Ditemukan 75754 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : marhaban martabak martobat murtabat martaban martabet
Penelusuran terkait : Kejahatan terhadap martabat presiden dan wakil presiden Penipuan Melawan hukum Memakai nama palsu atau martabat palsu “dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu Dengan tipu muslihat Ataupun rangkaian kebohongan Menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya Atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang yang dilakukan secara bersama-sama“
Pengadilan PN SAMPIT Pidana Umum Perusakan
Register : 04-11-2014 — Putus : 28-01-2015 — Upload : 24-04-2015
Putusan PN SAMPIT Nomor 471/Pid.B/2014/PN Spt
Tanggal 28 Januari 2015 — MUHKLIS Als MALIS Bin DIBEL (Alm);
105 — 7
  • Memulihkan dan merehabilitasi hak dan martabat Terdakwa MUHKLIS Als MALIS Bin DIBEL dalam segala kedudukannya;7. Menetapkan barang bukti berupa:- 1 (satu) unit mobil dump truk merek Toyota Hino warna hijau dengan NoPol KH 8286 FB;Dikembalikan kepada PT. MSM I;8. Membebankan biaya perkara kepada negara;
    Memulinkan dan merehabilitasi hak dan martabat Terdakwa MUHKLIS AlsMALIS Bin DIBEL dalam segala kedudukannya;7. Menetapkan barang bukti berupa:e 1 (satu) unit mobil dump truk merek Toyota Hino warna hijau denganNoPol KH 8286 FB;Dikembalikan kepada PT. MSM I;8. Membebankan biaya perkara kepada negara;Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis HakimPengadilan Negeri Sampit pada hari KAMIS tanggal : 22 Januari 2015 olehSAPUTRO HANDOYO,S.H.,M.H., selaku Hakim Ketua, HANIFZAR,S.H., M.H.
Pengadilan PTUN KUPANG TUN
Register : 28-12-2018 — Putus : 16-05-2019 — Upload : 20-09-2019
Putusan PTUN KUPANG Nomor 47/G/2018/PTUN.KPG
Tanggal 16 Mei 2019 — Penggugat:
HERIBERTUS PALA, SST
Tergugat:
BUPATI MANGGARAI
181 — 75
  • tanggal 14 Desember 2018 tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan;
  • Memerintahkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Bupati Manggarai Nomor: HK/441/2018, tanggal 14 Desember 2018 tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan;
  • Mewajibkan Tergugat untuk merehabilitasi dan/atau mengembalikan harkat, martabat
    276 huruf c dan Pasal277 ayat (4) PP Nomor 11 Tahun 2017, bertentangan denganketentuan Pasal 28 1 UUD NRI Tahun 1945, bertentangandengan Pasal 1 ayat (1) dan Ayat (2) KUHP, tidak ada hukumantambahan berupa pemberhentian Penggugat dari statuspegawai negeri sipil atau pemberhentian Penggugat dari statussebagai apatur sipil negara dan ketentuan Pasal 87 ayat (4)UndangUndang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur SipilNegara tidak merupakan keharusan sepanjang perbuatan itutidak menurunkan harkat dan martabat
    serta mengangkat kembali Penggugat atau merehabilitasikedudukan Penggugat pada keadaan semula sebagai Pegawai Negeri SipilPemerintah Kabupaten Manggarai Timur sesuai ketentuan peraturanperundangundangan yang berlaku; Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim telah menyatakanmembatalkan objek sengketa dan mewajibkan Tergugat untuk mencabutHalaman 58 dari 61 Halaman Putusan Nomor: 47/G/2018/PTUNKPG.objek sengeta serta mewajibkan kepada Tergugat untuk merehabilitasidan/atau mengembalikan harkat, martabat
    Mewajibkan Tergugat untuk merehabilitasi dan/atau mengembalikanharkat, martabat serta kedudukan Penggugat pada keadaan semulasebagai Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Manggarai sesuaiketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku; 5.
Pengadilan PTUN Pangkal Pinang TUN
Register : 14-02-2023 — Putus : 22-06-2023 — Upload : 23-06-2023
Putusan PTUN Pangkal Pinang Nomor 2/G/2023/PTUN.PGP
Tanggal 22 Juni 2023 — Penggugat:
SULIKA
Tergugat:
Kepala Desa Keposang

133 — 47
  • Keputusan Kepala Desa Keposang Nomor : 141/83/D.KPSG/2022 atas nama Sulika, tanggal 21 Desember 2022;
  • Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Kepala Desa Keposang Nomor : 141/83/D.KPSG/2022 Tentang Pemberhentian Dengan Hormat Perangkat Desa Keposang Kecamatan Toboali, sebagaimana dalam lampiran Surat Keputusan Kepala Desa Keposang Nomor : 141/83/D.KPSG/2022 atas nama Sulika, tanggal 21 Desember 2022;
  • Mewajibkan Tergugat untuk mengembalikan kedudukan, harkat, dan martabat
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN Kepegawaian
Register : 29-11-2019 — Putus : 30-06-2020 — Upload : 01-09-2020
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 235/G/2019/PTUN-JKT
Tanggal 30 Juni 2020 — Penggugat : MUHAMMAD IRSAN, SH., Sp.N. Tergugat : MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
3005 — 2527
  • Mewajibkan Tergugat memulihkan dan mengembalikan harkat dan martabat Penggugat pada keadaan semula dalam jabatan sebagai Notaris, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 429.000,- (empat ratus dua puluh sembilan ribu rupiah);
Pengadilan PTUN MEDAN TUN
Register : 29-10-2019 — Putus : 12-03-2020 — Upload : 18-03-2020
Putusan PTUN MEDAN Nomor 280/G/2019/PTUN.MDN
Tanggal 12 Maret 2020 — Penggugat:
JULIANTO
Tergugat:
KEPALA DESA SEMPALI
98 — 71
  • Julianto tanggal 4 Juli 2019;
  • Mewajibkan kepada Tergugat untuk merehabilitasi serta mengembalikan martabat dan kedudukan Penggugat pada jabatan semula atau yang setingkat dengan jabatan tersebut
  • Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 326.000,- (tiga ratus dua puluh enam ribu rupiah);
    • Bahwa, gugatan Penggugat kabur (OBSCUUR LIBEL) dimana posita(fundamentum petendi) tidak sejalan /tidak singkron dan tidak menjelaskandasar hukum /hubungan hukum dengan Petitum terutama dalam petitumpenggugat dalam point 4 yang berbunyi : Mewajibkan kepada TergugatHalaman 13 Putusan Nomor : 280G/2019/PTUNMDNuntuk merehabilitasi serta mengembalikan martabat dan kedudukanPenggugat pada jabatan semula yang setingkat dengan jabatan tersebutsementara tidak ada satupun poin dalam posita Penggugat yangmenyinggung
Pengadilan PTUN MEDAN TUN
Register : 16-07-2020 — Putus : 13-01-2021 — Upload : 15-02-2021
Putusan PTUN MEDAN Nomor 128/G/2020/PTUN.MDN
Tanggal 13 Januari 2021 — Penggugat:
MURNIHATI ZENDRATO
Tergugat:
1.Kepala Desa Oikhoda Balaekha
2.Kepala Desa Oikhoda Balekha, Kec. Lahusa, Kab. Nias Selatan
113 — 40
  • Oikhoda Balaekha Nomor 03 Tahun 2020 Tentang Pemberhentian Kepala Urusan Tata Usaha dan Umum Desa Oikhoda Balaekha Kecamatan Lahusa Kabupaten Nias Selatan, tanggal 06 April 2020;
  • Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Kepala Desa Oikhoda Balaekha Nomor 03 Tahun 2020 Tentang Pemberhentian Kepala Urusan Tata Usaha dan Umum Desa Oikhoda Balaekha Kecamatan Lahusa Kabupaten Nias Selatan, tanggal 06 April 2020;
  • Mewajibkan Tergugat untuk merehabilitasi kedudukan, harkat dan martabat
Pengadilan PTUN AMBON TUN Kepegawaian
Register : 14-08-2019 — Putus : 19-12-2019 — Upload : 03-01-2020
Putusan PTUN AMBON Nomor 21/G/2019/PTUN.ABN
Tanggal 19 Desember 2019 — POLLATU JOSEPHINA, S.E., Kewarganegaraan Indonesia., Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS)., Bertempat Tinggal di Jalan Dr. Sitanala., RT. 004., RW. 003., Kelurahan Wainitu., Kecamatan Nusaniwe., Kota Ambon, Provinsi Maluku; ---------------------------------------------------------------------------------------------- Dalam hal ini memberikan Kuasa Khusus kepada : -------------------------------------- 1) HENRY S. LUSIKOOY, S.H., M.H. ; ----------------------------------------------------- 2) SEMUEL RIRY, S.H., M.H. ; ---------------------------------------------------------------- Keduanya berkewarganegaraan Indonesia., Pekerjaan Advokat pada Kantor Pengacara/Law Office 95 (Siwalima)., Beralamat di Jalan Lorong Danau Limboto Batu Gantung Ganemo., RT. 003., RW. 02., Kelurahan Kudamati., Kecamatan Nusaniwe., Kota Ambon, Provinsi Maluku; ---------------------------------- Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 20/SK/LO-95/VIII/2019., Tanggal 5 Agustus 2019 ; ------------------------------------------------------------------------------------- Selanjutnya disebut sebagai ....................................................... PENGGUGAT ; M E L A W A N WALIKOTA AMBON., Berkedudukan di Jalan Sultan Hairun., Kelurahan Hunipopu., Kecamatan Sirimau., Kota Ambon., Provinsi Maluku, dalam hal ini memberi kuasa berdasar Surat Kuasa Khusus, Nomor 183/6707/SETKOT, Tanggal 22 Agustus 2019, masing-masing atas nama : ------------------------------- 1. Nama : S. SLARMANAT, S.H. M.H. ; ----------------------------------------- N I P : 19650405 199403 1 010 ; ----------------------------------------------- Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil pada Pemerintah Kota Ambon ; ---------- Jabatan : Kepala bagian Hukum Sekretariat Kota Ambon ; ----------------- 2. Nama L. M. MANUPUTTY, S.H.; ---------------------------------------------- N I P : 19840923 201001 1 011 ; ---------------------------------------------- Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil pada Pemerintah Kota Ambon ; ---------- Jabatan : Kepala Sub Bagian Fasilitasi Telaahan Kebijakan, Advokasi Hukum dan HAM Sekretariat Kota Ambon ; ------------------------ 3. Nama M. LUHULIMA, S.H.; ----------------------------------------------------- N I P : 19790523 221001 2 014 ; ---------------------------------------------- Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil pada Pemerintah Kota Ambon ; ---------- Jabatan : Staf Sub Bagian Fasilitasi Telaahan Kebijakan, Advokasi Hukum dan HAM Sekretariat Kota Ambon ; ------------------------ 4. Nama TATY H. RAHARENG, S.H.; ------------------------------------------ N I P : 19811107 200701 2 012 ; ---------------------------------------------- Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil pada Pemerintah Kota Ambon ; ---------- Jabatan : Staf Sub Bagian Fasilitasi Telaahan Kebijakan, Advokasi Hukum dan HAM Sekretariat Kota Ambon ; ----------------------- 5. Nama M. IRWAN SYAH, S.H.; ------------------------------------------------- N I P : 19901115 201903 1 016 ; ---------------------------------------------- Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil pada Pemerintah Kota Ambon ; ---------- Jabatan Staf Sub Bagian Fasilitasi Telaahan Kebijakan, Advokasi Hukum dan HAM Sekretariat Kota Ambon ; ----------------------- 6. Nama CANDRO AITONAM, S.H.; -------------------------------------------- N I P 19950525 201903 1 012 ; ---------------------------------------------- Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil pada Pemerintah Kota Ambon ; ---------- Jabatan Staf Sub Bagian Fasilitasi Telaahan Kebijakan, Advokasi Hukum dan HAM Sekretariat Kota Ambon ; ------------------------ Semuanya beralamat di Kantor Pemerintah Kota Ambon, Jalan Sultan Hairun Nomor 1, Ambon, Provinsi Maluku; ----------------------------------------------------------- Selanjutnya disebut sebagai ........................................................... TERGUGAT ;
235 — 84
  • Mewajibkan kepada Tergugat untuk merehabilitasi kedudukan, harkat dan martabat Penggugat seperti semula sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Pemerintah Kota Ambon;5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini sebesar Rp. 366.000,- (tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah);
    Tergugat sebelum kemudian menerbitkan objek sengketa,sehingga menerbitkan suatu keputusan hukum yang berakibat hukumbagi seseorang yang tidak mengikuti seluruh ketentuan hukum yangmenjadi keharusan hukum dalam rangka melaksanakan tugas dankewajibannya sebagai pejabat yang berwenang, maka keputusantersebut haruslah dinyatakan bertentangan dengan ketentuan yangberlaku dan akibat dari itu batalnya keputusan tersebut danmengembalikan hakhak si penerima keputusan dalam kedudukan,jabatan, harkat dan martabat
Pengadilan PTUN MEDAN TUN
Register : 30-10-2019 — Putus : 10-03-2020 — Upload : 30-03-2020
Putusan PTUN MEDAN Nomor 282/G/2019/PTUN.MDN
Tanggal 10 Maret 2020 — Penggugat:
ABDULLAH PANJAITAN
Tergugat:
KEPALA DESA SEMPALI
91 — 73
  • ABDULLAH PANJAITAN tanggal 4 Juli 2019;
  • Mewajibkan kepada Tergugat untuk merehabilitasi serta mengembalikan harkat martabat dan kedudukan Penggugat pada jabatan semula;
  • Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp337.000,00 (tiga ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah);
Pengadilan PTUN AMBON TUN Kepegawaian
Register : 02-01-2018 — Putus : 04-04-2018 — Upload : 11-04-2018
Putusan PTUN AMBON Nomor 01/G/2018/PTUN.ABN
Tanggal 4 April 2018 — Nama : ABDUL JABAR RUMBOUW Kewarganegaraan : Indonesia; Pekerjaan : Kepala Pemerintah Negeri Kotasiri, Kecamatan Gorom Timur Kabupaten seram Bagian Timur. Tempat tinggal : RT.00/RW.00, Negeri Kotasiri, Kecamatan Gorom Timur, Kabupaten Seram Bagian Timur, Provinsi Maluku; Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus,Nomor: 27/ADV.MK/SKK/XII/2017, tanggal28 Desember2017,memberikan kuasa kepada: 1) MUNIR KAIROTI, S.H., M.H.; 2) HASAN OHORELLA, S.H. 3) ANDRE PADANG PUTUN, S.H. 4) ROZA TURSINA NUKUHEHE, S.H.I 5) ALI RUMAU,S.H.; Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia,PekerjaanAdvokat, berkantor pada LAW OFFICE MUNIR KAIROTI,S.H.,M.H.& ASSOCIATESberalamat Kantor di Gedung Asari, Lantai 1 Kompleks Mesjid Raya Al-Fatah, Jalan Sultan Babullah Kota Ambon, Provinsi Maluku; Selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT; Melawan: Nama Jabatan : BUPATI SERAM BAGIAN TIMUR; Tempat Kedudukan : Jalan Ampera Nomor: 1, Kota Bula, Kabupaten Seram Bagian Timur,Provinsi Maluku; Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor:180/60, tanggal23 Januari 2018 memberikan kuasa kepada: 1) CHERLY USAMAN, S.H., Jabatan Kepala Bagian Hukum dan Ham Setda - Kab. Seram Bagian Timur. 2) ABDUL IFRIN MONY, S.H., Jabatan Kepala Sub Bagian Bantuan Hukum dan HAM, Bagian Hukum Setda - Kab. Seram Bagian Timur. 3) M. FAHRUDIN TIANOTAK, S.H., Jabatan Kepala Sub Bagian Peraturan Perundang-Undangan Bagian Hukum Setda - Kab. Seram Bagian timur. 4) RUDI JAYA MADJID, S.H.,Staf Sub Bagian Bantuan Hukum dan HAM, Bagian Hukum Setda -Kab. Seram Bagian Timur. 5) TAUFIK ARIEF, S.H., Staf Sub Bagian Peraturan Perundang-Undangan, Bagian Hukum Setda - Kab. Seram Bagian timur Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, beralamat di Jalan Ampera Nomor: 1 Bula, Kabupaten Seram Bagian Timur, Provinsi Maluku; Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT;
174 — 79
  • Memerintahkan Tergugat untuk memulihkanhak Penggugat dalam kemampuan, kedudukan, harkat dan martabat Penggugat sebagai Kepala Pemerintah Negeri Kota Siri Kecamatan Gorom Timur Kabupaten Seram Bagian Timur5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 501.000,- (lima ratus seribu rupiah)
    dari 50 Halaman Putusan Nomor 01/G/2018/PTUN.ABNBahwa berdasarkan uraian dan alasan di atas, maka apabila SuratKeputusan yang dikeluarkan oleh Bupati Seram Bagian Timur Nomor :300 Tahun 2017 Tentang Pemberhentian Kepala Pemerintah Negeri DanPengangkatan Penjabat Kepala Pemerintah Negeri Kota Siri KecamatanGorom Timur Kabupaten Seram Bagian Timur, Tanggal 29 September2017, dinyatakan batal atau tidak sah oleh Pengadilan Tata UsahaNegara Ambon, maka Tergugat diwajibkan untuk merehabilitasi harkatdan martabat
    objek sengketa diterbitkan yaitu setelah tanggal 29 September2017, tidak termasuk sebagai bahan pengujian (toetsing groenden) sepertipengakuan Penggugat dalam gugatannya pada halaman 4 angka 4 yangmenyebutkan bahwa :...sedangkan Penggugat baru ditetapkan sebagaitersangka oleh Kepala Cabang Kejaksaan Negeri Maluku Tengah pada tanggal30 Nopember 2017...dst dengan demikian petitum angka 4 yang dimohonkanuntuk memerintahkan Tergugat untuk memulihkanhak Penggugat dalamkemampuan, kedudukan, harkat dan martabat
    Memerintahkan Tergugat untuk memulihkanhak Penggugat dalamkemampuan, kedudukan, harkat dan martabat Penggugat sebagaiKepala Pemerintah Negeri Kota Siri Kecamatan Gorom Timur KabupatenSeram Bagian Timur5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalamperkara ini sebesar Rp. 501.000. (lima ratus seribu rupiah)Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim PengadilanTata Usaha Negara Ambon padahariSENIN, tanggal O2April2018, olehKamiINDARYADLS.H.
Pengadilan PTUN AMBON TUN Kepegawaian
Register : 14-08-2019 — Putus : 05-12-2019 — Upload : 03-01-2020
Putusan PTUN AMBON Nomor 17/G/2019/PTUN.ABN
Tanggal 5 Desember 2019 — PAULUS SOUHUWAT, ST.,M.Si., Kewarganegaraan Indonesia., Pekerjaan Mantan Pegawai Negeri Sipil (PNS)., Bertempat Tinggal di Jalan Kakialy., RT. 003., RW. 004., Kelurahan Rijali., Kecamatan Sirimau., Kota Ambon ; ------------- Dalam hal ini memberikan Kuasa Khusus kepada : -------------------------------------- 1. HENRY S. LUSIKOOY, S.H., M.H. ; ------------------------------------------------------ 2. SEMUEL RIRY, S.H., M.H. ; ---------------------------------------------------------------- Keduanya berkewarganegaraan Indonesia., Pekerjaan Advokat pada Kantor Pengacara / Law Office 95 (Siwalima)., Beralamat di Jalan Lorong Danau Limboto Batu Gantung., Ganemo., RT. 003., RW. 02., Kelurahan Kudamati., Kecamatan Nusaniwe., Kota Ambon ; -------------------------------------------------------- Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 20/SK/LO-95/VIII/2019., Tanggal 5 Agustus 2019 ; ------------------------------------------------------------------------------------- Selanjutnya disebut sebagai ....................................................... PENGGUGAT ; M E L A W A N WALIKOTA AMBON., Berkedudukan di Jalan Sultan Hairun., Kelurahan Hunipopu., Kecamatan Sirimau., Kota Ambon., dalam hal ini memberi kuasa berdasar Surat Kuasa Khusus, Nomor 183/6942/SETKOT, Tanggal 30 Agustus 2019, masing-masing atas nama : ----------------------------------------------- 1. Nama : S. SLARMANAT, S.H. M.H. ; ----------------------------------------- N I P : 19650405 199403 1 010 ; ----------------------------------------------- Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil pada Pemerintah Kota Ambon ; ---------- Jabatan : Kepala bagian Hukum Sekretariat Kota Ambon ; ----------------- 2. Nama L. M. MANUPUTTY, S.H.; ---------------------------------------------- N I P : 19840923 201001 1 011 ; ---------------------------------------------- Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil pada Pemerintah Kota Ambon ; ---------- Jabatan : Kepala Sub Bagian Fasilitasi Telaahan Kebijakan, Advokasi Hukum dan HAM Sekretariat Kota Ambon ; ------------------------ 3. Nama M. LUHULIMA, S.H.; ----------------------------------------------------- N I P : 19790523 221001 2 014 ; ---------------------------------------------- Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil pada Pemerintah Kota Ambon ; ---------- Jabatan : Staf Sub Bagian Fasilitasi Telaahan Kebijakan, Advokasi Hukum dan HAM Sekretariat Kota Ambon ; ------------------------ 4. Nama TATY H. RAHARENG, S.H.; ------------------------------------------ N I P : 19811107 200701 2 012 ; ---------------------------------------------- Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil pada Pemerintah Kota Ambon ; ---------- Jabatan : Staf Sub Bagian Fasilitasi Telaahan Kebijakan, Advokasi Hukum dan HAM Sekretariat Kota Ambon ; ----------------------- 5. Nama M. IRWAN SYAH, S.H.; ------------------------------------------------- N I P : 19901115 201903 1 016 ; ---------------------------------------------- Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil pada Pemerintah Kota Ambon ; ---------- Jabatan Staf Sub Bagian Fasilitasi Telaahan Kebijakan, Advokasi Hukum dan HAM Sekretariat Kota Ambon ; ----------------------- 6. Nama CANDRO AITONAM, S.H.; -------------------------------------------- N I P 19950525 201903 1 012 ; ---------------------------------------------- Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil pada Pemerintah Kota Ambon ; ---------- Jabatan Staf Sub Bagian Fasilitasi Telaahan Kebijakan, Advokasi Hukum dan HAM Sekretariat Kota Ambon ; ------------------------
210 — 49
  • Mewajibkan kepada Tergugat untuk merehabilitasi kedudukan, harkat dan martabat Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Kota Ambon ; ----------------5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini sebesar Rp. 345.000,00. (Tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah);----------------------------------------------
Pengadilan DILMIL III 16 MAKASSAR Pidana Militer
Register : 23-07-2018 — Putus : 09-10-2018 — Upload : 27-05-2024
Putusan DILMIL III 16 MAKASSAR Nomor 83-K/PM.III-16/AD/VII/2018
Tanggal 9 Oktober 2018 — Oditur:
Hasta Sukidi, S.H.
Terdakwa:
NUR BACO
44 — 0
  • Memulihkan harkat, martabat, dan kedudukan Terdakwa kepada keadaan semula.

    4. Menetapkan barang bukti berupa :

    - 1 (satu) lembar foto copy berupa foto copy Pupuk cantik Calcium Ammonium Nitrate yang dibeli Terdakwa di Toko Tani Jln. Veteran Selatan Kota Makassar.

    - 2 (dua) lembar foto copy nota pembelian tertanggal 24 Oktober 2017 dan tanggal 25 Oktober 2017.

    Tetap dilekatkan dalam berkas perkara

    5. Membebankan biaya perkara perkara kepada Negara.

Pengadilan PTUN MATARAM TUN
Register : 04-10-2023 — Putus : 16-02-2024 — Upload : 23-02-2024
Putusan PTUN MATARAM Nomor 43/G/2023/PTUN.MTR
Tanggal 16 Februari 2024 — Abdul Kadir Jaelani Lawan: Kepala Desa Labulia
89 — 133
  • Mewajibkan Tergugat untuk mengembalikan harkat, martabat dan kedudukan Penggugat dalam keadaan semula sebagai Perangkat Kewilayahan Dusun Embung Duduk Desa Labulia Kecamatan Jonggat Kabupaten Lombok Tengah Provinsi Nusa Tenggara Barat;5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 281.000,00 (dua ratus delapan puluh satu ribu rupiah);
Pengadilan PTUN BANDAR LAMPUNG TUN Kepegawaian
Register : 28-10-2015 — Putus : 29-02-2016 — Upload : 21-04-2016
Putusan PTUN BANDAR LAMPUNG Nomor 33-G-2015-PTUN-BL
Tanggal 29 Februari 2016 — Penggugat : ARFANTORI Tergugat : KEPALA KEPOLISIAN DAERAH LAMPUNG
392 — 267
  • Mewajibkan Kepada Tergugat untuk memulihkan hak serta kewajiban Penggugat dalam kedudukan, harkat dan martabat seperti semula, sebelum ada Surat Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Lampung Nomor : Kep/463/VIII/2015 tanggal 31 Agustus 2015 tentang Pemberhentian tidak dengan Hormat dari Dinas Polri atas nama Arfantori, yang diterbitkan oleh Tergugat ;---------------------------------------------------------------------------------------------5.
Pengadilan PTUN MEDAN
Register : 19-06-2014 — Putus : 03-11-2014 — Upload : 05-06-2015
Putusan PTUN MEDAN Nomor 43/G/2014/PTUN-MDN
Tanggal 3 Nopember 2014 —
66 — 20
  • Mewajibkan kepada Tergugat untuk merehabilitasi hak, kedudukan dan martabat Para Penggugat seperti semula sebagai Anggota KPU Kabupaten Nias Selatan Periode 2013-2018 :---------------------------------5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam sengketa ini sebesar Rp 394.000,- ( Tiga Ratus Sembilan Puluh Empat Ribu Rupiah ) ; ---------------------------------------------------------------------------------
Pengadilan PTUN AMBON TUN Kepegawaian
Register : 14-08-2019 — Putus : 05-12-2019 — Upload : 03-01-2020
Putusan PTUN AMBON Nomor 19/G/2019/PTUN.ABN
Tanggal 5 Desember 2019 — HARMAN SAHUPALA,SE., Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Mantan Pegawai Negeri Sipil (PNS), tempat tinggal di BTN Tiara Rawlah RT.001/RW.009 Desa Batumerah Kecamatan Sirimau Kota Ambon, Provinsi Maluku.----- ---------------------------------------------- Dalam hal ini memberi Kuasa kepada :-------------------------------------------- 1. HENRY S.LUSIKOOY, SH.M.H.;------------------------------------------------ 2. SEMUEL RIRY, SH.MH.;----------------------------------------------------------- Keduanya bekewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan advokat yang berkantor di kantor Pengacara / Law Office 95 (Siwalima) yang beralamat di Jln. Lorong Danau Limboto Batu Gantung Ganemo RT.003 RW.02 Kelurahan Kudamati Kecamatan Nusaniwe Kota Ambon, Provinsi Maluku,berdasarkan surat kuasa khusus Nomor : 22/SK/LO-95/VIII/2019, tertanggal 5 Agustus 2019;--------------------------------------- Selanjutnya disebut sebagai Penggugat.----------------------------------------- M E L A W A N WALIKOTA AMBON, tempat kedudukan di Jl. Sultan Hairun Kelurahan Hunipopu, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, Provinsi Maluku.------------- Dalam hal ini memberi Kuasa kepada :-------------------------------------------- 1. S. SLARMANAT, S.H.,M.H., Kepala Bagian Hukum Sekretariat Kota Ambon; ---------------------- 2. L. M. MANUPUTTY, S.H., Kepala Sub Bagian Fasilitasi Telaahan Kebijakan, Advokasi Hukum dan HAM Sekretariat Kota Ambon; 3. M. LUHULIMA, S.H,. Staf Sub Bagian Fasilitasi Telaahan Kebijakan, Advokasi Hukum dan HAM Sekretariat Kota Ambon; 4. TATI RAHARENG, S.H., Staf Sub Bagian Fasilitasi Telaahan Kebijakan, Advokasi Hukum dan HAM Sekretariat Kota Ambon.------- 5. M. IRWAN SYAH., Staf Sub Bagian Fasilitasi Telaahan Kebijakan, Advokasi Hukum dan HAM Sekretariat Kota Ambon.----------------------- 6. CANDRO AITONAM, S.H., Staf Sub Bagian Fasilitasi Telaahan Kebijakan, Advokasi Hukum dan HAM Sekretariat Kota Ambon.--------Semuanyaberkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), beralamat di Kantor Pemerintah Kota Ambon Jl. Sultan Hairun No. 1, Kota Ambon, Provinsi Maluku, berdasarkan surat kuasa khusus Nomor : 183/6705/SETKOT, tertanggal 5 Agustus 2019.---------- Selanjutnya disebut sebagai Tergugat. -------------------------------------------
174 — 104
  • Mewajibkan kepada Tergugat untuk merehabilitasi kedudukan, harkat dan martabat Penggugat seperti semula sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Sosial Kota Ambon; 5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini sebesar Rp. 434.000,00 (Empat ratus tiga puluh empat ribu rupiah).
    Tergugat sebelum kemudian menerbitkan objek sengketa,sehingga menerbitkan suatu keputusan hukum yang berakibat hukumbagi seseorang yang tidak mengikuti seluruh ketentuan hukum yangmenjadi keharusan hukum dalam rangka melaksanakan tugas dankewajibannya sebagai pejabat yang berwenang, maka keputusantersebut haruslah dinyatakan bertentangan dengan ketentuan yangberlaku dan akibat dari itu batalnya keputusan tersebut danmengembalikan hakhak si penerima keputusan dalam kedudukan,jabatan, harkat dan martabat
    Negeri Sipil adalahberalasan hukum untuk dikabulkan; Menimbang, bahwaberkaitan dengan tuntutan Penggugat agar MajelisHakim mewajibkan Tergugat merehabilitasi kedudukan, harkat dan martabatPenggugat seperti semula sebagai Pegawai Negeri Sipil pada DinasPerhubungan Kota Ambon, Majelis Hakim menilai bahwa mencermati objeksengketa (Vide Bukti P1 = T1)menunjukanbahwa Jabatan Penggugatmerupakan Staf pada unit kerja Dinas Sosial Pemerintah Kota Ambon, haltersebut menunjukan bahwa kedudukan, harkat dan martabat
    Mewajibkan kepada Tergugat untuk merehabilitasi kedudukan, harkatdan martabat Penggugat seperti semula sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Sosial Kota Ambon;5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbuldalam sengketa ini sebesar Rp. 434.000,00 (Empat ratus tiga puluhempat ribu rupiah). Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim PengadilanTata Usaha Negara Ambon pada hari, tanggal SENIN, 25 NOVEMBER 2019,oleh KamiSANNY PATTIPEILOHY, S.H.,M.H.
Pengadilan PTUN SEMARANG TUN Lain lain termasuk Piutang
Register : 12-08-2013 — Putus : 09-01-2014 — Upload : 10-10-2016
Putusan PTUN SEMARANG Nomor 48/G /2013/PTUN.Smg.
Tanggal 9 Januari 2014 — SURAHMAD Melawan KEPALA DESA KRINCING KECAMATAN SECANG KABUPATEN MAGELANG
85 — 33
  • Memeritahkan Tergugat untuk mengembalikan harkat, martabat dan kedudukan Penggugat seperti semula sebagai Kepala Dusun Bangsren, Desa Krincing, Kecamatan Secang, Kabupaten Magelang;---------------------------------------------------------------------------5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 323.500,00 (tiga ratus dua puluh tiga ribu lima ratus rupiah);-------------------------------------------------------------------------------
    Mewajibkan Tergugat untuk mengembalikan harkat, martabat, nama baikdan kedudukan Penggugat sebagai Kepala Dusun Bangsren ;5.
Pengadilan PN MATARAM Pidana Khusus
Register : 11-10-2018 — Putus : 30-01-2019 — Upload : 07-02-2019
Putusan PN MATARAM Nomor 626/Pid.Sus/2018/PN Mtr
Tanggal 30 Januari 2019 — Penuntut Umum:
1.ADI HELMI.SH.
2.SARI YUNI PRAMANTHI,SH.
3.M A AGUNG S.FAIZAL, SH
Terdakwa:
MILAWATI, S.Farm,Apt
123 — 59

  • MENGADILI:

    1. Menyatakan Terdakwa MILAWATI, S.Farm, Apt. tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan pertama dan kedua;
    2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari semua dakwaan Penuntut Umum;
    3. Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabat nya;
    4. Menetapkan barang bukti berupa:
    • 10 (sepuluh) pot cream malam;
    • 4 (empat
Pengadilan PTUN JAMBI TUN
Register : 12-12-2018 — Putus : 04-02-2019 — Upload : 02-04-2019
Putusan PTUN JAMBI Nomor 44/G/2018/PTUN.JBI
Tanggal 4 Februari 2019 — Penggugat:
HERI WIDODO, S.Pd.
Tergugat:
BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR
197 — 115
  • Tanjung Jabung Timur tanggal 30 Agustus 2018 atas nama HERI WIDODO,S.Pd NIP. 196909291998031007;
  • Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Bupati Tanjung Jabung Timur Nomor : 590 Tahun 2018 Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur tanggal 30 Agustus 2018 atas nama HERI WIDODO,S.Pd NIP. 196909291998031007;
  • Mewajibkan kepada Tergugat untuk merehabilitasi nama baik atau memulihkan harkat dan martabat
    Penggugat tidak bisa bekerja lagi, kehilangan penghasilan,kehilangan martabat dan kehormatan dimata keluarga dantetangga, juga mengakibatkkan anakanak dan isteri PenggugatHalaman 5 dari 33 halaman Putusan Perkara Nomor :44/G/2018/PTUN.JBImenjadi kehilangan nafkah yang selama ini didapatkan dariPenggugat sebagai tulang punggung keluarga;V.
    Mewajibkan kepada Tergugat untuk merehabilitasi nama baik ataumemulinkan harkat dan martabat Penggugat kembali sertamengembalikan Penggugat seperti semula sebagai Pegawai NegeriSipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timursesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku;5.
    lanjut oleh karena Gugatan Penggugatdikabulkan dan objek sengketa dinyatakan batal, maka beralasan hukum pulabagi Majelis Hakim menyatakan mewajibkan Tergugat untuk mencabut objeksengketa tersebut ;Menimbang, bahwa selanjutnya karena objek sengketa telahdinyatakan batal dan diwajibkan bagi Tergugat untuk mencabutnya, makameniadakan akibat hukum yang timbul atas terbitnya objek sengketa, sehinggasangat relevan pula bagi Majelis Hakim untuk mewajibkan Tergugat untukmemulihkan kedudukan, harkat dan martabat
    Nip : 196909291998031007;Mewajibkan kepada Tergugat untuk merehabilitasi nama baik ataumemulihkan harkat dan martabat Penggugat kembali serta mengembalikanPenggugat seperti semula sebagai Pegawai Negeri Sipil di LingkunganPemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur sesuai dengan PeraturanPerundang Undangan yang berlaku;Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlahRp.220.000, (dua ratus dua puluh ribu rupiah);Demikianlan diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan MajelisHakim Pengadilan Tata
Pengadilan PTUN PALANGKARAYA TUN
Register : 14-07-2023 — Putus : 14-11-2023 — Upload : 28-12-2023
Putusan PTUN PALANGKARAYA Nomor 12/G/2023/PTUN.PLK
Tanggal 14 Nopember 2023 — Penggugat:
DIDI ROSELL
Tergugat:
BUPATI BARITO UTARA
83 — 34
  • Purei Atas Nama DIDI ROSELL dan Pengangkatan Penjabat Kepala Desa Linon Besi II Kecamatan Gunung Purei Atas Nama HARDIWAN, ST, Tanggal 5 Mei 2023;Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Bupati Barito Utara, Nomor : 188.45/175/2023, Tentang Pemberhentian Kepala Desa Linon Besi II, Kecamatan Gunung Purei Atas Nama DIDI ROSELL dan Pengangkatan Penjabat Kepala Desa Linon Besi II Kecamatan Gunung Purei Atas Nama HARDIWAN, ST, Tanggal 5 Mei 2023;Mewajibkan Tergugat untuk memulihkan harkat dan martabat
Pengadilan PTUN KUPANG TUN
Register : 24-07-2019 — Putus : 06-02-2020 — Upload : 25-06-2020
Putusan PTUN KUPANG Nomor 52/G/2019/PTUN.KPG
Tanggal 6 Februari 2020 — Penggugat:
MELKY ZAKLAR SELAN, SE
Tergugat:
BUPATI TIMOR TENGAH SELATAN
106 — 40
  • ., NIP. 19790712 200212 1 005;
  • Mewajibkan Tergugat untuk mengembalikan harkat, martabat serta kedudukaan Penggugat atau merehabilitasi kedudukan Penggugat pada jabatan semula atau setingkat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  • Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini sebesar Rp. 724.000,- (tujuh ratus dua puluh empat ribu rupiah);
    • untuk mencabut Surat Keputusan Bupati TimorTengah Selatan Nomor : BKPP.862.3/12/3/ 2019, Tanggal 16 April2019, Tentang Penjatuhan WHukuman Disiplin Berat berupaPembebasan dari Jabatan sebagai Kepala Seksi PemerintahKecamatan Kuatnana Kabupaten Timor Tengah Selatan atas namaMelky Zaklar Selan, SE, NIP 19790714 200212 1 005 Ke JabatanBaru Pelaksana pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten TimorTengah Selatan 9 qsees:senessssennensceneser ene eeeet eresMewajibkan Tergugat untuk mengembalikan harkat, martabat
    arogan, tanpa kompromi dan mengabaikan peraturanperundangundangan yang ada, Kode Etik, Sumpah Janji PNS,Panca Prasetya KORPRI, tidak menghargai/menghormati atasanatau pimpinannya terkait permasalahan yang dihadapi dalampelaksanaan tugas kedinasan ; Selanjutnya Tergugat sebagai Pejabat Pembina Kepegawaian diKabupaten Timor Tengah Selatan sudah meneliti dan menelaahperbuatan yang dilakukan oleh Penggugat, terbukti perbuatanPenggugat telah terbukti merugikan bahkan mencorengkewibawaan, harkat dan martabat
    anne nee n neeuntuk angka 4, Tergugat menolak dalil Penggugat tersebut karenamenurut Tergugat dalil tersebut tidak jelas dan kabur, ketentuanperaturan perundangundangan yang mana yang dimaksudkanoleh Penggugat dalam rangka melindungi tindakan/perbuatanPenggugat secara hukum, bagaimana mungkin Tergugat sebagaiPejabat Pembina Kepegawaian di Kabupaten Timor TengahSelatan harus bersikap diam, acuh tak acuh padahal perbuatanPenggugat sudah sangat jelas merugikan bahkan mencorengkewibawaan, harkat dan martabat