Ditemukan 466 data

Urut Berdasarkan
 
Register : 21-04-2021 — Putus : 20-05-2021 — Upload : 10-06-2021
Putusan PT SEMARANG Nomor 181/Pdt/2021/PT SMG
Tanggal 20 Mei 2021 — Pembanding/Tergugat : KOPERASI PERTANIAN KARYA TANI
Terbanding/Penggugat : PT PUPUK KUJANG
Terbanding/Turut Tergugat : ANITA FITRIANI YUSUF (selaku Ahli Waris atau Istri dari Almarhum AGUS EKO CAHYONO)
6029
  • AGUSEKO CAHYONO (almarhum) sebagai Manajer Pengelola Pupuk tersebut,maka Pengurus Koperasi Pertanian Karya Tani, yaitu Ketua danSekretaris pada tanggal 7 Maret 2018 melakukan audensi ke PT. PupukKujang Cikampek dan ditemui oleh Bagian Keuangan, yang mana dalampertemuan tersebut Pengurus Koperasi menyampaikan bahwa tindakanSdr.
Register : 03-03-2011 — Putus : 08-07-2011 — Upload : 25-06-2015
Putusan PN BANDUNG Nomor 29/G/2011/PHI/PN.BDG
Tanggal 8 Juli 2011 — SRI YULIANTO; SURONO; TRIONO; PERI KRISTIAWAN; SUTRISNO; LAWAN ; PT. TARA CITRA KUSUMA;
6613
  • Bahwa pada Jam 17.15 Wib Jumat,19 Maret 2010 kembali TERGUGAT/PT.Tara Citra Kusuma menerima surat dari Sdr.SRI YULIANTO berupa :106.1 Surat dari PTP.GESBURI PT.Tara Citra Kusuma Nomor:002/SK/6.210.PTP.SBKIKEF /PT.HTII/Ckrg/Il/10tanggal 19 Maret 2010 Perihal:Pemberitahuan dan Permohonan Audensi Keberadaan Serikat Buruh diLingkungan Kerja PT.Tara Citra Kusuma yang di tanda tangani olehketuanya SURATNO.Surat asli dari Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bekasi, yang isinya TandaBukti Pencatatan Serikat Buruh
Register : 20-04-2016 — Putus : 01-07-2015 — Upload : 25-07-2016
Putusan PN BATANG Nomor 66/Pid.B/2015/PN Batang
Tanggal 1 Juli 2015 — Ir.HARNOKO ANDI SUGIRI bin PARTOSANI
477
  • 3 dari 38 Putusan No.66/Pid.B/2015/PN Btg.hak, baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dantipu muslihat maupun dengan karangan perkataan bohong, membujuk orangsupaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapuskanpiutang, dan merupakan perbuatan berlanjut terdakwa melakukan perbuatandengan cara sebagai berikut :Berawal pada tahun 2013 dengan seringnya terjadi demodemo secaraNasional berkaitan dengan peserta K2 ( pegawai PTT yang sudah terdaftar ) dansering audensi
Register : 26-02-2018 — Putus : 21-02-2018 — Upload : 26-02-2018
Putusan PT BANTEN Nomor 155/PDT/2017/PT.BTN.
Tanggal 21 Februari 2018 — 1. PENGURUS DAN ANGGOTA TINGKAT PERUSAHAAN (CARLI YANTO,DKK)PTP-FSBN PT.KLIP PLASTIK INDONESIA,beralamat di Kebon Bebar RT. 001 Rw. 004 Kel. Kebon Besar. Kecamatan. Batu Ceper, Kota Tangerang member Kuasa kepada : H.Soehodo Kismosarjono, S.H. Dkk. Advokat Konsultan Hukum dan Para Legal dari “ LBH YUSTEK “ beralamat kantor lama di Jl. KH. Agus Salim No.14 Poris Plawad, Cipondoh, Kota Tangeerang Banten, dan beralamat kantor baru di Jl. Blok Malang No.55 Rt.01 Rw 02 Poris Plawad, Cipondoh, Kota Tangerang Banten berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 016/SK-LBH YUSTEK/ Pdt/VI/2017 tanggal 15 Juni 2017, selanjutnya disebut sebagai PEMBANDING I / semula TERGUGAT I ; 2. KETUA/PENGURUS PUSAT FEDERASI SERIKAT BURUH NUSANTARA, beralamat di Jalan Abadi Gang Karyawan No. 27 Rt.006 Rw.001, Kebon Besar, Kecamatan Batu Ceper Kota Tangerang Banten, selanjutnya disebut sebagai PEMBANDING II/ semula TERGUGAT II ; M e l a w a n ; 1. SOKA ATMADJA, pekerjaan/Jabatan Dirut PT.KLIP PLASTIK INDONESIA, Jl. Yos Sudarso No.115 A Rt.001 Rw 002 Kel. Kebon Besar Kec. Batu Ceper Kota Tangerang Provinsi Banten memberi Kuasa kepada : Alisati Siregar, S.H. M.H. Advokat Pengacara dari Law Office “ Cracia” beralamat sementara di Cluster Sepatan City Blok SC 10 No. 15, Lebak Wangi, Kec. Sepatan Timur Kabupaten Tangerang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 019 / SK - Pdt.G/ LOG/VII/2017 tanggal 3 Agustus 2017, selanjutnya disebut sebagai TERBANDING I / semula PENGGUGAT ; DAN 2. DIREKTUR PT. CIPTA JAYA LELANA ( Outsourcing CJL), beralmat di Jalan Danau Kepala Dua Raya Blok J 11 / 21 Kepala Dua Tangerang, selanjutnya disebut sebagai TURUT TERBANDING I semula TURUT TERGUGAT I ; 3. KEPALA DINAS KETENAGAKERJAAN KOTA TANGERANG, yang beralamat di Jalan Perintis Kemerdekaan No. 1 Kota Tangerang Banten memberi Kuasa Kepada : Mohamad Sofyan,S.H.Advokat dan Konsultan Hukum pada Mohamad Sofyan & Associates Law Office, beralamat di Jalan Raya Hankam Rt. 001/002 No. 10 Jakarta Timur, yang bertindak baik secara bersamasama maupun sendiri sendiri, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Oktober 2017 dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tangerang tanggal 16 Oktober 2017 Nomor : 2181,selanjutnya disebut sebagai TURUT TERBANDING II/TURUT TERGUGAT II ;
5525
  • Klip Plastik Indonesia.Tidak Benar dan menyesatkan dalam perundingan tersebut hanya antara paratergugat dan penggugat karena pada saat itu tidak pernah adaHalaman 17 dari 38 halaman Putusan No. 155/PDT/2017/PT.BTN14.15.pertemuan/audensi Para tergugat Il dengan pimpinan HRD PT.
Putus : 21-07-2016 — Upload : 19-12-2016
Putusan PT SEMARANG Nomor 178/Pdt/2016/PT SMG
Tanggal 21 Juli 2016 — SUMARSONO, dkk melawan 1. PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO Cq. BUPATI KABUPATEN SUKOHARJO, dkk
7236
  • Terkaitdengan audensi yang dilakukan oleh Tergugat denganPenggugat, di mana dalam hal ini Tergugat menyatakantentang waktu pelaksanaan perkiraan pekerjaan Pembangunanpasar Kota Sukoharjo, dengan mendasarkan kepada rencanayang telah disusun oleh Dinas Perindustrian dan perdaganganKabupaten Sukoharjo dengan memperhatikan kepadaPerencanaan Pembangunan Fisik yang dibuat oleh KonsultanHalaman 16, Putusan No. 178/Pdt/2016/PT SMGPerencana sehingga tidak benar kalau Penggugat menyatakanTergugat menjanjikan
Putus : 06-06-2012 — Upload : 13-11-2012
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 732 K/Pdt.Sus/2011
Tanggal 6 Juni 2012 — ADE SUPARLAN. dkk ; PT. GRAHA KERINDO UTAMA
5140 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Graha Kerindo Utama.( PR1);Bahwa Penggugat dalam Rekonvensi pengajuan Audensi Organisasi surat No. 03/PB SPOI/GKU/XI/2010 tertanggal 1 November 2010 termasuk dilakukan olehDewan Pimpinan Pusat FSPOI dengan surat Nomor Surat: 133/DPP FSPOI/XI/2010tertanggal 11 November 2010,Nomor : 141/DPP FSPOI/XI/2010 tertanggal 15November 2010 dan Nomor : 143/DPP FSPOI/XI/2010 tertanggal 19 November2010 tetapi tidak mendapatkan tanggapan dari Tergugat dalam Rekonvensi (PR2,PR3, PR4 dan PR5);Bahwa karena Tergugat
Putus : 20-02-2013 — Upload : 18-09-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 594 K/Pdt.Sus/2012
Tanggal 20 Februari 2013 — PT. SINAR BARU ABADI vs 1. AMIR SOETRISNO, dkk.
3931 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Sinar Baru Abadi menerima surat dari DisnakertransKabupaten Mojokerto perihal penerimaan audensi di kantor Bupatiyang akan dilaksanakan pada tanggal 12 September 2011 (BuktiP.23);Bahwa pada tanggal 8 September 2011 pihak Penggugat melalui PSPSPN PT.
Register : 28-09-2020 — Putus : 16-02-2021 — Upload : 17-02-2021
Putusan PTUN BANDUNG Nomor 111/G/2020/PTUN.BDG
Tanggal 16 Februari 2021 — Penggugat:
SADIKIN
Tergugat:
KUWU BALERANTE
189142
  • jabatan yangdilakukan oleh Kuwu Balerante ( Fotocopy sesuaidengan asili ) ;Fotocopy surat dari Sadikin tertanggal 23 Agustus2020 yang ditujukan kepada Bupati Cirebon Perihal :Memohon informasi tindak Janjut dari suratpengaduan pelaksanaan putusan pengadilan yangtelah memperoleh kekuatan hukum tetap ( inkrachtvan gewijsde ) dan penyalahgunaan jabatan yangdilakukan oleh Kuwu Balerante tertanggal 23 Juni2020 ( Fotocopy sesuai dengan asili );Fotocopy surat nomor : 007/DKDICC/VII/2020Perihal : Permohonan Audensi
Register : 02-08-2018 — Putus : 17-10-2018 — Upload : 09-07-2019
Putusan PT JAKARTA Nomor 446/PDT/2018/PT DKI
Tanggal 17 Oktober 2018 — Pembanding/Penggugat : Mohammad Bahalwan Diwakili Oleh : ZULKARNAIN, S.H., DKK
Terbanding/Tergugat : PT.Bank Mandiri
Terbanding/Turut Tergugat : PT.Bank Mandiri cabang Iskandar Syah
6743
  • Bank Mandiri Pusat sekaligus untuk audensi( bertemu tatap muka) pada tanggal 26 September 2017,namun penggugatdiarahkan lagi ke legal Bank Mandiri Kantor Pusat sehingga penggugat melaluibagian legal untuk mengatur jadwal pertemuan karena tidak bisa langsungmenyampaikan kepada Tergugat baik untuk mendapatkan data data transaksiterhadap aktivitas kegiatan usaha perusahaan penggugat( PT. MapnaIndonesia) Maupun untuk penarikan /pencairan dana atas rekening pribadiPenggugat.
Register : 27-03-2017 — Putus : 22-11-2017 — Upload : 21-12-2017
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 198/Pdt.G/2017/PN JKT.SEL
Tanggal 22 Nopember 2017 — Penggugat:
IR. BAMBANG SOEKOTJO ABAS
Tergugat:
PT. PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA PLN PERSERO CQ. DIREKTUR UTAMA CQ. DIREKTUR KEUANGAN
181306
  • menolakgugatan PENGGUGAT atau setidaktidaknya menyatakan Gugatan PENGGUGATtidak dapat diterima.15.Bahwa TERGUGAT menolak dengan tegas dalil gugatan PENGGUGAT paddahalaman 8 dan 9 angka 18, 19, 20 dan 21 yang pada intinya menyatakan bahwaTERGUGAT telah melakukan wanprestai dengan tetap tidak menandatangani AJBwalaupun PENGGUGAT telah memberikan somasi maupun permohonan audensiadalah tidak benar dengan penjelasan sebagai berikut :a) Upaya persuasive yang dilakukan PENGGUGAT baik melalui suratsomasi maupun audensi
Register : 22-12-2020 — Putus : 20-04-2021 — Upload : 20-04-2021
Putusan PTUN BANDUNG Nomor 148/G/2020/PTUN.BDG
Tanggal 20 April 2021 — Penggugat:
PIMPINAN CABANG FEDERASI SERIKAT PEKERJA TEKSTIL SANDANG DAN KULIT SERIKAT PEKERJA SELURUH INDONESIA (PC FSP TSK SPSI) KABUPATEN BANDUNG
Tergugat:
DINAS KETENAGAKERJAAN KABUPATEN BANDUNG
Intervensi:
PENGURUS UNIT KERJA KESATUAN SERIKAT PEKERJA NASIONAL (PUK KSN) PT. SURYA USAHA MANDIR
173183
  • Bahwa terhadap permasalahan yang terjadi Tergugat mengadendakanpertemuan antara KSPN dengan Federasi Serikat Pekerja Tekstil,Sandang Kulit Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (F SP TSK SPSIl)untuk memfasilitasi permasalahan berdasarkan hasil audensi dengan FSP TSK SPSI tanggal 8 Januari 2020 atas permintaan mediasi suratdari PC.FSP TSK SPSI Nomor: 560/29/HI/2020 tertanggal 6 Januari2020;Bahwa pada tanggal 13 Januari 2020 berdasarkan surat dari DPDFKSPN Nomor: 04.A/DPD FKSPN/I/2020 perihal Permohonan
    (sesuai denganaslinya);: Surat dari DPD F KSPN dengan Nomor: 04.A/DPD/FKSPN/I/2020Perihal adanya Permohonan Audensi KSPN dengan DinasKetenagakerjaan Kabupaten Bandung. (sesuai print out);: Surat dari Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Bandung tertanggal14 Januari 2020 dengan Nomor: 567/129HI/2020 yang ditujukan kePCFSPTSKSPSI (untuk di dampingi 4 pengurus) dan ke DPDKSPN (untuk didampingi 4 pengurus) Perihal Panggilan Klarifikasi.
Putus : 13-08-2015 — Upload : 15-06-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 36 P/HUM/2015
Tanggal 13 Agustus 2015 — SYAIFURRAHMAN SALMAN, S.E., vs. KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU) RI
152138 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Notulen Rapat Audensi dengan Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah Agung,(Bukti T4);5.
Register : 19-12-2018 — Putus : 07-01-2019 — Upload : 14-04-2020
Putusan PT SAMARINDA Nomor 172/PDT/2018/PT SMR
Tanggal 7 Januari 2019 — Pembanding/Tergugat I : Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara
Pembanding/Tergugat II : Pemerintah Republik Indonesia Cq. Gubernur Kalimantan Timur Cq. Bupati Kutai Kartanegara
Terbanding/Penggugat : MARWAN
Turut Terbanding/Tergugat III : Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah BPKAD Kab. Kutai Kartanegara
4345
  • Bahwa Terhadap Surat Kuasa Hukum Para Penggugat No. 047/LoAS/KK/VII/2017 tanggal 12 Juli 2017 terkait dengan mohon audensi,yang mana bahwa terhadap permohonan untuk dilakukan audensiHalaman 32 dari 42 Putusan Nomor 172/PDT/2018/PT SMRdimaksud adalah substansinya sama dengan surat terdahulu yangpernah dikirimkan ke Kuasa Hukum Para Penggugat dan tidak ada hallain yang perlu mendapat tanggapan, sehingga Tergugat berkesimpulanbahwa tidak perlu memberikan tanggapan yang berulangulang, bukanberarti kami
Register : 12-03-2021 — Putus : 24-11-2021 — Upload : 05-12-2021
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 64/G/2021/PTUN.JKT
Tanggal 24 Nopember 2021 — Penggugat:
Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat Himpunan Advokat dan Pengacara Indonesia diwakili oleh DOMINGGUS MAURITS LUITNAN,SH,MH selaku Ketua dan A.YETTY LENTARI,SH,MH Selaku Sekretaris Jenderal
Tergugat:
Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Cq Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
Intervensi:
HIMPUNAN ADVOKAT/PENGACARA INDONESIA (HAPI) yang diwakili oleh Enita Adyalaksmita, S.H.,M.H
569319
  • AHU0001328.AH.01.08.Tahun 2020 tentang Persetujuan PerubahanBadan Hukum Perkumpulan Himpunan Advokat dan PengacaraIndonesia tanggal 16 Desember 2020 berserta PerubahanPengurus, Berita Negara No.101 tambahan Berita NegaraNo.000554 terbit tanggal 18 Desember 2020, Penggugat telahmemberitahukan kepada Tergugat sesuai Surat No.44/DPPHAPI/XII/2020 tanggal 28 Desember 2020, perihal audensi dengantujuan mengingatkan tergugat agar tidak diterbitkan keputusan lain,selain SK badan hukum publik milik penggugat
    (fotokopi sesuai dengan aslinya);Surat No. 44/DPPHAPI/XII/2020 tanggal 28 Desember2020 yang di tujukan kepada Menteri Hukum dan HAMRI, perihal Permohonan Audensi, Keberatan diterbitkanSurat Keputusan Menteri Hukum dan HAM selain No.AHU 0001328.AH.01.08 Tahun 2020 (Kongres Hapi LuarBiasa ke VI) (fotokopi sesuai dengan aslinya);Surat No. 05/DPPHAPI/I/2021, tanggal 18 Januari 2021,ditujukan Kepada Menteri Hukum dan Ham, PerihalMohon Cabut Keputusan Dirjen AHU No. AHU0000042AH.01.08.
Register : 30-08-2012 — Putus : 07-01-2013 — Upload : 09-07-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 37 P/HUM/2012
Tanggal 7 Januari 2013 — MARTHEN H. TOELLE, S.H., M.H., Kand. Dr VS PIMPINAN UNIVERSITAS KRISTEN SATYA WACANA;
596438 Berkekuatan Hukum Tetap
  • /V/2012, tentang Peraturan Penyelenggaraan KegiatanAkademik Dalam Sistem Kredit Semester Universitas Kristen Satya Wacana,yang secara implisit lewat lampiran 1 (satu) SK tersebut, memberlakukansistem penyelenggaraan akademik dalam 1 tahun menjadi tri semester yaitusemester gasal, semester genap dan semester antara (lampiran 2);Bahwa pada tanggal 08 Agustus 2012, bertempat di Balaiurang, kampusUKSW dilakukan audensi mahasiswa dengan Pembantu Rektor Ill, YafetYosafat Wilben Rissi tentang perubahan
Register : 10-10-2018 — Putus : 03-01-2019 — Upload : 29-05-2019
Putusan PN BANGKINANG Nomor 485/Pid.B/2018/PN Bkn
Tanggal 3 Januari 2019 — Penuntut Umum:
HERIYANTO MANURUNG, SH
Terdakwa:
r. SARUMAN Als SI MAN Bin MANSUR
7831
  • Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan (Balai Pemantapan Kwasan Hutan Wilayah XII) tanggal 13 Juli 2010, bermaterai cukup diberi tanda T.15;
  • Foto copy Surat Laporan Peninjauan Lapangan oleh Staf Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Riau dan Staf Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah XII Tanjung Pinang terhadap Kawasan Hutan yang akan dilepaskan PT Ciliandra Perkasa di Kabupaten Kampar tanggal 21 Juli 2010, bermaterai cukup diberi tanda T.15;
  • Foto copy Surat Penjadwalan Audensi
    bermaterai cukup diberi tanda T.20;
  • Foto copy Surat Peirntah Kepada PT Ciliandra Perkasa untuk segera merealisasikan KKPA untuk masyarakat Desa Siabu Kabupaten Kampar, Propinsi Riau dari Departemen Pertanian Direktorat Jenderal Perkebunan, tanggal 18 Februari 2010, bermaterai cukup diberi tanda T.21;
  • Foto copy Surat Menurunkan Tim Sita Eksekusi dari Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 26 Oktober 2010, bermaterai cukup diberi tanda T.22;
  • Foto copy Surat Permohonan Audensi
Register : 10-10-2019 — Putus : 08-01-2020 — Upload : 24-01-2020
Putusan PTUN MEDAN Nomor 267/G/2019/PTUN.MDN
Tanggal 8 Januari 2020 — Penggugat:
Hasudungan, S.Sos
Tergugat:
BUPATI TOBA SAMOSIR
9560
  • utara, Kepada Menteri Dalam Negeri dan Kepada PresidenRI, namun sebagaimana ketentuan Pasal 77 ayat 2 UUAP yaitu keberatanharus ditujukan kepada Bupati Toba Samosir (Tergugat) sebagai Pejabat yangmengeluarkan Objek sengketa dan sebagaimana surat keberatan Penggugattertanggal 23 November 2018, perihal Permohonan Peninjauan Kembali objeksengketa (vide Bukti P15) yang mana surat tersebut tidak di balas danditanggapi Tergugat, kemudian pada tanggal 29 November 2018 Penggugatmengirim surat permohonan audensi
Register : 23-04-2020 — Putus : 08-10-2020 — Upload : 19-10-2020
Putusan PTUN PALEMBANG Nomor 26/G/LH/2020/PTUN.PLG
Tanggal 8 Oktober 2020 — Penggugat:
YAYASAN LINGKUNGAN HIDUP OGAN KOMERING ULU RAYA SUMATERA SELATAN OKU RAYA DIWAKILI OLEH SYAIFUL AMIN
Tergugat:
BUPATI OGAN KOMERING ULU PROVINSI SUMATERA SELATAN
Intervensi:
PT. SWARNA ANUGRAH NUSANTARA
648398
  • Yalhi mengenaipengumuman tidak dimasukkan ke multimedia;Halaman 100 dari 164 halaman Putusan No. 26/G/LH/2020/PTUN.PLGBahwa dalam Permen LH No.2 tahun 2013, ada sanksi administratifantara lain teguran tertulis, paksaan pemerintah, pembekuanizinlingkungan dan pencabutan izin lingkungan;Bahwa tidak ada masyarakat yang komplain/permasalahan dibangunnyahotel The Zuri;Bahawa Yayasan Lingkungan Hidup memperkenalkan diri pada Apriltahun 2018 dengan memperlihatkan Akta dari Kementerian Hukum danHam, datang audensi
    KepalaBidang;Bahwa tidak diumumkannya pengumuman tersebut dimultimediadikarenakan terbentur biaya/anggaran, jadi diserahkan ke perusahaanatau pihak ke III untuk mengumumkannya;Bahwa sepengetahuan saksi untuk proses Izin lingkungan hidup Amdalperlu waktu 30 hari sedangkan UPLUKL hanya 14 hari tertera didalamPermen LH No.8 tahun 2013;Bahwa saksi sudah menjelaskan tahapantahapan yang harus dilewatikepada Konsultan dan mengenai luas tanah dan luas bangunan sudahtertera dalam dokumen bukti T6 ;Bahwa setelah audensi
    Yalhi selalu diundang dalam pernerbitan Izinlingkungan, khusus hotel The Zuri tidak diundang karena prosesnyasudah selesai;Bahwa Izin lingkungan hotel The zuri terbit 21 Mei 2018 sedangkanproses pembahasan 12 April 2018, saat Yalhi audensi pembahasansudah selesai dan juga tidak ada kewajiban untuk mengundang Yalhi;Bahwa Kepala Dinas yang menentukan siapa yang diundang atau tidakdiundang sedangkan mengenai Yalhi tidak diundang pada saat prosespembahasan UKLUPL hotel The Zuri karena prosesnya sudah
Register : 25-01-2018 — Putus : 07-08-2018 — Upload : 10-08-2018
Putusan PTUN MEDAN Nomor 9/G/2018/PTUN.MDN
Tanggal 7 Agustus 2018 — Penggugat:
UMAR HANAFI SIREGAR
Tergugat:
WALIKOTA PADANGSIDIMPUAN
Intervensi:
AHMAD SIREGAR
10065
  • Tergugat menerbitkan objek sengketa tersebut, dari dan olehkarenanya berhak dan memiliki kKedudukan hukum untuk mengajukan gugatana quo ;Tentang Tenggang Waktu Mengajukan GugatanBahwa objek sengketa diterbitkan Tergugat pada tanggal 04 Desember 2017,dan baru diketahui Penggugat bersamasama dengan calon Kepala Desalainnya yang kepentingannya juga turut dirugikan atas diterbitkannyaobjek sengketa dimaksud tanggal 08 Januari 2018 yakni pada saatPutusan Perkara Nomor : 9/G/2018/PTUNMDN Halaman 8melakukan audensi
Register : 23-07-2018 — Putus : 03-09-2018 — Upload : 15-11-2018
Putusan PTUN SEMARANG Nomor 112/G/PU/2018/PTUN.SMG
Tanggal 3 September 2018 — Penggugat:
Thomas Edy Djohar
Tergugat:
Walikota Semarang
11281062
  • P5 : Surat Permohonan Audensi dari Bangkit Mahanantiyo, S.H., M.H.Halaman 31 dari 55 halaman Putusan Nomor : 112/G/PU/2018/PTUN.SMG~ e10.11.12.13.14.15.16.17.18.19.P6P7P8P9P10P11P12P13P14P15P16P17P18P19dkk selaku Kuasa Hukum Penggugat yang ditujukan kepadaWalikota Semarang Nomor : 110/SKLIDP/VII/2018 tanggal 12 Juli2018. (fotokopi sesuai asliny);Peta Bidang Tanah Garap Tambak.