Ditemukan 1626120 data
Urut Berdasarkan
Penelusuran terkait :
Ct
Tidak berwenang
Verstek
Perdata
Tanah
Tidak berwenang.
Melawan hukum
Upaya administratif
Pejabat tidak berwenang
Cerai gugat pa tidak berwenang
Berwenang mengadili
Tingkat pertama
Pusaka tinggi/ rendah
Novasi
Basyarnas
Pengadilan agama tidak berwenang
Perdata tanah
Pn tidak berwenang mengadili
Putus : 23-01-2014 — Upload : 19-02-2014
Putusan PN BONDOWOSO Nomor 263/Pid.B/2013/PN.BDW Tanggal 23 Januari 2014 — BUSARI alias PAK FADLI Bin ARMAWI
25 — 3
25 — 3
Menyatakan terdakwa BUSARI alias PAK FADLI Bin ARMAWI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Menebang hasil hutan tanpa izin dari Pejabat yang berwenang ;2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama : 5 (lima) bulan dan pidana denda sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan kurungan selama 1 (satu) bulan ;3.
Busari alias Pak Fadli bin Armawi pada hari Jumat, tanggal 25Oktober 2013 sekira jam 09.00 wib atau pada suatu waktu setidaktidaknya pada bulanOktober 2013, bertempat dikawasan hutan gunung Ringgit petak 24 N masuk desa LeprakKecamatan Klabang Kabupaten Bondowoso, atau pada suatu tempat setidaktidaknyamasihdalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bondowoso, ia terdakwa setiap orangdilarangmenebang pohon atau memanen atau memungut hasil hutan didalam hutan tanpamemiliki hak atau izin dari Pejabat yang berwenang
Fadli BinArmawi terbukti atau tidak sebagaimana yang dituduhkan dalam surat dakwaan PenuntutUmum, Majelis Hakim mempertimbangkan berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum ;Menimbang, bahwa dakwaan Penuntut Umum bersifat tunggal yakni melanggarPasal 50 ayat 3 huruf e jo Pasal 78 ayat 5 UU No.41 Tahun 1999 yang mengandung unsur : Barangsiapa ; Menebang pohon atau memanen atau memungut hasil hutan di dalam hutan ; Tanpa memiliki hak atau ijin dari Pejabat yang berwenang ;Ad. 1.
Tanpa memiliki hak atau ijin dari pihak yang berwenang ;Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Rinduwanto maupun saksiyang dibacakan yakni saksi Sukarto alias P. Mudi dan saksi Abdul Asis alias P.
Menyatakan terdakwa BUSARI alias PAK FADLI Bin ARMAWTI telah terbuktisecara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ** Menebang hasil hutantanpa izin dari Pejabat yang berwenang ;2.
Putus : 01-12-2009 — Upload : 29-10-2010
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 388 K/PID.SUS/2008 Tanggal 1 Desember 2009 — DEVRI Als. DEDI Bin AMAT ;
366 — 29 — Berkekuatan Hukum Tetap
366 — 29 — Berkekuatan Hukum Tetap
Dedi Bin Amat secara bersamasamamelakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan dengan saksiWijaya als Jaya Bin Mulkan serta Sugito (DPO), pada hari Jumat tanggal 3Agustus 2007 sekira pukul 16.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktudalam tahun 2007, bertempat di Bagan Ubi Desa Pematang Lumut,Kecamatan Betara, Kabupaten Tanjung Jabung Barat atau setidaknya disuatutempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri KualaTungkal yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini
, dengansengaja telah melakukan perbuatan menebang pohon atau memanen ataumemungut hasil hutan didalam hutan tanpoa memiliki hak atau izin dari pejabatyang berwenang, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan caracara sebagai berikut :Bahwa pada waktu dan tempat sebagai disebutkan diatas, berawal pada saatsaksi Joko Purnomo als.
Dedi Bin Amat terbukti secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Bersamasama MenebangPohon Didalam Hutan Tanpa Ijin Pejabat yang Berwenang ;Hal. 5 dari 8 hal. Put. No. 388 K/PID.SUS/2008Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Devri Als. Dedi Bin Amat oleh karenaitu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun ;Menjatuhkan pidana denda kepada Terdakwa Devri Als. Dedi Bin Amatsebesar Rp. 500.000.
Dedi Bin Amat terbukti secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan tindak pidana bersamasama menebangpohon didalam hutan tanpa izin pejabat yang berwenang ;Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 8(delapan) bulan dan denda sebesar Rp. 500.000, (lima ratus ribu rupiah)Subsidair 1 (satu) bulan kurungan ;Menetapkan lamanya Terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidanayang dijatuhkan ;Memerintahkan agar Terdakwa dikeluarkan dari tahanan ;Menetapkan barang bukti berupa 83
Putus : 16-08-2007 — Upload : 06-11-2009
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1587K/PID/2007 Tanggal 16 Agustus 2007 — JAKSA PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI TANJUNG SELOR vs. H. DARUL HAKIM bin ABDUL HAKIM AB. MAS PURWANATO
23 — 15 — Berkekuatan Hukum Tetap
23 — 15 — Berkekuatan Hukum Tetap
setidaktidaknya pada waktu laindalam bulan Desember 2005 sampai dengan bulan Maret 2006, bertempat diKm. 11 Desa Sajau Kecamatan Tanjung Palas Timur Kabupaten Bulungan atausetidaktidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan NegeriTarakan, telah menebang pohon, atau memanen hasil hutan atau memunguthasil hutan di dalam hutan sebanyak 731 batang (potong) atau dengan volume3.390,15 M3 yang terdiri dari Kelompok Kayu Meranti dan Kelompok RimbaCampuran tanpa memiliki hak atau ijin dari pejabat yang berwenang
No. 1587 K/PID/2007motor Grader merk Caetepilar tanpa ijin dari pejabat yang berwenang,perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :Pada sekitar bulan Oktober 2005 H. Darul Hakim bin Abdul Hakim AB. MasPurwanata, berdasarkan Akte Notaris Dahlan, SH. Samarinda No. 81 tahun2003 selaku Direktur CV. SANGGAM JAYA ABADI ditunjuk oleh GustiSyaifuddin Direktur PT.
No. 1587 K/PID/2007 Membawa alatalat berat yang digunakan untuk mengangkut hasil hutantanpa ijin pejabat yang berwenang ;. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa H. Darul Hakim bin Abdul Hakim AB.Mas Purwanata oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahundan denda sebesar Rp. 50.000.000, (lima puluh juta rupiah) ;. Menetapkan apabila pidana denda tidak dibayar, maka diganti denganpidana kurungan pengganti selama 3 (tiga) bulan ;.
Dengan sengaja turut serta menebang pohon di dalam hutan tanpahak/tanpa ijin dari pejabat yang berwenang ;2). Dengan sengaja turut serta membawa alat berat yang patut didugadigunakan untuk mengangkut hasil hutan dalam kawasan hutantanpa ijin dari pejabat yang berwenang ;Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa H. Darul Hakim bin Abdul HakimAB.
Gusti Amirmembawa alatalat berat yang digunakan untuk mengangkut hasil hutan tanpaiin pejabat yang berwenang " ;Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur tidak jelasdalam amar putusannya mengenai barang bukti yang dikembalikan kepadaPenuntut Umum untuk dijadikan bukti dalam perkara yang lain, seharusnyabarang bukti tersebut dalam amar putusannya Dikembalikan kepada PenuntutUmum untuk digunakan dalam perkara lain a.n. H.
Register : 14-11-2014 — Putus : 01-12-2014 — Upload : 30-12-2014
Putusan PN MATARAM Nomor 456/Pid.Sus/2014/PN Mtr Tanggal 1 Desember 2014 — - HAMDI alias HAM
59 — 20
59 — 20
Menyatakan terdakwa HAMDI alias HAM telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana secara bersama-sama melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan tanpa izin dari pejabat yang berwenang ;2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan ;3.
Register : 07-04-2014 — Putus : 29-04-2014 — Upload : 16-05-2014
Putusan PN BANYUWANGI Nomor 179/Pid.Sus/2014/PN.Bwi Tanggal 29 April 2014 — TRUBUS WAHONO Bin MUSIRIN
35 — 10
35 — 10
Menyatakan terdakwa TRUBUS WAHONO Bin MUSIRIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan tanpa izin dari Pejabat yang berwenang ; 2. Menjatuhkan pidana kepada para terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan, dan pidana denda sebesar Rp. 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah) ;3.
Menyatakan Terdakwa TRUBUS WAHONO Bin MUSIRIN telah terbukti secara sahdan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Melakukan penebangan pohondalam kawasan hutan tanpa izin dari Pejabat yang berwenang Pasal 12 huruf b Jo.Pasal 82 ayat (2) UU RI Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan,Perusakan Hutan, sebagaimana yang didakwakannya pada dakwaan alternatifPertama ;2.
PERTAMA :Bahwa terdakwa TRUBUS WAHONO Bin MUSIRIN pada hari Sabtu Tanggal 1Februari 2014 sekira jam 06.30 WIB atau setidaktidaknya pada suatu waktu yangmasih termasuk dalam bulan Februari tahun 2014, bertempat di Petak 95 D DusunAsem Bagus di Purwoagung Kecamatan Tegaldlimo Kabupaten Banyuwangi, atausetidaktidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukumPengadilan Negeri Banyuwangi, melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutantanpa memiliki ijin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang
Unsur : Melakukan penebangan pohondalam kawasan hutan tanpa izin dari Pejabatyang berwenang ;3. Unsur : Bertempat tinggal didalam danatau disekitar kawasan hutan ;Ad. 1.
Unsur Melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan tanpa izin dariPejabat yang berwenang;Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksisaksi, keterangan Terdakwadan barangbarang bukti di persidangan ditemukan faktafakta hukum bahwa telahternyata terdakwa pada hari Sabtu tanggal 1 Februari 2014 sekira jam 06.30 WIB,bertempat di Petak 95 D Dusun Asem Bagus di Purwoagung Kecamatan TegaldlimoKabupaten Banyuwangi, telah menebang, mengambil atau memungut pohon jati dalamkawasan hutan dengan tida ada ijin
Menyatakan terdakwa TRUBUS WAHONO Bin MUSIRIN telah terbukti secara sahdan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Melakukan penebangan pohondalam kawasan hutan tanpa izin dari Pejabat yang berwenang ;2. Menjatuhkan pidana kepada para terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidanapenjara selama 5 (lima) bulan, dan pidana denda sebesar Rp. 500.000, (Lima ratusribu rupiah) ;3.
Rumusan Kamar Rumusan Kamar Perdata Hukum Acara Perdata Kewenangan Pengadilan Negeri Pengadilan yang berwenang menilai kekuatan sertifikat
Kata Kunci : hakim perdata tidak berwenang membatalkan sertifikat; keabsahan akta jual beli sebagai bukti pembayaran
PERDATA UMUM/2/SEMA 10 2020 7353 — 2295
- 2. Kewenangan Menilai Kekuatan Sertifikat dan Bukti Pelunasan Jual Beli Tanaha. Hakim perdata tidak berwenang membatalkan sertifikat, namun hanya berwenang menyatakan sertifikat tidak mempunyai kekuatan hukum, dengan dasar tidak mempunyai alas ... [Selengkapnya]
Hakim perdata tidak berwenang membatalkan sertifikat,namun hanya berwenang menyatakan sertifikat tidakmempunyai kekuatan hukum, dengan dasar tidakmempunyai alas hak yang sah. Pembatalan sertifikat adalahtindakan administratif yang merupakan kewenanganperadilan tata usaha negara (TUN).b.
baik, terus menerus, untuk kepentingan umum,tanah mana telah tercatat sebagai barang milik negara, bukanmerupakan perbuatan melawan hukum.Penggunaan Pinjam Nama (Nominee Arrangement)Pemilik sebidang tanah adalah pihak yang namanya tercantumdalam sertifikat, meskipun tanah tersebut dibeli menggunakanuang/harta/aset milik WNA/pihak lain.Permohonan Perceraian dari Anggota TNIGugatan perceraian dari anggota TNI maupun pasangannyaharus melampirkan surat izin/pemberitahuan perceraian daripejabat yang berwenang
Permohonan/gugatan perceraian dari anggota TNI/Polrimaupun pasangannya harus melampirkan suratizin/ pemberitahuan perceraian dari pejabat yang berwenang,apabila belum mendapatkan surat tersebut, maka hakimmenunda persidangan selama 6 (enam) bulan danpengadilan memberitahukan penundaan tersebut kepadaatasan langsung pemohon/penggugat/termohon/tergugat.
tentangPengesahan Anggaran Dasar (AD) dan Rapat Umum PemegangSaham (RUPS) suatu Perseroan Terbatas (PT) yang berkaitandengan normanorma hukum publik merupakan kewenanganPeradilan Tata Usaha Negara.Sengketa tentang sah atau tidaknya Anggaran Dasar (AD) danRapat Umum Pemegang Saham (RUPS) yang bersifat privatmerupakan kewenangan Peradilan Umum.Revisi Hasil Pleno Kamar Tahun 2019 angka 2 huruf b angka 3)huruf c) menjadi sebagai berikut:Peraturan dasar telah menetapkan secara eksplisit PengadilanTata Usaha Negara berwenang
Apabila pada saat pemeriksaan Terlapor oleh21Majelis Hakim Agung tersebut Terlapor membawa saksi,maka saksi tersebut yang berwenang memeriksa adalah Timdari Badan Pengawasan sehingga membuat pemeriksaan danpenanganan pengaduan dengan Terlapor pimpinan tingkatbanding kurang efektif dan efisien.Norma/Kebijakan:Melakukan evaluasi dan revisi Peraturan Mahkamah AgungNomor 9 Tahun 2016 tentang Pedoman PenangananPengaduan (Whistleblowing System) di Mahkamah Agung danBadan Peradilan yang Berada di Bawahnya
Hakim perdata tidak berwenang membatalkan sertifikat, namun hanya berwenang menyatakan sertifikat tidak mempunyai kekuatan hukum, dengan dasar tidak mempunyai alas hak yang sah. Pembatalan sertifikat adalah tindakan administratif yang merupakan kewenangan peradilan tata usaha negara (TUN).
b.
Putus : 08-08-2012 — Upload : 09-06-2013
Putusan PN BENGKAYANG Nomor 84/Pid.Sus/2012/PN.BKY Tanggal 8 Agustus 2012 — - Terdakwa JANU Anak DIHON
356 — 25
356 — 25
Menyatakan Terdakwa JANU Anak DIHON bersalah melakukantindak pidana, turut serta menebang pohon atau memanen ataumemungut hasil hutan tanpa memiliki hak atau izan dari pejabatyang berwenang sebagaimana diatur dan diancam pidana dalamPasal 50 ayat (3) huruf e jo Pasal 78 ayat (5) UndangundangRepublik Indonesia Nomor. 41 Tahun 1999 jo Pasal 55 ayat (1) ke1KUHP tentang kehutanan dalam Dakwaan Kesatu Primair;2.
Mekanisme penerbitannya adalah mengajukan permohonankepada kepala Desa atau pejabat yang berwenang;Dokumen SKSKB cap KR (surat Keterangan syahnya kayu bulat capkayu rakyat)22 Putusan JANU Anak DIHON (Alm)1. dikeluarkan oleh Dinas kehutanan atau pejabat yang diberikewenangan untuk menerbitkan SKSKB cap KR;2. Jangka waktu untuk satu kali pengangkutan;3.
Unsur menebang pohon atau memanen atau memungut hasilhutan didalam hutan tanpa memiliki hak atau izin daripejabat yang berwenang;3.
dalam hal ini Dinas KehutananKabupaten Bengkayang;34 Putusan JANU Anak DIHON (Alm)Menimbang, bahwa dari faktafakta yang terungkap tersebut, makamajelis berpendapat unsur menebang pohon atau memanen ataumemungut hasil hutan didalam hutan tanpa memiliki hak atau izindari pejabat yang berwenang sehingga dengan demikian unsur iniharuslah dinyatakan telah terpenuhi;Ad. 3.
YAHYA HARAHAP dalam bukunyaPembahasan permasalahan dan penerapan KUHAP berpendapat bahwaPengadilan berwenang:1. Menjatuhkan putusan pengembalian benda sitaan kepada orang dariSiapa benda itu disita atau kepada orang yang dianggap palingberhak atas benda sitaan;2. Menjatuhkan putusan menetapkan perampasan benda sitaan untuknegara;3. Menjatuhkan putusan yang memerintahkan pemusnahan atauperusakan benda sitaan;4.
Putus : 29-09-2005 — Upload : 09-04-2008
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1064K/PID/2005 Tanggal 29 September 2005 — JAKSA PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI BANYUMAS ; IMAM SUBAGIO bin SUWARSO
20 — 13 — Berkekuatan Hukum Tetap
20 — 13 — Berkekuatan Hukum Tetap
tersebut karenadidakwa :PRIMAIR :Bahwa ia Terdakwa IMAM SUBAGYO BIN SUWARSO pada hariSelasa tanggal 7 September 2004 sekitar jam 10.00 WIB atau setidaktidaknya pada waktu lain di bulan September 2004, bertempat di dalamhutan RPH Kalirajut BKPH Kebasen KPH Banyumas Timur atau setidaktidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukumPengadilan Negeri Banyumas, dengan sengaja menebang pohon, ataumemanen atau memungut hasil hutan didalam hutan tanpa memiliki hakatau izin dari pejabat yang berwenang
Putus : 18-03-2009 — Upload : 28-09-2010
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 432 K/PID.SUS/2009 Tanggal 18 Maret 2009 — JAKSA/ PENUNTUT UMUM pada Kejaksaan Negeri Cianjur ; EFRIADI Bin ILYAS Alias BUYUNG,
33 — 20 — Berkekuatan Hukum Tetap
33 — 20 — Berkekuatan Hukum Tetap
ditahan selama 60 (enam puluh) hari,terhitung sejak tanggal 17 Februari 2009 sampai dengan tanggal 19Maret 2009;yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Cianjur karena didakwa :PRIMAIR :Bahwa ia Terdakwa EFRIADI Bin ILYAS Alias BUYUNG pada tanggal 24Februari 2007 atau setidaktidaknya pada suatu waktu di bulan Februari 2007atau setidaktidaknya tahun 2007 atau setidaktidaknya tahun 2007, bertempatdi Tanjung Balai Karimun Kepulauan Riau, sesuai pasal 84 ayat (2) KUHAPPengadilan Negeri Cianjur berwenang
No. 432 K/Pid/Sus/2009Mahkamah Agung tersebut ;Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan NegeriCianjur tanggal 25 September 2008 sebagai berikut :TeMenyatakan Terdakwa EFRIADI Bin ILYAS alias BUYUNG bersalahmelakukan tindak pidana Menempatkan Tenaga Kerja Indonesia di LuarNegeri Tanpa Ijin Pihak Yang Berwenang sebagaimana diatur dan diancampidana dalam pasal 102 ayat (1) huruf a, b UndangUndang Nomor: 39Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesiadi Luar
Menyatakan Terdakwa EFRIADI Bin ILYAS alias BUYUNG bersalahmelakukan tindak pidana MENEMPATKAN TENAGA KERJA INDONESIADI LUAR NEGERI TANPA NWJIN PIHAK YANG BERWENANG? sebagaimanadiatur dan diancam pidana dalam pasal 102 ayat (1) huruf a, b UndangUndang Nomor: 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan PerlindunganTenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri dalam surat dakwaan;. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa EFRIADI Bin ILYAS alias BUYUNGoleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;.
Putus : 24-09-2018 — Upload : 30-07-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 638 K/Pid.Sus/2018 Tanggal 24 September 2018 — SURURI, SH
1318 — 685 — Berkekuatan Hukum Tetap
1318 — 685 — Berkekuatan Hukum Tetap
- Abstrak : Dalam perkara ini, Terdakwa didakwa melakukan korupsi karena telah menerima tunjangan perbaikan penghasilan, tunjangan kesejahteraan, perjalanan dinas tetap dan BPOP pada anggaran Satker dan Sekretariat DPRD Kabupaten Boyolali Tahun Anggaran 2004. ... [Selengkapnya]
No. 638 K/Pid.Sus/2018audit investigasi berwenang atau berhak melakukan perhitungankerugian keuangan negara;Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, putusanJudex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atauundangundang, maka permohonan kasasi dari Pemohon KasasiIl/Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa tersebut dinyatakanditolak;Menimbang bahwa telah terjadi perbedaan pendapat (dissentingopinion) dalam musyawarah Majelis Hakim dan telah diusahakan dengansungguhsungguh
Register : 08-06-2016 — Putus : 15-08-2016 — Upload : 07-09-2016
Putusan PN BUKITTINGGI Nomor 66_Pid_Sus_2016_PNBkt_Hukum_15082016_SenjataTajam Tanggal 15 Agustus 2016 — Jaksa Pada Kejari Bkt ; Terdakwa SURBAHRI;
50 — 5
50 — 5
Menyatakan Terdakwa SURBAHRI PGL SUR tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidanamenguasai dan membawa senjata penusuk tanpa izin dari pihak yang berwenang;2. Menjatuhkan pidana terhadapTerdakwaoleh karena itu dengan pidana penjara selama5 (lima) bulan;3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwadikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;4. Menetapkan Terdakwatetap ditahan;5.
pokoknya tetap pada permohonannya;Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umumdidakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:Bahwa ia terdakwa SURBAHRI PGL SUR, pada hari Rabu tanggal 6 April2016, sekira pukul 11.00 wib, atau setidaktidaknya pada suatu waktu dalam bulanApril tahun 2016 bertempat di belakang parkir PO Restu Ibu dalam terminal AurKuning Kota Bukittinggi, atau setidaktidaknya pada suatu tempat yang termasukdalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bukittinggi yang berwenang
dan membawa terdakwa ke PosSKIV;Bahwa terdakwa yang bekerja seharihari adalah sebagai tukang parkir mobilsetiap hari pekan didepan pintu masuk ke Terminal Aur Kuning dan selain dariharipekan, dan juga sebagai agen liar ditempat travel FENI dekat Pos Lantas AurKuning, perbuatan terdakwa yang telah membawa dan menyimpan senjata tajamjenis parang tersebut serta membawabawanya masuk kedalam terminal Aur KuningBukittinggi dan kedalam Posko SK4 telah melanggar hukum dan tidak ada izin daripihak yang berwenang
itu padasaat itu juga sedang ada petugas negara yang sah yang sedang melaksanakan tugasnya,sedangkan keberadaan terdakwa dengan senjatanya itu dapat dipandang sebagai suatubentuk perlawanan dengan cara mengancam dengan menggunakan jenis senjatatersebut;Menimbang, bahwa dari faktafakta hukum yang terungkap dipersidangantersebut, maka berdasarkan pasal 2 UU Darurat No.12 tahun 1951ternyata terdakwadapat dikategorikan tertangkap tangan menguasai dan membawa senjata penusuk tanpaizin dari pihak yang berwenang
karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslahdibebani pula untuk membayar biaya perkara;Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2016/PN BktMemperhatikan, Pasal2 UU Darurat No.12 tahun 1951dan UndangundangNomor8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundangundanganlain yang bersangkutan;MENGADILI:1 Menyatakan Terdakwa SURBAHRI PGL SUR tersebut diatas, terbukti secarasah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidanamenguasai dan membawasenjata penusuk tanpa izin dari pihak yang berwenang
Putus : 28-02-2007 — Upload : 12-11-2009
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2496K/PID/2006 Tanggal 28 Februari 2007 — JAKSA/PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI MUARA BULIAN ; PURNOMO bin SUCIPTO ; RUDI HERMANTO als RUDI bin ROHMAN
26 — 23 — Berkekuatan Hukum Tetap
26 — 23 — Berkekuatan Hukum Tetap
Register : 19-01-2011 — Putus : 08-02-2012 — Upload : 12-11-2012
Putusan PN SUMENEP Nomor 25/Pid.B/2011/PN.Smp Tanggal 8 Februari 2012 — ABDURAHMAN
JUMAIN
32 — 8
JUMAIN
32 — 8
J UM A IN telahterbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan Pidana Secara bersamasama menebang hasil hutan yang tidak mempunyai ijin daripihak yang berwenang sebagaimana Surat Dakwaan melanggar pasal 55ayat (1) ke 1 KUHP Jo. Pasal 50 ayat (3) huruf e Jo. Pasal 78 ayat (5) UU No.41tahun 1999;2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa 1. ABDURRAHMAN dan 2.
pada hariSenin, tanggal 22 Nopember 2010 sekira jam 17.15 Wib atau setidaktidaknya pada waktuwaktu lainnya pada bulan Nopember tahun 2010,bertempat di kawasan hutan petak 53 hutan lindung bagian hutan SepanjangRPH CalungBKPH Sepanjang Desa Sepanjang Kecamatan SapekenKabupaten Sumenep atau setidaktidaknya disuatu tempat lain yang masihtermasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumenep, dengan sengajamenebang pohon, memanen atau memungut hasil hutan tanpa memiliki hakatau ijin dari pejabat yang berwenang
RULLAH :e bahwa pada hari Senin, tanggal 22 Nopember 2010 sekira pukul17.30 WIB saksi bersama saksi Il, Ill, IV dan V telah menangkap duaorang yang tidak kenal karena tertangkap basah sedang menebangkayu jenis tinjang dikawasan petak 53 hutan lindung bagian hutanSepanjang RPH Calung Desa Sepanjang, Kec.Sapeken,Kab.Sumenep dan setelah diinterogasi mengaku bernamaAbdurahman dan Jumain (para terdakwa) ;e bahwa para terdakwa menebang kayu tsb tanpa ijin dan tidakpernah memberitahu kepada pihak yang berwenang
Saksi Il MUKHLIS :e bahwa pada hari Senin, tanggal 22Nopember 2010 sekira pukul 17.30 WIBsaksi bersama saksi , Ill, IV dan V telahmenangkap dua orang yang tidak kenalkarena tertangkap basah sedang menebangkayu jenis tinjang dikawasan petak 53hutan lindung bagian hutan Sepanjang RPHCalung Desa Sepanjang, Kec.Sapeken,Kab.Sumenep dan setelah diinterogasimengaku bernama Abdurahman dan Jumain(para terdakwa) ;e bahwa para terdakwa menebang kayu tsbtanpa ijin dan tidak pernah memberitahukepada pihak yang berwenang
ABDURRAHMAN dan 2.J UMA IN terbuktisecara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Secara bersamasama menebang hasil hutan yang tidak mempunyaiijin dari pihak yang berwenang Menjatuhkan pidana kepada para terdakwa oleh karena itu denganpidana penjara selama 5 (lima) bulan ;Menjatuhkan pidana denda masingmasing sebesar Rp. 250.000,00(duaratus limapuluhribu rupiah) dan apabila denda tersebut tidakdibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan ;Menetapkan masa penangkapan
Register : 02-05-2014 — Putus : 12-06-2014 — Upload : 29-09-2014
Putusan DILMIL II 10 SEMARANG Nomor 19-K / PM.II-10 / AD / V / 2014 Tanggal 12 Juni 2014 — Praka Pujiono
67 — 22
67 — 22
Tuntutan Pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukankepada Majelis yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakanbahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telahmelakukan tindak pidana :Setiap orang secara bersamasama maupun sendirisendiri dilarangmenebang pohon atau memanen atau memungut hasil hutan didalamhutan tanoa memiliki hak atau izin dari pejabat yang berwenang danmembawa alatalat yang lazim digunakan untuk menebang,memotong atau membelah pohon di dalam kawasan hutan tanpa
Jati, Kab.Blora, Jawa Tengah atau setidaktidaknya di tempat yang termasukdaerah hukum Pengadilan Militer I10 Semarang telah melakukantindak pidana"Setiap orang secara bersamasama maupun sendirisendiri dilarangmenebang, pohon atau memanen atau memungut hasil hutan didalam hutan tanpa memiliki hak atau izin dari pejabat yangberwenang dan membawa alatalat yang lazim digunakan untukmenebang, memotong atau membelah pohon di dalam kawasanhutan tanpa izin pejabat yang berwenang" dengan caracara sebagaiberikut
Bahwa Terdakwa bersama kawankawan dalam menebangkayu jati di petak 19 RPH Karang BKPH Kemadoh KPHRandublatung tanpa seijin dari pihak yang berwenang dalam hal iniPerhutani.g. Bahwa atas perbuatan dari Terdakwa bersama kawankawannya Perhutani telah dirugikan dengan hilangnya 1(satu) batangpohon kayu jati di petak 19 RPH Karang BKPH Kemadoh KPHRandublatung yang diperkirakan bernilai sebesar Rp 13.763.790,(tiga belas juta tujuh ratus enam puluh tiga ribu tujuh ratus sembilanpuluh rupiah).h.
Bahwa benar Terdakwa, Saksi4 dan Saksi5 beserta kawankawan yang lain dalam melakukan perbuatan ini tidak memiliki izindari pejabat yang berwenang sehingga pihak Perhutani telahdirugikan sebesar Rp 4.833.790 (Empat juta delapan ratus tiga puluhtiga ribu tujuh ratus Sembilan puluh rupiah).9.
Bahwa benar Terdakwa, Saksi4 dan Saksi5 besertakawankawan yang lain dalam melakukan perbuatan ini tidakmemiliki izin dari pejabat yang berwenang sehingga pihakPerhutani telah dirugikan sebesar Rp 4.833.790 (Empat jutadelapan ratus tiga puluh tiga ribu tujuh ratus Sembilan puluhrupiah).2.
Putus : 25-08-2014 — Upload : 09-10-2014
Putusan PN KABUPATEN TEGAL DI SLAWI Nomor 130/Pid.Sus/2014/PN Slw. Tanggal 25 Agustus 2014 — Jaenudin bin Wajad
78 — 17
78 — 17
Terdakwa Jaenudin bin Wajad pada hari Jumat tanggal 16 Mei 2014sekitar pukul 16.00 WIB atau setidaktidaknya pada waktuwaktu lain dalam tahun2014 bertempat di dalam kawasan hutan negara petak M RPH Kalibakung turutwilayah Desa Cenggini Kecamatan Balapulang Kabupaten Tegal atau setidaktidaknyapada tempattempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan NegeriSlawi, Terdakwa tersebut telah melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutantanpa memiliki ijin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang
Terdakwa kemudian tanpaseijin dari pihak yang berwenang menebang pohon pinus tersebut hingga roboh.Setelah pohon tersebut roboh, Terdakwa kemudian pulang ke rumah.Bahwa keesokan harinya yaitu pada hari Sabtu tanggal 17 Mei 2014 sekitar pukul06.00 WIB Terdakwa kemudian meminta bantuan kepada Saksi Slamet bin Tasripin(Terdakwa dalam berkas perkara yang disidangkan secara terpisah) untuk memotongpohon pinus yang telah roboh tersebut dengan menggunakan gergaji mesin (chainsaw)milik Terdakwa menjadi 9
Di rumahTerdakwa ini pula diketahui ternyata Terdakwa memiliki kayukayu lain hasilpenebangan di kawasan hutan yang kesemuanya dilakukan Terdakwa tanpa ada iindari pihak yang berwenang.
Tegal, selanjutnyaSaksi melaporkan hal tersebut kepada atasan Saksi;Bahwa, Terdakwa dan Slamet bin Tasripin membelah kayu pinustersebut dengan menggunakan 1 (satu) buah alat pemotong sensokemudian setelah batang kayu pinus tersebut dibelah menjadi bentukbalok kemudian balok tersebut dibawa oleh Slamet bin Tasripin dengancara dipikul ke rumah Terdakwa;Bahwa, Terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang saatmenebang pohon pinus tersebut;Bahwa, kerugian yang dialami akibat perbuatan Terdakwa
, sehingga dengan demikian unsur tanpa memiliki ijin yangdikeluarkan oleh pejabat yang berwenang telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa; Unsur "sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atauyang turut melakukan perbuatan itu;Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "yang melakukan" adalah orangyang bertindak sendirian untuk mewujudkan segala anasir tindak pidana (R.
Putus : 08-08-2012 — Upload : 09-06-2013
Putusan PN BENGKAYANG Nomor 83/Pid.Sus/2012/PN.BKY Tanggal 8 Agustus 2012 — - Terdakwa I MUSTADIN Bin MORSIB (Alm)
- Terdakwa II ASNENDI Bin JAMIAT
- Terdakwa III KADRI Bin PRANI
- Terdakwa IV HAIRANI HASAN Alias DAE Bin HASAN
355 — 39
355 — 39
ASNENDI, Terdakwa Ill.KADRI, dan Terdakwa HAIRANI, dan Saksi JANU tidak memiliki hak atauizan dari Pejabat yang berwenang dalam menebang pohon ataumemanen atau memungut hasil hutan di kawasan hutan di DusunKinande Kecamatan Lembah Bawang, Kabupaten Bengkayang;Selanjutnya Terdakwa . MUSTADIN, Terdakwa II. ASNENDI, Terdakwa III.KADRI, Terdakwa IV.
ASNENDI, Terdakwa Il.KADRI, dan Terdakwa HAIRANI, dan Saksi JANU tidak memiliki hak atauizin dari Pejabat yang berwenang dalam menebang pohon ataumemanen atau memungut hasil hutan di kawasan hutan di DusunKinande Kecamatan Lembah Bawang, Kabupaten Bengkayang;e Selanjutnya Terdakwa . MUSTADIN, Terdakwa II. ASNENDI, Terdakwa III.KADRI, Terdakwa IV.
Mekanisme penerbitannya adalah mengajukan permohonankepada kepala Desa atau pejabat yang berwenang;Dokumen SKSKB cap KR (surat Keterangan syahnya kayu bulat capkayu rakyat)1. dikeluarkan oleh Dinas kehutanan atau pejabat yang diberikewenangan untuk menerbitkan SKSKB cap KR;2. jangka waktu untuk satu kali pengangkutan;3.
Unsur menebang pohon atau memanen atau memungut hasilhutan didalam hutan tanpa memiliki hak atau izin daripejabat yang berwenang;3.
hak atau izindari pejabat yang berwenang telah terpenuhi;Ad. 3.
Register : 13-08-2014 — Putus : 01-09-2014 — Upload : 29-10-2014
Putusan PN MATARAM Nomor 320/Pid.Sus/2014/PN Mtr Tanggal 1 September 2014 — - SENEDI
32 — 66
32 — 66
Menyatakan Terdakwa SENEDI telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tidak pidana PENEBANGAN POHON DALAM KAWASAN HUTAN TANPA MEMILIKI IZIN YANG DIKELUARKAN OLEH PEJABAT YANG BERWENANG ;2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SENEDI tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (Satu) tahun dan denda sebesar Rp. 500.000.000,-(lima ratus juta rupiah) subsidiair 2 (dua) bulan kurungan ; 3.
Menyatakan terdakwa SENEDI secara sah dan meyakinkan bersalahmelakukan tindak pidana dengan sengaja melakukan penebangan pohondalam kawasan hutan tanpa memiliki ijin yang dikeluarkan oleh pejabatyang berwenang sebagaimana diatur dalam Pasal 82 ayat ( 1 ) huruf bUndang undang Republik Indonesia No.18 tahun 2013 tentangPencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana dalamDakwaan Kesatu Kami2.
Lombok Utara atau setidaktidaknya pada suatu tempat yangmasih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Mataram, dengan sengaja melakukanpenebangan pohon dalam kawasan hutan tanpa memiliki ijin yang dikeluarkan olehpejabat yang berwenang, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan caracarasebagai berikut :Bahwa awalnya saksi SAHWAN dan saksi GEDE MERTAYASA mendapatinformasi bahwa terdakwa SENEDI telah memiliki dan menyimpan kayu hasil hutantanpa ijin dari pejabat yang berwenang, bahwa pada waktu
Bahwa benar Ahli menerangkan bahwa saat ini saksi bertugas di Dinas Pertanian,Perkebunan, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan Lombok Utara dan adapun jabatanyang saksi saat ini adalah sebagai Kasi RHL ( Rehabilitasi Hutan dan Lahan ). bahwa benar menurut UndangUndang Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2013tentang Pencegahan dan Pemberantasan Hutan harus dilengkapi dengan ijin daripejabat yang berwenang, dalam hal ini ijin dari kementerian Kehutanan.
Setiap orang;12Zs. dengan sengaja melakukan penebangan pohon didalam kawasan hutan,3. tanpa memiliki izin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang,Ad.1. Unsur Seti rangMenimbang, Bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang disini adalahorang perseorangan atau siapa saja sebagai subyek hukum yang mampu dimintaipertanggungjawabannya terhadap tindak pidana yang dilakukan olehnya. Bahwa didalamsurat dakwaan kami secara jelas disebutkan identitas terdakwa yaitu SENEDI.
Menyatakan Terdakwa SENEDI telah terbukti secara sah dan menyakinkanbersalah melakukan tidak pidana PENEBANGAN POHON DALAMKAWASAN HUTAN TANPA MEMILIKI IZIN YANG DIKELUARKANOLEH PEJABAT YANG BERWENANG ;2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SENEDI tersebut oleh karena itu denganpidana penjara selama 1 (Satu) tahun dan denda sebesar Rp. 500.000.000,(limaratus juta rupiah) subsidiair 2 (dua) bulan kurungan ;3.
Register : 22-12-2015 — Putus : 21-01-2016 — Upload : 22-02-2016
Putusan PN PEMALANG Nomor 56/Pid.Sus/2015/PN Pml Tanggal 21 Januari 2016 — ABDUL SYUKUR bin IDRIS
37 — 0
37 — 0
Register : 13-05-2015 — Putus : 25-06-2015 — Upload : 22-02-2016
Putusan PN PEMALANG Nomor 21/Pid.Sus/2015/PN Pml Tanggal 25 Juni 2015 — JUMADI Bin KOMARI
91 — 0
91 — 0
Menyatakan Terdakwa JUMADI Bin KOMARI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan tanpa memiliki izin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang ;2.
Putus : 29-01-2014 — Upload : 17-02-2014
Putusan PN BONDOWOSO Nomor 265/PID.B/2013/PN.BDW Tanggal 29 Januari 2014 — SUTIKNO als. P.SOFI bin SARDIMAN
19 — 7
19 — 7
Menyatakan terdakwa SUTIKNO alias P.SOFI bin SARDIMAN, bersalahmelakukan tindak pidana dengan sengaja menebang pohon atau memanenatau memungut hasil hutan di dalam hutan tanpa memiliki hak atau izin daripejabat yang berwenang sebagaimana diatur dan diancam pidana dalampasal 50 (3) huruf e jo Pasal 78 (5) UU No. 41 Tahun 1999 tentangKehutanan, dalam dakwaan tunggal kami ;2.
Menebang Pohon atau Memanen atau Memungut Hasil Hutan di dalam Hutantanpa Memiliki Hak atau Izin dari Pejabat yang Berwenang ;Menimbang, bahwa terhadap unsurunsur tersebut Majelis Hakimmempertimbangkan sebagai berikut:Ad. 1.
,sMenebang Pohon atau Memanen atau Memungut Hasil Hutan didalam Hutan tanpa Memiliki Hak atau Izin dari Pejabat yang Berwenang Menimbang, bahwa dalam unsur ini perbuatan yang dilakukan adalah bersifatalternatif karena ada kata atau.
akibat dari perbuatan terdakwa tersebut ;Dengan demikian unsur ke2 ini telah terpenuhi secara sah ;Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur perbuatan dari dakwaan JaksaPenuntut Umum telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa terdakwatelah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana MenebangPohon di dalam Hutan tanpa Memiliki Hak atau Izin dari Pejabat yang Berwenang ;Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa terbukti bersalah maka kepadanyaharuslah dijatuhi pidana
Menyatakan terdakwa SUTIKNO alias P.SOFI bin SARDIMAN, telah terbuktisecara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Menebang pohondi dalam hutan tanpa memiliki hak atau izin dari pejabat yang berwenang ;2.