Ditemukan 219274 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : materai materil matari majeri mameri matori maseri maderi
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus Hak Cipta
Putus : 05-01-2012 — Upload : 08-06-2012
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 736 K/PDT.SUS/2011
Tanggal 5 Januari 2012 — THE INSTITUTE FOR MOTIVATIONAL UVING, INC.; DIDIK MULATO DAN PT. INTI FINANCE SYNERGY ATAU INFIGY GROUP
373 — 272 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Bahwa Penggugat sebagai pencipta maupun pemegang hak ciptaatas materi ciptaan tersebut juga telah melakukan upaya deklaratifdengan mengumumkan materi ciptaan di wilayah Republik Indonesiamelalui surat kabar harian Kompas tertanggal 3 Desember 2009untuk dapat diketahui khalayak ramai. Pengumuman ini pada intinyabertujuan untuk menegaskan bahwa Penggugat adalah penciptamaupun pemegang hak cipta atas materi yang dilindungi oleh hukumyang berlaku di Indonesia.
    nama Penggugat sebagai penciptamaupun pemegang hak cipta atas materi ciptaan tersebut.
    ciptaan Penggugat sama sekali tidakmencantumkan nama Penggugat sebagai pencipta dan/ataupemegang hak cipta atas materi ciptaan, dengan demikian terkesanbahwa hak cipta atas bahanbahan yang secara substansialmerupakan materi ciptaan Penggugat tersebut, dipegang secaraeksklusif oleh para Tergugat.
    Apakah dengan menyatakanpara Termohon Kasasi telah melakukan pelanggaran hak cipta dapatdiartikan bahwa Pemohon Kasasi tidak dapat menikmati manfaatekonomi dari materi ciptaannya? Manfaat ekonomi tersebut seharusnyadapat dinikmati oleh Pemohon Kasasi sebagai pencipta dan/ataupemegang hak cipta atas materi ciptaan.
    Hal ini, sehingga para Termohon Kasasimengumumkan dan mendistriobusikan materi ciptaan PemohonKasasi tanpa izin; dan,d.
Pengadilan DILMIL I 03 PADANG Pidana Militer
Register : 28-11-2019 — Putus : 19-12-2019 — Upload : 23-01-2020
Putusan DILMIL I 03 PADANG Nomor 93-K/PM I-03/AD/XI/2019
Tanggal 19 Desember 2019 — Oditur Militer : Mayor Chk Sunandi, S.E.,S.H Terdakwa : Lettu Arh M. Reza Fauzi Ibrahim,S.T.Han
376 — 1961
  • Han. sebagai Danlat.Letda Arh Yhonrotua Rajagukguk sebagai Kordinator umum.Serda Goro Kordinator materi Navrad.Sertu Sigit Yulianto Kordinator materi Caraka Malam.Serda Lulut Septa Hendrawan Kordinator materiDadakanmalam.Sertu Simsom Canra Aritonang Kordinator materi Nikpursar.Sertu Andi Rois Kordinator materi Hanmars.Serda Nazilir pendukung materi Tradisi satuan dorongkendaraan Landrover.e200as>a =~Pendukung:Sertu Hendra sebagai Sipamops.Sertu Surya sebagai Siminlog.Praka Syahru Ramadan sebagai
    Dalam materi Hanmars tidak sesuai dengan Renlat yang sudahdibuat oleh Terdakwa dan Saksi7 mengubah rute atas inisiatifnyasendiri dan tidak dilaporkan kepada Terdakwa sebagai Danlat.2. Alasan rute dirubah karena menurut Saksi7 rute tersebut macetdan Terdakwa menerangkan rute yang sudah dibuat itu tidak adamacet.3. Dalam materi pendadakan seharusnya dilaksanakan siang haridan bukan malam hari.4.
    Putusan Nomor 93K/PM.I03/AD/XI/201910.kepada pimpinan umum latihan, Pendukung mempunyai tugasmendukung segala sesuatu keperluan latihan, Kordinator Materibertugas memberikan materi latihan, mengkordinasikan jalannyalatihan, melaporkan kejadian dilapangan, Peserta/Pelakumempunyai tugas melaksanakan materi latinan.Bahwa materi latihan yang dilakukan/dilaksanakan olehpeserta/pelaku yang mengikuti Orientasi Latihan PeroranganLanjutan Bintara dan Tamtama Baru Wira Yudha XVII TA. 2018Denarhanud Rudal 004
    , tahappelaksanaan materi, tahap pengujian, tahap UTP lanjutan danpengakhiran.Hal. 45dari 59 hal.
    bertugas memberikan materi latihan,mengkordinasikan jalannyalatihnan, melaporkan kejadianHal. 46dari 59 hal.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Hak Uji Materiil
Register : 02-01-2019 — Putus : 23-05-2019 — Upload : 12-08-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 6 P/HUM/2019
Tanggal 23 Mei 2019 — H. ARTHA HANIF., DK VS 1. PRESIDEN RI., 2. MENTERI AGAMA RI;
196 — 132 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • harus secara tegas dijadikan materi muatanPeraturan Pemerintah;Bahwa, sebagaimana materi muatan ketentuanundangundang tersebut di atas, jika dilinat dari bentukpendelegasiannya, sebagaimana dipersyaratkan dalamLampiran Il Bab Il poin 201 halaman 60 UndangUndangNomor 12 Tahun 2011 tentang Teknik Penyusunan PeraturanPerundangundangan, halaman 14 (empat belas) menetapkan:Jika materi muatan yang didelegasikan sebagian sudahdiatur pokokpokoknya di dalam peraturanperundangundangan yang mendelegasikan tetapi
    Bahwa, UndangUndang Nomor 12 Tahun 2011 menganut asaskesesuaian materi muatan. Artinya, perancang harus tahu normatertentu adalah materi muatan undangundang atau PeraturanPemerintah.
    bahwaPPIU wajib diakreditasi bukanlah materi baru yang berbedadari materi muatan Peraturan Perundangundangan di atasnya.Pasal 71 Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2012menyebutkan bahwa Ketentuan lebih lanjut mengenai tata carapengawasan, pengendalian, akreditasi, dan pengenaan sanksiPPIU diatur dengan Peraturan Menteri;Termohon berpandangan bahwa ketentuan materi muatanPeraturan Menteri Agama Nomor 8 Tahun 2018 telahmempertimbangkan efektivitas pelaksanaan umrah di dalammasyarakat, baik bagi calon
    Putusan Nomor 6 P/HUM/20192)pelindungan jemaah umrah dan petugas umrah, sertaadministrasi dan dokumen umrah;c) Materi muatan yang diatur dalam Pasal 37 ayat (1) PMANomor 8 Tahun 2018 yang menyebutkan bahwa PPIU wajibdiakreditasi bukanlah materi baru yang berbeda dari materimuatan Peraturan Perundangundangan di atasnya.
    materi yangdiatur dalam UndangUndang yang bersangkutan;Bahwa apakah kemudian diperlukan pengaturan PenyelenggaraanIlbadah Umrah oleh Pemerintah dengan Peraturan Pemerintah ataucukup dengan Peraturan Menteri sebagaimana amanat Pasal 45 ayat (2)UU Nomor 13 Tahun 2008, maka materi muatan Peraturan Pemerintahitu harus diuji dengan 2 batasan yang telah diberikan UU, yaknisepanjang diperlukan dan tidak menyimpang dari materi yang diaturdalam UndangUndang in casu UU Nomor 13 Tahun 2008;Bahwa dengan mengacu
Pengadilan PN JAKARTA TIMUR Pidana Umum
Register : 25-08-2020 — Putus : 10-11-2020 — Upload : 13-11-2020
Putusan PN JAKARTA TIMUR Nomor 951/Pid.B/2020/PN Jkt.Tim
Tanggal 10 Nopember 2020 — Penuntut Umum:
BUCHARI TUASIKAL, S.H.
Terdakwa:
DEASY ARYANTINA ALS ECI
136 — 49
  • 1 (satu) lembar Fotocopy berlegalisir tanda terima pengiriman materi dari sdr. DEASY ARYANTINA kepada sdr. ARIF.
  • 4 (empat) lembar Fotocopy berlegalisir Invoice pembayaran materi.
  • 1 (satu) bundle Fotocopy berlegalisir Perjanjian kerja sama Operasional (KSO) antara PT. SIMTO LESTARI dengan PT. BAGUS KREASI MEDIA.
  • 2 (dua) lembar Fotocopy berlegalisir aplikasi setoran bank Mandiri.
  • 1 (satu) bundle Fotocopy berlegalisir legalitas PT.

    1. 1 (satu) bundle kwitansi pembayaran materi program TV dari PT. BAGUS KREASI MEDIA kepada TELAGA KREATIV PRODUCTION.

    Dikembalikan kepada saksi Hadis Candra Dipta.

    1. 1 (satu) lembar contoh Surat Pertanggungan Pembayaran anggaran dengan nominal dibawah Rp. 25.000.000,- (dua) puluh lima juta rupiah.
    2. 13 (tiga) belas lembar contoh Perjanjian Pekerjaan PT. TELEKOMUNIKASI INDONESIA, Tbk.

    Dikembalikan kepada saksi Dwinda Andriansyah.

    Bagus Kreasi Media menyerahkansebanyak 20 materi dalam 1 (satu) buah hard disk ukuran 500 GB kepada sar. Arif(salah satu staff bagian Library Indinome PT. Telekomunikasi Indonesia, Tbk) denganmenggunakan kop surat PT. Simto Lestari.Pada tanggal 13 Nopember 2017, pihak PT. Bagus Kreasi Media menyerahkansebanyak 40 materi dalam 2 (dua) buah hard disk ukuran 500 GB berikut denganinvoice nomor: 021SL0917 kepada sdr.
    Tbk) perihal klarifikasipengerjaan materi sebanyak 80 episode dan mendapat jawaban pada tanggal 20September 2018 dari salah satu karyawan PT. Telkom bernama Jonas Pasaribumelalui telepon kepada saksi Adhi Heryadi Wibowo bahwa keberadaanpengerjaan materi sebanyak 500 episode sesuai dengan Surat Perintah KerjaNo.spk116/SJ.02/2017 tanggal 10 Februari 2017 PT.
    Telkom terkaitpembayaran pekerjaan pembuatan materi PROGRAM TV dan di duga juga Palsu.Bahwa saksi menerangkan total kKerugian dari pekerjan pembuatan dari Program TVyang harus dibayarkan kepada PT.
    BAGUS KREASIMEDIA terkait produksi materi program TV sebanyak 80 episode selain untukpembayaran kepada pihak TELAGA KREATIV production. Uang tersebut diberikankepada Sdr.
    BAGUS KREASI MEDIA dengan PT.SIMTO LESTARI bahwa pembuatan materi program TV dengan nama program"BUKA MATA BUKA TELINGA sebanyak 40 (empat puluh) episode dengan nilaipekerjaan sebesar Rp.3.800.000.000.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Register : 03-08-2018 — Putus : 20-08-2018 — Upload : 05-09-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 7 P/PAP/2018
Tanggal 20 Agustus 2018 — Dr. H. JAINUDDIN DAMOPOLII, DK VS KETUA BADAN PENGAWAS PEMILU RI;
73 — 48 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • tentang tujuan mempengaruhi pemilih;Menimbang berdasarkan pemeriksaan persidangan, diperoleh faktabahwa sebagian besar saksi menerangkan bahwa dalam pemberian uangatau materi lainnya tersebut, tidak ada unsur mempengaruhi pemilih.
    Putusan Nomor 7 P/PAP/2018bukti bukti lainnya yang telah Pemohon masukan dalam pemeriksaan diBawaslu Provinsi Sulawesi Utara:Bahwa dalam pertimbangan Majelis Pemeriksa Bawaslu RI bila disesuaikandengan fakta persidangan pemberian uang atau materi lainnya sebagaimanaditerangkan para saksi, adalah bertujuan untuk pembayaran zakat yangbersifat pribadi dari Ir. Hj. Tatong Bara. Hal ini diketahui dari keteranganyang setiap tahun Ir. Hj.
    unsurmemberikan uang atau materi lainnya dalam perkara a quo.
    Namun denganadanya keterangan saksi Terlapor yang mengetahui langsung dan bahkanmenerima uang dan/atau materi lain, berupa beras, minuman cocacola/fanta, daster, dan kain sarung, maka dapat disimpulkan adanyakejadian pemberian uang atau materi lainnya menurut ketentuan Pasal 73ayat (1) UndangUndang Nomor 10 Tahun 2016;Bahwa dalam pertimbangannya Majelis Pemeriksa Bawaslu RIberdasarkan fakta hukum di atas menilai maka unsur memberikan uang ataumateri lainnya terpenuhi menurut hukum;Bahwa dalam pertimbangannya
    Pemberian uang atau materi lainnya tersebutHalaman 15 dari 24 halaman.
Pengadilan PN BALE BANDUNG Perdata
Register : 18-02-2021 — Putus : 06-10-2021 — Upload : 29-10-2021
Putusan PN BALE BANDUNG Nomor 48/Pdt.G/2021/PN Blb
Tanggal 6 Oktober 2021 — Penggugat:
1.Tiara Soemawilaga
2.Akbar Soemawilaga
3.Hary Rasyad Soemawilaga
Tergugat:
PT. Sisfo Indonesia
Turut Tergugat:
1.PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk.
2.Kantor Pertanahan Kabupaten Bandung
66 — 32
  • Sisfo Indonesia/Penggugat Rekonvensi atas 2 (dua) bidang tanah dan bangunan sebagaimana tercantum dalam Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) tanggal 2 Juni 2006;
  • Menghukum Tergugat Dalam Rekonvensi/ Penggugat Dalam Konvensi untuk melaksanakan pembuatan dan menandatangani akte jual beli atas 2 (dua) bidang tanah dimaksud dengan PT Sisfo Indonesia/Penggugat Rekonvensi dihadapan Notaris/PPAT;
  • Menghukum Penggugat Dalam Konvensi/ Tergugat dalam Rekonvensi untuk membayar kerugian materi
Pengadilan PN JAKARTA BARAT
Putus : 28-05-2009 — Upload : 02-12-2014
Putusan PN JAKARTA BARAT Nomor 013/PDT.G/2009/PN.JKT.BAR
Tanggal 28 Mei 2009 —
35 — 5
  • - Menghukum Tergugat I untuk membayar kerugian materi! kepada Penggugat sebesar Rp. 12.712.250.607 (Dua belas milyar tujuh ratus dua belas juta dua ratus lima puluh ribu enam ratus tujuh rupiah).- Menyatakan cacat hukum dan tidak berkekuatan hukum semua perbuatan hukum Tegugat I yang telah mengalihkan hak atas ketiga bidang tanah Hak Milik aquo yang semuanya terletak di Daerah Khusus Ibu kota Jakarta, Jakarta Barat, Kec. Kebon Jeruk Kel. Kebon Jeruk, setempat dikenal sebagai J L. H.
Pengadilan PN SURABAYA Perdata
Register : 22-05-2023 — Putus : 23-05-2023 — Upload : 23-05-2023
Putusan PN SURABAYA Nomor 19/Pdt.G.S/2023/PN Sby
Tanggal 23 Mei 2023 — Penggugat:
PT Gunung Kelud Wisesa
Tergugat:
LORIS YULITA
48 — 9

  • Menimbang, bahwa setelah mempelajari isi gugatan Penggugat a quo, menurut Hakim Pemeriksa bukanlah termasuk dalam materi gugatan sederhana akan tetapi termasuk dalam ranah Perdata Khusus (PHI), maka dengan memperhatikan Pasal 3 ayat (2) a Perma Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Perma Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana Tidak termasuk dalarn gugatan sederhana adalah : perkara yang penyelesaian sengketanya dilakukan melalui pengadilan khusus

Pengadilan PN PEKANBARU Perdata
Register : 07-09-2023 — Putus : 08-09-2023 — Upload : 12-09-2023
Putusan PN PEKANBARU Nomor 46/Pdt.G.S/2023/PN Pbr
Tanggal 8 September 2023 — Penggugat:
Risman
Tergugat:
1.irwanto
2.Elmidi Tanjung
32 — 21

  • Menimbang , bahwa sebelum hakim memeriksa materi gugatan sedernana sebagaimana yang diajukan penggugat, terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah gugatan yang diajukan penggugat tersebut dapat dikategorikan sebagai gugatan sederhana sebagaimana yang telah dipersyarakan dalam Perma Nomor 2 tahun 2015 Jo.

Pengadilan PTTUN JAKARTA TUN Pilkada
Putus : 10-02-2016 — Upload : 17-02-2016
Putusan PTTUN JAKARTA Nomor 04/G/PILKADA/2016/PT.TUN.JKT
Tanggal 10 Februari 2016 — MOHAMAD IKHSAN MOJO; LI CLAUDIA CHANDRA; KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TANGERANG SELATAN.
555 — 524
  • Pada kesempatantersebut Calon Wakil Walikota Nomor Urut 3 Benyamin Davnie memberikansambutan yang berbau materi materi kampanye .8. Bahwa pada hari Senin, Tanggal 28 September 2015, di Graha WidyaBhakti Puspiptek, Kecamatan Setu. Airin Rachmi Diany dalamsambutan resmi di acara Sosialisasi Pencegahan Gratifikasi. Pada kesempatan9.10.11.12.13.14.tersebut Airin Rachmi Diany memberikan sambutan yang berbau materikampanye.
    Pada kesempatan tersebut Airin RachmiDiany memberikan sambutan yang berbau materi kampanye.Bahwa pada hari Rabu, Tanggal 30 September 2015, di Aula Rumah Sakit OmniAlam Sutera Kecamatan Serpong Utara. Airin Rachmi Diany memberikanpenghargaan kepada pengusaha. Pada kesempatan tersebut Airin Rachmi Dianymemberikan sambutan yang berbau materi kampanye.Bahwa pada hari Senin, Tanggal 31 Agustus 2015, di Serpong. Airin RachmiDiany memberikan sambutan pada acara pelantikan DPC Iwapi TangerangSelatan.
    Pada kesempatan tersebut Airin Rachmi Diany memberikan sambutanyang berbau materi kampanye.Bahwa pada hari Jumat, Tanggal 11 September 2015, di KampungCipeucang di Kelurahan Kademangan Kecamatan Setu Kota Tangerang Selatan,Airin Rachmi Diany hadir dalam pembagian bantuan dan MOU dengan BNI.Pada kesempatan tersebut Airin Rachmi Diany memberikan sambutan yangberbau materi kampanye.Bahwa pada hari Jumat, Tanggal 11 September 2015, di Student Center kampusSekolah Tinggi Akutansi Negara (STAN), Kecamatan
    Pada kesempatan tersebutAirin Rachmi Diany memberikan sambutan yang berbau materi kampanye.Bahwa pada hari Selasa, Tanggal 22 September 2015, di Saung MerdesaKecamatan Pamulang, Airin Rachmi Diany hadir dan memberikan sambutan.Pada kesempatan tersebut Airin Rachmi Diany memberikan sambutan yangberbau materi kampanye.Bahwa pada hari Jumat, Tanggal 04 September 2015, di SMA Negeri 7Tangerang Selatan, Kecamatan Serpong Utara, Airin Rachmi Diany Melepaskankontingen.Pada kesempatan tersebut Airin Rachmi
    Pada kesempatan tersebut Airin Rachmi Dianymemberikan sambutan yang berbau materi kampanye.Hari Selasa, Tanggal 29 September 2015, di Tangerang Selatan, Airin RachmiDiany akan berencana membuat perda untuk rakyat miskin mendapatkanperlindungan hukum. Pada kesempatan tersebut Airin Rachmi Dianymemberikan statement yang berbau materi kampanye.Bahwa pada hari Jumat, Tanggal 28 Agustus 2015, di Taman Kota I, KecamatanSerpong.
Pengadilan PN DENPASAR Pidana Umum Penggelapan
Register : 18-09-2014 — Putus : 16-04-2015 — Upload : 04-06-2015
Putusan PN DENPASAR Nomor 678/Pid.B/2014/PN.Dps
Tanggal 16 April 2015 — NJOO DANIEL DINO DINATA
96 — 58
  • pasal 156 ayat (1)KUHAP ;Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini makasegala uraian yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termasukdan dipertimbangkan dalam putusan ini ;Menimbang, bahwa ruang lingkup eksepsi sebagaimana yang disebutkandalam ketentuan pasal 156 ayat (1) KUHAP adalah meliputi pengadilan tidakberwenang mengadili perkaranya atau surat dakwaan tidak dapat diterima atau suratdakwaan harus dibatalkan ;Menimbang, bahwa setelah Majelis mencermati materi
    Bahwa surat dakwaan jaksa penuntut umum sangat bertentangan dengan azasTiada pidana tanpa kesalahanMenimbang, bahwa tentang materi eksepsi dari Penasehat Hukum Terdakwatersebut akan Majelis pertimbangkan sebagai berikut :Menimbang, bahwa materi eksepsi yang menyangkut dakwaan PenuntutUmum disusun secara tidak lengkap,jelas dan cermat, sehingga dakwaan tersebutmenjadi kabur (obscuurlibel), dipertimbangkan sebagai berikut ;Menimbang, bahwa setelah Majelis mencermati isi surat dakwaan PenuntutUmum dalam
    lainnya,dakwaan Penuntut Umum adalah rumusan surat dakwaan terdakwa tidak sinkrondengan hasil pemeriksaan penyidikan dan surat dakwaan jaksa penuntut umum sangatbertentangan dengan azas Tiada pidana tanpa kesalahan, dipertimbangkan sebagaiberikut ;Menimbang, bahwa setelah Majelis mencermati materi eksepsi tentang halini, maka Majelis berpendapat bahwa materi eksepsi ini telah menyangkut dan masukdalam materi pokok perkara, sehingga tentang materi ekepsi ini pula tidak termasukdalam ruang lingkup
    eksepsi karena untuk dapat mengetahui benar tidaknya perbuatantersebut haruslah melalui proses pembuktian dan akan dipertimbangkan bersamasamadengan pokok perkara, sehingga oleh karenanya materi eksepsi ini haruslah puladikesampingkan untuk kemudian dinyatakan tidak dapat diterima ;Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian di atas, maka Majelisberpendapat bahwa seluruh materi eksepsi dari Penasehat Hukum Terdakwa tersebutsudah sepantasnya untuk dinyatakan tidak dapat diterima ;Menimbang, bahwa
    tentang pendapat Penuntut Umum atas materi eksepsiPenasehat Hukum Terdakwa, setelah Majelis mencermati pendapat Penuntut Umumtersebut, bahwa pada prinsipnya pendapat dari Penuntut Umum tersebut sejalandengan pertimbangan Majelis Hakim, sehingga untuk itu tidak perlu untukdipertimbangkan lebih lanjut ;Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi dari Penasehat Hukum Terdakwadinyatakan tidak dapat diterima, maka diperintahkan kepada Penuntut Umum untukmelanjutkan pemeriksaan dalam perkara nomor : 678/Pid.B
Pengadilan PN PALU Pidana Khusus
Register : 21-03-2019 — Putus : 27-03-2019 — Upload : 28-03-2019
Putusan PN PALU Nomor 103/Pid.Sus/2019/PN Pal
Tanggal 27 Maret 2019 — Penuntut Umum:
I MADE SUKERTA, SP.d., SH.
Terdakwa:
FENNIE YULIEN POLII
87 — 10
  • 3 (tiga) lembar salinan surat himbauan Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah nomor: 0121/K.ST/PM.00.00/X/2018 tanggal 31 Oktober 2018 tentang himbauan kepada Partai Politik terkait pemberian uang atau materi lainnya dalam bentuk bantuan sedekah atau sebutan lainnya bagi korban terdampak bencana setelah berakhirnya masa tanggap darurat bencana alam di Provinsi Sulawesi Tengah.
  • 4 (empat) lembar salinan surat himbauan Bawaslu Kota Palu nomor : 0291/K.ST/PM.00.02/XI/2018 tanggal 2 November 2018 tentang himbauan kepada Partai Politik terkait pemberian uang atau materi lainnya dalam bentuk bantuan sedekah atau sebutan lainnya bagi korban terdampak bencana setelah berakhirnya masa tanggap darurat bencana alam di Provinsi Sulawesi Tengah beserta foto copy lampiran ekspedisi pengiriman surat himbauan kepada partai Perindo;

Barang bukti tersebut diatas

SulawesiTengah nomor : 0121/K.ST/PM.00.00/X/2018 tanggal 31 Oktober 2018tentang himbauan kepada Partai Politik terkait pemberian uang atau materilainnya dalam bentuk bantuan sedekah atau sebutan lainnya bagi korbanterdampak bencana setelah berakhirnya masa tanggap darurat bencanaalam di Provinsi Sulawesi Tengah.10. 4 (empat) lembar salinan surat himbauan Bawaslu Kota Palu nomor :0291/K.ST/PM.00.02/X1/2018 tanggal 2 November 2018 tentang himbauankepada Partai Politik terkait pemberian uang atau materi
(Pemilu)Kecamatan Palu Selatan, Kota Palu, atau setidaknya di tempat lain yang masihtermasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palu, selaku pelaksana,peserta, dan/ atau Tim Kampanye Pemilu, yang dengan sengaja, menjanjikanatau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepadapeserta kampanye pemilu secara langsung maupun tidak langsungsebagaimana dimaksud dalam Pasal 280 ayat (1) huruf j; yang dilakukan olehterdakwa dengan caracara antara lain sebagai berikut : Bahwa awalnya ia terdakwa
himbauankepada Partai Politik terkait pemberian uang atau materi lainnya dalam bentukbantuan sedekah atau sebutan lainnya bagi korban terdampak bencanasetelah berakhirnya masa tanggap darurat bencana alam di Provinsi SulawesiTengah beserta foto copy lampiran ekspedisi pengiriman surat himbauankepada partai Perindo.
Dengan sengaja menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnyasebagai imbalan kepada peserta kampanye secara langsung maupun tidaklangsung;Menimbang, bahwa terhadap unsurunsur tersebut Majelis Hakimmempertimbangkan sebagai berikut:Ad.1. Unsur setiap pelaksana, peserta, dan/atau tim Kampanye Pemilu;Menimbang, bahwa dari uraian unsur kesatu pasal ini terdapat kata setiapyang menunjuk pada orang, yaitu Ssiapa orangnya yang diduga melakukan tindakpidana.
Menyatakan FENNIE YULIEN POLII tersebut di atas, terbukti secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan tindak pidana peserta pemilu yang dengansengaja memberikan materi lainnya sebagai imbalan kepada pesertakampanye secara langsung sebagaimana dalam dakwaan tunggal;2.
Pengadilan PENGADILAN PAJAK Pajak Pajak Pertambahan NilaiPPN
Register : 02-12-2009 — Putus : 15-01-2014 — Upload : 15-04-2014
Putusan PENGADILAN PAJAK Nomor Put-49900/PP/M.V/16/2014
Tanggal 15 Januari 2014 — Pemohon Banding dan Terbanding
195 — 43
  • Pemohon Banding dan Terbanding secara bersamasamatelah melakukan Uji Bukti/Materi atas keseluruhan buktibukti tersebut. Danternyata tidak terdapat, ketidaksesuaian dan oleh karenanya Uji Bukti/Materiyang telah dilakukan hasilnya mendukung alasanalasan Pemohon Bandingsebagaimana tersaji dalam materi yang disampaikan sebelumnya.
    Pemohon Banding telah menyerahkan danmemperlihatkan buktibukti kepada Terbanding, Pemohon Banding danTerbanding secara bersamasama telah melakukan pengujian bukti/materi ataskeseluruhan buktibukti/materi tersebut.bahwa dalam pengujian bukti/materi tersebut tidak terdapat ketidaksesuaianoleh karena Uji Bukti/Materi yang hasilnya sebagaimana disebutkan terdahulumerupakan bukti bahwa alasanalasan banding terhadap koreksikoreksiTerbanding adalah benar sebagaimana telah disampaikan dalam bentuk matriksebelumnya.bahwa
    dengan demikian, arus hutang dagang adalah sebagai berikut: Saldo Akhir USD 27,050,968.60Pelunasan Hutang USD 177.998.164.63Jumlah Dagang USD 205,049, 133.23Saldo Awal USD22.481.479.75Pembelian USD 182,597,653.48bahwa mengingat arus hutang dagang menurut Pemohon Banding telahdilakukan Uji Bukti/Materi bersama antara Terbanding dan PemohonBanding, dan hasilnya menunjukan tidak ditemukan koreksi atas HPP makadengan sendirinya tidak ada koreksi HPP yang di Gross Up untuk mengoreksijumlah Peredaran
    Penerimaan melalui Bank ekonomi IDR yang bukan penerimaan Piutang PPN Keluaran,tetapi diperhitungkan oleh Terbanding sebagai penerimaan Piutang PPN Keluaran denganjumlah sebesar Rp 19.445.277.367 (terdiri dari banyak transaksi sebagaimana PemohonBanding rincikan dalam materi yang telah disampaikan sebelumnya,. Pemindahbukuan dari BCA Wisma Asia ke Bank Mega IDR yang diperhitungkan olehTerbanding sebagai penerimaan piutang PPN keluaran dengan jumlah Rp 3.700.000.000,.
    Adapun saldo awal piutang PPNkeluaran menurut Pemohon Banding yakni sebesar Rp 17.236.688.301 telahsesuai dengan neraca/saldo akhir tahun 2005.bahwa Pemohon Banding telah memperlihatkan buktibukti yang disampaikanatas sengketa angka 3,4,5 kepada Terbanding, Pemohon Banding danTerbanding secara bersamasama telah melakukan Uji Bukti/Materi ataskeseluruhan buktibukti materi tersebut.bahwa dalam pengujian bukti/materi tersebut tidak terdapat ketidaksesuaiandan oleh karenanya hasil Uji bukti/materi telah
Pengadilan PT BANDUNG Perdata
Register : 13-11-2018 — Putus : 17-01-2019 — Upload : 17-01-2020
Putusan PT BANDUNG Nomor 536/PDT/2018/PT BDG
Tanggal 17 Januari 2019 — Pembanding/Tergugat : MEGACELL
Terbanding/Penggugat : H. YANA SUNARYANA
Terbanding/Turut Tergugat : PT Vivo communication indonesia
67 — 42
  • >

DALAM EKSEPSI

  • Menolak eksepsi Turut Tergugat untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA:

  • Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
  • Menyatakan Tergugat dan Turut Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum;
  • Menghukum Tergugat dan Turut Tergugat untuk mengganti kerugian materiil sejumlah Rp. 130.000.000,-(seratus tiga puluh juta rupiah) kepada Penggugat;
  • Menghukum Tergugat dan Turut Tergugat mencabut / menurunkan materi
    oppo Telah Diganti OlehMateri VIVO Oleh Tergugat dan Turut Tergugat Tanpa Seijin DariPenggugat;( Bukti Foto Billboard VIVO 3 (Tiga) Unit Terlampir Bukti Product P 10 );Bahwa Pada Tanggal: 20 Agustus 2017 Penggugat Harusnya MendapatPelunasan Dari Pihak oppo Sebesar Rp.180.000.000, Terbilang#Seratus Delapan Puluh Juta Rupiah#Akibat Materi oppo Yang Telah Diganti Dengan Materi VIVO Oleh TergugatDan Turut Tergugat, Maka Pembayaran Pelunasan Dari oppo KepadaPenggugat Menjadi Ditangguhkan;( Copy Tanda
    / Perjanjian Sewa Penggunaan Lokasi Reklame/ Bilboard halmana sangat dipahami dan / atau disepakati olehPENGGUGAT ( DK ) terhadap billboard yang telah disewa TERGUGAT( DK ) dari PENGGUGAT (DK) untuk digunakan kepentingan TERGUGAT( DK ) selain untuk dipasang materi TERGUGAT juga dipasang materi dariberbagai merek handphone dan aksesoris lainnya yang dijual / dipasarkanTERGUGAT( DK ), hal ini terbukti selama masa sewa tahun 2013 sampaidengan tahun 2016 TERGUGAT telah memasang materi berbagai merekhandphone
    OPPO diganti oleh materi VIVO olehTergugat dan Turut Tergugat tanpa seijin Penggugat devteseneeeeees pada tanggal 20 Agustus 2017 Penggugat yang harusnyamendapat pelunasan dari pohak OPPO sebesar Rp. 180.000.000. ( seratusdelapan puluh juta rupiah akibat materi OPPO yang telah diganti denganmateri VIVO oleh Tergugat dan Turut Tergugat maka pembayaranpelunasan dari OPPO kepada Penggugat mwnjadi ditangguhkan;Dengan adanya penyegelan pada bulan Januari 2017 oleh Satuan PolisiPamongpraja Pemerintah
    selama 5(lima ) bulan dengan adanya penyegelan dan pemasangan materi OPPOoleh TERBANDING; ( VIDE BUKTI P 5)Penyegelan oleh Pemerintah kota Bandung pemasangan materi OPPOoleh TERBANDING pada 3 titik lokasi reklame / billboard yang telahdisewa dan digunakan PEMBANDING sehingga tidak dapat berjalansebagaimana mestinya karenanya PEMBANDING menangguhkan sisapembayaran sewa Bilyet Giro Bank Mandiri yang telah diterimaTERBANDING dan bukanlah giro dari PEMBANDING tersebut tidak adadananyasebagaimana yang
    reklame Megacell,kemudian terjadi pemasangan materi Vivo yang dilakukan olehTergugat dengan Turut Tergugat tanpa seijin Penggugat untuk 3(tiga)titik lokasi pemasangan, kemudian terjadi penyegelan oleh PolisiPamong Praja Kota Bandung terhadap pemasangan materi Vivotersebut, kemudian setelah penyegelan dibuka Penggugat telahmemasang materi Oppo dan kemudian terjadi lagi pemasanganmateri Vivo oleh Tergugat dan Turut Tergugat tanpa Ijin Penggugat;Menimbang, bahwa terhadap perbuatan penyegelan dan pencabutanyang
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Hak Uji Materiil
Putus : 11-06-2015 — Upload : 01-12-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 26 P/HUM/2015
Tanggal 11 Juni 2015 — PEMERINTAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA VS MENTERI DALAM NEGERI
108 — 63 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Putusan Nomor 26 P/HUM/2015merupakan daerah yang berbatasan dengan wilayah Kota Balikpapanberkurang dari luas wilayah 3.333,06 km2 menjadi 3.301,06 km2.Bahwa adapun kesalahankesalahan Termohon menetapkan penentuanbatas PABU (Pilar Acuan Batas Utama) tersebut didalam materi muatanobjek uji materiil pada Pasal 1 angka 4 yang mengakibatkan terjadinyakesalahan lanjutan pada materi muatan Pasal 2 angka 1 sampai denganangka 17 yaitu antara lain :(1) Disebutkan Penegasan Batas PABU dimulai dari Kelurahan
    Kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan;d. Dapat dilaksanakan;e. Kedayagunaan dan kehasilgunaan;f. Kejelasan rumusan; dang. Keterbukaan.Halaman 17 dari 50 halaman.
    sederajat) jadibukan dengan Peraturan Menteri (obyek uji materiil).Bahwa oleh karena itu materi muatan Pasal 1 angka 4 dan Pasal 2angka 1 sampai dengan angka 17 Telah Bertentangan Dengan MaksudHalaman 18 dari 50 halaman.
    muatan Pasal 1 angka 4 obyek ujimateriil yang ditindak lanjuti ke dalam materi muatan Pasal 2 angka 1sampai dengan angka 17 menimbulkan terjadi kesalahan materi muatanobjek uji materiil karena tidak menentukan titik batas acuan dimulai dariSungai Tempadung sehingga bertentangan dengan PeraturanPemerintah Nomor 21 Tahun 1987 tentang Penetapan Batas WilayahHalaman 24 dari 50 halaman.
    (vide bukti P4 yang didukung dengan bukti P9a dan P9b); Bahwa disamping itu kesalahan Materi Muatan Pasal 1 angka 4Termohon menggunakan Pilar Batas hasil Rekonstruksi oleh BadanPertanahan Nasional Provinsi Kalimantan Timur Tahun 1992mengakibatkan terjadi kesalahan di dalam materi Pasal 2 angka 1sampai dengan angka 10 dalam penyebutan Kelurahan Semoi II telahbertentangan dengan Peraturan Pemerintah R.
Pengadilan PN BEKASI Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 29-09-2014 — Putus : 02-09-2014 — Upload : 08-06-2015
Putusan PN BEKASI Nomor 391/Pdt.G/2013/PN.Bks
Tanggal 2 September 2014 — ELISABETH HETARUA M sebagai Penggugat Melawan 1. IR.MARTHIN HETARUA sebagai Tergugat I 2. DODI SULISTIO sebagai Tergugat II 3. KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG BEKASI, sebagai Tergugat III 4. SUGIHARTI, sebagai Turut Tergugat
66 — 9
  • Rawa Lumbu, Kota Bekasiadalah harta bersama dengan Tergugat ;Menimbang, bahwa terhadap materi eksepsi di atas, Majelis Hakimakan mempertimbangkannya sebagai berikut :e Bahwa setelah Majelis Hakim mencermati materi eksepsi Tergugatdi atas, yakni tentang pembuktian harta bersama terhadapsebuahbangunan dan tanah yang terletak di Jalan Lumbu Barat V B Rt.05/Rw.010, No.134, Kelurahan Bojong Rawa Lumbu, Kec.
    ;Menimbang, bahwa terhadap materi eksepsi tersebut di atas,Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :Bahwa setelah mencermati materi eksepsi Tergugat III, maka materieksepsi tersebut sudah menyangkut materi pokok perkara yangpembuktiannya akan dilakukan pada saat mempertimbangkan dalilpokok gugatan Penggugat;Halamanl7dari25Putusan Nomor 391/Pdt.G/2013/PN.Bks.e Bahwa dengan mempertimbangkan materi pokok gugatanPenggugat, maka akan diketahui, apakah Penggugat mempunyaiitikad baik dalam
    pengajuan gugatan atau tidak;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebbut di atas,maka materi eksepsi Tergugat III harus dinyatakan ditolak;Ad. 4.
    eksepsi Tergugat Ill tersebut di dalilkan kepadaadanya persamaan materi gugatan Penggugat dengan materi permohonanberperkara secara prodeo;Menimbang, bahwa terhadap materi eksepsi tersebut di atas, MajelisHakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :e Bahwa untuk mengetahui apakah sesuatu benda tersebut adalahharta bersama, tentu akan dibuktikan nantinya oleh Penggugatdalam materi pokok perkara.
    Hal ini tentunya denganmemperhatikan ketentuan Pasal 35 Undang Undang Nomor 1Tahun 1974 tentang PerkawinanMenimbang, bahwa oleh karena materi eksepsi Tergugat Ill telahmenyangkut materi pokok perkara, maka eksepsi tersebut harus dinyatakanditolak;Menimbang, bahwa oleh karena seluruh materi eksepsi dariTergugat Ill telah dipertimbangkan dan dari pertimbanganpertimbangantersebut, maka selanjutnya Majelis Hakim menyatakan eksepsi dariTergugat III ditolak;DALAM POKOK PERKARA.Menimbang, bahwa dalam gugatannya
Pengadilan PN BANYUMAS Perdata
Register : 28-03-2019 — Putus : 29-03-2019 — Upload : 04-04-2019
Putusan PN BANYUMAS Nomor 4/Pdt.G.S/2019/PN Bms
Tanggal 29 Maret 2019 — Penggugat:
PT. Bank Rakyat Indonesia Persero, Tbk. Kantor Unit Sokaraja Wetan
Tergugat:
1.Maryoto
2.Nofi Sulistiowati
55 — 10
  • Hal mana telah diatur dalam pasal 3 dan pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia tersebut;

    Menimbang, bahwa dengan tidak terpenuhinya salah satu ketentuan di pasal 3 dan pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, maka gugatan menjadi tidak dapat diperiksa melalui prosedur pemeriksaan gugatan sederhana;

    Menimbang, bahwa setelah hakim mempelajari materi gugatan termasuk bukti surat permulaan yang

    Oleh karena itu Hakim berpendapat materi gugatan Penggugat tidak memenuhi ketentuan pasal 4 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 2 tahun 2015 tentang tata cara penyelesaian gugatan sederhana;

    Menimbang, bahwa oleh karena itu Hakim berpendapat gugatan penggugat tidak memenuhi salah satu syarat agar suatu gugatan perdata dapat dikategorikan sebagai gugatan sederhana.

    Hal mana telah diatur dalam pasal 3 dan pasal 4 Peraturan MahkamahAgung Republik Indonesia tersebut;Menimbang, bahwa dengan tidak terpenuhinya salah satu ketentuan dipasal 3 dan pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, maka gugatanmenjadi tidak dapat diperiksa melalui prosedur pemeriksaan gugatan sederhana;Menimbang, bahwa setelah hakim mempelajari materi gugatan termasukbukti surat permulaan yang diajukan oleh penggugat
Pengadilan PN JAKARTA TIMUR Pidana Umum
Register : 07-05-2019 — Putus : 31-07-2019 — Upload : 17-09-2019
Putusan PN JAKARTA TIMUR Nomor 524/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Tim
Tanggal 31 Juli 2019 — Penuntut Umum:
ARY RACHMAT .K, SH
Terdakwa:
GALANG HENDARWAN alias GALANG Bin SUDARTO
156 — 84
  • e Menyatukan Manhadz Daulahe Memenuhi 3 pilar utama yaitu IDAD, HIJRAH dan JIHAD.Bahwa terdakwa mengikuti kajian JAD Loajanan, Kukar, kalimantanTimur sekitar akhir Tahun 2016Pasca Kejadian Bom Geraja Oikumene diMasjid Mujahidin Sengkotek, Loajanan, Kukar dipimpin Ustad : JOKO SUGITO GOFAR PAK PRI (jarang)Dengan materi Mater 10 Pembatalan keislaman Hadist Akhir Jaman Makna LAILLAHAILLAH Syarat Syahadad Kufur Demokrasi Thogut Anshor Thogut Keutamaan Jihad Khilafan Daulah Islamiyah Seri Materi Tauhid
    Ustad AMAN ABDURRAHMANSelanjutnya pada Tahun 2018 Terdakwa mengikuti kajian di Balik Papandengan Ustad Imam, dan materi yang disampaikan pada saat kajian yaitu : 10 Pembatalan keislaman Kufur Demokrasi Thogut Anshor Thogut Keutamaan Jihad Khilafan Daulah Islamiyah bagian Seri Materi Tauhid Ustad AMAN ABDURRAHMANJamaah1.
    e Menyatukan Manhadz Daulahe Memenuhi 3 pilar utama yaitu IDAD, HIJRAH dan JIHAD.Bahwa terdakwa mengikuti kajian JAD Loajanan, Kukar, kalimantan Timursekitar akhir Tahun 2016Pasca Kejadian Bom Geraja Oikumene di MasjidMujahidin Sengkotek, Loajanan, Kukar dipimpin Ustad : JOKO SUGITO GOFAR PAK PRI (jarang)Dengan materi Mater 10 Pembatalan keislaman Hadist Akhir Jaman Makna LAILLAHAILLAH Syarat Syahadad Kufur Demokrasi Thogut Anshor Thogut Keutamaan Jihad Khilafah Daulah IslamiyahSeri Materi Tauhid
    Ustad AMAN ABDURRAHMANSelanjutnya pada Tahun 2018 Terdakwa mengikuti kajian di Balik Papandengan Ustad Imam, dan materi yang disampaikan pada saat kajian yaitu : 10 Pembatalan keislaman Kufur Demokrasi Thogut Anshor Thogut Keutamaan Jihad Khilafah Daulah Islamiyah bagian Seri Materi Tauhid Ustad AMAN ABDURRAHMANJamaah1.
    Jihad Khilafan Daulah Islamiyah Seri Materi Tauhid Ustad AMAN ABDURRAHMANSelanjutnya pada Tahun 2018 Terdakwa mengikuti kajian di BalikPapan dengan Ustad Imam, dan materi yang disampaikan pada saatkajian yaitu : 10 Pembatalan keislaman Kufur Demokrasi Thogut Anshor Thogut Keutamaan Jihad Khilafan Daulah Islamiyah bagian Seri Materi Tauhid Ustad AMAN ABDURRAHMANJamaah1.Terdakwa sendiri (GALANG HENDARWAN alias GALANG BinSUDARTO)2.0DI3.ABU ZILL alias FAUZIL4.ANTO alias AHMADBahwa terdakwa juga sering
Pengadilan PT KENDARI Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 17-10-2011 — Putus : 29-12-2011 — Upload : 11-01-2012
Putusan PT KENDARI Nomor 73/PDT/2011/PT.SULTRA
Tanggal 29 Desember 2011 — AGUS SETYONO sebagai Pembanding M e l a w a n PETRUS HARYANTO,DK sebagai Terbanding
51 — 17
  • Memori Banding yangdiajukan oleh Kuasa Hukum Pembanding pada tanggal 04Juli 2011 ;Menimbang, bahwa terhadap putusan Majelis HakimPengadilan Negeri Kendari tersebutPenggugat/Pembanding telah mengajukan keberatankeberatannya sebagaimana dalam Memori Bandingnya yangpada pokoknya menyatakan bahwa :Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim TingkatPertama tidak cermat menilai fakta persidangandan bukti bukti yang diajukan Penggugat denganalasan, karena Majelis Hakim Pengadilan NegeriKendari menilai bahwa materi
    bono) ;Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim TingkatBanding membaca Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertamadan Memori Banding yang berupa keberatan keberatanPenggugat /Pembanding terhadap putusan Majelis HakimTingkat Pertama sebagaimana tersebut diatas, MajelisHakim Tingkat Banding akan mempertimbangkansebagaimana dalam pertimbangan dibawah ini ;Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertamadalam pertimbangan putusannya berpendapat gugatanPenggugat/Pembanding dalam perkara a quo, pihak pihakdan materi
    gugatannya adalah sama dengan pihak pihakdan materi gugatan rekonvensi pada jawabanPenggugat/Pembanding sebagai Tergugat dalam perkaraterdahulu) No. 54/Pdt.G/2009/PN.kKdi yang telahdiputus pada tangggal 15 Maret 2010 dan pada tingkatbanding dengan Putusan No. 31/Pdt/2010/PT.Sultratertanggal 24 Juni 2010 yang menyatakan gugatanrekonvensi tidak dapat diterima dan saat ini masihdalam proses upaya hukum tingkat kasasi, sebagaimanaeksepsi kuasa hukum para Tergugat dalam perkara a quo.Karena alasan tersebut
    SedangkanPenggugat/Pembanding membantahnya yang berpendapatbahwa materi gugatan rekonvensi dalam jawaban padaPerkara No. 54/Pdt.G/2009/PN.Kdi dengan materi gugatandalam perkara a quo No. 70/Pdt.G/2011/PN.Kdi.
    ,tidaklah sama, dengan alasan bahwa pada gugatanrekonvensi materi gugatannya adalah menggabungakangugatan wanprestasi dan gugatan perbuatan melawanhukum, sedangkan materi gugatan dalam perkara a quono. 70/Pdt.G/2011/PN.Kdi., hanya benar benar' tentanggugatan wanprestasi saja atau dengan kata lain bahwagugatan dalam perkara a quo materi gugatannya tidakmenggabungkan antara gugatan wanprestasi dengangugatan melawan hukum sebagaimana dalam gugatanrekonvensi dalam perkara No. 54/Pdt.G/2009/PN.kKdi.terdahulu
Pengadilan PN SURABAYA Pidana Khusus Korupsi
Putus : 12-05-2015 — Upload : 29-09-2015
Putusan PN SURABAYA Nomor 14/Pid.Sus/TPK/2015/Pn.Sby
Tanggal 12 Mei 2015 — MOHAMMAD NURKASAN, S.Sos, Msi. KEJAKSAAN NEGERI BANGIL
47 — 16
  • kegiatan Work Shop Pendalaman Tugas Pimpinan danAnggota DPRD Kabupaten Pasuruan dengan materi Pemahaman PermendagriNomor 27 Tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun 2014 ;11 Bahwa menindaklanjuti dari perjanjian terkaitnarasumber tersebut , pihak penyedia materi dalamhal int Drs SURATMAN Msi menunjuk 4( empat) narasumber untuk memberikan materi diHotel Singgasana Surabaya, yang berdasarkan SuratPertanggungjawaban masing masing diberikanhonorarium sebagai berikut :1 HERU PRIYANTO, pelaksanaan tg 31
    Pasuruan,kemudian berunding terkait penyaji materi yang di Hotel Savana Malang,kemudian PAK SEKWAN bersama Dr Drs SURATMAN, MSI menghadappimpinan DPRD dan Pimpinan Dewan setuju untuk dilakukan perjanjiankerja sama terkait Penyaji materi dengan di fasilitasi LPPM UNMERMalang ;Bahwa yang menjadi konseptor / pembuat Perjanjian kerja sama terkaitpenyaji materi adalah NUR KASAN selaku PPTK, dan hal tersebut dibuatsetelah ada pertemuan Pimpinan Dewan, SEKWAN dan DRS SURATMAN,MSi dari LPPM UNMER Malang
    Drs SUDARIYANTO, MM Badan Anggaran Kementerian dalamNegeri (BAKD) telah terima Honorarium sebesarRp.14.000.000, (empat belas juta rupiah) (sesuai SPJ) ;4 Drs SURATMAN, MSi selaku penyaji materi merangkap sebagainarasumber.
    Drs SUDARIYANTO, MM Badan Anggaran Kementerian dalamNegeri (BAKD) telah terima Honorarium sebesarRp.14.000.000, (empat belas juta rupiah) (sesuai SPJ) ;4 Drs SURATMAN, MSi selaku penyaji materi merangkapsebagai narasumber.