Perhitungan PPN Lebih Bayara. PPN yang harus dipungut/dibayar sendiri (tarifx1.a.2 ata 1.d.7 64.344.943.748atau NIHIL)b. Dikurangi:b.1. PPN yang disetor dimuka dalam Masa Pajak yang sama 0b.2. Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan 68.789.881.121b.3. STP (pokok kurang bayar) 0b.4. Dibayar dengan NPWP sendiri 0b.5. Lainlain 0b.6. Jumlah (b.1+b.2+b.3+b.4+b.5) 68.789.881.121c. Diperhitungkanc.1. SKPLB 0c.2. SKPPKP 0c.3. Jumlah (c.1+c.2) 0d.

Jumlah pajak yang dapat diperhitungkan ((b.6c.3) atau (d.4)) 68.789.881.121 f. jumlah perhitungan PPN lebih bayar/seharusnya tidakterutang (ea)4.444.937.373 3. Kelebihan pajak yang sudah: a. Dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya b. Dikompensasikan ke Masa Pajak .................. (karenapembetulan) c. Jumlah (atb) 4.

Perhitungan PPN Lebih Bayar a. PPN yang harus dipungut/dibayar sendiri (tarifx1.a.2 ata1.d.7 atau NIHIL) 64.344.943.748 b. Dikurangi:b.2. Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan 68.789.881.1214 iy pajak yang dapat diperhitungkan ((b.6c.3) atau 68.789.881.121 f. jumlah perhitungan PPN lebih bayar/seharusnya tidak4.444 .937.373terutang (ea) 3. Kelebihan pajak yang sudah: a. Dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya 0 4.

Putusan Nomor 3123/B/PK/Pjk/2018yang tidak bersifat menentukan karena tidak terdapat putusanPengadilan Pajak yang nyatanyata bertentangan dengan peraturanperundangundangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91huruf e Undangundang Nomor 14 Tahun 2002 tentang PengadilanPajak, sehingga pajak yang lebih dibayar dihitung kembali menjadisebesar Rp4.444.937.373,00; dengan perincian sebagai berikut :1 Dasar Pengenaan Pajak Rp 764.238.986.38. 22 Perhitungan PPN Lebih Bayara.

Jumlah pajak yang dapat diperhitungkan Rp 68.789.881.121((b.6c.3) atau (d.4))f. jumlah perhitungan PPN lebih Rp 4.444.937.373bayar/seharusnya tidak terutang (ea)3 Kelebihan pajak yang sudah:a.

suara setelahpemungutan suara di TPS dinyatakan selesai.e Ayat (5) Setelah perhitungan suara di TPS selesai, Ketua KPPSmembuat berita acara hasil pemungutan suara yang ditandatangi olehHalaman 16 dari 89 Putusan Nomor 17/Pdt.G /2017/PN Blin.ketua KPPS dan saksi, selanjutnya dilaporkan kepada panitia pemilihantingkat desa pada saat itu.e Ayat (6) Setelah perhitungan suara selesai panitia pemilinan tingkatdesa mendatangani berita acara perhitungan suara dan mengumumkanhasil perhitungan suara.3.

suara yang ditandatangioleh ketua KPPS dan saksi, selanjutnya dilaporkan kepada panitiapemilihan tingkat desa pada saat itu.e Ayat (6) Setelah perhitungan suara selesai panitia pemilinan tingkatdesa mendatangani berita acara perhitungan suara danmengumumkan hasil perhitungan suara.Bahwa artinya PANITIA PILKADES DESA GUSUNGE hanyamenerima laporan dari KPPS dan kemudian menandatangani beritaacara perhitungan suara dan mengumumkan hasil perhitungansuara, maka bukan kewenangan PANITIA PILKADES DESAGUSUNGE

suara setelahpemungutan suara di TPS dinyatakan selesai.Halaman 36 dari 89 Putusan Nomor 17/Pdt.G /2017/PN Blin.e Ayat (5) Setelah perhitungan suara di TPS selesai, Ketua KPPSmembuat berita acara hasil pemungutan suara yang ditandatangi olehketua KPPS dan saksi, selanjutnya dilaporkan kepada panitia pemilihantingkat desa pada saat itu.e Ayat (6) Setelah perhitungan suara selesai panitia pemilinan tingkatdesa mendatangani berita acara perhitungan suara dan mengumumkanhasil perhitungan suara.3.

suara setelahpemungutan suara di TPS dinyatakan selesai.e Ayat (5) Setelah perhitungan suara di TPS selesai, Ketua KPPSmembuat berita acara hasil pemungutan suara yang ditandatangi olehketua KPPS dan saksi, selanjutnya dilaporkan kepada panitia pemilihantingkat desa pada saat itu.e Ayat (6) Setelah perhitungan suara selesai panitia pemilihan tingkatdesa mendatangani berita acara perhitungan suara dan mengumumkanhasil perhitungan suara.3.

Foto copy dan foto copy Tata Tertib Pemungutan dan Perhitungan Suara,yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda P9;10. Foto copy dan foto copy Tata Tertio Pemungutan dan Perhitungan Suara,yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda P10;11. Foto copy dan foto copy Tata Tertid Pemungutan dan Perhitungan Suara,yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda P11;12.

Perseroan Terbatas penerima pinjaman sedang mengalami kesulitankeuangan untuk kelangsungan usahanya;Bahwa maka atas pinjaman tersebut terutang bunga dengan tingkat sukubunga wajar;Bahwa berdasarkan Surat Direktur Jenderal Pajak Nomor S80/PJ.312/1998 angka 3 huruf b menyebutkan:Bahwa bagi perusahaan penerima pinjaman perhitungan bunga yangdibayarkan kepada pemegang saham merupakan biaya perusahaan sebagaiHalaman 2 dari 12 halaman.

Putusan Nomor 743/B/PK/PJK/2016hukum lainnya terhadap SKPLB PPh Badan Tahun 2011 yang di dalamnyaterdapat koreksi negatif biaya bunga;Salah satu alasan Pemeriksa menolak keberatan kami terhadap koreksipositif DPP PPh Pasal 23 adalah karena kami tidak mengajukan keberatan ataskoreksi negatif biaya bunga pada perhitungan PPh Badan sehingga Pemeriksaberpendapat bahwa kami telah menyetujui adanya koreksi negatif atas biayabunga;Menurut majelis SKPLB PPh Badan tahun 2011 telah memiliki kKekuatanhukum

dalam menggunakan hak dan kewajiban perpajakannya, yaituterhadap koreksi Pemeriksa yang berakibat mengurangi jumlah pajak yangterutang pada perhitungan Pajak Penghasilan Badan, kami tidak mengajukanupaya hukum atau dengan kata lain menerima koreksi negatif atas biaya bungapada perhitungan Pajak Penghasilan Badan, sedangkan terhadap koreksi kamiyang berakibat menambah jumlah pajak yang terutang pada perhitungan PajakHalaman 8 dari 12 halaman.

Putusan Nomor 743/B/PK/PJK/2016Penghasilan Pasal 23, kami mengajukan upaya hukum atau dengan kata lainmenolak koreksi positif Terbanding pada perhitungan Penghasilan Pasal 23;Pada dasarnya pokok sengketa adalah apakah pemberian pinjaman olehPT. Panca Mantra Jaya dan PT.

Putusan Nomor 743/B/PK/PJK/2016telah mengedepankan prinsip perhitungan taxable deductible income dalamLaba Rugi Fiskal, dan oleh karenanya Koreksi Terbanding (sekarangTermohon Peninjauan Kembali) dapat dipertahankan karena telah sesuaidengan ketentuan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (1)huruf f, Pasal 6 ayat (1) huruf a angka 2 juncto Pasal 23 UndangUndangPajak Penghasilan;b.

karena pada saatsampai di lokasi sore hari air laut sudah pasang sehingga Beton cylop sudah terendamdengan air laut, lalu saksi melakukan perhitungan dengan menggunakan gambar jadi atauas built drawing, jadi kami ke lapangan hanya untuk mendukung saja; Bahwa Saksi melakukan perhitungan yaitu harus ada perhitungan ahli yang di hitung olehAhli dari Polteknik dalam melakukan perhitungan terhadap volume pekerjaan, kemudian33dari hasil perhitungan ahli politeknik itu baru saksi melakukan perhitungan.

Perhitungandiketahui dari gambar jadi karena di lapangan terendam air laut;Bahwa Dari hasil perhitungan kerugian Negara berdasarkan metode perhitungan keuanganNegara adalah kerugian Negara sebesar Rp.431.179.088.80. dengan hitungan sebegaiberikut :1.

Bahwa As build drawing yang dibuat oleh kontraktor ternyata keliru, Para Terdakwatidak tahu;Bahwa kalau memang ahli dari Politeknik itu benar ahli tidak bisa dengan selembar kertasatau dua kertas dapat membuat perhitungan sudah cukup. Kalau memang benar benarahli harus turun di lokasi untuk mengecek dan menghitung semua yang ada di lapangansebagai bahan perhitungan pekerjaan;Bahwa Terdakwa I menerangkan tentang adanya uang sebesar Rp.440.000.000.

Oleh karenanya,kemudian Ahli PIETER LOURENS FRANS, ST.MT memakai As Build Drawing yang dibuatKontraktor tersebut sebagai dasar perhitungan karena menurutnya semestinya As BuildDrawing ini adalah menggambarkan kondisiterkahir jembatan sesuai dengan kenyataanlapangan meskipun dirinya sempat meragukan gambar As Build Drawing tersebut;Bahwa hasil perhitungan dari Saksi Ahli dari politeknik Ambon tersebut kemudiandijadikan dasar perhitungan pula oleh Ahli dari BPKP dalam menghitung adanya kerugiannegara

Maka, menjadikanAs Build Drawing ini sebagai dasar perhitungan akhirnya juga melahirkan perhitunganperhitungan yang salah dan tidak sesuai kondisi sebenarnya;Menimbang, bahwa semua kesalahan perhitungan tersebut telah pula diakui sendirioleh Saksi Ahli PIETER LORANS FRANS, baik ketika persidangan maupun ketika sidang ditempat bersamasama turun ke lokasi Dermaga Waeriang di P. Haruku kab.

Bahwa guna memenuhi obyektifitas, ketepatan, serta kebenaran dalamperhitungan, maka Penggugat menggunakan Akuntan Publik Terdaftar untukmenilai penggantian Pembayaran akibat penyesuaian perhitungan Rupiahterhadap US$ atas Setoran Hasil Usaha ke 13, 14, 15, dan ke 16.

Pokok perkara dalam perkara Nomor 870/Pdt.G/2011/PN.Sby adalah sama dengan pokok perkara Nomor 649/Pdt.G/2012/PN.Sby ini dimana Terbanding/Penggugat/TergugatRekonvensi menuntut Pembanding/Tergugat/PenggugatRekonvensi untuk membayar: pembayaran akibat penyesuaian perhitungan rupiahterhadap US$ untuk setoran hasil usaha ke 13, 14, 15 dan16:dHalaman 15 dari 33 hal. Put. Nomor 320 K/Pdt/20164.6.

Adapun terhadap usulan rekomendasi dari Menteri Dalam Negeri (videbukti P13) yang dijadikan dasar perhitungan oleh Judex Facti, makaPemohon Kasasi menyatakan bahwa usulan dimaksud tidak mempunyaihukum mengikat karena hanya berupa rekomendasi dari Menteri DalamNegeri Selaku mediator. Usulan mediator tidak mempunyai kekuatanhukum mengikat;6.

Bukti P. 17), ketika Pembanding/Terbanding/Tergugat tidak memenuhi isi Pasal 3 dan Pasal 4 dari AktaPerdamaian tersebut:Maka dengan demikian perhitungan Akuntan Publik (vide bukti P22) padakomponen: Kewajiban yang belum dipenuhi tersebut pada angka 1 danangka 2 harus ditolak dan dikesampingkan, sedangkan perhitungan AkuntanPublik (bukti P22) lainnya menurut Pengadilan Tinggi dapat dikabulkan,Halaman 25 dari 33 hal. Put.

Penggugat/Pemohon Kasasi tersebutdidasarkan pada perhitungan Akuntan Publik sebagaimana diuraikan dalambukti P22, dan alat bukti perhitungan Akuntan Publik (bukti P22) tersebutjuga telah dipertimbangkan sebagai alat bukti yang sah, maka menuruthukum tuntutan Penggugat/Pemohon Kasasi tersebut harus dikabulkan;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan tersebut Mahkamah Agungberpendapat:Bahwa alasanalasan kasasi dari Pemohon Kasasi /Tergugat danPemohon Kasasi II/Penggugat tidak dapat dibenarkan, dengan

Majelisberpendapat bahwa sepanjang dalam proses keberatan Terbanding tidak keluardari ruang lingkup koreksi yang dilakukan pada proses pemeriksaan dalam halini DPP PPN dan sepanjang tidak ada aturan yang mengatur dasar penetapandan dasar perhitungan yang harus diikuti oleh Terbanding pada proseskeberatan maka halhal yang telah dilakukan oleh Terbanding pada prosesHalaman 8 dari 14 halaman.

Putusan Nomor125/B/PK/PJK/2017keberatan dalam sengketa ini adalah tidak dapat dinyatakan menyalahi aturanperpajakan yang berlaku;Bahwa Terbanding dan Pemohon Banding dalam proses perhitungan PPNMasa Pajak Januari 2006 samasama menyatakan Pajak Masukan PPNPemohon Banding untuk Masa Pajak Januari 2006 adalah sebesarRp634.551.231 ,00;Bahwa Terbanding dan Pemohon Banding dalam persidangan menyatakanuntuk perhitungan PPNnya setuju berpedoman pada Pasal 3 KMK Nomor258/KMK.03/2002;Bahwa Majelis setelah

memperhatikan halhal diatas dan mempelajariperhitungan PPN baik dari Terbanding maupun Pemohon Banding dalammusyawarah sepakat berpendapat bahwa perhitungan PPN menurutTerbanding sudah benar sehingga koreksi Terbanding dipertahankan danmenolak permohonan banding dari Pemohon Banding;Bantahan Pemohon Peninjauan Kembali (d.h Pemohon Banding) : Bahwa perhitungan Jumlah Pajak Pertambahan Nilai yang masih harus(lebih) dibayar sebesar (Rp.0,00) NIHIL; Bahwa menurut Pemohon Banding dalam surat permohonan

Bahwa terdapat perbedaan dasar perhitungan penyerahan PPNpemeriksa hingga penerbitan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar(SKPKB) dengan peneliti hingga penerbitan Surat KeputusanKeberatan;4. Bahwa pada pokok sengketa terdapat ketidakbenaran yang sangatmendasar atau Fundamental bukan alpa tetapi culva sehingga tidakada kepastian hukum Antara pemeriksa dengan peneliti baik terhadapdasar penetapan maupun dasar perhitungan;Halaman 9 dari 14 halaman. Putusan Nomor125/B/PK/PJK/20175.

Bahwa berdasarkan perhitungan Pemohon Banding perhitungan PPNMasa Pajak Januari 2006 sesuai Pasal 3 KMK Nomor 252/KMK.03/2002adalah sebagai berikut:DPP PK = Rp. 929.503.665DPP (80/100xDPP Pk) = Rp. 743.602.924Selisih = Rp. 185.900.7314PPN =Rp. 18.590.073KESIMPULAN :Bahwa sesuai Put. 51381/PP/M.XVIIIA/16/2014 pada halaman 16dari 33 halaman, Bantahan Pemohon Banding :Dimana pemohon Peninjauan Kembali (d.h.

Membayar Uang Tunjangan Hari Raya (THR) tahun 2019 yang belumdibayar dengan perincian perhitungan sebagai berikut:Masa Kerja 3 tahun 1 bulan:Gaji Pokok dan Tunjangan Tetap >Rp 3.365.000,00;Dengan perincian perhitungan sebagai berikut:Uang Pesangon (UP) :2x4xRp3.365.000,00 = Rp26.920.000,00;Halaman 2 dari 15 hal. Put.

Membayar Uang Tunjangan Hari Raya (THR) tahun 2019 yang belumdibayar dengan perincian perhitungan sebagai berikut:Masa Kerja 3 tahun 1 bulan:Gaji Pokok dan Tunjangan Tetap :Rp 3.365.000,00;Dengan perincian perhitungan sebagai berikut:Uang Pesangon (UP) :2x4xRp3.365.000,00 = Rp26.920.000,00;Uang PenghargaanMasa Kerja (UPMK) : 2 x Rp3.365.000,00 = Rp 6.730.000,00;Halaman 3 dari 15 hal. Put.

Membayar Uang Tunjangan Hari Raya (THR) tahun 2019 yangbelum dibayar dengan perincian perhitungan sebagai berikut:Masa Kerja 3 tahun 1 bulan:Gaji Pokok dan Tunjangan Tetap : Rp3.365.000,00;Dengan perincian perhitungan sebagai berikut: Uang Pesangon (UP) : 2x 4x Rp3.365.000,00 = Rp26.920.000,00;Uang Penghargaan : 2x Rp3.365.000,00 = Rp 6.730.000,00;Masa Kerja (UPMk) Rp33.650.000,00; Uang Pergantian Hak (UPH) Hak Perumahan & : 15% xRp33.650.000,00 = Rp 5.047.500,00;KesehatanCuti belum gugur : 9/25x

Menghukum Tergugat untuk membayar upah selama ProsesPenyelesaian Perselisihan Pemutusan WHubungan Kerja kepadaPenggugat yaitu selama 12 (dua belas) bulan gaji pokok berjalanterhitung sejak bulan Mei 2019 sampai dengan bulan April 2020 secaratunai dan sekaligus, dengan rincian perhitungan sebagai berikut:a. 12 bulan x Rp3.365.000,00 = Rp40.380.000, 00;(empat puluh juta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah);11.

Putusan Nomor 124/B/PK/PJK/201736 ayat (1) UndangUndang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajakserta peraturan perundangundangan perpajakan yang masih berlaku;Bahwa perhitungan jumlah pajak yang terutang:Menurut Terbanding (Sesuai Surat Keputusan Keberatan):PPN Kurang Bayar Rp 58.138.414,00Sanksi Administrasi:Sanksi Bunga Rp 18.474.206,00Sanksi Kenaikan Rp 19.650.485,00Jumlah PPN ymh dibayar = Rp 96.263.106,00Menurut Pemohon Banding:Jumlah PPN ymh dibayar Rp 0,00 (NIHIL)Alasan Pengajuan BandingI

dalam proses perhitungan PPNMasa Pajak Agustus 2005 samasama menyatakan Pajak Masukan PPNPemohon Banding untuk Masa Pajak Agustus 2005 adalah sebesar Rp581 .384.142,00;Bahwa Terbanding dan Pemohon Banding dalam persidangan menyatakanuntuk perhitungan PPNnya setuju berpedoman pada Pasal 3 KMK Nomor258/KMK.03/2002;Bahwa Majelis setelah memperhatikan halhal di atas dan mempelajariperhitungan PPN baik dari Terbanding maupun Pemohon Banding dalammusyawarah sepakat berpendapat bahwa perhitungan PPN menurutHalaman

Pemohon Banding):Bahwa perhitungan Jumlah Pajak Pertambahan Nilai yang masih harus(lebih) dibayar sebesar (Rp.0,00) NIHIL;Bahwa menurut Pemohon Banding dalam surat permohonan banding, SuratBantahan, penjelasan tertulis, penjelasan tertulis tambahan, data lainnyabaik yang diserahkan dalam persidangan maupun disampaikan melaluisekretariat pengadilan pajak, pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:1.

Bahwa terdapat perbedaan dasar perhitungan penyerahan PPNpemeriksa hingga penerbitan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar(SKPKB) dengan peneliti hingga penerbitan Surat KeputusanKeberatan;4. Bahwa pada pokok sengketa terdapat ketidakbenaran yang sangatmendasar atau fundamental bukan alpa atau culva sehingga tidak adakepastian hukum antara pemeriksa dengan peneliti baik terhadap dasarpenetapan mauapun dasar perhitungan;5.

Bahwa berdasarkan perhitungan Pemohon Banding perhitungan PPNMasa Pajak Agustus 2005 sesuai Pasal 3 KMK Nomor252/KMK.03/2002 adalah sebagai berikut:DPP PK = Rp 722.550.772,00DPP (80/100 x DPP Pk) = Rp 578.040.618,00Selisih = Rp 144.510.154,00PPN = Rp 14.451.015,00PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembali tersebut,Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali tidakdapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakan

Peninjauan Kembali dahulu sebagai Terbanding, telah mengajukanpermohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak NomorPut46812/PP/M.1X/19/2013, tanggal 27 Agustus 2013 yang telah berkekuatanhukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dahulusebagai Pemohon Banding, dengan posita perkara sebagai berikut:Bahwa dengan ini mengajukan permohonan Banding atas KeputusanDirektur Jenderal Bea Cukai Nomor: KEP71/WBC.03/2012 tanggal 13 April2012 tentang penetapan kembali perhitungan

Bea Keluar oleh Direktur JendralBea dan Cukai atas barang yang diekspor, berdasarkan Pemberitahuan EksporBarang (PEB) Nomor 005394 tanggal 30 Desember 2010;PERHITUNGAN MENURUT DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAIBahwa perhitungan menurut fiskus kekurangan pemayaran Bea Keluaradalah sebagai berikut:a.

Jumlah : Rp 633.214.000,00ALASAN PENGAJUAN BANDINGBahwa alasan pengajuan banding adalah perhitungan penetapan beakeluar tidak sesuai dengan peraturan perundangundangan antara lain:Bahwa pemasukan barang kedalam kawasan pabean dipelabuhan muattelah disetujui oleh Pejabat Bea dan Cukai;Bahwa barang ekspor didalam kawasan pabean dipelabuhan muatpemuatannya kedalam kapal adalah tanggung jawab pengangkut danpengusaha TPS;PERHITUNGAN MENURUT PEMOHON BANDINGBahwa perhitungan menurut Pemohon Banding selaku

Putusan Nomor 754/B/PK/Pjk/2018hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembalidengan petitum banding sebagai berikut:Bahwa perhitungan PPN Lebih Bayar Masa Pajak September 2013menurut Pemohon Banding adalah sebagai berikut: Uraian Pemohon Banding 1 Dasar Pengenaan Pajak a Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang terutang PPN: a.1. Ekspor 1.400.346.935.425a.2. Penyerahan yang PPNnya harus dipungut sendiri 548.881.610.945a.3.

Jumlah seluruh penyerahan (a.6+b) 2.015.130.046.1982 Perhitungan PPN Lebih bayar:a Pajak Keluaran yang harus dipungut/dibayar sendiri (tarif x 1.a.2 54.888.161.341. atau 1.d.9)b ~~ Dikurangi: b.1. PPN yang disetor di muka dalam Masa Pajak yang sama b.2. Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan 85.880.491.783b.3. STP (pokok kurang bayar) b.4. Dibayar dengan NPWP sendiri b.5. Lainlain b.6. Jumlah (b.1+b.2+b.3+b.4+b.5) 85.880.491.783c. Diperhitungkan:c.1.

SKPLB d Jumlah Pajak yang dapat diperhitungkan ((b.6c.3) atau (d.4)) 85.880.491.783 e Jumlah perhitungan PPN Lebih Bayar/seharusnya tidak terutang 30.992.330.442. (ea)3 Kelebihan Pajak yang sudah:a Dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya b Dikompensasikan ke Masa Pajak.... (karena pembetulan) c.

Jumlah seluruh penyerahan (a.6+b) 2.015.130.046.1982 Perhitungan PPN :a Pajak Keluaran yang harus dipungut/dibayar sendiri 54.888.161.341b Dikurangi:b.1. PPN yang disetor di muka dalam Masa Pajak yang samab.2. Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan 85.880.491.783b.3. STP (pokok kurang bayar) b.4. Dibayar dengan NPWP sendiri b.5. Lainlain b.6. Jumlah 85.880.491.783c. Diperhitungkan:c.1.

SKPLB d Jumlah Pajak yang dapat diperhitungkan 85.880.358.783e Jumlah perhitungan PPN Kurang / (Lebih) Bayar (30.992.197.442) Halaman 7 dari 10 halaman.

Terdapat buktibukti terjadinya pembedaan perlakuan yang dilakukan olehPENGGUGAT KONVENSI/TR terhadap perhitungan masa kerja padakaryawan lain sebelumnya, yang masa kerjanya di atas 9 tahunsehingga faktor angka pengali dalam perhitungan pesangon hanyaditetapbkan 9 (Sembilan) terhadap TERGUGAT KONVENSI/PR.

Nomor 499 K/Padt.SusPHI/2017kembali, akan tetapi telah mengajukan perhitungan pesangon yang harusdibayarkan oleh Penggugat, maka dengan adanya pengajuan perhitungan olehTergugat tersebut Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Tergugat tidakkeberatan atas pemutusan hubungan kerja dalam perkara a quo, dan hanyamempermasalahkan mengenai besarnya uang pesangon dan hakhak lainnyayang harus dibayarkan oleh Penggugat, oleh karenanya denganmempertimbangkan hal tersebut diatas Majelis Hakim menyatakan putushubungan

pesangon yang diajukanoleh TERMOHON KASASI/dahulu PENGGUGAT tidaklah sesuai denganaturan yang berlaku, dimana perhitungan dana pensiun menjadi pengurangterhadap perhitungan pesangon;Bahwa sampai putusan perkara a quo ini dibacakan oleh Majelis HakimPengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yaitupada tanggal 19 Desember 2016 usia PEMOHON KASASI adalah baru 45(empat puluh lima) tahun sedangkan di dalam ketentuan pasal 167 ayat (1)Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003, sudah sangat

Bea Keluar oleh Pejabat Pemeriksa DokumenEksporbahwa Pejabat Pemeriksa Dokumen Ekspor atau Kepala Seksi Pabean dapatmenetapkan perhitungan Bea Keluar dalam waktu paling lama 30 (tigapuluh) hari sejak PEB didaftarkan ke Kantor Pabean Pemuatan,kewenangan dan dasar perhitungan bea keluar diatur antara lain dalam:Peraturan Pemerintah Nomor: 55 Tahun 2008Pasal 2 ayat (1)Pasal 6 ayat (2)ayat (4)Pasal 9 ayat (1)ayat (2)Terhadap Barang Ekspor dapat dikenakan Bea KaluarBea Keluar sebagaimana dimaksud dalam

bea keluar kedapatan tidakbenar dan terhadap barang ekspor tidak dilakukanpemeriksaan fisik, maka Pejabat Pemeriksa DokumenEkspor melakukan penetapan perhitungan Bea Keluardengan menerbitkan SPPBK dalam waktu paling lama30 (tiga puluh) hari sejak tanggal pendaftaran PEB.bahwa menurut Majelis data dan bukti yang diperlukan dalam penelitiandokumen dan penetapan perhitungan bea keluar oleh Terbanding dalam halini Pejabat Pemeriksa Dokumen Ekspor atau Kepala Seksi Pabean dalamjangka waktu paling lama

Penetapan kembali diatur dalam:Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 214/PMK.04/2008Pasal 14 ayat (2): Penetapan kembali berlaku ketentuan:Terhadap penetapan kembali perhitungan BKsebagaimana dimaksud pada ayat (1), berlakuketentuan sebagai berikut:a. Tarif Bea Keluar dengan Harga Ekspor yangdigunakan adalah Tarif Bea Keluar dan Harga Eksporyang berlaku pada tanggal pemberitahuan pabeanekspor di daftarkan ke Kantor Pabean; danb.

barang ekspor yang dikenakan bea keluar dantarif bea keluar serta jangka waktu berlakunya Keputusan MenteriKeuangan yang mengatur tentang Penetapan Harga Ekspor untukmenghitung bea keluar (secara periodik ditetapkan oleh Direktur JenderalBea dan Cukai atas nama Menteri Keuangan), PEB Pemohon Banding yangdisengketakan sudah cukup jelas baik mengenai pengisian, perhitungan beakeluar maupun dasar hukum perhitungan bea keluar maupun dasar hukumperhitungan bea keluar adalah sebagai berikut:e PEB Nomor

: 052309 tanggal 29 Desember 2010 dan PEB Nomor:052312 tanggal 30 Desember 2009,e Tarif Bea Keluar 0%;bahwa pada tanggal 7 Oktober 2011 Terbanding menetapkan denganmenggunakan tanggal realisasi ekspor, perhitungan berdasarkan KMKNomor: 2848/KM.4/2009 tanggal 29 Desember 2009 tentang PenetapanHarga Ekspor untuk Menghitung Bea Keluar yang berlaku mulai tanggal 1Januari 2010 sampai dengan tanggal 31 Januari 2010;bahwa Penetapan Kembali Perhitungan Bea Keluar secara eksplisit telahdiatur dalam Pasal

olehJAYA CMEmerkomVini, selaku KMK, maka TERGUGAT tidak memberikantanggapan apapun, namun dalam beberapa pertemuan yang membahas masalahpenyesuaian harga (eskalasi) tersebut, TERGUGAT pernah menyampaikanperbedaan cara pandang dalam mekanisme perhitungan penyesuaian harga, antaralain :a.

Masih terdapat perbedaan cara pandang antara PENGGUGAT denganTERGUGAT mengenai komponen dalam perhitungan penyesuaian hargasehingga menyebabkan adanya selisih harga yang cukup besar antaraperhitungan PENGGUGAT dengan TERGUGAT ;19.20.b.

Permintaan audit kepada BPKP oleh TERGUGAT dilakukan secara tidaktransparan, karena PENGGUGAT mendapat informasi bahwa perhitunganpenyesuaian harga (eskalasi) yang dimintakan audit BPKP oleh TERGUGATadalah perhitungan versi TERGUGAT dan BUKAN perhitungan penyesuaianharga (eskalasi) yang diajukan oleh PENGGUGAT yang notabene telahdiperiksa/ dievaluasi oleh JAYA CMEmerkomVini, selaku KMK ;c.

BPKP adalah mitra pendamping TERGUGAT sehingga logika hukumnya jikaperhitungan penyesuaian harga (eskalasi) yang disampaikan oleh TERGUGATkepada BPKP adalah perhitungan versi TERGUGAT, maka BPKP akanmelakukan audit terhadap perhitungan versi TERGUGAT tersebut, padahalberdasarkan Keppres No. 80 Tahun 2003 mengenai penyesuaian harga(eskalasi), PENGGUGATlah yang seharusnya berhak menyampaikanperhitungan penyesuaian harga (eskalasi) kepada TERGUGAT atau KMKuntuk dilakukan evaluasi/ pemeriksaan oleh pihak

hasil perhitungan tersebut telah dilakukan evaluasi/diperiksa oleh KMKselaku Pengawas dan Wakil TERGUGAT dalam pelaksanaan KONTRAKtersebut ;Bahwa dengan demikian perhitungan biaya penyesuaian harga (eskalasi) yangtelah dilakukan oleh PENGGUGAT sebesar Rp. 71.383.218.000, (Tujuh PuluhSatu Milyar Tiga Ratus Delapan Puluh Tiga Juta Dua Ratus Delapan Belas RibuRupiah) adalah sudah benar dan sangat beralasan untuk dikabulkan ;Tuntutan Pembayaran Biaya Pajak Galian C Halaman 11 dari 58 Putusan Perdata

Disamping itu jumlah perhitungan HPP BebanHalaman 23 dari 55 halaman.

Adapun dokumen yang diberikanTermohon Peninjauan Kembali (Semula Pemohon Banding)di persidangan adalah sebagai berikut: List/rekapitulasi perhitungan pembebanan tanah perkavling/per rumah, SPT Khususnya neraca untuk memperlihatkanpersediaan, General Ledger tanah, Dasar perhitungan HPP penjualan tanah/perhitunganpembebanan harga pokok tanah LRA;Dokumendokumen tersebut hanya menunjukkanpencatatan/pelaporan atau perhitungan atas HPP Tanahsaja, namun dokumen yang menjadi dasar pencatatanmaupun perhitungan

HPP atas Tanah tidak ada/tidak jelassumbernya dan perhitungan HPP atas Tanah yangdilakukan oleh Termohon Peninjauan Kembali (semulaPemohon Banding) hanya disesuaikan dengan laporankeuangan saja;Bahwa berdasarkan rekapitulasi perhitungan HPP BebanTanah untuk masingmasing per kavling/per rumah yangdiberikan Termohon Peninjauan Kembali (semula PemohonBanding) diketahui data sebagai berikut:Halaman 27 dari 55 halaman.

HPP Tanah masingmasingperumahan namun dokumen yang menjadi dasarpencatatan maupun perhitungan HPP atas Tanah tidakada/tidak jelas sumbernya dan perhitungan HPP atas Tanahyang dilakukan oleh Termohon Peninjauan Kembali (semulaPemohon Banding) hanya disesuaikan dengan laporankeuangan saja.

bunga ataspinjaman tersebut, dan perhitungan Biaya Bunga Pinjamanyang dilakukan oleh Termohon Peninjauan Kembali (SemulaPemohon Banding) hanya disesuaikan dengan laporankeuangan saja;Halaman 49 dari 55 halaman.

Putusan Pengadilan Pajak Nomor : PUT.46270/PP/M.XV/99/2013Jenis PajakTahun PajakPokok SengketaMenurut Tergugat: 2012: bahwa yang menjadi: Gugatan Pajak Penghasilan Pasal 25pokok sengketa adalah pengajuan banding terhadapPenerbitan Keputusan Tergugat Nomor : KEP00051/PPH25/WPU.06/KP. 1203/2012tanggal 31 Oktober 2012 tentang Angsuran Pajak Penghasilan Pasal 25 Tahun Pajak2012;perhitungan PPh yang akan terutang sebagai berikut :: bahwa dari perhitungan masingmasing pos Laba/Rugi yang dilakukan untuk

63.348.425.221 21.595.860.221Pengh Neto Luar (3.019.940.000) (3.019.740.000) DUsahaPengh Neto Komersial 38.732.625.000 60.328.485.221 21.595.860.221Penyesuaian Fiskal 9.170.812.000 9.170.812.000 EPengh Neto Fiskal 47.903.437.000 69.499.297.221 21.595.860.221Kompensasi kerugian FPenghasilan Kena 47.903.437.000 69.499.297.221 21.595.860.221PajakPPh yang Terutang 11.975.859.250 17.374.824.305 5.398.956.055 Menurut PenggugatMenurut Majelis: bahwa Pajak Penghasilan yang terhutang Tahun 2011yang menjadi dasar perhitungan

besarnya PPh Pasal 25 Tahun 2012 sebesar Rp 14.001.924.216,00sehingga Pajak Penghasilan yang akan terhutang untuk Tahun Pajak 2012 adalahsebesar 73,12% (Rp 10.237.539.000 / Rp 14.001.924.216 x 100%) dari PPh yangterhutang yang menjadi dasar perhitungan PPh Pasal 25 Tahun 2012;: bahwa Majelis melakukan penelitian atas kronologis timbulnya sengketa yaitusebagai berikut:bahwa pada tanggal 26 Juli 2012 Penggugat mengajukan surat PermohonanPengurangan Angsuran PPh Pasal 25 Tahun Pajak 2012 dengan Nomor

di Tahun2012 cukup besar dibandingkan Tahun 2011 sebagai akibat dari impor mesin danperlengkapannya untuk investasi tersebut;bahwa produksi Penggugat lebih dari 70% adalah Obat Generik Berlogo (OGB) yangdijual dengan harga berdasarkan SK Menteri Kesehatan RI dan pada Tahun 2012tidak ada kenaikan harga sama sekali dari Menteri Kesehatan RI;bahwa untuk mendukung permohonannya, Penggugat menyampaikan datadatasebagai berikut:Proyeksi Laba Rugi Tahun 2012 (JanJuni aktual, JuliDesember 2012 estimasi);Perhitungan

Menghukum Tergugat untuk membayar uang pengakhiran hubungan kerja kepada Para Penggugat, dengan perhitungan untuk masing-masing Penggugat adalah sebagai berikut :-----------------------------------1. Penggugat Asuwan, masa kerja 8 tahun 2 bulan-. Uang Pesangon9 x 2 x Rp.1.974.346- =Rp.35.538.228,- -. Uang Penghargaan Masa Kerja3 x Rp.1.974.346,- =Rp. 5.923.038,- +Sub Jumlah =Rp41.461.266,--.

Menghukum Tergugat untuk membayar secara tunai dan seketika hak-hak Para Penggugat berupa upah berserta hak-hak lain yang sebagaimana mestinya diterima Para Penggugat setiap bulannya dari Tergugat, selama proses perselisihan ini berlangsung, terhitung sejak bulan Agustus 2015 sampai dengan bulan Februari 2016 yaitu sebanyak 6 (enam) X upah sebulan, dengan perhitungan untuk masing-masing Penggugat adalah sebagai berikut: -------------------------1. Penggugat Asuwan.-.

berdasarkan bukti tertulis Tergugat 116 sertaketerangan saksi, terdapat fakta hukum benar Tergugat menerima AnjuranDinas Tenaga Kerja Kota Palembang yang isinya agar pihak Tergugat/PT.Nusantara Surya Sakti memanggil Para Penggugat yaitu Asuwan dan YuliIswanto untuk bekerja kembali pada jabatan dan tempat semula;Menimbang, Bahwa berdasarkan buktibukti tertulis Tergugat 117, 119serta keterangan saksi, terdapat fakta hukum benar Penggugat Asuwan masihmemiliki sisa waktu cuti sebanyak 3 hari dengan perhitungan

berkerja karena telah diputuskan hubungan kerjanya (diPHK) secara sepihak oleh Tergugat, sehinggaMajelis hakim berpendapat Tergugat dihukum untuk membayar Upah selamaproses terhadap Para Pengggugat sebesar 100% (Seratus perseratus) untuksebanyak 6 (enam) bulan;= Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukumpertimbanganhukum tersebut diatas, oleh karena itu Majelis hakim berpendapat tuntutan ParaPenggugat pada angka (4) dalam pokok perkara, yaitu tuntutan upah selamaproses haruslah dikabulkan dengan perhitungan

Menghukum Tergugat untuk membayar uang pengakhiran hubungankerja kepada Para Penggugat, dengan perhitungan untuk masingmasing Penggugat adalah sebagai berikut :1. Penggugat Asuwan, masa kerja 8 tahun 2 bulan. Uang Pesangon9 x2xRp.1.974.346 =Rp.35.538.228,. Uang Penghargaan Masa Kerja3 x Rp.1.974.346, =Rp. 5.923.038, +Sub Jumlah =Rp41.461.266,.

Menghukum Tergugat untuk membayar secara tunai dan seketikahakhak Para Penggugat berupa upah berserta hakhak lain yangsebagaimana mestinya diterima Para Penggugat setiap bulannya dariTergugat, selama proses perselisihan ini berlangsung, terhitung sejakbulan Agustus 2015 sampai dengan bulan Februari 2016 yaitusebanyak 6 (enam) X upah sebulan, dengan perhitungan untukmasingmasing Penggugat adalah sebagai berikut: 1. Penggugat Asuwan..

apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan kurungan;

Memutuskan perhitungan PPN Masa Pajak Agustus 2007 sebagaiberikut: No.UraianRupiah Dasar Pengenaan Pajak a. Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang terutang PPN a.1. Ekspor 46.146.417.360a.2. Penyerahan yang PPNnya harus dipungut sendiri 22.159.235.227a.3. Penyerahan yang PPNnya dipungut oleh Pemungut PPN a.4. Penyerahan yang PPNnya tidak dipungut 3.256.500.000a.d. Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN a.6.

Jumlah perhitungan PPN Kurang Bayar (ad) 3. Kelebihan Pajak yang sudah a. Dikompensasikan ke masa pajak berikutnya b. Dikompensasikan ke masa pajak ... (karena pembetulan) c. Jumlah (a+b) Halaman 2 dari 9 halaman. Putusan Nomor 881/B/PK/Pjk/2018 4, PPN yang kurang dibayar (2.e+3.c) 5. Sanksi administrasi Bunga Pasal 13 (2) KUP Kenaikan Pasal 13 (3) KUP Bunga Pasal 13(5) KUP Kenaikan Pasal 17C (5) KUP Kenaikan Pasal 17D (5) KUP Jumlah (a+b+c+d+e+f) ab.d.

Perhitungan PPN Kurang Bayara. PPN yang harus dipungut/dibayar sendiri Rp 2.215.923.523Halaman 3 dari 9 halaman. Putusan Nomor 881/B/PK/Pjk/2018b. Dikurangib.1.. PPN yang disetor di muka dalam Masa Pajak yang sama Rp b.2. Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan Rp 558.950.353b.3. STP (pokok kurang bayar) Rp b.4. Dibayar dengan NPWP sendiri Rp 1.515.560.842b.5. LainLain Rp 141.412.328b.6. Jumlah Rp 2.215.923.523c. Diperhitungkanc.1. SKPPKP Rp d.

Jumlah perhitungan PPN Kurang Bayar Rp 3. Kelebihan Pajak yang sudaha. Dikompensasikan ke masa pajak berikutnya Rpb. Dikompensasikan ke masa pajak ... (karena pembetulan) Rpc. Jumlah Rp4.

Perhitungan PPN Kurang Bayara. PPN yang harus dipungut/dibayar sendiri Rp 2.215.923.523b. Dikurangib.1. PPN yang disetor di muka dalam Masa Pajak yang sama Rp 0b.2. Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan Rp 558.950.353b.3. STP (pokok kurang bayar) Rp 0b.4. Dibayar dengan NPWP sendiri Rp 1.515.560.842b.5. LainLain Rp 141.412.328b.6. Jumlah Rp 2.215.923.523c. Diperhitungkanc.1. SKPPKP Rp 0d. Jumlah Pajak yang dapat diperhitungkan Rp 2.215.923.523e. Jumlah perhitungan PPN Kurang Bayar Rp 03.

Bea Keluar sampaidengan jangka waktu paling lama 30 hari sejak tanggal PEB didaftarkan;bahwa Menurut Majelis karena tidak ditemukan salah perhitungan bea keluar berkas atau dataPEB diarsipkan oleh Pejabat Pemeriksa Dokumen Ekspor atau Kepala Seksi Pabean sesuaijdengan kewenangannya;Fasilitas Penimbunan di Kawasan Pabeanbahwa menurut penjelasan Terbanding dalam persidangan bahwa Pelabuhan Talang Betutudibawah Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Palembang tidakmempunyai Fasilitas

Tarif Bea Keluar dan/atau Harga Ekspor yang berlakulpada tanggal Pemberitahuan Pabean Ekspor disampaikan ke KantorPabean.ayat (4) : Nilait tukar mata uang yang digunakan untuk perhitungan danpembayaran Bea Keluar adalah nilai tukar mata uang yang berlaku padalsaat pembayaran.Pasal9 ayat(1) : Pejabat Bea dan Cukai dapat menetapkan perhitungan Bea Keluar dalamwaktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal PemberitahuanPabean Ekspor disampaikan.ayat(2) : Dalam hal penetapan sebagaimana dimaksud

bea keluar kedapatan tidak benar dan terhadapbarang ekspor tidak dilakukan pemeriksaan fisik, maka PejabatPemeriksa Dokumen Ekspor melakukan penetapan perhitungan BealKeluar dengan menerbitkan SPPBK dalam waktupaling lama 30 hari sejak tanggal pendaftaran PEB.bahwa menurut Majelis data dan bukti yang diperlukan dalam penelitian dokumen danpenetapan perhitungan bea keluar oleh Terbanding dalam hal ini Pejabat Pemeriksa DokumenEkspor atau Kepala Seksi Pabean dalam jangka waktu paling lama 30 hari

Penetapan kembali diatur dalam:Peraturan Menteri Keuangan No. 214/PMK.04/2008Pasal 14 ayat (2):Penetapan kembali berlaku ketentuan :Terhadap penetapan kembali perhitungan Bea Keluar sebagaimanadimaksud pada ayat (1), berlaku ketentuan sebagai berikut:a. Tarif Bea Keluar dengan Harga Ekspor yang digunakan adalah TarifBea Keluar dan Harga Ekspor yang berlaku pada tanggal pemberitahuanpabean ekspor di daftarkan ke Kantor Pabean; danb.

barang ekspor yang dikenakan bea keluar dan tarif bea keluarserta jangka waktu berlakunya Keputusan Menteri Keuangan yang mengatur tentangPenetapan Harga Ekspor untuk menghitung bea keluar (secara periodik ditetapkan olehDirektur Jenderal Bea dan Cukai atas nama Menteri Keuangan), PEB Pemohon Banding yangdisengketakan sudah cukup jelas baik mengenai pengisian, perhitungan bea keluar maupundasar hukum perhitungan bea keluar adalah sebagai berikut:e PEB Nomor 007666 tanggal 29 Oktober 2010e Perhitungan

Foto Copy Perhitungan Batu Bara PT Dekalindo Sumber Makmur006/DSMNV/II/11 LOT.O1 tanggal 16 Maret 2011, telah diberi bermateraicukup dan telah disesuaikan dengan aslinya diberi tanda 1.3;4.

Foto Copy PT Dekalindo Sumber Makmur Perhitungan Nilai Batu BaraInvoice Nomor 006/DSMINV/II/11 tanggal 11 Maret 2011, telah diberibermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, diberi tanda 1.4;Halaman 25 dari 41 Putusan Perdata Gugatan Nomor : 130/Pdt.G/2015/PNPdg10.11.12.13.Foto Copy Kwitansi Nomor 006/DSMNV/II/11, tanggal 11 Maret 2011 (LOT01), telah diberi bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya,diberi tanda T.5;Foto Copy Perhitungan Nilai Batu Bara Invoice nomor 007/DSMNV

/IIV11,LOT 02. tanggal 5 April 2011, telah diberi bermaterai cukup dan telahdisesuaikan dengan aslinya, diberi tanda T.6;Foto Copy Perhitungan Nilai Batu) Bara Invoice Nomor 007/DSMNV/IIV11,(LOT 02) tanggal 1 April 2011, telah diberi bermaterai cukup dantelah disesuaikan dengan aslinya diberi tanda T.7;Foto Copy Kwitansi Nomor 007/DSMNV/IV/11,(LOT 02) tanggal 1 April2011, telah diberi bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinyadiberi tanda T.8;Foto Copy Perhitungan Nilai Batu bara Invoice

bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya diberi tandaT.14;Foto Copy Kwitansi 009/DSMNV/V/11 (LOT 04), tanggal 16 Mei 2011, telahdiberi bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya diberi tandaL115;Foto Copy Perhitungan Harga Batu Bara Setelah Dihitung Penalty/BonusSesuai Kontrak (LOT 04), tanggal 16 Mei 2011, telah diberi bermateraicukup dan telah disesuaikan dengan aslinya diberi tanda 1.16;Foto Copy Perhitungan Batu Bara 010/DSMNV/V/11( LOT 05) tanggal 19Agustus 2011, telah

diberi bermaterai cukup dan telah disesuaikan denganaslinya diberitanda T17;Foto Copy Perhitungan Harga Batu Bara setelah dihitung Penalty/BonusSesuai Kontrak, tanggal 16 Mei 2011, telah diberi bermaterai cukup dantelah disesuaikan dengan aslinya diberitanda 1.18;Foto Copy Kwitansi 010/DSMNV/V/11 (LOT 05), tanggal 16 Mei 2011, telahdiberi bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan asliinya diberi tanda7.19;Foto Copy Perhitungan Nilai Batu Bara Invoisce Nomor 010/DSMNV/V/11(LOT 05). tanggal 15