Ditemukan 229 data
54 — 32 — Berkekuatan Hukum Tetap
dankelenteng.(4) Bangunan gedung fungsi usaha sebagaimana dimaksud dalamayat (1) meliputi bangunan gedung untuk perkantoran,perdagangan, perindustrian, perhotelan, wisata dan rekreasi,terminal, dan penyimpanan.(5) Bangunan gedung fungsi sosial dan budaya sebagaimanadimaksud dalam ayat (1) meliputi bangunan gedung untukpendidikan, kebudayaan, pelayanan kesehatan, laboratorium, danpelayanan umum.(6) Bangunan gedung fungsi khusus sebagaimana dimaksud dalamayat (1) meliputi bangunan gedung untuk reaktor nuklir
CV. MANTAP Diwakili Oleh SULTAN S.
Tergugat:
KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG KOTA TARAKAN
209 — 1170
kriteria yangmasuk pra kualifikasi apabila penilaian kualifikasi perusahaan itu dianggapsangat krusial untuk penyedia dalam menyiapkan pekerjaan sehingga prakualifikasi itu. biasanya dilakukan untuk pekerjaanpekerjaan konstruksikhusus untuk pekerjaan konstruksi yang dianggap biasa itu pasca kualifikasikecuali konstruksi yang dianggap mempunyai kompleksitas tinggi terkaitdengan biaya dan juga pengerjaannya seperti misalnya pekerjaan konstruksipembangkit tenaga listrik atau misalkan untuk reaktor nuklir
83 — 54
Badan Pengqawas Tenaga Nuklir;c. Lembaga Sandi Negara; dand. Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasionaldapat dijabat oleh bukan Pegawai Negeri SipilSehingga dapat diartikan jabatan Pimpinan Tinggi Utama yangditetapbkan oleh TERGUGAT dapat diisi/dijabat oleh Non PegawaiNegeri Sipil dalam hal ini TERGUGAT Il selaku Kepala BKKBN..
CV. TIRTA AGUNG Diwakili Oleh LENNY MAYASARI
Tergugat:
KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG KOTA TARAKAN
167 — 211
kriteria yang masuk pra kualifikasiapabila penilaian kualifikasi perusahaan itu dianggap sangat krusial untukpenyedia dalam menyiapkan pekerjaan sehingga pra kualifikasi itu biasanyadilakukan untuk pekerjaanpekerjaan konstruksi khusus untuk pekerjaankonstruksi yang dianggap biasa itu pasca kualifikasi kecuali konstruksi yangdianggap mempunyai kompleksitas tinggi terkait dengan biaya dan jugapengerjaannya seperti misalnya pekerjaan konstruksi pembangkit tenaga listrikatau misalkan untuk reaktor nuklir
122 — 50
Gambar Ranangan Pelaksanaan Gedung Radioterapi dan Kedokteran Nuklir RSUP DR. SARJITO (asli).--------------------------------------------------- 5. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) awal tahun 2007, nomor 1189.0/024.04.0/-/2007 tanggal 31 Desember 2006 (asli). ------------------ 6. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) (revisi I) tahun 2007, nomor 1189.1/024.04.0/-/2007 tanggal 2 Juli 2007 (asli).------------------------------ 7.
- Tentang : PENERBANGAN
terlarang dan terbatasmerupakan kewenangan dari setiap negara berdaulat untukmengatur penggunaan wilayah udaranya, dalam rangkakeselamatan masyarakat luas, keselamatan penerbangan,perekonomian nasional, lingkungan hidup, serta pertahanan dankeamanan.Yang dimaksud dengan kawasan udara terlarang (prohibitedarea) adalah kawasan udara dengan pembatasan yang bersifatpermanen dan menyeluruh bagi semua pesawat udara.Pembatasan hanya dapat ditetapkan di dalam wilayah udaraIndonesia, sebagai contoh instalasi nuklir
dengan fasilitas aeronautika, antara lain, radardan menara pengatur lalu lintas penerbangan.Huruf dCukup jelas.Huruf eCukup jelas.Pasal 345Ayat (1)Cukup jelas.Ayat (2)Program penanggulangan keadaan darurat (contingency plan)merupakan bagian dari program pengamanan bandar udara.Pasal 346Cukup jelas.Pasal 347Cukup jelas.Pasal 348Fasilitas keamanan penerbangan, antara lain, berupa peralatan:a. pendeteksi bahan peledak;b. pendeteksi bahan organik dan nonorganik;c. pendeteksi metal;d. pendeteksi bahan nuklir
108 — 72 — Berkekuatan Hukum Tetap
Analisis foto rontgen tanggal 24 Juni 2005 di Rumah Sakit Borromeus diatas, dilanjutkan ke foto nuklir Iengkap oleh Prof. Dr. Johan Masyhur. Dua kaliProf. Dr. Rully Marsis Amrullah Roesli, datang ke rumah membujuk Prof. Dr.Moesafar Walad Haznam agar bersedia diperiksa intensif dengan beristirahat diRumah.
Y.ERNAWATI.N,SH
Terdakwa:
FERRY OKTAVIANO, SE
317 — 122
Hospital Y2K Contingency Plan, World Bank Ministryof Health , Medan Nov 1999Halaman 159 dari 210 Putusan Nomor 16/Pid.SusTPK/2020/PN Pdgo Hospital Engineer Course, Introduction to XRay System, ProfHolst Centre for Training and Education, Philips, BestEindhoven,Holland 19 23 June 2000 ;o CArm BV 300, Prof Holst Centre for Training and Education,Philips, BestEindhoven, Holland 26 28 June 2000 ;o Sistem Maintenance Rumah Sakit, DEPKES, Cisarua 28 Sept 2Okt 2004 ;o Seminar dan Pelatihan Sosialisasi IPTEK NUKLIR
dan PelatihanTeknisi Peralatan Kedokteran Nuklir ( GAMMA CAMERA ),Perhimpunan Kedokteran Nuklir Indonesia, Komisariat Padangbekerjasama dengan FDOK UNAND RS M Djamil Padang, Padang 24 25 November 2004 ;o Peningkatan Kemampuan Tenaga Pengajar/Cl dalam Bidang StudyTeknik Elektromedik, PUSDIKNAKES Depkes RI, Bandung 69November 2006 ;o Common Module CT, Singapore Learning Centre, Philips Academy,Singapore 26 Februari 2 Maret 2007 ;o Pelatihan Peningkatan Kapabilitas Pengelola PemeliharaanPeralatan Kesehatan
87 — 184
Ruang atau bunkerharus memenuhi syarat dan mendapat ijin knusus dari BAPETEN (BadanPengawas Tenaga Nuklir). Di samping itu masingmasing produk alat LINACjuga disertai dengan petunjuk (logbook) tentang persyaratan ruangan tempatalat LINAC;Bahwa produsen atau PT INDOSOPHA Sakti dalam menjual alat LINACtidak pernah menjual lepas dalam artian proses instalasi/oemasangandiserahkan kepada pihak pembeli.
Andi Maddiawe
Tergugat:
1.PT. Asuransi Jiwa Sequis Life
2.PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk
Turut Tergugat:
PT. Relife Property Development
266 — 154
Dihukum mati oleh keputusan pengadian yang mempunyaikekuatan hukum tetap, reaksi nuklir, sentuhan radio aktif, radiasireaksi inti atom, berada di bawah pengaruh atau diakibatkan olehHalaman 12 dari 75 Putusan Perdata Gugatan Nomor 729/Padt.G/2020/PN JKT.SELnarkoba, bencana nasional yang mengakibatkan kecelakaan secaramassal3.
CV. NUSANTARA diwakili Oleh HO HANDOKO PURWITO
Tergugat:
KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG KOTA TARAKAN
145 — 52
evaluasi kualifikasi diundang untuk memasukkan penawaran; Jadi kalau Pra Kualifisikasi itu dilakukan 2 (dua) tahap, akan tetapikalau Pasca kualifikasi dilakukan sekaligus; Yang membedakannya, Kreteria Prakualifikasi apabila yang sangatkrusial sehingga diperlukan untuk konsultasi, tetapi kalau untukpengadaan konstruksi, terkait dengan masalah yang mengandungmasalah progres yang tinggi; Tidak hanya terkait dengan biaya tinggi, akan tetapi menyangkutkepada masalah yang tinggi, misalnya pembangkit tenaga nuklir
1.IDA BAGUS ERJANA
2.IDA AYU PUTU KERTI
3.IDA AYU ARY SANTI
4.IDA AYU WAYAN SWARTHI
5.IDA AYU NYOMAN SWARNI, SE
Tergugat:
1.I WAYAN DANU
2.LURAH KELURAHAN MAYURA
3.KEPALA KANTOR BADAN PERTANAHAN NASIONAL KOTA MATARAM
Intervensi:
1.I GDE DERUNA SUMARYASA
2.I KADEQ DANIA
3.NI KETUT DERUKI ASTINI
262 — 287
dicoret dan diganti dimanaSiapa yang mengganti tersebut saksi tidak tahu;Bahwa luas sporadik yang aslinya yang saksi tandatangani adalah 65 m2dicoret menggunakan tulisan tangan dirubah menjadi 8700 m2 dansetelah saksi tanyakan katanya orang BPN yang mencoret;Bahwa setiap sporadik yang dibuat jangankan coretan tipex pun saksitolak;Bahwa tandatangan pernyataan yang disodaorkan kepada saksi barubaru ini bulan Janurai 2021Bahwa yang datang menghadap adalah orang suruhannya Pak Idabagus Erjan yang bernama Nuklir
dengan yang ditandatangani oleh saksi pada saat itu,bahwa bukti P12 dan P13 yang aslinya dicoret dan siapa yang menggantitersebut saksi tidak tahu, bahwa luas sporadik yang aslinya yang saksitandatangani adalah 65 m2 dicoret menggunakan tulisan tangan dirubahmenjadi 8700 m2 dan setelah saksi tanyakan katanya orang BPN yangmencoret, bahwa setiap sporadik yang dibuat jangankan coretan tipex punsaksi tolak, bahwa yang datang menghadap kepada saksi adalah orangsuruhannya Pak Ida bagus Erjan yang bernama Nuklir
195 — 57
Nuklir No. 6 Desa Jogonegoro, Kecamatan Mertoyudan,Kabupaten Magelang, sekarang tidak diketahui alamatnya secara jelasdan pasti diseluruh wilayah Indonesia, selanjutnya disebut sebagaiTURUT TERGUGAT I.KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN MAGELANG, beralamat di Jl.Soekarno Hatta No. 110 Kota Mungkid, yang diwakili olen kuasanyaEPL SIWI SRI MARHAENI,SH, AGUS SUKOCO,A.Pinh, BUDISANTOSO,SH dan NANDA SATRIYA AGENG,SH kesemuanya adalahmewakili Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Magelang berdasarkanHalaman 2 dari
165 — 116 — Berkekuatan Hukum Tetap
Madiun tidak memiliki ijin operasionaldari BAPETEN (Badan Pengawas Energi Nuklir) dan harga yang tertuang dikontrak untuk 21 alat Kesehatan yang diperuntukkan RSUD Dolopo terdapatSelisin kemahalan harga sebesar Rp.979.050.500,00 (Sembilan ratus tujuhpuluh Sembilan juta lima puluh ribu lima ratus rupiah) dengan perinciansebagai berikut :1.
Madiun tidak memiliki jjinoperasional dari BAPETEN (Badan Pengawas Energi Nuklir) dan harga yangtertuang di kontrak untuk 21 alat kesehatan yang diperuntukkan RSUDDolopo terdapat Selisin kemahalan harga sebesar Rp.979.050.500,00(Sembilan ratus tujuh puluh Sembilan juta lima puluh ribu lima ratus rupiah)dengan perincian sebagai berikut :1.Bed Periksa, harga di kontrak sebesar Rp.3.609.000,00 sedangkan hargauntuk konsumen setelah dilakukan survey ke distributor harga pada saatitu. (2011) adalah sebesar
323 — 134
Penggugat jugaterlibat dalam berbagai proyek infrastruktur besar, misalnya pembangunanpembangkit listrik yang beroperasi dengan tenaga minyak bui, gas, batubara, air dan nuklir.
121 — 44
Pegawai Negeri Sipil pada Badan Tenaga Nuklir, bidang PengembanganFasilitas Keselamatan Reaktor.2. Konsultan pada PT Forensic Enginering Services berkantor di AlamandaTower Lt. 25 Jalan TB.Simatupang Kav.25 Jakarta Selatan.3.
- Tentang : Pengujian Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2009 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001
Pada saat ini korupsi tidak hanya dianggap masalah suatu negara,tetapi sudah merupakan masalah transnasional, di samping merupakan "corecrime" yang berkaitan dengan tindak pidanatindak pidana lain.Di tingkat transnasional korupsi diidentifikasikan dapat meningkatkanberkembangnya: perusakan lingkungan hidup; tindak pidana obat bius; penyelundupan bahanbahan senjata nuklir, biologis, kimia; penyimpangan pajak; defisit keuangan negara; krisis kepercayaan; "capital flight"; krisis ekonomi; destabilisasi
126 — 41
Menimbang, bahwa Ahli menerangkan penataan kota yang baik akan tercermindari upaya pemerintah yang memperhatikan hakhak masyarakat dalam mengaksesruangruang kota yang termasuk dalam kategori ruang publik, misal tamantaman kota,pantai atau tepian sungai, danau, secara CumaCuma dan Ahli juga menerangkanpada dasarnya seluruh garis pantai itu harus dapat diakses oleh publik kecuali bilaberkaitan dengan bangunanbangunan yang termasuk dalam kategori bangunankhusus misalnya instalasi militer, reactor nuklir
Terbanding/Tergugat : DEVI TAURISA,
271 — 183
pernah di uraikan mengenaikeberadaan : Proyek Apakah yang di Garap oleh PrincipalPenggugat Budi Santoso, Apakah Proyek yang bergerak di :Engineering Konstruksi ataukah Proyek Engineering ManufakturHalaman 33 dari 87 Halaman Putusan Nomor : 60/PDT/2021/PT DKIataukah Proyek Penelitian & Pengembangan ataukah ProyekPelayanan Manajemen ataukah Proyek Kapital ataukah ProyekRadio Telekomunikasi ataukah Proyek Konservasi Bio Diversityataukah Proyek Kelautan ataukah Proyek PertahananKeamanan ataukah Proyek Nuklir
Doktor Dokter Ida Bagus Gede Fajar Manuaba
Tergugat:
1.Dokter Ida Ayu Ratih Wulansari Manuaba
2.Dokter Ida Ayu Chandranita Manuaba Spesialis Obstetri dan Ginekologi, Magister Manajemen
3.Dokter Ida Bagus Surya Manuaba
4.Hajjah Sri Subekti
Turut Tergugat:
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
194 — 126
Indrayani, diberi tanda P 39 ;Foto copy dari fotocopy Berita Koran Bali Pos, tertanggal 22 Juni 2017,diberi tanda P40;Surat Peringatan dan teguran tidak terhormat No. 02/ YKM/VII/2017,tertanggal 24 Juli 2017, diberi tanda P 41;Hasil Penilaian Persyaratan Penggunaan dalam Radiologi Diagnostik danIntervensional untk Radiografi Umum yang dikeluarkan oleh BadanPengawas Tenaga Nuklir Nomor Registrasi : 116344.19, tanggal registrasi10 Oktober 2017, diberi tanda P 42;Surat dari Penggugat kepada Ketua Pengadilan