Bahwa Majelis Hakimtidak melanjutkanpemeriksaan perkara nomor83/Pdt.G/2011/PA.Parekarena gugatan parapenggugat tidak memenuhipersyaratan formal denganalasan penggugat 2, 3 dan 4masih di bawah umur dansewaktu mengajukan perkaradiwakili Oleh ........ eeeselaku walinya tanpa adanyapenetapan perwalian olehpengadilan;WAPIS .....cceeeee eee yakni .........

dan DesaOEnesu sekarang terletak dalam wilayah administrasi Kelurahan Batakte,dengan batasbatas :> Timur berbatas dengan tanah : TITUS LIUTANU, PAULUS NENOBESI,SIMON BANGKOLE dan CORNELIUS MANUNE;> Barat berbatasan dengan tanah : YOHANES' LAISKODAT, ABRAHAMLAISKODAT dan EDUARD ULIN;> Utara berbatasan dengan tanah : SUKU NAIBA, SUKU NENOGASU,YOHANES SUNI dan PAULUS NENOBESI ;> Selatan berbatasan dengan tanah : CORNELIUS MANUNE danABRAHAM KOESLULAT ;Bahwa demikian pula dalam Putusan Perkara Perdata Nomor83

hukum harus dinyatakan tidak dapat diterima Menetapkan ongkos perkara adalah nihilBahwa atas putusan tersebut Penggugat mengajukan banding kePengadilan Tinggi Kupang dengan nomor register perkara bandingNomor 12/PDT/1997/PTK.Bahwa dalam pertimbangan hukumnya pada halaman 8 putusanNomor Nomor 12/PDT/1997/PTK, Majelis Hakim berpendapatPenggugat/ Pembanding telah berhasil membuktikan kebenarandari dalil gugatannya, kecuali petitum nomor 8 dan petitum nomor10, sehingga putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor83

Gorontalo Nomor83/Mall/PUP/2004 tanggal 28 Mei 2004 yang ditandatangani oleh rekanan PT. AdhiKarya yaitu Ir. Shoful Ulum, Pemegang Kas Adano Helingo dan mengetahui / menyetujuiKepala Dinas PU dan Permukiman Ir. Abdul Haris Nadjamuddin, kemudian diterbitkanSPMU Nomor 554/BT/2004 tanggal 2 Juli 2004 sebesar Rp.2.435.267.560 untukpembayaran angsuran ke VIIl Pembangunan Plaza Limboto;9. Pada TA. 2004 berdasarkan SPP dari Dinas PU dan Permukiman Kab.

Gorontalo Nomor83/Mall/PUP/2004 tanggal 28 Mei 2004 yang ditandatangani oleh rekanan PT. AdhiKarya yaitu Ir. Shoful Ulum, Pemegang Kas Adano Helingo dan mengetahui / menyetujuiKepala Dinas PU dan Permukinan Ir. Abdul Haris Nadjamuddin, kemudian diproses diBagian Keuangan Pemkab Gorontalo dan diterbitkan SPMU Nomor 554/BT/2004 tanggal2 Juli 2004 sebesar Rp.2.435.267.560 untuk pembayaran angsuran ke VIIIPembangunan Plaza Limboto;9.

masingmasing tanggan 14 Juli 2001 dan21 September 2001 terhadap sebagian tanah Sertipikat Hak Milik Nomor :542 / Semolowaruyaitu seluas 1.800 M2 (12 X 150 M) dan 900 M2 (18 X 50M), dengan harga masingmasing 55 juta dan 40 juta rupiah, namun PPJBtersebut telah dibatalkan oleh Notaris pada tahun 2012;110Menimbang bahwa sesuai bukti T.II.Int.18 berupa putusan yangsudah berkekuatan hukum tetap tanggal O7 September 2006 yang mana buktitersebut sesual copynya, namun sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor83

dengan Objek sengketaIX (Sembilan) bertentangan dengan Peraturan Bupati Sumenep nomor 8Tahun 2020 Tentang Perangkat Desa, harus dibatalkan atau tidak sahdan mewajibkan pada Tergugat untuk mencabutnya serta merehabilitasiPara Perangkat yang telah diberhentikan untuk kembali diangkat menjadiPerangkat Desa Batudinding;Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh TergugatBertentangan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun2017 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor83

Pendapat Muladi dan Has Natabaya pada intinya berisi 2 (dua)hal, yaitu: (1) menyerahkan penyelesaian perselisihan sengketaPartai Golkar melalui Pengadilan Negeri oleh karena faktanyaTermohon atas nama Aburizal Bakrie dan Idrus Marhan selakupihak Penggugat dalam Perkara Nomor 8/Pdt.SusParpol/2015/PN.Jkt.Brt. di Pengadilan Negeri Jakarta Barat, sebagaimanaAkta Pernyataan Kasasi tertanggal 2 Maret 2015 Nomor83/Gugatan, Mahkamah Partai berpendapat bahwa PihakTermohon telah mengambil sikap menyelesaikan

Pendapat Muladi dan HAS Natabaya pada intinya berisi 2 (dua)hal, yaitu: (1) menyerahkan penyelesaian perselisihan sengketaPartai Golkar melalui Pengadilan Negeri oleh karena faktanyaTermohon atas nama Aburizal Bakrie dan Idrus Marham selakupihak Penggugat dalam Perkara Nomor 8/Pdt.SusParpol/2015/PN.Jkt.Brt. di Pengadilan Negeri Jakarta Barat, sebagaimanaAkta Pernyataan Kasasi tertanggal 2 Maret 2015 Nomor83/Gugatan, Mahkamah Partai berpendapat bahwa PihakTermohon telah mengambil sikap menyelesaikan

Bangunan, dengan Keputusanini dilimpahkan untuk masingmasing Daerah kepada :1) Gubernur Kepala Daerah Khusus lbukota Jakarta atau Pejabat lainyang ditunjuk untuk Daerah Khusus lbukota Jakarta;2) Bupati/ Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II atau pejabat lainyang ditunjuk, untuk daerah lainnya.b) Pelimpahan wewenang sebagaimana dimaksud Pasal 1, tidak meliputipenagihan Pajak Bumi dan Bangunan untuk Wajib Pajak Perkebunan,Kehutanan dan Pertambangan.Selanjutnya Pasal 1 Keputusan Menteri Keuangan Nomor83

masingmasing Daerah kepada :1) Gubernur Kepala Daerah Khusus Ibukota Jakarta atau Pejabatlain yang ditunjuk untuk Daerah Khusus Ibukota Jakarta;2) Bupati/ Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II atau pejabat lainyang ditunjuk, untuk daerah lainnya.b) Pelimpahan wewenang sebagaimana dimaksud Pasal 1, tidak meliputipenagihan Pajak Bumi dan Bangunan untuk Wajib Pajak Perkebunan,Kehutanan dan Pertambangan.Halaman 57 dari 334 Nomor 51/Pid.SusTPK/2020/PNMdnSelanjutnya Pasal 1 Keputusan Menteri Keuangan Nomor83

Jumlah 90% (Sembilan puluh per seratus) yang merupakan bagian Daerahsebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, diperinci sebagai berikut : a. 16,2% (enam belas koma dua per seratus) untuk Daerah Propinsiyang bersangkutan;b. 64,8% (enam puluh empat koma delapan per seratus) untuk DaerahKabupaten / Kota yang bersangkutan;Cc. 9% (Sembilan per seratus) untuk Biaya Pemungutan.Bahwa Pasal 2 ayat (2) huruf c Keputusan Menteri Keuangan Nomor83/KMK.04/2000 tentang Pembagian dan Penggunaan Biaya PemungutanPajak

Purwakartatahun 2012.229230.231.Zoos233.234.235.2306.237.238.239..1 (satu) lembar Surat Pengantar Surat Permintaan PembayaranLangsung Belanja Pengeluaran PPKD Nomor :83/SPP/Setda/BanKeu.Ds/LS/2012 tahun anggaran 2012tanggal 24 Agustus 2012.1 (satu) lembar Ringkasan Surat Permintaan PembayaranLangsung Belanja Pengeluaran Nomor : 83/SPP/Setda/BanKeu.Ds/LS/2012 tahun anggaran 2012 tanggal 24 Agustus2012.1 (satu) lembar Rincian Rencana Penggunaan Surat PermintaanPembayaran Langsung Belanja Pengeluaran Nomor83

Pengeluaran PPKD Nomor :83/SPP/Setda/BanKeu.Ds/LS/2012 tahun anggaran 2012tanggal 24 Agustus 2012.1 (satu) lembar Ringkasan Surat Permintaan PembayaranLangsung Belanja Pengeluaran Nomor : 83/SPP/Setda/Ban2a LsZoosBho234.230.Keu.Ds/LS/2012 tahun anggaran 2012 tanggal 24 Agustus2012.1 (satu) lembar Rincian Rencana Penggunaan SuratPermintaan Pembayaran Langsung Belanja PengeluaranNomor : 83/SPP/Setda/BanKeu.Ds/LS/2012 tahun anggaran2012 tanggal 24 Agustus 2012.1 ( satu) lembar daftar lampiran SPP Nomor83

simbol Universitas Khairun, namun haltersebut tidak menegasikan fakta bahwa Penggugat merupakan bagian dariCivitas Akademika Universitas Khairun, karena aksi massa yang ikut olehPenggugat tergabung dalam Front Rakyat Indonesia Pembebasan WestPapua, sehingga hal tersebut tidak sesuai dengan Misi Universitas Khairunyang wajib dipedomani oleh Civitas Akademika Universitas Khairun, danmelanggar kewajibannya sebagai mahasiswa Universitas Khairunsebagaimana diatur dalam Pasal 82 ayat (3) Permenristekdikti Nomor83

(Vide halaman 72 s.d. 74 Putusan Pengadilan Negeri Pekalongan Nomor: 83/Pdt.G/ 2011/ PN.Pk1) ;Bahwa pertimbangan hukum PN Pekalongan tersebut kemudian juga telahdikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Semarang melalui Putusan PengadilanTinggi Semarang Nomor: 26/ Pdt/ 2013/ PT.Smg tanggal 23 Mei 2013 yangmenyatakan:"Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat banding setelah memeriksa danmencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusanPengadilan Negeri Pekalongan tanggal 7 Agustus 2012 Nomor83

berpendapat bahwa Majelis Hakim tingkat bandingsependapat dan membenarkan putusan Majelis Hakim tingkat pertamatersebut, karena dalam pertimbangan hukumnya telah memuat danmenguraikan semua keadaan serta alasanalasan yang menjadi dasar dalamputusannya sehingga diambil alih menjadi pertimbangan Majelis HakimTingkat Banding sendiri dalam memutus perkara ini ditingkat banding ;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka putusanPengadilan Negeri Pekalongan tanggal 7 Agustus 2012 Nomor83

., NIP.199112132018012002, Jabatan Analis HukumPertanahan, berdasarkan Surat Kuasa Khusustanggal 27 November 2020 Nomor MP.02.02/62953.17/X1/2020, yang terdaftar di KepaniteraanPengadilan Negeri Bajawa dalam Register Nomor83/SK.Pdt/XII/2020/PN Bjw, tanggal 8 Desember2020, selanjutnya disebut sebagai Tergugat Il;4. PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA, Cq. MENTERI DALAMNEGERI REPUBLIK INDONESIA, Cq. GUBERNURNUSA TENGGARA TIMUR, Cq. BUPATI NAGEKEO,Cq.

pemberhentianperangkatnya supaya berkonsultasi terlebin dahulu dengan camat;Menimbang, bahwa lebih lanjut berdasarkan ketentuan hukum tersebutdikaitkan dengan fakta hukum diatas, Majelis Hakim menilai bahwa kepala desaterbukti terlebin dahulu berkonsultasi dengan camat sebelum diterbitkannya suratkeputusan yang menjadi objek sengketa, oleh karenanya Majelis Hakimberpendapat secara prosedur penerbitan objek sengketa sudah sesuaisebagiamana diatur dalam Pasal 5 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor83

akalakalanpenggugat dan keberhasilan Penggugat mengelabui Kepala Desa Tumpaksehingga lahir Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah ( SPORADIK )dengan register Nomor 65/Sporadik/DT/2008 tertanggal 2 Juni 2008 dan SuratKeterangan Nomor : 83/VI/2008 tanggal 2 Juni 2008 yang dikeluarkan olehkepala Desa Tumpak Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok tengah dan padaakhirnya Suat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah ( SPORADIK )Nomor : 65/Sporadik/DT/2008 tanggal 2 Juni 2008 dan Surat Keterangan Nomor83

Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk selain danselebihnya;DALAM KONVENSI DAN DALAM REKONVENSI Menghukum Para Penggugat Konvensi / Para TergugatRekonvensi unutk membayar biaya perkara sejumlah Rp.1.401.000, (satu juta empat ratus satu ribu rupiah);Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut ParaPembanding / semula Para Penggugat Konvensi / ParaTergugatRekonvensi telah memohon pemeriksaan dalam tingkat bandingsebagaimana ternyata di dalam Akta Permohonan Banding Nomor83/Akta Pdt/2018/PN Dps tanggal

Abadi No.11 Limbungan Rumbai Pesisir Pekanbarusesuai dengan surat Kuasa Khusus tertanggal 10 Juni 2019 yang didaftarkandi Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura dengan nomor83/SK/K/2019/PN.Sak tertanggal 17 Juni 2019;PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;Setelah membaca : Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura Nomor181/Pid.Sus/2019/PN.Sak tentang Penunjukkan Majelis Hakim ; Penetapan Majelis Hakim Nomor : 181/Pen.Pid/2019/PN Sak tentangpenetapan hari sidang; Berkas perkara dan suratsurat lain yang

, Surat Ukur Nomor 82/Negara Mulya/2014tertanggal 30 April 2014 yang didapatkan Tergugat XV dari BapakMertuanya yang bernama Raya Gelar Turunan Suttan padatahun 2008;Tergugat XVI adalah pemilik dari sebidang tanah seluas 19.986m2 (Sembilan belas ribu Sembilan ratus delapan puluh enammeter persegi) yang terletak di Desa Negara Mulya, KecamatanNegara Batin, Kabupaten Way Kanan sebagaimana dimaksuddalam Sertipikat Hak Milik Nomor 203 tertanggal 30 Juni 2014atas nama YANTRIYA DESOS PALA, Surat Ukur Nomor83

Pid.SusTPK/2021/PT SMGKorupsi pada Pengadilan Negeri Semarang tersebut dirasa terlalu beratdan kurang memenuhi rasa keadilan;Menimbang, bahwa oleh karena itu penjatuhan pidana terhadapTerdakwa sebagaimana tercantum dalam amar putusan di bawah iniadalah cukup adil;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangantersebut di atas, maka Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Tinggi Jawa Tengah berpendapat bahwa putusan PengadilanTindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang Nomor83

menyatakan Terdakwaterbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan dijatuhipidana, oleh karena itu tidak ada alasan menurut hukum membatalkan putusantersebut ditingkat banding, kecuali perbaikan mengenai kwalifikasi tindakpidananya ; Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi padaTingkat Banding mempelajari dengan seksama berkas perkara dan salinan resmiputusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kelas IA KhususMakassar tanggal 13 Juni 2016 Nomor83

MHterkait Akta Jual Beli Saham PT Lumintuna Marine Service Nomor83 Tanggal 30 November 2012.1 (satu) Bundel Asli Dokumen terkait Akta Notaris ILMIAWANDEKRIT S, SH,.

REKONVENSIuntuk seluruhnya; Menyatakan perbuatan PARA TERGUGAT REKONVENSI adalahperbuatan melawan hukum; Menyatakan tidak berlaku lagi Surat Keterangan Haq MemperusahaiTanah, Daftar No 90/DbI.KLD/'60 yang diterbitkan oleh Asisten WedanaKecamatan Labuhan Deli tertanggal 22 Juli 1960 Turut Menanda tanganiPrakit Praja Kewedanaan Kecamatan Labuhan Deli Jo Peta Lokasitertanggal 08 Agustus 1960; Menyatakan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1273.K/PDT/2013 tangal22 Agustus 2013 Jo Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor83