Ditemukan 256682 data
Urut Berdasarkan
Register : 01-08-2023 — Putus : 02-05-2024 — Upload : 25-06-2024
Putusan PN TANGERANG Nomor 801/Pdt.G/2023/PN Tng Tanggal 2 Mei 2024 — Penggugat melawan Tergugat
4 — 0
4 — 0
hukumnya;
- Menetapkan Hak Asuh dan Hak Pemeliharaan anak-anak yakni:
- , Anak Kesatu Laki-laki, lahir di Jakarta pada Tanggal 23 September 2013, Sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 18240/U/JB/2013, Tertanggal 11 Juli 2023;
- , Anak Kedua Laki-laki, lahir di Jakarta pada Tanggal 03 Desember 2017, Sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3173-LU-27122017-0371, Tertanggal 11 Juli 2023;
Adalah berada dalam kekuasaan
Register : 23-02-2023 — Putus : 02-03-2023 — Upload : 07-03-2023
Putusan PN MEDAN Nomor 200/Pdt.P/2023/PN Mdn Tanggal 2 Maret 2023 — Pemohon:
Susanty
85 — 16
Susanty
85 — 16
M E N E T A P K A N
- Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- Memberi izin kepada Pemohon SUSANTY dalam kedudukannya sebagai Wali yang sah untuk menjalankan kekuasaan orangtua atas anak kandung Pemohon yang masih di bawah umur yang bernama SHELBY FELYSSA LIMZY, Perempuan, lahir di Medan, pada tanggal 29 Februari 2012, untuk menjual, mengagunkan atau menggadaikan harta bahagian anak Pemohon yang masih dibawah umur tersebut terhadap:
Register : 14-06-2023 — Putus : 10-08-2023 — Upload : 18-08-2023
Putusan PN Oelamasi Nomor 31/Pdt.G/2023/PN Olm Tanggal 10 Agustus 2023 — Penggugat melawan Tergugat
40 — 14
40 — 14
dilangsungkan secara agama Kristen Protestan di Gereja Masehi Injili di Timor Jemaat Elim Bolok pada tanggal 24 Juli 1998 sebagaimana Surat Nikah No. 85/VIII/N/98 yang telah tercatat pula pada Kutipan Akta Perkawinan berdasarkan Akta Perkawinan No.97/MSL/KS/DISPEN/2010 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil dan Keluarga Berencana Kabupaten Kupang pada tanggal 27 September 2010, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Menetapkan Penggugat sebagai pelaksana kekuasaan
Register : 19-03-2020 — Putus : 26-03-2020 — Upload : 18-08-2021
Putusan PN KARAWANG Nomor 74/Pdt.P/2020/PN Kwg Tanggal 26 Maret 2020 — Pemohon:
ATA SUKARTA
8 — 0
ATA SUKARTA
8 — 0
Memberi Ijin kepada Pemohon : ATA SUKARTA, berdasarkan kekuasaan orang tua bertindak untuk dan atas nama bagi kedua orang anaknya yang masih berusia dibawah umur yang bernama : FIRMANSYAH, Laki-laki, Lahir di Karawang pada 24 November 2012 dan ANGGUN SEPTIANI, Perempuan, Lahir di Karawang pada 2 September 2015, untuk menjual sebidang tanah seluas 301 M2 (tiga ratus satu Meter persegi),yang diatasnya berdiri sebuah bangunan rumah tinggal terurai dalam
Putus : 10-08-2015 — Upload : 22-10-2015
Putusan PN SURABAYA Nomor 58/Pid.Sus/TPK/2015/PN.Sby Tanggal 10 Agustus 2015 — IRFAN YUDIANTO, S.Pd ;
KEJAKSAAN NEGERI JOMBANG
56 — 19
56 — 19
Menyatakan Terdakwa Irfan Yudianto, SPd . terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Sebagai Pegawai Negeri Sipil yang menerima hadiah atau perjanjian , sedang ia tahu atau patut dapat menyangka , bahwa apa yang dihadiahkan atau dijanjikan itu berhubungan dengan kekuasaan atau hak karena jab atannya , atau yang menurut pikiran orang yang menghadiahkan atau berjanji itu ada hubungannya dengan jabatannya itu ; 4.
meneliti barang bukti yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum ;Telah mendengar Tuntutan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 31 Juli 2015,yang padapokoknya Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya yang memeriksa danmengadili perkara ini memutuskan :1.2.3.Menyatakan terdakwa IRFAN YUDIANTO S.Pd bersalah melakukan Tindak PidanaSebagai Pegawai Negeri Sipil Atau Penyelenggara Negara Yang Menerima HadiahAtau Janji Padahal Diketahui Atau Patut Diduga, Bahwa Hadiah Atau Janji TersebutDiberikan Karena Kekuasaan
Unsur Sebagai Pegawai Negeri Atau Penyelenggara Negara .Menimbang, bahwa pengertian Pegawai Negeri menurut Penjelasan Pasal 92KUH Pidana adalah : Amtenar ( Pegawai ) orang yang diangkat oleh kekuasaan umummenjadi Pejabat Umum untuk menjalankan sebagian dari tugas Pemerintah atau bagianbagiannya , yang termasuk disini ialah :1. Pengangkatan oleh Instansi Umum ;45 2. Memangku Jabatan Umum dan 3.
itu digunakan secarasalah / menyimpang untuk melakukan perbuatan tertentu. itulah yang dinamakanmenyalahgunakan kekuasaan atau dapat didefinisikan sebagai perbuatan yang dilakukanoleh orang yang sebenarnya berhak untuk melakukannya tetapi dilakukan secara salah ataudiarahkan pada hal yang salah.
Padahal Diketahui Atau Patut Diduga Bahwa Hadiah Atau Janji TersebutDiberikan Karena Kekuasaan Atau Kewenangan Yang Berhubungan DenganJabatannya Atau Yang Menurut Pikiran Orang Yang Memberikan Hadiah AtauJanji Tersebut Ada Hubungan Dengan Jabatannya .Ad. 1).
Menyatakan Terdakwa Irfan Yudianto, SPd . terbukti secara sah dan meyakinkanbersalah melakukan tindak pidana Sebagai Pegawai Negeri Sipil yang menerimahadiah atau perjanjian , sedang ia tahu atau patut dapat menyangka , bahwa apa yangdihadiahkan atau dijanjikan itu berhubungan dengan kekuasaan atau hak karena jabatannya , atau yang menurut pikiran orang yang menghadiahkan atau berjanji itu adahubungannya dengan jabatannya itu ;4.
Register : 27-05-2022 — Putus : 05-09-2022 — Upload : 06-09-2022
Putusan PN CIBINONG Nomor 162/Pdt.G/2022/PN Cbi Tanggal 5 September 2022 — Penggugat melawan Tergugat
23 — 12
23 — 12
Nia Kurniasih, selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bogor, putus karena perceraian ;
- Menetapkan Penggugat sebagai pelaksana kekuasaan orangtua atas kedua anak Penggugat dan Tergugat yang masih dibawah umur, yang bernama :
- Sinaga, Margareth Natascha, jenis kelamin Perempuan, lahir di Makasar pada tanggal 01 Maret 2008, sebagaimana tercatat pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 7371.AI.2008.005713 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan
Register : 12-03-2019 — Putus : 30-07-2019 — Upload : 05-09-2019
Putusan PN JAKARTA UTARA Nomor 285/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Utr Tanggal 30 Juli 2019 — Penuntut Umum:
AGUS JULIANTO. P SH
Terdakwa:
KOKO KOMARUDIN als KOKO als ABU WAHID BIN LILIK CALIK
184 — 114
AGUS JULIANTO. P SH
Terdakwa:
KOKO KOMARUDIN als KOKO als ABU WAHID BIN LILIK CALIK
184 — 114
Tujuan jangka panjangnya yaitu : inisiatif dan persiapan dimana diIndonesia belum ada yang ditunjuk sebagai perwakilan daulahislamiyah oleh ISIS yang dipimpin oleh ABU BAKAR AL BAGHDADI,karena persyaratan untuk menjadi perwakilan daulah islamiyah yangditunjuk oleh ISIS adalah memiliki tamkin (daerah kekuasaan),dimana ada pimpinan serta kelompok yang sudah terorganisir dankelompok khatibah AlMubarog pimpinan ABI MUBAROQmempersiapkan tamkin dan kelompok yang terorganisir karena sudahtidak ada lagi
JAD mengikuti programprogram baik melaluidakwah maupun melalui kegiatan pelatihan militer untuk mempersiapkandiri melawan setiap orang yang menjolimi umat muslim dan untukmelawan siah serta PKI yang tidak perpedoman pada hukum islam danDEDI ISKANDAR SANTOSO als WANTO als ABI MUBAROQmenyerukan kepada seluruh pimpimpin wilayah dan perwakilan wilayahmenyampaikan agar segera mempersiapkan diri dengan cara idad(pelatinan militer) dan tadabur, mempersiapkan persenjataan dan danauntuk membuat wilayah kekuasaan
ALI,LC.MA bahwa akan terjadi kerusuhan pilpres baik Jokowi terpilih/tidaktetap akan terjadi kerusuhan besar di Indonesia dan akan dikuasaikomuniskomunis Cina yang kerja Sama dengan syiah.e Tujuan jangka panjangnya yaitu : inisiatif dan persiapan dimana diIndonesia belum ada yang ditunjuk sebagai perwakilan daulahislamiyah oleh ISIS yang dipimpin oleh ABU BAKAR AL BAGHDADI,karena persyaratan untuk menjadi perwakilan daulah islamiyah yangditunjuk oleh ISIS adalah memiliki tamkin (daerah kekuasaan),
Register : 21-01-2022 — Putus : 10-02-2022 — Upload : 17-02-2022
Putusan PN Cikarang Nomor 23/Pdt.P/2022/PN Ckr Tanggal 10 Februari 2022 — Pemohon:
INDRIYANI SURYA SUPRIYANTI
84 — 39
INDRIYANI SURYA SUPRIYANTI
84 — 39
Menimbang, bahwa terhadap pokok permasalahan dari permohonanPemohon sebagaimana tersebut diatas, Hakim akan mempertimbangkannyasebagai berikut:Menimbang, bahwa mengenai Kebelumdewasaan terdapat dalam Pasal330 KUHPerdata, yang menerangkan bahwa, Yang belum dewasa adalahmereka yang belum mencapai umur genap dua puluh satu tahun dan tidakkawin sebelumnya, selanjutnya mengenai Perwalian (Voogdi/) terdapat dalamPasal 330 KUHPerdata, menerangkan bahwa, mereka yang belum dewasadan tidak berada dibawah kekuasaan
CkrAgung Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, yangmenyebutkan bahwa, Dewasa adalah cakap bertindak didalam hukum yaituorang yang telah mencapai umur 18 Tahun atau telah kawin;Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai Perwalian oleh Bapak atau Ibuterdapat dalam Pasal 345 KUHPerdata, menerangkan bahwa, bila salah satudari orang tua meninggal dunia, maka perwalian anak belum dewasa dipangkudemi hukum oleh orang tua yang masih hidup, sejauh orang tua ini tidakdibebaskan atau dipecat dari kekuasaan
Terhadap permasalahan ini KUHPerdata, Buku I, Bab XIV Tentang Kekuasaan Orang Tua, Bagian KeduaTentang AkibatAkibat Kekuasaan Orang Tua Terhadap Harta Kekayaan Anak,Pasal 309 KUH Perdata menyatakan, "ia tak boleh memindahtangankan hartakekayaan anakanaknya yang belum dewasa melainkan dengan memperhatikanaturanaturan yang tercantum dalam bab ke lima belas buku ke satu tentangmemindahtangankan barangbarang kepunyaan anak yang belum dewasa.Halaman 13 dari 23 Penetapan Nomor 23/Padt.P/2022/PN CkrDengan
berdasarkan atas undangundang ini, maka dengan berlakunya undangundang ini ketentuanketentuanyang diatur dalam Kitab UndangUndang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek),Ordonansi Perkawinan Indonesia Kristen (Huwelijks Ordonantie ChristenIndonesiers S. 1933 No. 74), Peraturan Perkawinan Campuran (Regeling op degemengde Huwelijken S. 1898 No. 158), dan peraturanperaturan lain yangmengatur tentang perkawinan sejauh telah diatur dalam undangundang ini,dinyatakan tidak berlaku;Menimbang, bahwa terkait dengan kekuasaan
orang tua, UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Bab X Tentang Hak danKewajiban antara Orang Tua dan Anak, mengaturnya sebagai berikut: Pasal 47 ayat (1) menyatakan, "anak yang belum mencapai umur 18tahun (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinanada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dar!
Register : 20-10-2014 — Putus : 07-01-2015 — Upload : 10-02-2015
Putusan PN SALATIGA Nomor 73/Pid.B/2014/PN.Slt Tanggal 7 Januari 2015 —
31 — 3
31 — 3
SOETARMIN (Alm), dibawah janji5memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :Bahwa saksi telah memberikan keterangan di kepolisian dan keterangantersebut benar ;Bahwa pada saat ini, sebelum disita oleh Polisi, saksi memegang surat kuasaatas nama Harjo Suyatno, sertifikat tersebut berada dalam kekuasaan saksikarena terdakwa telah menjadikan sertifikat tersebut sebagai jaminanhutang ;Bahwa pada awalnya terdakwa mengakui sertifikat tersebut adalah milikkeluarga terdakwa, tetapi setelah itu saksi
Semarang ;Bahwa terhadap barang bukti tersebut, akan dipertimbangkan sebagai berikut :Bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 46 KUHAP maka bendasitaandikembalikan kepada siapa benda itu disita atau kepada yang berhak;Bahwa terhadap Barang bukti SHM No 499 atas nama Harjo Suyatno, diketahuibenda tersebut disita pada saat berada dalam kekuasaan Bernadheta Nani, namundemikian Harjo Suyatno adalah orang yang berhak terhadap barang buktitersebut sebagaimana tercantum dalam SHM No 499, Harjo Suyatno adalahpemegang
hak dari SHM No 499.Bahwa SHM No 499 berada dalam kekuasaan Bernadheta Nani pada saat disitakarena terdakwa telah menjadikan SHM No.499 sebagai jaminan pinjaman uangkepada Bernadheta Nani sebagai pengganti jaminan berupa cek yang telahdisepakati terlebih dahulu oleh Bernadheta nani, penggantian jaminan dari yangsemula cek senilai Rp.50.000.000,00 menjadi SHM No 499 atas nama HarjoHalaman 21 dari 24 Putusan Nomor 73/Pid.B/2014/PN.
Suyatno ;Bahwa berdasarkan keterangan Bernadheta nani dan Herryanto setelah jatuhtempo pencairan cek tanggal 27 Juli 2013, Harryanto melakukan pengecekankepada Harjo Suyatno dan mengetahui bahwa SHM No 499 bukan milikterdakwa atau saudara terdakwa tetapi milik Harjo Suyatno dan Harjo Suyatnotidak pernah memberikan ijin kepada Terdakwa untuk menjadikan SHM No 499sebagai jaminan hutang bagi kepentingan terdakwa ;Menimbang, bahwa dari uraian fakta diatas diketahui SHM No 499 atas SHM No499 berada dalam kekuasaan
Terdakwa karena dijadikan jaminan hutang olehRugini istri Harjo Suyatno sebesar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) tetapihingga saat ini terdakwa baru menyerahkan Rp.1.000.000,00 kepada Rugini, dankemudian menjadikan HM NO 499 yang berada dalam kekuasaan terdakwasebagai jaminan hutang terdakwa sejumlah Rp.30.000.000,00 kepada BernadhetaNani dengan menggunakan surat kuasa palsu dari Harjo Suyatno, karenanyaMejelis berpendapat, menjadi kewaiban terdakwa untuk menyelesaikankewajibannya terhadap Bernadheta
Register : 08-09-2016 — Putus : 15-09-2016 — Upload : 26-09-2016
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 107/PLW/2016/PTUN.JKT Tanggal 15 September 2016 — DRS. H. MUH. RIDWAN ZAKARIAH, M.Si, dkk ; MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA
155 — 49
155 — 49
Putusan Nomor : 107/PLVW/2016/PTUNJKT Bahwa oleh karenanya adalah sangat tidak beralasan secara hukum ataudengan kata lain Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta sebagai bahagiandari kekuasaan kehakiman di Indonesia yaitu menegakan hukum dankeadilan (vide pasal angka 1 UndangUndang Nomor 48 Tahun 2009)dengan membiarkan terjadinya pelanggaranpelanggaran administrasidalam penerbitan surat Keputusan Menteri dalam Negeri yang dasarnyabukan undangundang pemilukada akan tetapi UndangUndang Nomor 32Tahun
Donner yangmembagi kekuasaan negara menjadi dua bagian yaitu :a. Kekuasaan negara dalam bidang politik (Taak Stelling);b. Kekuasaan negara dalam menjalankan atau melaksanakan kebijakan politik(Taak Vervulling);.
Bahwa objek sengketa dalam perkara a quo yang dikeluarkan Menteri DalamNegeri merupakan kewenangan kekuasaan negara dalam bidang politik (TaakStelling) sedangkan kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara adalah untukmenguji keputusankeputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara dalammenjalankan atau melaksanakan kebijakan politik (Taak Vervulling).
Putusan Nomor : 107/PLVW/2016/PTUNJKTsebagai bagian dari kewenangan kekuasaan negara dalam bidang politik (TaakStelling);7.
Register : 08-10-2021 — Putus : 16-11-2021 — Upload : 16-11-2021
Putusan PT SAMARINDA Nomor 190/PDT/2021/PT SMR Tanggal 16 Nopember 2021 — Pembanding/Penggugat : ANDI TENRI KAWA Diwakili Oleh : SRI FITRIAH
Terbanding/Tergugat I : PT. BANK MUAMALAT INDONESIA Tbk. Cabang Samarinda
Terbanding/Tergugat II : Cq Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Samarinda
Terbanding/Tergugat III : Cq. KANTOR BADAN PERTANAHAN NASIONAL KOTA SAMARINDA
Terbanding/Tergugat IV : OTORITAS JASA KEUANGAN
106 — 46
Terbanding/Tergugat I : PT. BANK MUAMALAT INDONESIA Tbk. Cabang Samarinda
Terbanding/Tergugat II : Cq Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Samarinda
Terbanding/Tergugat III : Cq. KANTOR BADAN PERTANAHAN NASIONAL KOTA SAMARINDA
Terbanding/Tergugat IV : OTORITAS JASA KEUANGAN
106 — 46
Mengambil uang hasil penjualan itu seluruhnya atau sebagianuntuk melunasi utang debitur tersebut diatas; danMelakukan halhal lain. yang menurut undangundang danperaturan hukum yang berlaku diharuskan atau menurut pendapatPihak Kedua perlu dilakukan dalam rangka melaksanakan kuasatersebut.Secara logika, jika parate eksekusi masih harus melalui fiat dariketua pengadilan, maka dimana lagi letak paratenya sebagai hakuntuk menjual atas kekuasaan sendiri?
Dalam UndangUndang Nomor 8 Tahun 2004 Tentang Perubahanatas UndangUndang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum.Pasal 2Peradilan umum adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman bagiHalaman51dari66 Putusan Nomor 190/PDT/2021/PT SMRrakyat pencari keadilan pada umumnya.f.
Dalam UndangUndang Nomor 48 Tahun 2009 tentang KekuasaanKehakiman, menyebutkan:Pasal 1 angka 1 : Kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan Negarayang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakanhukum dan keadilan berdasarkan pancasila dan UndangUndangDasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, demiterselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia.Pasal 2 ayat (1) : Peradilan dilakukan DEMI KEADILANBERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.Pasal 2 ayat (2) : Peradilan negara menerapkan dan menegakkanhukum
kehakiman tunduk padaUU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman ( UUKekuasan Kehakiman) yang merupakan induk dan kerangka umumuntuk meletakkan dasar dan asas peradilan serta pedoman bagilingkungan peradilan Umum, peradilan Agama, Peradilan militer danperadilan tata Usaha Negara, dan Hakim pada Pengadilan khususyang berada dalam lingkungan peradilan tersebut ( vide bab pasal angka 5 UU Kekuasaan Kehakiman);Bahwa UU Kekuasaan Kehakiman juga mengatur tentangpenyelesaian sengketa diluar pengadilan
Pertimbangan Keterlambatan Penyelesaian Dan Pengiriman BerkasPerkara Oleh Pengadilan Tingkat Pertama; Bahwa Pasal 2 ayat (4) UndangUndang Nomor 48 Tahun 2009tentang Kekuasaan Kehakiman menyebutkan peradilan dilakukandengan cepat, sederhana, dan biaya ringan.
Register : 30-05-2017 — Putus : 22-06-2017 — Upload : 27-09-2017
Putusan PN SIBOLGA Nomor 32/Pdt.Sus-BPSK/2017/PN Sbg Tanggal 22 Juni 2017 — PT. BANK MANDIRI (Persero) Tbk Cabang Sibolga vs JULFIKAR SITUMEANG
166 — 48
166 — 48
Dalam hal ini Putusan diterima oleh PEMOHON pada tanggal08 Mei 2017 sebagaimana tercatat didalam resi pos nomor 15163467697.e BPSK Kabupaten Batu Bara dalam memeriksa dan menjatuhkan Putusandalam perkara aquo telah keliru menerapkan hukum dengan melanggar danmelampaui UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman berupamencantumkan titel eksekutorial atau irahirah "Demi Keadilan BerdasarkanKetuhanan Yang Maha Esa.e Bahwa Pasal 1 angka (4) jo. Pasal 45 ayat (1) jo.
Pasal 49 ayat (1) UU No. 8Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UU PK), Pasal 2Kepmenperindag No. 350/2001 dan Pasal 18 UU No. 48 Tahun 2009 tentangKekuasaan Kehakiman ("UU Kekuasaan Kehakiman) telah jelas dan tegasmengatur bahwa BPSK Kabupaten Batu Bara bukanlah lembaga peradilanatau pelaku kekuasaan kehakiman, melainkan hanya sebagai suatu lembagayang dibentuk oleh Pemerintah, yang berfungsi menangani danmenyelesaikan sengketa konsumen di luar pengadilan.e Bahwa BPSK Kabupaten Batu Bara juga
Apabila lembaga yang bukan lembaga peradilan atau badan arbitrasemenjatuhkan suatu putusan dengan menggunakan irahirah tersebut di atas,maka putusan tersebut mengandung cacat hukum karena melanggar danmelampaui ketentuan UU Kekuasaan Kehakimansehingga harus dinyatakanbatal demi hukum (null and void).
Kehakiman, danoleh karena itu putusan dimaksud mengandung cacat hukum dan dinyatakanbatal demi hukum.Bahwa dalam perkara aquo, ternyata Putusan BPSK Kabupaten Batu Bara(yang notabene bukan lembaga peradilan maupun badan arbitrase yangdimaksud dalam UU Arbitrase) memuat irahirah "Demi KeadilanBerdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, maka dari itu Putusan BPSKKabupaten Batu Bara tersebut telah terbukti mengandung cacat hukumkarena melanggar dan melampaui UU Kekuasaan Kehakiman, dan oleh Halaman 13 dari
Halaman 14 dari 46 Putusan Nomor 32/Pdt.Sus/2017/PN Sbge Bahwa Majelis BPSK telah melakukan tindakan yang sewenangwenang danmelebihi kewenangannya sebagaimana ditentukan oleh UndangundangNomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan KeputusanMenteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 350/MPP/Kep/12/2001tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa,Majelis aquo telah melakukan penyalahgunaan kewenangan dan kekuasaan(Ultra Vires) didalam Petitumnyadengan memutuskan antara
Register : 30-05-2017 — Putus : 22-06-2017 — Upload : 27-09-2017
Putusan PN SIBOLGA Nomor 33/Pdt.Sus-BPSK/2017/PN Sbg Tanggal 22 Juni 2017 — PT. BANK MANDIRI (Persero) Tbk Cabang Sibolga vs RONNI MANAL
153 — 61
153 — 61
Dalam hal ini Putusan diterima oleh PEMOHON pada tanggal08 Mei 2017 sebagaimana tercatat didalam resi pos nomor 15163467460.BPSK Kabupaten Batu Bara dalam memeriksa dan menjatuhkan Putusandalam perkara aquo telah keliru menerapkan hukum dengan melanggar danmelampaui UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman berupamencantumkan titel eksekutorial atau irahirah "Demi Keadilan BerdasarkanKetuhanan Yang Maha Esa.Bahwa Pasal 1 angka (4) jo. Pasal 45 ayat (1) jo.
Pasal 49 ayat (1) UU No. 8Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UU PK), Pasal 2Kepmenperindag No. 350/2001 dan Pasal 18 UU No. 48 Tahun 2009 tentangKekuasaan Kehakiman ("UU Kekuasaan Kehakiman) telah jelas dan tegasmengatur bahwa BPSK Kabupaten Batu Bara bukanlah lembaga peradilanatau pelaku kekuasaan kehakiman, melainkan hanya sebagai suatu lembagayang dibentuk oleh Pemerintah, yang berfungsi menangani danmenyelesaikan sengketa konsumen di luar pengadilan.Bahwa BPSK Kabupaten Batu Bara juga
Apabila lembaga yang bukan lembaga peradilan atau badan arbitrasemenjatuhkan suatu putusan dengan menggunakan irahirah tersebut di atas,maka putusan tersebut mengandung cacat hukum karena melanggar danmelampaui ketentuan UU Kekuasaan Kehakimansehingga harus dinyatakanbatal demi hukum (null and void).
Kehakiman, danoleh karena itu putusan dimaksud mengandung cacat hukum dan dinyatakanbatal demi hukum.e Bahwa dalam perkara aquo, ternyata Putusan BPSK Kabupaten Batu Bara(yang notabene bukan lembaga peradilan maupun badan arbitrase yangdimaksud dalam UU Arbitrase) memuat irahirah "Demi KeadilanBerdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, maka dari itu Putusan BPSKKabupaten Batu Bara tersebut telah terbukti mengandung cacat hukumkarena melanggar dan melampaui UU Kekuasaan Kehakiman, dan olehkarenanya menurut
TERMOHON sebelumnya telah diberikesempatan dan waktu yang cukup untuk melakukan penyelesaiankreditnya, namun TERMOHON tetap tidak menanggapinya dengan baik.Oleh karenanya berdasarkan Pasal 6 UU Hak Tanggungan, AktaPengikatan Hak Tanggungan, Perjanjian Kredit dan Addendum PerjanjianKredit, maka PEMOHON selaku pemegang Hak Tanggungan berhak dandiberi kewenangan oleh Undang undang untuk menjual obyek Agunandengan kekuasaan sendiri, dengan bantuan Kantor Pelayanan danKekayaan Negara dan Lelang (KPKNL
Putusan Mahkamah Konstitusi
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 33/PUU-XIV/2016 Tahun 2016 2245 — 785
- Tentang : Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
., MH.Peninjauan Kembali dalam perkara pidana mengacu kepada Pasal263 KUHAP sebagai /ex specialis dari Pasal 23 ayat (1) UU Nomor4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman. Dalam Pasal 263KUHAP diatur secara tegas dan limitatif bahwa PeninjauanKembali hanya dapat diajukan oleh Terpidana dan ahli warisnyadan diajukan terhadap putusan selain bebas dan lepas darituntutan hukum.
Kedua, pembagian kekuasaan. Ketiga, pemerintahanberdasarkan UndangUndang Dasar. Sejalan dengan itu, AV Decaymenegaskan bahwa ciri dari rule of Jaw adalah supremasi hukum,persamaan di depan hukum dan proses hukum yang adil.
Terlebih lagi bahwa tidakada penjelasan apapun dalam Penjelasan Pasal 3 UU Nomor 8 Tahun1981, sehingga asasasas, maksud dan tujuan yang terkandung dalampasal tersebut menjadi terabaikan dan pada akhirnya tidak dapat dijadikanpedoman dalam mencegah munculnya penyalahgunaan kekuasaan(abuse of power) dalam penegakan hukum pidana.
Oleh karena asas danprinsip yang membatasi kewenangan penegak hukum pidana tidakterejawantahkan dalam Pasal 3 UU Nomor 8 Tahun 1981, maka potensipotensi penyalahgunaan kekuasaan dapat terjadi dalam setiap tahapproses penegakan hukum pidana termasuk tetapi tidak terbatas padaPeninjauan Kembali sesuai Pasal 263 ayat (1) UU Nomor 8 Tahun 1981;Bahwa untuk memberikan kepastian hukum yang adil guna mencegahterjadinya penyalahgunaan kekuasaan, maka perlu kiranya MahkamahKonstitusi menegaskan kembali asas
Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 39Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), dan UndangUndang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 5076);5. AMAR PUTUSANMengadili,Menyatakan:1. Mengabulkan permohonan Pemohon;1.1.
Putus : 11-07-2017 — Upload : 12-09-2017
Putusan PN SIMALUNGUN Nomor 42/Pdt.G-Sus/2017/PN Sim Tanggal 11 Juli 2017 — PT. BANK MANDIRI ( Persero) Tbk CABANG PEMATANG SIANTAR
LAWAN
KAMARUDDIN SINAGA
199 — 52
199 — 52
Dalam hal ini Putusan diterima oleh PEMOHON pada tanggal08 Mei 2017 sebagaimana tercatat didalam resi pos nomor 15163467717.e BPSK Kabupaten Batu Bara dalam memeriksa dan menjatuhkan Putusandalam perkara aquo telah keliru menerapkan hukum dengan melanggar danmelampaui UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman berupamencantumkan titel eksekutorial atau irahirah "Demi Keadilan BerdasarkanKetuhanan Yang Maha Esa.e Bahwa Pasal 1 angka (4) jo. Pasal 45 ayat (1) jo.
Pasal 49 ayat (1) UU No. 8Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen ("UU PK), Pasal 2Kepmenperindag No. 350/2001 dan Pasal 18 UU No. 48 Tahun 2009 tentangKekuasaan Kehakiman ("UU Kekuasaan Kehakiman) telah jelas dan tegasmengatur bahwa BPSK Kabupaten Batu Bara bukanlah lembaga peradilanatau pelaku kekuasaan kehakiman, melainkan hanya sebagai suatu lembagayang dibentuk oleh Pemerintah, yang berfungsi menangani danmenyelesaikan sengketa konsumen di luar pengadilan.e Bahwa BPSK Kabupaten Batu Bara juga
Apabila lembaga yang bukan lembaga peradilan atau badan arbitrasemenjatuhkan suatu putusan dengan menggunakan irahirah tersebut di atas,maka putusan tersebut mengandung cacat hukum karena melanggar danmelampaui ketentuan UU Kekuasaan Kehakimansehingga harus dinyatakanbatal demi hukum (null and void).
putusan dimaksud mengandung cacat hukum dan dinyatakanbatal demi hukum.Bahwa dalam perkara aquo, ternyata Putusan BPSK Kabupaten Batu Bara(yang notabene bukan lembaga peradilan maupun badan arbitrase yangdimaksud dalam UU Arbitrase) memuat irahirah "Demi KeadilanBerdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, maka dari itu Putusan BPSKKabupaten Batu Bara tersebut telah terbukti mengandung cacat hukumHalaman 12 dari 51 Putusan Perdata Gugatan Nomor 42/Pdt.SusBPSK/2017/PN Simkarena melanggar dan melampaui UU Kekuasaan
, dengan bantuan Kantor Pelayanan danKekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Pematangsiantar, yang hasilnyadigunakan sebagai pelunasan hutang kredit TERMOHON kepadaPEMOHON, sehingga PEMOHON selaku kreditur yang beritikad baiklayak dan berhak untuk mendapat perlindungan hukum.Lebih lanjut, menurut Pasal 6 UU Hak Tanggungan telah jelas mengaturbahwa apabila Debitur/TERMOHON cidera janji maka pemegang haktanggungan in casu PEMOHON mempunyai hak untuk menjual obyekHak Tanggungan aquo atas kekuasaan sendiri
Putus : 07-09-2010 — Upload : 17-12-2013
Putusan PN SURABAYA Nomor 750/Pdt.P/2010/PN.Sby Tanggal 7 September 2010 — IMAM BAEDOWI,
17 — 2
17 — 2
untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yangtermuat dalam berita acara persidangan dianggap termuat dan menjadi satu kesatuan didalampenetapan ini ;TENTANG HUKUMNYA Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalahbahwaPemohon mohon agar ditetapkan sebagai wali ayah dari anak kandungnyayang masih dibawah umur ;Menimbang, bahwa berdasarkan UU No.23 Tahun 2003 tentang perlindungan anakPasal 1 huruf S, wali adalah orang atau Badan yang dalam kenyataannyamenjalankan kekuasaan
asuh sebagai orang tua terhadap anak, sedangkanberdasarkan ketentuan Pasal 50 (1) UU No.1 Tahun 1974 tentangperkawinan, ditentukan anak yang belum mencapai umur 18 tahun ataubelum pernah melangsungkan perkawinan yang tidak berada dibawahkekuasaanorang tua, berada dibawah kekuasaan wali ;Menimbang, bahwa apakah Pemohon secara hukum dapat memenuhi syarat dan ketentuansebagai wali dari anak yang belum dewasa tersebut ;Menimbang, bahwa Pemohon adalah Suami sah dari Dra.
Register : 08-03-2018 — Putus : 12-11-2018 — Upload : 01-04-2019
Putusan PA SUKOHARJO Nomor 310/Pdt.G/2018/PA.Skh Tanggal 12 Nopember 2018 — Penggugat melawan Tergugat
15 — 10
15 — 10
Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugatdan Tergugat masingmasing didampingi kuasanya datang menghadap dipersidangan;Menimbang, bahwa kemudian Majelis menasehati Penggugat agar tidakmelanjutkan gugatannya, dan usaha tersebut berhasil ;Menimbang, bahwa kemudian pada sidang tanggal 12 November 2018Penggugat menyatakan bahwa perkara Nomor : 310/Pdt.G/2018/PA.Skh telahdicabut karena kekuasaan relatif Pengadilan
berita acara sidang haruslah dianggap merupakanbagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini ;PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalahseperti tersebut di atas;Menimbang bahwa Majelis telah berusaha menasehati Penggugat, agardipikir lagi gugatannya dan usahanya telah berhasil ;Salinan Penetapan Nomor 310/Pat.G/2018/PA Skhhalaman 4 dari 6 halamanMenimbang bahwa Penggugat telah mencabut gugatannya secara lesandi depan sidang tanggal 12 November 2018 karena akan kekuasaan
Register : 17-06-2021 — Putus : 29-06-2021 — Upload : 09-08-2021
Putusan PN JAYAPURA Nomor 279/Pdt.P/2021/PN Jap Tanggal 29 Juni 2021 — Pemohon:
Maidewi
29 — 9
Maidewi
29 — 9
Sebaliknya jika seseorang yg belumberumur 21 tahun dan tidak berada dalam kekuasaan orang tua, maka iaberada dalam kekuasaan Wali ;Menimbang, bahwa dari faktafakta hukum sebagaimana terungkapdipersidangan, ternyata MUHAIMIN masih berumur 20 Tahun dan sekarangtinggal bersamasama dengan Pemohon;Menimbang, bahwa dari fakta dipersidangan ternyata keberadaanorang Tua dari Muhaimin sekarang ini berada di Porehu KabupatenKolaka Utara Sulawesi Tenggara, sehingga sangat sulit bagi Muhaiminuntuk mendapatkan
Putus : 27-08-2018 — Upload : 31-07-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 554 K/PID/2018 Tanggal 27 Agustus 2018 — ABBAS HASAN, S.Sos, M.Si Bin HASAN;
29 — 13 — Berkekuatan Hukum Tetap
29 — 13 — Berkekuatan Hukum Tetap
No.554 K/PID/2018Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untukmembayar biaya perkara pada tingkat kasasi:Mengingat Pasal 372 KUHPidana Undangundang No.48 tahun 2009tentang Kekuasaan Kehakiman Undangundang No.8 Tahun 1981 tentangHukum Acara Pidana (KUHAP), UndangUndang Nomor 48 Tahun 2009tentang Kekuasaan Kehakiman, dan UndangUndang Nomor 14 Tahun 1985tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan UndangUndang Nomor
Register : 03-04-2013 — Putus : 08-04-2013 — Upload : 30-10-2013
Putusan PN LHOK SEUMAWE Nomor 126/Pdt.P/2013/PN-LSM Tanggal 8 April 2013 — FATIMAH ZAHARA
32 — 2
32 — 2
mohonPenetapans........ cece eccee cece eee ee eee enee eee naeeeenneeeenneeeeeeeeeeneeeeesMeninbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini, segala sesuatuyang tercatat dan dilampirkan dalam berita acara persidangan telah ikut pula dipertimbangkanserta merupaka satu kesatuan dan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon ialah sebagaimanatersebut diatas ; == 5 nnn nnn n nnn n neeMenimbang, bahwa pada prinsipnya penyelenggaraan kekuasaan
kehakiman (judicialPower) melalui badan peradilan bidang perdata tugas esensinya ialah menerima, memeriksa,mengadili dan menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya sebagai tertuang dalamundangundang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman; Menimbang, bahwa anak pemohon dilahirkan diLhokseumawe, yang oleh karenanyasudah tepat bagi pemohon mengajukan permohonan ini ke Pengadilan Negeri Lhokseumawe ;Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil permohonannya pemohondipersidangan