Ditemukan 510 data
62 — 40 — Berkekuatan Hukum Tetap
No.222 PK/Pdt/2011Menghukum kepada Tergugat dan Tergugat II atau kepada siapapun yangdikuasakannya dan atau yang mendapat hak darinya agar taat dan patuhmelaksankan putusan Pengadilan Negeri Tanjung Pinang, apabila lalai,maka Tergugat dan Tergugat II atau kepada siapapun yang dikuasakannyadan atau yang mendapat hak darinya dikenakan uang denda/paksa(dwangsom) sebesar Rp.2.000.000, (dua juta rupiah) per hari sejak putusantersebut mempunyai kekuatan hukum tetap (inkract van gewijsde) dandilaksanakan
28 — 20 — Berkekuatan Hukum Tetap
Menyatakan tidak dapat dilaksanakan atau sekurangkurangnya ditundaeksekusi Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI Nomor : 3323 K/Pdt/2000pada tanggal 20 November 2002 terhadap objek perkara dalam perkaraperdata Nomor 03/PDT.G/1998/PN.LB.BS, sampai adanya putusan yangbersifat inkract dalam perkara ini;13. Menyatakan Putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ParaTergugat menyatakan banding, verzet maupun kasasi (uit voerbaar bijvoorraad);14.
82 — 53 — Berkekuatan Hukum Tetap
lahan milik Tergugat , karenanya Penggugatmemohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan Provisi berupa: Penghentian segala tindakan dalam bentuk apapun oleh Para Tergugatuntuk melakukan pemanenan kelapa sawit di areal perkebunan kelapa sawitmilik Penggugat serta penghentian segala tindakan dalam bentukpemortalan di areal perkebunan milik Penggugat yang selama ini di klaimsebagai milik Tergugat sementara perkara ini berjalan sampai mendapatputusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (inkract
sertaselanjutnya memberikan putusan sebagai berikut:Dalam Provisi:1.Memerintahkan Para Tergugat atau pihakpihak manapun yang memperolehhak daripadanya untuk menghentikan segala tindakan untuk melakukanpemanenan kelapa sawit di areal perkebunan kelapa sawit milik Penggugatserta penghentian segala tindakan dalam bentuk pemortalan di arealperkebunan milik Penggugat yang selama ini di klaim sebagai milik Tergugat sementara perkara ini berjalan sampai mendapat putusan pengadilan yangberkekuatan hukum tetap (inkract
Terbanding/Tergugat I : PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Persero Tbk Kantor Cabang Subang
Terbanding/Tergugat II : Menteri Keuangan Republik Indonesia Qq Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang KPKNL Purwakarta,
Terbanding/Tergugat III : Budi Rahayu Diwakili Oleh : Takdir Triwulansyah SH
40 — 16
dipermasalahkan pada perkara ini, sehinggatuntutan provisi yang dimohonkan oleh Pembanding dinyatakan ditolak.Pertimbangan kekeliruan terdapat pada :1.Bahwa jelas pada Pasal 180 HIR yang dijabarkan sendiri oleh Hakimpadahakim seharusnya menilai tindakan Pembanding mengajukan Provisitersebut disebabkan oleh beberapa oknum atau pihak yang mungkin bisa sajauntuk meminta Pembanding untuk mengosongkan dan mencoba mengambilalin objek sengketa, sebelum adanya keputusan yang mempunyai kekuatanhukum tetap (inkract
perkara ini;Menimbang, bahwa Terbanding Ill, semula Tergugat Ill, telahmengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 22 Oktober 2019 yang diterima diKepaniteraan Pengadilan Negeri Subang pada tanggal 22 Oktober 2019menyampaikan halhal sebagai berikut :Bahwa Pembanding mengajukan Provisi tersebut disebabkan oleh beberapaoknum atau pihak yang mungkin bisa saja untuk meminta Pembanding untukmengosongkan dan mencoba mengambil alih objek sengketa, sebelum adanyakeputusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap (inkract
52 — 32 — Berkekuatan Hukum Tetap
buktiTTY, VI1 s/d TT.LIULINLV,VI5 dari TTK s/d Ill, V dan VI,terbuktilah bahwa PUK tidak termasuk sebagai pihakpihak dalamperkara perdata Nomor 07/PDT.G/2011 PN.Mrt tanggal 24 April 2012yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (/nkract van gewijsde)tersebut, PUK dan PUK II adalah pemilik tanah objek perkara, dankerjasama PUK dan PUK Il dengan PUK Ill adalah sah menuruthukum, sehingga putusan perkara perdata Nomor 0O7/PDT.G/2011/PN.Mrt tanggal 24 April 2012 yang telah mempunyai kekuatanhukum tetap (inkract
34 — 10
untuk membayar kerugian materil dan immateriilkepada Penggugat I,II yakni kerugian materil sebesar Rp. 50.000.000,(limapuluh juta rupiah) dan kerugian immaterial sebesar Rp. 500.000.000,(Limaratus juta rupiah), dengan nilai total sebesar Rp.550.000.000,(lima ratuslimapuluh juta rupiah) secara tunai dan seketika.Menghukum Tergugat I,Il untuk membayar uang paksa (dwangsoom)sebesar Rp.100.000,(seratus ribu rupiah) per hari setiap kelalaiannyamemenuhi isi putusan ini sejak berkekuatan hukum tetap (inkract
DODYPEBRIAMANJAYA WARUWU
Tergugat:
KEPALA DESA OLADANO
103 — 49
Bahwa Penggugat bekeja dengan baik sebagai Sekretaris DesaOladano Kecamatan Idanogawo selama 2 Tahun tanpa melakukanPerbuatan Melanggar Hukum (PMH) yang divonis oleh Pengadilanyang berkekuatan hukum tetap(Inkract Van Gewijsde);3. Bahwa Pada Tahun 2018, di lingkungan pemerintahan DesaOladano telah terjadi peristiwa pergantian Kepala Desa yaitu KepalaDesa lama An.
HARIYADI
Tergugat:
1.SUMBOL
2.MARCI
3.RINA SARI
137 — 125
asal tanpa syaratapapun.20.Bahwa PENGGUGAT memiliki alat bukti yang sangat kuat sehinggagugatan ini tidak dapat dibantahkan oleh PARA TERGUGAT serta gunagugatan ini tidak menjadi siasia maka mohon kepada ketua PengadilanNegeri Tanah Grogot atau Ketua majelis hakim yang memeriksa perkaraini mMenghukum PARA TERGUGAT untuk membayar uang Paksa sebesarRp. 1.000.000 (Satu Juta Rupiah) untuk setiap harinya kepadaPENGGUGAT akibat lalai memenuhi isi putusan hokum yang telahmemiliki kekuatan hukum tetap (Inkract
41 — 17
mengenai hak atas tanah;UU Hak Tanggungan secara tegas menyatakan bahwa Sertifikat Hak Tanggunganmempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yangtelah berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewisjde);Bahwa UU Hak Tanggungan tersebut memberikan ketegasan pemegang haktanggungan dalam hal ini Terbantah untuk dapat melakukan eksekusi haktanggungan berdasarkan undangundang tersebut sebagaimana layaknyapelaksanaan eksekusi suatu putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukumtetap (inkract
Hasan Ismail
Tergugat:
1.PT Citra Marga Nusaphala Persada, Tbk
2.Negara Republik Indonesia cq. Pemerintah Republik Indonesia
3.Negara Republik Indonesia cq. Pemerintah Republik Indonesia
115 — 33
* dalamsengketa tanah seluas 2.180 m7, terletak di Jalan BungurBesar/Angkasa, Desa Pasar Baru, Kecamatan Sawah Besar,Jakarta Raya antara PT Citra Marga Nusaphala Persada, TbkDengan Hasan Ismail, sampai dengan putusan dalam perkara inimempunyai kekuatan hukum tetap (inkract van geijsde);Halaman 23 dari 98 Halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 618/Pdt.G/2018/PNJkt. PstDalam Pokok Perkara:1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;2.
tanggal 17 Februari 2015 dalam perkara Hasan Ismailmelawan PT Citra Marga Nusaphala Persada, Tok yang menguatkan PutusanPengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 564/Pdt/2013/PT.DKI tanggal 30 Januari2014 Jo Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor492/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Pst tanggal 29 Mei 2013;Menimbang, bahwa gugatan Penggugat dalam perkara aquo jugamemiliki pokok permohonan yang sama dengan perkara yang telah diajukanPenggugat di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang telah berkekuatanhukum tetap (inkract
tentunya akan menilai alat bukti yang diajukanoleh para pihak;Menimbang, bahwa eksepsi pada dasarnya adalah merupakantangkisan yang berkaitan dengan formalitas gugatan, yang tidak berkaitandengan pembuktian untuk mengungkap kebenaran pokok gugatan tersebut,sehingga eksepsi adalah hal yang berbeda dengan pokok perkara;Menimbang, bahwa Tergugat pada pokoknya menyatakan gugatanPengugat telah melekat sifat Nebis In Idemnya karena telah diperiksa dalamperkara terdahulu dan telah berkekuatan hukum tetap (inkract
van gewijsde);Menimbang, bahwa untuk dapat mengetahui apakah gugatanPenggugat pernah diperiksa dalam perkara terdahulu dan telah berkekuatanhukum tetap (inkract van gewijsde) telah bergantung pada ada tidaknya alatbukti yang menentukan ada tidaknya putusan terdahulu, oleh karenanya eksepsiyang diajukan Tergugat yang menyatakan gugatan Penggugat telah melekatsifat Nebis In Idem telah memasuk pada lingkup pokok perkara dan akandipertimbangkan bersamasama dengan pokok perkara;Menimbang, bahwa berdasarkan
113 — 72 — Berkekuatan Hukum Tetap
Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk membayar uangpaksa sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) perhari kepada Penggugat IIRekonvensi/Tergugat Il Konvensi apabila Tergugat Rekonvensi /PenggugatKonvensi tidak atau lalai memenuhi amar putusan butir 10 di atas, sejakputusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap (inkract van gewijsde)sampai Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi memenuhi seluruhkewajibannya kepada Penggugat II Rekonvensi/T ergugat II Konvensi;11.Menyatakan putusan
66 — 42 — Berkekuatan Hukum Tetap
(seratus lima meterpersegi) yang dilakukan oleh Turut Terlawan Il kepada Terlawan I, Il, Ill,IV adalah tidak sah dan batal demi hukum dan tidak mempunyaikekuatan hukum, dikarenakan sejak awal didasarkan dengan Akta Hibahyang tidak sah dan batal demi hukum;11.Menyatakan menunda pelaksanaan eksekusi tersebut sampai adanyaPutusan Hakim yang berkekuatan hukum tetap (inkract van gewijsde);12.Menolak gugatan perlawanan Para Pelawan untuk selain dan selebihnya;13.Menghukum Terlawan , Il, Ill, IV, V serta
40 — 20
Putusan PengadilanNegeri Subang Nomor : 14/Pdt.G/1990/PN.Sbg, tanggal 6 April 1991, yang telahmempunyai kekuatan hukum tetap (inkract) ;Bahwa, berdasarkan Akta Keterangan Hak Waris Nomor : 3 tanggal 27 April1987 dibuat oleh dan dihadapan John Leonard Woworuntu, Notaris di Jakarta Jo.Akta Keterangan Hak Waris Nomor : 8, tanggal 21 Februari 2003 dibuat oleh dandihadapan Hajjah Roro Windrati Nur Asmoro Edy, Sarjana Hukum, Jo.
ABDUL AZIZ
Tergugat:
1.PIMPINAN DIREKTUR PT NIPSEA PAINT CABANG KOTA PADANG
2.PIMPINAN DIREKTUR PT NIPSEA PUSAT
338 — 85
Bahwa semenjak Tergugat mengeluarkan keputusan PemutusanHubungan Kerja (PHK) secara sepihak dan lisan kepada Penggugatbulan September 2018, maka berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi(MK) No. 37/PUUIX/2011 tentang Upah Proses, Tergugat harus tetapmembayar gaji Penggugat sampai dengan putusan ini mempunyaikekuatan hukum tetap (inkract van gewisjde) yang jumlahnya akanditentukan oleh Majelis Hakim dalam perkara a quo.
143 — 43
, = Rp. 6.080.120, Uang cuti tahun 2015= 1 x Rp.3.040.060,= Rp. 3.040.060, Tunjangan hari raya tahun 2015 = 2 x Rp.3.040.060, = Rp. 6.080.120,+JUMLAH Rp.48.045.108, 16 Bahwa semenjak Tergugat II mengeluarkan keputusan Pemutusan Hubungan Kerja(PHK) secara sepihak kepada Penggugat pada tanggal 27 November 2014, makaberdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No. 37/PUUIX/2011 tentangUpah Proses, Tergugat harus tetap membayar gaji Penggugat sampai denganputusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap (inkract
DIDI RAFILA
Tergugat:
1.SITI FATIMAH
2.SAMIJAN
3.MASRURI
4.MUHAMMAD HADI PURNOMO
5.MAIDI
6.SITI AISYAH
7.DARSANA
Turut Tergugat:
1.Lurah Syamsudin Noor
2.KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL KPTA BANJARBARU
69 — 28
MajelisHakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo untuk meletakkan sitajaminan di atas obyek sengketa;Bahwa agar Para Tergugat bersedia melaksanakan putusan atas perkara aquo, maka Penggugat mohon kepada Majelis hakim yang memeriksa danmengadili perkara aquo agar Para Tergugat dihukum membayar uangpaksa (Dwangsom) kepada Penggugat sebesar Rp. 2.000.000, (Dua jutarupiah) setiap hari atas kelalaian Para Tergugat dalam memenuhi isiputusan tersebut terhitung sejak putusan telah berkekuatan hukum tetap(inkract
,tanggal O6 Maret 2019, antaraSutrisno melawan H,.Anang Barni, yang telah berkekuatan hukum tetap(inkract van gewisjde), dan diberi tanda bukti P3;fotocopy dari fotocopy dan bermaterai cukup, Surat Rekomendasi WalikotaBanjarbaru No. 100/0850/Umum tertanggal 30 September 2009,besertalampiran Peta Guntung Payung, dan diberi tandabukti P4;fotocopy dari fotocopy dan bermaterai cukup, Peta Situasi dan PetunjukLokasi No.02/420.1/KTBB, untuk wilayah Kelurahan Guntung payung,Kecamatan Landasan Ulin Kota
MULYADI
Tergugat:
WALIKOTA BENGKULU
152 — 281
Putusan No. 115/G/2019/PTUN.BKLmenunggu hasil upaya hukum yang inkract/tetap tersebuttentu memerlukan proses waktu yang cukup lama. Denganproses waktu yang demikian ini, tentu tidak mudah bagiPenggugat untuk kembali menyesuaikan diri dalam bekerjasebagai Pegawai Negeri Sipil, karena telah cukup waktupanjang Penggugat tidak menjalankan tugas dan pekerjaansebagai Pegawai Negeri Sipil.
penyesuaian dan belajar kembali, tapi jugaakan merugikan Pemerintah Kota itu sendiri, karena ruangpercepatan pelayanan tugas penyelenggaraan pemerintahanyang dilakukan oleh Penggugat dikemudian hari tersebuttidak serta merta dapat dilaksanakan dengan segera dan baik;Bahwa dengan adanya Putusan Sela berkaitan denganPenundaan keberlakuan Objek Sengketa, juga tidakmenimbulkan kerugian bagi Pemerintah Kota Bengkulu,karena selama proses waktu penundaan tersebut sampaidengan adanya upaya hukum yang bersifat inkract
57 — 37 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putusan PengadilanNegeri Subang Nomor : 14/Pdt.G/1990/PN.Sbg, tanggal 6 April 1991, yang telahmempunyai kekuatan hukum tetap (inkract) ;Bahwa, berdasarkan Akta Keterangan Hak Waris Nomor : 3 tanggal 27 April1987 dibuat oleh dan dihadapan John Leonard Woworuntu, Notaris di Jakarta Jo.Akta Keterangan Hak Waris Nomor : 8, tanggal 21 Februari 2003 dibuat oleh dandihadapan Hajjah Roro Windrati Nur Asmoro Edy, Sarjana Hukum, Jo.
35 — 37
SUA TARIGAN danisterinya PELIN Br GINTING, karena itu sangat wajar dan pantas apabilaTergugat I, Tergugat Il dan Turut Tergugat dihukum untuk membayarkerugian imaterill kepada Para Penggugat sebesar Rp. 500.000.000; (LimaRatus Juta Rupiah) secara tanggung renteng, tunai, seketika sejak putusanini berkekuatan hukum tetap )Inkract Van Gewijsde);30.Bahwa, adanya kekhawatiran para Penggugat, terhadap Tergugat dan31Tergugat Il, nantinya akan mengalihkan/menjual kedua bidang tanahperladangan (ic.
FAHMI RACHMAN, S.H.
Terdakwa:
BAHARUDIN Alias BAH
40 — 27
Mennyatakan barang bukti berupa :Telah inkract diperkara An. AFIFUDIN no : 166/Pid.B/2015/Pn.Pya.4.