Ditemukan 2374 data
Pembanding/Penggugat II : PT DAYA BAMBU SEJAHTERA
Terbanding/Tergugat I : PT PANN PERSERO
Terbanding/Tergugat II : PT PANN PEMBIAYAAN MARITIM
235 — 134
Putusan Kaidah Hukum1. 275/K/ Pdt/ 2004 tanggal 29 Perjanjian JualBeli atas tanah milikAgustus 2005 Para Tergugat yang dijaminkankepada Penggugat atas dasarhubungan utangpiutangPara Pihak: merupakan perjanjian semu yangD. br.
86 — 14
Tapi yang ingin saya tegaskan disini adalah bahwa saya sudahsangat yakin kebenaran sejati itu hanya milik Allah dan kebenaranmanusia itu hanyalah kebenaran semu.
103 — 54
PLKPertama, penggugat mengetahui dimana keputusan tersebut bersifatnyata, tidak semu atau konkrit ini terlinat pada produkproduk setiapkeputusan maupun tindakan yang dilakukan oleh panitia pemilihankepala desa, tim verifikasi maupun tindakan yang dilakukan oleh BPDvide pasal 9 jo pasal 44 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Menteri DalamNegeri Nomor 112 Tahun 2014, dimana dalam ketentuan tersebutmengatur tugas pilkades dan tugas BPD adalah membuat sebuahtindakan yang konkrit berdasarkan tugas yang diatur
267 — 135
Jikalaupun disebut bahwa suratsurat demikian Halaman 70 dari 104 Putusan Nomor 78/PDT/2017/PT.MDNsebagai Keputusan Pemerintahan, tetapi tidak memenuhisyarat sebagai Keputusan Pejabat Tata Usaha Negarayang dimaksud dalam UU No.30 Tahun 2014 dan UUPeradilan Tata Usaha Negara, melainkan keputusanPemerintahan yang bersifat regulasi yang disebutbeleids' regel, dan dikenal sebagai peraturanperundangundangan semu, yang bukan menjadikewenangan PTUN;.
274 — 240 — Berkekuatan Hukum Tetap
Pertimbangan demikian samasekali tidak berdasar, bandingkan dengan pendapat berikut ini:PAF Lamintang (op.cit hlm. 183) menyatakan;Perbedaan yang ada antara teori dengan hukum positif itu sebenarnyabersifat semu, oleh karena itu yang terpenting bagi teori itu adalah,bahwa tidak seorangpun dapat dihukum kecuali apabila tindakannya itumemang benarbenar bersifat melanggar hukum dan telah dilakukanberdasarkan sesuatu bentuk schuld, yang dengan sengaja atau tidakdengan sengaja.. .dst.Dari penjelasan tersebut
PT. Indo Karya Perdana PT. IKP. Diwakili oleh Awang Puji Wahyono
Tergugat:
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
1553 — 3285
., kembali ke persoalan upaya administrative ini sejatinya, adalahperadilan semu yang ada dilingkungan internal pemerintah, artinya apasatu prosedur yang ditempuh oleh seseorang atau badan hukum yangmerasa tidak puas terhadap. satu keputusan atau tindakan pejabat tatausaha negara itu ada di lingkungan administrative pemerintahan bentuknyaada dua yakni keberatan dan banding administrative, memang kalau kitamerefer pada norma yang ada, tidak disebut secara pasti bahwa kalau kitamaju keberatan itu harus
52 — 16
Putusan No. 14/Pdt.G/201 7/Prgiberlebihan maupun lainnya dari masingmasing pihak dan kemudharatanseumpama ini dalam terminologi syariat Islam harus dihilangkan dibandingkansekadar mempertahankan ikatan perkawinan yang semu dan tidak lagimendatangkan manfaat bagi sepasang suami istri tersebut, hal ini sejalan puladengan dua kaidah figh yang dikemukakan oleh pakar hukum Islam, JalaluddinalSuyuti dalam kitab alAsybah wa alNazhair fi Qawaid wa Furu Figh alSyafriyyah, juz. 1, hlm. 142143 yang diterbitkan
ASRIL
Tergugat:
1.ABDURRAHMAN
2.ANIS
3.Ibrahim
4.Eddy Salikin
5.Liliana
Turut Tergugat:
1.ST Muncak
2.Nila Wati
3.Hasanuddin
4.Kepala Desa Kualu
5.Kepala kantor Kecamatan Tambang
6.Kepala Desa Tarai Bangun
7.Lurah Tuah Karya
8.kantor Pertanahan Kabupaten Kampar
9.Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru
176 — 36
Dengan sistem ini, jelas lah keteranganketerangan yangada pada sebuah surat dan ternyata tidak benar, maka dapat diubah dandibetulkan melalui sebuah proses hukum di pengadilan, karena Buktikepemilikan tanah tersebut bersifat kuat namun tetap tidak mutlak dandiberikan peluang hukum utk berproses dipersidangan hukum.Halamani6dari93 Putusan Nomor 256/Pdt.G/2017/PN.PbrSistem Pendaftaran Tanah di Indonesia juga dapat disebut Quasi Positif(Positif yang semu).
84 — 22 — Berkekuatan Hukum Tetap
Pegawai Negeri Sipildan Petunjuk Teknis Pelaksanaan Peraturan Bersama tersebutberimplikasi hukum yaitu menjadi TIDAK MEMPUNYAIKEKUATAN HUKUM MENGIKAT.tu artinya dalildalil dan alasan gugatan PARA PENGGUGAT harusdikesampingkan atau menjadi tidak jelas/kabur (OBSCUUR LIBEL).Halaman 69 dari 116 halaman Putusan Nomor 29 K/TUN/20142.3 Bahwa seyogyanya Gugatan seorang Pegawai Negeri Sipil apabilamenyangkut sengketa kepegawaiannya haruslah terlebin dahuludiselesaikan melalui Upaya Administratif (Peradilan Semu
252 — 252
Berdasarkan Nota pembelaan (Pledoi) yang diajukan terdakwa dan telah disusun secara lengkap dengan dilampirkan surat surat yang diajukan sebagai barang bukti dari terdakwa dapat diketahui bahwa perbuatan pidana yang dilakukan oleh Terdakwa merupakan peristiwa pidana yang semu jauh dari kebenaran materiil dan tidak pernah ada. 5.
Sehingga jelas sekali bahwa surat Dakwaan dan TuntutanOditur memuat sesuatu peristiwa yang semu dan hanya seolah olahperbuatan dilakukan secara bersama sama./ Dengan .......10Dengan demikian, berdasarkan uraian di atas maka untukdakwaan Kesatu : PertamaatauKedua tidak terbukti.Sidang Pengadilan Yang Terhormat,Yang paling penting sekali terhadap dakwaan Kesatu: Pertamaatau Kedua, sudah tidak dapat dilakukan penuntutan lagi karenaDaluwarsa.Daluwarsa adalah lampau waktu untuk menuntut suatu tindakpidana
Berdasarkan Nota pembelaan (Pledoi) yang diajukan terdakwa dantelah disusun secara lengkap dengan dilampirkan surat surat yangdiajukan sebagai barang bukti dari terdakwa dapat diketahui bahwaperbuatan pidana yang dilakukan oleh Terdakwa merupakan peristiwapidana yang semu jauh dari kebenaran materiil dan tidak pernah ada.5.
875 — 734
Hal tersebut bukan merupakannorma hukum sebagaimana norma dari suatu peraturanperundangan yang bersifat mengikat dan wajib.Hal tersebut juga sejalan dengan apa yang pernahdisampaikan Baghir Manan, bahwa aturan kebijakan(legislasi Semu) bukan merupakan peraturan perundangundangan dan tidak mengikat secara hukum.Hal tersebut dapat dipahami karena senyatanya pedomandimaksud bukan dibuat oleh lembaga Negara atau pejabatyang berwenang dan juga tidak melalui prosedur yangditetapkan dalam peraturanperundangan
360 — 184 — Berkekuatan Hukum Tetap
modalnyakarena tiadanya jaminan akan kembalinya modal dan pada gilirannyajuga akan menyebabkan tidak jalannya roda pembangunan nasional ;4) Bahwa sejak awal kedudukan kreditor separatis yang didasarkan padajaminan hak tanggungan telah mengurangi hak debitor atasharta/aset yang dijadikan jaminan, yang menyebabkan aset tidakdapat lagi dipandang sebagai hak milik penuh debitor, karena aset telahdibebani hak tanggungan, yang mengurangi keleluasaan debitor untukbertindak terhadap objek jaminan sebagai pemilik semu
I Made Lovi Pusnawan, S.H.
Terdakwa:
1.I Ketut Putra Ismaya Jaya
2.I Ketut Sutama
3.I Gusti Ngurah Edrajaya Alias Gung Wah
80 — 37
Sengketa Pemilu terkait dengan masalahadministrasi, kode etik pemilu dan hasil pemilu, kalau penyelenggarapemilu yang salah maka diproses ditingkat DKPP;Bahwa Pidana pemilu ancaman pasalnya berbeda dan waktu prosesnyajuga relative singkat;Bahwa Pelanggaran pemilu harus diproses dan diatur di bagianGAKUNDU sekarang istilahnya Bawaslu, di Bawaslu terjadi seperti sebuahperadilan semu, kemudian hasil putusan Bawaslu di bawa ke Polisiselanjutnya ke Kejaksaan tapi sebagai penjurunya adalah Bawaslu karenapenegakan
138 — 47
PLhdalildalil Tergugat Rekonpensi tersebut mengingat dalil yangdikemukan tersebut adalah dalil yang semu dan dibesarbesarkan serta dibuatbuat, sungguh kalau di perhatikanselama kurang lebih 13 tahun hidup bersama dalam satu ataptidak lah pernah terjadi dan terdengar di keluarga maupuntemanteman Penggugat Rekonpensi kalau TergugatRekonpensi merasa Tertekan atau merasa di tindas sertadisakiti oleh Penggugat Rekonpensi apalagi dalam keseharianPenggugat Rekonpensi bersikap biasabiasa saja baik denganTergugat
154 — 49
tanah tersebutadalah merupakan milik dari leluhur keluarga Para Tergugat yang telahdibelinya;e Bahwa Para Tergugat tegaskan sekali lagi, keluarga dari Para Tergugattidak pernah sekalipun memberikan hasil bumi kepada keluarga ParaPenggugat, apalagi dikatakan oleh Para Penggugat dalam gugatannyabahwa Para Penggugat sering mengambil dan menerima hasil bumi dariobjek sengketa, bahwa apa yang dikatakan Para Penggugat hanyaHalaman 22 dari 103 Halaman, Putusan Nomor 127/PDT/2020/PT.DPSmerupakan bualan semu
DIREKTUR UTAMA CV. PANDU PUTRA MAJAPAHIT atas nama MOHAMMAD AGUS FAUZAN
Tergugat:
1.SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA MOJOKERTO
2.WALIKOTA MOJOKERTO
174 — 76
Namun perlu dilakukan penelitiankembali apakah hal tersebut dilakukan untuk melaksanakan peraturanatau kondisi lain seperti adanya Instruksi Walikota sebagai jembatanuntuk mengubah peraturan;Bahwa konsep Tindakan Administrasi berdasarkan UU No. 30 tahun2014 adalah melakukan tindakan atau tidak melakukan tindakan secarakonkrit;Bahwa suatu kebijakan bisa dilihat dari Peraturan, Keputusan, PeraturanKebijakan, dan Moratorium termasuk dalam badanInstruksinyaPeraturan Kebijakan (legislasi Semu) yang merupakan
104 — 73
Bahwa dalam asas hukum perdata mengenal istilan barang siapa yangmendalilkan maka dia wajib membuktikan, sehingga PENGGUGAT tidakboleh berargumen dalam halhal yang semu dan atas asumsiasumsi yangtidak benar demi memuluskan niatan yang tidak baik tersebut;3. Bahwa pasal 498 KUHPerdata menyerahkan kepada pihak yag memikulbeban wajib bukti kepada orang yang menyatakan berhak atas suatubarang.B. Penggugat Adalah Pihak Yang Beritikad Tidak Baik1.
219 — 139 — Berkekuatan Hukum Tetap
., MCL, Mantan Ketua Mahkamah Agung Rididalampendapatnya sebagaimana yang kami kutip dalam website :http://www.bppk.kemenkeu.go.id/publikasi/artikel/16 7artikelpajak/19902kedudukanperaturankebijakansuratedaran,0O0instruksipetunjukteknisdalamhukumpositifdiindonesia yang menjelaskan sebagai berikut :Menurut Bagir Manan, aturan kebijakan (legislasi semu) mempunyai ciriciri sebagai berikut:1. Aturan kebijakan bukan merupakan peraturan perundangundangan;2.
PT.GLOBAL SARANDA PERKASA
Tergugat:
KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA (KPPU)
219 — 133
Jasa Yang Ditawarkan atauDipasok di Pasar Bersangkutan Menjadi Berkurang Baik dari Jumlah,Kualitas Maupun Ketepatan Waktu yang Dipersyaratkan.Adapun penjelasannya adalah sebagai berikut.Unsur Bersekongkol Dengan Pihak Lain tidak terbukti.Dalam panduan yang diterbitkan oleh KPPU, unsurunsur persekongkolanterdiri dari: Kerjasama antara dua pihak atau lebih; Secara terangterangan maupun diamdiam melakukan tindakanpenyesuaian dokumen dengan pihak lain; Membandingkan dokumen; Menciptakan persaingan semu
Utr8 Secara terangterangan maupun diamdiam melakukan tindakanpenyesuaian dokumen dengan pihak lain; Membandingkan dokumen; Menciptakan persaingan semu; Menyetujui dan/atau memfasilitasi terjadinya persekongkolan; Tidak menolak melakukan suatu tindakan meskipun mengetahui atausepatutnya mengetahul bahwa tindakan tersebut dilakukan untukmengatur.Unsur kunci dari persekongkolan sebagaimana dimaksud oleh KPPUadalah adanya kerjasama antara dua pihak atau lebih, dan perbuatanhukum yang berupa kerjasama
Keberatan XI dengan surat permohonankeberatan tanggal 19 Juni 2014 yang diterima dan didaftarkan di KepaniteraanPengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 19 Juni 2014 dalam Register Nomor345/Pdt KPPU/2014/PN.Sby., telah mengajukan keberatan sebagai berikut:PUTUSAN TERMOHON KEBERATAN TIDAK DIDASARKAN PADA BUKTIYANG CUKUP KARENA PEMOHON KEBERATAN TIDAK MEMBATASIPEREDARAN BAWANG PUTIH DI PASAR DALAM NEGERIPutusan Termohon Keberatan halaman 115116 butir 65.15.1.5 mengatakanbahwa telah terdapat persaingan semu
Bahwa keterlibatan pihak lain dapat dilakukan secara terangterangan maupun diamdiam melalui tindakan menyetujui danatau memfasilitasi, atau pemberian kesempatan ekslusif,menciptakan persaingan semu, atau tidak menolak melakukansuatu tindakan meskipun mengetahui bahwa tindakan tersebutdilakukan secara melawan hukum;. Bahwa dalam Putusan KPPU, Turut Termohon Keberatan telahterbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 24 UUNomor 5 Tahun 1999;.
YAYASAN WAHANA LINGKUNGAN HIDUP INDONESIA diwakili oleh NUR HIDAYAT
Tergugat:
GUBERNUR SUMATERA UTARA
1024 — 588
Lingkungan Pembangunan Pembangkit Listrik TenagaAir Batangtoru 500 MW menjadi 510 MW (4x127,5 MW).Bahwa dalam AMDAL berbagai keterlibatan masyarakat haruslah disusun dengan kesadaran dari masyarakat yang terkena dampak,sehingga partisipasi itu tidak hanya sebagai formalitas.Bahwa yang di maksud dengan partisipasi ini adalah sesuatu yangsubstantif dan keterlibatannya disepakati oleh masyarakat yang terkenadampak, Maka dari itu partisipatif tidak boleh diabaikan.Bahwa kenapa partisipasi tidak boleh semu