Ditemukan 2232 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : sela seli selfi sele selft selo
Pengadilan PN BANJARMASIN
Putus : 01-08-2013 — Upload : 04-08-2017
Putusan PN BANJARMASIN Nomor 28 / Pid.Sus / Tipikor / 2013 / PN.Bjm.
Tanggal 1 Agustus 2013 —
127 — 69
  • Tanah Laut; Bahwa, kewajiban yang harus dipenuhi oleh pemilik tambang setelahmempunyai IUP adalah : Membayar luran Tetap sampai masa berlaku izinIUP habis menurut hukum dan setelah berproduksi wajib melakukanpembayaran Royalti (semua itu termasuk dalam PNBP yang dilakukansecara self assessment, dimana wajib bayar menghitung sendiri,menyetorkan sendiri ke Kas Negara dan melaporkan ke instansi terkait).Prosesnya adalah sebagai berikut :e Setelah pemilik tambang memiliki IUP kemudian melakukanpenghitungan
    MUHAMMAD ILYASwalaupun persyaratannya tidak lengkap ; Bahwa Ahli Zulkifli menerangkan bahwa perusahaan tambangdalam membayar kewajibannya memiliki prinsip self assessmentyaitu menghitung sendiri, membayar sendiri serta melaporkansendiri; Bahwa ahli zulkifli menerangkan jika persyaratan dalam SuratKeterangan Asal Barang ( SKAB) tidak lengkap maka DinasPertambangan Mineral dan Energi dalam hal ini Kepala Distambentidak dapat mengeluarkan Rekomendasi Surat Keterangan AsalBarang; Bahwa terdakwa pernah
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN
Register : 02-07-2015 — Putus : 04-08-2015 — Upload : 16-09-2015
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 67/Pid.Prap/2015/PN.JKT.Sel.
Tanggal 4 Agustus 2015 —
867 — 771
  • (dua) alat bukti sebagaimana dimaksud dalam pasal 184 KUHAP;Bahwa mengenai saksi mahkota ini muncul kalau ahli tidak salahketika kasus Marsinah di Surabaya, saksi Mahkota ini awalnyamemang atau secara teoritis tidak diperkenankan atau tidak boleholeh karena sebagai terdakwa kemudian dia juga bersaksi untukdirinya sendiri kemudian memberikan keterangan saksi untuk kasuslain dimana keterangan itu pada akhirnya menjerumuskan dirinyasendiri didalam asas hukum pidana ada yang disebut sebagai asasnon self
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN Pidana Umum Penghinaan
Register : 28-07-2015 — Putus : 24-08-2015 — Upload : 03-09-2015
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 72/Pid.Prap/2015/PN.Jkt.Sel
Tanggal 24 Agustus 2015 — PROF.DR.OTTO CORNELIS KALIGIS, SH.,MH., laki-laki, lahir di Ujung Pandang, pada tanggal 19 Juni 1942, beragama Kristen, beralamat di Jalan Majapahit 18-20, RT.008/RW.008, Kelurahan Petojo Selatan, Kecamatan Gambir, dalam hal ini diwakili oleh Tim Penasihat Hukumnya/Kuasa Hukumnya, yaitu Humphrey R. Djemat S.H.,LL.M, Johnson Panjaitan S.H., John Waliry, S.H., Alamsyah Hanafiah, S.H., Ir. Esterina D. Ruru, S.H., Luciana Lovinda, S.H., Freddy T. Simatupang, S.H., Albiker Siagian, S.H., Sabar H. Simanjuntak, S.H., Andreas Nahot Silitonga, S.H.,LL.M., Tumpak Tampubolon, S.H., Timotius Tumbur Simbolon, S.H., Harapan Manurung, S.H., TH.Ratna Dewi,S.H.,MKn., Azam Khan, S.H., Octolin Hutagalung, S.H., Farida Sulistyani, S.H.,CN.,LL.M., Robert Napitupulu S.H., Camelia, S.H., M.H., Andrias Herminanto Nayoan, S.H., Hervan Dewantara Merukh, S.H., Parasian Simbolom., S.H., Faisal Miza, S.H.,M.H., J.Sontang Simatupang, S.H., Dr. Purwaning M. Yanuar S.H., M.CL.,CN, Muhammad Yahya Rasyid, S.H.,M.H., Advokat-advokat yang bertindak sendiri-sendiri maupun bersama-sama, tergabung dalam Asosiasi Advokat Indonesia, yang beralamat pada kantor Sekretariat Dewan Pimpinan Pusat Asosiasi Advokat Indonesia, Plaza Gani Djemat Lantai 5, Jalan Imam Bonjol No. 76-78 Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 24 Juli 2015, untuk selanjutnya disebut sebagai PEMOHON PRAPERADILAN; M e l a w a n : KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI (KPK) Cq. PIMPINAN KPK, yang beralamat di Jl. HR Rasuna Said Kav. C1, Kuningan, Jakarta Selatan dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya yaitu Nur Chusniah, S.H., M.Hum., Arif Suhermanto, S.H.,M.H., Indra Mantong Batti, S.H.,LL.M., Rasamala Aritonang, S.H.,M,H., R. Natalia Kristianto, S.H., Imam Akbar Wahyu Nuryamto, S.H., Nancy Setiawati Silalahi S.H., masing-masing selaku pegawai KPK, beralamat Kantor di Jalan H.R. Rasuna Said Kavling C-1, Jakarta Selatan 12920 berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKS-45/01-55/08/2015 tertanggal 4 Agustus 2015, untuk selanjutnya disebut sebagai TERMOHON PRAPERADILAN ;
276 — 136
  • Sel140Mahkamah Konstitusi yang telah beberapa kali diubah terakhirdengan UU No.4 Tahun 2014 menyatakan: Putusan Mahkamah Konstitusi tidak memuat:a.b.C.amar selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2);perintah kepada pembuat undangundang; danrumusan norma sebagai pengganti norma dari undangundang yangdinyatakan bertentangan dengan UndangUndang Dasar NegaraRepublik Indonesia Tahun 1945Bahwa bentuk Putusan MK yang merumuskan norma hukum barutidak serta merta berlaku sebagai hukum (self implementing
Pengadilan PN MATARAM Pidana Khusus
Register : 18-02-2021 — Putus : 10-05-2021 — Upload : 17-05-2021
Putusan PN MATARAM Nomor 146/Pid.Sus/2021/PN Mtr
Tanggal 10 Mei 2021 — Penuntut Umum:
1.HADEMAN, SH
2.BUDI TRIDADI WIBAWA, SH
3.I MADE SUTAPA
4.HASAN BASRI,SH
5.FAJAR ALAMSYAH, SH
6.EMA MULIAWATI,SH.
7.I WAYAN SURYAWAN, SH
8.I.A.P. CAMUNDI DEWI,SH.
9.MILA MEILINDA
Terdakwa:
MASHUD YUSUF, S.Si
144 — 126
  • PKP ini adalah pengusaha yang usahanya lebihdari 4,8 milyar dalam setahun jadi kalau misalnya yang bersangkutankurang pendapatnnya dari 4,8 Milyar dalam setahun maka yangbersangkutan boleh tidak memungut PPN akan tetapi apabilapenghasilannya lebih dari 4,8 Milyar setahun maka yang bersangkutanHalaman 398 dari 460 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2021/PN Mtrwajid memungut PPN sebesar 10 persen atas transaksi penyerahanbarang kena pajak atau jasa kena pajak;Bahwa system perpajakan kita menggunakan System Self
    dihitung mulai masa april 2011 sampai dengan yang terakhirmasa desember 2013, untuk masamasa sebelumnya sudah tidak dapatdiperhitungkan lagi karena sudah daluwarsa penuntutan;Halaman 405 dari 460 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2021/PN MtrBahwa pada saat wajib pajak tidak melaporkan SPT, wajib pajak harusdiberikan peringatan teguran supaya menyampaikan SPTnya setelahteguran baru nanti tahap himbauan diundang kekantor dan seterusnya;Bahwa Ahli menjelaskan system perpajakan yang dianut di Indonesiaadalah Self
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN Pidana Khusus
Register : 25-01-2021 — Putus : 26-07-2021 — Upload : 10-09-2021
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 51/Pid.B/2021/PN JKT.SEL
Tanggal 26 Juli 2021 — Penuntut Umum:
DONNY M. SANY, SH, MH
Terdakwa:
1.SAHRUL KARIM
2.KARTA
3.TARNO
4.HALIM
240 — 141

    • Disita dari Imam Sudrajat

    1. 1 (satu) buah meteran warna hitam orange merk work Men Self Lock.

    2. 1 (satu) buah cutter merk NT warna hitam beserta isi 4 (empat) buah mata cutter merk kenko.

    3. 1 (satu) buah roll cat warna biru.

    4. 1 (satu) buah ember warna putih ukuran 15 liter.

    5. 1 (satu) buah kuas lem warna krem.

Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Khusus Korupsi
Register : 25-07-2016 — Putus : 17-10-2016 — Upload : 20-02-2017
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 60/Pid.Sus/TPK/2016/PN.Jkt.Pst
Tanggal 17 Oktober 2016 — Pidana Korupsi - HERRY SETIADJI, INDARTO CATUR NUGROHO, SLAMET RIYANA
171 — 88
  • dari Wajib Pajak PT EDMI Indonesia;Bahwa Direktur Utama PT EDMI Indonesia adalah RATU FEBRIANAERAWATI:;Bahwa para Terdakwa menerima uang dari RATU FEBRIANA ERAWATIsebesar Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah);Bahwa pengurusan pajak PT EDMI Indonesia seperti Pajak PPh badan, PPH21, PPh 23 dan PPN dilakukan ke KPP Pratama Kebayoran Baru Tiga;Bahwa biasanya Restitusi/Lebih Bayar diajukan karena pajak yang dibayaroleh Wajib Pajak lebih besar dari kewajiban;Bahwa sistem pajak kita menganut self
Pengadilan PN JAKARTA UTARA Pidana Khusus
Register : 16-08-2021 — Putus : 04-11-2021 — Upload : 26-11-2021
Putusan PN JAKARTA UTARA Nomor 834/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Utr
Tanggal 4 Nopember 2021 — Penuntut Umum:
MELANI, SH.
Terdakwa:
INDRA ERSANKO alias INDRA alias LIU PIT KONG
221 — 200
  • Dalam kaitannya dengansistem Self Assessment dijelaskan SPT adalah sarana nagi wajib pajakuntuk melaporkan pelaksanaan kewajiban pajaknya.
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus Korupsi
Register : 02-09-2015 — Putus : 02-12-2015 — Upload : 23-03-2016
Putusan PN BANDUNG Nomor 161/Pid.Sus/TPK/2015/PN.Bdg.
Tanggal 2 Desember 2015 — THOMAS LIE
163 — 33
  • Capacity (Kemampuan) berdasarkan laporan keuangan actual danprojection (kisaran pendapatan) dari masingmasing outlet My salonserta perhitungan dari pendapatan outlet salon untuk mengcoverangsuran pembiayaan Capital(Modal) yang bersangkutan menyediakan self finance (modalsendiri) Condition of Economy (kondisi Prekonomian) usaha yang legal danbanyak peminat dari Masyarakat.
Pengadilan PN CIBINONG Pidana Umum Penggelapan
Putus : 20-11-2014 — Upload : 05-12-2014
Putusan PN CIBINONG Nomor 537/Pid.B/2014/PN Cbi
Tanggal 20 Nopember 2014 — KUNTEDI IBNU HAYAT
56 — 17
  • masalah dengan pajak, karena PT Bostinco lancarmembayar pajak.Bahwa antara Surat Setoran Pajak dengan data di kantor Saksisudah pernahdilakukan pencocokan dan ada SSP yang nilainya berbeda dengan yang masukke kas negara.Bahwa nilai di SSP yang sudah divalidasi oleh bank tidak meungkin berbedadengan data yang masuk ke kas negara karena NTPN atau Nomor TransaksiPenerimaan Negara pastilah hanya untuk (satu) transaksi.Bahwa tidak ada konfirmasi dari dari pajak karena wajib pajak pada prinsipnyaadalah self
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Register : 02-06-2017 — Putus : 31-08-2017 — Upload : 28-12-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1266 B/PK/PJK/2017
Tanggal 31 Agustus 2017 — PT. SUPRA MATRA ABADI VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK;
59 — 394 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • tersendiri tidak boleh dicampur adukanantara satu dengan lainnya;Bahwa azas kekhususan yang logis (/ogische specialiteit) ini sejalandengan prinsip /ex specialis systematic derogat legi generali (azaskekhususan yang sistematis) artinya ketentuan pidana yang bersifatkhusus adalah berlaku apabila pembentuk undangundang memangbermaksud memberlakukan ketentuan pidana sebagai suatu ketentuanpidana yang bersifat knusus;Bahwa Majelis berpendapat, ketentuan peraturan perundangundangandi bidang perpajakan dengan self
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Perdata Khusus Arbitrase
Register : 21-01-2019 — Putus : 16-05-2019 — Upload : 20-07-2019
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 45/Pdt.G.Arbit/2019/PN.Jkt.Pst
Tanggal 16 Mei 2019 — SEKRETARIS KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL / SEKRETARIS UTAMA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL SELAKU KUASA PENGGUNA ANGGARAN SATUAN KERJA PENGELOLA HIBAH MCC X PT. CARBONTROPIC ,Cs
1278 — 672
  • insurances prescribed inAttachment O point G (insurance) or such insurances becomeinvalid ;(v) If Implementer fails to obtain the relevant permits and/orlicenses required to implement the Partnership Grant asindicated in Attachment D within the relevant period indicatedtherein ;(vi) If MCAIndonesia determines that Implementer is no longerable to implement the Partnership Grant Project(vii) If Implementer (1) is terminated or dissolved as a conservancyunder applicable law, or (2) takes steps to place it self
Pengadilan PN SURABAYA Pidana Khusus Korupsi
Putus : 06-09-2016 — Upload : 01-11-2016
Putusan PN SURABAYA Nomor 94/Pid.Sus/TPK/2016/PN.Sby
Tanggal 6 September 2016 — LAM CHONG SAN ; KEJAKSAAN NEGERI LUMAJANG
160 — 62
  • IMMS berupaPenerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dengan cara Self Assesmen danlangsung disetorkan ke rekening Kas Negara,setelah itu mekanisme bagihasilnya dikirim oleh pusat melalui transfer ke kas daerah denganperhitungan 20% pusat, 16% propinsi, 32% seluruh kabupaten dalampropinsi dan 32% daerah penghasil dalam hal ini Kab.Lumajang;Bahwa tahapan yang harus dilalui untuk memperoleh IUPOP, yaitu PT.IMMS harus memiliki IUP Eksplorasi dan didalam IUP Eksplorasi harusmelakukan kegiatan eksplorasi, penyusunan
Pengadilan PN MEDAN Pidana Khusus Korupsi
Register : 31-10-2016 — Putus : 24-05-2017 — Upload : 03-08-2017
Putusan PN MEDAN Nomor 110/Pid.Sus-TPK/2016/PN Mdn
Tanggal 24 Mei 2017 — - ADIWARTYASTUTI, SE (TERDAKWA)
126 — 33
  • Pembelian Ruko Skim PembiayaanMurabahah Tujuan PembiayaanPembelian Ruko untuk diSewakankepada PDAM Tirtanadi Medan Limit PembiayaanRp 1.000.000.000,00 Jangka Waktu Pembiayaan10 Tahun Harga Pokok PembelianRp 1.250.000.000,00 Margin KeuntunganRp 791.728.879,73 Harga JualRp 2.041.728.879,73 Angsuran PendahuluanRp 250.000.000,00 Pembiayaan yang diangsurRp 1.791.728.879,73 Angsuran per bulanRp 14.391.074,00 Cara PenarikanDicairkan ke rekening nasabah danlangsung ditransfer ke rekening penjualbeserta dana self
    Medan Page 65 of 300Putusan Pengadilan Tipikor Perkara ADIWARTYASTUTI, SENomor : 110/ Pid.Sus.TPK / 2016 / PN.Mdn Limit PembiayaanRp 1.000.000.000,00 Jangka Waktu 10 TahunPembiayaanHarga Pokok Rp 1.250.000.000,00PembelianMargin Keuntungan Rp 791.728.879,73Harga Jual Rp 2.041.728.879,73Angsuran Rp 250.000.000,00PendahuluanPembiayaan yang Rp 1.791.728.879,73diangsurAngsuran per bulan : Rp 14.391.074,00 Cara Penarikan Dicairkan ke rekening nasabah danlangsung ditransfer ke rekening penjualbeserta dana self
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN Perdata
Register : 01-08-2013 — Putus : 03-12-2014 — Upload : 15-11-2017
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 463 /Pdt.G/2013/PN.JKT.SEL
Tanggal 3 Desember 2014 — DENIS ANTHONY MICHAEL KEET Lawan 1.ICAC PROFESIONAL SERVICE 2.DR SHERLY SOLIHIN PsyD
685 — 484
  • Withuncertainty how Luke living condition right now, uke could be in danger forhim self given the opportunity, as Luke's psychologist request for law enforcementto immediately locate Luke and/with his biological father Appropriateinvestigation lin purposes ofmaking determination their whereabouts is requestedtank you for our kind attention and corporationyang telah diterjemahkan sebagai berikut:ICAC Professional ServicesICACProfessional ServicesReferensi: 1CAC/LK/09/201226 September 2022To whom !
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN
Register : 07-09-2020 — Putus : 30-11-2020 — Upload : 01-12-2020
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 171/G/2020/PTUN.JKT
Tanggal 30 Nopember 2020 — Penggugat:
1.Hasan Tomu
2.Marthen Murafer
3.Meitty Ebta Rumandewai
Tergugat:
KPU RI
579 — 797
  • Ketidakhadiran Penggugat pada sidang DKPP, jika tidakdipertimbangkan alasannya, otomatis seperti menghilangkan hak dankesempatan yang bersangkutan untuk mengajukan hak pembelaan diri(right of self defense), dalam kondisi seperti ini apabila tetap digelarmaka yang terjadi adalah serupa dengan persidangan in absentia untukkasuskasus extraordinary crimes,...5.75.
Pengadilan PN JAKARTA TIMUR Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 16-01-2013 — Putus : 10-07-2013 — Upload : 10-06-2014
Putusan PN JAKARTA TIMUR Nomor 20/PDT.G/2013/PN.JKT.TIM
Tanggal 10 Juli 2013 — HENDRIK HAKIM Cs lawan GUSTI SJAIFUDDIN, S.H Cs
89 — 26
  • tidak bisa hadir, sedangkan diayang harus melaksanakan RUPS, seharusnya kalau tidak bisa hadir makakomisaris yang harus melaksanakan, kalau komisaris tidak ada juga, makasalah satu pemegang saham sebagaimana dalam doktrin bahwa RUPS itu adatahapannya;Bahwa dalam UU No. 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas maupun dalamUU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas jika ia tidak tahu kapantandatangan surat tertentu, tetapi dalam surat dicantumkan seolaholah adaRUPS hari itu, hal tersebut disebut self
Pengadilan PN JAKARTA UTARA Pidana Khusus
Register : 16-08-2021 — Putus : 04-11-2021 — Upload : 26-11-2021
Putusan PN JAKARTA UTARA Nomor 835/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Utr
Tanggal 4 Nopember 2021 — Penuntut Umum:
MELANI, SH.
Terdakwa:
MAKMUR ADAMLU alias MAKMUR
393 — 453
  • Halhal yang dilaporkan yaituisi dari SPT adalah semua informasi yang secara sukarela dilaporkan olehWajib Pajak kepada Direktorat jendral pajak tempat wajib pajak terdaftar ataudikukuhkan berdasarkan prinsip Self Assessment yaitu Wajib Pajak diberikepercayaan untuk menghitung, memperhitungkan, membayar danmelaporkan sendiri pajak yang tertuang;Bahwa, jenis Surat Pemberitahuan (SPT) terdiri dari Surat PemberitahuanMasa atau SPT Masa, yaitu Surat Pemberitahuan, untuk suatu masa pajak.Surat Pemberitahuan
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Lain-lain
Putus : 22-11-2016 — Upload : 03-07-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 162 PK/Pid.Sus/2016
Tanggal 22 Nopember 2016 — R.J. Lino Terhadap KPK RI
403 — 363 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Pengadilan;padahal UndangUndang Nomor 24 Tahun 2003 tentangMahkamah Konstitusi yang telah beberapa kali diubah terakhirdengan UndangUndang Nomor 4 Tahun 2014 dalam Pasal 57Ayat (2a) menyatakan Putusan Mahkamah Konstitusi tidakmemuat: (c) rumusan norma sebagai pengganti norma dariundangundang yang dinyatakan bertentangan dengan UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;Bahwa bentuk Putusan Mahkamah Konstitusi yang memperluasobjek Praperadilan tidak sertamerta berlaku sebagai hukum(self
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus PHI
Putus : 18-10-2016 — Upload : 24-03-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 707 K/Pdt.Sus-PHI/2016
Tanggal 18 Oktober 2016 — 1. IRPAN,, DKK VS PT. ADHYAKSA DHARMASATYA
279 — 478 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Garner, Blacks LawDictionary, Eighth Edition2004, p. 1437);c. terjadinya akuisisi aset (semacam self off jual beli aset) yangsekaligus beralinnya SDM (personal) yang terlibat dalam unit/asetyang dijual.Halaman 82 dari 143 hal. Put.
Pengadilan PN GORONTALO Pidana Khusus Korupsi
Putus : 19-04-2017 — Upload : 30-11-2017
Putusan PN GORONTALO Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2016/PN Gto
Tanggal 19 April 2017 — - RUDDY TONNY LASUT, SE
130 — 21
  • menunjukkan dalam persidangan Blangko SSP yang dibuat olehsaksi;Terhadap keterangan saksi terdakwa membenarkan keterangan saksi;Menimbang, bahwa Terdakwa dan Penasihat Hukumnya pada persidangantanggal 09 Februari 2017 mengajukan Ahli yang meringankan yang bernamaANDIK TRI SULASTIONO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagaiberikut:Bahwa ahli adalah Pegawai Negeri Sipil pada Dirjen Pajak;Bahwa keahlian ahli adalah dalam bidang Peraturan Perpajakan;Bahwa untuk menjadi PKP prinsipnya adalah Self
    WajibPajak;Bahwa apabila Wajib Pajak pada periode 5 tahun kebelakang tidak melakukanSelf Assesment, Petugas Pajak akan mendorongnya untuk melakukan SelfAssesment berdasarkan datadata yang dimiliki oleh Petugas Pajak, petugaspajak akan mendorong Wajib Pajak untuk melakukan pembayaran, dan kalautetap tidak mau membayar maka Petugas Pajak berdasarkan kewenangan yangdimilikinya akan mengukuhkan pajak PKP secara jabatan;Bahwa apabila secara Subyek dan obyek sudah terpenuhi maka Wajib Pajakharus melakuan Self
    Wajib Pajakyang diklarifikasi kepada Wajid Pajak dimana katanya Wajib Pajak ini harusmendaftarkan diri sebagai PKP;Bahwa menurut ahli perhitungan pajaknya itu sudah sesuai dengan prosedur;Bahwa kepala seksi Pemeriksaan Pajak dalam melakukan tugasnya tentunyaberdasarkan pada surat penugasan;Bahwa dalam rangka memberikan kemudahan, hal itu diatur dalam UUKUP,kemudahan itu dimungkinkan berdasarkan kondisi liquiditas usaha, kemampuandan sebagainya;Bahwa dalam penetapan PKP ini dilakukan berdasarkan Self