Bahwa Penggugat bekeja dengan baik sebagai Sekretaris DesaOladano Kecamatan Idanogawo selama 2 Tahun tanpa melakukanPerbuatan Melanggar Hukum (PMH) yang divonis oleh Pengadilanyang berkekuatan hukum tetap(Inkract Van Gewijsde);3. Bahwa Pada Tahun 2018, di lingkungan pemerintahan DesaOladano telah terjadi peristiwa pergantian Kepala Desa yaitu KepalaDesa lama An.

tanah PerkebunanKelapa Sawit pada kebun Inti milik Tergugat tersebut yang tidak termasuktanah usaha rawarawa seluas 175 H (seratus tujuh puluh lima hektar)yang terletak di Tapbus Sewo Desa Pedamaran VI Kecamatan PedamaranKabupaten Ogan Komering Ilir milik Penggugat tersebut;13.Bahwa Tergugat haruslah di Hukum untuk membayar uang paksa(dwangsom) sebesar Rp.10.000.000,(sepuluh juta rupiah) per hariapabila Tergugat lalai melaksanakan isi putusan Perkara ini yang telahmempunyai kekuatan hukum tetap (Inkract

Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesarRp.10.000.000,(sepuluh juta rupiah) per hari apabila Tergugat lalaimelaksanakan isi dari putusan Perkara ini yang telah mempunyai kekuatanhukum tetap (Inkract van gewijds) sampai Putusan dalam Perkara inidilaksanakan dengan sempurna oleh Tergugat;9. Menyatakan Hukum putusan perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulumeskipun ada upaya hukum Banding, Kasasi ataupun Peninjauan Kembali(uitvoerbaar bij voorraad);10.

lahan milik Tergugat , karenanya Penggugatmemohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan Provisi berupa: Penghentian segala tindakan dalam bentuk apapun oleh Para Tergugatuntuk melakukan pemanenan kelapa sawit di areal perkebunan kelapa sawitmilik Penggugat serta penghentian segala tindakan dalam bentukpemortalan di areal perkebunan milik Penggugat yang selama ini di klaimsebagai milik Tergugat sementara perkara ini berjalan sampai mendapatputusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (inkract

sertaselanjutnya memberikan putusan sebagai berikut:Dalam Provisi:1.Memerintahkan Para Tergugat atau pihakpihak manapun yang memperolehhak daripadanya untuk menghentikan segala tindakan untuk melakukanpemanenan kelapa sawit di areal perkebunan kelapa sawit milik Penggugatserta penghentian segala tindakan dalam bentuk pemortalan di arealperkebunan milik Penggugat yang selama ini di klaim sebagai milik Tergugat sementara perkara ini berjalan sampai mendapat putusan pengadilan yangberkekuatan hukum tetap (inkract

Majelis Hakim yangmemeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :Memberikan izin kepada Tergugat untuk keluar dari rumah atau tidak tinggalserumah dengan Penggugat selama proses perceraian berlangsung hinggaputusan hukum tetap (inkract) atas pokok perkara ini;Dalam Pokok PerkaraPrimair1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;2.

untuk membayar kerugian materil dan immateriilkepada Penggugat I,II yakni kerugian materil sebesar Rp. 50.000.000,(limapuluh juta rupiah) dan kerugian immaterial sebesar Rp. 500.000.000,(Limaratus juta rupiah), dengan nilai total sebesar Rp.550.000.000,(lima ratuslimapuluh juta rupiah) secara tunai dan seketika.Menghukum Tergugat I,Il untuk membayar uang paksa (dwangsoom)sebesar Rp.100.000,(seratus ribu rupiah) per hari setiap kelalaiannyamemenuhi isi putusan ini sejak berkekuatan hukum tetap (inkract

asal tanpa syaratapapun.20.Bahwa PENGGUGAT memiliki alat bukti yang sangat kuat sehinggagugatan ini tidak dapat dibantahkan oleh PARA TERGUGAT serta gunagugatan ini tidak menjadi siasia maka mohon kepada ketua PengadilanNegeri Tanah Grogot atau Ketua majelis hakim yang memeriksa perkaraini mMenghukum PARA TERGUGAT untuk membayar uang Paksa sebesarRp. 1.000.000 (Satu Juta Rupiah) untuk setiap harinya kepadaPENGGUGAT akibat lalai memenuhi isi putusan hokum yang telahmemiliki kekuatan hukum tetap (Inkract

No.222 PK/Pdt/2011Menghukum kepada Tergugat dan Tergugat II atau kepada siapapun yangdikuasakannya dan atau yang mendapat hak darinya agar taat dan patuhmelaksankan putusan Pengadilan Negeri Tanjung Pinang, apabila lalai,maka Tergugat dan Tergugat II atau kepada siapapun yang dikuasakannyadan atau yang mendapat hak darinya dikenakan uang denda/paksa(dwangsom) sebesar Rp.2.000.000, (dua juta rupiah) per hari sejak putusantersebut mempunyai kekuatan hukum tetap (inkract van gewijsde) dandilaksanakan

Menyatakan tidak dapat dilaksanakan atau sekurangkurangnya ditundaeksekusi Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI Nomor : 3323 K/Pdt/2000pada tanggal 20 November 2002 terhadap objek perkara dalam perkaraperdata Nomor 03/PDT.G/1998/PN.LB.BS, sampai adanya putusan yangbersifat inkract dalam perkara ini;13. Menyatakan Putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ParaTergugat menyatakan banding, verzet maupun kasasi (uit voerbaar bijvoorraad);14.

Gunung Putri, Kabupaten Bogor, Jawa Barat yang dimilikiTERGUGAT dan Tergugat II.Menghukum TERGUGAT dan TERGUGAT Il untuk membayar kerugianMateriil maupun Immateril kepada PENGGUGAT sebesar Rp 6.150.000.000(Enam Miliar Seratus Lima Puluh Juta Rupiah) yang harus dibayarkanTERGUGAT dan TERGUGAT Il secara tanggung renteng sekaligus danHalaman 7 dari 23 halaman putusan Perkara Nomor : 684/PDT/2020/PT.DKItunai serta seketika setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum yangtetap (inkract Van Gewisjde)5

* dalamsengketa tanah seluas 2.180 m7, terletak di Jalan BungurBesar/Angkasa, Desa Pasar Baru, Kecamatan Sawah Besar,Jakarta Raya antara PT Citra Marga Nusaphala Persada, TbkDengan Hasan Ismail, sampai dengan putusan dalam perkara inimempunyai kekuatan hukum tetap (inkract van geijsde);Halaman 23 dari 98 Halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 618/Pdt.G/2018/PNJkt. PstDalam Pokok Perkara:1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;2.

tanggal 17 Februari 2015 dalam perkara Hasan Ismailmelawan PT Citra Marga Nusaphala Persada, Tok yang menguatkan PutusanPengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 564/Pdt/2013/PT.DKI tanggal 30 Januari2014 Jo Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor492/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Pst tanggal 29 Mei 2013;Menimbang, bahwa gugatan Penggugat dalam perkara aquo jugamemiliki pokok permohonan yang sama dengan perkara yang telah diajukanPenggugat di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang telah berkekuatanhukum tetap (inkract

tentunya akan menilai alat bukti yang diajukanoleh para pihak;Menimbang, bahwa eksepsi pada dasarnya adalah merupakantangkisan yang berkaitan dengan formalitas gugatan, yang tidak berkaitandengan pembuktian untuk mengungkap kebenaran pokok gugatan tersebut,sehingga eksepsi adalah hal yang berbeda dengan pokok perkara;Menimbang, bahwa Tergugat pada pokoknya menyatakan gugatanPengugat telah melekat sifat Nebis In Idemnya karena telah diperiksa dalamperkara terdahulu dan telah berkekuatan hukum tetap (inkract

van gewijsde);Menimbang, bahwa untuk dapat mengetahui apakah gugatanPenggugat pernah diperiksa dalam perkara terdahulu dan telah berkekuatanhukum tetap (inkract van gewijsde) telah bergantung pada ada tidaknya alatbukti yang menentukan ada tidaknya putusan terdahulu, oleh karenanya eksepsiyang diajukan Tergugat yang menyatakan gugatan Penggugat telah melekatsifat Nebis In Idem telah memasuk pada lingkup pokok perkara dan akandipertimbangkan bersamasama dengan pokok perkara;Menimbang, bahwa berdasarkan

mengenai hak atas tanah;UU Hak Tanggungan secara tegas menyatakan bahwa Sertifikat Hak Tanggunganmempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yangtelah berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewisjde);Bahwa UU Hak Tanggungan tersebut memberikan ketegasan pemegang haktanggungan dalam hal ini Terbantah untuk dapat melakukan eksekusi haktanggungan berdasarkan undangundang tersebut sebagaimana layaknyapelaksanaan eksekusi suatu putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukumtetap (inkract

Putusan PengadilanNegeri Subang Nomor : 14/Pdt.G/1990/PN.Sbg, tanggal 6 April 1991, yang telahmempunyai kekuatan hukum tetap (inkract) ;Bahwa, berdasarkan Akta Keterangan Hak Waris Nomor : 3 tanggal 27 April1987 dibuat oleh dan dihadapan John Leonard Woworuntu, Notaris di Jakarta Jo.Akta Keterangan Hak Waris Nomor : 8, tanggal 21 Februari 2003 dibuat oleh dandihadapan Hajjah Roro Windrati Nur Asmoro Edy, Sarjana Hukum, Jo.

(seratus lima meterpersegi) yang dilakukan oleh Turut Terlawan Il kepada Terlawan I, Il, Ill,IV adalah tidak sah dan batal demi hukum dan tidak mempunyaikekuatan hukum, dikarenakan sejak awal didasarkan dengan Akta Hibahyang tidak sah dan batal demi hukum;11.Menyatakan menunda pelaksanaan eksekusi tersebut sampai adanyaPutusan Hakim yang berkekuatan hukum tetap (inkract van gewijsde);12.Menolak gugatan perlawanan Para Pelawan untuk selain dan selebihnya;13.Menghukum Terlawan , Il, Ill, IV, V serta

Putusan PengadilanNegeri Subang Nomor : 14/Pdt.G/1990/PN.Sbg, tanggal 6 April 1991, yang telahmempunyai kekuatan hukum tetap (inkract) ;Bahwa, berdasarkan Akta Keterangan Hak Waris Nomor : 3 tanggal 27 April1987 dibuat oleh dan dihadapan John Leonard Woworuntu, Notaris di Jakarta Jo.Akta Keterangan Hak Waris Nomor : 8, tanggal 21 Februari 2003 dibuat oleh dandihadapan Hajjah Roro Windrati Nur Asmoro Edy, Sarjana Hukum, Jo.

Bahwa semenjak Tergugat mengeluarkan keputusan PemutusanHubungan Kerja (PHK) secara sepihak dan lisan kepada Penggugatbulan September 2018, maka berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi(MK) No. 37/PUUIX/2011 tentang Upah Proses, Tergugat harus tetapmembayar gaji Penggugat sampai dengan putusan ini mempunyaikekuatan hukum tetap (inkract van gewisjde) yang jumlahnya akanditentukan oleh Majelis Hakim dalam perkara a quo.

Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk membayar uangpaksa sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) perhari kepada Penggugat IIRekonvensi/Tergugat Il Konvensi apabila Tergugat Rekonvensi /PenggugatKonvensi tidak atau lalai memenuhi amar putusan butir 10 di atas, sejakputusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap (inkract van gewijsde)sampai Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi memenuhi seluruhkewajibannya kepada Penggugat II Rekonvensi/T ergugat II Konvensi;11.Menyatakan putusan

Menghukum ==Tergugat + Rekonvensi/Penggugat Konvensi untukmembayar uang paksa sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah)perhari kepada Penggugat II Rekonvensi/Tergugat Il Konvensi apabilaTergugat Rekonvensi /Penggugat Konvensi tidak atau lalai memenuhiamar putusan butir 10 di atas, sejak putusan ini mempunyai kekuatanhukum yang tetap (inkract van gewijsde) sampai Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi memenuhi seluruh kewajibannya kepadaPenggugat II Rekonvensi/T ergugat II Konvensi;Hal. 17 dari 29

SUA TARIGAN danisterinya PELIN Br GINTING, karena itu sangat wajar dan pantas apabilaTergugat I, Tergugat Il dan Turut Tergugat dihukum untuk membayarkerugian imaterill kepada Para Penggugat sebesar Rp. 500.000.000; (LimaRatus Juta Rupiah) secara tanggung renteng, tunai, seketika sejak putusanini berkekuatan hukum tetap )Inkract Van Gewijsde);30.Bahwa, adanya kekhawatiran para Penggugat, terhadap Tergugat dan31Tergugat Il, nantinya akan mengalihkan/menjual kedua bidang tanahperladangan (ic.

Putusan No. 115/G/2019/PTUN.BKLmenunggu hasil upaya hukum yang inkract/tetap tersebuttentu memerlukan proses waktu yang cukup lama. Denganproses waktu yang demikian ini, tentu tidak mudah bagiPenggugat untuk kembali menyesuaikan diri dalam bekerjasebagai Pegawai Negeri Sipil, karena telah cukup waktupanjang Penggugat tidak menjalankan tugas dan pekerjaansebagai Pegawai Negeri Sipil.

penyesuaian dan belajar kembali, tapi jugaakan merugikan Pemerintah Kota itu sendiri, karena ruangpercepatan pelayanan tugas penyelenggaraan pemerintahanyang dilakukan oleh Penggugat dikemudian hari tersebuttidak serta merta dapat dilaksanakan dengan segera dan baik;Bahwa dengan adanya Putusan Sela berkaitan denganPenundaan keberlakuan Objek Sengketa, juga tidakmenimbulkan kerugian bagi Pemerintah Kota Bengkulu,karena selama proses waktu penundaan tersebut sampaidengan adanya upaya hukum yang bersifat inkract

MajelisHakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo untuk meletakkan sitajaminan di atas obyek sengketa;Bahwa agar Para Tergugat bersedia melaksanakan putusan atas perkara aquo, maka Penggugat mohon kepada Majelis hakim yang memeriksa danmengadili perkara aquo agar Para Tergugat dihukum membayar uangpaksa (Dwangsom) kepada Penggugat sebesar Rp. 2.000.000, (Dua jutarupiah) setiap hari atas kelalaian Para Tergugat dalam memenuhi isiputusan tersebut terhitung sejak putusan telah berkekuatan hukum tetap(inkract

,tanggal O6 Maret 2019, antaraSutrisno melawan H,.Anang Barni, yang telah berkekuatan hukum tetap(inkract van gewisjde), dan diberi tanda bukti P3;fotocopy dari fotocopy dan bermaterai cukup, Surat Rekomendasi WalikotaBanjarbaru No. 100/0850/Umum tertanggal 30 September 2009,besertalampiran Peta Guntung Payung, dan diberi tandabukti P4;fotocopy dari fotocopy dan bermaterai cukup, Peta Situasi dan PetunjukLokasi No.02/420.1/KTBB, untuk wilayah Kelurahan Guntung payung,Kecamatan Landasan Ulin Kota