Ditemukan 274 data
35 — 22
Gugatan intervensi dari Pemerintah Kota Gunung Sitoli;Menimbang, bahwa selain dari pada point pada angka 1 tersebut diatasMajelis Hakim Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Gunung Sitoli yangmengadili perkara ini telah pula memeriksa gugatan intervensi dalam bentuktussenkom yang diajukan oleh Pemerintah Kota Gunung Sitoli dan gugatanintervensi tersebut telah diputus oleh Majelis Hakiim Tingkat Pertama denganputusan sela yang langsung memutus pokok perkara gugatan intervenient yangpada pokoknya
37 — 4
kemudian Hakim Ketua Majelis memerintahkan JaksaPenuntut Umum agar menghadapkan terdakwa keruang persidangan,selanjutnya Jaksa Penuntut Umum mengadirkan terdakwa keruangpersidangan dalam keadaan bebas, akan tetapi dengan penjagaan yang baikdan duduk dikursi pemeriksaan ;Hakim Ketua mengingatkan terdakwa agar memperhatikan segalasesuatu yang didengar dan dilihatnya dipersidangan ;Terdakwa menolak didampingi oleh Penasihat Hukum ;Sebelum persidangan dimulai hakim Ketua Majelis memberitahukanbahwa Hakiim
154 — 201 — Berkekuatan Hukum Tetap
Hal ini menunjukan bahwa Majelis Hakim baik tingkat pertama maupuntingkat banding tidak bersifat objektif dan tidak menunjukan sebagai pengadil yangmerupakan perpanjangan tangan dari Tuhan YME sebagai "Al Hakiim";Berdasarkan hal tersebut diatas, maka Majelis Hakim Tingkat Kasasi bisamengkoreksi dan menyatakan Putusan Tingkat Pertama dan Tingkat Bandingtidaklah benar karena didasarkan atas pertimbangan yang tidak adil dan tidakkonsisten;3.
19 — 5
yang terjadi antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi pisah tempattinggal sejak bulan Juni 2013 sampai sekarang, dan telah diupayakan oleh pihakkeluarga dan teman dekat agar dapat kembali rukun, tapi upaya tersebut tidak berhasil,dengan demikian unsur kedua juga telah terpenuhi ;Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat danTergugat dari awal persidangan dan pada setiap kali persidangan sesuai ketentuan Pasal31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, bahkan Majelis Hakiim
21 — 2
Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHP; Atau Ketiga:Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127ayat (1) huruf a UndangUndang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika JoPasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHP; Atau Keempat : Perbuatan Terdakwasebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 131 UndangUndang RINomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHP;w Menimbang, bahwa karena dakwaan Penuntut Umum disusun secaraAlternatif maka Majelis Hakiim
Terbanding/Tergugat I : KRESNO SEDIARSIH
Terbanding/Tergugat II : ENNY RANTIH SOFYAN
Terbanding/Tergugat III : AGUNG RIYANTO
Terbanding/Tergugat IV : TUBAGUS ISMAWAN
Terbanding/Tergugat V : NOVIAR INDRAJAYA
Terbanding/Tergugat VI : MAWARDI UCHPAN
64 — 42
2018 tanggal 7 Februari 2018 dan Putusan Mahkamah Agung RINo. 18 PK/Pdt.SusPHI/2019 tanggal 21 Februari 2019.Bahwa dalam pertimbangannya Majelis Hakim Pengadilan HubunganIndustrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam putusannyaNo. 44/Pdt.SusPHI/2017/PN.Jkt.Pst tanggal 27 Juli 2017,Halaman 30 dari 41 halaman Putusan Nomor 486/PDT/2020/PT DKI.21.22,menyatakan bahwa Pemutusan Hubungan Kerja yang dilakukanoleh PT Bank DKI tidak bertentangan dengan ketentuanyangberlaku.Bahwa sSelain itu, Majelis Hakiim
95 — 20
Menawarkan untuk dijual,menjual,membeli,menerima,menjadi perantara dalamjual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan ;Menimbang, bahwa terhadap unsurunsur tersebut Majelis Hakiim akanmempertimbangkannya sebagai berikut :Ad. 1.
69 — 16
sebagaiperusahaan penyedia jasa pekerja/buruh di perusahaan Tergugat , makasesuai pasal 32 yat (1), (2) Pperaturan Menteri Tenaga Kerja Nomor :PER.19/MEN/2012, berarti bahwa seharusnya berdasarkan hukum yangberlaku dimana perusahaan penyedia jasa pekerja/oburuh yang baru ditunjukoleh Tegrugat adalah sebagai pihak yang bertanggung jawab terhadaphubungan kerja dan hakhak PengugatSOlANJULNY a j == nanan nnn ncn nnn nnn nccnceBahwa berdasarkan seluruh fakta hukum diatas, maka telah dapat sukup alasanMajelis Hakiim
75 — 20
Sehinggadengan demikian Soeyoto yang menandatangani dalam surat alat hak Terlawan Penyita (videbukti T.P7) adalah bukan selaku Kepala Kampung Prapatan;Menimbang, bahwa setelah Mejelis Hakiim meneliti dengan seksama atas putusanperkara terdahulu yang telah berkekuatan hukum tetap : Putusan Verstek Pengadilan NegeriBalikpapan No. 39/Pdt.G/2005/PN.Bpp., jo Putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan TimurSamarinda No. 123/Pdt/2006/PT.KT.Smda., tanggal 25 Januari 2007 jo Putusan MahkamahAgung RI.
11 — 1
danpertengkaran yang terjadi antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi pisah tempattinggal sejak bulan Mei 2013 sampai sekarang, dan telah diupayakan oleh pihakkeluarga dan teman dekat agar dapat kembali rukun, tapi upaya tersebut tidak berhasil,dengan demikian unsur kedua juga telah terpenuhi ;Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Pemohon danTermohon dari awal persidangan dan pada setiap kali persidangan sesuai ketentuanPasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, bahkan Majelis Hakiim
81 — 25
dengan hukum yang berlaku ;Hal tersebut sebagaimana dipertegas dalam Yuriprudensi Mahkamah AgungRepublik Indonesia Nomor 1518 K/pdt/1983, tanggal 04 Desember 1984 yangpada intinya menyatakan :Kumulasi objektif yang diajukan Penggugat tidak dapat dibenarkan atas alasanantara gugatan yang satu dengan perkara lain adalah kasus yang berdiri sendiri,antara keduanya tidak dapat dikoneksitas atau hubungan erat ;Berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, maka adalah hal yang patut menuruthukum apabila Majelis Hakiim
A. Baharuddin Bin Massalewa
Tergugat:
Baharuddin, S.Ag
125 — 41
Perwatasan tertanggal 28 Juli 1983tersebut kepada Penggugat, maka dengan demikian ke3 pada gugatanPenggugat dinyatakan dikabulkan;Menimbang, bahwa dalam petitum ke4 yakni Penggugat memohonagar Majelis Hakim, Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian materilsebesar Rp1.381.050.000,00 (satu milyar tiga ratus delapan puluh satu juta limapuluh ribu rupiah) secara tunai dan sekaligus atas tanda bukti pembayaran yangsah;Menimbang, bahwa setelah memeriksa buktibukti yang diajukan olehPenggugat, Majelis Hakiim
16 — 8
terjadi antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi pisah tempattinggal selama 2 (dua) tahun yang lalu sampai sekarang, dan telah diupayakan olehpihak keluarga dan teman dekat agar dapat kembali rukun, tapi upaya tersebut tidakberhasil, dengan demikian unsur kedua juga telah terpenuhi ;Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Pemohon danTermohon dari awal persidangan dan pada setiap kali persidangan sesuai ketentuanPasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, bahkan Majelis Hakiim
704 — 334
terpenuhinya unsur pidana dalam pasal 49 ayat (l)huruf a,o UU RI No. 10 tahun 1998 tentang Perbankan, Dakwaan Kesatu Penuntut Umum,maka dengan sendirinya pula unsur ke1 Barang siapa di muka telah terpenuhi pula bahwaTerdakwa adalah pelaku dari perbuatan pidana dalam perkara ini, yaitu melakukan perbuatanPidana Perbankan ; Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya semua unsurunsur dalam pasal 49 ayat(l) huruf a,o UU RI No. 10 tahun 1998 tentang Perbankan Dakwaan Kesatu Penuntut Umumtersebut, maka Majelis Hakiim
73 — 26
mengandung unsur Metamfetamina yang digolongkan padaNarkotika Golongan , dan barang bukti tersebut telah diakui dan dibenarkan adalahmilik Terdakwa yang mau digunakan oleh Terdakwa;Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakiim berpendapat bahwaunsur Narkotika Golongan !
Terbanding/Terdakwa : MUSLEH Bin SUHRAN
70 — 40
Putusan Majelis Hakiim Pengadilan Negeri Jakarta Timur tidak menerapkanperaturan Hukum sebagaimana mestinya, karena :a.b.CPutusan kurang mencerminkan rasa keadilan masyarakat ;Putusan tidak menimbulkan rasa jera dan ntidfak mempunyai daya tangkalMajelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur tidak mampartimbangkanketerangan para saksi dan keterangan terdakwa serta alat bukti lainnya,karena terdakwa diajukan ke persidangan tidak berdiri sendiri, melaikanada pelaku lainnya dalam berkas terpisah yaitu
547 — 221
Bahwa berdasarkan alasanalasan yang penggugat uraikan di atas,Penggugat memohon kepada Majelis Hakiim yang merneriksa danmengadili perkara ini untuk dapat menerima gugatan Penggugat.b. DALAM POKOK PERKARA1. Bahwa seluruh dalildalil bantahan yang telah dinyatakan Tergugat dalam jawabanTergugat akan Penggugat bantah dengan uraikan sebagai berikut :2.
87 — 18
SUBSIDAIR:Jika Bapak Ketua / Majelis Hakiim berpendapat lain mohon keputusan yangseadiladilnya.Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan untukPenggugat datang menghadap Kuasanya tersebut diatas, sedangkan untukTergugat datang menghadap Kuasanya yaitu M. B. TAULABI, SH.
Terbanding/Tergugat I : NY. OEIJ SEN HOA
Terbanding/Tergugat II : BUDIYANTO
68 — 46
., sebagai TURUT TERGUGAT Il, Kepala KantorKekayaan Negara dan Lelang (KPKNL Jakarta 1) sebagai TURUTHalaman 32 dari 39 halaman Putusan Nomor 367/PDT/2020/PT DKITERGUGAT III, Kepala Badan Pertananah Kota Adminstrasi JakartaPusat sebagai TURUT TERGUGAT IV, namun demikian gugatanPerbuatan Melawan Hukum yang diajukan oleh PARA PELAWANdinyatakan NEBIS IN IDEM oleh Majelis Hakiim Pengadilan NegeriJakarta Pusat yang diputuskan pada tanggal 6 Mei 2019 sehinggagugatan Perbuatan Melawan Hukum yang diajukan
93 — 36
pengawasan dan mutasi jabatan; Bahwa saksi menerangkan sampai saat ini tidak adapengaduan; Menimbang, bahwa dalam persidangan tanggal 24 Oktober2011 Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa MHukum Tergugatmenyampaikan Kesimpulannya secara tertulis;Menimbang, bahwa para pihak baik Penggugat danTergugat tidak mengajukan lagi hal hal yang diperlukandalam persidangan ini dan selanjutnya mohon Putusan;Menimbang, bahwa untuk selengkapnya segala sesuatuyang belum termuat dalam duduknya perkara tersebut diatasMajelis Hakiim