Ditemukan 637653 data
ABUBAKAR DAE ANI
Tergugat:
NI LUH AYU SUKIATI, SH
Turut Tergugat:
BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN DOMPU
80 — 34
Penggugat:
ABUBAKAR DAE ANI
Tergugat:
NI LUH AYU SUKIATI, SH
Turut Tergugat:
BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN DOMPUBadan Pertanahan Nasional Kabupatan Dompu yang berkedudukan diLingkungan Balibunga Kelurahan Kandai Dua, Kecamatan Woja,Kabupaten Dompu, yang selanjutnya dalam perkara ini disebutsebagai Turut Tergugat ;Telah membaca :1.
AZHAR
Tergugat:
KEPALA KANTOR KEMENTERUAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN KAMPAR
Intervensi:
ZULHAYATI
211 — 50
Penggugat:
AZHAR
Tergugat:
KEPALA KANTOR KEMENTERUAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN KAMPAR
Intervensi:
ZULHAYATI
Putu Wintana
Tergugat:
PT.Bank Mandiri Persero Tbk Kantor Cabang Singaraja
Turut Tergugat:
Badan Pertanahan Kabupaten Buleleng
31 — 0
Penggugat:
Putu Wintana
Tergugat:
PT.Bank Mandiri Persero Tbk Kantor Cabang Singaraja
Turut Tergugat:
Badan Pertanahan Kabupaten Buleleng
Yohannes Ambatoding, S.E,M.M
Tergugat:
dantes simbolon
Turut Tergugat:
badan pertanahan nasional kota palu,sulawesi tengah
9 — 4
Penggugat:
Yohannes Ambatoding, S.E,M.M
Tergugat:
dantes simbolon
Turut Tergugat:
badan pertanahan nasional kota palu,sulawesi tengah
ABDUL MOHI KARTOWIDJOYO
Tergugat:
FASLUN BAGRAF
Turut Tergugat:
BADAN PERTANAHAN NASIONAL CQ KEPALA KANTOR BPN SUMENEP
53 — 4
Penggugat:
ABDUL MOHI KARTOWIDJOYO
Tergugat:
FASLUN BAGRAF
Turut Tergugat:
BADAN PERTANAHAN NASIONAL CQ KEPALA KANTOR BPN SUMENEP
Terbanding/Penggugat : NURLAILI
Turut Terbanding/Tergugat II : BADAN PERTANAHAN NASIONAL
59 — 38
Pembanding/Tergugat I : Damin Diwakili Oleh : toni irwan jaya, SH
Terbanding/Penggugat : NURLAILI
Turut Terbanding/Tergugat II : BADAN PERTANAHAN NASIONAL
208 — 140 — Berkekuatan Hukum Tetap
KANTOR PERTANAHAN KOTA BANDUNG, DKKlawanRISTIANE HARDAYUN PUTRI, DKdanKEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA, DKK
KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG /BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIKINDONESIA, beralamat di Jalan Sisingamangaraja Nomor2, Kebayoran Baru, Jakarta, dalam hal ini memberi kuasakepada Deddy Setiady, S.H, dan kawan kawan, DirekturPenanganan Perkara Tanah dan Ruang KementerianAgraria Dan Tata Ruang / Badan Pertanahan NasionalRepublik Indonesia berdasarkan Surat Kuasa Khusustanggal 8 Februari 2017;2.
KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHANNASIONAL JAWA BARAT, beralamat di Jalan Soekarno Hatta Nomor 586, Kota Bandung;3: PEMERINTAH KOTA BANDUNG, beralamat diJalan Wastukencana Nomor 2, Kota Bandung, PropinsiJawa Barat;Halaman 2 dari 100 hal. Put. Nomor 3591 K/Pdt/20184. KECAMATAN CIDADAP, beralamat di JalanHegarmanah Tengah Nomor1, Kota Bandung, PropinsiJawa Barat:5. KELURAHAN CIUMBULEUIT, beralamat di JalanKolam Nomor 1, Kecamatan Cidadap, Kota Bandung,Propinsi Jawa Barat;6.
Menyatakan penerbitan Surat Keputusan Badan PertanahanNasional (BPN) Republik Indonesia Nomor 10/HGB/BPN/2004,tertanggal 1 Maret 2004 dilakukan secara tidak sah dan melanggarhukum sehingga batal demi hukum dan tidak mempunyai kekuatanhukum mengikat, beserta dengan seluruh turunan danakibathukumnya;Halaman 22 dari 100 hal. Put. Nomor 3591 K/Pdt/201810. Menyatakan penerbitan Hak Guna Bangunan (HGB) Nomor133/Ciumbuleuit, tertanggal 2 April 2004, atas nama PT.
Menyatakan penerbitan Surat Keputusan Badan PertanahanNasional (BPN) Republik Indonesia Nomor 10/HGB/BPN/2004,tertanggal 1 Maret 2004 dilakukan secara tidak sah dan melanggarhukum sehingga batal demi hukum dan tidak mempunyai kekuatanhukum mengikat, beserta dengan seluruh turunan dan akibat hukumnya;Halaman 80 dari 100 hal. Put. Nomor 3591 K/Pdt/201810. Menyatakan penerbitan Hak Guna Bangunan (HGB) Nomor133/Ciumbuleuit, tertanggal 2 April 2004, atas nama PT.
Rekonvensi tidak dapat dibenarkan, karena Judex Facti(Pengadilan Tinggi Bandung) telah salah menerapkan hukum;Bahwa Penggugat mendalilkan dalam posita gugatannyamenyatakan sebagai ahli waris dari orang tuanya (almarhum JajatSamsudajat) memperoleh tanah objek sengketa melalui pengoperan danpenyerahan hak garap dari penggarap sebelumnya;Bahwa penggarap tidaklah sama statusnya dengan pemilik tanah,dan perubahan status penggarap menjadi pemilik tanah harus melalui prosesadministrasi pertanahan kepada Badan
Terbanding/Tergugat : I WAYAN WETEN
Terbanding/Turut Tergugat : Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Buleleng
147 — 0
Pembanding/Penggugat : Putu Nova Agustina
Terbanding/Tergugat : I WAYAN WETEN
Terbanding/Turut Tergugat : Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Buleleng
178 — 43
- PIMPINAN BANK TABUNGAN NEGARA (Persero)- KANTOR BADAN PERTANAHAN NASIONAL KOTA TARAKAN
Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Tarakan, beralamat diJalan Jenderal Sudirman RT. 23 Kelurahan PamusianKecamatan Tarakan Tengah Kota Tarakan KalimantanUtara,. yang selanjutnya disebut sebagai Tergugat VII ;Pengadilan Negeri tersebut ;Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan ;Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara dan memeriksabuktibukti yang diajukan di persidangan;TENTANG DUDUK PERKARAMenimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 8Juni 2015, yang
Dengki, tanah hakPucui ; Barat berbatasan dengan : Jalan, tanah hak Kristianto, Supit Yanto ; Timur berbatasan dengan : Tanah hak Herman, tanah Jaiji ;Mau dibeli oleh Tergugat VI dengan harga sebesar 10 milyar rupiah,dengan syarat Tergugat VI mau membeli tanah milik Penggugat tersebutharus ada Sertipikat Hak Milik tanah tersebut, atas nama Penggugat,sedangkan tanah milik Penggugat di depan Bandara masih berupaGambar Situasi dari Badan Pertanahan Nasional dan untuk membuatSertipikat tanah di depan
: 140/TR/1978 tanggal 06Pebruari 1978 yang dikeluarkan oleh Kantor Badan Pertanahan NasionalKabupaten Bulungan pada waktu itu atas nama (Muchtar) Penggugat dankedua bidang tanah milik Penggugat tersebut dijual oleh Tergugat danTergugat Il kepada Tergugat Ill (Asri), perouatan para Tergugat menjualbelikan tanah milik Penggugat tersebut merupakan suatu perbuatanmelawan hukum (Onrecht matige daad) dengan segala akibat hukum daripadanya ;5.
Tergugat VI merupakan Badan Usaha Milik Negara(BUMN) yang bergerak di sektor Perbankan dalam hal ini Bank. Bank tidakberhak membeli tanah atau bangunan tanpa ada perimntah/keputusan dariDireksi, dimana harus melalui prosedur tertentu yang tidak semudahseperti yang dikatakan oleh Penggugat.
Berkah Bersama denganagunan/jaminan diantaranya SHM No. 1127 dan SHM No. 173 (obyeksengketa) yang disengketakan oleh Penggugat dimana obyek sengketatersebut dalam pengecekan dan pengikatannya dillakukan oleh Notaris(Tergugat MN dan Tergugat V). pengecekan dan pengikatan dilakukanNotaris di Badan Pertanahan Nasional (BPN).
126 — 90
KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI BALI. 2. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN GIANYAR dan GUNAWAN YUSUF
KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN' NASIONALPROVINSI BALI ;Berkedudukan di Jalan Tjok Agung Tresna, Nomor 7 NitiMandala, Renon, Denpasar ; Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya bernama :1. KETUT SUYARTHA, SH., MH, Kepala BidangPengkajian dan Penanganan Sengketa dan KonflikPUGET jp mmm nner2. DR. YUDHI SETIAWAN, Drs., SH., M.Si., KepalaSeksi Pengkajian dan Penanganan PerkaraPEMGNANAN ~~n~ nn nnn nner3.
Turut Tergugat:
Kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Bekasi
18 — 0
Sri Sugiyati Sambodo
Turut Tergugat:
Kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Bekasi
2.Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Solok
80 — 39
Sampono Marajo
2.Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Solok
KUSUMASTUTI
Tergugat:
1.DINIEK ANGGRAINI
2.PANGESTUTI, SH, MKN
3.BADAN PERTANAHAN NASIONAL BPN KABUPATEN SLEMAN
117 — 23
dengan Putusan Perkara Perdata ini di Pengadilan Negeri Sleman yang telah berkekuatan Hukum Tetap(In Kracht), oleh Para Tergugat I danTergugatII dan atau siapa saja yang mendapat Hak menguasai, tidak diserahkan secara sukarela dan tanpa syarat Sertipikat Hak Milik Nomor : 3197 atas Tanah dan Rumah Lantai 1 dan Lantai 2 Sengketa, kepadaPenggugatmelalui Pengadilan Negeri Sleman ini;
- Menyatakan dan menetapkan Turut Tergugat (Kantor Agraria dan Tata Ruang/Badan
Penggugat:
KUSUMASTUTI
Tergugat:
1.DINIEK ANGGRAINI
2.PANGESTUTI, SH, MKN
3.BADAN PERTANAHAN NASIONAL BPN KABUPATEN SLEMAN
44 — 26
Menyatakan hukum agar turut Tergugat (BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN JEMBRANA), untuk menerbitkan sertifikat dalam Proses perubahan atas sertifikat hak milik No.561, luas 780 M2, yang terletak di Desa/kelurahan : Banjar Tengah, Kecamatan Negara, kabupaten daerah Tk.
GEDE ALIT SUATMA sebagai PEMBANDING; Melawan :I MADE MAHARDIKA sebagai TERBANDING;danKEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN JEMBRANA sebagai TURUT TERBANDING
,beralamat di Jalan Pasung Grigis No. 4 Desa BatuagungKecamatan Jembrana Kabupaten Jembrana, berdasarkan SuratKuasa Khusus tanggal 3 Oktober 2017; Selanjutnya disebutsebagai TERGUGAT / TERBANDING;danKEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN JEMBRANA,beralamat di Jalan Mayor Sugianyar No. 9 JembranaBali;Selanjutnya sebagai TURUT TERGUGAT / TURUT TERBANDINGPENGADILAN TINGGI tersebut ;Telah membaca :1.
Menyatakan hukum agar turut Tergugat (BADAN PERTANAHANNASIONAL KABUPATEN JEMBRANA), untuk menerbitkan sertifikatdalam Proses perobahan atas sertikat hak milik No.561, luas 780 M2,yang terletak di Desa/kelurahan : Banjar Tengah, Kecamatan Negara,kabupaten daerah Tk.
Bahawa Petitum Nomor 11, oleh karena tidak memenuhi pasal 191 RBGmaka petitum Nomor 11 ini tidak dapat dikabulkan .Menimbang, bahwa dalam perkara ini terdapat pihak Badan PertanahanNasional Kabupaten Jembrana sebagai pihak Turut Tergugat, namun dalamperjalanan persidangan pihak Turut Tergugat tidak mengajukan jawaban maupunbuktibukti di persidangan .Menimbang, bahwa dengan fakta hukum turut Tergugat tidak mengajukanjawaban dan bukti, dengan demikian Turut Tergugat dianggap melepaskanhaknya untuk
GEDE ALITSUATMA, sebagai Pembeli dan MADE MAHARDIKA sebagai Penjual;Menyatakan hukum agar turut Tergugat (BADAN PERTANAHANNASIONAL KABUPATEN JEMBRANA), untuk menerbitkan sertifikatdalam Proses perubahan atas sertifikat hak milik No.561, luas 780 M2,yang terletak di Desa/kelurahan : Banjar Tengah, Kecamatan Negara,kabupaten daerah Tk.
HENKY PATTYNAMA
Tergugat:
1.KEPALA BADAN PERTANAHAN KOTA MANADO
2.KEPALA KELURAHAN MOLAS KECAMATAN BUNAKEN KOTA MANADO
88 — 41
Penggugat:
HENKY PATTYNAMA
Tergugat:
1.KEPALA BADAN PERTANAHAN KOTA MANADO
2.KEPALA KELURAHAN MOLAS KECAMATAN BUNAKEN KOTA MANADO
HADYNJOTO WIJAYA
Tergugat:
ADDY SUGIHARTO
Turut Tergugat:
badan pertanahan nasional Cq KANTOR PERTANAHAN KOTA SURABAYA II
28 — 6
Penggugat:
HADYNJOTO WIJAYA
Tergugat:
ADDY SUGIHARTO
Turut Tergugat:
badan pertanahan nasional Cq KANTOR PERTANAHAN KOTA SURABAYA II
PT. MAYBANK INDONESIA FINANCE
Tergugat:
BAHRAWI
280 — 151
- Mengabulkan Permohonan Keberatan dari Pemohon tersebut untuk sebagian;
- Menyatakan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kabupaten Jember tidak berwenang untuk memeriksa dan memutus Perkara Pemohon Keberatan;
- Membatalkan Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kabupaten Jember Nomor 209/P/BPSK JBr/10/2021 tanggal 18 Oktober 2021;
- Menolak Permohonan Pemohon Keberatan untuk selain dan selebihnya;
- Menghukum Termohon untuk membayar biaya perkara yang
217 — 65
MENGADILI: Mengabulkan Permohonan Keberatan dari Pemohon tersebut; Membatalkan Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Batu Bara Nomor : 102/Arbitrase/BPSK-BB/I/2017 tertanggal 10 Mei 2017;MENGADILI SENDIRI:1. Mengabulkan Permohonan Keberatan dari Pemohon untuk sebahagian;2. Menyatakan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Batubara tidak berwenang mengadili perkara ini;3.
SSAA cesenermmnan ama anna TERMOHON KEBERATAN/KONSUMEN;Yang amarnya berbunyi sebagai berikut :MENGADILI: Mengabulkan Permohonan Keberatan dari Pemohon tersebut; Membatalkan Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK)Kabupaten Batu Bara Nomor : 102/Arbitrase/BPSKBB/I/2017 tertanggal 10 Mei2017;MENGADILI SENDIRI: 1. Mengabulkan Permohonan Keberatan dari Pemohon untuk sebahagian;2.
Menyatakan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) KabupatenBatubara tidak berwenang mengadili perkara ini;3.
PT. Asuransi Jiwa Sinar Mas MSIG Tbk
Tergugat:
Tjam Prisca Chiandra Wirawan (dahulu bernama Friska Wirawan)
79 — 0
MENGADILI:
- Mengabulkan Permohonan keberatan dari Pemohon Keberatan untuk sebagian;
- Menyatakan Badan Penyelesaian Sengketa Komsumen (BPSK) Kota Parepaare tidak berwenang mengadili sengketa konsumen Nomor 01/BPSK-Pare/02/2021;
- Membatalkan putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kota Parepare, tanggal 14 April 2021;
- Menolak Permohonan Pemohon Keberatan selain dan selebihnya;
- Menghukum Termohon keberatan untuk membayar biaya perkara yang
235 — 67
Menyatakan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;3. Menyatakan Keputusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Batu Bara 23/Pts-Arb/BPSK-BB/III/2017 tanggal 31 Maret 2017 batal demi hukum;4. Membebankan kepada Termohon Keberatan/ Konsumen untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp.542.000 (lima Ratus empat puluh dua ribu rupiah);
Membatalkan Putusan Arbitrase Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen(BPSK) Pemerintah Kabupaten Batu Bara Nomor: 23/PTSARB/BPSKBB/II/2017 Tanggal 30 Maret 2017;3. Menyatakan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) KabupatenBatu Bara tidak berwenang mengadili perkara Nomor: 23/PTSARB/BPSKBB/IIV2017 Tanggal 30 Maret 2017;4. Menghukum TERMOHON KEBERATAN untuk tunduk dan patuh terhadapisi putusan dalam perkara ini;5.
Tentang Kewenangan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK); Bahwa Termohon Keberatan menolak dengan tegas seluruhnya PemohonKeberatan, kecuali dalildalil yang diakui secara tegas dalam jawaban ini; Bahwa menurut Undangundang Nomor : 8 tahun 1999 TentangPerlindungan Konsumen Kewenangan Badan Penyelesaian SengketaKonsumen (BPSK) adalah:1.
Menguatkan Keputusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSk)Kabupaten Batu Bara Perkara Nomor : 23/ptsAro/BPSKBB/IIV2017tanggal 30 Maret 2017;4.
Fotokopi Putusan Arbitrase Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen(BPSK) Kabupaten Batu Bara No.23/PTSARB/BPSKBB/II/2017; yangselanjutnya di beri tanda bukti P.1;2. Foto Copy Tanda Terima Putusan Arbitrase badan Penyelesaian SengketaKonsumen yang selanjutnya di beri tanda bukti P.2;3. Foto Copy Surat dari Bank BTPN Surat No.S.0002630/7343MUR/12/2016yang selanjutnya di beri tanda bukti P.3;4.
Menyatakan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) tidakberwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;3. Menyatakan Keputusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK)Kabupaten Batu Bara 23/PtsArb/BPSKBB/II/2017 tanggal 31 Maret 2017batal demi hukum;4.