Ditemukan 2280 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : pengesahan penyerahan penyertaan penyesuaian penyebaran penyehatan penyesawan penyipatan
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus PHI
Putus : 24-08-2017 — Upload : 28-12-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 95 PK/Pdt.Sus-PHI/2017
Tanggal 24 Agustus 2017 — 1. ARDIANSYAH, DKK VS PT BUMIHUTANI LESTARI, DKK
264 — 274 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • dan T1.b;Bahwa Judex Facti tidak memahami akar masalah perkara a quo (akarmasalah telah diungkapkan dalam posita gugatan awal posita nomor 1, 2, 3,dan dampaknya yang merugikan Para Penggugat/Para PemohonPeninjauan Kembali diungkapkan pada posita gugatan nomor 4 dan nomor5), perlu Para Pemohon Peninjauan Kembali uraikan pada Bab , Pasal 1Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan mengaturtentang ketentuan umum, Judex Facti salah menerapkan hukum, danpernyataannya dapat menimbulkan penyesatan
Pengadilan PN DEPOK Perdata
Register : 22-08-2017 — Putus : 19-04-2018 — Upload : 17-05-2018
Putusan PN DEPOK Nomor 176/Pdt.G/2017/PN DPK
Tanggal 19 April 2018 — 1. PT. Swakarya Adi Sejahtera 2. PT. Swakarya Permaijaya., Dkk Melawan 1. PT. Bank Maybank Indonesia, Tbk 2. PT. Bank CIMB Niaga Tbk., Dkk
197 — 806
  • Namun hal ini hanyalah sebagaisiasat yang merupakan manipulasi dan penyesatan atauPENGELABUAN yang tidak berarti menurut hukum.Dengan demikian teroukti telah terpenuhi unsur ne bis In idem pertama.9. Objek dan hubungan hukum (rechiverhouding, legal relationship) yang terdapatpada perkara sekarang, PERSIS SAMA dengan perkara terdahulu.9.1.
Pengadilan PN PASAMAN BARAT Pidana Khusus Korupsi
Register : 03-06-2009 — Putus : 19-01-2010 — Upload : 14-07-2014
Putusan PN PASAMAN BARAT Nomor 77/Pid.B/2009/PN.PSB
Tanggal 19 Januari 2010 — RAMAIZAR, BE, dkk
165 — 146
  • NYOMAN SERIKAT PUTRA JAYA, SH.MH,(dalam Makalahnya berjudul Overheidsbeleid Dalam Tindak Pidana Korupsi Hal. 10)menjelaskan, agar tidak terjebak pada parameter apakah masuk kedalam hukumadministrasi atau hukum perdata, maka perbuatan yang masuk kategori penyalahgunaankewenangan haruslah mengandung unsurunsur yang bernuansa: kecurangan (deceit),manipulasi atau penyesatan (misrepresentation), penyembunyian kenyataan (brech oftrust), akalakalan (subterfuge) atau pengelakan peraturan (illegal circumvention
Pengadilan PN SEMARANG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 19-06-2013 — Upload : 17-10-2016
Putusan PN SEMARANG Nomor 06/Pid.Sus-TPK/2013/PN.Smg
Tanggal 19 Juni 2013 — Drs. ADHY SOETARJO, ML, S.H., M.M., M.Min. Bin RONO DIKROMO
73 — 34
  • ;Ke2 mereka yang dengan memberi, menjanjikan sesuatu ,dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat , dengankekerasan , ancaman atau penyesatan , atau dengan memberikesempatan , sarana atau keterangan , sengaja menganjurkanorang lain supaya melakukan perbuatan ;Berdasarkan rumusan tersebut dapat diketahui bahwa perbuatanmenggerakkan orang lain oleh pelaku di isyaratkan telahdipergunakan upayaupaya berupa pemberian jan,penyalahgunaan kekuasaan , ancaman kekerasan atau denganmenggunakan kekerasan
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 21-04-2011 — Upload : 21-10-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 66 PK/PID.SUS/2008
Tanggal 21 April 2011 — terpidana : Dr. TITIK PRISTIWANTI, terdakwa : Ir. H. OLLAH ABDULLAH AGAM, dkk.
799 — 931 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Suatu peristiwa yang dilakukan oleh Terdakwa IV /Peninjauan Kembali yang bersifat akibat psychischedrangyang menjadi unsur terjadinya perbuatan overmacht olehpenekanan / penyesatan dengan akibat penghapusan unsurperbuatan melawan hukum dan / atau penghapusan unsurkesalahan Terdakwa IV / Pemohon Peninjauan Kembali ;Bahwa tanpa aktifitas provokasi dua oknum BNI (Edy Santosodan Koesadiyuwono) terhadap Maria Pauline Lumowa yangmemberikan kesempatan / kemudahan menawarkan kreditmelalui L/C, maka Terdakwa
Pengadilan PN SEMARANG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 19-06-2013 — Upload : 28-04-2014
Putusan PN SEMARANG Nomor 6/PID.SUS/2013/PN.TIPIKOR.SMG.
Tanggal 19 Juni 2013 — Drs. ADHY SOETARJO, ML, S.H., M.M., M.Min. Bin RONO DIKROMO.
60 — 37
  • ;Ke2 mereka yang dengan memberi, menjanjikan sesuatu ,dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat , dengankekerasan , ancaman atau penyesatan , atau dengan memberikesempatan , sarana atau keterangan , sengaja menganjurkanorang lain supaya melakukan perbuatan ;Berdasarkan rumusan tersebut dapat diketahui bahwa perbuatanmenggerakkan orang lain oleh pelaku di isyaratkan telahdipergunakan upayaupaya berupa pemberian janji ,penyalahgunaan kekuasaan , ancaman kekerasan atau denganmenggunakan kekerasan
Pengadilan PT BANDUNG Pidana Khusus
Register : 21-09-2021 — Putus : 26-10-2021 — Upload : 16-12-2021
Putusan PT BANDUNG Nomor 31/PID.TPK/2021/PT BDG
Tanggal 26 Oktober 2021 — Pembanding/Penuntut Umum : ARIAWAN AGUSTIARTONO
Terbanding/Terdakwa : DIDI LAKSAMANA
371 — 128
  • Menimbang bahwa dengan demikian Majelis Pengadilan Tinggi Bandungberpendapat perbuatan Terdakwa melakukan tindak pidana korupsi sebagaimanadalam dakwaan Alternatif Pertama;Menimbang bahwa menurut Andhi Nirwanto, parameter penilaianpelanggaran adminstratif merupakan tindak pidana korupsi bentuk mens rea yangmendahului, menyertai, dan melingkupi pelanggaran di bidang administrativemeliputi adanya unsurunsur: kecurangan, pemalsuan, manipulasimenyembunyikan kenyataan, pengelakan peraturan, penipuan, penyesatan
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 02-02-2016 — Upload : 07-08-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1284 K/PID.SUS/2015
Tanggal 2 Februari 2016 — Drs. H. Anang Bakhranie
145 — 136 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Dalam konteks hukum administrasi, maka maknamelawan hukum dapat juga diartikan sebagai melawan hukum dalampengertian hukum pidana, apabila kebijakan tersebut yang masukkategori hukum administrasi mengandung unsur penyesatan dalampengambilan keputusan administrasi tersebut atau produk hukumadministrasi tersebut dapat dibuktikan mengandung criminal mind,sehingga negara dirugikan atau terdapat penyalahgunaan wewenang.Jadi produk hukum administrasi tersebut tidak boleh melanggar undangundang lain serta
    Sifat tidak hatihati dalam konteks inimerupakan upaya penyesatan untuk melakukan sebuah pelanggaran incasu menyalahgunakan kewenangan, maka perbuatan tersebut dapatdimintakan pertanggungjawaban pidana, khususnya dalam hal TindakPidana Korupsi; Bahwa timbulnya niat Terdakwa sejak proses penganggaran danaalokatif dewan pada dana bantuan sosial kemasyarakatan karena diDPRD Provinsi Kalimantan Selatan meminta untuk tetap dianggarkan,sehingga diambil kebijakan dialokasikan pada Biro KesejahteraanHal.
    Sifat tidak hatihati dalam konteks inimerupakan upaya penyesatan untuk melakukan sebuah pelanggaran incasu menyalahgunakan kewenangan, maka perbuatan tersebut dapatdimintakan pertanggungjawaban pidana, khususnya dalam hal TindakPidana Korupsi;Berdasarkan keyakinan dan kesaksian mana Judex Facti menyatakan bilaperbuatan yang dilakukan Terdakwa Drs. H. ANANG BAKHRANIE sebagaiperbuatan yang bukan tindak pidana dan merupakan pelanggaranadministratif adalah merupakan pendapat yang keliru dan salah;.
Pengadilan PN PASAMAN BARAT Pidana Khusus Korupsi
Register : 03-06-2009 — Putus : 26-01-2010 — Upload : 19-01-2016
Putusan PN PASAMAN BARAT Nomor 79/PID.B/2009/PN.PSB
Tanggal 26 Januari 2010 — H. NASRIL MUNAF, dkk
123 — 131
  • NYOMAN SERIKAT PUTRA JAYA, SH.MH,(dalam Mmakalahnya berjudul : "Overheidsbeleid Dalam Tindak Pidana Korupsi"'Hal. 10) menjelaskan, agar tidak terjebak pada parameter apakah masuk kedalamhukum administrasi atau hukum perdata, maka perbuatan yang masuk kategoripenyalahgunaan kewenangan haruslah mengandung unsurunsur yang bernuansa :kecurangan (deceit), manipulasi atau penyesatan (misrepresentation), penyembunyiankenyataan (brech of trust), akalakalan (subterfuge) atau pengelakan peraturan (illegalcircumvention
Pengadilan PN SEMARANG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 07-10-2013 — Upload : 29-04-2014
Putusan PN SEMARANG Nomor 52/PID.SUS/2013/PN.TIPIKOR.SMG
Tanggal 7 Oktober 2013 — M.THORIQ,SH,S.Sos,Sp.N, M.Kn, M.si;
90 — 29
  • THORIQ, SH.S.Sos,Sp.N, M.Kn,M.Si dkkdengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi ;Menimbang, bahwa sebagai ukuran suatu perbuatan dapat dikualifikasikansebagai penyalahgunaan kewenangan, apabila perbuatan tersebut mengandungelemenelemen yang bernuansa kecurangan, manipulasi, penyesatan ataupenyembunyian kenyataan, atau pengelakan peraturan;Menimbang, bahwa dalam Surat Tuntutannya Jaksa Penuntut Umum padapokoknya menyatakan Terdakwa I M.
Pengadilan PT MEDAN Perdata
Register : 19-02-2021 — Putus : 19-04-2021 — Upload : 27-04-2021
Putusan PT MEDAN Nomor 46/Pdt/2021/PT MDN
Tanggal 19 April 2021 — Pembanding/Penggugat : Monica Br Gultom selaku Direktur Utama PT SIANJUR RESORT Diwakili Oleh : MARUHUM SIRAIT,SH.MH
Terbanding/Tergugat I : PT PERKEBUNAN NUSANTARA II PERSERO
Terbanding/Tergugat II : KEPOLISIAN DAERAH SUMATERA UTARA
Terbanding/Tergugat III : KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN DELI SERDANG
Terbanding/Tergugat IV : KANTOR BADAN PERTANAHAN NASIONAL
189 — 126
  • .> Bahwa apabila Judex Factie tidak cermat dalam menelaah danmenafsirkan suatu pertimbangan hukum serta diktum amar putusanPengadilan Tata Usaha Negara Medan tersebut, maka hal ini dapatmenimbulkan penyesatan hukum serta menimbulkan kerugianterhadap pencari keadilan karena tidak menjunjung tinggi asas kehatihatian dalam memeriksa suatu perkara.Bahwa berdasarkan penjelasan tersebut di atas, maka Pembanding dahuluPenggugat / Tergugat Rekonvensi dengan ini memohon kepada MajelisHakim Pengadilan Tinggi
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus Korupsi
Register : 11-08-2014 — Putus : 10-12-2014 — Upload : 29-06-2015
Putusan PN BANDUNG Nomor 70/Pid.Sus/TPK/2014/PN.Bdg.
Tanggal 10 Desember 2014 — Ir. ENDANG SUARDI, M.Si.
62 — 11
  • MULADI, SH, pada Dies Natalis UNDIP Tahun 1998,menyebutkan, bahwa perbuatan dapat dikualifikasIR sebagai penyalahgunaankewenangan, apabila perbuatan tersebut mengandung elemenelemen yangbernuansa kecurangan, manipulasi, penyesatan atau penyembunyiankenyataan.Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kewenangan adalahserangkaian hak yang melekat pada jabatan atau kedudukan dari pelakuuntuk mengambil tindakan yang diperlukan agar tugas pekerjaannya dapatdilaksanakan dengan baik, adapun yang dimaksud dengan
Pengadilan PN KASONGAN Pidana Khusus Illegal Logging
Register : 24-02-2021 — Putus : 11-05-2021 — Upload : 20-05-2021
Putusan PN KASONGAN Nomor 11/Pid.Sus-LH/2021/PN Ksn
Tanggal 11 Mei 2021 — RIPANSYAH ALIAS ISAH BIN RAMLI
370 — 721
  • angkut dan alat berat yang digunakan dalamproses penebangan dan pengangkutan menggunakan alat angkut dan alat beratmilik Terdakwa;Menimbang, bahwa dalam Pasal 55 (1) KUHP mengatur bahwaseseorang yang dapat dipidana sebagai pelaku tindak pidana: 1. mereka yangmelakukan (pleger), yang menyuruh melakukan (doenpleger), dan yang turutserta melakukan perbuatan (medepleger); 2. mereka yang dengan memberiatau menjanjikan sesuatu dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat,dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 22-08-2011 — Upload : 10-04-2014
Putusan PN BANDUNG Nomor 19/PID.SUS/TPK/2011/PN.BDG
Tanggal 22 Agustus 2011 — DRS.EEP HIDAYAT Bin P. OEKING
223 — 123
  • karena dasarnya apabila terjadi Misleading dalam hukumadministrasi maka akibat dari perbuatannya menjadi batal, dan karena itu akibathukum dari perbuatan hukum yang tidak syah dari seseorang yang mendapatkeuntungan dan orangorang yang ikut menikmatinya maka perbuatan yangdilakukan adalah perbuatan melawan hukum pidana, bahwa itu bukan kesimpulan,saksi ahli hanya mengatakan bahwa sebuah produk peraturan itu bisa dikatakansuatu tindak pidana melawan hukum apabila dalam perbuatannya ada misleading(penyesatan
Pengadilan PN BENGKULU Pidana Khusus Korupsi
Register : 05-03-2015 — Putus : 24-04-2015 — Upload : 19-05-2015
Putusan PN BENGKULU Nomor 42/PID.SUS/TPK/2014/PN Bgl
Tanggal 24 April 2015 — 1.Ir. ANDI REMAN SUGIYAR Bin KASTOER 2.HARY SUBAGYO,ST Bin SUPARI
167 — 101
  • faktafakta bahwa dalam prosespembayaran melibatkan pejabatpejabat yang turut menunjang proses pencairanpembayaran yang sumber dananya dari APBN/APBD, maka ini ada kaitannyasebagaimana diatur dalam Pasal 55 KUHP mengenai penyertaan dan dipidanasebagai pelaku tindak pidana :e Mereka yang melakukan perbuatan.e Yang menyuruh melakukan perbuatan.e Yang turut serta melakukan perbuatan.e Mereka yang dengan memberi atau memjanjikan sesuatue Menyalah gunakan kekuasaan atau martabat dengan kekuasaan,ancaman atau penyesatan
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus Korupsi
Register : 11-08-2014 — Putus : 10-12-2014 — Upload : 29-06-2015
Putusan PN BANDUNG Nomor 70/Pid.Sus/TPK/2014/PN.Bdg.
Tanggal 10 Desember 2014 — Ir. ENDANG SUARDI, M.Si.
61 — 10
  • MULADI, SH, pada Dies Natalis UNDIP Tahun 1998,menyebutkan, bahwa perbuatan dapat dikualifikasIR sebagai penyalahgunaankewenangan, apabila perbuatan tersebut mengandung elemenelemen yangbernuansa kecurangan, manipulasi, penyesatan atau penyembunyiankenyataan.Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kewenangan adalahserangkaian hak yang melekat pada jabatan atau kedudukan dari pelakuuntuk mengambil tindakan yang diperlukan agar tugas pekerjaannya dapatdilaksanakan dengan baik, adapun yang dimaksud dengan
Pengadilan PN KUPANG Pidana Khusus Korupsi
Register : 01-02-2016 — Putus : 21-06-2016 — Upload : 12-07-2016
Putusan PN KUPANG Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Kpg
Tanggal 21 Juni 2016 — OKTOFIANUS J SELAN Alias OKTO
77 — 49
  • Lebih lanjutbeliau mengutip pendapat Muladi yang menyatakan perbuatan tersebut harusmengandung elemenelemen yang bernuansa kecurangan (deceit), manipulasi,penyesatan (misrepresentation), penyembunyian kenyataan (conceahment offact), pelanggaran kepercayaan (breach of trust), akalakalan (subterfuge), ataupengelakan peraturan (i/legal circumvention) ;Menimbang, bahwa setelah Majelis menghubungkan satu dengan yanglainnya antara keterangan saksisaksi, ahliahli, saksisaksi a de charge, buktibukti surat
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus
Putus : 13-04-2016 — Upload : 30-05-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1295 K/Pid.Sus/2015
Tanggal 13 April 2016 — H. FITRI RIFANI, SH., MH., bin H. DARKANI SEMAN
120 — 78 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Sifat tidak hatihati dalam konteks ini merupakan upaya penyesatan untuk melakukansebuah pelanggaran in casu menyalahgunakan kewenangan.
    No. 1295 K/Pid.Sus/2015konteks hukum administrasi maka makna melawan hukum dapatjuga diartikan sebagai melawan hukum dalam pengertian hukumpidana, apabila kebijakan tersebut yang masuk kategori hukumadministrasi mengandung unsur penyesatan dalam pengambilankeputusan administrasi tersebut atau produk hukum administrasitersbut dapat dibuktikan mengandung criminal mind sehinggaNegara dirugikan atau terdapat penyalahgunaan wewenang.
    Sifat tidak hatihati dalamkonteks ini merupakan upaya penyesatan untuk melakukansebuah pelanggaran in casu menyalahgunakan kewenangan.Maka perbuatan tersebut dapat dimintakan pertanggungjawabanpidana, khususnya dalam hal Tindak Pidana Korupsi;Berdasarkan keyakinan dan kesaksian mana Judex facti, menyatakanbila perbuatan yang dilakukan Terdakwa H.
Pengadilan PT BANDUNG Pidana Khusus
Register : 13-10-2021 — Putus : 12-11-2021 — Upload : 03-12-2021
Putusan PT BANDUNG Nomor 37/PID.TPK/2021/PT BDG
Tanggal 12 Nopember 2021 — Pembanding/Terdakwa : DADANG SUGANDA
Terbanding/Penuntut Umum I : BUDI NUGRAHA
Terbanding/Penuntut Umum II : TITO JAELANI
Terbanding/Penuntut Umum III : MUH RIDUAN
Terbanding/Penuntut Umum IV : HAERUDIN
Terbanding/Penuntut Umum V : MOH. HELMI SYARIF
Terbanding/Penuntut Umum VI : PUTRA ISKANDAR
536 — 306
  • Harta atau kekayaan tersebut selalu dibeli dengan uang yang sahdan diperoleh dari kegiatan usaha yang halal, dapat kami tanggapi sebagaiberikut :Telan terjadi miskonsepsi dan penyesatan fakta dari PEMBANDING/TERDAKWA sebagaimana keberatan tersebut.
Pengadilan PN PEKANBARU Pidana Khusus Korupsi
Register : 24-10-2013 — Putus : 12-03-2014 — Upload : 08-01-2016
Putusan PN PEKANBARU Nomor 50/Pid.Sus/Tipikor/2013/PN.PBR
Tanggal 12 Maret 2014 — HM. RUSLI ZAINAL
577 — 215
  • sehingga diatidak melanggar azas pemerintahan yang baik ; Putusan Nomor 50/Pid.Sus/Tipikor/2013/PN.PBR754Bahwa Nota Dinas yang diterbitkan oleh pejabat teknis tidak boleh lahiratas saran Gubernur sebagai Pejabat administrasi ; Bahwa jika pejabat Dinas Kehutanan meminta ijin prinsip kepadaGubernur dan mengenai hal yang sama kepada pejabat Gubernurberikutnya dia mengajukan nota dinas yang dalam nota dinasdisebutkan agar Gubernur menandatangani keputusan, maka sikapKepala Dinas Kehutanan itu adalah penyesatan
    No151/Kpts.IV2003 tanggal 02 Mei 2003 kedudukannya dibawah undangundang maupun PP sehingga berlaku azas /ex superior derogate legiimferior, dan tidak dapat mendelegasikan begitu saja kewenangan provinsidibidang kehutanan oleh Menteri Kehutanan kepada Dinas Kehutanan Provisitanpa melalui Gubernur; Bahwa adanya dugaan terdakwa mengesahkann 9 (sembilan) BKUPHHKHT haruslah dikaitkan dengan peristiwa yang secara utuh melatarbelakangi pengesahan tersebut tetapi juga rekam jejak sikap inkonsistensidan penyesatan