Dengan alasan tersebut serta mengacu pada PutusanMahkamah Agung R.I Nomor1518/Kpdt/1983, Putusan M.A R.I Nomor 879 K/Pdt/1997 serta Putusan M.A R.I No.1875/K/Pdt/1984 tanggal 24 April 1986 gugatanyang demikian dapat digolongkan sebagai gugatan yang kabur dan tidak jelas.Mengacu pula pada Pendapat M.

gugatannya mendalilkan bahwaPenggugat adalah Pemohon Lelang Eksekusi ( Penjualan dimuka umum )terhadap objek sengketa sebagaimana Penetapan Ketua Pengadilan NegeriTangerang No. 74/PEN.EKS/2008/PN.TNG, tertanggal 3 Desember 2008.Bahwa permohonan Pelelangan tersebut adalah dalam rangka PelaksanaanPutusan Pengadilan Negeri Tangerang No. 163/Pdt.G/1999/PN.Tng tanggal19 April 2000 jo Putusan Pengadilan Tinggi Bandung No. 529/Pdt/2000/PT.BDGtanggal 6 Desember 2000 jo Putusan Mahkamah Agung R.I No. 903/ KPdt

Hal inidiperkuat melalui Yurisprudensi MA No: 3431/KPdt/1985 yang dijelaskan lebih Jlanjut lagi olehZ.Asikin Kusumah Atmadja dalam catatannya mengenaiperkara antara Ny.Busono dan R.Busono sebagai ParaPemohon Kasasi dalam perkara Jaminan Buku Pensiun danperjanjian utang piutang ini.

Bahwa oleh karena Penggugat hanya mendalilkan atau mengambilkesimpulan sendiri mengenai haknya atas' biayabiaya yangdikeluarkan untuk pengobatan, yangmana tidak dijelaskan sejakkapan dan atas dasar apa Penggugat meminta penggantian biayayang telah dikeluarkan oleh Penggugat, sebagaimana telah diuraikandiatas, Maka dalil gugatan seperti itu tidak memenuhi syarat formil danharus dinyatakan tidak dapat diterima oleh Majelis Hakim yang memeriksadan mengadili perkara ini (Putusan Mahkamah Agung No. 250 KPdt

Foto Copy Putusan Mahkamah Agung No 782 KPdt Sus 2012 tanggal 20 Februari2013 (diberi tanda T6)Foto Copy Putusan Mahkamah Agung No 151/Pdt,G/ 2013 tanggal 18 Desember2013 (diberi tanda T7 )Foto Copy Putusan Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah Palu No 01/Pdt/2011/PTPALU tanggal 25 Maret 2011 ( diberi tanda T 8 )Foto Copy Putusan pengadilan Agama Jakarta Barat No, 463/Pdt.G/2013/PA JBtanggal 30 Mei 2013 ( diberi tanda T 9 )Foto Copy Mohon Bantuan atas pelaksanaan surat KMA No 052/KMA/HL 01/IH/2011 tanggal

Jo PutusanMahkamah Agung RI Dalam Perkara No. 737 KPdt/2005, didasarkan pada tindakan PerbuatanMelawan Hukum dan Melawan Kepatutan yang dilakukanoleh terlawan (Pemohon Eksekusi). (Vide PutusanPengadilan Negeri Dalam Perkara No. 45/Pdt.G/1994/Kbm tanggal 13 September 1995 Jo Putusan/PenetapanPengadilan Tinggi Jawa Tengah Dalam Perkara No.751/Pdt/1996/Smg. tanggal 27 Maret 1957) .3. Bahwa dalam Perkara No. 45/Pdt.G/1994/PN.

15Maret 2015; Surat Kehilangan Dokumen AsetAset Desa Tanjung Raja, Nomor :100/62/TRTR/IV2015, tanggal 23 Februari 2015 yang ditanda tangangi olehKepala Desa Waktu Itu Herman Azwar serta BPD atas nama Syahrin; Dokumen Tender Proyek Inpres Bantuan Pembangunan DATI Il LampungUtara Tahun Anggaran 1999/2000 Nomor 68;Menimbang, bahwa untuk memperkuat Pembelaannya,Terdakwa danPenasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut: Surat Keputusan Kepala Desa Tanjung Karang Nomor 140/09/KPDT

Yurisprudensi Putusan MahkamahAgung RI Nomor :1742/KPdt/1983, jo.

Ronda Bin PAbbilang, bukan berarti sertifikattersebut tidak bisa terbantahkan, karena system pendaftaran tanah yang dianutdi Indonesia adalah sisten negative sesuai dengan penjelasanPeraturan Pemerintah No.10 tahun 1961, bahwa berdasarkan Yurisprudensi MANo.3360 K/Pdt/1983 dalam putusan ini dikatakan, memang berdasarkan Pasal 1870KUHPerdata, Pasal 314 Rbg, nilai pembuktian akta otentik adalah sempurna, akantetapi sepanjang itu tidak dapat dibuktikan lawan, begitupun dengan YurisprudensiMA No. 630 KPdt

Rajabasa Bandar Lampung berdasarkan Surat KuasaKhusus Nomor : 052/kPdt/SP/VII/2019, tanggal 02 Juli 2019,yang telah didaftarkan dikepaniteraan Pengadilan NegeriTanjung Karang Nomor 917/SK/2019/PN Tjk tanggal 17September 2019, selanjutnya disebut sebagai ParaTerbandingsemula Penggugat , II, III dan IV; DAN:AKHMADI DACHLAN, bertempat tinggal di Pattimura Centar B8 Jl.

No.2218 KPdt/2005, tanggal 24 Januari 2007, pihak Pemohon Eksekusitelah melaporkan ke Polres Bone, yang sementara ini dalampenyelidikan dan penyidikan, sesuai Laporan Polisi No. LP.08/III/2014/Sul Sel/Res Bone/SKT. Sek. Salomekko, tanggal 7 Maret 2014;7. Bahwa selain Laporan tersebut, A. M. Arham Suyadi, S.H., selakuKuasa hukum A.

untukmenggugat balik Pencemaran Nama Baik, sebagaimana dalamyurisprudensi di bawah ini : Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1205K/Sip/1 985, tertanggal 12 Juni 1987, yang berbunyi :seveeee Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana termaksuddalam Pasal 310 KUH Pidana, karena katakata tersebut Terdakwatulis dalam Surat Kontra Memori Banding yang ditujukan kepadaPengadilan Tinggi Agama, tanpa maksud untuk diketahui olehumum" Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No.3133 KPdt

dengan Peraturan MenteriHalaman 8 dari 42 halaman, putusan Nomor 14/PDT/2018/PT PTK13.14.15.Dalam Negeri RI No. 14 tahun 1982 dan bertentangan dengan PeraturanPemerintah No. 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah pasal 39 ayat 1 hurufd juga tidak sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung RI No. 2510 K/PDT/1991,tanggal 8 April 1993, Putusan Mahkamah Agung RI No. 1991 K/Pdt/1994, tanggal30 Mei 1996 Putusan Mahkamah Agung RI No. 1400 K/Pdt/2001, tanggal 2 Juni2003 dan Putusan Mahkamah Agung RI No. 830 KPdt

Bahwa selain upaya kekeluargaan yang ditempuh olehPenggugat, upaya hukum ke Pengadilan Negeri Yogyakarta juga sudahpernah ditempuh sebagaimana Putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta No:54/Pdt.G/2012/PN.YK Jo O9/PDT/2013/PTY Jo 2788/KPdt/2013 Jo 521PK/Pdt/2017namun oleh Putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta, PutusanKasasi dan Putusan Peninjauan Kembali di Mahkamah Agung RepublikIndonesia dinyatakan bahwa yang berwenang secara absolute menanganiperkara ini adalah Pengadilan Hubungan Industrial, kecuali

Bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri YogyakartaNomor : No 54/Pdt.G/2012/PN.YK Jo 09/PDT/2013/PTY Jo 2788/KPdt/2013Jo 521 PK/Pdt/2017tersebut Penggugat mengajukan Gugatan terhadapPara Tergugat dan Turut Tergugat melalui Pengadilan Hubungan Industrialpada Pengadilan Negeri Yogyakarta dengan perkara Nomor 31/Pdt.SusPHI/2018/PN.

tidakdapat diterima dengan pertimbangan bahwa Pengadilan HubunganIndustrial tidak berwenang mengadili karena hubungan Penggugat denganTergugat bukan hubungan' Ketenagakerjaan namun hubungankeperdataan.Putusan Mahkamah Agung ini sama dengan dalil Penggugatdalam perkara Perdata Nomor 54/Pdt.G/2012/PN.YK dan PertimbanganPengadilan Tinggi Yogyakarta No 09/PDT/2013/PTY;Putusan Mahkamah Agung Nomor 252 K/Pdt.SusPHI/2019 tanggal 27Maret 2019ini sama halnya membantah Putusannya sendiri yaitu putusanNo 2788/KPdt

berjumlah 43(empat puluh tiga) orang, mengajukan perlawanan terhadap Terbanding ,I, Wl, IV dan V / Terlawan I, Il, Il, IV dan Vbahwa Para Pembanding/Para Pelawan mendalilkan mempunyai tanahgarapan objek sengketa, berdasarkan putusan Mahkamah Agung.RI .Nomor 588.PK/PDT/2002 dan telah mempunyai kekutan hokum tetap sertatelah dieksekusi, Sesuai berita acara eksekusi tanggal 17 September 2013.Nomor 03/Pen.Pdt/Del.Eks/2005/PN.Bgr jo Nomor 161/Pdt.G/2007/PN.Bgrjo Nomor 603/Pdt/1998/PT.Bdg jo No. 511.KPdt

Wajo karena uangNasabah dari Kabupaten Sinjai dibelikan tanah di Kabupaten Wajotersebut;Bahwa semua uang nasabah yang masuk di koperasi adalah belum adadikembailikan ;Menimbang, bahwa atas keterangan saksisaksi tersebut Kuasa ParaPenggugat dan Tergugat menyatakan akan ditanggapi dalam kesimpulan;Menimbang, bahwa selanjutnya Tergugat untuk menguatkan dalildalilbantahannya, telah mengajukan pula alat bukti berupa surat yaitu:Te10.Foto Copy Surat Pernyataan tertanggal 14 Oktober 2011 denganNomor:03/KPDT

Putusan MA Nomor: 1559 KPdt/1983 tanggal 23 Oktober 1984,yangmenyatakan: gugatan yang tdak menyebutian batasbatas ObjekSengketa dinyatakan obscuur libel dan gugatan tidak dapat diterima"13.

PERMOHONAN UNTUKDITERBITKAN SERTIFIKAT HAK MILIK KEPADA TERGUGAT;.Bahwa Tergugat sama sekali tidak melakukan Perbuatan MelawanHukum seperti yang diuraikan Penggugat dalam Gugatannya adalahtidak tepat dimana Tergugat merupakan Pembeli Yang Beritikad Baikyang melakukan transaksi Jual Beli dengan Eduard Tasey sesuai aturanhukum yang berlaku dan dihadapan pejabat yang berwenang sehinggaharus dilindungi oleh UndangUndang dan hal ini dikuatkan olehYurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No.1967/KPDT

Tandes, Kotamadya Surabaya,GS tanggal 7 Januari 1993 No. 357, luas tanah 302 M2 masihterkait Perjanjian Kredit dan menjadi jaminan pada BRICabang Surabaya Tanjung Perak berdasarkan SertifikatHipotik No. 525/1994 tanggal 24 Mei 1994 dan HakTanggungan II No. 7761/1996 tanggal 24 September 1996 atasnama Benadi Kusuma (yurisprudensi MARI No. 394 KPdt/1984tanggal 5 Juli 1985) Barang barang yang sudah dijadikanjaminan utang kepada BRI Cabang Gresik tidak dapatdikenakan conservatoir beslag".

Penghargaananggota Direksi adalah Keputusan Menteri dalam Negeri No 58 tahun 1999dan Keputusan Gubernur DIY Nomor 103 tahun 2000;Jadi tidak ada alasan hukum bagi Tergugat I, Tergugat Ill dan Tergugat Illuntuk tidak membayarkan Uang Jaa Pengabdian dan Uang Penghargankepada Penggugat;17.Bahwa selain upaya kekeluargaan yang ditempuh oleh Penggugat, upayahukum ke Pengadilan Negeri Yogyakarta juga sudah pernah ditempuhsebagaimana Putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta No:54/Pdt.G/2012/PN.YK Jo 09/PDT/2013/PTY Jo 2788/KPdt

Sedangkan Pengadilan TinggiYogyakarta dalam pertimbangannya bahwa Penggugat bukan pekerja akantetapi Penggugat selaku Direksi adalah Organ Perusahan yang berhakmewakili Perusahaan di dalam dan diluar pengadilan sehingga PengadilanTinggi Yogyakarta memutus Pengadilan Negeri Yogyakarta berwenangmengadili;18.Bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor : No54/Pdt.G/2012/PN.YK Jo 09/PDT/2013/PTY Jo 2788/KPdt/2013 Jo 521PK/Pdt/2017tersebut Penggugat mengajukan Gugatan terhadap ParaHalaman

bukan hubungan Ketenagakerjaannamun hubungan keperdataan.Putusan Mahkamah Agung inisama dengandalil Penggugat dalam perkara Perdata Nomor 54/Pdt.G/2012/PN.YK danPertimbangan Pengadilan Tinggi Yogyakarta No 09/PDT/2013/PTY;Putusan Mahkamah Agung Nomor 252 K/Pat.SusPHI/2019 tanggal 27Maret 2019ini sama halnya membantah Putusannya sendiri yaitu putusanNo 2788/KPdt/2013 (tingkat Kasasi) Jo.No. 521 PK/Pdt/2017 (tingkatPeninjauan Kembali) atas permasalahan yang sama yang diajukan olehPenggugat kepada Pengadilan