pendidikanSDN, pekerjaan ibu rumah tangga,bertempat tinggal di HULU SUNGAI SELATAN,selanjutnya disebut TERMOHON; Pengadilan AgamaTersebut gq mn mn we se te wen es rn 2 ee eeTelah membaca dan mempelajari berkasperkaranya 5 rere cree rrr eee reneeTelah mendengar Pemohon dan saksi saksi diDEFSIGANGAN j me wen wn nw i we ee neTENTANG DUDUK PERKARANYAMenimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannyatertanggal 25 Januari 2010 yang terdaftar di KepaniteraanPengadilan Agama Negara dalam register perkara Nomor13

Mengabulkan pencabutan perkara permohonan Nomor13/Pdt.P/2019/PN Jkt.Utr., tanggal 15 Januari 2019;2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Utara untukmencoret Surat Permohonan Nomor 13/Pdt.P/2019/PN Jkt.Utr., tanggal 15Januari 2019 dari register perkara perdata permohonan yang sedangberjalan yang tersedia untuk itu;3. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sebesarRp.221.000, (dua ratus dua puluh satu ribu rupiah);Halaman 1 dari 2 Penetapan Nomor 13/Pat.P/2019/PN Jkt.

memberikanjawabannya yang padapokoknyaadalahsebagaiberikut : Bahwa Hubungan antara Tergugat dengan Penggugat hanya sebatashubungan kerja lepas dimana Penggugat mengerjakan PekerjaanTergugat pada saat tertentu apabila ada pekerjaan yang perludikerjakan; Bahwa Penggugat menerima Upah dari Tergugat setiap kali mengantarbarang , sedangkan antara Penggugat dengan Tergugat tidak terikatdalam Perjanjian Kerja, sehingga tidak memiliki Hubungan Hukumsebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (15) dan Pasal 14 UU Nomor13

bahwaratarata Upah 3 (tiga) bulan terakhir adalah Rp. 4.225.000 perbulan dianalogikan sebagai Tidak Terbantahkan untuk manaberdasarkan Pasal 16 PP Nomor 78 Tahun 2015, Upah Penggugatdinyatakan sebesar Rp. 4.225.000, per bulan;Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim memeriksa Tindakan Tergugatyang membebastugaskan Penggugat, Majelis terlebin dahulu akan memeriksaBagaimana Status dan Bentuk WHubungan Kerjaantara Penggugat denganTergugat;Menimbang, bahwa Berdasarkan Pasal 1 Butir 15 jo Pasal 50 UU nomor13

dibayarkan olehTergugat kepada Penggugat serta jenis Pekerjaan yang dilakukan oleh Penggugat,maka Unsur adanya Pekerjaan, upah dan Perintah dalam Hubungan Kerja telahterpenuhi; (Vide : Keterangan Para Saksi);Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) jo Pasal 63 jo Pasal 53UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Perjanjian Kerja dapatberbentuk secara Tertulis dan Lisan;Menimbang, bahwa Pembuatan Perjanjian Kerja merupakanTanggungjawab Pengusaha, sebagaimana diisyaratkan dalam Pasal 53 UU Nomor13

Ketua Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Acehtanggal 27 Nopember 2017, Nomor 86/Pen.Pdt/2017/PTBna sertaberkasperkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri TakengonNomor13/Pdt.Bth/2016/PN.Tkn tanggal 08 September 2017, dan suratsurat lainnyayang berkaitan dengan perkara ini;TENTANG DUDUKNYA PERKARAMenimbang, bahwa Pelawan dengan surat gugatan perlawanan tanggal18 Nopember 2016 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan PengadilanNegeri Takengon pada tanggal 18 Nopember 2016 dalam Register Nomor13

dari 19 Putusan Nomor 86/PDT/2017/PTBnaMenimbang, bahwa di persidangan Pelawanmelalui Kuasanya telahmengajukan Replik tertanggal 30Maret 2017, sedangkan Terlawan III, TerlawanIV, Terlawan V dan Terlawan Vitidak mengajukan duplik dan tetap padaJawabannya, dan untuk Turut Terlawan sampai dengan Turut TerlawanIXmelalui Kuasanya telah mengajukan Duplik tertanggal 6 April 2017;Menimbang, bahwa atas gugatan perlawanan tersebut PengadilanNegeri Takengon telah menjatuhkan putusan tanggal 8 September 2017 Nomor13

September 2017,kepada Terlawan IX pada tanggal 12September 2017,kepada Terlawan X pada tanggal 11 September 2017,dankepada Kuasa Turut Terlawan s/d Turut Terlawan IX pada tanggal 11September 2017,Turut Terlawan X ,Turut Terlawan XI, Turut Terlawan XII, TurutTerlawan XIII, Turut Terlawan XIV,Turut Terlawan XV, dan Turut Terlawan XVImasingmasing pada tanggal 11 September 2017 dan tanggal 12 September2017 ;Hal 15 dari 19 Putusan Nomor 86/PDT/2017/PTBnaMenimbang, bahwa berdasarkan Akta Permohonan Banding Nomor13

karena putusan Tingkat Pertama dikuatkansehingga Pembanding semula Pelawan berada di pihak yang kalah, makaharus dihukum membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;Memperhatikan Undang Undang No.20 Tahun 1947 jo Undang Undangno.49 Tahun 2009, Pasalpasal yang tercantum di dalam KUHPerdata dan RBgserta peraturan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;MENGADILI : Menerima permohonan banding dari Pembanding semula sebagaiPelawan tersebut; Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Takengon Nomor13

Materi atau isi pengucapan sumpah yangdibacakan masingmasing Para Penggugat/Para Terbandingsebagaimana termaktub atau berada dalam Berkas Perkaraatau. sebagaimana tertulis dalam Putusan Nomor13/Pdt.G/2019/PN.Bkt halaman 14 s/d 18.. Bahwa, memperhatikan materi atau isi Sumpah yangdiucapkan masingmasing prinsipal Penggugat/ParaHalaman 13 dari 25 hal Putusan Nomor 200/PDT/2019/PT PDGTerbanding, yang pada pokok mengatakan yang merupakanhasil pembelian almarhumah dari orang Koto Selayan .8.

Seharusnya Majelis berpendapat materigugatan berdiri sendiri, dan tidak berkaitan denganpengucapan sumpah yang dilakukan pihak PenggugatTerbanding.10.Bahwa, memperhatikan dengan cermat dan seksama padaPutusan perkara aquo, Putusan Nomor13/Pdt.G/2019/PN.Bkt., melulu atau hanya sematamataMajelis Hakim mempertimbangkan bagian materi Jawabanatau Bantahan Para Tergugat / Para Pembanding sematawayang.

dengan pengucapanmateri Sumpah, sehingga tiada terpehatikanketidakkonsistenan atau ketidakterkaitan atau tidak adarelevansi materi gugatan dengan ucapan sumpah pemutusyang dilakukan tersebut. ...banwa acuan dasar sesuatuperkara perdata adalah tentang apakah materi pokok perkara.In casu isi gugatan berbeda dengan unsur materi penguatnya,dalam hal ini sumpah yang diucapkan sendiri prinsipal ParaPenggugat Terbanding.Bahwa, Bahwa, memperhatikan dengan cermat dan seksamapada Putusan perkara aquo, Putusan Nomor13

SaksiTergugat membenarkan batasbatas tanah dengan tanahsaksi sebagaimana diperlihnatkan kepada yang bersangkutanBukti Surat T. 2., berupa sertifikat hak milik tanah.Halaman 16 dari 25 hal Putusan Nomor 200/PDT/2019/PT PDG15.Bahwa, kiranya cukup beralasan secara hukum dan rasakeadilan Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili,memutuskan perkara aquo, perkara perdata Nomor13/Pdt,G/2019/PN.Bkt., telah salah menerapkan hukum, ataupun lalai memenuhi syaratsyarat yang diwajibkan olehperaturan perundangundangan

SusPHI/2020Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Penggugat Rekonpensihanya berhak memberikan uang penggantian hak kepada TegugatRekonpensi sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4) Undang Undang Nomor13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, dengan rincian sebagaiberikut:Nama >: SUKO CAHYONOUPAH : Rp3.690.072,00Masa Kerja : 25 tahun 9 bulanPesangon :1x9xRp3.690.072,00 =Rp33/210.648,00Pengh Masa Kerja : 1x10 x Rp3.690.072,00 = Rp36.900.720,00Rp70.111.368,0015% dari 1 PMTK: 15% x Rp70.111.368,00 = Rp10.516.705,00Maka

Penggugat untuk selain dan selebihnya;Dalam Rekonpensi: Menolak gugatan Penggugat rekonpensi untuk seluruhnya;Dalam Konpensi Dan Rekonpensi: Membebankan biaya dalam perkara ini kepada Negara;Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepadaPemohon Kasasi dan Pemohon Kasasi II masingmasing pada tanggal 29Januari 2020 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dan PemohonKasasi diajukan permohonan kasasi pada tanggal 17 Februari 2020sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor13

SusPHI/2020mengakhiri perselisinan dengan memperkejakan kembali Penggugat;Bahwa judex facti salah mempertimbangkan buktibukti T.4, T.5 dan T.7berupa surat panggilan masuk kerja, surat panggilan tersebut adalah sahsehingga karena Penggugat dipanggil untuk bekerja kembali sesuai isiPerjanjian Bersama maka ketentuan pasal 168 UndangUndang Nomor13 Tahun 2003 diterapkan dalam perkara a quo Penggugat dikualifikasimengundurkan diri;Bahwa pokok perselisihnan antara Penggugat dengan Tergugat adalahtentang

sebagai bukti otentik yang memilikikekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, dengan demikian dalil ParaPemohon tentang tempat tinggalnya di wilayah yurisdiksi Pengadilan AgamaBojonegoro harus dinyatakan terbukti, sehingga perkara ini menjadi wewenangPengadilan Agama Bojonegoro;Menimbang, bahwa bukti P.3 adalah fotokopi Kartu Keluarga telah dicocokkandengan aslinya oleh Majelis Hakim dan ternyata cocok, serta dibubuhi meteraisecukupnya sebagaimana ketentuan Pasal 2 Ayat 1 huruf (a) UndangUndang Nomor13

memenuhi syarat formil dan materiil sebagai bukti tertulis,sehingga bukti tersebut dapat dinilai sebagai bukti otentik yang memiliki kekuatanHal 10 dari 15 halaman Penet.No.0260/Padt.P/2018/PA.Bjnpembuktian yang sempurna dan mengikat, maka dengan demikian dalil Para Pemohontentang pernikahannya ternyata diakui oleh lembaga yang bernaung di bawahPemerintah;Menimbang, bahwa bukti P.4 adalah asli Surat Keterangan, dibubuhi meteraisecukupnya sebagaimana ketentuan Pasal 2 Ayat 1 huruf (a) UndangUndang Nomor13

syarat formil dan materiil sebagai bukti tertulis,sehingga bukti tersebut dapat dinilai sebagai bukti otentik yang memiliki kekuatanpembuktian yang sempurna dan mengikat, sehingga dengan demikian dalil ParaPemohon tentang pernikahannya ternyata diakui oleh kepala Desa sebagai pejabatyang berkuasa dan berwenang di wilayah Desa tempat tinggal Para Pemohon;Menimbang, bahwa bukti P.5 adalah asli Surat Keterangan, dibubuhi meteraisecukupnya sebagaimana ketentuan Pasal 2 Ayat 1 huruf (a) UndangUndang Nomor13

berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu) majelismembebani Pemohon untuk membuktikan dalildalil permohonannya;Halaman 7 dari 1.4 Putusan No. 161/Pdt.G/2017/PA.BjbMenimbang, bahwa untuk membuktikan dalildalil permohonannya,Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1, P.2, P.3 dan dua orang saksi;Menimbang, bahwa bukti P1 (fotokopi Surat Keterangan) bukanmerupakan akta otentik, telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya dantelah bermeterai cukup Ssesuai ketentuan UndangUndang Bea Meterai Nomor13

yangmerupakan yurisdiksi Pengadilan Agama Banjarbaru, oleh karenanya buktitersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatanpembuktian yang sempurna dan mengikat dalam perkara ini, sehinggapermohonan Pemohon dapat diproses lebih lanjt oleh Pengadilan AgamaBanjarbaru;Menimbang, bahwa bukti P.2 (fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah) yangmerupakan akta otentik, telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya dantelah bermeterai cukup Sesuai ketentuan UndangUndang Bea Meterai Nomor13

hubungan hukumPemohon dengan Termohon yaitu sebagai suami Istri, oleh karenanya buktitersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatanpembuktian yang sempurna dan mengikat dalam perkara ini, sehinggaPemohon memiliki legal standing sebagai pihakpihak dalam perkara ini;Menimbang, bahwa bukti P.3 (fotokopi Surat Keterangan Gaib) yangmerupakan akta otentik, telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya dantelah bermeterai cukup Ssesuai ketentuan UndangUndang Bea Meterai Nomor13

tiga puluh enam rupiah) ;Bahwa hubungan kerja antara para Penggugat dengan Tergugatberdasarkan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu setiap 1 (Satu) tahun sekali yaituPenggugat bekerja dari tanggal14 Oktober 2003 s/d 31 Maret 2008, Penggugatll bekerja dari tanggal 14 Maret 2000 s/d 13 Agustus 2008, Penggugat lllbekerja dari tanggal 21 Desember 2002 s/d 23 Februari 2008 dan Penggugat IVbekerja dari tanggal 27 Februari 2000 s/d 12 Agustus 2008 ;Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 54 ayat (8) UndangUndang Nomor13

Tahun 2003 yaitu: Perjanjian kerja dibuat sekurangkurangnya rangkap 2(dua), yang mempunyai kekuatan hukum yang sama, serta pekerja/ouruh danpengusaha masingmasing mendapat 1 (satu) perjanjian kerja;Bahwa perjanjian kerja waktu tertentu yang dibuat oleh Tergugat denganpara Penggugat hanya rangkap 1 (satu) dan para Penggugat tidak pernahmenerima 1 (satu) rangkap perjanjian kerja walaupun para Penggugat telahmeminta kepada Tergugat ;Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 59 ayat (1) UndangUndang Nomor13

kepada Termohon Kasasi ;Bahwa Surat Perjanjian Kerja Waktu Tertentu yang ditandatangani olehkedua helah pihak tidak pernah dicatatkan/daftarkan oleh Termohon Kasasi keInstansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan dengan demikianTermohon Kasasi terbukti melanggar ketentuan Pasal 59 Ayat (1) jo dalampenjelasan UndangUndang No.13 Tahun 2003 oleh karenanya kami mohonagar semua Perjanjian Kerja Waktu Tertentu yang ada dibatalkan ;Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 59 ayat (1) UndangUndang Nomor13

Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Baubau Nomor13/Pdt.G/2016/PN.Bau tanggal 8 Maret 2017 yang dimohonkanbanding tersebut;3. Menghukum Para Pembanding semula Para Tergugat untukmembayar ongkos perkara dalam kedua tingkat peradilan, yangdalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratuslima puluh ribu rupiah);Kemudian putusan tersebut ditolak oleh Mahkamah Agung denganputusan Nomor 742 K/Pdt/2018 tanggal 23 April 2018, yang amarnya sebagaiberikut:1.

sesudah putusan Mahkamah Agung Nomor 742K/Pdt/2018 tanggal 23 April 2018 yang telah mempunyai kekuatan hukumtetap tersebut diberitahukan kepada Para Pemohon Peninjauan Kembali padatanggal 4 Oktober 2018 kemudian terhadapnya oleh Pemohon PeninjauanKembali dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusustanggal 18 Desember 2018 dan 30 Desember 2018 diajukan permohonanPeninjauan Kembali pada tanggal 25 Februari 2019 sebagaimana ternyatadari Akta Pernyataan Permohonan Peninjauan Kembali Nomor13

Nomor 631 PK/Pdt/201936/Pdt/2017/PT.SULTRA, untuk tingkat banding, dan Nomor13/Pdt.G/2016/PN.Baubau, Pengadilan Negeri Baubau, danmengenyampingkan putusan Nomor 4/Prdt/1978, tanggal 13 April1978, juncto putusan banding PT Ujungopandang Nomor 169/1979,tanggal 29 September 1979, juncto putusan kasasi Nomor320K/Sip/1980, dan serta putusan PK Nomor 578 PK/PDT/2008,juncto Berita Acara Nomor 4/B.A.

tanggal lahir Kuningan, 04041977, jeniskelamin perempuan, pekerjaan Mengurus RumahTangga, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT II;Para Tergugat bertempat tinggal di : DusunCiwuni II Rt 006/ 003Puncak, Kuningan ;Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telahditetapkan, Penggugat hadir Kuasanya, sedangkan untuk para Tergugathadir Prinsipal ;Menimbang, bahwa Penggugat telah menyampaikan suratpencabutan perkara pada hari Jumat, tertanggal 17 Mei 2019 yangmenyatakan telah mencabut Gugatan Sederhana Nomor13

Menghukum dan menyatakan bahwa pelanggaran Pasal 167 ayat (5)Undang Undang Nomor 13 tentang Ketenagakerjaan adalah termasukpelanggaran tindak kejahatan sesuai Pasal 184 Undang Undang Nomor13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dariperkara ini;SubsidairHalaman 3 dari 9 hal. Put.

berikut: Putusan Judex Facti sudah tepat dan benar (Judex Facti tidak salahmenerapkan hukum), karena Judex Facti telah mempertimbangkan buktibukti kKedua belah pihak dan telah melaksanakan hukum acara denganbenar dalam memutus perkara ini serta putusan Judex Facti tidakbertentangan dengan hukum dan/atau undangundang; Bahwa PHK yang dijatuhkan terhadap Penggugat pada tanggal 16November 2016 adalah karena pekerja telah memasuki usia pensiun,sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 167 Undang Undang Nomor13

Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan BaratNomor 21/PD1T/2017/PT KALBAR tanggal 22 Februari 2017 tentangPenunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut ditingkat banding ;Telah membaca berkas perkara dan suratsurat yang berhubungandengan perkara ini ;TENTANG DUDUKNYA PERKARA:Membaca surat gugatan Pembanding semula Penggugat, tertanggal 28Januari 2016 dan telah di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan NegeriPontianak pada tanggal 01 Februari 2016 di bawah register perkara Nomor13

Menghukum kepada Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalamperkara ini sebesar Rp. 741.000, (tujun ratus empatpuluh satu ribu rupiah).Telah membaca Akta pernyataan permohonan banding Nomor13/Pdt.G/2016/PN.Ptk, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Pontianakyang menyatakan bahwa pada tanggal 01 Nopember 2016 Kuasa Penggugattelah mengajukan permohonan agar perkaranya yang telah diputus olehPengadilan Negeri Pontianak Nomor 13/Pdt.G/2016/PN Ptk. .tanggal 18Oktober 2016, agar diperiksadan

PenyerahanMemori Banding Nomor 13/Pdt.G/2016/PN.Ptk., masingmasing tertanggal 14Februari 2017 telah diberitahukan kepada Terbanding semula Tergugat danTerbanding ll semula Tergugat Il ;Menimbang, bahwa Terbanding semula Tergugat telah mengajukankontra memori banding tertanggal 20 Februari 2017 sebagaimana tanda terimakontra memori banding, tertanggal 20 Februari 2017 yang dikeluarkan olehPanitera) Muda Perdata Pengadilan Negeri Pontianak, serta RisalahPemberitahuan dan Penyerahan Kontra) Memori Banding Nomor13

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM:Menimbang, bahwa pernyataan permohonan banding yang diajukan olehPembanding semula Penggugat adalah dalam tenggang waktu dan menuruttata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undangundang,oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding, memeriksadan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunanputusan Pengadilan Negeri Pontianak tanggal 18 Oktober 2016 Nomor13

Menyatakan para Penggugat adalah pemilik sah atas obyek sengketatercatat/terdaftar Persil 30 b D Ill Kohir Nomor13 C 1 seluas + 1,06 Ha (10.600m?) atas nama Atjo Bin Toko terletak dahulu di Kelurahan Panaikang sekarangKelurahan Karampuang, Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar, denganbatasbatas : Utara : Kantor DLLAWUR ; Timur : Perumahan Perkampungan/tanah kosong ; Selatan : Kompleks Perumahan Villa Racing Centre ; Barat : Pagar tembok / tanah kosong ;4.

Menyatakan para Penggugat adalah pemilik sah atas obyek sengketatercatat/terdaftar Persil 30 b D Ill, Kohir Nomor13 C 1, seluas + 1,06 Ha (10.600m?) atas nama Atjo Bin Toko terletak dahulu di Kelurahan Panaikang sekarangKelurahan Karampuang, Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar, denganbatasbatas : Utara : Kantor DLLAWUR ; Timur : Perumahan Perkampungan/tanah kosong ; Selatan : Kompleks Perumahan Villa Racing Centre ; Barat : Pagar tembok/tanah kosong ;4.

surat yang diajukan para Penggugat/Terbanding,sekarang Termohon Kasasi yang diberi tanda/kode P.6 berupa Surat TandaPendaftaran Sementara Tanah Milik Indonesia tercatat Persil 30 b D.lIIl, KohirNomor 13 C. tertanggal 6 Juli 1959 yang menjadi pertimbangan Judex Facti(vide putusan Pengadilan Negeri Makassar) adalah sangat keliru, karena buktisurat yang diberi tanda/kode P.6 tersebut secara jelas menyebutkan bahwaSurat Tanda Pendaftaran Sementara Tanah Milik Indonesia tercatat Persil 30 bD.Ill, Kohir Nomor13

Kabupaten Gowa Nomor 16 Tahun 2003 tentangPerubahan Pertama Peraturan daerah Kabupaten Gowa Nomor 22 Tahun 2001Tentag Pembentukan Kecamatan Dalam Wilayah Kabupaten Gowa pasal 2 ayat (1),temyata tidak pemah terbentuk adanya Kecamatan tanda /kode T.37) ;Oleh karenanya, sangat jelas dan terbukti bahwa bukti surat yang diajukan paraPenggugat/Terbanding, sekarang Termohon Kasasi yang diberi tanda/kode P.6berupa Surat Tanda Pendaftaran Sementara Tanah Milik Indonesia tercatatPersil 30 b D.Ill, Kohir Nomor13

Selanjutnya disebutPENGGUGAT.MelawanTergugat, umur 36 tahun, Pendidikan SMA, Pekerjaan Wiraswasta, TempatKabupaten Bireuen, selanjutnya disebutTERGUGAT.Mahkamah Syariyah tersebut;Telah mempelajari Ssuratsurat yang berkaitan dengan perkara ini;Telah mendengar keterangan Penggugat serta para saksi di muka sidang;DUDUK PERKARAMenimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 1Desember 2017 telah mengajukan gugatan, yang telah didaftar di KepaniteraanMahkamah Syariyah Lhokseumawe, dibawah Register Nomor13

sidang merupakan bagian yang tak terpisahkandari putusan ini;PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalahsebagaimana telah diuraikan di atas;Menimbang, bahwa segala sesuatu yang telah dipertimbangkan dalamPutusan Sela Nomor 13/Pdt.G/2018/MS.Lsm tanggal 19 Februari 2018 secaramutatis mutandis merupakan bagian dari pertimbangan dalam putusan ini;Menimbang, bahwa karena Penggugat telah mengucapkan sumpahyang dibebankan kepadanya sebagaimana tersebut dalam putusan sela Nomor13

terbuka dan dinyatakan terbuka untuk umum padahari Rabu, tanggal 07 Januari 2015, dengan dihadiri oleh oleh Kuasa Penggugat Idan Penggugat H/Pembanding, Kuasa Tergugat I/Terbanding I dan tanpa dihadirioleh Tergugat II/Terbanding I;Menimbang, bahwa oleh karena pihak Tergugat II/Terbanding IT maupunKuasanya tidak hadir di persidangan pada saat pembacaan putusan, maka HakimKetua Majelis memerintahkan kepada Panitera Pengganti untuk memberitahukanisi putusan kepadanya melalui Surat Pemberitahuan Putusan Nomor13

diajukan oleh pihakPenggugat I dan Penggugat II/Pembanding, maka pihak Tergugat I/Terbanding Imelalui kuasa hukumnya juga telah mengajukan Kontra Memori BandingHalaman 5 dari 11 Halaman, Putusan Nomor : 55/B/2015/PT.TUNMDNtertanggal 16 Februari 2015 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata UsahaNegara Padang pada tanggal 16 Februari 2015 serta telah diberitahukan secaraseksama kepada pihak Penggugat I dan Penggugat II/Pembanding dengan SuratPemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding Nomor13

tingkat bandingoleh Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengantata cara serta memenuhi syaratsyarat yang ditentukan dalam Pasal 233KUHAP, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;Menimbang bahwa Jaksa Penuntut Umum sampai berkas diterima diPengadilan Tinggi Jayapura tidak menyerahkan memori banding, sehingga MajelisHakim Pengadilan Tinggi Jayapura tidak mengetahui halhal yang menjadikeberatan Penuntut Umum terhadap Putusan Pengadilan Negeri Fakfak, nomor13

Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Fakfak Nomor13/Pid.B/2021/PN Fkf tanggal 3 Mei 2021 yang dimintakan bandingtersebut;3. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam keduatingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ini ditetapbkan sebesar Rp.2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim padahari Selasa tanggal 3 Agustus 2021 oleh kami : ADHAR, S.H., M.H., sebagaiHakim Ketua Majelis, Dr.

Salinan Resmi putusan Pengadilan Negeri Bitung tanggal 21 Juli 2016 Nomor13/Pid.Sus.Prk/2016/PN. Bit. amar putusan selengkapnya berbunyi sebagaiberikut :1. Menyatakan terdakwa ARMANDO A.

BATUBUAJA, SH/PaniteraPengadilan Negeri Bitung, yang menerangkan bahwa Jaksa Penuntut Umumtelah mengajukan Permintaan Banding terhadap putusan Pengadilan NegeriHalaman 7 dari 10 halaman Putusan Nomor : 9/PID/2017/PT.MND.Bitung tanggal 21 Juli 2016 Nomor : 13/Pid.Sus.PRK/2016/ PN Bit danpermintaan Banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa dengansempurna pada tanggal 10 Agustus 2016 sesuai relaas pemberitahuanpernyataan Banding kepada Terdakwa tanggal 11 Januari 2017 Nomor13/Pid.SusPrkn/

.: Jalan Letda Sujono Gang Al Halim Kanan Nomor13 Medan,Kelurahan Tembung KecamatanMedan Tembung;: Cindy Humairoh.: Perempuan.: Medan, 27 Juni 1992.: Karyawan Swasta.: Islam.: Indonesia.: Jalan Letda Sujono Gang Al Halim Kanan Nomor13 Medan,Kelurahan Tembung KecamatanMedan Tembung;Untuk selanjutnya disebut sebagai PARA PEMOHON;Pengadilan Negeri tersebut;Telah membaca suratsurat dalam permohonan ini;Hal 1 dari 10 Hal Penetapan Nomor 63/Pdt.P/2019/PN MdnTelah mendengar keterangan SaksiSaksi dipersidangan

Bahwa Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan pada hari Sabtu,tanggal 21 Januari 2006, di Mallawa, Kelurahan Mallawa, KecamatanMallusetasi, Kabupaten Barru sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor13/02/I/2006 yang dikeluarkan oleh PPN/KUA Kecamatan Mallusetasi,Kabupaten Barru, bertanggal 01 Februari 2006.2.

sesuai surat panggilan tertanggal 16 Juli 2013.Bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim telah menasihati Penggugat,akan tetapi Penggugat tetap pada pendiriannya, selanjutnya dibacakan suratgugatan Penggugatdan tetap pada gugatannya.Bahwa Tergugat tidak mengajukan jawaban atau bantahan terhadap dalildalil gugatan Penggugat tersebut karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan.Bahwa untuk membuktikan dalildalil gugatan tersebut, Penggugatmengajukan alat bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor13