Ditemukan 231889 data

Urut Berdasarkan
 
Putus : 29-06-2021 — Upload : 04-01-2022
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1931 K/Pid.Sus/2021
Tanggal 29 Juni 2021 — LINDA FITRIA PARUNTU
4090 Berkekuatan Hukum Tetap
Putus : 30-06-2015 — Upload : 08-10-2015
Putusan PN TANAH GROGOT Nomor 104 / Pid. B /2015 / PN. TGT.
Tanggal 30 Juni 2015 — -HERIBERTUS BANGGUR Anak dari BERNADUS JEHADUN
516
  • Memerintahkan agar barang bukti berupa :- 26 (dua puluh enam) bundel dokumen pinjaman setiap bundel terdiri dari kwitansi penerimaan angsuran/pinjaman (promis), bon pengeluaran dan lembar simpanan;- 1 (satu) bundel foto copy dilegalisir tanda terima gaji;- 2 (dua) lembar slip gaji karyawan an. HeryDikembalikan kepada Saksi ALEX CANDRA NAIBAHO Anak Dari PANGIHUTAN NAIBAHO selaku pihak Koperasi K.S.U Tunggal Jaya Tanah Grogot.6.
    Menyatakan barang bukti berupa : 26 (dua puluh enam) bundel dokumen pinjaman setiap bundelterdiri dari kwitansi penerimaan angsuran/pinjaman (promis), bonpengeluaran dan lembar simpanan; 1 (satu) bundel foto copy dilegalisir tanda terima gaji; 2 (dua) lembar slip gaji karyawan an. Hery;Agar dikembalikan kepada saksi ALEX CANDRA NAIBAHO AnakDari PANGIHUTAN NAIBAHO selaku pihak Koperasi K.S.UTunggal Jaya Tanah Grogot.4.
    Tunggal Jaya Tanah grogottersebut adalah bukti kwitansi penerimaan angsuran/pinjaman(promis) yang dibuat dan ditanda tangani oleh terdakwa sendiri tanpasepengetahuan atau persetujuan orang yang tercantum didalam buktikwitansi penerimaan angsuran/pinjaman tersebut yang diperlihatkankepadanya ;Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukanbarang bukti berupa ; 26 (dua puluh enam) bundel dokumen pinjaman setiap bundelHalaman 33 dari 58 halaman, Putusan Perkara Nomor : 104/ Pid.B/ 2015
    TGT.penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya daripidana yang akan dijatuhkan, dan berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) bjo Pasal 197 Ayat (1) Huruf k KUHAP, Majelis Hakim juga memerintahkanagar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah pulamengajukan barang bukti berupa : 26 (dua puluh enam) bundel dokumen pinjaman setiap bundelterdiri dari kwitansi penerimaan angsuran/pinjaman (promis), bonpengeluaran dan lembar simpanan
    Memerintahkan agar barang bukti berupa : 26 (dua puluh enam) bundel dokumen pinjaman setiap bundel terdiridari kwitansi penerimaan angsuran/pinjaaman (promis), bonpengeluaran dan lembar simpanan; 1 (satu) bundel foto copy dilegalisir tanda terima gaji; 2 (dua) lembar slip gaji karyawan an. HeryDikembalikan kepada Saksi ALEX CANDRA NAIBAHO Anak DariPANGIHUTAN NAIBAHO selaku pihak Koperasi K.S.U Tunggal JayaTanah Grogot.6.
Putus : 29-08-2013 — Upload : 03-12-2013
Putusan PN SERANG Nomor 124_PID.SUS_2013_PN.SERANG
Tanggal 29 Agustus 2013 — AHMAD KASIRIN alias ARGA LINGGAR SETIAWAN bin ROJANI
17766
  • Menyatakan Terdakwa AHMAD KASIRIN alias ARGA LINGGAR SETIAWAN bin ROJANI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Secara Tanpa Hak Mendistribusikan atau Mentransmisikan atau Membuat Dapat Diaksesnya Informasi Elektronik atau Dokumen Elektronik Yang Memiliki Muatan Melanggar Kesusilaan 2.
    Negeri Serang, Pengadilan Negeriyang didalam daerah hukumnya Terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, ditempat iadiketemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara Terdakwa tersebut, apabilatempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat PengadilanNegeri dari pada tempat kedudukan Penghadilan Negeri yang didalam daerahnya tindakpidana dilakukan, dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau membuat dapatdiaksesnya Informasi Elektronik dan/atau dokumen
    ketika saksi korban(Prof.Dr.H.E.S YIBLI SYARJAYA, LM, LMM) pada hari Sabtu tanggal 13 Oktober2012 sekitar jam 10.30 WIB, sedeang berada di rumahnya di Jalan BhayangkaraNo. 30 RT.001/009 Kelurahan/Kecamatan Cipocok Jaya Kota Serang, datang saksiADE staf IAIN SMH Banten bersama dengan saksi ARIFIN Ketua Jurusan TradisBahasa Inggris yang memperlihatkan print out kun facebooknya MabrurohMahasiswa IAIN Serang berupa photo seorang wanita telanjangh/tanpa busanamemperlihatkan payudara yang bertuliskan dokumen
    elektronik photo ini wkt Qdiperkosa sma Rektor IAIN SMH Serang Banten dan satu gambar photo seorangwanita tanpa busana dengan tulisan dokumen elektronik Q cantik kan.
    Pasal 45 ayat (1) UndangUndang RI Nomor : 11 Tahun 2008, tentangInformasi dan Transaksi Elektronik, yang mempunyai unsurunsur sebagai berikut :a Setiap Orang ;b Dengan Sengaja dan Tanpa Hak ;c Mendistribusikan dan/atau Mentransmisikan dan/atau Membuat DapatDiaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik ;d Yang Memiliki Muatan Melanggar Kesusialaan ;Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan setiapunsur tersebut, yaitu sebagai berikut :Ad. a.
    elektronik adalah memiliki muatan kesusilaan ;Putusan No. 124/Pid.Sus/2013/PN Srg, Halaman 21anMenimbang, bahwa selanjutnya dalam mendistribusikan dan/atau mentransmisikandan/atau membuat dapat diakses Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektroniktersebut disini Terdakwa harus dengan kesadarannya menghendaki untuk melakukanperbuatan tersebut, serta Terdakwa juga harus mengetahui, mengerti serta sadar akanakibatakibat yang ditimbulkan dari perbuatannya itu, termasuk Terdakwa juga harusmengetahui
Putus : 07-03-2013 — Upload : 10-06-2013
Putusan PN SERANG Nomor 764_PID.SUS_2012_PN.SERANG
Tanggal 7 Maret 2013 — AHMAD KASIRIN alias ARGA LINGGAR SETIAWAN bin ROJANI
12350
  • Menyatakan Terdakwa AHMAD KASIRIN alias ARGA LINGGAR SETIAWAN bin ROJANI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Secara Tanpa Hak Mendistribusikan atau Mentransmisikan atau Membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik atau Dokumen Elektronik yang Memiliki Muatan Melanggar Kesusilaan 2.
    KASIRIN alias ARGA LINGGAR SETIAWAN binROJANI pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi sekitar bulanOktober 2012 atau setidaktidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2012bertempat di Kampung Tambak Desa Tambak Kecamatan Kibin Kabupaten Serangatau setidaktidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukumPengadilan Negeri Serang, dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan /atau mentransmisikan data / atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronikdan / atau Dokumen
    Serang Banten yang bernama MABRUROH Mahasiswi JurusanBahasa Inggris ;Bahwa setelah saksi melihat dan membaca tulisan dari dokumen elektronikyang diperlihatkan oleh Sekertaris (yaitu Sdri. ADE PARTINI), selain gambarwanita tanpa busana juga ada tulisan *Fhoto ini waktu Q Di perkosa Smarektor lain Smh Serang Banten dan ganbar fhoto lainnya bertulikan Q Cantikkan. Ni wkt Q lg Ngocok Di Suruh Dosen TBI.., C .... ?
    elektronik ;e Penerima adalah subyek hukum yang menerima Informasi Elektronik dan/atau dokumen elektronik dari pengirim ;e Yang memiliki muatan melanggar kesusilaan, Melanggar kesusilaan adalahtindakan seseorang yang melanggar normakesusilaan, termasuk dalampengertian melanggar kesusilaan adalah tindakan penyebarluasan kontenpornografi ;e Bahwa dalam perkara ini perouatan Terdakwa yang memposting fotofotobugil atau telanjang ke akun facebook telah memenuhi unsurunsurperbuatan pidana sebagai dalam
    elektronik ;Penerima adalah subyek hukum yang menerima Informasi Elektronik dan/atau dokumen elektronik dari pengirim ;Yang memilikimuatanmelanggar kesusilaan, Melanggar kesusilaanadalah tindakan seseorang yang melanggar normakesusilaan, termasukdalam pengertian melanggar kesusilaan adalah tindakan penyebarluasankonten pornografi ;20.Bahwa menurut keterangan ahli tersebut, dalam perkara ini perbuatan Terdakwayang memposting fotofoto bugil atau telanjang ke akun facebook telahmemenuhi unsurunsur
    Sederhananya Informasi Elektronik adalah meliputi setiapkarakter dari data dan/atau informasi yang direpresentasikan melalui ssistemelektronik ;Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *Dokumen Elektronik menurutPasal 1 ayat (4) UU RI No. 11 tahun 2008 adalah setiap informasi Elektronik yangdibuat.
Putus : 13-02-2019 — Upload : 26-08-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 58 K/PID.SUS-LH/2019
Tanggal 13 Februari 2019 — AKHMADAN bin TASINSYAH; DK
14335 Berkekuatan Hukum Tetap
  • pidana dalam Pasal 88 Ayat (1) huruf a UndangUndang Nomor81 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan HutanJuncto Pasal 55 Ayat (1) ke1 KUHP;Mahkamah Agung tersebut;Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan NegeriKutai Barat tanggal 28 Agustus 2018 sebagai berikut:Menyatakan masingmasing Terdakwa Akhmadan bin Tansinsyah danTerdakwa II Jumli bin Jakrani bersalah melakukan tindak pidana secarabersamasama dengan sengaja melakukan pengangkutan kayuhasilhutan tanpa memiliki dokumen
    Menyatakan Terdakwa Akhmadan bin Tansinsyah dan Terdakwa II Jumlibin Jakrani terbukti secara sah dan meyakinkan bersalanh melakukantindak pidana secara bersamasama melakukan pengangkutan kayuhasil hutan tanpa memiliki dokumen yang merupakan Surat keteranganSahnya hasil Hutan;2.
    Putusan judex facti yangmenyatakan Para Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkanbersalah melakukan tindak pidana Secara bersamasama melakukanpengangkutan kayu hasil hutan tanpa memiliki dokumen yangmerupakan surat keterangan sahnya hasil hutan sebagaimana diaturdan diancam dalam Pasal 88 Ayat (1) huruf a UndangUndang Nomor18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan PerusakanHutan juncto Pasal 55 Ayat (1) ke1 KUHP, telah mempertimbangkanfaktafakta hukum yang relevan secara yuridis sebagaimana
Register : 24-07-2017 — Putus : 27-09-2017 — Upload : 02-10-2017
Putusan PN LHOK SEUMAWE Nomor 151/Pid.Sus/2017/PN-Lsm
Tanggal 27 September 2017 — RIDWAN BIN SUELPAN M. HARIS
413333
  • Menyatakan terdakwa Ridwan Bin Suelpan M Haris telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja dan tanpa hak mengirimkan informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang berisi ancaman kekerasan kekerasan atau menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi sebagaimana dalam dakwaan kesatu;2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;3.
    Menyatakan terdakwa Ridwan Bin Suelpan M.haris terbukti secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanoa hak mengirimkaninformasi Eletronik dan/atau Dokumen Elektronik yang berisi ancamankekerasan atau menakutnakuti yang ditujukan secara pribadi sebagaimanadiatur dan diancam pidana dalam pasal 45 B UndangUndang RI No.19Tahun 2016 tentang Perubahan atas UndangUndang No.11 Tahun 2006tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE);2.
    Muara Dua Kota Lhokseumawe atau atau setidaktidaknya padasuatu tempat yang masuk dalam daerah hukum Pengadilan NegeriLhokseumawe, dengan sengaja dan tanpa hak Mengirimkan InformasiElektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang berisi ancaman kekerasanatau menakutnakuti yang ditujukan secara pribadi, Perobuatan tersebutdilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 08 Mei 2017 sekira pukul 15.30wib terdakwa melihat di akun Facebook saksi Mutiara Muammar Binti AmiruddinHamsal
    Mengirimkan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang berisiancaman kekerasan atau menakutnakuti yang ditujukan secara pribadi;Menimbang, bahwa terhadap unsurunsur tersebut Majelis Hakimmempertimbangkan sebagai berikut:Ad.1.
    Mengirimkan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang berisiancaman kekerasan atau menakutnakuti yang ditujukan secara pribadi;Menimbang bahwa yang dimaksud dengan informasi elektronikmenurut UndangUndang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan terhadapUndangUndang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang informasi dan transaksielektronik adalah sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbataspada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data interchange(EDI), surat elektronik
    Nomor 151/Pid.Sus/2017/PN LsmMemperhatikan, Pasal 45B UndangUndang Nomor 19 Tahun 2016Tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor 11 Tahun 2008 tentangInformasi dan Transaksi Elektronik dan Undangundang Nomor 8 Tahun 1981tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundangundangan lain yangbersangkutan;MENGADILI:Menyatakan terdakwa Ridwan Bin Suelpan M Haris telah terbukti secara sahdan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja dantanoa hak mengirimkan informasi elektronik dan atau dokumen
Register : 13-04-2021 — Putus : 19-03-2020 — Upload : 13-04-2021
Putusan PN JAYAPURA Nomor 44/ Pid.B/2020/PN Jap
Tanggal 19 Maret 2020 — Pidana -JHON PILON , Dkk
6629
  • JOHNY BOB, Terdakwa V DOUGLAS LONOT dan Terdakwa VI SAMUEL NANNY PUTTY tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana secara bersama-sama masuk dan / atau berada di Wilayah Indonesia yang tidak memiliki Dokumen Perjalanan dan Visa yang sah dan masih berlaku sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;2.
    yang menyertai sebagai mana seharusnyawarga asing masuk di wilayah kedaulatan Negara Indonesia, dan setelahdilakukan pemeriksaan dokumen kelengkapan ternyata tidak ada satupunWarga negara asing tersebut yang bisa menunjukkan kelengkapankeimigrasian perorangan.
    Unsur Tidak memiliki Dokumen Perjalanan dan VISA yang sah danmasih berlaku ;Menimbang Bahwa dalam pasal 119 ayat (1) Undangundang RepublikIndonesia Nomor 6 Tahun 2011 menyebutkan (a) Orang asing adalah orangyang bukan warga negara Indonesia, (b) Dokumen perjalanan adalah dokumenresmi yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dari suatu Negara,Perserikatan BangsaBangsa, atau Organisasi Internasional lainnya untukmelakukan perjalanan antar negara yang memuat identitas pemegangnya, (c)Visa yaitu
    Selanjutnya oleh Tim Patroli,para terdakwa diminta menunjukkan suratsurat berupa dokumen perjalananyang sah dan masih berlaku serta Visa, namun para terdakwa tidak dapatmenunjukkan dokumendokumen tersebut,Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, MajelisHakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi;Ad. 3.
    JOHNY BOB, Terdakwa VDOUGLAS LONOT dan Terdakwa VI SAMUEL NANNY PUTTY tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana secara bersamasama masuk dan / atau berada di Wilayah Indonesia yangtidak memiliki Dokumen Perjalanan dan Visa yang sah dan masih berlakusebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;2.
Putus : 03-11-2006 — Upload : 02-04-2009
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2091K/PID/2006
Tanggal 3 Nopember 2006 — JAKSA/PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI JAKARTA UTARA ; vs. SUDI PRANOTO
1610 Berkekuatan Hukum Tetap
Putus : 18-11-2019 — Upload : 26-08-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1933 K/Pid.Sus/2019
Tanggal 18 Nopember 2019 — DARIA PERDANA KESUMA TUBAGUS
19776 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Menyatakan Terdakwa Daria Perdana Kesuma Tubagus secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Dengan sengaja dan tanpahak mengirimkan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yangHal. 2 dari 9 hal. Putusan Nomor 1933berisi ancaman kekerasan atau menakutnakuti yang ditujukan secarapribadi sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama1 (satu) tahun;3.
    Bahwa alasan kasasi Terdakwa tidak dapat dibenarkan karena putusanJudex facti Pengadilan Tinggi yang mengubah putusan judex facti PengadilanNegeri yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkanbersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja dan tanpa hakmengirimkan informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yangberisi ancaman kekerasan atau menakutmenakuti yang ditujukan secarapribadi, tidak salah dan telah menerapkan peraturan hukum sebagaimanamestinya serta cara mengadili telah
Register : 14-11-2012 — Putus : 19-12-2012 — Upload : 02-03-2013
Putusan PA LAMONGAN Nomor 2448/Pdt.G/2012/PA.Lmg.
Tanggal 19 Desember 2012 — PEMO Dokumen Putusan File Keterangan Dokumen Pendukung Upload File Dokumen untuk disisipkan ke Dokumen Pendukung *) Untuk Perkara Pidana harap lampirkan file softcopy Dakwaan lengkap File Keterangan Tambahkan Putusan Terkait HON DAN TERMOHON
3410
  • PEMO Dokumen Putusan File Keterangan Dokumen Pendukung Upload File Dokumen untuk disisipkan ke Dokumen Pendukung *) Untuk Perkara Pidana harap lampirkan file softcopy Dakwaan lengkapFile Keterangan Tambahkan Putusan Terkait HON DAN TERMOHON
Putus : 18-03-2009 — Upload : 28-09-2010
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 468 K/PID.SUS/2009
Tanggal 18 Maret 2009 — JAKSA/ PENUNTUT UMUM pada Kejaksaan Negeri Bandung ; Drs. H. MOCH. ICHSAN LUBIS Bin ABDUL KADIR LUBIS, Hj. IDA ROSTIKA Binti ATENG, dkk.
12682 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Yani No.750 Kota Bandung atau setidaktidaknya pada tempattempat lain yang masihtermasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Kelas IA Bandung, yaitumembuat atau menyebabkan adanya pencatatan palsu dalam pembukuan ataudalam laporan, maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporantransaksi atau rekening suatu bank, yang dilakukan para terdakwa denganCaracara antara lain sebagai berikut : Bahwa berdasarkan Akta Notaris No. 03 tanggal 14 Agustus 2007 yangdibuat oleh Notaris Tedy Triyadi, SH
    Bahwa selain membuat pencatatan palsu sebagaimana tersebut dalamdakwaan Kesatu Pertama diatas, para terdakwa juga membantu Istiarsih, SHdalam memberikan kredit yang, prosesnya tidak sesuai dengan ketentuanperbankan yang berlaku yaitu dengan cara tidak dimasukkan di dalampembukuan bank atau di dalam laporan bank atau di dalam dokumen bankserta tidak melaporkan adanya pemberian kredit kepada Bank Indonesia diHal. 18 dari 59 hal. Put. No. 468. K/Pid/Sus/2009antaranya kepada :a. Ir.
    A, Yani No. 750 Kota Bandung atau setidaktidaknya pada tempattempatlain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Kelas IABandung, dengan sengaja membuat atau menyebabkan adanya pencatatanpalsu dalam pembukuan atau dalam laporan, maupun dalam dokumen ataulaporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu bank, yangdilakukan para terdakwa dengan caracara antara lain sebagai berikut :Bahwa berdasarkan Akta Notaris No. 03 tanggal 14 Agustus 2007 yangdibuat oleh Notaris Tedy
    Bahwa selain membuat pencatatan palsu sebagaimana tersebut dalamdakwaan alternatif KEDUA Pertama diatas, para terdakwa juga turut sertamemberikan kredit yang prosesnya tidak sesuai dengan ketentuan perbankanyang berlaku yaitu dengan cara tidak dimasukkan didalam pembukuan bankatau didalam laporan bank atau didalam dokumen bank serta tidakmelaporkan adanya pemberian kredit kepada Bank Indonesia di antaranyakepada:a. Ir HENDRA DJAJA sebagai Komisaris PT.
    ASEP RAHMAT BIN B.SUHERMAN yang masingmasing dengan identitas tersebut diatas terbuktisecara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak PidanaMembantu membuat pencatatan palsu dan menghilangkan pencatatan danmengubah atau mengaburkan pencatatan dalam pembukuan atau laporanmaupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha atau transaksi ataurekening suatu Bank ;2. Menjatuhnkan Pidana Penjara masingmasing : Terhadap Terdakwa . Drs. H.
Register : 29-03-2017 — Putus : 30-05-2017 — Upload : 31-05-2017
Putusan PN TANJUNG BALAI ASAHAN Nomor 124/Pid.B/2017/PN-Tjb
Tanggal 30 Mei 2017 — - ANDIKA PRATAMA ALIAS DIKA
328260
  • Menyatakan Terdakwa ANDIKA PRATAMA Alias DIKA tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja dan tanpa hak dengan cara apapun memindahkan atau mentransfer Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik kepada Sistem Elektronik orang lain yang tidak berhak sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kesatu; 2.
    bertempat disebuah ATM BNI yang berada di Jalan Besar Teluk Nibung KelurahanPerjuangan Kecamatan Teluk Nibung Kota Tanjungbalai atau setidaktidaknyapada suatu tempat lain yang masih termasuk di dalam daerah HukumPengadilan Negeri Tanjungbalai yang masih berwewenang memeriksa danmengadilinya, baik sebagai yang melakukan, yang menyuruh melakukanatau turut melakukan perbuatan itu, dengan sengaja dan tanpa hak ataumelawan hukum dengan cara apapun memindahkan atau mentransferInformasi Elektronik dan/atau Dokumen
    Chan Roy Hasudungan Marpaung Alias Roy, agar saksi ChanRoy Hasudungan Marpaung Alias Roy mentransfer uang sebesarRp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) ke nomor rekening milik saksi AfridaPane Alias Afrida tersebut, setelah itu Terdakwa menyuruh saksi Afrida PaneAlias Afrida untuk mentransfer kembali uang tersebut ke rekening milikTerdakwa, sehingga perbuatan Terdakwa tersebut dapat dikwalifisir sebagaiorang yang turut serta melakukan memindahkan atau mentransfer InformasiElektronik dan/atau Dokumen
    Menyatakan Terdakwa ANDIKA PRATAMA Alias DIKA tersebut di atas,terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidanaTurut serta melakukan perbuatan dengan sengaja dan tanpa hakdengan cara apapun memindahkan atau mentransfer InformasiElektronik dan/atau Dokumen Elektronik kepada Sistem Elektronikorang lain yang tidak berhak sebagaimana dalam dakwaan alternatifKesatu;2.
Register : 29-03-2017 — Putus : 10-05-2017 — Upload : 12-05-2017
Putusan PN TANJUNG BALAI ASAHAN Nomor 125/Pid.Sus/2017/PN Tjb
Tanggal 10 Mei 2017 — - CHAN ROY HASUDUNGAN MARPAUNG ALIAS ROY,DKK
367305
  • Menyatakan Terdakwa Chan Roy Hasudungan Marpaung Alias Roy, Terdakwa Khadapi ardiansyah Damanik alias Dapi, Terdakwa Oliver Maraden Sinaga Alias Oliver, dan Terdakwa Tata Lukita Alias Tata telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana Secara bersama-sama melakukan dengan sengaja dan tanpa hak dengan cara apa pun memindahkan atau mentransfer Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik kepada Sistem Elektronik orang lain yang tidak berhak sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Alternatif
    diajukan olehPenuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:1.Menyatakan Terdakwa Chan Roy Hasudungan Marpaung Alias Roy,Terdakwa Khadapi ardiansyah Damanik alias Dapi, Terdakwa OliverMaraden Sinaga Alias Oliver, dan Terdakwa Tata Lukita Alias Tataterbukti bersalah melakukan tindak pidana mereka yang melakukan,yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukanperbuatan, dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukumdengan cara apa pun memindahkan atau mentransfer InformasiElektronik dan/atau Dokumen
    Nopember 2016 sekira pukul 18.15WIB atau setidaktidaknya pada waktu lain yang masih dalam bulan Nopember2016, bertempat di ATM (Anjungan Tunai Mandiri) BNI (Bank Negara Indonesia)di Jalan Besar Teluk Nibung Kota Tanjungbalai atau setidaktidaknya padasuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan NegeriTanjung Balai yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, dengan sengajadan tanpa hak atau melawan hukum dengan cara apa pun memindahkan ataumentransfer Informasi Elektronik dan/atau Dokumen
    Nomor 125/Pid.Sus/2017/PN Tjbdin para Terdakwa tidak terdapat alasanalasan yang dapat menghapuskanpertanggungjawaban pidana jika temyata nantinya perbuatannya terbuktimerupakan perbuatan pidana sebagaimana yang akan dibuktikan pada unsurselanjutnya;Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka MajlisHakim berpendapat unsur Barangsiapa telah terpenuhi;Ad.2.Unsur Dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum dengancara apapun memindahkan atau menitransfer Informasi Elektronik danatau Dokumen
SEMA
SEMA Nomor 14 Tahun 2010
398202
  • Tentang : Dokumen Elektronik Sebagai Kelengkapan Permohonan Kasasi dan Peninjauan Kembali
  • Dokumen Elektronik Sebagai Kelengkapan Permohonan Kasasi dan Peninjauan Kembali
    Terhitung mulai tanggal 1 Maret 2011 seluruh berkas kasasi/peninjauan kembaliyang diajukan ke Mahkamah Agung harus menyertakan dokumen elektronik(compact disc, flash disk, email, dl) sebagai berikut:a. Dokumen elektronik untuk permohonan kasasi/peninjauan kembali perkaraperdata/perdata khusus/ perdata agama/tata usaha negara/pajak, meliputi:1) putusan pengadilan tingkat pertama, dan2) putusan pengadilan tingkat banding.b.
    Dokumen elektronik untuk permohonan kasasi/peninjauan kembali perkarapidana/ pidana khusus/ militer, meliputi:1) putusan pengadilan tingkat pertama;2) putusan pengadilan tingkat banding, dan3) surat dakwaan jaksa.2. Keberadaan dokumen elektronik tersebut menjadi kelengkapan dari bundel B,sehingga apabila dokumen elektronik tersebut tidak disertakan dalam berkas,Mahkamah Agung akan menyatakan berkas tersebut tidak lengkap dandikembalikan ke pengadilan pengaju;3.
    Untuk itu diperintahkan kepada seluruh Ketua Pengadilan tingkat pertama danbanding dari empat lingkungan peradilan untuk memastikan bahwa unit kerja yangberada di bawah kewenangan pembinaannya sebagai berikut:a. secara teratur menyelenggarakan pengelolaan naskah elektronik putusanpengadilannya sebagai bagian dari pengelolaan pengarsipan.b. memastikan kepatuhan pengiriman dokumen elektronik pada berkas Kasasi/Peninjauan Kembali.c. melakukan pembinaan, monitoring dan evaluasi terhadap kepatuhan dankelancaran
Putus : 29-09-2020 — Upload : 18-12-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2878 K/Pid.Sus-LH/2020
Tanggal 29 September 2020 — ANDI PRANOTO alias ANDI bin WIDI
724290 Berkekuatan Hukum Tetap
  • SusLH/2020ke pangkalan kayu di Jalan TeropongPekanbaru untuk memuat kayuolahan/gergajian pada sore harinya yang akan dibawa ke Medan denganupah angkut yang disepakati sebesar Rp5.125.000,00 (lima juta seratus duapuluh lima ribu rupiah); Bahwa setelah selesai memuat kayu olahan/gergajian seluruhnya berjumlah19.5286 M3, Adek pun memberikan fotokopi dokumen kayu olahan/gergajiandan uang muka/DP upah angkut sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah)kepada Terdawa, sedangkan sisanya akan dibayar lunas
    kayu dan berangkat menuju ke Medandan setibanya di Jalan Raya SM Amin/Arengka 2 Payung Sekaki Pekanbarutibatiba Terdakwa dihentikan oleh Anggota Polisi dan mempertanyakandokumen angkutan kayu, Terdakwa pun memperlihatkan fotokopi dokumenkayu olahan yang diberikan oleh Adek kepada Petugas Kepolisian; Bahwa berdasarkan fakta hukum yang relevan secara yuridis tersebut, tidaktepat dan tidak dapat dibenarkan secara yuridis kepada Terdakwa yang hanyaselaku sopir dibebankan kewajiban untuk melengkapi dokumen
SEMA
SEMA Nomor 1 Tahun 2014
714336
  • Tentang : Perubahan Atas Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 14 Tahun 2010 tentang Dokumen Elektronik Sebagai Kelengkapan Berkas Kasasi dan Peninjauan Kembali
  • Perubahan Atas Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 14 Tahun 2010 tentang Dokumen Elektronik Sebagai Kelengkapan Berkas Kasasi dan Peninjauan Kembali
    Para Ketua PengadilanTingkat Pertamadi Seluruh IndonesiaSURAT EDARANNomor Tahun 2014TENTANGPERUBAHAN ATAS SURAT EDARAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIKINDONESIA NOMOR 14 TAHUN 2010 TENTANGDOKUMEN ELEKTRONIK SEBAGAI KELENGKAPAN PERMOHONANKASASI DAN PENINJAUAN KEMBALIMahkamah AgungRI telah menerbitkan Surat Edaran Nomor 14Tahun 2010 tanggal 30 Desember 2010 tentang Dokumen Elektroniksebagai Kelengkapan Permohonan Kasasi dan Peninjauan Kembali.Tujuan utama Surat Edaran ini adalah ketersediaan Dokumen Elektroniksehingga
    Bagi perkara perdata/perdata khusus/perdata dpaindy tata vusaha reenternegara/pajak: : Pes1 Dokumen Elektronik dalam Permohonan Kasasi ee Sina) Relaas Pemberitahuan Putusan Banding; a :b) Akta Permohonan Kasasi; c) Tanda Terima Memori Kasasi;d Memori Kasasi;e Kontra Memori Kasasi;f) Putusan Pengadilan Tingkat Pertama;g) Putusan Pengadilan Tingkat Banding.2) Dokumen Elektronik dalam Permohonan.
    Kasasid Akta Permohonan Kasasi; Kontra Memori Kasasi;f) Surat DakwaanJaksa;g) Putusan Pengadilan Tingkat Pertama; dan jatauh) Putusan Pengadilan Tingkat Banding.2) Dokumen Elektronik untuk Permohonan Peninjauan Kembalimeliputi:a) Akta Permohonan Peninjauan Kembali;b) Berita Acara Pendapat Hakim;c) Memori Peninjauan Kembali:d) Kontra Memori Peninjauan Kembali;e) Putusan Pengadilan Tingkat Pertama; dan /atauf Putusan Pengadilan Tingkat Banding; dan/ataug) Putusan Tingkat Kasasi.Penyertaan Dokumen,
    Elektronik tersebut harus dilakukan melaluifitur komunikasi data (menu upaya hukum) pada Direktori PutusanMahkamah AgungRIKeberadaan Dokumen Elektronik tersebut menjadi kelengkapan dariBundel B, sehingga apabila Dokumen Elektronik tidak disertakandalam berkas Permohonan, Mahkamah AgungRI akan menyatakanberkas tersebut tidak lengkap.Ketua Pengadilan diharuskan menyusun prosedur standar (SOP)permohonan upaya hukum yang memastikan terpenuhinya DokumenElektronik sebagaimana disebutkan dalam poin 1.Ketua
    Pengadilan bertanggung jawab atas penyediaan DokumenElektronik putusan, termasuk bertanggung jawab atas pengelolaanDokumen Elektronik serta kepatuhan terhadap kelancaran prosespengelolaan dan pengiriman Dokumen Elektronik tersebut. 6.
Putus : 25-04-2019 — Upload : 03-12-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 646 K/Pid.Sus/2019
Tanggal 25 April 2019 — MOHAMMAD AMRULLAH, S.H., M.HUM., bin TAUFIK
12281028 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Menyatakan barang bukti berupa:Copy Berita Acara Rapat pembahasan dokumen addendum Amdaldan RKLRPL Pertambangan emas DMP di tujuh bukit KecamatanPesanggaran, Kabupaten Banyuwangi Nomor 66/424.207.1/2015tanggal 14 Juli 2015;Copy Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.826/Menhut11/2013tanggal 19 November 2013;Copy Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.4936/MenhutVII//PKH/2014 tanggal 7 Juli 2014:Copy Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.317/MenhutVII/2014tanggal 25 Juli 2014;Copy Keputusan Menteri Kehutanan
    Bahwa kendati Terdakwa telah terbukti melakukan wawancara yangdiliput, disiarkan dan ditulis oleh beberapa media baik online BanyuwangiTimes maupun media elektronik lainnya akan tetapi perbuatanTerdakwa tersebut tidak dapat dinilai sebagai perbuatanmendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapatdiaksesnya informasi elektronik dan/atau. dokumen elektroniksebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 27 Ayat (3) UndangUndangNomor 11 Tahun 2008 juncto UndangUndang Nomor 19 Tahun 2016tentang
    Menetapkan agar barang bukti berupa : Copy Berita Acara Rapat pembahasan dokumen addendum Amdaldan RKLRPL Pertambangan emas DMP di tujuh bukit KecamatanPesanggaran, Kabupaten Banyuwangi Nomor 66/424.207.1/2015tanggal 14 Juli 2015; Copy Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.826/Menhut11/2013 tanggal 19 November 2013; Copy Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.4936/MenhutVII//PKH/2014 tanggal 7 Juli 2014: Copy Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.317/MenhutVII/2014 tanggal 25 Juli 2014: Copy Keputusan
Surat Panitera MA
Surat Panitera MA Nomor 821/PAN/OT.01.03/VI/2014 Tahun 2014
6572795
  • Tentang : Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan dan Pengiriman Dokumen Elektronik Sebagai Kelengkapan Permohonan Kasasi dan Peninjauan Kembali
  • Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan dan Pengiriman Dokumen Elektronik Sebagai Kelengkapan Permohonan Kasasi dan Peninjauan Kembali
    Prosedur pengumpulan dokumen elektronik, antara laintermasuk mewajibkan para pihak/penuntut umum dalammelampirkan dokumen elektronik sebagaimana ditentukandalam Surat Edaran;b. Prosedur pengelolaan dan penyimpanan dokumenelektronik;c. Prosedur dan format penulisan dokumen yang disesuaikandengan ketentuan templat putusan pada pengadilan;d. Prosedur unggah (upload) putusan dan dokumen elektronik;e. Mekanisme yang menjamin kesesuaian dokumen versielektronik dengan versi cetak;f.
    Untuk melaksanakan tanggung jawab ini,Panitera Muda menugaskan 1 (satu) orang atau lebih untukmenerima, menyimpan, mengelola dan mengunggah (upload)dokumen elektronik.Petugas pengelola dokumen elektronik sebagaimana disebutdalam angka 4, wajib membuat indeks daftar dokumen yangdisimpan dalam pusat data dan informasi perkara untukmemudahkan proses pencarian dokumen elektronik.
    Dokumen elektronik disimpan dalam format portable documentformat (*.pdf) atau rich text format (*.rtf) dengan ketentuanformat dokumen .*pdf merupakan dokumen hasil pemindaian(scanning) dengan ketentuan pemindaian hitamputih dankedalaman resolusi 150 dpi.7. Dokumen elektronik disimpan dengan ketentuan penamaandokumen sebagai berikut.a. Untuk dokumen pengolah kata (word processor), harusdisimpan dalam format rich text format (*.rtf);b.
    Unggah dokumen elektronik yang diwajibkan oleh SuratEdaran melalui menu upload dokumen pendukung.
    Dalam hal dokumen elektronik dinyatakan telah lengkap,Petugas mengunduh (download) seluruh jenis dokumen padaDirektori Putusan (atau kemungkinan surat elektronik) untukkemudian disimpan di Media Penyimpanan Bersama.e.
Putus : 27-06-2013 — Upload : 18-12-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 226 K/TUN/2013
Tanggal 27 Juni 2013 — BALOK MAS INDAH VS PEJABAT PEMERIKSA DOKUMEN KANTOR PELAYANAN UTAMA BEA DAN CUKAI TIPE A TANJUNG PRIOK, DKK
8881 Berkekuatan Hukum Tetap
  • BALOK MAS INDAHVSPEJABAT PEMERIKSA DOKUMEN KANTOR PELAYANAN UTAMA BEA DAN CUKAI TIPE A TANJUNG PRIOK, DKK
    PEJABAT PEMERIKSA DOKUMEN KANTOR PELAYANANUTAMA BEA DAN CUKAI TIPE A TANJUNG PRIOK, berkedudukan diJalan Pabean Tanjung Priok Jakarta Utara, dalam hal ini memberi kuasasecara bersamasama atau sendirisendiri kepada :1. Dr. INDRA SURYA S.H.L.L.M, Jabatan Kepala Biro Bantuan HukumKementrian Keuangan;2. DIDIK HARIYANTO, S.H.M.M, Jabatan Kepala Bagian Bantuan HukumI pada Biro Bantuan Hukum Kementrian Keuangan;3.
    BalokMas Indah Terhadap SPTNP Nomor SPTNP003235/KPUTP/BD.02/2011 Tanggal20 Januari 2011 Oleh Kantor Pelayanan Utama Bea Dan Cukai Tipe A TanjungPriok;TENGGANG WAKTU PENGAJUAN GUGATANBahwa yang menjadi dasar tanggang waktu dalam pengajuan gugatan ini antara lainadalah :1.Bahwa surat Pejabat Pemeriksa Dokumen (TERGUGAT I) tanggal 20 Januari 2011,diterima PT Balok Mas Indah (PENGGUGAT) tanggal 20 Januari 2011 dikantorPelayanan Utama Bea dan Cukai;.
    Menyatakan batal atau tidak sah, Keputusan TERGUGAT I, TERGUGAT II, danTERGUGAT III masingmasing:221)2)Surat dari Pejabat Pemeriksa Dokumen Kantor Pelayanan Utama Bea dan CukaiTipe A Tanjung Priok (TERGUGAT I) No.
    Mewajibkan kepada TERGUGAT I, TERGUGAT IJ dan TERGUGAT HI untukmencabut Keputusan masingmasing:1)2)3)Surat dari Pejabat Pemeriksa Dokumen Kantor Pelayanan Utama Bea dan CukaiTipe A Tanjung Priok (TERGUGAT I) No.
    Keduanya dikeluarkan oleh Pejabat FungsionilPemerika Dokumen atau PFPD.4243Bahwa SPKTNP dan SPTNP adalah dua keputusan yang sangat berbeda statusdan perlakuannya.
Putus : 17-06-2019 — Upload : 21-02-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 818 K/Pid.Sus/2019
Tanggal 17 Juni 2019 — DIA UDINI, S.Pd., M.M. bin MANSYUR
29171711 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Abstrak : Perkara ini merupakan putusan kasasi dari perkara yang diadili di Pengadilan Negeri Banjarmasin pada tingkat pertama di mana Terdakwa dinyatakan bersalah. Putusan pada tingkat pertama tersebut kemudian dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Kalimantan ... [Selengkapnya]
  • II/SAR/DIK/2013 tanggal 16 September 2013;Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah(DPA SKPD) Dinas Pendidikan Tahun Anggaran 2013;Rencana Kerja SKPD Dinas Pendidikan, Kabupaten Hulu Sungai TengahTahun 2013;Rencana Strategis Dinas Pendidikan, Kabupaten Hulu Sungai TengahTahun 20112015;Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2012;Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2013;Peraturan Bupati Hulu Sungai Tengah Nomor 22 Tahun 2012 tentangRencana
    Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), Kabupaten Hulu SungaiTengah Tahun 2013;RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah), KabupatenHulu Sungai Tengah Tahun 2011 s/d 2015;Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah(DPA SKPD) Dinas Pendidikan Tahun Anggaran 2015;Foto Pelaksanaan Pekerjaan Nomor Kontrak 425/02/LU/P.11/SAR/DIK/2013 Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun,Kegiatan Penambahan Ruang Kelas Sekolah, Pekerjaan PembangunanRKB ATTin Murakata Tahun Anggaran 2013
    Kemat selaku Sekretaris Yayasan AtTin Murakata danAbdul Halim, S.Ag., M.A.P., selaku Bendahara Yayasan AtTin Murakatatanggal 26 November 2012;Dokumen RKA (Rencana Kerja Anggaran) Dinas Pendidikan, KabupatenHulu Sungai Tengah, program wajib belajar pendidikan dasar sembilantahun, kegiatan penambahan ruang kelas sekolah Tahun Anggaran 2013;Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI (Badan Pemeriksa KeuanganRepublik Indonesia), Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun Anggaran2013;Tanah seluas + 2,1 Ha atau + 21.9385