuai dengan ketentuan Pasal 156 ayat (3) dan uangpengganti hak sesuai dengan Pasal 156 ayat (4) Undang Undang Nomor13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan serta upah selama prosespenyelesaian perselisihan hubungan industrial ini terhitung sejak bulanJuli 2013 sampai dengan gugatan ini diajukan (bulan April 2018) sebesarRp1.740.000,00 (satu juta tujuh ratus empat

tanggal 16 Maret 2015,dengan seksama ;Memperhatikan kontra memori banding tertanggal 02 Maret 2015 yang diajukanoleh Terbanding IIl Semula Tergugat III pada tanggal Februari 2015, memori bandingmana telah diberitahukan kepada Pembanding semula Penggugat pada tanggal 16Maret 2015, kepada Terbanding I, II semula Tergugat I, Il pada tanggal 16 Maret 2015,dan kepada Turut Terbanding semula Turut Tergugat pada tanggal 16 Maret 2015,dengan seksama ;Membaca relaas pemberitahuan memeriksa berkas perkara Nomor13

dipertimbangkan lagi ;Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Pembanding semula Penggugat tetapditolak pada tingkat banding ini, maka segala biaya yang ditimbulkan oleh perkara inipada kedua tingkat peradilan patut dibebankan kepadanya ;Memperhatikan ketentuan hukum yang berkenaan dengan pemeriksaanperkara ini antara lain ketentuan dalam HIR dan Undangundang Nomor 20Tahun 1947 ;MENGADILI:e Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat ;e Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sukabumi Nomor13

Membebankan biaya perkara ini kepada Terdakwa sebesar Rp. 2.000,(dua ribu rupiah);Menimbang, bahwa sesuai Akta Permintaan Banding Nomor13/Akta.Bdg.Pid.Sus/2020/PN Skt.

Jo. 2/Pid.Sus/2020/PN Skt.Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan bandingtersebut Penuntut Umum juga mengajukan Memori Banding tertanggal tanggal23 Maret 2020, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surakartatanggal 23 Maret 2020, dan memori banding tersebut telah diberitahukandengan seksama kepada Terdakwa pada tanggal 24 Maret 2020 Nomor13/Akta.Bdg.Pid.Sus/2020/PN Skt. Jo. 2/Pid.Sus/2020/PN SKkt.

;Menimbang, bahwa sehubungan dengan Memori Banding dariTerdakwa tersebut Penuntut Umum telah mengajukan Kontra Memori Bandingtertanggal 23 Maret 2020 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan NegeriSurakarta pada tanggal 23 Maret 2020 dan Kontra Memori Banding tersebuttelah diberitahukan/diserahkan kepada Terdakwa tanggal 24 Maret 2020 Nomor13/Akta.Bdg.Pid.Sus/2020/PN Skt. Jo. 2/Pid.Sus/2020/PN SKt.

Penet.No.0252/Pat.P/2018/PA.BjnSOPYAN bin WARIMIN, umur 47 tahun dan SUWARAS bin BLENDING, umur 45tahun;Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas namaPemohon, nomor 3522051010680001, bertanggal 26 Maret 2018, telah dicocokandengan aslinya oleh Majelis Hakim dan ternyata cocok, serta dibubuhi meteraisecukupnya sebagaimana ketentuan Pasal 2 Ayat 1 huruf (a) UndangUndang Nomor13 Tahun 1985, tanggal 17 Desember 1985 Tentang Bea Meterai juncto PeraturanPemerintah Nomor 24 Tahunn

bukti otentik yang memiliki kKekuatanpembuktian yang sempurna dan mengikat, maka Pemohon dalam hal ini memiliki legalstanding untuk mengajukan permohonan dispensasi kawin pada Pengadilan AgamaBojonegoro;Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, atas namaSoni Mustofa, nomor 08578/T/2004, bertanggal 11 Agustus 2004, telah dicocokandengan aslinya oleh Majelis Hakim dan ternyata cocok, serta dibubuhi meteraisecukupnya sebagaimana ketentuan Pasal 2 Ayat 1 huruf (a) UndangUndang Nomor13

materiil sebagai bukti tertulis,sehingga bukti tersebut dapat dinilai sebagai bukti otentik yang memiliki kKekuatanpembuktian yang sempurna dan mengikat, sehingga dengan demikian terbukti SandySetiawan bin Iskak adalah anak kandung Pemohon yang masih berumur 17 tahun 5bulan;Menimbang, bahwa bukti P.3 berupa asli Surat Penolakan Pernikahan, nomor B141/KUA.13.16.17/PW.01/10/2018, bertanggal 12 Oktober 2018 dan dibubuhi meteraisecukupnya sebagaimana ketentuan Pasal 2 Ayat 1 huruf (a) UndangUndang Nomor13

Akib diktum pertama huruf A angka7 masa kerjamenjadi 35 tahun 10 bulan sesuai Pasal 50 Undang Undang Nomor13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;b. Nomor SK.MCA/KH.612/V1/20/SAP/KA2019 tanggal 18 Juni 2019 atasnama Sdr. Beni Koswara diktum pertama huruf A angka 7 masa kerjapensiun menjadi 32 tahun 5 bulan sesuai Pasal 50 Undang UndangNomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;.

Beni Koswara, Nomor SK.MCA/KH.612/V1/20/SAP/KA2019tanggal 18 Juni 2019, diktum Pertama huruf A angka 7 masa kerjapensiun dinyatakan 9 tahun O bulan adalah tidak sah dan bataldemi hukum karena tidak sesuai Pasal 50 Undang Undang Nomor13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;3. Menyatakan Surat Keputusan Pensiun Para Penggugat dari PT Keretaapi (persero):a. Nomor SK.MCA/KH.612/VI//11/SAP/KA2019 tanggal 19 Juni 2019atas nama Sdr.

membayar biaya perkara yang sampai hari iniditetapbkan sejumlah Rp 1.616.000,00 (satu juta enam ratus enam belasribu rupiah);Menimbang, bahwa sesudah putusan Pengadilan Negeri Pelalawandiucapkan pada tanggal 02 September 2020 dengan dihadiri oleh KuasaHukum Pembanding semula Tergugat dan Kuasa Hukum Terbanding semulaPenggugat, Pembanding semula Tergugat/Kuasanya berdasarkan SuratKuasa Khusus tanggal 4 September 2020 mengajukan permohonanbanding sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding Nomor13

Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pelalawan Nomor13/Pdt.G/2020/PN Plw tanggal 2 September 2020; Menghukum Pembanding / Tergugat untuk membayar biaya perkara;AtauApabila Majelis Hakim Tingkat Banding dalam perkara ini berpendapat lain,mohon putusan yang seadiladilnya;Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding telah memeriksadan meneliti serta mencermati berkas perkara beserta Salinan ResmiPutusan Pengadilan Negeri Pelalawan Nomor 13/Pdt.G/2020/PN Plw,tanggal 2 September 2020 dan telah pula

Menghukum Tergugat untuk membayar hakhak almarhum MarolopManalu kepada Penggugat, dengan perincian sebagai berikut: Uraian Tahun Perincian Perincian RujukanUang 17 Tahun 2 x 9 bulan x Rp45.306.000,00 Pasal 156 ayat (2)Pesangon 11 Bulan Rp2.517.000,00 huruf i dan Pasal166 UndangUndang Nomor13/2003Uang 17 Tahun 1 x 6 bulan x Rp15.102.000,00 Pasal 156 ayat (3)Penghargaa 11 Bulan Rp2.517.000,00 huruf e dan Pasaln Kerja 166 UndangUndang Nomor13/2003Uang 17 Tahun 15% x Rp9.061.200,00 Pasal 156 ayat (4)

Belum Bekerja;Status Kawin : Belum Kawin;Selanjutnya disebut Pemohon;Pengadilan Negeri tersebut;Setelah membaca berkas perkara beserta suratsurat yangbersangkutan ;Setelah memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;Setelah mendengar keterangan dari Pemohon dan Saksisaksi;TENTANG DUDUK PERKARAMenimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tertanggal 12Oktober 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan NegeriSanana pada tanggal pada tanggal yang sama dalam Register Nomor13

Membebankan biaya yang timbul karena permohonan ini kepada Pemohonsebesar Rp. 136.000,00 (seratus tiga puluh enam ribu Rupiah);Demikianlah penetapan ini ditetapbkan pada hari Selasa, tanggal 20Oktober 2020 dan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umumpada hari itu juga oleh Iqbal Saleh Syahroni, S.H., sebagai Hakim yang ditunjukberdasarkan penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Sanana Nomor13/Pdt.P/2020/PN Snn, tanggal 5 Oktober 2020 dengan dibantu oleh Faizal Ali,S.H., Panitera Pengganti

Membebankan a perkara sebesar Rp. ee (dua ribu rupiahMenimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Jaksa PenuntutUmum telah menyatakan minta banding dihadapan Panitera PengadilanNegeri Klaten pada tanggal 8 April 2013 sebagaimana ternyata dari aktapermintaan banding Nomor 02/Akta.Pid/2013/PN.KIt, Jo Nomor13/Pid.Sus/2013/PN.Klt. dan permintaan banding tersebut telahdiberitahukan dengan cara seksama kepada Terdakwa pada tanggal 10 April 1g, bahwa sehubungan dengan permintaan banding dariJaksa Penuntut

Akibat perbuatan Terdakwa saksi korban menderita sakit seluruhpe abmya damilukaslecets aida ppt WAY tas soeasene na cnacunnsneanocnasMenimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, makaputusan Pengadilan Negeri Klaten tanggal 01 April 2013 Nomor13/Pid.Sus/2013/PN.KIt. haruslah diubah sekedar mengenai pidana yangjatuhkan kepada Terdakwa, sedangkan putusan selebihnya dapatdikuatkan, yang amarnya sebagaimana tersebut dibawah ini ; nimbang, bahwa terdakwa pada tingkat penyidikan tidak Hal. 6 dari

., tanggal 31 Januari 2017 yang amarnya sebagai berikut:Dalam Eksepsi:1.Menolak Eksepsi Tergugat;Dalam Pokok Perkara :1.2.3.Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebahagian;Menyatakan Tergugat telah melanggar ketentuan Undang Undang Nomor13 Tahun 2003;Menyatakan hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat putusterhitung sejak dibacakannya putusan ini;Hal. 12 dari 16 hal.Put.Nomor 1075 K/Pdt.SusPHI/20174. Menghukum Tergugat membayarkan hakhak Penggugat berupa:4.1.

Uang Pesangon sesuai dengan Pasal 156 ayat (2) Undang Undang Nomor13 Tahun 2003 sebesar 2 X 5 X Rp2.400.000,00 = Rp24.000.000,00;4.2. Uang Penghargaan masa kerja sesuai dengan Pasal 156 ayat (3)Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 sebesar 2 x Rp2.400.000,00 =Rp4.800.000,00;Jumlah uang pesangon ditambah uang penghargaan = Rp28.800.000,00;4.3. Uang penggantian hak perumahan serta pengobatan sebesar 15% xRp28.800.000,00 = Rp4.320.000,00;4.4.

kontramemori kasasi tanggal 25 April 2017 dihubungkan dengan pertimbangan JudexFacti, dalam hal ini Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan NegeriPekanbaru tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagaiberikut:Bahwa semestinya dalam hal pekerja melakukan pelanggaran terhadapperjanjian kerja, Peraturan Perusahaan atau PKB Pengusaha dapat melakukanPemutusan Hubungan Kerja (PHK) setelah pekerja diberi Surat Peringantan , IIdan Ill secara berturutturut sesuai Pasal 161 ayat (1) Undang Undang Nomor13

antara Penggugat dan Tergugat dalammenjalin hubungan kerja maka adil dan tepat Judex Facti melakukan pemutusanhubungan kerja (PHK) atas dasar ketentuan Pasal 164 ayat (3) Undang UndangKetenagakerjaan/Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003;Sehingga tepat hakhak dari Penggugat yang harus dibayarkan olehTergugat berupa Upah Pesangon sebesar 2 x ketentuan Pasal 156 ayat (2),Uang Penghargaan Masa Kerja 1 x ketentuan Pasal 156 ayat (3) dan UangPenggantian Hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4) Undang Undang Nomor13

Nyak Arief No. 219 BandaBerdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor13/Kuasa/2016, tertanggal 09 Mei 2016, dalam hal inidiwakili oleh Kuasa Hukumnya :1. EDRIAN, SH.,M.Hum, NIP. 19581014 1990003 1002, Pangkat Pembina Utama Muda (IV/c),Jabatan Kepala Biro Hukum pada SekretariatanDaerah Aceh)2. SABARUDDIN, SH, NIP. 19591115 198503 1005, Pangkat Pembina TK. (IV/b), JabatanKabag. Bantuan Hukum dan Kerjasama padaBiro Hukum Setda Aceh;3. SYAHRUL, SH, NIP. 19710615 200112 1 005,Pangkat Penata TK.

nnnnannenFORMUL02/PROKSI01/KIMMenimbang, bahwa terhadap putusan tersebut,Penggugat/Pembanding telah mengajukan permohonan banding tanggal 16Agustus 2016 dengan Akta Permohonan Banding Nomor : 13/G/2016/PTUNBNA yang ditandatangani Kuasa Hukum Penggugat/PembandingSYAHMINAN ZAKARIA, S.HI, MH., dan Wakil Panitera Pengadilan TataUsaha Negara Banda Aceh serta telah diberitahukan oleh PaniteraPengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh kepada pihak lawan secaraseksama dengan Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor13

permohonannya untuk diajukan kembali kKelak jikasudah dapat melengkapi bukti ataupun saksi ;Menimbang, Bahwa dengan diterimanya Permohonan pencabutan tersebutdiatas, maka perkara perdata permohonan Nomor 13/ Pdt.P/ 2018/ PN Tbk, tidakdapat dilanjutkan dan oleh karenanya permohonan pemohon untuk mencabutperkara permohonan tersebut haruslah dikabulkan ;Mengingat Pasalpasal dan UndangUandung serta peraturan lain yangbersangkutan ;MENETAPKAN1.Mengabulkan permohonan pemohon tentang Pencabutan perkara Nomor13

Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesarRp3.000,00 (tiga ribu rupiah);Menimbang, bahwa dari Akta Permintaan Banding yang dibuat dihadapanPanitera Pengadilan Negeri Payakumbuh dibawah Nomor 16Akta.Pid.Band/2020/PN.Pyh bahwa Jaksa Penuntut Umum menyatakan banding pada tanggal19 Maret 2020 atas putusan Pengadilan Negeri Payakumbuh Nomor13/Pid.Sus/2020/PN.Pyh tanggal 18 Maret 2020 dan permintaan bandingtersebut telah diberitahukan secara resmi kepada Terdakwa pada tanggal 23Maret

Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesarRp. 3.000, (tiga ribu rupiah).Menimbang, bahwa atas memori banding dari Jaksa Penuntut Umumtersebut Terdakwa tidak menyampaikan Kontra Memori Banding ;Menimbang bahwa setelah mencermati dengan seksama berkasperkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Payakumbuh Nomor13/Pid.Sus/2020/PN Pyh, tanggal 18 Maret 2020 dan juga memabaca memoribanding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dimana didalam memoribanding tersebut tidak ditemukan

dengan lamanya Terdakwa dipidanasebagaimana dalam amar putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dimanaputusan tersebut telah tepat dijatuhkan kepada Terdakwa setelahmempertimbangkan hal hal yang memberatkan dan hal hal yangmeringankan atas diri Terdakwa;Menimbang bahwa dengan mengambil alih pertimbangan Majelis HakimTingkat Pertama , maka Majelis Hakim Tingkat Banding memutus perkara iniHalaman 13 dari 15 Halaman Putusan No.100/PID.SUS/2020/PT.PDGdengan menguatkan putusan Pengadilan Negeri Payakumbuh Nomor13

Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Payakumbuh Nomor13/Pid.Sus/2020/PN.Pyh tanggal 18 Maret 2020 ;3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalaniTerdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;5.

untuk mengawasijalannya perjanjian pelaksanaan penetapan pengadilan Nomor13/PDT/G/2007/PN.Krw., tertanggal 11 Maret 2008 dan pembagian setiapminggunya bagi Penggugat dan Tergugat Ill dalam mengambil danmengangkut limbah Tergugat hingga putusan ini berkekuatan hukum tetap(BHT);Menghukum Penggugat, Tergugat , Tergugat II dan Tergugat III atau ParaPihak ketiga yang mendapatkan hak dari TergugatTergugat untuk taat danmemenuhi isi keputusan ini;.

,tertanggal 22 Mei 2008 telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, tetapisecara tibatiba Tergugat Il Rekonvensi menentukan perubahan harga limbahsendiri dari yang sudah disepakati oleh para pihak dengan harga yang tidaktahu dari mana asal muasalnya dengan menghitung ulang seluruh pembeliandari tahun 2008 sampai tahun 2011 dengan mengabaikan surat perjanjianpelaksanaan penetapan hakim Pengadilan Negeri Karawang Nomor13/PDT/G/2007/PN.Krw., dan surat kKeputusan Nomor 044/AAI/III/2007, tanggal19 Maret

Putusan Pengadilan Negeri Karawang Nomor13/Pdt.G/2007/PN.Krw., tanggal 22 Mei 2008 yang telah mempunyai kekuatanhukum tetap yang harus ditaati oleh para pihak yang berperkara sampaipelaksanaan putusan akhir;14.

Bahwa Tergugat Rekonvensi berpendapat terhadap batas waktu perjanjian15.Pelaksanaan Penetapan Pengadilan Negeri Karawang Nomor13/Pdt.G/2007/PN.Krw., yang ditandatangani tanggal 18 Maret 2008, berakhirsampai dilaksanakannya isi putusan Mahkamah Agung RI Nomor 179K/Pdt/2009 sebagaimana Berita Acara Aanmaning yang dilaksanakan olehKetua Pengadilan Negeri Karawang pada tanggal 01 Juli 2010, sehinggasecara hukum selanjutnya untuk pengelolaan limbahlimbah Industri PTAICHIKIKI AUTOPARTS INDONESIA harus

Putusan Nomor 15 K/Pdt/2014MARI Nomor 179 K/PDT/2009 tanggal 16 Desember 2009, jo putusanPengadilan Tinggi Bandung Nomor 242/PDT/2008/PT.BDG., tanggal 19Desember 2008 jo Putusan Pengadilan Negeri Karawang Nomor13/PDT.G/2007/PN.KRW., tanggal 22 Mei 2008;Bahwa dalam halaman 91 alinea 2 putusan Nomor 51/PDT/G/2011/PN.KRW.,jo Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 46/PDT/2013/PT.BDG., yangberbunyi: Menimbang bahwa tentang bukti T75 berupa surat perintah kerjaharian yang ditunjukan untuk CV.

tertanggal 13 Agustus 2008 jo.Putusan Pengadilan Negeri Karawang Nomor 13/Pdt.G/2007/PN.Krw,tertanggal 22 Mei 2008 telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, tetapisecara tibatiba Tergugat II Rekonvensi menentukan perubahan harga limbahsendiri dari yang sudah disepakati oleh Para Pihak dengan harga yang tidaktahu dari mana asal muasalnya dengan menghitung ulang seluruh pembeliandari tahun 2008 sampai tahun 2011 dengan mengabaikan surat PerjanjianPelaksanaan Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Karawang Nomor13

Memerintahkan Juru Sita Pengadilan Negeri Karawang untuk mengawasijalannya Perjanjian Pelaksanaan Penetapan Pengadilan Nomor13/PDT.G/2007/PN.KRW tertanggal 11 Maret 2008 dan pembagiansetiap minggunya bagi Penggugat dan Tergugat III dalam mengambil danmengangkut limbah Tergugat hingga putusan ini berkekuatan hukumtetap (BHT);11.

kKeputusan ini;Dalam Rekonvensi: Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi danPenggugat II Rekonvensi/Tergugat III Konvensi untuk seluruhnya;Dalam Konpensi Dan Rekonpensi: Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membayar masingmasing 7%(setengah) bagian dari semua biaya perkara ini yang ditaksir sebesarRp2.458.000,00 (dua juta empat ratus lima puluh delapan ribu rupiah);Bahwa pada tanggal 18 Maret 2008 para pihak dalam perkara Nomor13

/Pdt.G/2007/PN.Krw telah membuat dan menandatangani surat PerjanjianPelaksanaan Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Karawang Nomor13/Pdt.G/2007/PN.Krw tertanggal 11 Maret 2008;Bahwa pada tanggal 30 April 2011 Para Pihak dalam Perkara Perdata Nomor13/Pdt.G/2007/PN.Krw telah sepakat melakukan perdamaian sebagaimanaAkta Kesepakatan Perdamaian Nomor 2 tertanggal 30 April 2011 yang dibuatdan ditandatangani dihadapan Hajjah Yenni Srie Mulyani Sarjana Hukum,Notaris di Karawang, yang pada intinya Sepakat

pihak menindak lanjuti dengan membuatsurat Perjanjian Pelaksanaan Penetapan Pengadilan Nomor 13/Pdt.G/2007/PN.Krw yang ditetapkan pada tanggal 11 Maret 2008 dan kemudian PihakTergugat telah sepakat untuk membagi kepada Penggugat dan Tergugat Illdalam mengambil dan mengangkut limbah untuk setiap minggunya secarabergantian adalah sah dan berharga serta mengikat para pihak hingga putusanini berkekuatan hukum tetap (BHT), (Amar mana dengan tegas dan jelasmengandung arti bahwa: Surat Penetapan Majelis Nomor13

Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon Nomor13/G/2019/PTUN.ABN, tanggal 18 Desember 2019;5.

Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Ambonsebagaimana tertuang dalam Akta Permohonan Banding Nomor13/G/2019/PTUN.ABN, tanggal 30 Desember 2019;Menimbang, bahwa terhadap permohonan banding Tergugat tersebut, olehPlh.

yang untukpengadilan tingkat banding besarnya akan ditetapkan seperti tersebut dalamamar putusan ini;Mengingat akan pasalpasal dari UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 9 Tahun 2004 terakhir dengan Undang Undang Nomor 51Tahun 2009, serta ketentuan peraturan perundangundangan lainnya yangterkait;MENGADILI:Menerima permohonan banding dari Tergugat /Pembanding;wonne enna ee Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon Nomor13