Ditemukan 4458467 data
Urut Berdasarkan
Penelusuran terkait :
Pembebasan yang tidak murni
Berdasarkan wewenangnya
Menarik sesuatu barang yang disita berdasarkan undang-undang
Sengketa tanah
Surat keputusan tidak berdasarkan putusan pengadilan
Eksekusi hak tanggungan dan fiducia berdasarkan prinsip syariah
Terdapat kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata berdasarkan novum
Alasan pk berdasarkan atas kekhilafan hakim atau kekeliruan yang nyata di dalamnya.
Surat keputusan dalam bentuk penolakan pendaftaran peralihan hak atas tanah berdasarkan akta jual beli
Pembatalan ketetapan pajak atas surat tagihan pajak
berdasarkan pasal 36 ayat (1) huruf c
Pembatalan ketetapan pajak atas surat tagihan pajak berdasarkan pasal 36 ayat (1) huruf c
Register : 05-10-2020 — Putus : 03-12-2020 — Upload : 02-11-2021
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 901 PK/PDT/2020 Tanggal 3 Desember 2020 — Sinar Mas Multifinance selaku kuasa dan pengelola channeling yang dalam hal ini berdasarkan kuasa bertindak untuk dan atas nama PT. Bank Sinarmas Tbk, sebagai Pemohon Peninjauan Kembali VS 1. DENNIE MAMANGKEY, sebagai Termohon Peninjauan Kembali; 2. HENDRO RONY ROYKE PAAT, sebagai Turut Termohon Peninjauan Kembali;
122 — 71 — Berkekuatan Hukum Tetap
122 — 71 — Berkekuatan Hukum Tetap
Sinar Mas Multifinance selaku kuasa dan pengelola channeling yang dalam hal ini berdasarkan kuasa bertindak untuk dan atas nama PT. Bank Sinarmas Tbk, sebagai Pemohon Peninjauan Kembali VS 1. DENNIE MAMANGKEY, sebagai Termohon Peninjauan Kembali; 2. HENDRO RONY ROYKE PAAT, sebagai Turut Termohon Peninjauan Kembali;
Register : 14-09-2011 — Putus : 01-11-2011 — Upload : 27-04-2012
Putusan PA MUARA TEBO Nomor 210/Pdt.G/2011/PA.Mto. Tanggal 1 Nopember 2011 —
138 — 111
138 — 111
SALINAN PUTUSANNomor : 210/Pdt.G/2011/PA.Mto.BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIMDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Muara Tebo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentupada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalamperkara cerai talak antara:PEMOHON, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaanWiraswasta, tempat tinggal di Kabupaten Tebo, sebagai Pemohon /Tergugat Rekonvensi;MELAWANTERMOHON, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan
Bahwa Tergugat bekerja di bengkel dengan penghasilan Rp.200.000, ( dua ratus riburupiah ) / hari, dan sewaktu hidup bersama Tergugat menyerahkan nafkah kepadaPenggugat sebesar Rp.50.000, ( lima puluh ribu rupiah ) s/d 100.000, ( seratus riburupiah )/hariBahwa, berdasarkan alasan/dalildalil yang telah diuraikan di atas, makaselanjutnya Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Muara Tebo Cq MajelisHakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk :1.
Put.No.210/Pdt.G/2011/PA.MToMenimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 yang berupa akta otentik yangmempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat terbukti bahwa antaraPemohon dan Termohon telah dan masih terikat dalam pernikahan yang sah, sehinggakeduanya berkualitas sebagai pihakpihak dalam perkara ini ( persona standi in yudicio );Menimbang, bahwa pertamatama berdasarkan bukti P.2 dan pengakuan Termohon,maka dapat dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan Termohon bertempat tinggalsebagaimana
dalam surat permohonan yang merupakan wilayah yurisdiksi PengadilanAgama Muara Tebo, sehingga pengajuan permohonan ini telah sesuai dengan ketentuanpasal 73 ayat (1) UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989, oleh karenanya Pengadilan AgamaMuara Tebo berwenang untuk mengadilinya;Menimbang, bahwa berdasarkan jawabmenjawab antara kedua belah pihak, dandari keterangan dua orang saksi maka ditemukanlah fakta kejadian sebagai berikut:1.
oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan,maka berdasarkan pasal 89 UndangUndang No.7 Tahun 1989 biaya perkara dibebankankepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;Mengingat segala ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku danhukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;MENGADILIDALAM KONVENSI1.
Peraturan Pemerintah
Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2005 Tahun 2005 427 — 168
- Tentang : Penjaminan Simpanan Nasabah Bank Berdasarkan Prinsip Syariah
Penjaminan Simpanan Nasabah Bank Berdasarkan Prinsip Syariah
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIANOMOR 39 TAHUN 2005TENTANGPENJAMINAN SIMPANAN NASABAHBANK BERDASARKAN PRINSIP SYARIAHDENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESAPRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 96 UndangUndang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga PenjaminSimpanan, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentangPenjaminan Simpanan Nasabah Bank Berdasarkan PrinsipSyariah;Mengingat : 1.
PrinsipSyariah sesuai dengan ketentuan dalam UndangUndangNomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan.Pasal 3Simpanan nasabah bank berdasarkan Prinsip Syariah yangdijamin oleh LPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2berbentuk:a. giro berdasarkan Prinsip Wadiah;b. tabungan berdasarkan Prinsip Wadiah;c. tabungan berdasarkan Prinsip Mudharabah muthlagahatau Prinsip Mudharabah mugqayyadah yang risikonyaditanggung oleh bank;d. deposito berdasarkan Prinsip Mudharabah muthlagahatau Prinsip Mudharabah
SUSILO BAMBANG YUDHOYONODiundangkan di Jakartapada tanggal 12 Oktober 2005MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIAREPUBLIK INDONESIA,ttdHAMID AWALUDINLEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2005 NOMOR 96PENJELASANATASPERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIANOMOR 39 TAHUN 2005TENTANGPENJAMINAN SIMPANAN NASABAHBANK BERDASARKAN PRINSIP SYARIAHUMUMUsaha perbankan berdasarkan prinsip syariah mengalami pertumbuhan yangpesat sejak ditetapkannya UndangUndang Nomor 7 Tahun 1992 dan UndangUndang Nomor 10 Tahun
LPS juga dilaksanakan bagi bank berdasarkan prinsip syariah, yangketentuannya diatur lebih lanjut dalam peraturan pemerintah.
Ketentuan yangdiatur dalam peraturan pemerintah ini meliputi pelaksanaan fungsi LPS yangberkaitan dengan penjaminan simpanan nasabah bank berdasarkan prinsipsyariah. Pengaturan ini terutama berkaitan dengan perbedaan karakteristiksimpanan pada perbankan syariah dan pada perbankan konvensional.
Fatwa DSN
Fatwa DSN Nomor 117/DSN-MUI/II/2018 Tahun 2018 4907 — 2583
- Tentang : Layanan Pembiayaan berbasis Teknologi Informasi berdasarkan Prinsip Syariah
Layanan Pembiayaan berbasis Teknologi Informasi berdasarkan Prinsip Syariah
prinsip syariah;c. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a dan huruf b, DSNMUI memandang perlu untuk menetapkan fatwa tentang layananpembiayaan berbasis teknologi informasi berdasarkan prinsip syariahuntuk dijadikan pedoman;Mengingat : 1.
Dewan Syariah NasionalMajelis Ulama Indonesia hy117 Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah 3b.
Kaidah Fikih:otogh Se os Jie TY eeyi Sul g ohPada dasarnya, segala bentuk muamalat diperbolehkan kecualiada dalil yang mengharamkannya.eJIB SopcallK.Segala dharar (bahaya/kerugian) harus dihilangkan.ASG jhe GE yaSegala dharar (bahaya/kerugian) harus dicegah sebisa mungkin .alk HES Say 8Sesuatu yang berlaku berdasarkan adat kebiasaan sama dengansesuatu. yang berlaku berdasarkan syara (selama tidakbertentangan dengan syariat).Adat kebiasaan dapat ditetapkan sebagai hukumLig (S35 abel ga 3c ASAKetetapan
Berdasarkan keterangan ini, maka majelis akad dalamperbincangan via telepon atau radiogram adalah waktu tersambungnyakedua belah pihak selama pembicaraan masih terkait akad. Oleh sebabitu, bila pembicaraan kedua belah sudah beralih ke hal lain, makamajelis akad berakhir.
Dewan Syariah NasionalMajelis Ulama Indonesia ye117 Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah 6Surat permohonan Fatwa perihal Pembiavaan Berbasis Teknologi(fintech financing) yang sesuai dengan prinsip syariah dari:a. PT. Investree Radhika Jaya Nomor: IRJ/088/XII/2017 tertanggal08 Desember 2017b.
Putus : 18-01-2017 — Upload : 04-07-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2255 K/PID.SUS/2016 Tanggal 18 Januari 2017 — H. SUDARTO, S.E. bin SUDARMO.
781 — 763 — Berkekuatan Hukum Tetap
781 — 763 — Berkekuatan Hukum Tetap
- Abstrak : Dalam perkara ini, Pengadilan Negeri Kupang membebaskan Terdakwa dari dakwaan Pasal 2 ayat (1) UU Tipikor, karena unsur setiap tidak terpenuhi, sebab personalia Terdakwa sebagai Direktur PT Jakayo Kridanusa mempunyai kedudukan dan ... [Selengkapnya]
Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung RI u.b. Ketua KamarPidana Nomor 5930/2016/S.1587/Tah.Sus/PP/2016/MA tanggal 13Desember 2016 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (limapuluh) hari, terhitung sejak tanggal 04 Agustus 2016;14.
WIWITAYU WULANDARI ;b) Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) kepada saksi KARNASIHTJIPTANINGRUM ;c) Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) yang disita dari saksi H.SUPYANI serta ;Bahwa berdasarkan spesifikasi teknis alatalat IUD KIT yang diadakanbaik dalam kegiatan pengadaan IUD KIT Tahap , Tahap II TahunAnggaran 2013 dan Kegiatan pengadaan IUD KIT Tahun Anggaran2014 adalah bukan merupakan suku cadang tetapi dalam jumlah set,sehingga dalam pelaksaanaannya, berdasarkan Dokumen PengadaanIUD KIT Tahun Anggaran
RAJAWALI NUSINDO) telah sesuaidengan spesifikasi teknis barang dan harga dan telah ditetapkansebagai pemenang lelang berdasarkan Berita Acara Hasil PelelanganHal. 46 dari 240 hal. Put.
IUD KIT yang terdiri dari 17 item barang diantaranya bersumberdari 7 pabrik/produsen/agen tunggal yang merupakan barangimpor dari luar negeri yang tidak mungkin melepaskan hak jinedarnya untuk dijadikan satu set sebagaimana berdasarkan Pasal11 Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor1190/MENKES/PER/VIII/2010 ;Berdasarkan uraian tersebut di atas menunjukan ketidakcermatanserta kekeliruan dalam pertimbangan Mejelis Hakim Tingkat Bandingkarena telah tidak berdasarkan bukti yang telah diajukan
Oleh karena itu berdasarkan uraian di atas maka daliltimbulnya kerugian keuangan Negara dalam perkara a quo telah tidakterbukti ;Bahwa, pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding terkait IUD KIT tanpaiin edar berdampak terhadap kesehatan kaum ibu di bumi pertiwimerupakan pertimbangan yang berdasarkan asumsi dan/atau pendapatpribadi tanpa didukung buktibukti yang sah.
Fatwa DSN
Fatwa DSN Nomor 82/DSN-MUI/VIII/2011 Tahun 2011 1581 — 395
- Tentang : Perdagangan Komoditi berdasarkan Prinsip Syariah di Bursa Komoditi
Perdagangan Komoditi berdasarkan Prinsip Syariah di Bursa Komoditi
syariah untuk menyusun peraturan dan tata tertib(PTT) dan menyediakan sistem yang sesuai dengan prinsipsyariah dalam pelaksanaan perdagangan komoditi;c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dikemukakandalam huruf a dan b, DSNMUI memandang perlu menetapkanfatwa tentang Perdagangan Komoditi Berdasarkan PrinsipSyariah di Bursa untuk dijadikan pedoman dan landasanoperasional.Mengingat : 1.
a el)ogy g YET) 2 Euttl 65) cole pails die Boos ge DOU(4 oe ley ole ol ye tal iDewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia a82 Perdagangan Komoditi Berdasarkan Prinsip Syariah di Bursa Komoditi 3Rasulullah s.a.w. menetapkan: Tidak boleh membahayakan/merugikan orang lain dan tidak boleh (pula)membalas bahaya (kerugian yang ditimbulkan oleh oranglain) dengan bahaya (perbuatan yang merugikannya).(HR. Ibnu Majah)b.
/O5 Ramadhan 1432 H.MEMUTUSKANMenetapkan : Perdagangan Komoditi Berdasarkan Prinsip Syariah di BursaKomoditiPertama : Ketentuan UmumDalam fatwa ini yang dimaksud dengan:1. Bursa adalah PT Bursa Berjangka Jakarta (Jakarta FuturesExchange) yang telah memperoleh persetujuan dari BadanPengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (BAPPEBTI)untuk mengadakan kegiatan Pasar Komoditi Syariah;2.
Pembeli wajib membayar komoditi yang dibeli kepada penjualdengan tatacara dan waktu berdasarkan kesepakatan; dan9. Pembeli boleh menjual komoditi tersebut kepada selain penjualsebelumnya/pertama hanya setelah terjadi gabdh hagqiqi ataugabdh hukmi atas komoditi yang dibeli.Keempat : Ketentuan mengenai Bursa1.
Dalam hal agen pembeli dalam kedudukannya sebagai wakilpembeli merangkap sebagai penjual dalam transaksi yangsama/pada saat yang bersamaan, kedudukan agen sebagaiwakil gugur; selanjutnya agen berkedudukan sebagai penjual; Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia /82 Perdagangan Komoditi Berdasarkan Prinsip Syariah di Bursa Komoditi 147.
Fatwa DSN
Fatwa DSN Nomor 125/DSN-MUI/XI/2018 Tahun 2018 1275 — 457
- Tentang : Kontrak Investasi Kolektif - Efek Beragun Aset (KIK EBA) Berdasarkan Prinsip Syariah
Kontrak Investasi Kolektif - Efek Beragun Aset (KIK EBA) Berdasarkan Prinsip Syariah
keuangansyariah;b. bahwa dhawabith (ketentuan) dan hudud (batasan) terkait KontrakInvestasi Kolektif Efek Beragun Aset Syariah (KIK EBAS) belumdiatur dalam Fatwa DSNMUI;c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana pada huruf a danhuruf b, DSNMUI memandang perlu menetapkan fatwa tentangKontrak Investasi Kolektif Efek Beragun Aset (KIK EBA)Berdasarkan Prinsip Syariah untuk dijadikan pedoman.Mengingat : 1.
Jika jenisnya berbeda, juallahsekehendakmu jika dilakukan secara tunai.Dewan Syariah NasionalMajelis Ulama Indonesia WV125 KIK EBA Berdasarkan Prinsip Syariah 3 b. Hadis Nabi riwayat Imam Muslim dari Busr bin Said r.a.
Fatwa DSNMUI Nomor: 103/DSNMUI/X/2016 tentang NovasiSubjektif Berdasarkan Prinsip Syariah.e. Fatwa DSNMUI Nomor: 104/DSNMUI/X/2016 tentangSubrogasi Berdasarkan Prinsip Syariah.f. Fatwa DSNMUI Nomor: 113/DSNMUI/IX/2017 tentang AkadWakalah Bi AlUjrah.g. Fatwa DSNMUI Nomor: 120/DSNMUI/II/2018 tentangSekuritisasi Berbentuk Efek Beragun Aset Berdasarkan PrinsipSyariah.h. Fatwa DSNMUI Nomor: 85/DSNMUI/XII/2012 tentang Janji(Wad) dalam Transaksi Keuangan dan Bisnis Syariah..
Pendapat dan saran peserta Rapat Pleno DSNMUI pada hari Kamis,tanggal 08 November 2018 di Jakarta.MEMUTUSKAN:FATWA TENTANG KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF EFEKBERAGUN ASET (KIK EBA) BERDASARKAN PRINSIPSYARIAHKetentuan UmumDalam fatwa ini yang dimaksud dengan:Sekuritisasi KIK EBA adalah transformasi aset yang tidak likuidmenjadi likuid dengan cara penjualan Aset oleh Originator kepada Dewan Syariah NasionalMajelis Ulama Indonesia125 KIK EBA Berdasarkan Prinsip Syariah 8 Managjer Investasi sebagai wakil
Dewan Syariah NasionalMajelis Ulama Indonesia ty125 KIK EBA Berdasarkan Prinsip Syariah 13Kelima : Ketentuan Penutup1. Jika terjadi perselisihan di antara para pihak, maka penyelesaiannyadilakukan melalui lembaga penyelesaian sengketa berdasarkansyariah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.2.
Fatwa DSN
Fatwa DSN Nomor 122/DSN-MUI/II/2018 Tahun 2018 1171 — 498
- Tentang : Pengelolaan Dana BPIH dan BPIH Khusus Berdasarkan Prinsip Syariah
Pengelolaan Dana BPIH dan BPIH Khusus Berdasarkan Prinsip Syariah
FATWADEWAN SYARIAH NASIONALMAJELIS ULAMA INDONESIANO: 122/DSNMUI/II/2018TentangPENGELOLAAN DANA BPIH DAN BPIH KHUSUSBERDASARKAN PRINSIP SYARIAHel FD atl tyDewan Syariah NasionalMajelis Ulama Indonesia (DSNMUI) setelah,Menimbang : a. bahwa masyarakat dan pemerintah berkeinginan agar pengelolaanDana BPIH dan BPIH Khusus dilaksanakan sesuai prinsip syariah;b. bahwa DSNMUI perlu merespon kebutuhan masyarakat yangberkaitan dengan pengelolaan Dana BPIH dan BPIH Khusussebagaimana pada huruf a;c. bahwa berdasarkan
pertimbangan pada huruf a dan huruf b,DSNMUI memandang perlu menetapkan fatwa tentang PengelolaanDana BPTH dan BPIH Khusus Berdasarkan Prinsip Syariah untukdijadikan pedoman;Mengingat : 1.
Putus : 26-09-2019 — Upload : 19-12-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 806 K/Pdt.Sus-KPPU/2019 Tanggal 26 September 2019 — KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA REPUBLIK INDONESIA (KPPU) VS 1. PT TIRTA INVESTAMA, DKK
1751 — 1197 — Berkekuatan Hukum Tetap
1751 — 1197 — Berkekuatan Hukum Tetap
PUTUSANNomor 806 K/Pdt.SusKPPU/2019DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara perdata khusus Sengketa Persaingan Usaha padatingkat kasasi memutus sebagai berikut dalam perkara antara:KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA REPUBLIKINDONESIA (KPPU), berkedudukan di Jalan Ir. H.
., Ak. dan kawankawan, Pejabat dan ParaPegawai Komisi Pengawas Persaingan Usaha RepublikIndonesia (KPPU), berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal13 Mei 2019;Pemohon Kasasi;Lawan:1. PT TIRTA INVESTAMA, berkedudukan di Cyber Building,12% Floor, Jalan HR. Rasuna Said, Blok X5 Nomor 13,Jakarta, diwakili oleh Corine Danielle Tap, selaku PresidenDirektur, yang dalam hal ini memberi kuasa kepadaChandra M.
Hamzah, S.H. dan kawankawan, ParaAdvokat pada Kantor Hukum Assegaf Hamzah & Partners,berkantor di Capital Place, Lantai 36, 37, 38, Jalan JenderalGatot Subroto, Kav. 18, Jakarta, berdasarkan Surat KuasaKhusus tanggal 24 Mei 2019;2.
Industri Pulogadung,Jakarta Timur, sekarang berkedudukan di Jalan CipendawaRT 004, RW 006, Kelurahan Bojong Menteng, KecamatanRawa Lumbu, Kota Bekasi, diwakili oleh Ferry Tjendekiawan,selaku Direktur Utama, yang dalam hal ini memberi kuasaHalaman 1 dari 8 hal Putusan Nomor 806 K/Pat.SusKPPU/2019kepada Ketut Widya, S.H. dan kawankawan, Para Advokatpada Law Firm KJP & Partners, berkantor di One PacificPlace 15t* Floor, Sudirman Central Bussiness District, JalanJenderal Sudirman, Kav. 5253, Jakarta, berdasarkan
/Pdt.G.KPPU/2018/PN.Jkt.Sel. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan,permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang diterima diKepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 10 Juni 2019;Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta keberatankeberatannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukandalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undangundang,maka permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;Bahwa berdasarkan
Register : 13-01-2020 — Putus : 12-02-2020 — Upload : 13-02-2020
Putusan PTA JAKARTA Nomor 10/Pdt.G/2020/PTA.JK Tanggal 12 Februari 2020 — Penggugat melawan Tergugat
54 — 27
54 — 27
PUTUSANNomor 10/Pdt.G/2020/PTA JKZN z+ %SAN 2DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPENGADILAN TINGGI AGAMA DKI JAKARTADalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus dalampersidangan majelis, perkara cerai gugat antara:Pembanding, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaanFreelance, tempat kediaman di Kramat Jati, Kota Jakarta Timur,dahulu sebagai Tergugat sekarang Pembanding;MelawanTerbanding, umur 49 tahun, agama Islam, Pendidikan S1, pekerjaan ibu rumahtangga,
gugatan Provisi dari Penggugat.DALAM KONVENSI Menolak segala gugatan dan permohonan Penggugat untuk seluruhnyaatau setidaktidaknya menyatakan gugatan dan permohonan Penggugattidak dapat diterima.DALAM REKONVENSIMenerima gugatan Rekonvensi untuk seluruhnya.AtauMohon putusan yang seadil adilnya ( Ex aequo et bono).Bahwa Memori Banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbandingpada tanggal 14 November 2019, bahwa selanjutnya Terbanding mengajukanKontra Memori Banding atas Memori Banding tersebut berdasarkan
Namun ternyata sebenarnya Pembanding sudah datang menghadapKepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Timur tanggal 14 November 2019tatapi pada hari itu tidak dapat dilakukan pemeriksaan berkas perkara Banding.Selanjutnya atas permohonan Pembanding dengan suratnya tanggal 23 Januari2020 yang ditujukan kepada Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta agar dapatdilakukan pemeriksaan berkas perkara (inzage) karena berkasnya sudahdikirim ke Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta.Bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan
No. 10/Pdt.G/2020/PTA JK534 K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996 untuk selanjutnya diambil alin untukpertimbangan perkara ini di tingkat banding yang mengandung abstraksihukum bahwa dengan tanpa mempersoalkan lagi siapa yang menjadi penyebabperselisihan dan pertengkaran di antara suami istri tetapi bila perkawinan itusendiri sudah pecah maka tidak mungkin lagi untuk dipertahankan;Menimbang bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebutmaka apa yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat
Oleh karenanya pula putusan Pengadilan Agama Jakarta TimurNomor 2418/Pdt.G/2019/PA JT tanggal 30 Oktober 2019 dapat dipertahankandan dikuatkan;Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa dalambidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) UndangUndangNomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubahdengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua denganUndangUndang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara dalam tingkat bandingdibebankan kepada Pembanding
Putus : 02-07-2018 — Upload : 12-12-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 764 K/Pid.Sus/2018 Tanggal 2 Juli 2018 — EFFI YOSEPH, ST alias YOSEPH EFFI;
821 — 662 — Berkekuatan Hukum Tetap
821 — 662 — Berkekuatan Hukum Tetap
- Abstrak : Dalam perkara ini, Terdakwa didakwa melakukan korupsi dana Badan Layanan Umum Daerah (BLUD). Selaku Pimpinan BLUD, Terdakwa dituduh menyalahgunakan anggaran, yaitu menerima dana BLUD untuk membayar utang kepada perseorangan atau koperasi yang ... [Selengkapnya]
PUTUSANNomor 764 K/Pid.Sus/2018DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa dan mengadili perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasiyang dimohonkan oleh Terdakwa dan Penuntut Umum pada KejaksaanNegeri Kabupaten Kupang telah memutus perkara Terdakwa:Nama Lengkap : EFFl YOSEPH, ST alias YOSEPH EFFI;Tempat Lahir : Oepoli;Umur/Tanggal Lahir : 60 tahun/23 Maret 1956;Jenis Kelamin : Lakilaki;Kebangsan : Indonesia;Tempat Tinggal : Oepura, Kelurahan Oepura, KecamatanMaulafa
dengan suatu risetatau penelitian yang cukup apakah usaha layak atau tidak.Kesalahan Terdakwa lainnya yaitu membuka dan melaksanakanusaha yang tidak mempunyai ijin tertulis dari pihak yang berwenang,melainkan hanya persetujuan lisan dari Bupati yang konfirmasinyabelum diperoleh;Akibat dari usaha yang tidak layak dan tidak mempunyai jintersebut pada akhirnya tidak lagi aktif operasi sejak awal tahun 2015;Terdakwa mempunyai peran utama dalam hal pembuatan usahapabrik Cetak Batako di Tilong;Bahwa berdasarkan
UndangUndang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2001.Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas,Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Jo.
Fatwa DSN
Fatwa DSN Nomor 119/DSN-MUI/II/2018 Tahun 2018 2854 — 883
- Tentang : Pembiayaan Ultra Mikro (Al-Tamwil Li Al-Hajah Al-Mutanahiyat Al-Shughra) berdasarkan Prinsip Syariah
Pembiayaan Ultra Mikro (Al-Tamwil Li Al-Hajah Al-Mutanahiyat Al-Shughra) berdasarkan Prinsip Syariah
. :(021) 31903288ee em momma FATWADEWAN SYARIAH NASIONALMAJELIS ULAMA INDONESIANO: 119/DSNMUI/I//2018TentangPEMBIAYAAN ULTRA MIKRO (ALTAMWIL LI ALHAJAH ALMUTANAHIYATALSHUGHRA) BERDASARKAN PRINSIP SYARIAHel AD!
DewanSyariahNasionalMajelisUlama Indonesia yt119 Pembiayaan Ultra Mikro Berdasarkan Prinsip Svariah 2 d. Q.S. Yusuf (12): 72:wae) UNS sant Cle gy cle Salg GUL Flt Je ILPenyerupenyeru itu berkata: "Kami kehilangan piala raja; dansiapa yang dapat mengembalikannya, akan memperoleh bahanmakanan (seberat) beban unta, dan aku menjamin terhadapnya. e.
Dewan Syariah NasionalMajelis Ulama Indonesia ny119 Pembiayaan Ultra Mikro Berdasarkan Prinsip Syariah 4 Sesunggunya waktu memiliki porsi harga.LZgeebl ASS SS ta fehl ode KalDi mana terdapat kemaslahatan, di sana terdapat hukum Allah.Memperhatikan : 1. AlMaayir alSyariyyah AAOIFI tentang Dhabit AlGharar AlMufsid lil muamatat al maliah, yaitu:seg) Soy Aisly...
Pendapat Peserta Rapat Pleno Dewan Syariah Nasional pada hariKamis, tanggal 22 Februari 2018.MEMUTUSKAN:Menetapkan : FATWA TENTANG PEMBIAYAAN ULTRA MIKRO(ALTAMWIL LI ALHAJAH ALMUTANAHIYAT ALSHUGHRA)BERDASARKAN PRINSIP SYARIAHPertama : Ketentuan UmumDalam Fatwa ini yang dimaksud dengan:1.
Jika menggunakan akad jualbeli istishna dan/atau istishnaparalel, maka wajib tunduk dan patuh pada ketentuanDewan Syariah NasionalMajelis Ulama Indonesia J119 Pembiayaan Ultra Mikro Berdasarkan Prinsip Syariah 7 (dhawabith) dan batasan (hudud) yang terdapat dalam fatwaDSNMUI Nomor. 06/DSNMUI/IV/2000 tentang JualBeliIstishna dan fatwa DSNMUI nomor 22/DSNMUI/HI/2002tentang JualBeli /stishna Paralel;d.
Putus : 14-03-2017 — Upload : 22-11-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2724 K/PID.SUS/2016 Tanggal 14 Maret 2017 — Ir. DOMINGGUS ARA alias DOMI
674 — 573 — Berkekuatan Hukum Tetap
674 — 573 — Berkekuatan Hukum Tetap
- Abstrak : Perkara ini merupakan kasasi atas putusan Pengadilan Tinggi Kupang yang menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang yang membebaskan Terdakwa dari dakwaan Pasal 2 ayat (1) UU Tipikor. Dalam pertimbangan ... [Selengkapnya]
PUTUSANNomor 2724 K/PID.SUS/2016DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara tindak pidana korupsi pada tingkat kasasi telah memutuskansebagai berikut dalam perkara Terdakwa :Nama : Ir.
Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.bKetua Kamar Pidana Nomor 056/2017/2724 K/Pid.Sus/PP/2016/ MA.tanggal 23 Januari 2017 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50(lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 04 Oktober 2016;8. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia ub.Ketua Kamar Pidana Nomor 057/2017/2724 K/Pid.Sus/PP/2016/ MA.Hal. 1 dari 73 hal. Put.
Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.bKetua Kamar Pidana Nomor 058/2017/2724 K/Pid.Sus/PP/2016/ MA.tanggal 23 Januari 2017 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 30(tiga puluh) hari , terhitung sejak tanggal 22 Januari 2017;10.
Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia ub.Ketua Kamar Pidana Nomor 059/2017/2724 K/Pid.Sus/PP/2016/ MA.tanggal 23 Januari 2017 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 30(tiga puluh) hari Il, terhitung sejak tanggal 21 Februari 2017;Terdakwa diajukan di muka persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsipada Pengadilan Negeri Kupang karena didakwa dengan dakwaan sebagaiberikut:PRIMAIR :Bahwa ia Terdakwa Ir.
Surat Keputusan Bupati Sumba Timur tersebut timCP/CL yang dijunjuk berdasarkan Surat Keputusan Kepala DinasHal. 14 dari 73 hal.
Putus : 27-04-2017 — Upload : 03-07-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2590 K/PID.Sus/2016 Tanggal 27 April 2017 — PURBOYO, S.E., alias BENGKA bin RASANTO T1; MUHAMMAD TARMIZI, S,Sy bin H. NOERSYAH, HY T2;
870 — 659 — Berkekuatan Hukum Tetap
870 — 659 — Berkekuatan Hukum Tetap
- Abstrak : Dalam perkara ini, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru telah membebaskan Terdakwa dari dakwaan Pasal 2 ayat (1) UU Tipikor. Dalam pertimbangan hukumnya, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur memperkaya diri ... [Selengkapnya]
Ketua Kamar Pidana Nomor 137/2017/2590/K/Pid.Sus/PP/2016/MA.tanggal 9 Februari 2017 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50(lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 16 September 2016;12.Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesiau.b.
Ketua Kamar Pidana Nomor 138/2017/2590/K/Pid.Sus/PP/2016/MA.tanggal 9 Februari 2017 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60(enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 5 November 2016;13.Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesiau.b.
Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Tinggi terhitung sejak tanggal 6 Juli 2016 sampai dengantanggal 3 September 2016;10.Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesiau.b. Ketua Kamar Pidana Nomor 137/2017/2590/K/Pid.Sus/PP/2016/MA.tanggal 9 Februari 2017 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50(lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 16 September 2016;11.Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesiau.b.
No. 2590 K/Pid.Sus/201613.Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesiau.b.
NOERSYAH selakuangota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bengkalisyang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Riau Nomor: Kpts.918/IX/2009 tanggal 11 September 2009 tentang Peresmian Pemberhentiandan Pengangkatan anggota DPRD Kabupaten Bengkalis; Bahwa Berdasarkan UndangUndang Nomor 27 Tahun 2009 tentangMajelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, DewanPerwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah mempunyaifungsi, tugas dan wewenang sebagai berikut:FungsiPasal
Putus : 16-12-2019 — Upload : 07-07-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1011 PK/Pdt/2019 Tanggal 16 Desember 2019 — ., suatu perusahaan yang didirikan berdasarkan hukum negara Swiss, dk.
104 — 87 — Berkekuatan Hukum Tetap
104 — 87 — Berkekuatan Hukum Tetap
., suatu perusahaan yang didirikan berdasarkan hukum negara Swiss, dk.
PUTUSANNomor 1011 PK/Pdt/2019DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara perdata pada pemeriksaan peninjauan kembali telahmemutus sebagai berikut dalam perkara antara:PT BANK MANDIRI (Persero) Tbk., berkedudukan di PlazaMandiri, Jalan Jend.
., suatu perusahaan yangdidirikan berdasarkan hukum negara Swiss, berkedudukan diBerney Conseil SA, Rue Du Nant 8, 1207 Geneva SA,Switzerland, diwakili oleh Mr.
., dan kawankawan, Para Advokat pada Kantor Hukum Rellina & Co,beralamat di Jalan Pancoran Timur, Nomor 37, Jakarta Selatan,berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Maret 2018;Termohon Peninjauan Kembali;DanPT SEKAWAN MAKMUR BERSAMA, dahulu berkedudukan diGaleri Niaga Mediterania Il, Blok N8QR, Jalan Pantai IndahUtara 2, Pantai Indah Kapuk, Jakarta Utara;Turut Termohon Peninjauan Kembali;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan yang merupakan bagianHalaman 1 dari 9 hal.
Nomor 1011 PK/Pdt/2019tidak terpisahkan dari putusan ini;Menimbang, bahwa berdasarkan suratsurat yang bersangkutan,Pelawan dalam gugatan perlawanannya memohon kepada PengadilanNegeri Surabaya untuk memberikan putusan sebagai berikut:Dalam Provisi:1. Membatalkan atau menunda pelaksanaan eksekusi lelang berdasarkanPenetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 32/EKS/2011/PNSby., tanggal 30 Mei 2011 terhadap:a.
Menghukum Pemohon Kasasi/Terlawan I/Pembanding untuk membayarbiaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (limaratus ribu rupiah);Menimbang, bahwa sesudah Putusan Mahkamah Agung Nomor 250K/Pdt/2015 tanggal 22 April 2015 yang telah mempunyai kekuatan hukumtetap tersebut diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali padatanggal 31 Oktober 2016 kemudian terhadapnya oleh PemohonPeninjauan Kembali dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan SuratKuasa Khusus tanggal 13 Desember 2016 diajukan
Putus : 03-03-2015 — Upload : 08-04-2015
Putusan PN KUTAI BARAT Nomor 21/Pdt.G/2014/PN. Sdw Tanggal 3 Maret 2015 — SURANG melawan UNGAN
95 — 43
95 — 43
SdwDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Negeri Kutai Barat yang memeriksa dan memutusperkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagaiberikut dalam perkara gugatan antara:pg bertempat tinggal di Kampung Sumber Sari RT 002,Kecamatan Barong Tongkok, Kabupaten Kutai Barat,dalam hal ini memberikan kuasa kepada Fran Kolai,S.H., Advokat, beralamat di Kampung Sekolaq Muliaq,Kecamatan Sekolaq Darat, Kabupaten Kutai Barat,Provinsi Kalimantan Timur, berdasarkan
Bahwa Penggugat akan memberikan uang nafkah masingmasingkepada Tergugat dan anak Penggugat dengan Tergugat sebesar 1/3sepertiga dari gaji Penggugat, sampai dengan Tergugat melepaskanstatus janda atau bersuami lagi serta anak hingga dewasa; Berdasarkan semua uraian diatas, Penggugat mohon agar PengadilanNegeri Kutai Barat memutuskan sebagai berikut: 1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;2.
(PERMA) No. 1 Tahun2008, dengan menunjuk AGUNG KUSUMO NUGROHO, S.H., HakimPengadilan Negeri Kutai Barat untuk menjadi mediator dalam memfasilitasiupaya perdamaian (mediasi) yang disetujui oleh kedua belah pihak yangberperkara, berdasarkan Penetapan Nomor 21/Pdt.G/2014/ PN. Sdw.
Register : 03-06-2016 — Putus : 21-07-2016 — Upload : 22-01-2020
Putusan PT BANDUNG Nomor 267/PDT/2016/PT PT BDG Tanggal 21 Juli 2016 — Pembanding/Penggugat : TIRE TECHNOLOGY EST suatu badan hukum yang didirikan berdasarkan hukum Saudi Arabia Diwakili Oleh : ANDI F. SIMANGUNSONG
Terbanding/Tergugat : PT. MULTISTRADA ARAH SARANA, Tbk suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik lndonesia Diwakili Oleh : V. HARLEN SINAGA, SH.,MH
64 — 40
Terbanding/Tergugat : PT. MULTISTRADA ARAH SARANA, Tbk suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik lndonesia Diwakili Oleh : V. HARLEN SINAGA, SH.,MH
64 — 40
Pembanding/Penggugat : TIRE TECHNOLOGY EST suatu badan hukum yang didirikan berdasarkan hukum Saudi Arabia Diwakili Oleh : ANDI F. SIMANGUNSONG
Terbanding/Tergugat : PT. MULTISTRADA ARAH SARANA, Tbk suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik lndonesia Diwakili Oleh : V. HARLEN SINAGA, SH.,MHPUTUSANNomor 267/PDT/2016/PT.BDG.DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.Pengadilan Tinggi Bandung yang memeriksa dan mengadili perkaraperkara perdata dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagaiberikut dalam perkara antara : TIRE TECHNOLOGY EST, suatu badan hukum yang didirikan berdasarkanhukum Saudi Arabia beralamat di Makkah Road AlMotlaq Centre K3 Jeddah, King of Saudi Arabia,dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnyabernama : Andi F.
Thamrin Kav.3, Jakarta10250 berdasarkan Surat Kuasa Khusustertanggal 30 Juni 2015, selanjutnya disebutsebagai Pembanding semula Penggugat; Lawan:PT. MULTISTRADA ARAH SARANA Tbk, suatu perseroan terbatas yangdidirikan berdasarkan hukum Negara RepublikIndonesia, berkedudukan di Bekasi dan beralamatdi KM 58,3 Jl. Raya Lemahabang, Desa KarangSari, Kecamatan Cikarang Timur, Bekasi 17550,dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnyabernama V. Harlen Sinaga, S.H., M.H. dan HappySihombing, S.H.
Advokat pada Kantor AdvokatHARLEN SINAGA & PARTNERS, beralamat diJalan Usaha No. 20 Dewi Sartika, Cawang JakartaHalaman 1 dari 30 halaman Putusan Nomor 267/PDT/2016/PT.BDG.Timur 13640 berdasarkan Surat Kuasa Khusustertanggal 11 April 2016, selanjutnya disebutsebagai Terbanding semula Tergugat; Pengadilan Tinggi tersebut;Telanh membaca berkas perkara dan turunan' resmi PutusanPengadilan Negeri Bekasi tanggal Nomor 367/Pdt.G/2015/PN.Bks, berikutsuratsurat lainnya yang berhubungan dengan perkara Ini
Dalildalil Penggugat didalam gugatan a quo telah didukung oleh buktibuktiyang kuat yang tidak akan terbantahkan oleh Tergugat sehingga merujukpada Pasal 180 HIR Jo SEMA No 3 Tahun 2000 Jo SEMA No 4 Tahun 2001,melalui Gugatan a quo Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan NegeriBekasi, menyatakan bahwa putusan perkara a quo dapat dilaksanakanterlebin dahulu (uitvoerbaar bij voorraad) meskipun terdapat upaya hukumbanding, kasasi, ataupun upaya hukum lainnya dari Tergugat; Berdasarkan seluruh uraian
Register : 03-02-2020 — Upload : 19-02-2020
Putusan PTA JAKARTA Nomor 23/Pdt.G/2020/PTA.JK Penggugat melawan Tergugat
79 — 38
79 — 38
PUTUSANNomor 23/Pdt.G/2020/PTA.JKDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPENGADILAN TINGGI AGAMA DKI JAKARTADalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus dengan hakimmajelis, perkara cerai gugat antara:Pembanding, NIK , umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP,pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Jakarta Timur, dahulusebagai Tergugat sekarang Pembanding;melawanTerbanding, NIK , umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA,pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di JakartaTimur
yangmenyatakan bahwa perkawinan Pembanding dan Terbanding telah pecah(broken marriage), telah tepat dan benar, karena indikator broken marriagetelah lengkap mewarnai kehidupan rumah tangga Pembanding dan Terbanding,yaitu: Telah pisah tempat tinggal sejak Maret 2019; Telah terputus/terhambat komunikasi; Telah diupayakan damai, tidak berhasil; Telah tidak bisa melaksanakan tugas dan kewajiban masingmasingsebagai suami isteri selama kurang lebih satu tahun; Pembanding telah memiliki WIL (Wanita Idaman Lain).Berdasarkan
hal tersebut di atas, maka kehidupan rumah tanggaPembanding dan Terbanding telah memenuhi syarat untuk dinyatakan sebagaibroken marriage, sesuai dengan kehendak Surat Edaran Mahkamah Agung RI.Nomor 4 Tahun 2014, Tentang Pemberlakuan Hasil Rapat Pleno KamarMahkamah Agung RI Tahun 2013, maka gugat cerai yang diajukan olehTerbanding dalam perkara a quo, harus dinyatakan telah memilki alasan untukdapat dikabulkan;Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Nomor 273/K/Ag/1981tanggal 17 Maret 1999, yang
No. 23/Pdt.G/2020/PTA.JKMenimbang, bahwa penilaian perundangundang terhadap kondisirumah tangga Pembanding dan Terbanding sebagaimanatersebut di atas,senada dengan ketentuan syari dalam kitab Fighus Sunnah Juz Il, halaman248, dengan terjemahan bebas menyatakan sebagai berikut:Apabila gugatan isteri itu diterima oeh Hakim berdasarkan buktibuktiyang diajukan oleh isteri atau adanya pengakuan suami , dan isterimerasa menderita jika tetap hidup bersama suaminya, sedangkan Hakimtidak berhasil mendamaikan
Maka Hakim menceraikan isteri itudengan talak satu bain.Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut diatas, bahwa apa yang telah dipertimbangan dan diputus oleh Majelis HakimTingkat Pertama, dapat dipertahankan;Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa dalambidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) UndangUndangNomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubahdengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua denganUndangUndang
Register : 02-02-2016 — Putus : 27-07-2016 — Upload : 14-03-2017
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 72/Pdt.G/2016/PN.Jkt-Sel. Tanggal 27 Juli 2016 — PT HEXA FINANCE INDONESIA, berkedudukan di Jakarta Selatan, Suatu Perseroan Terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia, beralamat kantor di Atrium Mulia Suite 205 Jl. HR Rasuna Said Kav. B 10-11, Jakarta 12910, berdasarkan Anggaran Dasar Nomor : 06, tertanggal 01 September 2008 untuk selanjutnya disebut sebagai : PENGGUGAT
164 — 95
164 — 95
PT HEXA FINANCE INDONESIA, berkedudukan di Jakarta Selatan, Suatu Perseroan Terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia, beralamat kantor di Atrium Mulia Suite 205 Jl. HR Rasuna Said Kav. B 10-11, Jakarta 12910, berdasarkan Anggaran Dasar Nomor : 06, tertanggal 01 September 2008 untuk selanjutnya disebut sebagai : PENGGUGAT
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkaraperkara perdata pada tingkat pertama dengan acara pemerikaan perkara gugatantelah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:PT HEXA FINANCE INDONESIA, berkedudukan di Jakarta Selatan, SuatuPerseroan Terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Negara RepublikIndonesia, beralamat kantor di Atrium Mulia Suite 205 JI.
HR Rasuna Said Kav.B 1011, Jakarta 12910, berdasarkan Anggaran Dasar Nomor : 06, tertanggal01 September 2008 untuk selanjutnya disebut sebagai : PENGGUGATMelawan:1. PT. SOFINDO HEQUIP BUNTARA, Berkedudukan di Serpong TangerangSelatan, Suatu perseroan Terbatas yang didirikan menurut hukum NegaraRepublik Indonesia, beralamat kantor di BSD Ruko Boulevard Blok C No. 26,Kel.
ITC AUTO MULTIFINANCE (Lessor), Tergugat II telahmengikatkan diri sebagai penjamin (Guarantor) berdasarkan "Akta JaminanPribadi (Borgtocht) Nomor : 347, tertanggal 18 Januari 2013, yang dibuat danditandatangani dihadapan Notaris MIRYANY USMAN, SH."6.
Perjanjian ini tunduk kepadahukum yang berlaku di wilayah Republik Indonesia ".Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 16 Perjanjian, apabila Lessee incasuTergugat lalai melaksanakan pembayaran sewa guna usaha sebagaimana diaturdalam Pasal 3 Perjanjian, atau lalai membayar/memenuhi kewajibankewajibanlainnya berdasarkan Perjanjian, maka seketika Lessor berhak untukmelaksanakan tindakan untuk "mengakhiri sewa guna usaha dan mewajibkanLessee incasu Tergugat untuk membayar seluruh uang sewa guna yang belumdibayar
dikabulkan sebagian,maka Tergugat dan Tergugat Il berada di pihak yang kalah,maka sudah sepatutnyakepada Tergugat dan tergugat II dinukum untuk membayar biaya yang timbul dalamperkara ini.maka petitum Penggugat patut untuk dikabulkan;Menimbang,bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas gugatandikabulkan sebagian,maka menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;Menimbang,bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas Pengadilan telahcukup mempertimbangkan dalil Penggugat dan para Tergugat
Putus : 12-09-2012 — Upload : 28-08-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 769 K/Pdt/2012 Tanggal 12 September 2012 — Industri Sandang Nusantara (Persero) suatu Perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang didirikan berdasarkan Hukum Republik Indonesia, vs Ir. Bambang Hariyanto, MM, dk
112 — 86 — Berkekuatan Hukum Tetap
112 — 86 — Berkekuatan Hukum Tetap
Industri Sandang Nusantara (Persero) suatu Perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang didirikan berdasarkan Hukum Republik Indonesia, vs Ir. Bambang Hariyanto, MM, dk
PUTUSANNo. 769 K/Pdt/2012DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikutdalam perkara :PT. Industri Sandang Nusantara (Persero) suatu PerusahaanBadan Usaha Milik Negara (BUMN) yang didirikan berdasarkanHukum Republik Indonesia, berkedudukan di Jalan KH.
Industri sandang Nusantara, Nomor : 20/SKG/2009, Tentang Kenaikan Gaji Karyawan unit Patal Grati, tanggal20 Maret 2009.Bahwa berdasarkan ke 3 (tiga) Surat Keputusan tersebut, khususnya terhadapkaryawan yang berada di unit produksi patal Grati, Pasuruan, dengan penuh iktikad baikserta memperhatikan kondisi keuangan yang ada.
Disnakertransmenyebutkan penyidikan tidak bisa dilakukan karena sudah berkoordinasidengan Disnaker Pusat.Bahwa berdasarkan halhal sebagaimana yang terurai tersebut di atas, terbuktisecara sah dihadapan hukum bahwa Tergugat, dan turut Tergugat I, serta Turut TergugatHal. 9 dari 23 hal. Put.
(BUMN) yang didirikan berdasarkan Hukum Republik Indonesia tersebutharus ditolak ;Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasiditolak, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkatkasasi ini ;Memperhatikan pasalpasal dari UndangUndang No. 48 Tahun 2009, UndangUndang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah denganUndangUndang No 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang No.3 Tahun 2009 serta peraturan perundangundangan
Industri SandangNusantara (Persero) suatu Perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yangdidirikan berdasarkan Hukum Republik Indonesia tersebut ;Menghukum Pemohon Kasasi/Penggugat untuk membayar biaya perkara dalamtingkat kasasi ini sebesar Rp. 500.000, (lima ratus ribu rupiah);Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung padahari Rabu tanggal 12 September 2012 oleh Dr.H. Mohammad Saleh,SH.,MH.