Ditemukan 259 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : berdasarkan berdasasarkan berdsasarkan berdasaarkan berdasarakan berdasasrkan berdarsarkan berdaasarkan
Pengadilan PA TERNATE Perdata Agama
Register : 26-03-2020 — Putus : 29-06-2020 — Upload : 11-07-2020
Putusan PA TERNATE Nomor 198/Pdt.G/2020/PA.Tte
Tanggal 29 Juni 2020 — Penggugat melawan Tergugat
33 — 16
  • Bahwa berdassarkan dalil jawaban termohon nomor 4, nomor 5 dannomor 6 tersebut diatas perilaku pemohonlah selaku suami yang Nusyuz, halini Sesual dengan yang termaktub Kitab Suci AlQuran dalam Surat AnNurayat 128 yang artinya :Halaman 5 dari 42 halamanPutusan Nomor 198 /Pdt.G/2020/PA.
Pengadilan PTUN PALEMBANG TUN
Register : 20-05-2020 — Putus : 23-09-2020 — Upload : 29-09-2020
Putusan PTUN PALEMBANG Nomor 28/G/2020/PTUN.PLG
Tanggal 23 September 2020 — Penggugat:
1.ISMAIL
2.CANDRA KELANA
3.SARDIANTO
4.Salbani A.Ma
5.ADI CANDRA
6.YULIAN EFFENDI
7.NURDIN
8.MILIATI KONTESA
9.WARDANILA
10.PITA NOVA PRASETIA, SE
11.JAALIUS PAPU SANJATA
Tergugat:
KEPALA DESA PULAU BERINGIN
177 — 48
  • Syarat lain yang ditentukan dalam Peraturan DaerahKabupaten/Kota.(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai perangkat Desa sebagaimanadimaksud dalam Pasal 48, Pasal 49 dan Pasal 50 ayat (1) diatur dalamPeraturan Daerah Kabupaten/Kota berdassarkan Peraturan pemerintah.2.
Pengadilan PTUN PALEMBANG TUN
Register : 19-03-2020 — Putus : 29-07-2020 — Upload : 10-08-2020
Putusan PTUN PALEMBANG Nomor 17/G/2020/PTUN.PLG
Tanggal 29 Juli 2020 — Penggugat:
1.JUAINI
2.SAMSURI
3.SUPRIANTO
4.AZHARI
Tergugat:
KEPALA DESA SUKARELA
Intervensi:
1.SYAIFUL AHYAR, S.Sos
2.IBNU HAJAR
3.ATIK
4.HOIRIYAH
176 — 86
  • Syarat lain yang ditentukan dalam Peraturan DaerahKabupaten/Kota.(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai perangkat Desa sebagaimanadimaksud dalam Pasal 48, Pasal 49 dan Pasal 50 ayat (1) diatur dalamPeraturan Daerah Kabupaten/Kota berdassarkan Peraturanpemerintah.2.
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN Perdata
Register : 01-08-2011 — Putus : 19-11-2012 — Upload : 22-04-2014
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 431/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Sel.
Tanggal 19 Nopember 2012 — AJI RAIHAN NILA KARTIKA M E L A W A N 1. SYLVI HIKMAH 2. FERIAL NONA 3. SILVANA MENGGANU 4. NADIRA 5. Notaris & PPAT ASWENDI KAMULI,SH
43 — 22
  • Pasal 226 ayat (1) Rbg, di mana pengertianmenurut pasal tersebut adalah;e menyita barang debitur (TERGUGAT) selama belumdijatuhkan putusan dalam perkara tersebut.Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, agar gugatan PENGGUGAT tidak siasia(ilusionir), kami mohon kepada Majelis Hakim agar dapat meletakkan sita jaminanpada :a Sebidang tanah terletak di Kelurahan Loa Tebu, KecamatanTenggarong, ukuran tanah panjang 5.500 M (lima ribu lima ratus meter) lebar1.500 (seribu lima ratus meter), berdassarkan
Pengadilan PN KEPANJEN Perdata Tanah
Putus : 06-05-2009 — Upload : 24-12-2014
Putusan PN KEPANJEN Nomor 76/PDT.G/2008/PN.Kpj.
Tanggal 6 Mei 2009 — ABD.CHOLIK dkk Dalam hal ini telah memberikan Kuasa kepada GIRI YUSWONO,SH Advokat dan Konsultan Hukum M E L A W A N : 1.GABUNGAN PRIMER KOPERASI KARYAWAN BIRO PERENCANAAN KPH MALANG DAN KPH PASURUAN PERUM PERHUTANI UNIT II JAWA TIMUR, memberikan kuasa kepada TRIYOSO,SH. Advokat/Pengacara 2. KEPALA POLISI HUTAN BIRO PERENCANAAN KPH MALANG DAN KPH PASURUAN PERUM PERHUTANI UNIT II JAWA TIMUR, 3. KEPALA DESA PANDANLANDUNG, 4. CAMAT WAGIR, selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah
81 — 39
  • pasal 5 PP ini harusdikembalikan kepada Menteri Dalam Negeri;Menimbang, bahwa berdasarkan buktibukti yang diajukan oleh parapenggugat tidak ada satupun bukti yang dapat membuktikan bahwatanah sengketa yang merupakan bekas tanah milik jajahan belandatersebut telah diserahkan kembali oleh Departemen kehutanan kepadaMenteri dalam Negeri, sehingga dengan demikian status tanah tersebutadalah masih menjadi milik Negara yang kepengurusanya ataupenguasaanya berada pada Departemen Kehutanan;Menimbang, bahwa berdassarkan
Pengadilan PN SORONG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 14-11-2011 — Upload : 04-06-2012
Putusan PN SORONG Nomor 124/PID.B/2010/PN.SRG
Tanggal 14 Nopember 2011 — - YOHAN WARMASEN, S.Pd. BIN THONCE WARMASEN
90 — 33
  • WaigeoBarat tanggal 28 Agustus 2004 menyalurkan danapembangunan ke Bank BNI Sorong dalam rekening masingmasing Komite;Bahwa sesuai keterangan Kleopas Mambrasar dan AlfarisMambraku dan terdakwa menyatakan setelah dana sudahturun dari Kementerian Pendidikan Nasional Komite mulaimencairkan dana berdasarkan rekomendasi dari KepalaDinas P dan Kabupaten Raja Ampat secara bertahap sesuai33kemajuan pekerjaan di Bank BNI Sorong dan diserahkankepada Pendamping untuk membeli bahan maka pembangunanmulai dikerjakan berdassarkan
Pengadilan PN PELALAWAN Pidana Khusus Lingkungan Hidup
Register : 05-07-2017 — Putus : 07-11-2017 — Upload : 19-12-2017
Putusan PN PELALAWAN Nomor 254/Pid.Sus/2017/PN PLW
Tanggal 7 Nopember 2017 —
368 — 63
  • plotting titik koordinat lokasi ke dalam PetaKawasan Hutan Suaka Margasatwa Kerumutan N : 00 07 17,0 dan E 10228 29,8 dan N : 00 07 16,5 dan E 102 28 32,7 berada di dalam kawasanhutan Suaka Margasatwa Kerumutan yang termasuk dalam wilayahAdministrasi Kabupaten Pelalawan (peta terlampir dan Saksi Ahli serahkankepada Pemeriksa).Bahwa siapapun tidak dibenarkan untuk melakukan kegiatan pembalakan liardidalam Kawasan Hutan Suaka Margasatwa Kerumutan, karena sesuaiperuntukannya, kawasan Suaka Margasatwa berdassarkan
Pengadilan PN JAKARTA UTARA Perdata
Register : 10-07-2019 — Putus : 13-07-2020 — Upload : 03-08-2020
Putusan PN JAKARTA UTARA Nomor 422/Pdt.G/2019/PN Jkt.Utr
Tanggal 13 Juli 2020 — Penggugat:
Sri Suryaningsih, CS
Tergugat:
1.PT. SARI MULTI CIPTA
2.KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG BADAN PERTANAHAN NASIONAL
3.KANTOR KELURAHAN CILINCING
122 — 89
  • Kedua, pada Posita angka 2, 9, 11, sesuai alas hak yang diklaim Penggugat yakni berdassarkan C. 336 seluas 15.116 Ha,namun dalam Positaposita berikutnya, Penggugat menyebutkan luas tanahyang diklaimnya seluas 31.456 M2, sehingga Obscuur Libel.Dengan demikian dalildalil Gugatan Penggugat atau Fundamentum PetendiHalaman 17 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Nomor 422/Pdt.G/2019/PN Jkt.
Pengadilan PA TIGARAKSA Perdata Agama
Register : 17-09-2018 — Putus : 27-05-2019 — Upload : 09-08-2019
Putusan PA TIGARAKSA Nomor 4397/Pdt.G/2018/PA.Tgrs
Tanggal 27 Mei 2019 — Penggugat melawan Tergugat
31 — 17
  • acara yang berlaku;Menimbang, bahwa upaya perdamaian yang dilakukan olehmajelis hakim telah dilakukan, Sesuai dengan apa yang diamanatkanoleh pasal 130 HIR jo pasal 82 Undangundang Nomor 7 tahun 1989yang telah diubah pertama oleh Undangundang Nomor 3 tahun2006, kedua oleh Undangundang Nomor 50 tahun 2009 tentangPeradilan Agama, dan telah pula memerintahkan kepada kedua belahpihak berperkara untuk menempuh proses Mediasi sebagaimanayang diamanatkan oleh PERMA No. 01 tahun 2016 Tentang Medisi,dan berdassarkan
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Perdata Khusus Merek
Register : 15-02-2021 — Putus : 16-06-2021 — Upload : 16-08-2021
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 10/Pdt.Sus-Merek/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst
Tanggal 16 Juni 2021 — Chapter 4 Corp >< HUSEIN THAMRIN ; Pemerintah Republik Indonesia cq. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia cq. Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual cq. Direktorat Merek dan Indikasi Geografis
1085 — 537
  • Menimbang bahwa berdassarkan azas yang dikenal dan dianut dalamhukum Pembuktian, maka terhadap pihak Penggugat harus dibebankan kewajibannterlebih dahulu Untuk membuktikan dalildalil gugatannya, dan untuk hal tersebutPenggugat mengajukan alat bukti surat tanda P 1 sampai dengan P 52, Tergugatmengajukan alat bukti surat tanda T dK/P dR 1 sampai dengan T dk/ PdR 42,sedangkan Turut Tergugat mengajukan alat bukti surat berupa TT 01 sampaidengan TT 02;Menimbang bahwa sebelum memperrtimbangkan pokok permasalahantersebut
Pengadilan PN SORONG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 31-10-2011 — Upload : 24-05-2012
Putusan PN SORONG Nomor 132/PID.B/2010/PN.SRG
Tanggal 31 Oktober 2011 — - BUDIYONO BIN SUBUR RATMONO
95 — 30
  • Samatetanggal 28 Agustus 2004 menyalurkan dana pembangunan ke BankBNI Sorong dalam rekening masingmasing Komite;Bahwa sesuai keterangan Kleopas Mambrasar dan AlfarisMambraku dan terdakwa menyatakan setelah dana sudah turun dariKementerian Pendidikan Nasional Komite mulai mencairkan danaberdasarkan rekomendasi dari Kepala Dinas P dan Kabupaten RajaAmpat secara bertahap sesuai kemajuan pekerjaan di Bank BNI Sorongdan diserahkan kepada Pendamping untuk membeli bahan makapembangunan mulai dikerjakan berdassarkan
Pengadilan PN PELALAWAN Pidana Umum Kehutanan
Register : 05-07-2017 — Putus : 29-11-2017 — Upload : 19-12-2017
Putusan PN PELALAWAN Nomor 255/Pid.Sus/2017/PN PLW
Tanggal 29 Nopember 2017 —
470 — 76
  • Penegtahuan, Pendidikan, Wisata Terbatas dankegiatan lainnya yang menunjang udaya dengan terlebih dahulumendapat izin Menteri;Bahwa berdasarkan Dampak yang ditimbulkan akibat dari perbuatan paraTerdakwa menebang pohon didalam kawasan hutan tersebut adalahmenimbulkan kerugian yang berdampak pada ekologi, ekonomi dansosial budaya;Bahwa siapapun tidak dibenarkan untuk melakukan kegiatan pembalakanliar didalam Kawasan Hutan Suaka Margasatwa Kerumutan, karenasesuai peruntukannya, kawasan Suaka Margasatwa berdassarkan
Pengadilan PN SERANG Pidana Umum
Register : 23-01-2024 — Putus : 28-03-2024 — Upload : 04-04-2024
Putusan PN SERANG Nomor 62/Pid.B/2024/PN SRG
Tanggal 28 Maret 2024 — Penuntut Umum:
PUJIYATI, SH
Terdakwa:
1.JOSHRIUS Anak dari Alm. M. SITINJAK
2.MEI SARTIKA SITORUS anak dari Alm. SAMPUARA SITORUS
39 — 32
  • Suryamuya Gemalanggeng yang Anggaran Dasarnya telaah diubah seluruhnya yang di buat dan di hadapkan Nelson Eddy Tumpubolon, SH yang memperoleh persetujuann Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdassarkan Surat Keputusan Nomor : AHU-04172.AH,01.02 tahun 2009 tanggal 19 Janauari 2019, yang telah beberapa kali diubah dan perubahan terahir sebagaimana ternyata dari Akta (Kosong) tanggal (kosong) yang di buat Aisyah Ratu Juliana Seregar, SH.
Pengadilan PTUN PALEMBANG TUN
Register : 22-12-2020 — Putus : 06-04-2021 — Upload : 08-04-2021
Putusan PTUN PALEMBANG Nomor 67/G/2020/PTUN.PLG
Tanggal 6 April 2021 — Penggugat:
1.FREDI INDRA
2.JONI ANTO
3.ADITIA
4.JUNAIDI
5.DEDI IRAWAN
Tergugat:
KEPALA DESA BETUNG
Intervensi:
1.DEDEN HIDAYAT
2.WERA
3.ERTI ALI
4.HENDRI
5.DIANA SARI
172 — 72
  • Syarat lain yang ditentukan dalam Peraturan DaerahKabupaten/Kota.(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai perangkat Desa sebagaimanadimaksud dalam Pasal 48, Pasal 49 dan Pasal 50 ayat (1) diatur dalamPeraturan Daerah Kabupaten/Kota berdassarkan Peraturan pemerintah.Kemudian lebih lanjut diatur dalam Pasal 65 dan Passal 66 PeraturanPemerintah Nomor: 43 Tahun 2014 Peraturan Pelaksanaan UndangUndang Nomor: 6 Tahun 2014 tentang Desa:Pasal 65 :(1) Perangkat Desa diangkat dari warga Desa yang memenuhi persyaratan
Pengadilan PN SANGGAU Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 29-10-2010 — Putus : 13-01-2011 — Upload : 27-01-2017
Putusan PN SANGGAU Nomor 13/Pdt.G/2010/PN.SGU
Tanggal 13 Januari 2011 — SARINUS JAWAI Als JAWAI ANAK DARI JANGAN, dkk L a w a n PT. KEBUN GANDA PRIMA (KGP)
142 — 42
  • 1997.Menimbang, bahwa selanjutnya majelis hakim akan mempertimbangkan apakahbenar sampai gugatan ini dimasukan kepengadilan tergugat belum merealisasikan atasHalaman 47 dari 63kesepakatan yang dibuat oleh petani atau masyarakat didalamnya termasuk parapenggugat sebagai mana tertuang dalam surat kesepakatan bersama tertanggal 28 April1997 tersebut.Menimbang, bahwa untuk menjawab pertanyaan tersebut diatas mejelis hakimmempertimbangkannya sebagai mana akan diuraikan dibawah ini :Menimbang, bahwa berdassarkan
Pengadilan PN PALU Perdata Khusus PHI
Putus : 04-08-2015 — Upload : 26-08-2015
Putusan PN PALU Nomor 9/Pdt.Sus-PHI/2015/PN Pal
Tanggal 4 Agustus 2015 — HUTMAN,DKK VS DIREKTUR UTAMA PT. FAIRCO MITRA ANEKA WOOD INDISTRI, DKK
65 — 20
  • berproduksi dengan maksimal;12.Bahwa kesulitan mendapatkan bahan baku tersebut terjadi terusmenerus yang mengakibatkan Perusahaan bangkrut dan tidak dapatlagi mempekerjakan Para karyawan kembali;13.Bahwa dengan sangat terpaksa akhirnya Tergugat memutuskanuntuk memPHK seluruh karyawan baik karyawan PKWT maupunPKWTT pada bulan November 2014;14.Bahwa masa kerja Penggugat I telah berakhir pada bulan Mei 2014,sedangkan Penggugat II Penggugat III dan Penggugat IV berakhirpada bulan November 2014;1415.Bahwa berdassarkan
Pengadilan PA TULANG BAWANG Perdata Agama
Register : 16-11-2020 — Putus : 24-03-2021 — Upload : 24-03-2021
Putusan PA TULANG BAWANG Nomor 512/Pdt.G/2020/PA.Tlb
Tanggal 24 Maret 2021 — Penggugat melawan Tergugat
78 — 48
  • TlbMenimbang bahwa para pihak telah mengikuti proses mediasi denganmediator hakim yaitu Maulina Nuril Izzati, S.Sy dan berdassarkan laporanmediator tertanggal 01 Desember 2020 telah dilakukan mediasi kepadaPenggugat dan Tergugat tersebut, namun mediasi dinyatakan tidak berhasil,dengan demikian pemeriksaan perkara a quo telah memenuhi ketentuan pasal4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung nomor 1 tahun 2016 tentang prosedurmediasi di Pengadilan;Menimbang bahwa oleh karena para pihak tidak dapat menempuh
Pengadilan PTUN PALEMBANG TUN
Register : 09-04-2020 — Putus : 03-08-2020 — Upload : 06-08-2020
Putusan PTUN PALEMBANG Nomor 23/G/2020/PTUN.PLG
Tanggal 3 Agustus 2020 — Penggugat:
1.ERWIN TOBING
2.HAIDIN
3.SAALUDIN
4.VIVI VERANIA
5.ASNAWI
6.TABRANI
7.MARTONI DINATA
Tergugat:
KEPALA DESA TANAH ABANG
Intervensi:
1.SEHARPA, S.Pd.i
2.LENI HERLEANTI
3.KHAIRUL RAMADHAN, S.Pd
4.EDI YANSA
5.ARNETI EMILIA
6.ATIKA YUNI HUSTI, S.Pd
7.YUDIUNUS A.Ma.Pd.OR
212 — 230
  • Tergugat tersebut yang pada pokonya memuat permohonankepada Camat Semende Darat Laut untuk memberi rekomendasi pembehentianPara penggugat dan Pengangkatan Para Tergugat Il Intervensi sebagaiperangkat Desa Tanah Abang, atas permohonan tergugat tersebut CamatSemende Darat memberikan rekomendasi hanya untuk pengangkatan ParaTergugat Il Intervensi sebagai Perangkat Desa Tanah Abang yang baru dantidak memuat rekomendasi untuk pemberhentian Para Penggugat sebagaiPerangkat Desa Tanah Abang, oleh karenanya berdassarkan
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 01-06-2016 — Putus : 09-08-2017 — Upload : 29-04-2019
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 311/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Pst.
Tanggal 9 Agustus 2017 — PT. TRANSAMUDRA USAHA SEJAHTERA X PT. INDOPRO BERLIMA,CS
126 — 41
  • membayar jasa pekerjaan Tergugat dalamKonvensi/ Penggugat dalam Rekonvensi sebesar USD.215.000, (duaratus lima belas dolar Amerika Serikat);Bahwa Gugatan Penggugat dalam Konvensi/ Tergugat dalamRekonvensi yang menyatakan bahwa Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi tidak dapat mengikuti tender selanjutnya,hal ini adalah sangat tidak beralasan dan cenderung inginmelepaskan tanggung jawab untuk membayar sisa kewajibannyakepada Penggugat dalam Rekonvensi atau Tergugat dalamKonvensi, karena berdassarkan
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Perdata Khusus Kepailitan
Register : 08-02-2021 — Putus : 14-06-2021 — Upload : 26-07-2021
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 5/Pdt.Sus-GLL/2021/PN Niaga Jkt.Pst
Tanggal 14 Juni 2021 — 1. Suherman Mihardja, SH., MH. ; 2. Ningsih Rahardja >< 1. Hartanto Jusman ; 2. PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk ; 3. PT. Bumi Sejahtera Ariya (Dalam Pailit)
525 — 207
  • Menimbang bahwa berdassarkan azas yang dikenal dan dianut dalamhukum Pembuktian, maka terhadap pihak Penggugat harus dibebankankewajiban nterlebih dahulu Untuk membuktikan dalildalil gugatannya, dan untukhal tersebut Para Penggugat mengajukan alat bukti surat tanda P 1 sampaidengan P 40 dan 2 (dua) orang saksi, Tergugat mengajukan alat bukti surattanda T 1 sampai dengan 129 dan 1 (satu) orang saksi, Turut Tergugat mengajukan alat bukti surat tanda TT 1 sampai dengan TT 40, sedangkanTurut Tergugat