Ditemukan 2294 data
Urut Berdasarkan
Mungkin maksud Anda adalah :
pengesahan
penyerahan
penyertaan
penyesuaian
pentepatan
penyehatan
penyesawan
penyebaran
penyipatan
Register : 12-09-2018 — Putus : 24-01-2019 — Upload : 21-02-2019
Putusan PN BENGKULU Nomor 88/Pid.Sus-TPK/2018/PN Bgl Tanggal 24 Januari 2019 — Penuntut Umum:
HENDRA EKA SAPUTRA
Terdakwa:
H. DIRWAN, SH Alias DIRWAN MAHMUD
300 — 182
HENDRA EKA SAPUTRA
Terdakwa:
H. DIRWAN, SH Alias DIRWAN MAHMUD
300 — 182
Pasal 55 KUHP mengatur bahwa;(1) Dipidana sebagai pelaku tindak pidana:1. mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yangturut serta melakukan perbuatan;2. mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatudengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengankekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberikesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkanorang lain supaya melakukan perbuatan.(2) Terhadap penganjur, hanya perbuatan yang sengaja dianjurkansajalah yang diperhitungkan
Putus : 10-06-2014 — Upload : 17-03-2016
Putusan PN SEMARANG Nomor 161/Pid.Sus/2013/PN/Tipikor/Smg Tanggal 10 Juni 2014 — SITI ROMELAH,S.Ag binti JEMARI
85 — 16
85 — 16
MULADI, SH, pada Dies Natalis UNDIP Tahun 1998, menyebutkan,bahwa perbuatan dapat dikualifikasir sebagai penyalahngunaan kewenangan, apabila191perbuatan tersebut mengandung elemenelemen yang bernuansa kecurangan, manipulasi,penyesatan atau penyembunyian kenyataan ;Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kewenangan adalah serangkaian hakyang melekat pada jabatan atau kedudukan dari pelaku untuk mengambil tindakan yangdiperlukan agar tugas pekerjaannya dapat dilaksanakan dengan baik, adapun yangdimaksud
Putus : 10-06-2014 — Upload : 07-11-2014
Putusan PN SEMARANG Nomor 160/Pid.Sus/2013/PN.Tipikor.Smg Tanggal 10 Juni 2014 — Drs. ABD. ROHMAN, M. Hum Bin ABD. WAHAB (alm)
63 — 10
63 — 10
MULADI, SH, pada Dies Natalis UNDIP Tahun 1998, menyebutkan,bahwa perbuatan dapat dikualifikasir sebagai penyalahgunaan kewenangan, apabilaperbuatan tersebut mengandung elemenelemen yang bernuansa kecurangan, manipulasi,penyesatan atau penyembunyian kenyataan.Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kewenangan adalah serangkaian hakyang melekat pada jabatan atau kedudukan dari pelaku untuk mengambil tindakan yangdiperlukan agar tugas pekerjaannya dapat dilaksanakan dengan baik, adapun yangdimaksud dengan
Putus : 10-06-2014 — Upload : 16-11-2016
Putusan PN SEMARANG Nomor 160/Pid.Sus-TPK/2013/PN.Tipikor.Smg Tanggal 10 Juni 2014 — Drs. ABD. ROHMAN, M. Hum Bin ABD. WAHAB
85 — 19
85 — 19
MULADI, SH, pada Dies Natalis UNDIP Tahun 1998, menyebutkan,bahwa perbuatan dapat dikualifikasir sebagai penyalahgunaan kewenangan, apabilaperbuatan tersebut mengandung elemenelemen yang bernuansa kecurangan, manipulasi,penyesatan atau penyembunyian kenyataan.Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kewenangan adalah serangkaian hakyang melekat pada jabatan atau kedudukan dari pelaku untuk mengambil tindakan yangdiperlukan agar tugas pekerjaannya dapat dilaksanakan dengan baik, adapun yangdimaksud dengan
Register : 21-08-2014 — Putus : 14-07-2015 — Upload : 12-11-2015
Putusan PN MAKALE Nomor 63/PDT.G/2014/PN.MKL Tanggal 14 Juli 2015 — MUSLIMIN SAMPE, SITTI UPA, DKK (PENGGUGAT) VS
MARGARETHA SAMPE, ANTONIA BONGI TANDIARRANG, DKK (TERGUGAT)
112 — 47
112 — 47
Bahwa kalau) ada pihak yang mengatakan /mendalilkan bahwa sudah ada Tongkonan dilingkungan Adat Barana' yang sudah dipindahkanatau batunya dipindahkan ke tempat lain yaituTongkonan Tondok Jiongan / Tangnga Tondok Jioansudah dipindahkan batunya ke rumah A Duppa diTambuntana adalah tidak benar dan merupakankebohongan serta penyesatan kepada generasi yangakan datang karena pemindahan Tongkonan tidakbisa dilakukan atas kehendak sendiri / segelintirkeluarga;Menimbang, bahwa oleh karena bukti bertanda
Register : 22-08-2016 — Putus : 16-12-2016 — Upload : 30-01-2017
Putusan DILMIL II 09 BANDUNG Nomor 159-K/PM.II-09/AD/VIII/2016 Tanggal 16 Desember 2016 —
72 — 48
72 — 48
Pertimbangan halhal yag memberatkan dalam tuntutan oditur militer,pertimbangan Oditur Militer ini merupakan suatu penyesatan fakta yang harus ditolak atausetidaktidaknya mohon untuk diabaikan.Penjatuhan hukuman terhadap Terdakwa sertu Eriska yudha aditamaBerkaitan dengan penjatuhan hukuman ini, kami selaku PenasehatHukum Terdakwa sangatlah keberatan dengan tuntutan Oditur Militer karenapenjatuhan hukuman terhadap Prajurit yang memiliki tujuan untuk mendidikagar prajurit yang bersangkutan secara tulus
Register : 01-12-2016 — Putus : 09-05-2017 — Upload : 12-05-2017
Putusan PN JAKARTA UTARA Nomor 1537/Pid.B/2016/PN JKT.UTR Tanggal 9 Mei 2017 — Ir. BASUKI TJAHAJA PURNAMA alias AHOK
5442 — 9576
5442 — 9576
Dalam hal ini, juga ada indikasiTadlilul Ummah atau penyesatan terhadap umat. Apalagi tadi ada katakata jangan percaya itu artinya orang yang sudah percaya diajak janganpercaya terhadap ayat ini.
Sehingga itu ada penyesatan terhadap umatyang tadinya dia beriman menjadi tidak beriman dan meyakini;Bahwa didalam Al Quran ada banyak ayat yang mengkategorikan ucapanatau tindakan seseorang sebagai penodaan terhadap agama, jangankanterhadap satu ayat, satu kalimat kalau itu kalimat Al Quran dilecehkan, itusudah masuk penodaan;Bahwa Ahli pernah membaca Pendapat dan Sikap Keagamaan MUI yangdikeluarkan pada 11 Oktober 2016, dan isi pokok dari Pendapat danSikap Keagamaan MUI tersebut adalah menganggap
Register : 05-10-2010 — Putus : 23-02-2011 — Upload : 02-07-2014
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 1289/Pid.B/2010/PN.Jkt.Sel Tanggal 23 Februari 2011 —
152 — 627
152 — 627
surat tugas Terdakwa tidak berwenang ;Bahwa dalam surat tugas yang ditanda tangani oleh Direktur Keberatan danBanding itu ditugaskan pertama Kasubdit Pak Mariyanto, kedua KasiePengurangan dan Keberatan I Terdakwa sendiri, kemudian penelaahkeberatan Humala dan pelaksana Gayus Tambunan ;Bahwa pada struktur organisasinya Terdakwa adalah Kepala SeksiPengurangan Dan Keberatan I Terdakwa mempunyai 5 (lima) anak buahtidak ada yang namanya Humala atau Gayus Tambunan tetapi didalam BAPAnna Herliyana dibuat penyesatan
Register : 12-03-2021 — Putus : 11-11-2021 — Upload : 12-11-2021
Putusan PTUN KUPANG Nomor 5/G/LH/2021/PTUN.KPG Tanggal 11 Nopember 2021 — Penggugat melawan Tergugat
454 — 297
454 — 297
Karenadalildalil PARA PENGGUGAT tersebut tidak sesuai fakta, dan terangbenderang bertolak belakang dari fakta yang sesungguhnya terjadi sertamengarah pula kepada suatu penyesatan fakta;Bahwa dalildalil PARA PENGGUGAT yang demikian bertolak belakangdengan fakta yang sesungguhnya terjadi, terlalu mengadangada dancelakanya justru mengutip atau merujuk undang undang yang sudah tidakmemiliki Kekuatan hukum;Bahwa penerbitan Objek Sengketa dan Objek Sengketa II telah memenuhiasas keterbukaan di dalam AAUPB
Putus : 03-08-2016 — Upload : 14-12-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 534 K/Pdt.Sus-PHI/2016 Tanggal 3 Agustus 2016 — 1. ARDIANSYAH, DKK VS PT BUMIHUTANI LESTARI (PT BHL)
286 — 224 — Berkekuatan Hukum Tetap
286 — 224 — Berkekuatan Hukum Tetap
bukti surat Tergugat T1.a, dan T1.b;Bahwa Judex Facti tidak memahami akar masalah perkara a quo (akarmasalah telah diungkapkan dalam posita gugatan awal posita nomor 1,2, 3, dan dampaknya yang merugikan Para Penggugat/Para PemohonKasasi diungkapkan pada posita gugatan nomor 4 dan nomor 5), perluPara Pemohon Kasasi uraikan pada Bab , Pasal 1 UndangUndangNomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan mengatur tentangketentuan umum, Judex Facti salah menerapkan hukum, danpernyataannya dapat menimbulkan penyesatan
Register : 22-08-2016 — Putus : 16-12-2016 — Upload : 14-03-2017
Putusan DILMIL II 09 BANDUNG Nomor 159-K/PM.II-09/AD/VIII/201 Tanggal 16 Desember 2016 — SERTU ERISKA YUDHA ADITAMA
210 — 93
210 — 93
Pertimbangan halhal yag memberatkan dalam tuntutan oditur militer,pertimbangan Oditur Militer ini merupakan suatu penyesatan fakta yang harus ditolak atausetidaktidaknya mohon untuk diabaikan.Penjatuhan hukuman terhadap Terdakwa sertu Eriska yudha aditamaBerkaitan dengan penjatuhan hukuman ini, kami selaku PenasehatHukum Terdakwa sangatlah keberatan dengan tuntutan Oditur Militer karenapenjatuhan hukuman terhadap Prajurit yang memiliki tujuan untuk mendidikagar prajurit yang bersangkutan secara tulus
Register : 03-03-2016 — Putus : 21-02-2017 — Upload : 30-10-2018
Putusan PN TENGGARONG Nomor 9/Pdt.G/2016/PN Trg Tanggal 21 Februari 2017 — KURSANI, Pekerjaan Swasta, Alamat Jl. Soekarno Hatta, Km 15, RT 37, Kelurahan Karang Joang, Kecamatan Balikpapan Utara, Balikpapan, Kalimantan Timur yang merupakan salah satu Ahli Waris dari Alm. Andi Makulawu Gelar Raden Karta ( R. Peta Sampah ) bin Andi Makawu Awu. dan sekaligus Kuasa dari Para Ahli Waris Alm. Andi Makulawu Gelar Raden Karta ( R. Peta Sanipah ) bin Andi Makawu Awu lainnya, berdasarkan Surat Kuasa Tanggal 1 Februari 2012 yang diketahui Lurah Kuala Samboja serta dibukukan dan didaftarkan dibawah Akte Notaris No. 457 / W/ FGF.T / III/ 2012, Tertanggal 16 Maret 2012 oleh Fudrawanto Juanda, SH, Notaris di Samarinda;
Dalam hal ini memberikan kuasa kepada DR. Hj. Elza Syarief, S.H., M.H., Ir. H. Vidi Galenso Syarief, S.H, M.H., Taufik Hidayat, S.H., Roni Suminto, S.H., M.H., Andi Saputro, S.H, Hama/ Octovianus, S.H., M.H., dan Matheus Ramses, R, S.H., MH. Para Advokat yang berkantor di ELZA SYARIEF LAW OFFICE, beralamat Jl. Latuharhary No. 19 Menteng Jakarta Pusat 10310 Telp. (021) 2306134-36 (hunting), berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 016 / SK.ESL / II /2016 tertanggal 2 Februari 2016, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tenggarong dibawah register Nomor W18-U4/35/HK.02.1/III/2016 tanggal 03 Maret 2016
Selanjutnya disebut sebagai .......................................................... PENGGUGAT ;
Lawan :
1. PT. TOTAL E & P INDONESIA Qq. TOTAL INDONESIE BALIKPAPAN yang berkedudukan / beralamat di Balik Papan Branch, Jl. Yos Sudarso, Balikpapan, Kalimantan Timur;
Dalam hal ini memberikan kuasa kepada, Nira Sari Nazarudin, S.H., LL.M., Romi Emirat, S.H., dan Bianca Jwalita Kalyana, S.H., para Advokat pada Kantor Advokat Soemadipradja & Taher, berkantor di Wisma GKBI Lantai 9, Jalan Jenderal Sudirman No.28, Jakarta Pusat 10210, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 15 April 2016, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tenggarong, dibawah register Nomor Nomor W18-U4/60/HK.02.1/IV/2016 tanggal 18 April 2016
selanjutnya disebut sebagai ............................................................ TERGUGAT I;
2. PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA qq DEPARTEMEN PERTAMBANGAN DAN ENERGI qq PERTAMINA PUSAT qq PERTAMINA DAERAH KALIMANTAN yang berkedudukan / beralamat di Jl. Yos Sudarso atau setempat dikenal dengan Jl. Minyak Balikpapan, Kalimantan Timur;
Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Anton Sumartono Raharjo, Tamaji, Adityo Haryoseto, Potayanda, Semuanya adalah pekerja PT Pertamina (Persero) baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama PT Pertamina (Persero) selaku Tergugat II berdasarkan Surat Kuasa Khusus Direktur Utama PT Pertamina (Persero) No. SK-60/C00000/2016-S0 tanggal 7 April 2016, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tenggarong, dibawah register Nomor W18-U4/61/HK.02.1/IV/2016 tanggal 18 April 2016, dengan Hak Kuasa Substitusi Nomor SK-0010/M00200/2016-SO tanggal 26 Oktober 2016, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tenggarong, dibawah register Nomor W18-U4/236/HK.02.1/X/2016 tanggal 27 Oktober 2016
selanjutnya disebut sebagai ........................................................... TERGUGAT II;
Dan :
SATUAN KERJA KHUSUS PELAKSANA KEGIATAN USAHA HULU MINYAK DAN GAS BUMI (SKK Migas), berkedudukan di Gedung Wisma Mulia Lt. 35, Jl. Jend. Gatot Soebroto No. 42, Jakarta â 12710 (PO.BOX 4775), dalam hal ini diwakili oleh Amien Sunaryadi selaku Kepala, diangkat berdasarkan Keputusan Presiden No. 189/M/2014 tanggal 18 November 2014;
Dalam hal ini memberikan kuasa kepada 1. ANTON DEDI HERMANTO, S.H., M.H, 2. WASHINGTON E. PANGARIBUAN, S.H., 3. AMRIZAL SYAHRINI, S.H., M.H., 4. ROLAND KENDIETZ I BUDIHARSO,S.H., 5. DIPO AGDIYAL, S.H., 6. LUDIN SITORUS, S.H., 7. NOVIANDI S. PANGARIBUAN, S.H., 9. DAVIN VARIAN, S.H. pada Advokat pada Kantor dan Pengacara âÂÂAntonDedi Hermanto, S.H.& RekanâÂÂ, beralamat di Jl. Bungur Besar Raya No. 46Q Jakarta Pusat-10610 Telp. (021) 4205465 serta 1. MUHAMMAD AGUS IMADUDDIN, 2. SYAIFUDIN ZUCHRI, 3. SAFEâÂÂI, 4. ALAM MULYAWAN, 5. E.M. ALFALESA, 6. BEN SAFARO, Para Pekerja Divisi Pertambangan Hukum SKK Migas baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : KUS-0413/SKO0000/2016/SO tanggal 13 Juli 2016, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tenggarong, dibawah register Nomor W18.U4/141/HK.02.1/VIII/2016 tanggal 01 Agustus 2016, dengan Hak Kuasa Substitusi No : 8315/ADH/2016 tanggal 29 Agustus 2016 yang diberikan kepada NUR RIDHOWATI, SH. Advocad yang beralamat Jl. Bogor Baru Blok A.6 No. 19 RT. 006 RW. 001, Kel. Tegal Lega, Kec. Kota Bogor Tengah. Surat Kuasa substitusi dimaksud telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tenggarong, dibawah register Nomor W18-U4/170/HK.02.1/VIII/2016 tanggal 30 Agustus 2016
selanjutnya disebut sebagai ..................................... PENGGUGAT INTERVENSI;
630 — 510
630 — 510
Parikesit di masa pemerintahannya sertaSurat Keterangan Camat/Asisten Wedana Samboja tertanggal 1 Januari 1956.Seandainyapun dalil Pengugat sebagaimana kami jelaskan pada angka 1 jawabanTergugat Il benar terjadi, Tergugat Il menyatakan bahwa Penggugat telahmelakukan MANIPULASI dan PENYESATAN (manipulatie en misleiden,manipulation and misleading) dalam bentuk menyembunyikan FAKTA tentangPENCABUTAN.
Putus : 24-08-2017 — Upload : 28-12-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 95 PK/Pdt.Sus-PHI/2017 Tanggal 24 Agustus 2017 — 1. ARDIANSYAH, DKK VS PT BUMIHUTANI LESTARI, DKK
287 — 299 — Berkekuatan Hukum Tetap
287 — 299 — Berkekuatan Hukum Tetap
dan T1.b;Bahwa Judex Facti tidak memahami akar masalah perkara a quo (akarmasalah telah diungkapkan dalam posita gugatan awal posita nomor 1, 2, 3,dan dampaknya yang merugikan Para Penggugat/Para PemohonPeninjauan Kembali diungkapkan pada posita gugatan nomor 4 dan nomor5), perlu Para Pemohon Peninjauan Kembali uraikan pada Bab , Pasal 1Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan mengaturtentang ketentuan umum, Judex Facti salah menerapkan hukum, danpernyataannya dapat menimbulkan penyesatan
Putus : 29-02-2016 — Upload : 16-12-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1653 K/PID/2015 Tanggal 29 Februari 2016 — LILIANA HALIM HERTATI , dkk
101 — 59 — Berkekuatan Hukum Tetap
101 — 59 — Berkekuatan Hukum Tetap
No. 1653 K/PID/2015melakukan perbuatan pidana sebagaimana dakwaan penuntut umum, namunentah ada faktor apa dibalik itu semua, sehingga pembuktian kami PenuntutUmum tidak dipertimbangkan dengan tidak berdasar sama sekali sehinggamelepaskan Para Terdakwa dari tuntutan hukum ;Bahwa ada hal yang kami anggap perlu disampaikan pada memorikasasi ini, putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung akan menjadipreseden buruk dalam penegakkan hukum, dimana pengkaburan fakta,penyesatan fakta serta argumentasi
Putus : 10-05-2011 — Upload : 20-10-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 704 K/PID.SUS/2011 Tanggal 10 Mei 2011 — PENUNTUT UMUM PADA KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI REPUBLIK INDONESIA ; YUSAK YALUWO, SH., M.Si. ;
247 — 164 — Berkekuatan Hukum Tetap
247 — 164 — Berkekuatan Hukum Tetap
Mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu denganmenyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan,ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan,sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supayamelakukan perbuatan ;Bahwa menurut Prof. Jan Remmelink (mantan Jaksa Agung di HOGERAAD Belanda) dalam bukunya Hukum Pidana, PT.
Register : 22-08-2017 — Putus : 19-04-2018 — Upload : 17-05-2018
Putusan PN DEPOK Nomor 176/Pdt.G/2017/PN DPK Tanggal 19 April 2018 — 1. PT. Swakarya Adi Sejahtera
2. PT. Swakarya Permaijaya., Dkk
Melawan
1. PT. Bank Maybank Indonesia, Tbk
2. PT. Bank CIMB Niaga Tbk., Dkk
209 — 872
209 — 872
Namun hal ini hanyalah sebagaisiasat yang merupakan manipulasi dan penyesatan atauPENGELABUAN yang tidak berarti menurut hukum.Dengan demikian teroukti telah terpenuhi unsur ne bis In idem pertama.9. Objek dan hubungan hukum (rechiverhouding, legal relationship) yang terdapatpada perkara sekarang, PERSIS SAMA dengan perkara terdahulu.9.1.
Putus : 21-04-2011 — Upload : 21-10-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 66 PK/PID.SUS/2008 Tanggal 21 April 2011 — terpidana : Dr. TITIK PRISTIWANTI, terdakwa : Ir. H. OLLAH ABDULLAH AGAM, dkk.
848 — 1199 — Berkekuatan Hukum Tetap
848 — 1199 — Berkekuatan Hukum Tetap
Suatu peristiwa yang dilakukan oleh Terdakwa IV /Peninjauan Kembali yang bersifat akibat psychischedrangyang menjadi unsur terjadinya perbuatan overmacht olehpenekanan / penyesatan dengan akibat penghapusan unsurperbuatan melawan hukum dan / atau penghapusan unsurkesalahan Terdakwa IV / Pemohon Peninjauan Kembali ;Bahwa tanpa aktifitas provokasi dua oknum BNI (Edy Santosodan Koesadiyuwono) terhadap Maria Pauline Lumowa yangmemberikan kesempatan / kemudahan menawarkan kreditmelalui L/C, maka Terdakwa
Putus : 19-06-2013 — Upload : 17-10-2016
Putusan PN SEMARANG Nomor 06/Pid.Sus-TPK/2013/PN.Smg Tanggal 19 Juni 2013 — Drs. ADHY SOETARJO, ML, S.H., M.M., M.Min. Bin RONO DIKROMO
77 — 34
77 — 34
;Ke2 mereka yang dengan memberi, menjanjikan sesuatu ,dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat , dengankekerasan , ancaman atau penyesatan , atau dengan memberikesempatan , sarana atau keterangan , sengaja menganjurkanorang lain supaya melakukan perbuatan ;Berdasarkan rumusan tersebut dapat diketahui bahwa perbuatanmenggerakkan orang lain oleh pelaku di isyaratkan telahdipergunakan upayaupaya berupa pemberian jan,penyalahgunaan kekuasaan , ancaman kekerasan atau denganmenggunakan kekerasan
Register : 03-06-2009 — Putus : 19-01-2010 — Upload : 14-07-2014
Putusan PN PASAMAN BARAT Nomor 77/Pid.B/2009/PN.PSB Tanggal 19 Januari 2010 — RAMAIZAR, BE, dkk
173 — 158
173 — 158
NYOMAN SERIKAT PUTRA JAYA, SH.MH,(dalam Makalahnya berjudul Overheidsbeleid Dalam Tindak Pidana Korupsi Hal. 10)menjelaskan, agar tidak terjebak pada parameter apakah masuk kedalam hukumadministrasi atau hukum perdata, maka perbuatan yang masuk kategori penyalahgunaankewenangan haruslah mengandung unsurunsur yang bernuansa: kecurangan (deceit),manipulasi atau penyesatan (misrepresentation), penyembunyian kenyataan (brech oftrust), akalakalan (subterfuge) atau pengelakan peraturan (illegal circumvention
Putus : 19-06-2013 — Upload : 28-04-2014
Putusan PN SEMARANG Nomor 6/PID.SUS/2013/PN.TIPIKOR.SMG. Tanggal 19 Juni 2013 — Drs. ADHY SOETARJO, ML, S.H., M.M., M.Min. Bin RONO DIKROMO.
61 — 37
61 — 37
;Ke2 mereka yang dengan memberi, menjanjikan sesuatu ,dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat , dengankekerasan , ancaman atau penyesatan , atau dengan memberikesempatan , sarana atau keterangan , sengaja menganjurkanorang lain supaya melakukan perbuatan ;Berdasarkan rumusan tersebut dapat diketahui bahwa perbuatanmenggerakkan orang lain oleh pelaku di isyaratkan telahdipergunakan upayaupaya berupa pemberian janji ,penyalahgunaan kekuasaan , ancaman kekerasan atau denganmenggunakan kekerasan