• C No. 2 Bandar Lampung dengan angsuran 9.228.000 X 3 dengan pengembalian DP Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan data mobil sebagai berikut No.Pol : BE 8920 PL, Merk Mitsubishi, Jenis Cold Diesel FE 74 HDV (4X2) MT, tahun 2016, demikian surat perjanjian kami buat tanpa ada paksaan dari pihak manapun, Gunung Sugih 20 Mei 2023, pihak I dan pihak ke II bertanda tangan diatas matrai 10.000 saksi-saksi BUDIYONO

Tetap terlampir dalam berkas perkara

6

• Dadi yang telah menyatakan bahwa dengan sadar dan tanpa ada paksaan bahwa saudari Anita merupakan anak kandung kami yang sejak lahir kami telah beri nama Rajawani, yang mengetahui adalah Lurah Tanahberu Pemerintah Kabupaten Bulukumba Kelurahan Tanah Beru Kecamatan Bontobahari ;

• Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan pencatatan tentang perbaikan perubahan nama Pemohon tersebut kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Catatan Sipil Bulukumba, untuk mencatat isi penetapan ini

• Menghukum Para Tergugat atau siapa saja yang mendapat hak dari padanya untuk segera mengosongkan tanah sengketa dan membongkar bangunan rumah yang ada di atasnya, bila perlu dengan jalan paksaan dan bantuan aparat Kepolisian ;7. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya ;8. Menghukum Para Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp.941.000,- (Sembilan ratus empat puluh satu ribu rupiah) ;

• Surat pernyataan peserta menyatakan swadaya Rp. 400.000,- / bidang adalah inisiatif peserta dilakukan secara sukarela dan tidak ada paksaan dari pihak manapun dilakukan secara sukarela dan tidak ada paksaan dari puhak manapun ;j. Petunjuk pelaksanaan kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Magetan Nomor 610.352.2-154 tanggal 18 Maret 2009 perihal petunjuk pelaksanaan program prona tahun anggaran 2009 ; Tetap terlampir dalam berkas perkara;7.

  sosialisasi peserta prona mengadakan musyawarah dan sepakatHal 47 dari 122 hal Put No 458/Pid.B/2010/PN.Kb.Mnmembayar Rp. 400.000, ( empat ratus ribu rupiah ), lalu saksi pulang ;Bahwa saksi yang terlibat mengurusi kegiatan program prona tersebut adalah Kasun,Sekdes dan Kades dan mengenai data data saksi tanda tangan dikantor desa ;Bahwa saksi menerangkan diberitahu oleh para peserta program prona yang lain untuktanda tangan semua berkas data data milik saksi ;Bahwa saksi menerangkan tidak ada paksaan

  Kb.Mnsendiri termasuk para peserta minta agar desa membentuk kepanitiaan supaya kegiatanbisa dilaksanakan dengan lancar ;Bahwa para peserta sendiri yang merinci mengenai uang Rp. 400.000, ( empat ratus riburupiah ) itu digunakan untuk meterai, patok, foto copy dan lain sebagainya ;Bahwa setiap kegiatan didesa termasuk musyawarah para peserta prona selaludinotulenkan oleh Sekretaris desa ;Bahwa tidak ada paksaan untuk membayar, semua para peserta membayar secara sukareladan saksi tidak tahu mengenai

  Berita acara rapat tanggal 6 Mei 2010 ;Surat pernyataan peserta menyatakan swadaya Rp. 400.000, / bidang adalahHal 96 dari 122 hal Put No 458/Pid.B/2010/PN.Kb.Mninisiatif peserta dilakukan secara sukarela dan tidak ada paksaan dari pihak manapundilakukan secara sukarela dan tidak ada paksaan dari puhak manapun ;j.

  Berita acara rapat tanggal 6 Mei 2010 ;Surat pernyataan peserta menyatakan swadaya Rp. 400.000, / bidang adalah inisiatifpeserta dilakukan secara sukarela dan tidak ada paksaan dari pihak manapun dilakukansecara sukarela dan tidak ada paksaan dari pihak manapun ;j.

  Berita acara rapat tanggal 6 Mei 2010 ;Surat pernyataan peserta menyatakan swadaya Rp. 400.000, / bidang adalah inisiatifpeserta dilakukan secara sukarela dan tidak ada paksaan dari pihak manapundilakukan secara sukarela dan tidak ada paksaan dari puhak manapun ;j Petunjuk pelaksanaan kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Magetan Nomor610.352.2154 tanggal 18 Maret 2009 perihal petunjuk pelaksanaan program pronatahun anggaran 2009 ;Tetap terlampir dalam berkas perkara;7.

• PAPERTECH INDONESIA;

• 5 (lima) lembar fotocopi Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Subang, No. 503/08/Kep.ILB3-IP-DPM PT.SP/2017 Tgl.22-12-2017 tentang Ijin Pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun untuk kegiatan penyimpanan limbah B3;
• 3 (tiga) lembar fotocopi Keputusan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Subang No.660/Kep.47/DLH/2019 tgl.19-12-2019 tentang Penerapan Sangsi Administrasi Paksaan Pemerintah kepada PT.

  PAPERTECH INDONESIA No.01.071.112.4-052.000 terdaftar 20 Juli 1995;

• 1 (satu) bundel fotocopi Surat Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Subang No. 660/Kep.47-DLH/2019, tanggal 19 Desember 2019 tentang Penerapan Sangsi Administrasi Paksaan Pemerintah kepada PT. PAPERTECH INDONESIA;
• 1 (satu) bundel fotocopi Berita Acara Pulbaket Dinas Lingkungan Hidup Propinsi Jawa Barat dan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Subang, tanggal 14 Pebruari 2020 di PT.

  PAPERTECH INDONESIA;

• 1 (satu) bundel fotocopi Surat Keputusan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Subang No.05.02.01/KEP.26-DLH/2021 tanggal 15 Maret 2021 tentang Penerapan Sangsi Administrasi Paksaan Pemerintah kepada PT.

• bersedia membayar ganti rugi yang timbul atas perbuatan anak yakni biaya perbaikan sepeda motor korban dan uang perawatan kesehatan korban seluruhnya sejumlah Rp 450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) yang akan dibayarkan langsung ketika ditandatanginya kesepakatan diversi;

  Pasal 3

  Bahwa apabila kesepakatan ini tidak dipenuhi para pihak maka proses pemeriksaan dilanjutkan dalam poses Persidangan;

  Pasal 4

  Kesepakatan ini dibuat oleh para pihak tanpa adanya unsur paksaan

  denganpemberatan;Pasal 2Bahwa Anak bersedia membayar ganti rugi yang timbul atas perbuatananak yakni biaya perbaikan sepeda motor korban dan uang perawatan kesehatankorban seluruhnya sejumlah Rp 450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah)yang akan dibayarkan langsung ketika ditandatanginya kesepakatan diversi;Pasal 3Bahwa apabila kesepakatan ini tidak dipenuhi para pihak maka prosespemeriksaan dilanjutkan dalam poses Persidangan;Pasal 4Kesepakatan ini dibuat oleh para pihak tanpa adanya unsur paksaan

• Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon tidak pernah bergaulsebagaimana layaknya suami isteri (qabla dukhul);Bahwa, sebelum Pemohon dan Termohon melangsungkan pernikahantersebut, Pemohon dan Termohon sempat pacaran, namun putus danPemohon merasa tidak lagi mencintai Termohon ;Bahwa, meskipun hubungan pacaran sudah putus, namun Termohon dankeluarganya terus menekan dan memaksa Pemohon dankeluargaPemohon untuk meneruskan hubungan tersebut ke jenjang perkawinan;Bahwa, paksaan Termohon dan keluarganya

  Bahwa, oleh karena perkawinan antara Pemohon dan Termohon tidakdidasari rasa cinta melainkan atas dasar paksaan, maka pernikahan antaraPemohon dan Termohon telah melanggar ketentuan Undang UndangPerkawinan Nomor 1 Tahun 1974;8.

  antara Pemohon dan Termohon dilaksanakan karena adaunsur paksaan, harus dikesampingkan;Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama Pemohon, saksi pertamadan saksi kedua Termohon , sama sama menyatakan bahwa perkawinanPemohon dan Termohon dilaksanakan tanpa ada unsur paksaansebagaimana yang Pemohon nyatakan sendiri didepan Pegawai PencatatNikah menjelang dilangsungkannya akad nikah, walaupun perkawinan tersebutdilaksanakan juga dimaksudkan sebagai pertanggung jawaban keluargaPemohon terhadap keluarga

  yang disertaiHalaman 15 dari 19 hal.Put.No.0689/Pdt.G/2015/PA.Sub.16dengan ancaman yang melanggar hukum, perkawinan tersebut hanyalahbentuk pertanggung jawaban keluarga Pemohon terhadap keluarga TermohonI;Menimbang, bahwa seandainya memang betul ada unsur paksaan yangdidasarkan pada pengakuan Termohon bahwa dirinya tengah hamil hasilhubungan badan diluar nikah dengan Pemohon, maka sulit diterima oleh akalbahwa Pemohon dan keluarganya menerima begitu saja paksaan tersebutapabila Pemohon tidak pernah

  menggauli atau melakukan hubungan badandengan Termohon I, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwakalaupun paksaan itu memang ada, itu adalah suatu kewajaran yang harusditanggung oleh Pemohon sebagai bentuk pertanggung jawaban karena telahmenggauli Termohon, bukan paksaan yang melanggar hukum yang dapatdijadikan alasan untuk membatalkan perkawinan;Menimbang, bahwa terhadap pokok sengketa yang kedua yakniapakah paksaan tersebut didasarkan pada kebohongan bahwa Termohon telah hamil hasil hubungan

• Yang dibayar langsung pada saat Tergugat Rekonvensi mengucapkan ikrar talak di hadapan sidang Pengadilan Agama Kabupaten Kediri;

  3. Menetapkan anak yang bernama RISKI AQILA PUTRA, laki-laki, umur 5 tahun berada di bawah pemeliharaan (hadhonah) Penggugat Rekonvensi sampai anak tersebut mumayyiz (umur 12 tahun);

  4. Menghukum Tergugat rekonvensi untuk menyerahkan seorang anak tersebut pada diktum angka 3 kepada Penggugat Rekonvensi dengan sukarela (tanpa paksaan

  Kad.Menimbang, bahwa oleh karena saat sekarang anak yang bernamaXXX, lakilaki, umur 5 tahun, dalam penguasaan/pemeliharaan Tergugatrekonvensi, maka Tergugat rekonvensi harus dihukum untuk menyerahkandengan sukarela (tanpa paksaan) anak bernama XXX, lakilaki, umur 5tahun tersebut kepada Penggugat rekonvensi:;Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah cukup mempertimbangkan halhalsebagaimana tersebut di atas, oleh karenanya maka terhadap dalildalil danbuktibukti yang diajukan oleh Penggugat rekonvensi maupun

  Menghukum Tergugat rekonvensi untuk menyerahkan seorang anaktersebut pada diktum angka 3 kepada Penggugat Rekonvensi dengansukarela (tanpa paksaan);DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI Membebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untukmembayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 616.000,(enam ratus enam belas ribu rupiah);Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Rabu tanggal 14 Oktober 2020Miladiyah bertepatan dengan tanggal 27 Shafar 1442 Hijriyah, dan pada hari itujuga putusan

• Bahwa pada tanggal 15 Juli 2019 Tergugat dan Tergugat II , datang ketempat Penggugat secara sadar dan tanpa ada paksaan telah menerimauang titipan dari Penggugat sebesar Rp 2.4000.000, ( Dua Juta EmpatRatus Ribu rupiah ) dan uang titipan dari Penggugat ditanda tangani olehTergugat dan Tergugat II diatas materai dan apabila Tergugat danTegugat II tidak bisa mengembalikan uang titipan dari Penggugat akandikenakan denda Rp10.000, / hari (Sepuluh ribu Rupiah per hari) ;2.

  Bahwa Pada tanggal 23 Juli 2019 Tergugat datang ke tempatPenggugat secara sadar dan tanpa ada paksaan telah menerima uangtitipan dari Penggugat sebesar Rp 2.3000.000,00 ( Dua Juta Tiga RatusRibu rupiah ) dan uang titipan dari Penggugat ditanda tangani olehTergugat diatas materai dan apabila Tergugat tidak bisamengembalikan uang titipan dari Penggugat akan dikenakan denda Rp10.000, / hari ( Sepuluh ribu Rupiah per hari );3.

  Bahwa pada tanggal 26 Juli 2019 Tergugat datang ke tempatPenggugat secara sadar dan tanpa ada paksaan telah menerima uangtitipan dari Penggugat sebesar Rp 3.0000.000,00 ( Tiga Juta rupiah )dan uang titipan dari Penggugat ditanda tangani oleh Tergugat diatasmaterai dan apabila Tergugat tidak bisa mengembalikan uang titipandari Penggugat akan dikenakan denda Rp 10.000, / hari ( sepuluh ribuRupiah per hari ) ;Halaman 2 dari 20 Putusan Perdata Nomor 33/Pat.G.S/2021/PN CkrBahwa pada tanggal 29 Juli 2019

  Tergugat datang ke tempatPenggugat secara sadar dan tanpa ada paksaan telah menerima uangtitipan dari Penggugat sebesar Rp 4.6000.000,00 ( Empat Juta enamratus ribu rupiah ) dan uang titipan dari Penggugat ditanda tangani olehTergugat diatas materai dan apabila Tergugat tidak bisamengembalikan uang titipan dari Penggugat akan dikenakan denda Rp10.000, / hari ( sepuluh ribu Rupiah per hari );Bahwa pada tanggal 22 Agustus 2019 Tergugat datang ke tempatPenggugat secara sadar dan tanpa ada paksaan telah

  secara sadar dan tanpa ada paksaan telah menerima uangtitipan dari Penggugat sebesar Rp 2.150.000 , ( dua juta serratus limapuluh ribu rupian rupiah ) dan uang titipan dari Penggugat ditandatangani oleh Tergugat diatas materai dan apabila Tergugat tidak bisamengembalikan uang titipan dari Penggugat akan dikenakan denda Rp10.000, / hari ( Sepuluh ribu Rupiah per hari );Bahwa pada tanggal 8 Oktober 2019 Tergugat datang ke tempatPenggugat secara sadar dan tanpa ada paksaan telah menerima uangtitipan

• (dures).Be4.Bahwa sebelum Majelis Hakim memeriksa Pokok Perkara a quo, pentingPara Tergugat menerangkan secara lebih lengkap dan teperinci pada bagianpokok perkara dalam konpensi serta pada bagian Rekonpensi, makaTergugat akan langsung menerangkan serangkaian mengandung paksaan(dwang) atau Compulsion (dures) yang telah dilakukan oleh Penggugat sejaksebelum ditandatanganinya Kesepakatan/Perjanjian hingga dalampelaksanaan Kesepakatan/Perjanjian;Adapun serangkaian paksaan yang telah Penggugat lakukan

  Bahwa hal paksaan yang Tergugat uraikan diatas sejalan dengan pasal 1321KUH jo.Pasal1323 KUH Perdata jo.

  Pasal 1324 KUH Perdata jo. 1325 KUHPerdata Perdata yang mengatakan sebagai berikut:Pasal 1321 KUH Perdatatiada sepakat yang sah apabila sepakat ini diberikan karena kekhilafan ataudperolehnya dengan paksaan dan penipuanPasal 1323 KUH PerdataPaksaan yang dilakukan terhadap orang yang mengadakan suatupersetujuan mengakibatkan batalnya persetujuan yang bersangkutan, jugabila paksaan itu dilakukan oleh pihak ketiga yang tidak berkepentingandalam persetujuan yang dibuat ituPasal 1324 KUH PerdataPaksaan

  Paksaan yang dimaksud disini adalah paksaan mutlak yangartinya subjek perjanjian ditempatkan dalam posisi harus menerimaperjanjian tersebut;9. Bahwa sehubungan Perjanjian tersebut tidak memenuhi unsur keadilan yangdiamanatkan Pasal 1339 KUH Perdata, maka sejalan dengan Pasal 1335KUH Perdata jo.

  adanya Paksaan (Dwang) sebagaimanadimaksud di atas, ternyata sejalan dan diperkuat dengan doktrin ahli hukumM.

• Perkawinan yang dilaksanakan dengan paksaan.13. Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, maka permohonan Pemohonyang mengajukan Permohonan Pembatalan Pernikahan terhadap Termohon atas dasar paksaan sudah berdasarkan hukum dan haruslah dikabulkan;14.

  apabila perkawinan dilaksanakandengan paksaan atau perkawinan dilangsungkan dibawah ancaman yangmelanggar hukum;k.

  Bahwa dalam dalilnya Termohon membuat pengertian sendirimengenai paksaan dalam pernikahan tanpa menyebutkan dasar hukumatau pendapat ahli hukum mengenai hal tersebut.25. Bahwa dalam Kompilasi Hukum Islam, tidak ditemui mengenaipengertian dari paksaan dalam pernikahan sebagaimana yangdisampaikan oleh Termohon dalam Jawaban aquo.26.

  Bahwa mengenai kelengkapan berkas dan persyaratan pernikahanantara Pemohon dan Termohon hanya merupakan persyaratanadministratif saja dan tidak bisa membuktikan tidak adanya paksaan dariOrangtua Pemohon kepada Pemohon. Bahwa Paksaan dari orangtuaPemohon kepada Pemohon dialami secara psikis oleh Pemohon danmembuat Pemohon tidak dapat menolak Paksaan dari orangtua Pemohonkarena orangtua Pemohon sangat menginginkan Pemohon untuk segeramemberikan keturunan.

  Perkawinan yang dilaksanakan dengan paksaan.39. Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, maka permohonanPemohon yang mengajukan Permohonan pembatalan Pernikahanterhadap Termohon atas dasar paksaan sudah berdasarkan hukum danharuslah dikabulkan.40.

• Menghukum Para Tergugat atau siapa saja yang mendapat hak dari padanya baik secara langsung atau tidak langsung untuk keluar dan mengosongkan tanah sengketa, bila perlu dengan paksaan hukum berupa pengerahan aparat keamanan Polisi atau Tentara;6. Menolak gugatan Para Penggugat untuk selain dan selebihnya ;7.

• : 1 (satu) buah buku tulis polio dengan motif kotak-kotak warna merah, kuning, hijau dan biru merk Colour Deign yang didalam buku tersebut terdapat surat perjanjian antara terdakwa sebagai pihak pertama dan saksi Asnan sebagai pihak kedua yang pada intinya menerangkan kalau terdakwa selaku pihak pertama akan mengembalikan uang titipan sebesar Rp. 17.000.000 (tujuh belas juta rupiah) kepada pihak kedua pada tanggal 9 Desember 2014, demikian surat perjanjian ini saya buat tanpa ada paksaan

  barang bukti berupa :e 1 (satu) buah buku tulis polio dengan motif kotakkotak warna merah, kuning,hijau dan biru merk Colour Deign yang didalam buku tersebut terdapat suratperjanjian antara terdakwa sebagai pihak pertama dan saksi Asnan sebagaipihak kedua yang pada intinya menerangkan kalau terdakwa selaku pihakpertama akan mengembalikan uang titipan sebesar Rp. 17.000.000 (tujuh belasjuta rupiah) kepada pihak kedua pada tanggal 9 Desember 2014, demikian suratperjanjian ini saya buat tanpa ada paksaan

  bukti sebagaiberikut:e 1 (satu) buah buku tulis polio dengan motif kotakkotak warna merah, kuning,hijau dan biru merk Colour Deign yang didalam buku tersebut terdapat suratperjanjian antara terdakwa sebagai pihak pertama dan saksi Asnan sebagaipihak kedua yang pada intinya menerangkan kalau terdakwa selaku pihakpertama akan mengembalikan uang titipan sebesar Rp. 17.000.000 (tujuh belasjuta rupiah) kepada pihak kedua pada tanggal 9 Desember 2014, demikian suratperjanjian ini saya buat tanpa ada paksaan

• Bahwa tidak ada paksaan kepada anak Pemohon dan calon istrinya untukmenikah. Bahwa anak Pemohon sudah siap menjadi kepala rumah tangga. Bahwa antara anak Pemohon dan calon istrinya tidak ada hubungan darahatau sesusuan. Bahwa pihak keluarga sudah bermusyawarah dan orang tua calon istri telahmenyetujui pernikahan tersebut.

  Bahwa Ilyas Sombaga dengan calon istrinya tidak ada paksaan untukmenikah dan tidak ada yang keberatan atas pernikahan anak Pemohondan calon istrinya. Bahwa antara anak Pemohon dengan calon istri, tidak ada hubungandarah, semenda maupun sesusuan. Bahwa pihak keluarga Pemohon sudah bermusyawarah dengan keluargacalon istri dan sepakat untuk menikahkan anak Pemohon dengan calonistrinya.Halm. 4 penetapan Nomor 0069/Pat.P/2017/PA.Lbt.

  Jou dalam keadaan hamil 2(dua) bulan masingmasing tidak terikat perkawinan dengan orang lain dantidak ada paksaan untuk menikah, keduanya tidak ada hubungan darah atausesusuan dan tidak ada yang keberatan atas pernikahan tersebut.Menimbang, bahwa karena Pemohon mendalilkan suatu keadaan atauperistiwa, maka berdasarkan Pasal 283 R.Bg., Pemohon harus membuktikandalildalil permohonannya.Menimbang, bahwa untuk membuktikan permohonannya, Pemohontelah mengajukan bukti tertulis yang terdiri dari bukti P1

  Bahwa tidak ada paksaan dari pihak manapun antara anak Pemohon dancalon istrinya untuk menikah. Bahwa keluarga Ilyas Sombaga telah bermusyawarah dengan keluargacalon istri untuk merencanakan pernikahan. Bahwa antara Ilyas Sombaga dan Karsum A.

  Berdasarkan fakta bahwa antara anak Pemohondengan calon istrinya tidak ada hubungan darah, semenda maupun sesusuandan keduanya telah berpacaran sudah sangat dekat dan telah siap untukHalm. 8 penetapan Nomor 0069/Pat.P/2017/PA.Lbtmenikah tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

• Menetapkan anak yang bernama Qiandra Ainurifqiyya, lahir tanggal 28 Februari 2018, berada di bawah asuhan dan pemeliharaan (hadhanah) Penggugat selaku ibu kandung hingga dewasa dengan tetap berkewajiban memberikan akses kepada Tergugat selaku ayah kandung untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayangnya sepanjang tidak merugikan kepentingan anak tersebut dan tidak ada paksaan;
  4. Menghukum Tergugat untuk membayar:
  4.1.

• Menetapkan Pemohon tanpa paksaan dan dalam keadaan sehat rohani dan jasmani menolak Warisan yang menjadi haknya atas harta peninggalan almahum FRITS LAURENS SIAHAINENIA;

  4. Menetapkan Pemohon memberikan hak warisannya kepada sudara Pemohon yang bernama BENNY RICHARD SIAHAINENIA;

  5. Menetapkan / Memutuskan dengan mengeluarkan Akta Penolakan Waris dari Pemohon MELIANA MARLEN SIAHAINENIA;

  6.

  meninggal dunia);ANICA MARLEN SIAHAINENIA (telah meninggal dunia);MEILIANA MARLEN SIAHAINENIA;Oo NO aA F Wn FPBahwa Pemohon juga termasuk menjadi Pemegang Hak atas sebidang tanah yangterletak di Negeri Soya seluas 7.929 M* dengan Sertifikat Hak Milik Nomor: 57tanggal 13 April 1997, dengan Gambar Situasi Nomor : 674/1996 tanggal 16 Agustus1996 beserta peninggalan Rumah Tua yang berdiri diatasnya;.Halaman 2 dari 14 hal Penetapan Nomor 28/Pdt.P/2020/PN AmbBahwa Pemohon menyatakan dengan Jelas tanpa paksaan

  Sirimau, Kayu Putin RT/RW. 001/003;Bahwa Pemohon menyatakan dengan Jelas tanpa paksaan dan dalam keadaansehat rohani dan jasmani menolak Warisan yang menjadi hak saya atas hartapeninggalan almarhum FRITS LAURENS SIAHAINENIA, yaitu berupa tanah seluas7.929 M?

  Menetapkan Pemohon tanpa paksaan dan dalam keadaan sehat rohani danjasmani menolak Warisan yang menjadi haknya atas harta peninggalan almarhumFRITS LAURENS SIAHAINENIA;4. Menetapkan Pemohon memberikan hak warisannya kepada saudara Pemohonyang bernama BENNY RICHARD SIAHAINENIA;.5. Menetapkan / Memutuskan dengan mengeluarkan Akta Penolakan Waris dariPemohon MELIANA MARLEN SIAHAINENIA6.

  Surat Keterangan Nomor 3876/1.772.184, tanggal 24 Mei 2015 dan bukti suratbertanda P13 berupa Surat Keterangan Nomor 4925.1.772.184, tanggal 12 Juli 2015,Pemohon membuktikan bahwa kedua orang tuanya FRITS LAURENS SIAHAINENIAdan LEVINA AVIA REHATTA dan saudarasaudara Pemohon lainnya yang bernamaGERRIT DAVID SIAHAINENIA, ANICA MARLEN SIAHAINENIA, ELLEN JOICESIAHAINENI dan HERMAN ROYKE SIAHAINENIA semuanya telah meninggal dunia;Menimbang, bahwa dipersidangan Pemohon menerangkan bahwa Pemohontanpa paksaan

  Hitijanubessy; Selatan berbatas dengan Jalan Raya Sirimau; Barat berbatas dengan bidang tanah milik keluarga Leo Tamtelahitu;woMenetapkan Pemohon tanpa paksaan dan dalam keadaan sehat rohani danjasmani menolak Warisan yang menjadi haknya atas harta peninggalan almarhumFRITS LAURENS SIAHAINENIA;4. Menetapkan Pemohon memberikan hak warisannya kepada saudara Pemohonyang bernama BENNY RICHARD SIAHAINENIA;.5.

• Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon tidak pernah bergaulsebagaimana layaknya suami isteri (qabla dukhul);Bahwa, sebelum Pemohon dan Termohon melangsungkan pernikahantersebut, Pemohon dan Termohon sempat pacaran, namun putus danPemohon merasa tidak lagi mencintai Termohon ;Bahwa, meskipun hubungan pacaran sudah putus, namun Termohon dankeluarganya terus menekan dan memaksa Pemohon dankeluargaPemohon untuk meneruskan hubungan tersebut ke jenjang perkawinan;Bahwa, paksaan Termohon dan keluarganya

  Bahwa, oleh karena perkawinan antara Pemohon dan Termohon tidakdidasari rasa cinta melainkan atas dasar paksaan, maka pernikahan antaraPemohon dan Termohon telah melanggar ketentuan Undang UndangPerkawinan Nomor 1 Tahun 1974;8.

  antara Pemohon dan Termohon dilaksanakan karena adaunsur paksaan, harus dikesampingkan;Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama Pemohon, saksi pertamadan saksi kedua Termohon , sama sama menyatakan bahwa perkawinanPemohon dan Termohon dilaksanakan tanpa ada unsur paksaansebagaimana yang Pemohon nyatakan sendiri didepan Pegawai PencatatNikah menjelang dilangsungkannya akad nikah, walaupun perkawinan tersebutdilaksanakan juga dimaksudkan sebagai pertanggung jawaban keluargaPemohon terhadap keluarga

  yang disertaiHalaman 15 dari 19 hal.Put.No.0689/Pdt.G/2015/PA.Sub.16dengan ancaman yang melanggar hukum, perkawinan tersebut hanyalahbentuk pertanggung jawaban keluarga Pemohon terhadap keluarga TermohonI;Menimbang, bahwa seandainya memang betul ada unsur paksaan yangdidasarkan pada pengakuan Termohon bahwa dirinya tengah hamil hasilhubungan badan diluar nikah dengan Pemohon, maka sulit diterima oleh akalbahwa Pemohon dan keluarganya menerima begitu saja paksaan tersebutapabila Pemohon tidak pernah

  menggauli atau melakukan hubungan badandengan Termohon I, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwakalaupun paksaan itu memang ada, itu adalah suatu kewajaran yang harusditanggung oleh Pemohon sebagai bentuk pertanggung jawaban karena telahmenggauli Termohon, bukan paksaan yang melanggar hukum yang dapatdijadikan alasan untuk membatalkan perkawinan;Menimbang, bahwa terhadap pokok sengketa yang kedua yakniapakah paksaan tersebut didasarkan pada kebohongan bahwa Termohon telah hamil hasil hubungan

• Menetapkan anak yang bernama Muhammad Ilham Salman, lahir pada tanggal 28 Agustus 2017 berada di bawah asuhan dan pemeliharaan (hadhanah) Penggugat hingga dewasa dengan tetap berkewajiban memberikan akses kepada Tergugat selaku ayah kandung untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayangnya sepanjang tidak merugikan kepentingan anak tersebut dan tidak ada paksaan;

  5.

• Lampiran Peraturan MenteriLingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 02 Tahun2013 Tentang Pedoman Penerapan Sanksi Administratif diBidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup,menyatakan Sanksi Administratif Paksaan Pemerintahadalah sanksi administratif berupa tindakan nyata untukmenghentikan pelanggaran dan/atau memulihkan dalamkeadaan semula;Bahwa berdasarkan uraian tersebut nyata bahwa sanksiadministratif paksaan pemerintah telah dibatasi secaralimitatif oleh undangundang sehingga sanksi

  Atas dasar hasil analisistersebut Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutananmenerbitkan Keputusan Nomor SK. 4551/MenlhkPHLHK/PPSA/2015 tanggal 19 Oktober 2015 TentangPenerapan Sanksi Administratif Paksaan Pemerintahkepada PT.

  Bukti P12Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan KehutananRepublik Indonesia Nomor SK.4551/MenlhkPHLHK/PPSA/ 2015, tanggal 19 Oktober 2015 TentangPenerapan Sanksi Administratif Paksaan PemerintahKepada PT. Kaswari Unggul.

  Bukti T19Sanksi Administratif Paksaan Pemerintah kepada PT.Kaswari Unggul.

  Apabila ditelaah perintah pada DiktumKetiga butir 1 tersebut ukurannya adalah paksaan pemerintah untukmengakhiri kKeadaan dan resiko yang dihadapi akibat kebakaran tadi, jadimasih dalam ranah upaya administrasi berupba paksaan pemerintah yangsifatnya korektif dan memiliki unsur rationalitas. SK tersebut tidak otomatiskarena masih ada klausula sesuai peraturan perundangundangan, sesuaiasas contrarius actus siapa yang menerbitkan maka dia yang berwenangmencabut.

• Pasal 72 ayat (3) Inpres.Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, perkara pembatalanperkawinan karena adanya paksaan atau ancaman yang melanggar hukumsecara formil dapat diajukan dalam jangka waktu 6 bulan sejak perkawinandilangsungkan.Menimbang, bahwa perkara aquo terdaftar di Kepaniteraan PengadilanAgama Maros pada tanggal 2 Maret 2017, sedangkan berdasarkan bukti Pperistiwa pernikahan Pemohon dengan Termohon dilangsungkan pada tanggal25 September 2016, oleh karenanya pada saat Pemohon

  Oleh karenanya bilamana terjadi ancamanatau paksaan, maka hal tersebut menyalahi konsep dasar dari suatu pernikahan.

  ,maka suatu paksaan telah terjadi jika perbuatan tersebut sedemikian rupa sehingga dapatmenakutkan seorang yang berpikiran sehat, dan apabila perbuatan itu dapat menimbulkanketakutan pada orang tersebut bahwa dirinya atau kekayaannya terancam dengan suatukerugian yang terang dan nyata.

  Paksaan juga mengakibatkan batalnya suatu perjanjianjika paksaan itu dilakukan terhadap suami atau istri atau sanak keluarga dalam garis keatas maupun ke bawah.Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga mengutip pendapat Prof. Subekti dalambukunya yang berjudul PokokPokok Hukum Perdata (hal. 135), mengatakan bahwapaksaan terjadi jika seseorang memberikan persetujuannya karena ia takut pada suatuancaman.

  Apabila yang diancamkanadalah suatu perbuatan yang memang diizinkan oleh undangundang seperti ancaman akanmenggugat yang bersangkutan di depan hakim dengan penyitaan barang, maka hal itutidak dapat dikatakan suatu paksaan.Menimbang, bahwa Elly Erawati dan Herlien Budiono dalam bukunya yangberjudul Penjelasan Hukum tentang Kebatalan Perjanjian (hal. 56) juga menerangkanbahwa paksaan dalam KUHPerdata adalah paksaan secara kejiwaan atau rohani, atau suatusituasi dan kondisi di mana seseorang secara