Kuntjup alamat Jl.Merdeka Selatan III /9 RT.01/ RW.13 Sidorejo Lor Salatiga ; 4. 1 (satu) buku Dokumen kontrak pengadaan JasaPemborongan nomor : 602.2/663/2008; Nomor112/PT.K/IX/2008; nomor : 472 / KI / IX / 2008 ;tanggal 9 September 2008 Tentang Pembangunan Jalan danJembatan Pembangunan Jalan Lingkar Kota Salatiga tahun2008 paket STA 1+800 s/d STA 8+350 Tahun anggaran 2008;5. 1 (Satu) Buku Direksi ; 6. 2 (dua) buku laporan Hasil Pemeriksaan Akuntan TerhadapLaporan Keuangan PT.

Merdeka Selatan III /9 RT.01/ RW.13 Sidorejo Lor Salatiga4. 1 (satu) buku Dokumen kontrak pengadaan JasaPemborongan nomor : 602.2/663/2008; Nomor112/PT.K/IX/2008; nomor : 472 / KI / IX / 2008; tanggal 9September 2008 Tentang Pembangunan jalan dan jembatanhal 72 dari 87 hal Put.No.03/Pid.Sus/2013/PT.TPK.SmgPembangunan Jalan Lingkar kota Salatiga tahun 2008 paketSTA 1+800 s/d STA 8+350 Tahun anggaran 2008 ; 5. 1 (satu) Buku Direksi ; 6. 2 (dua) buku laporan Hasil Pemeriksaan Akuntan TerhadapLaporan

Pasal 44 Ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa, menyebutkan Bupati/Walikotamenetapkan pengesahan dan pengangkatan kepala desa dengan keputusanBupati/Walikota;4.

bersumber dari beberapa ketentuan peraturan perundangundangan, antara lain diatur dalam Pasal 37 Ayat (5) UndangUndang RepublikIndonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa juncto Pasal 41 Ayat (5) Huruf c junctoPasal 41 Ayat (5) Huruf d Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014tentang Peraturan Pelaksanaan UndangUndang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desajuncto Pasal 44 Ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor112

Hakim sejak tanggal 14 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 29Agustus 2020 berdasarkan Penetapan Nomor 112/Pid.B/LH/2020/PN Tlktanggal 14 Agustus 2020;Terdakwa menghadap sendiri;Pengadilan Negeri tersebut;Setelah membaca:Halaman 1 dari 28 Putusan Nomor 112/Pid.B/LH/2020/PN TIk Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Teluk Kuantan Nomor112/Pid.B/LH/2020/PN Tlk tanggal 7 Agustus 2020 tentang penunjukanMajelis Hakim; Penetapan Majelis Hakim Nomor 112/Pid.B/LH/2020/PN Tlk tanggal 7Agustus 2020 tentang penetapan

Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama oleh KetuaPengadilan Negeri sejak tanggal 03 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 01Desember 2020Terdakwa menghadap sendiri;Pengadilan Negeri tersebut;Halaman 1 dari 29 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2020/PN OlmSetelah membaca: Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Oelamasi Nomor112/Pid.Sus/2020/PN Olm tanggal 03 September 2020 tentang penunjukanMajelis Hakim; Penetapan Majelis Hakim Nomor 112/Pid.Sus/2020/PN Olm tanggal 03September 2020 tentang penetapan hari sidang

dan biayamodal kerja sebesar Rp. 3.105.000.000, (tiga milyar seratus lima jutarupiah) yang jumlah seluruhnya menjadi Rp.5.605.000.000, (limamilyar enam ratus lima juta rupiah), selanjutnya Penggugat Rekonvensimenyerahkan uang pengikat tanda jadi sebesar Rp. 5.000.000, (limajuta rupiah) dengan dibuatkan kwitansi tanda terima tertanggal 04Januari 2012 oleh Tergugat II Konvensi;Bahwa pada hari Jumat tanggal 06 Januari 2012 Tergugat II Konvensidatang ketempat Penggugat Rekonvensi di Jalan Gajahmada Nomor112

(Sesual dengan Foto copy);Keputusan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/KepalaBadan Pertanahan Republik Indonesia Nomor112/Kep4.1/IV/2017 Tentang Pengesahan KodeEtik Ikatan Pejabat Pembuat Akte Tanah. (Sesualdengan Foto copy);Lampiran Keputusan Menteri Agraria Dan TataRuang/Kepala Badan Pertanahan Nomor112/KEP4.1/IV/2017. (Sesuai dengan Foto copy);Surat Badan Pendapatan Derah Kabupaten RokanHulu Nomor 970/BapendaPem/085 tanggal 15April 2020 tentang Klarifikasi terhadap KurangBayar BPHTB.

Putusan PTUN Semarang dan PTTUN Surabayadikuatkan lagi oleh Mahkamah Agung dengan Putusan Nomor112/K/TUN/2019 tanggal 12 Maret 2019.

Olehkarena berdasarkan Putusan PTUN Semarang Nomor Perkara73/G/2017/PTUN.Smg tanggal 3 Mei 2018 dan PT.TUN SurabayaNomor 138/B/2018/PT.TUN.Sby tanggal 1 Oktober 2018, dikuatkanlagi oleh Mahkamah Agung dengan Putusan Nomor112/K/TUN/2019 tanggal 12 Maret 2019.

(empat ratus empat puluh enammeter persegi) merupakan hasil pemecahan dari Sertifikat Hak Milik Nomor112/Susukan ;Menimbang, bahwa menurut hemat Majelis Hakim, petitum angka 6 yangdimintakan oleh Penggugat tidak perlu dikabulkan, karena sepanjang pemeriksaanperkara ini tidak terbukti adanya Penurunan Hak Tanah yang berasal dari SertifikatHak Milik Nomor 121/Susukan maupun dari Sertifikat Hak Milik Nomor 122/Susukansebagaimana petitum angka 6 ;Menimbang, bahwa demikian pula petitum angka 7 dan 8 yang

Rekonpensi, selain ituPara Penggugat Rekonpensi juga mohon agar Tergugat Rekonpensi dikenaikewajiban membayar denda sebagaimana telah diperjanjikan dalam kedua AktaPerjanjian Pengikatan Jual Beli (APPJB) tersebut di atas ;Menimbang, bahwa sebagaimana telah Majelis Hakim pertimbangkan dalampertimbangan pokok perkara konpensi, ternyata dihentikannya kewajiban TergugatRekonpensi dalam membayar cicilan pembelian tanahtanah milik Para PenggugatRekonpensi dikarenakan adanya pemecahan Sertifikat Hak Milik Nomor112

Sama juga halnya dengan Putusan MA Nomor112 K/Pdt/1996 yang mengatakan, bukti fotokopi kuitansi tanpaHalaman 30 dari 61 hal. Put.

Nomor 731 PK/Pdt/2016diperlihatkan aslinya serta tidak dikuatkan oleh keterangan saksi ataualat bukti lain, tidak dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sahdan harus dikesampingkan;Bahwa berdasarkan faktafakta dan ketentuan hukum tersebut di atas,telah terbukti dan tidak terbantahkan lagi bahwa putusan Judex Factibertentangan dengan ketentuan Pasal 1888 KUHPerdata danYurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia (Putusan Nomor7011 K/Sip/1974, Putusan Nomor 3609 K/Pdt/1985, dan Putusan Nomor112

., Advokat yang beralamat di Permata Regency Blok B.3 (DPC PeradiTasikmalaya Jalan Siliwangi Kota Tasikmakaya), berdasarkan PenetapanNo.112/Pen.Pid.Sus/2017/PN.Tsm tertanggal 06 April 2017;Pengadilan Negeri tersebut;Setelah membaca: Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tasikmalaya Nomor112/Pid.Sus/2017/PN Tsm tanggal 30 Maret 2017 tentang penunjukan MajelisHakim;Halaman 1 dari 27 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2017/PN Tsm Penetapan Majelis Hakim Nomor 112/Pid.Sus/2017/PN Tsm tanggal 30 Maret2017 tentang

20 Juni 2016sselanjutnya disebut Sebagai Tergugat Il ;Halaman 1 dari 34 Putusan No: 112/Pdt.G/2016/PN.SdaPengadilan Negeri tersebut; Telah membaca berkas perkara yang brsangkutan; Telah mendengar para pihak yang berperkara; Telah mempelajari dan meneliti bukti bukti surat para pihak berperkara ;TENTANG DUDUK PERKARAMenimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tertanggal 6Juni 2016 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan NegeriSidoarjo pada tanggal 06 Juni 2016 dalam Register Nomor112

Akta Surat Hutang Untuk Fasilitas Short Term Loan Nomor112 tanggal 22 Agustus 1995, dibuat di hadapan SintaSusikto, S.H., Notaris, di Jakarta;3. Perjanjian Perpanjangan Kredit Nomor tanpa Nomor dantanggal dibuat di bawah tangan;c. Fasilitas STL 11 Miliar;Sebagaimana dituangkan dalam perjanjian perjanjian kredit sebagaiberikut:1. Perjanjian Kredit Nomor 019/PK/STL/Kdy/VIII/JKT/95,tanggal 24 Agustus 1995, dibuat di bawah tangan;2.

Farm, Apt dan Filantari Cahyani, A.Md masingmasingselaku pemeriksa dan diketahui oleh Haris Aksara, SH selaku KabidlabforPolda Jatim dengan kesimpulan hasil pemeriksaan barang bukti No.10571/2020/NNF dan 10572/2020/NNF adalah benar kristalMetamfetamina terdaftar dalam Golongan (satu) nomor urut 61Lampiran Undangundang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009tentang Narkotika.Bahwa berdasarkan Surat keterangan Pemeriksaan Narkoba dariRumah Sakit Daerah Idaman Kota Banjarbaru Nomor112/SKPN/RSDI/2020 tanggal

., Penasihat Hukum, berkantor di BiroKonsultasi dan Bantuan Hukum KARTINI Jalan Yos Sudarso III Nomor 7Tulungagung, berkantor di Posbakum Pengadilan Negeri Tulungagung,Halaman 1 dari 28 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2021/PN Tig.sebagaimana Penetapan dari Majelis Hakim Nomor112/Pid.Sus/2021/PN.Tlg, tanggal 17 Mei 2021 mengenai PenunjukanPenasihat Hukum untuk mendampingi Terdakwa di persidangan;Pengadilan Negeri tersebut;Setelah membaca : Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tulungagung Nomor:112/Pid.Sus/

Zabri Hasibuan, S.H. sebagai AdvokatAdvokat pada kantorperkumpulan lembaga bantuan hukum MAHATVA berkedudukan di jalanRambutan Pematang Padang Kepenghuluan Ujung Tanjung Kecamatan TanahPutin Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau Kode Pos 28983 berdasarkan SuratKuasa Khusus tanggal 12 Maret 2021 yang telah didaftarkan di KepaniteraanPengadilan Negeri Rokan Hilir tanggal 18 Maret 2021 dengan Register Nomor112/P.SK/2021/ PN Rhl;Pengadilan Negeri tersebut;Setelan membaca: Penetapan Ketua Pengadilan Negeri

Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Sumber sejak tanggal 23 Mei2021 sampai dengan tanggal 21 Juli 2021.Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama IWAN SUJADI,SH berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 112/Pid.Sus/2021/PN.Sbr tanggal29 April 2021.Pengadilan Negeri tersebut;Setelah membaca:Halaman 1 dari 29 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2021/PN.Sbr Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sumber Nomor112/Pid.Sus/2021/PN.Sbr tanggal 23 April 2021 tentang Penunjukan MajelisHakim; Penetapan Majelis

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 04 April 2021 yangdidaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sengkang Register Nomor112/SK.PDT/2021/PN.Skg. dari Para Pembanding semula Para Tergugat telahmengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan NegeriSengkang Nomor 24/Pdt.G/2020/PN Skg. tanggal 24 Maret 2021;Membaca Relas pemberitahuan dan pernyataan permohonan bandingNomor 24/Pdt.G/2020/PN Skg. yang ditanda tangani oleh Jurusita PenggantiPengadilan Negeri Sengkang, yang menerangkan bahwa

Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Boyolali sejak tanggal 11 Juli 2020sampai dengan tanggal 8 September 2020;Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan menghadap sendiridipersidangan;PENGADILAN NEGERI tersebut;Setelah membaca: Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Boyolali Nomor 112/Pid.B/2020/PN Byltanggal 11 Juni 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim; Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Boyolali Nomor112/Pid.B/2020/PN Byl tanggal 11 Juni 2020 tentang penetapan hari sidang; Berkas perkara

Negara yang diterbitkan oleh Tergugat adalah suatu keputusanyang diterbitkan untuk melaksanakan putusan Pengadilan yang telahmempunyai kekuatan hukum tetap yaitu:>Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 232/1979/Pid tanggal06021979 juncto Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta tanggal 19041980 Nomor 22/1979/PT.Pidana juncto Putusan Mahkamah Agung Rltanggal 23121981 Nomor 477 K/Kr/1980 juncto Putusan MahkamahAgung RI tanggal 23011987 Nomor 10 PK/Pid/1983;Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor112

Rasuna Said Kav.C1, Kuningan,Jakarta Selatan, selanjutnya disebut TERMOHON.Pengadilan Negeri tersebut ;Setelah mempelajari berkas perkara ;Setelah mendengarkan kedua belah pihak ;Setelah mempelajari buktibukti yang diajukan kedua belah pihak ;TENTANG DUDUKNYA PERKARAMenimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan praperadilanyang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan padatanggal 02 Agustus 2016 dibahwa Register Nomor112/Pid.Prap/2016/PN.Jkt.Sel, telah mengemukakan halhal

DALAM EKSEPSIPemohon Tidak Memiliki Kapasitas Sebagai Subjek Hukum (LegalStanding) Untuk Mengajukan Permohonan Praperadilan.Bahwa sebagaimana tersebut dalam permohonannya pada halaman23, permohonan praperadilan Nomor112/Pid.Prap/2016/PN.Jkt.Sel., pada Pengadilan Negeri JakartaSelatan diajukan oleh Pemohon dalam kedudukan sebagai isteri daritersangka Samsul Hidayatullah.