Ditemukan 2374 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : sema semi semy sedu semua setu samu sempu seru
Pengadilan PT MEDAN Perdata
Register : 06-09-2021 — Putus : 18-11-2021 — Upload : 18-11-2021
Putusan PT MEDAN Nomor 360/Pdt/2021/PT MDN
Tanggal 18 Nopember 2021 — Pembanding/Penggugat II : Syahriadi Diwakili Oleh : KUSWARA, SH.
Pembanding/Penggugat III : Wagiman Diwakili Oleh : KUSWARA, SH.
Pembanding/Penggugat IV : Sukiyem Diwakili Oleh : KUSWARA, SH.
Pembanding/Penggugat V : Sarpin Diwakili Oleh : KUSWARA, SH.
Pembanding/Penggugat VI : Suprayetno Diwakili Oleh : KUSWARA, SH.
Pembanding/Penggugat VII : Ponirin Diwakili Oleh : KUSWARA, SH.
Pembanding/Penggugat VIII : Kasiyem Diwakili Oleh : KUSWARA, SH.
Pembanding/Penggugat IX : Khaidir Diwakili Oleh : KUSWARA, SH.
Pembanding/Penggugat XI : Edi Surianto Diwakili Oleh : KUSWARA, SH.
Pembanding/Penggugat XII : Kamaruddin Diwakili Oleh : KUSWARA, SH.
Pembanding/Penggugat XIII : Burhanuddin Diwakili Oleh : KUSWARA, SH.
Pembanding/Penggugat XV : Ponimin Diwakili Oleh : KUSWARA, SH.
Pembanding/Penggugat XVI : Ngatiyem Diwakili Oleh : KUSWARA, SH.
Pembanding/Penggugat XVII : Muhammad Yani Diwakili Oleh : KUSWARA, SH.
Terbanding/Tergugat I : Kenentrian ATR/BPN Kepala Kanwil Sumatera Utara
Terbanding/Tergugat II : Kantor Jasa Penailai Publik KJPP Pung's Zulkarnain
Terbanding/Tergugat III : Kantor Jasa Penailai Publik KJPP Andi Iswitardiyanto & Rekan
Terbanding/Tergugat IV : Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat RI
Terbanding/Turut Tergugat I : Gubernur Sumatera Utara
Terbanding/Turut Tergugat II : Bupati Batu Bara
Terbanding/Turut Tergugat III : PT. Waskita Karya
Turut Terbanding/Penggugat I : Bambang Irwansyah
Turut Terbanding/Penggugat X : Leni Juliani
Turut Terbanding/Penggugat XIV : Sani Saragih
85 — 51
  • dengan maksimal secara professional danproporsional berdasarkan penilaian harga ganti kerugian pada saatpengumuman penetapan lokasi serta senantiasa berpijak dan berpedomankepada kaidah hukum dan peraturan perundangundangan yang berlaku,namun kenyataannya tidak mendapatkan perhatian dan penghargaan yangberarti dari para Penggugat dan bahkan memperbuat tuduhantuduhan tidakberdasar dengan menyebutkan telah bekerja asalasalan, tidak adil dantuduhan keji lainnya yang diyakini sebagai upbaya pembenaran semu
Pengadilan PT JAKARTA Perdata
Register : 04-02-2019 — Putus : 06-05-2019 — Upload : 27-09-2019
Putusan PT JAKARTA Nomor 76/PDT/2019/PT DKI
Tanggal 6 Mei 2019 — Pembanding/Penggugat I : Muhamad Rasid
Pembanding/Penggugat II : Faisal Arsyad
Pembanding/Penggugat III : Demus Ndoen
Pembanding/Penggugat IV : Sem Pamise
Pembanding/Penggugat V : Ricky Ndun
Pembanding/Penggugat VI : Randy Mugelo
Pembanding/Penggugat VII : Supri Yadin Bala
Pembanding/Penggugat VIII : Muktar Weni
Pembanding/Penggugat IX : Syarifudin Ari Hasan Min
Pembanding/Penggugat X : Choky Aditia
Pembanding/Penggugat XI : Hairun Valdo
Pembanding/Penggugat XII : Ako Lani
Pembanding/Penggugat XIII : Jhon Ndollu
Pembanding/Penggugat XIV : Migel Henuk
Pembanding/Penggugat XV : Genjol Baco
Pembanding/Penggugat XVI : Mini Marhom
Pembanding/Penggugat XVII : Mustafa Mustafa
Pembanding/Penggugat XVIII : Jumadin Idris Min
Pembanding/Penggugat XIX : Muyir Alamin
Pembanding/Penggugat XX : Bragi Ndun
Pembanding/Penggugat XXI : Thomas Adu
Pembanding/Penggugat XXII : Luis Limbe
Pembanding/Penggugat XXIII : Reja Ndun
Pembanding/Penggugat XXIV : Jefri Ndo
182 — 135
  • Tindak administrasi negara dalambidang hukum publik dapat terdiri dari dua bagian, yaitu tindak administrasinegara bersegi satu (pengaturan, rencana, penetapan, legislasi semu, dannorma jabaran) dan tindak administrasi negara bersegi dua (yang lahirkarena ada perjanjian antara dua pihak (yang diatur oleh hukum istimewa,yaitu peraturan hukum publik, bukan diatur hukum biasa/KUHPerdata,misalnya perjanjian masuk dinas angkatan darat/laut).
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus Persaingan Usaha
Putus : 12-08-2014 — Upload : 29-04-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 31 PK/Pdt.Sus/2010
Tanggal 12 Agustus 2014 — PT. SPEKTRA TATA UTAMA, DKK VS KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA, DK
133 — 78 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • terlarang karena mengakibatkanpersaingan tidak sehat yaitu tidak jujur atau melawan hukum atau menghambatpersaingan usaha;Patut dicatat disini suatu definisi mengenai apa yang dimaksud denganpersekongkolan dalam menentukan pemenang tender, yakni apabila pelakuusaha bersekongkol dengan pihak lain, baik penyelenggara tender yang dilakukanpemerintah/swasta atau pelaku usaha yang turut terlibat dalam tender itu bertindakseolaholah sebagai pesaing, padahal ia hanya sebagai pelengkap atau pelakuusaha semu
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus Persaingan Usaha
Putus : 12-08-2014 — Upload : 09-03-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 31 PK/Pdt.Sus-KPPU/2010
Tanggal 12 Agustus 2014 — PT. SPEKTRA TATA UTAMA, DKK VS KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA
109 — 148 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • terlarang karena mengakibatkanpersaingan tidak sehat yaitu tidak jujur atau melawan hukum atau menghambatpersaingan usaha;Patut dicatat disini suatu definisi mengenai apa yang dimaksud denganpersekongkolan dalam menentukan pemenang tender, yakni apabila pelakuusaha bersekongkol dengan pihak lain, baik penyelenggara tender yang dilakukanpemerintah/swasta atau pelaku usaha yang turut terlibat dalam tender itu bertindakseolaholah sebagai pesaing, padahal ia hanya sebagai pelengkap atau pelakuusaha semu
Pengadilan PT PEKANBARU Perdata
Register : 26-03-2018 — Putus : 02-07-2018 — Upload : 13-09-2019
Putusan PT PEKANBARU Nomor 62/PDT/2018/PT PBR
Tanggal 2 Juli 2018 — Pembanding/Tergugat I : YUSRIZAL Diwakili Oleh : WENDY BACHTIAR, SH, dkk
Pembanding/Tergugat II : KEMAT Diwakili Oleh : WENDY BACHTIAR, SH, dkk
Pembanding/Tergugat III : NURSYAMSI SALEH Diwakili Oleh : WENDY BACHTIAR, SH, dkk
Pembanding/Tergugat IV : H.ANWAR HASAN B Diwakili Oleh : WENDY BACHTIAR, SH, dkk
Pembanding/Tergugat V : OSNELI Diwakili Oleh : WENDY BACHTIAR, SH, dkk
Pembanding/Tergugat VI : ICHA AHMAD Diwakili Oleh : WENDY BACHTIAR, SH, dkk
Pembanding/Tergugat VII : DEWI HANDAYANI, S.H.,M.H. Diwakili Oleh : WENDY BACHTIAR, SH, dkk
Pembanding/Tergugat VIII : INDRA JAYA Diwakili Oleh : WENDY BACHTIAR, SH, dkk
Pembanding/Tergugat IX : JASRI KASIM Diwakili Oleh : WENDY BACHTIAR, SH, dkk
Pembanding/Tergugat XII : YENI ERIZAL Diwakili Oleh : WENDY BACHTIAR, SH, dkk
Terbanding/Penggugat : Hj.Mulyani Almashri, S.H
Turut Terbanding/Tergugat X : IRWAN HUSIN
Turut Terbanding/Tergugat XI : MARDIANA
Turut Terbanding/Tergugat XIII : ZAINUR
Turut Terbanding/Tergugat XIV : J
79 — 46
  • Turut Terbanding VII semu;a sebagai Tergugat IX tanggal 6 Februari 2018;9. Turut Terbanding VIII semula Turut Tergugat X tanggal 18 Januari 2018;10.
Pengadilan PN JAKARTA UTARA Perdata
Register : 19-05-2015 — Putus : 12-11-2015 — Upload : 26-07-2019
Putusan PN JAKARTA UTARA Nomor 2/Pdt.Sus/2015/PN JKT.UTR
Tanggal 12 Nopember 2015 — Penggugat:
PT.GLOBAL SARANDA PERKASA
Tergugat:
KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA (KPPU)
219 — 133
  • Jasa Yang Ditawarkan atauDipasok di Pasar Bersangkutan Menjadi Berkurang Baik dari Jumlah,Kualitas Maupun Ketepatan Waktu yang Dipersyaratkan.Adapun penjelasannya adalah sebagai berikut.Unsur Bersekongkol Dengan Pihak Lain tidak terbukti.Dalam panduan yang diterbitkan oleh KPPU, unsurunsur persekongkolanterdiri dari: Kerjasama antara dua pihak atau lebih; Secara terangterangan maupun diamdiam melakukan tindakanpenyesuaian dokumen dengan pihak lain; Membandingkan dokumen; Menciptakan persaingan semu
    Utr8 Secara terangterangan maupun diamdiam melakukan tindakanpenyesuaian dokumen dengan pihak lain; Membandingkan dokumen; Menciptakan persaingan semu; Menyetujui dan/atau memfasilitasi terjadinya persekongkolan; Tidak menolak melakukan suatu tindakan meskipun mengetahui atausepatutnya mengetahul bahwa tindakan tersebut dilakukan untukmengatur.Unsur kunci dari persekongkolan sebagaimana dimaksud oleh KPPUadalah adanya kerjasama antara dua pihak atau lebih, dan perbuatanhukum yang berupa kerjasama
    Keberatan XI dengan surat permohonankeberatan tanggal 19 Juni 2014 yang diterima dan didaftarkan di KepaniteraanPengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 19 Juni 2014 dalam Register Nomor345/Pdt KPPU/2014/PN.Sby., telah mengajukan keberatan sebagai berikut:PUTUSAN TERMOHON KEBERATAN TIDAK DIDASARKAN PADA BUKTIYANG CUKUP KARENA PEMOHON KEBERATAN TIDAK MEMBATASIPEREDARAN BAWANG PUTIH DI PASAR DALAM NEGERIPutusan Termohon Keberatan halaman 115116 butir 65.15.1.5 mengatakanbahwa telah terdapat persaingan semu
    Bahwa keterlibatan pihak lain dapat dilakukan secara terangterangan maupun diamdiam melalui tindakan menyetujui danatau memfasilitasi, atau pemberian kesempatan ekslusif,menciptakan persaingan semu, atau tidak menolak melakukansuatu tindakan meskipun mengetahui bahwa tindakan tersebutdilakukan secara melawan hukum;. Bahwa dalam Putusan KPPU, Turut Termohon Keberatan telahterbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 24 UUNomor 5 Tahun 1999;.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata
Putus : 20-02-2014 — Upload : 23-10-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2534 K/Pdt/2013
Tanggal 20 Februari 2014 — Ny. Ir. KUSUMO PURWANTI DEWI, Dkk VS ABDUL MUIN SADEWANG (alm), diwakili oleh ahliwarisnya SANDRA DEWI ANGGRAENI SANDEWANG, Dk
70 — 32 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Perlawanan Itu sangatbermanfaat untuk menghindari terbitnya penetapan yang keliru.Dengan demikian, memberi hak kepada orang yang merasadirugikan untuk:* mengajukan perlawanan pihak ketiga (derden verzet) yangbersifat semu atau quasi derden verzet, selama prosespemeriksaan permohonan berlangsung; pihak yang merasa dirugikan tersebut bertindak: sebagai Pelawan, sedang Pemohon, ditarik sebagai Terlawan dasar perlawanan, ditujukan kepada pengajuan permohonangugatan voluntair tersebut;* perlawanan meminta
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Umum Kejahatan terhadap keamanan negara
Upload : 13-04-2012
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1151 K/Pid/2011
OBEN SARBENI Bin H. HODIN
110 — 73 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Oleh karenanya, perkataan atau perouatan Terdakwa tidak dapatdinilai telah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal156 a butir a KUHP, melainkan lebih kepada perkataan mauapunperbuatan yang bersifat semu/abstrak, karena : Terdakwa tidak menghendaki mengeluarkan perasaan atau perbuatanyang dapat menimbulkan akibat hukum yang justru dapatmencelakakan Terdakwa, namun Terdakwa menghendakimengeluarkan perasaan atau perbuatan dalam konteks yang positif,dimana perasaan dan perbuatan tersebut
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 22-03-2012 — Upload : 03-05-2014
Putusan PN BANDUNG Nomor 93/Pid.Sus/TPK/2011/PN Bdg
Tanggal 22 Maret 2012 — DEDI RUSTANDI,S.Sos.
72 — 31
  • Sejak tahun 2004 s/d 2006 BPR Bungbulang mendapat keuntungan namun keuntungan tersebutadalah semu karena laba keuntungan belum dipotong pajak. Bahwa PPAP adalahsebagai pengganti modal apabila ada kredit macet namun bukan berarti kreditnasabah tersebut tidak dibayar akan tetapi kredit tersebut tetap harus dibayarnamun ditalangi dahulu oleh dana PPAP.Bahwa benar PD.
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Perdata Khusus
Register : 10-03-2021 — Putus : 28-07-2021 — Upload : 03-08-2021
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 159/Pdt.Sus-Parpol/2021/PN Jkt.Pst
Tanggal 28 Juli 2021 — Penggugat melawan Tergugat
333 — 166
  • Bahwa disamping yurisdiksi absolut berdasarkan lingkungankekuasaan kehakiman, beberapa peraturan perundangundangan jugamengatur tentang keberadaan badan peradilan semu atau extra judicialyang memiliki yurisdiksi khusus (specific jurisdiction). Extra judicialtersebut memiliki kewenangan absolut untuk menyelesaikan suatusengketa namun kedudukan dan organisasinya berada di luar kekuasaankehakiman.
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN Perdata
Register : 21-05-2018 — Putus : 10-01-2019 — Upload : 11-01-2019
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 421/Pdt.G,ARB/2018/PN JKT.SEL
Tanggal 10 Januari 2019 — Penggugat melawan Tergugat
158 — 95
  • Sel.menyelesaian suatu sengketa perdata diantara para pihak yangterikat pada perjanjian arbitrase secara tuntas dan menyeluruhmengenai hak dan kewajiban masingmasing pihak dihadapanarbitrase incasu BANI/Tergugat diluar Pengadilan (Peradilan Semu),artinya : BANI/Tergugat BUKAN malah menambah ataumenciptakan sengketa baru lagi diantara para pihak, apalagi putusanArbitrase yang diambil disebut, putusan ini adalah putusan dalamtingkat pertama dan terakhir serta mengikat para pihak (final andbinding)
Pengadilan PT MEDAN Perdata
Register : 06-09-2021 — Putus : 06-12-2021 — Upload : 06-12-2021
Putusan PT MEDAN Nomor 359/Pdt/2021/PT MDN
Tanggal 6 Desember 2021 — Identitas Pihak Tidak Dipublikasi
107 — 75
  • pekerjaannya dengan maksimal secaraprofessional dan proporsional berdasarkan penilaian harga ganti kerugianpada saat pengumuman penetapan lokasi serta senantiasa berpijak danberpedoman kepada kaidah hukum dan peraturan perundangundanganyang berlaku, namun kenyataannya tidak mendapatkan perhatian danpenghargaan yang berarti dari para Penggugat dan bahkan memperbuattuduhantuduhan tidak berdasar dengan menyebutkan telah bekerja asalasalan, tidak adil dan tuduhan lainnya yang diyakini sebagai upayapembenaran semu
Pengadilan PN BEKASI Perdata
Register : 04-06-2010 — Putus : 23-12-2010 — Upload : 25-03-2017
Putusan PN BEKASI Nomor 221 / Pdt.G/2010/PN-BKS
Tanggal 23 Desember 2010 — N U R S E N sebagai Penggugat I; HERU MARSONGKO sebagai Penggguat II; ADANG bin SARIP sebagai Penggguat III; GANDI SAMSUDIN sebagai Pengggugat IV; Melawan RESTI DYAH HASTIRIANI, SH, Dkk (RESTI DYAH HASTIRIANI, SH, RAMZANI, SH, CAHIDIR NOER, SH, MULIA WARMAN, SH, SUNDJONO PS, SH) sebagai Tergugat I; BAMBANG WIJIANTO, SH,MH CN dan ALEXANDER DARIUS, SH sebagai Tergugat II; HASAN KARNO sebagai Tergugat III; ALI ASSEGAF sebagai Tergugat IV; Ahli waris almarhumah Ny NYAI DEWI sebagai Tergugat V; MUHAMAD SYUKRONI sebagai Tergugat VI; RYANDRA RINATRI sebagai Tergugat VII; BRIGJEN TNI AD SUGENG WIDODO, SH, MSi, MH sebagai Turut Tergugat I; KOLONEL TNI AD CHK NURHAJIZAH, M, SH sebagai Turut Tergugat II; H. DANI BAHDANI, SH sebagai Turut Tergugat III; PEMERINTAH R I Cq Walikota Bekasi sebagai Turut Tergugat IV; PEMERINTAH R I Cq KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL KOTA BEKASI sebagai Turut Tergugat V;
1308 — 607
  • Mengadakan propaganda tipu muslihat seolaholah akan terjadipembebasan tanah dengan maksud agar warga masyarakat pemilik tanahyang menuntut hakhaknya bersedia mengadakan perdamaian semu yangternyata perdamaian tersebut telah merugkan warga masyarakat pemiliktanah tersebut;Bahwa terhadap pemalsuan tanda tangan pada poin 1 (satu) tersebut diatas,mantan Kepala Desa Jatisampurna dan Jatikarya telahmembuat/menandatangani Surat Pernyataan dan berdasarkan SuratPernyataan M Adul (Mantan Kepala Desa Jatisampurna
Pengadilan PN JAKARTA TIMUR Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 06-01-2014 — Putus : 22-06-2015 — Upload : 20-07-2016
Putusan PN JAKARTA TIMUR Nomor 3/PDT.G./2014/PN.JKT.TIM
Tanggal 22 Juni 2015 — 1. ONIH MARYANIH 2. MAWI 3. WINAH 4. NESIH 5. YADI melawan 1. AHLI WARIS BENDON SUBARKAT, yaitu : a. HJ.SOEMINTEN ; b. ANTON YUDHO PRANANTO ; c. MIA AVIANE SAPITRI ; d. IVA ; 2. DRS. MARULAK SIMANGUNSONG 3. DRS. POLYCARPUS SWANTORO 4. RUDY SIAHAN 5. BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA (BPN RI) Cq KANTOR PERTANAHAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR 6. BOTON MARYANTO
89 — 39
  • Jual beli antara Tergugat III dan Tergugat IVhanya akalakalan saja yang merupakan jual beli semu agar biasmenguasai dan memiliki tanah Penggugat, dan kendatipun dalamakta jual beli disebutkan bahwa Tergugat IV telah menerima tanahyanh dijual oleh Tergugat HI dan Tergugat HI telah menyerahkantanah objek jual belu kepada Tergugat IV, tetapi hal itu hanya didalam akte semata tetapi secara factual tidak pernah ada levering(serah terima fisik) sebab tanah tersebut sebelum dipagar olehTergugat IV bidangbidang
Pengadilan PTUN BANDUNG TUN
Register : 04-12-2017 — Putus : 02-05-2018 — Upload : 17-05-2018
Putusan PTUN BANDUNG Nomor 148/G/LH/2017/PTUN.BDG
Tanggal 2 Mei 2018 — Penggugat:
1.Sarjum Bin Madrais
2.Yayasan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia WALHI
Tergugat:
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI JAWA BARAT
1316 — 1205
  • terdampak yang menggugat IzinLingkungan PLTU Cirebon 1 x 1.000 MW yang lama, dan masih berprosesBahwa dalam AMDAL berbagai keterlibatan masyarakat haruslah di susundengan kesadaran dari masyarakat yang terkena dampak, sehinggapartisipasi itu tidak hanya sebagai formalitas ;Bahhwa yang di maksud dengan partisipasi ini adalah sesuatu yang substantif dan keterlibatannya disepakati oleh masyarakat yang terkenadampak, Maka dari itu partisipatif tidak boleh diabaikan ;Bahwa kenapa partisipasi tidak boleh semu
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 07-12-2016 — Upload : 04-08-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2147 K/PID.SUS/2016
Tanggal 7 Desember 2016 — Drs. H. ABDUL LATIF, A.H., M.Si
65 — 46 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Oleh karena itu,tidak dapat menyebabkan orang tersebut harus dijatuhi suatuhukuman;Bab 7 halaman 181 Perbedaan yang ada antara teori hukumpositif itu sebenarnya hanyalah bersifat semu.
Pengadilan PTUN SAMARINDA TUN
Register : 04-10-2018 — Putus : 11-02-2019 — Upload : 10-04-2019
Putusan PTUN SAMARINDA Nomor 35/G/2018/PTUN.SMD
Tanggal 11 Februari 2019 — Penggugat:
PT. BUMI MULIA MAKMUR LESTARI, diwakili NOVRIATY HILDA SIBUEA
Tergugat:
KEPALA DINAS KEHUTANAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
238 — 259
  • Jenis Tanaman : Kelapa SawitLuas Areal : 14.000 HaLokasi : Desa Libur Dinding dan Rantau AtasKecamatan Muara Semu KabupatenPasir Provinsi Kalimantan Timur;13Jangka Waktu Izin : 30 (tiga puluh) tahun, terhitung sejaktanggal 22 Mei 2006 sampai dengan22 Mei 20362) Pada tanggal 15 Februari 2010 berdasarkan KeputusanBupati Paser Nomor: 525/28/Ek.Adm.SDA/II/2010 tentangPerubahan Keputusan Bupati Pasir Nomor 525/02/Ek.Prod1/2006 tentang Izin Usaha Perkebunan atas nama PT BumiMulia Makmur Lestari (PENGGUGAT
Pengadilan PN PELALAWAN Pidana Khusus
Register : 25-09-2018 — Putus : 29-01-2019 — Upload : 31-01-2019
Putusan PN PELALAWAN Nomor 227/Pid.B/LH/2018/PN Plw
Tanggal 29 Januari 2019 — Penuntut Umum:
MARTHALIUS.SH
Terdakwa:
SUKHDEV SINGH Anak dari GURDIAL SINGH
547 — 130
  • Jagirsing Dhillon, Manjit Sigh dan Ranjot Singhdan di saksikan pula oleh terdakwa ;Bahwa suratsurat yang di ajukan Penasehat Hukum terdakwa tersebutadalah benar semu benar semua;Bahwa saksi membeli lanan tersebut dari Ketua Koperasi Segati Jaya;Bahwa saksi tidak ada bertanya pada Kepala Desa tentang status lahantersebut;Bahwa Saksi tidak ada mengurus Suratsurat lahan tersebut ;Bahwa Semenjak saksi membeli lahan tersebut sampai saya jual lagitidak ada yang melarang ;Bahwa saksi tidak ada melihat tandatanda
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN Perdata
Register : 11-04-2014 — Putus : 09-02-2015 — Upload : 09-02-2017
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 214/Pdt.G/2014/PN. Jkt Sel.
Tanggal 9 Februari 2015 — 1. AGUS SUSANTO, 2. MARlA FRANSISKA KARTIKA. Lawan 1. LISA JULIANA TANJUNG. 2. MARINA SOEWANA, SH, 3. SASTRIANY JOSOPRAWIRO, SH, 4. KANTOR PERTANAHAN KOTA MADYA JAKARTA SELATAN,
578 — 502
  • jual beli sebagai berikut:"Walaupun perjanjian dalam suatu akta notaris dimana seseorang memberikuasa kepada orang lain untuk menjual rumah sengketa kepada pihak ketigamaupun kepada dirinya sendiri , dianggap sah, namun mengingat riwayatterjadinya surat kuasa tersebut yang sebelumnya bermula dari pengakuanhutang, dengan menjaminkan rumah sengketa yang karena tidak dapat dilunasiwaktunya dirubah menjadi kuasa untuk menjual rumah tersebut maka perjanjiandemikian itu sebenarnya merupakan perjanjian semu
Pengadilan PN BANDA ACEH Pidana Khusus Korupsi
Register : 11-07-2013 — Putus : 04-02-2014 — Upload : 02-05-2014
Putusan PN BANDA ACEH Nomor 34/Pid.Sus/TPK/2013/PN.BNA
Tanggal 4 Februari 2014 — HELMA FAIDAR BINTI BADRUDDIN
85 — 14
  • Disamping itupelimpahan wewenang kepada Terdakwa sebagai Kuasa BUD seperti yang tertuangdalam Pasal 7 ayat (3) dan Pasal 8 ayat (1) Permendagri No. 13 Tahun 2006 dan SuratKeputusan Walikota Lhokseumawe Nomor : 189 Tahun 2009 Tanggal 23 April 2009sebagai sumber pelimpahan wewenang tersebut menurut Majelis tugas dan wewenangyang diperoleh oleh Terdakwa berdasarkan delegasi semu;Menimbang, bahwa terlepas apakah perolehan wewenang oleh terdakwaberdasarkan mandat ataukah delegasi, dari aspek pidana yang