kesimpulan secara lisan baik Penggugatmaupun Tergugat menyatakan tetap sebagaimana dalam gugatan dan jawaban masingMASIN Q; $= 22 nn nnn nnn nn nnn nnn nnn nn nnn nnn nnn nn nnn nnnMenimbang, bahwa untuk meringkas uraian putusan, maka ditunjuk kepadasegala hal sebagaimana telah tercantum dalam berita acara persidangan dan dianggaptelah dimuat dalam putusan ini;TENTANG HUKUMNYA Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimanatersebut diatas;Menimbang, setelah Majlis hakim memeriksa Kompetensi

Absolut danKompetensi Relatif dalam perkara ini, Majlis Hakim menyatakan bahwa perkara iniadalah wewenang Pengadilan Agama ;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 juga berdasarkan keterangan parasaksi, maka harus dinyatakan telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikatdalam perkawinan yang sah, oleh karena itu gugatan Penggugat terhadap Tergugat telahmemiliki dasar hukum yang sah ;Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim telah gagal melakukan upayaperdamaian baik melalui upaya mediasi

Kompetensi Absolut;2. Tenggang Waktu mengajukan gugatan telah kedaluwarsa:3. Para Penggugat tidak mempunyai kualitas mengajukan gugatan/kapasitasmengajukan gugatan:4.

Bahwa saksi tidak sanggup merukunkan kembali Pemohon dengan Termohon.Menimbang, bahwa buktibukti tersebut telah dibenarkan oleh Pemohon.Bahwa Pemohon telah mencukupkan keterangannya dan mohon putusan;Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka cukuplah menunjuk beritaacara pemeriksaan perkaraTENTANG PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalahsebagaimana yang diuraikan di atas.Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memeriksa Kompetensi Absolut danKompetensi

bersedia..Bahwa Pemohon atas keterangan saksi saksi tersebut membenarkan dantidak keberatan; Bahwa Pemohon menyatakan telah cukup dan tidak mengajukan buktibuktilain dan mohon putusan;Bahwa tentang jalannya pemeriksaan perkara dalam persidangann telahdicatat dengan saksama dalam berita acara persidangan yang merupakan satukesatuan dengan putusan ini; TENTANG HUKUMNYAMenimbang bahwa maksud dan tujuan pemohonan Pemohon adalahsebagaimana telah diuraikan diatas;Menimbang bahwa setelah Majelis memeriksa Kompetensi

Absolut danKompetensi Relatif dalam perkara ini, Majelis menyatakan bahwa pekara ini adalahwewenang Pengadilan Agama Wonosobo;Menimbang bahwa Termohon telah dipanggil dengan patut untuk menghadapdi persidangan namun Termohon tidak hadir dan tidak pula mengirim orang lainsebagai kuasanya/wakilnya, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak hadirnya tersebuttidak ada alasan yang sah, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan perkaradapat diputus tanpa hadirnya Termohon;Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan

Bahwa berdasarkan uraian di atas, maka sesuai dengankewenangannya, baik kompetensi absolut maupun kompetensi relatif,Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak berwenang memeriksa danmengadili perkara aquo.

Menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak berwenangmengadili perkara ini karena kompetensi absolut atau kKompetensi relatif.3. Menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima (Niet OntvankelijkVerklaord).Halaman 75 dari 101 Putusan Perdata Gugatan Nomor 107/Pat.G/2019/PN Jkt.PstDALAM POKOK PERKARA:1. Menerima jawaban Tergugat II untuk seluruhnya.2.

absolut maupun kompetensi relatif,Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak berwenang memeriksa danmengadili perkara aquo.

merasa dirugikan oleh suatu Keputusan Tata UsahaNegara, dengan disertai tuntutan agar KTUN yang disengketakan itudinyatakan batal atau tidak sah;Bahwa dalam menempatkan kewenangan kompetensi absolut dariobjek gugatan mengenai penerbitan Sertipikat Hak Milik No. 1022/PetojoUtara atas nama Ny.

absolut dari Pengadilan Tata Usaha Negara.4.

anak yang bernama DANIEL SELATAN,adalah anak angkat yang sah dari Para Pemohon;Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalildalil permohonannya ParaPemohon telah mengajukan bukti Suratsurat yakni bukti Surat PL sampaidengan P24 dan 2 (dua) orang saksi yakni Saksi MICHAEL TONONGGI danSaksi EVI LUMABAENG;Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan pokokpermohonan, terlebin dahulu. hakim akan mempertimbangkan apakahPengadilan Negeri Tahuna berwenang dalam memeriksa permohonan tersebutbaik berdasarkan kompetensi

absolut maupun kompetensi relatif;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 47 ayat (1) UndangUndangNomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telahdiubah dengan UndangUndang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atasUndangUndang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan,disebutkan Pencatatan pengangkatan anak dilaksanakan berdasarkanpenetapan pengadilan di tempat tinggal pemohon.

Para Pemohon dan anak DANIEL SELATAN sebagaimana bukti P2dan telah dijabarkan mengenai kompetensi absolut, samasama beragamaKristen, yang artinya tidak ada masalah untuk ke depannya mengenai pemilihankepercayaan atau agama yang akan dianutnya;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P23 dan P24 menerangkan ParaPemohon dalam keadaan sehat tanpa ada penyakit kronis.

UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009 TentangPerubahan Kedua Atas UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 TentangPeradilan Agama junctis Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974Tentang Perkawinan dan Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum lslam,Penggugat memiliki egal standing untuk mengajukan perkara a quo;Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkankompetensi Pengadilan Agama Tanjungpandan dalam mengadili perkara a quo,baik kompetensi

absolut maupun kompetensi relatif;Menimbang, bahwa perkara a quo adalah perkara gugatan cerai yangmerupakan salah satu jenis perkara di bidang perkawinan dan berdasarkan alatbukti (P) yang telah dipertimbangkan di atas telah terbukti bahwa Penggugatdan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang telah terikat dalamperkawinan yang sah dan dilangsungkan menurut aturan pernikahan yangberlaku dalam agama Islam, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf(a) UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan

Atas UndangHal. 9 dari 20 Putusan Nomor 0439/Pdt.G/2017/PA.TDNUndang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Pengadilan AgamaTanjungpandan memiliki kompetensi absolut untuk mengadili perkara a quo;Menimbang, bahwa dalam hal kompetensi relatif, Penggugat di dalamgugatannya telah mendalilkan bahwa Penggugat bertempat tinggal di WilayahHukum Pengadilan Agama Tanjungpandan dan terhadap dalil Penggugattersebut, Tergugat tidak mengajukan eksepsi, maka sesuai dengan ketentuanPasal 73 ayat (1) UndangUndang

UndangUndang Nomor 50 Tahun2009 Tentang Perubahan Kedua Atas UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989Tentang Peradilan Agama junctis Pasal 20 ayat (1) Peraturan PemerintahNomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan UndangUndang Nomor 1 Tahun1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam,Pemohon memiliki /egal standing untuk mengajukan perkara a quo;Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkankompetensi Pengadilan Agama Rantauprapat dalam mengadili perkara a quo,baik kompetensi

absolut maupun kompetensi relatif;Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon mendalilkan Pemohon danTermohon telah melangsungkan pernikahan menurut aturan pernikahan yangberlaku dalam agama Islam, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1)huruf (a) UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yangtelah diubah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang PerubahanAtas UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama danUndangUndang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua AtasUndangUndang

Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, PengadilanAgama Rantauprapat memiliki Kompetensi absolut untuk mengadili perkara aquo,Menimbang, bahwa dalam hal kompetensi relatif Pemohon telahmendalilkan bahwa Termohon bertempat tinggal di dalam yurisdiksi PengadilanAgama Rantauprapat dan terhadap dalil tersebut pihak Termohon tidakmengajukan tangkisan (eksepsi) kompetensi relatif, maka quod est Pasal 66ayat (2) UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yangtelah diubah dengan UndangUndang

Berdasarkan dari ketentuan tersebut, makaperkara ini adalah merupakan kompetensi absolut Mahkamah SyariyahBanda Aceh;Menimbang, bahwa permohonan Penetapan Ahli Waris diajukan paraPemohon dengan mengemukakan dalildalil bahwa ayah kandung Pemohonl, anak kandung Pemohon II dan saudara kandung Pemohon Ill yangbernama Boymin bin Usman telah meninggal dunia pada tanggal 28 Maret2016 karena sakit;Menimbang, bahwa dalam perkawinan ayah kandung Pemohon I, anakkandung Pemohon Il, dan saudara kandung Pemohon

Berdasarkan dari ketentuan tersebut, makaperkara ini adalah merupakan kompetensi absolut Mahkamah SyariyahBanda Aceh;Menimbang, bahwa permohonan Penetapan Ahli Waris diajukan paraPemohon dengan mengemukakan dalildalil bahwa suami Pemohon / anakkandung Pemohon Il, dan ayah kandung dari M. Ismail bin A. Mujib yangbernama A.

pemanfaatan tanah telahmemenuhi persyaratan sesuai Undang Undang Pokok Agraria Tahun 1960dan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 juncto PeraturanPemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah serta wajibuntuk diberikan perlindungan hukum;Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Gorontalo telahmemberikan Putusan Nomor 15/Pdt.G/2017/PN Gto tanggal 12 Oktober2017, dengan amar sebagai berikut:Dalam ProvisiMenolak permohonan Provisi Para Penggugat;Dalam EksepsiMenolak eksepsi kompetensi

absolut Tergugat II;Dalam Pokok Perkara:1.2.Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;Menyatakan Para Penggugat dan namanama tersebut dibawah ini:1) Aru Tangahu (meninggal dunia tahun 1973), meninggalkan ahli warisyaitu:1.

Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Gorontalo Nomor 28/PDT/2017/PT GTO tanggal 1 Februari 2018 yang menguatkan Putusan PengadilanNegeri Gorontalo Nomor 15/Pdt.G/2017/ PN Gto tanggal 12 Oktober 2017;MENGADILI SENDIRIDalam Provisi: Menolak permohonan Provisi Para Penggugat;Dalam Eksepsi: Menolak eksepsi kompetensi absolut Tergugat II;Dalam Pokok Perkara: Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;3.

Pengadilan Negeri Sanggau tidak berwenang mengadili perkara a quo(Kompetensi Absolut);Bahwa mengingat Penundaan penandatangan kontrak adalah tindakanPejabat Tata Usaha Negara dan tidak termasuk dalam ranah HukumPerdata, maka Pengadilan Negeri Sanggau tidak memiliki kompetensiabsolut untuk memeriksa dan mengadili gugatan Penggugat.

termuat dalamberita acara persidangan perkara ini, yang untuk ringkasnya putusan inidianggap telah termuat dan menjadi satu bagian yang tak terpisahkandengan putusan ini;TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMDALAM EKSEPSIMenimbang, bahwa Kuasa Tergugat I, Kuasa Tergugat II dan KuasaTurut Tergugat dalam jawabannya telah mengajukan eksepsi yang padapokoknya dapat dirinci sebagai berikut:Halaman 17 dari 26 Halaman..Putusan Nomor 25/Pdt.G/2018/PN Sag1.Pengadilan Negeri Sanggau tidak berwenang mengadili perkara a quo(Kompetensi

Absolut);Bahwa mengingat Penundaan penandatangan kontrak adalah tindakanPejabat Tata Usaha Negara dan tidak termasuk dalam ranah HukumPerdata, maka Pengadilan Negeri Sanggau tidak memiliki kompetensiabsolut untuk memeriksa dan mengadili gugatan Penggugat.

Menangguhkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, makaEksepsi point 1 mengenai kompetensi Absolut dinyatakan ditolak;Menimbang bahwa terhadap eksepsi point 2 mengenai GugatanPenggugat Salah Alamat (Error In Persona) akan dipertimbangkan sebagaiberikut;Menimbang bahwa menurut Majelis Hakim gugatan Penggugat tersebuttelah tepat karena tergugat Tergugat Il dan Turut Tergugat adalah pihakyang berkaitan langsung dengan Proyek Pengadaan Barang

Eksepsi kompetensi absolut;Eksepsi Tergugat II Intervensi 1 dan Tergugat II Intervensi 2:1. Eksepsi kompetensi absolut;2. Eksepsi tenggang waktu;Halaman 17 dari 30 halaman. Putusan Nomor 361 K/TUN/20203. Eksepsi gugatan obscuur libel;Eksepsi Tergugat II Intervensi 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12:1. Eksepsi kompetensi absolut;2. Eksepsi gugatan lewat waktu (kedaluwarsa);3.

Membebankan Tergugat untuk membayar seluruh biaya yangtimbul dalam perkara ini; Menimbang, bahwa sebelum Tergugat mengajukanJawabannya, terlebin dahulu mengajukan Eksepsi KompetensiAbsolut tertanggal 16 Agustus 2011; Menimbang, bahwa atas eksepsi Kompetensi Absoluttersebut, pihak Penggugat telah mengajukan tanggapan ataseksepsi Kompetensi Absolut tertanggal 23 Agustus 2011;Menimbang, bahwa selanjutnya atas gugatan Penggugat,pihak Tergugat telah mengajukan Jawaban tertanggal 20 September2011 yang

:::::::ceseeeeeeee ees Rp. .000, Biaya Meterai PutuSan...............:0::cceceeeeeeeeeeeeee Rp. 6.000, Biaya Meterai Pts Sela Kompetensi Absolut... Rp. .000, Biaya Meterai Putusan Intervensl................... Rp. .000, Redaksi PUtUSAN..............cccccceecseeceeeeeesaeeeueeee eas Rp. .000, Redaksi Putusan Sela Kompetensi Absolut....

Kompetensi absolut berkaitan dengan kewenangan Peradilan Tata UsahaNegara untuk memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara menurutobyek, materi atau pokok sengketa. Adapun yang menjadi ObyekSengketa Tata Usaha Negara adalah Keputusan tata usaha negarasebagaimana diatur Pasal 1 angka 4 UndangUndang Nomor 5 Tahun1986 Tentang Pengadilan Tata Usaha Negara;b.

Dengan demikian, penghitungan tenggang waktumengajukan gugatan secara hukum tunduk pada ketentuan Pasal 55UU PTUN;IIl.Eksepsi Kompetensi Absolut (Exceptio Declinatoir) Mengenai KewenanganMengadili Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta. Bahwa eksepsi kompetensi absolut (exceptio declinatoir) ini diajukan olehTergugat Il Intervensi berdasarkan ketentuan Pasal 77 ayat (1) dan (8) UUPTUN;.

Eksepsi Kompetensi Absolut (Exceptio Declinatoir) MengenaiKewenangan Mengadili Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta2. Bahwa eksepsi kompetensi absolut (exceptio declinatoir) ini diajukan olehTergugat II Intervensi Il berdasarkan ketentuan Pasal 77 ayat (1) dan (3) UUPTUN.3.

Kompetensi Absolut ;2. Eksepsi lampau Waktu (Kadaluawarsa) ;3. Penggugat tidak mempunyai /egal standing ;4. Gugatan Penggugat Kabur dan tidak jelas (Obscuurlibel);Menimbang, bahwa sedangkan Materi atau substansi dari eksepsi yangdisampaikan oleh Tergugat Il Intervensi dan Tergugat II Intervensi Il padapokoknya menyatakan :I. Gugatan A Quo Melewati Tenggang Waktu Yang Ditetapbkan DalamUndangUndang Peradilan Tata Usaha Negara Atau Daluwarsa(Exceptio Temporis) ;Il.

Eksepsi Kompetensi Absolut (Exceptio Declinatoir) MengenaiKewenangan Mengadili Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta;III.

Absolut LembagaPeradilan Umum sebagaimana diatur dalam Pasal 77ayat 1 UndangUndang Nomor5 Tahun 1986 jo.

dengan alamat yang disampaikan oleh Tergugat maupunmelalui Kelurahan Gusung akan tetapi panggilan tersebut oleh kantor pos telahdikembalikan karena Subaedah yang dimaksud dalam surat panggilan tidak ditemukan; DALAM ...21DALAM EKSEPSI :Menimbang, bahwa Tergugat dalam surat jawabannya tertanggal 3 September2013 telah memuat pula eksepsieksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut : Bahwa gugatan Penggugat telah lewat waktu; Bahwa Penggugat tidak mempunyai kepentingan ; Bahwa sengketa aquo merupakan kompetensi

absolut peradilan umum; Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telahmenanggapi melalui Repliknya yang diajukan dalam persidangan tertanggal 10September 2013 yang pada pokoknya menyatakan menolak dalil jawaban Tergugat baikeksepsi maupun dalam pokok perkara, dan terhadap Replik Penggugat, Tergugat telahmenanggapinya melalui dupliknya tertanggal 17 September 2013, yang pada pokoknyamembantah dalildalil Penggugat dalam gugatannya maupun dalam Repliknya danbertetap pada dalil jawabannya

absolut Peradilan umum:Menimbang, bahwa dalam UndangUndang Nomor 5 tahun 1986 tentangPeradilan Tata Usaha Negara Pasal 4 menyatakan bahwa Peradilan Tata Usaha Negaraadalah salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan terhadapsengketa Tata Usaha Negara dalam pasal angka 10 UndangUndang Nomor 51 tahun2009 tentang perubahan kedua atas UndangUndang Nomor 5 tahun 1986 disebutkanbahwa sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang TataUsaha Negara antara orang

atasnama Subaedah yang merupakan objek sengketa dalam perkara ini, dimana objeksengketa merupakan keputusan Tata Usaha Negara yang bersifat Konkrit Final danIndividual, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa sengketa ini merupakansengketa Tata Usaha Negara oleh karenanya eksepsi Tergugat yang menyatakan bahwasengketa ini merupakan kompetensi absolut peradilan Umum tidak berdasar hukum dandinyatakan ditolak; Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkaneksepsi Tergugat

Melalui Peradilan Tata Usaha Negara24.Patut diketahui, bilamana Penggugat mendalilkan apa yang dilakukanTurut Tergugat melanggar asasasas umum pemerintahan yang baik, sebagaimana dalil Penggugat dalam Poin 26 maka sepatutnya sudahmemasuki ranah Tata Usaha Negara.Terkait eksepsi kompetensi absolut, sebagaimana didalilkan oleh Turut Tergugat dalam Poin 1 sampai Poin 8 diatas. Turut Tergugat mohon pada Pengadilan negeri Sidoarjo Cq.

masingmasing telah mengajukan kesimpulan di persidangan tertanggal 18 Agustus 2020dan akhirnya mereka mohon putusan;Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalamberita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggaptelah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada halhalyang diajukan lagi dan mohon putusan;TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMDALAM KONPENSI :Dalam EksepsiMenimbang terhadap Eksepsi Kompetensi

Absolut telah diputus dalamPutusan Sela tertanggal 28 April 2020;Menimbang bahwa amar putusan terhadap Putusan Sela adalah sebagaiberikut :MENGADILI:Sebelum memutus pokok perkara :1.

Eksepsi mengenai Obscuur Libel;Eksepsi mengenai Kompetensi Absolut;Menimbang oleh karenya Majelis Hakim akan mempertimbangkanEksepsi 1 sampai dengan 4;Menimbang, bahwa setelah Majelis mempelajari dan mengkaji jawabmenjawab para pihak di persidangan dapatlah dipertimbangkan sebagai berikut:Ad.1.

Gugatan mengandung cacat obscuur libel atau melanggar yurisdiksi(kompetensi) absolut atau relatif.Menghadapi gugatan yang mengandung cacat formil, putusan yang dijatuhkanharus dengan jelas dan tegas mencantumkan dalam amar putusan dfangugatan kurang pihak (plurium litis consortium) merupakan salah satu klasifikasigugatan error in persona. Akibat hukum yang ditimbulkan yaitu gugatandianggap tidak memenuhi syarat formil, oleh karena itu gugatan dikualifikasimengandung cacat formil.

Mengabulkan eksepsi Tergugat III selain kompetensi absolut;Dalam Pokok Perkara1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima/ Niet onVarkelijk Verklaard (N.O);2. Membebankan kepada Para Penggugat untuk membayar biayaperkara sejumlah Rp1.891.000,00 (satu juta delapan ratussembilan puluh satu ribu rupiah)Dengan demikian Perkara incasu adalah SAMA DAN SERUPA (NEBIS INIDEM) dengan Perkara telah dinyatakan dalam Perkara02/Pdt.Bth/2020/PN.

Waris dalam Perkara Pengadilan Agama Sukoharjo No.349/Pdt.G/2019/PA.Skh jo. 297/Pdt.G/2019/PTA.Smg jo. 216K/Ag/2020 Putusan Kasasi hari Senin, tanggal 20 April 2020) yangmenyatakan Gugatan Ahli Waris tersebut dinyatakan gugatan Penggugattidak dapat diterima/ Niet on Varkelijk Verklaard (N.O);Bahwa Perkara incasu terkait Gugatan Ahli Waris (Islam) adalahKompentensi Absolut dari Pengadilan Agama Sukoharjo sebagaimanaPutusan Eksepsi Nomor 820/Pdt.G/2020/PA.Skh Mengabulkan eksepsiTergugat III selain kompetensi

absolut;Demikian Perkara Incasu jika Para Pelawan dalam Replik justrumemaksakan dan Menyelundupkan Hukum tidak lagi masalahPerlawanan atas Eksekusi namun justru juga menjadikan Perlawanansebagai Alat untuk Pembuktian Ahli Waris (Legal Standing) dibuktikandalam dalil Repliknya Halaman 2 nomor 1 bagian bawah atasPerlawanan ini merupakan Para Ahli Waris SAH.Sedangkan TIDAK ADA Dasar Hukum yang menetapkan Para Pelawansebagai Ahli Waris yang sah sebagaimana dalam 2 (dua) PutusanPerkara Pengadilan Agama

Mengabulkan eksepsi Tergugat IIIselain kompetensi absolut; pada Halaman 58 hingga Halaman 59 dalamPertimbangan Majelis Hakim Pemeriksa Perkara Nomor820/Pdt.G/2020/PA.Skh di Pengadilan Agama Sukoharjo;Demikian dengan Terbukti masih ADANYA AHLI WARIS LAIN, ISTRIDARI SULARTO bernama Warsiyem masih hidup yang TINGGAL DIRUMAH YANG TERMASUK OBJEK WARIS LAIN yang antara lainsebagai berikut:Bahwa masih ada AHLI WARIS LAIN yang tidak diikutsertakanPenggugat sebagai Pihak baik sebagai Penggugat maupun Pihak

Absolut dariTERLAWAN untuk seluruhnya;Menolak PERLAWANAN PELAWAN untuk seluruhnya;Menyatakan Pengadilan Negeri Sukoharjo tidak berwenang memeriksadan mengadili perkara Nomor : 95/Pdt.

Eksepsi Kompetensi Absolut "Pengadilan Negeri Jakarta Barat tidakberwenang mengadili perkara a quo, melainkan kewenangan PengadilanTata Usaha Negara";1.Bahwa gugatan Para Penggugat pada pokoknya adalah mengenaiSertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 1969/Kebon Jeruk yangditerbitkan oleh Tergugat II;.

Eksepsi kompetensi absolut yang diajukan baik oleh PemohonKasasi/Pembanding II/Terbanding II/Tergugat maupun oleh TermohonKasasi II/Terbanding III/Tergugat II, mengenai Gugatan Termohon KasasiI/Pembanding /Terbanding I/Para Penggugat yang pada pokoknya adalahmengenai Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 1969/Kebon Jeruk yangditerbitkan oleh Tergugat Il, bahkan dalam petitum gugatan halaman 6butir 7 meminta kepada Pengadilan Negeri Jakarta Barat untuk melakukanpenggantian nama/pengalihan hak atas Sertifikat

Eksepsi Kompetensi Absolut yang diajukan oleh Termohon Kasasi Il /Terbanding Ill/Tergugat Il, mengenai petitum gugatan Termohon Kasasi/Pembanding I/Terbanding /Para Penggugat yang meminta agardinyatakan sebagai anak dan ahli waris yang sah dari Drs. RobertSoetanto (alm.);Sedangkan, kewenangan untuk memeriksa dan memutus sengketa warisadalah merupakan kewenangan Pengadilan Agama i.c.

Bahwa namun Pengadilan Negeri Jakarta Barat dalam memeriksa danmemutus perkara Nomor 506/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Bar tidak memeriksa danmemutus lebih dahulu tentang eksepsi kompetensi absolut yang diajukanbaik oleh Pemohon Kasasi/Pembanding Il/Terbanding Il maupun olehTermohon Kasasi II/Terbanding III/Tergugat II;Hal. 25 dari 33 hal. Put. No.1266 K/Pdt/20144.

Dengan menerima eksepsi kompetensi absolut yang diajukanTermohon Kasasi, Judex Facti telah bertindak subjektif dan tidakmelaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud Pasal 28 ayat1 Undang Undang Nomor 1 Nomor 4 Tahun 2004;i. Tindakan Judex Facti ini merupakan pelanggaran atas Due Processof Law, karena Pemohon Kasasi tidak diberikan kKesempatan untukmelanjutkan membuktikan argumenargumennya;2. Putusan saling bertentangan antara pertimbangan yang satu denganyang lain.

Sebagai dampaknya Judex Facti seharusnyamenolak eksepsi kompetensi absolut sampai Judex Factimempertimbangkan seluruh materi pokok perkara;Apabila mempertimbangkan materi pokok perkara dari gugatanPemohon Kasasi untuk memutuskan tentang eksepsi kompetensiabsolut, maka seharusnya Judex Facti mempertimbangkan terlebihdahulu faktafakta yang relevan, termasuk tetapi tidak terbatas padabutir 4.1 di atas;Judex Facti keliru menarik kesimpulan perselisinan a quo adalah conflict ofinterest.

Pemohon Kasasi mendasarkan argumennya pada ketentuan perselisihanCc.hak yang timbul karena tidak dipenuhinya hak akibat perbedaaanpelaksanaan atau penafsiran terhadap ketentuan peraturan perundanganundangan in casu Pasal 167 Undang Undang Ketenagakerjaan (berbedamengenai ayat);Eksepsi kompetensi absolut yang diajukan Termohon Kasasi hanyasematamata Pemohon Kasasi adalah mantan Direktur sehingga perkara aquo bukan perselisinan hak sesuai Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004;Halaman 31 dari 35 hal.

Namun, jika Judex Factiberanggapan bahwa gugatan tidak diperkenankan quod non, makasepanjang faktafakta yang didalilkan Pemohon Kasasi dalam gugatannyaadalah benar dan beralasan hukum, maka seyogyanya demi keadilan dankepatutan, Judex Facti mengabulkan petitum subsidair Pemohon Kasasiyang mohon putusan secara ex aequo et bono.Bahwa dengan mengesampingkan fakta bahwa sebenarnya Judex Factiseharusnya tidak boleh mempertimbangkan materi pokok perkara dalammempertimbangkan eksepsi kompetensi absolut,

Eksepsi Kompetensi Absolut (Kewenangan Mengadili)a. Bahwa Penggugat dalam gugatannya telah menyatakan Penggugatadalah anak dari Halimah (almarhumah) dan beragama Islam,namun dalam gugatan a quo tidak ada suatu dalil dari Penggugatyang menyatakan bahwa Penggugat adalah ahli waris dari Halimahsesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan, sehinggaoleh karenanya Terugat III meragukan kapasitas Penggugat.b.

Sehinggatepat dan beralasan hukum apabila, TERGUGAT III mohon kepadaMajelis Hakim Pengadilan Negeri Payakumbuh dapat menjatuhkanPutusan Sela dan menyatakan gugatan PENGGUGAT tidak dapatditerima karena PENGGUGAT telah salah mengajukan gugatan kepengadilan yang tidak berwenang untuk memeriksa dan memutusperkara ini serta memutuskan bahwa Majelis Hakim PN Payakumbuhtidak berwenang mengadili karena merupakan kewenanganPengadilan Agama (kompetensi absolut).4.

terdapat eksepsi kewenangan mengadili, maka sebelum acarapembuktian majelis terlebih dahulu akan menjatuhkan putusan tentang eksepsikewenangan mengadili tersebut;TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalahsebagaimana gugatannya tersebut di atas;Menimbang, bahwa setelah memperhatikan uraian jawaban dari KuasaTergugat Ill, Kuasa Tergugat V, Kuasa Tergugat VI, dan Turut Tergugat I,ternyata Kuasa Tergugat Ill dan Kuasa Tergugat V telah mengajukan eksepsimengenai kompetensi

absolut yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:1.

Oleh karenaterdapat eksepsi tentang kompetensi absolut, maka berdasarkan Pasal 160 RBgdan Pasal 162 RBg (Rechtsreglement Voor De Buitengewesten), terlebin dahuluMajelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi mengenai kompetensitersebut;Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi Kuasa Tergugat Ill dan KuasaTergugat V tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu persatu, yaitusebagai berikut :Ad.1.