Ditemukan 3977 data
REVIANA MUTIARA INDAH, SH
Terdakwa:
JAMARIFIN LUMBAN TOBING Als PAK JUNI
46 — 57
yang setimpal denganperbuatan dan kesalahannya sebagai wujud pertanggung jawaban yuridisnya,sebab selama persidangan berlangsung Majelis Hakim tidak ada menemukanalasan pemaaf maupun alasan pembenar bagi diri Terdakwa untuk menghilangkanmaupun menghapuskan pemidanaan dimaksud sebagaimana diatur dalam Pasal44 s/d Pasal 52 KUHP;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut diatas, ternyata dapat dibuktikan semua unsurunsur dari perbuatan pidana yangdirumuskan dalam dakwaan tunggal melangar
132 — 98 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bahwa Judex Facti Tingkat Banding nyatanyata telah melangar Hukum Tata UsahaNegara dan UU Kekuasaan Kehakiman Nomor 48 Tahun 2009.1.Bahwa Judex Facti Tingkat Pertama dalam halaman 13, alinea kedua, PutusanPengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta menyatakan pertimbangan yangantara lainnya sebagai berikut:.., tentang keabsahan perjanjian bersama tersebut dan permasalahan hukumyang terkait dengan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara(PKP2B) antara Penggugat/Terbanding dengan Tergugat
303 — 22
lagi batasdengan tanah milik Haji abdullah Peno, dan;Sertifikat Hak Milik Nomor : 99, Kelurahan Kota Raja,Kecamatan Ende Selatan, Kabupaten Ende, tanggal 18Juli 2002, luas 1.321 M atas nama ISHAK RANGA DJA,batas bagian selatan sudah berubah, bukan lagi batasdengan tanah Komplek Peternakan Dati II Ende =;Dengan demikian merugikan kepentingan Penggugat ;11Bahwa Penggugat merasa dirugikan oleh tindakan Tergugat yangtelah menerbitkan sertifikat tidak sesuai prosedur, danbertindak sewenang wenang telah melangar
53 — 71 — Berkekuatan Hukum Tetap
Perbuatan tersebutdapat dikategorikan merupakan perbuatan kecerobohan (rackless conduct)yang dilakukan oleh para Tergugat dan melangar pasal 13651366 KUHPerdata. Karena itu, atas nama hukum, sepatutnya para Tergugat dapat dipersalahkan atas perbuatan tersebut dan harus bertanggung jawab secarahukum.
26 — 18 — Berkekuatan Hukum Tetap
No. 107/ Wonokromo (bukti Tl) atas nama Mbok BIDOyang merupakan satusatunya bukti tertulis tentang kepemilikan tanahsengketa yang kemudian juga telah diperkuat dengan Bukti T2 berupaSurat IPEDA atas tanah sengketa atas nama Mbok BIDO dan diperkuatlagi dengan keterangan saksisaksi, terlebihlebih lagi Judex Facti jugamengesampingkan faktafakta yang terungkap di persidangan, makadalam hal ini Judex Facti telah melangar Azas Objektifitas dan azashakim harus mendengar keterangan dari kedua belah Pihak
Terbanding/Penggugat I : TARMIZI YUNUS
Terbanding/Penggugat II : MAYA GUSNITA
Turut Terbanding/Tergugat V : CQ Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Banda Aceh
Turut Terbanding/Tergugat III : AMSARIAH
Turut Terbanding/Tergugat IV : NADIA SH MKn dalam jabatannya selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah PPAT
Turut Terbanding/Tergugat II : JALALUDDIN MOEBIN, S.H
33 — 22
II kerugiansebagaimana diuraikan Para Penggugat tersebut juga harusturutdibebankan kepada Tergugat IV;Bahwa, dalil Gugatan Para Penggugat poin 28,29,31, dan poin 32 adalahdalil gugatan yang benar sehingga secara tegas Tergugat II sangatsependapat, sehingga Tergugat II tidak perlu menanggapinya;Bahwa, Dalil Gugatan Para Penggugat poin 30 yang menyatakan tindakanTergugat Il membiarkan Tergugat tidak membayar dan mengusai tokoperkara yang belum dibayar harganya kepada Para penggugat adalahtindakn melangar
Pembanding/Tergugat II : RIDWANSYAH Diwakili Oleh : Arifiantoni Bin Ridwanysah
Terbanding/Penggugat : GUSMAN
Terbanding/Turut Tergugat : Kepala Kantor Agraria dan Tata Ruang, Badan Pertanahan Nasional Kab Kaur.ATR.BPN
120 — 68
Tidak Melangar AsasAsas Umum Pemerintahan Yang Baik(AUPB);f. Sertipikat Hak Atas Tanah dimaksud dan memiliki kekuatan hukummengikat.Halaman 18 dari 29 hal. Put. Nomor 21/PDT/ 2020/PT BGL.3. Menetapkan bahwa TURUT TERGUGAT tidak melakukan perbuatanmelawan hukum.4. Menghukum PENGGUGAT untuk membayar biaya perkara.ll.
66 — 41 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bahwa Putusan Kasasi tersebut juga telahlalai memenuhi syaratsyarat yang diwajibkan dalam Hukum Acara Perdata,dan melangar asas vormverzium. Bahwa menurut Peraturan Perundangundangan yang berlaku, Majelis Hakim wajib memberikan pertimbanganpertimbangan yang cukup, dan menyeluruh.
63 — 50 — Berkekuatan Hukum Tetap
KEBERATANKEBERATAN PARA PEMOHON KASASIDengan adanya Putusan Aquo tersebut, jelas nampak sekali adanya ketidakadilan yang sangat berat sebelah serta tidak memenuhi rasa keadilanmasyarakat, lagi pula putusan Aquo cenderung melangar asas audi et alterampartem.
Terbanding/Tergugat I : Saniri Negeri Watludan
Terbanding/Tergugat II : Matarumah Amrosila
Turut Terbanding/Penggugat I : Yance Wurlianty
Turut Terbanding/Penggugat III : Ir. Barnabas Wurlianty, MSI
139 — 47
Menyatakan Perbuatan Tergugat (Saniri Negeri Watludan) adalahPerbuatan Melangar Hukum Adat;4. Menghukum Tergugat (Saniri Negeri Watludan) Untuk Menetapkandalam suatu Peraturan Negeri bahwa Marga Wurlianty sebagai satusatunyaMatarumah yang berhak menjadi Raja/Ongka di Negeri Watludan;5. Menyatakan Matarumah/Keturunan Perintah yang Sah di NegeriWatludan Kecamatan TNS Kabupaten Maluku Tengah adalah MatarumahPerintah dari Marga WURLIANTY;6.
Terbanding/Penggugat I : DANNY KURNIAWAN, ST BIN BASUKI
Terbanding/Penggugat II : ERLIKA KARTIKAWATI, A.Md BINTI BASUKI
Terbanding/Penggugat III : NANI SULASTRI BINTI BASUKI
106 — 50
Bahwa Judex Factie dalam pertimbangan telah tepat yang menyatakanSertifikat SHMNo. 617 Desa Sukaharja adalah sah sebagai tanda buktikepemilikan kuat dan dalam persidangan tidak diketemukan adanya buktiTergugat apabila sertifikat tersebut dipalsukan atau proses pembuatannyatidak sah dan melangar hukum.2. Bahwa saksi Terbanding Daryanto, H.
SYAHREINI AGUSTIN, SH
Terdakwa:
HENDRA KURNIAWAN pgl HEN
76 — 15
HENDRA KURNIAWAN Pgl HEN dengan identitas tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Kesatu melangar
Menyatakan Terdakwa HENDRA KURNIAWAN Pgl HEN dengan identitastersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindakpidana dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasidan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar, sebagaimana diaturdan diancam pidana dalam Dakwaan Kesatu melangar Pasal 197 jo Pasal 106ayat (1) Undangundang RI No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan,2.
RUKIMAN
Tergugat:
LENA
Turut Tergugat:
Kementrian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Bengkayang
96 — 42
Bahwarumusan perbuatan melawan hukum diatur pada ketentuanpasal 1365 KUHPerdata, seseorang yang karena salahnya telahmenimbulkan kerugian bagi orang lain ( onrechmatige Daad ) dalamhukum perdata diartikan secara mengandung makna bukan hanyaperbuatan yang melangar Undangundang yang tertulis semata akantetapi meliputi juga perbuatan kepatutan dalam pergaulan hidupkebiasaan di masyarakat pada umumnya termasuk dalam perkara ini,Tergugat telah menguasai tanah milik Penggugat dan Tergugat telahmembuat
177 — 128 — Berkekuatan Hukum Tetap
Salah menerapkan/melangar ketentuan Pasal 1917 ayat (1) KUH Perdatatentang daya berlaku dan daya mengikat suatu putusan.;, Bahwa judex facti Pengadilan Tinggi DKI Jakartatelah memberikan pertimbangan di dalam suratputusannya pada halaman 12 paragrap 3 yangberbunyi sebagai berikut :Menimbang, bahwa karena secara formil maupun materiil kewajiban PT.Karaba Digdaya untuk membayar kepada Kreditur yang dalam hal iniTergugat dan Tergugat Il sebagaimana diperintahkan dalam amarputusan perdamaian Pengadilan
Nomor 685 K/Pdt/2014Tergugat V (Kementerian Keuangan RepublikIndonesia in casu Pemohon Kasasi).14.Bahwa Judex Facti Pengadilan Tinggi DKI Jakartatelah melangar ketentuan Pasal 1917 ayat (1) KUHPerdata, karena Judex Facti mengakomodir tuntutanPara Termohon Kasasi atas dasar putusanperdamaian dalam perkara kepailitan Nomor 01/Pailit/1998/PN.Niaga. Jkt.Pst jo.
(vide bukti T.V11 A).22.Bahwa dengan demikian, telah jelas dan berdasarhukum bahwa pertimbangan hukum Judex FactiPengadilan Tinggi DKI Jakarta untuk mengakomodirserta mengabulkan tuntutan Hak Opsi yang diajukanoleh Para Termohon Kasasi dalam perkara a quotelah bertentangan dan melangar ketentuan Pasal1917 ayat (1) KUH Perdata.Bahwa Judex Facti Pengadilan Tinggi Dki Jakarta Telah NyataNyata SalahMenerapkan Hukum Tentang Perbuatan Melawan Hukum23.Bahwa Pemohon Kasasi menyatakan keberatanserta menolak
31 — 5
yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya, tentunya harus dipertimbangkandakwaan dari Penuntut Umum terhadap diri para Terdakwa;Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang bersalah melakukan suatu tindakpidana, maka perbuatannya haruslah memenuhi seluruh unsur dari tindak pidana yangdidakwakan kepadanya;Menimbang, bahwa Terdakwa Markiano Manik Als Pak Cintia dan terdakwa AndriIswandi Bintang telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secaraalternatif, yaitu :Dakwaan Kesatu : melangar
53 — 6
dan tidak terbukti maka cukup alasan bagi MajelisHakim untuk menyatakan bahwa Terdakwa tidak terbukti secara sah danmeyakinkan bersalah melanggar tindak pidana sebagaimana dimaksud dalamdakwaan primair Penuntut Umum dan cukup alasan pula bagi Majelis Hakim untukmembebaskan Terdakwa dari dakwaan Primair tersebut;Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primair tidak terbukti atas perilakuTerdakwa maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaanSubsidair, yang pada pokoknya Terdakwa didakwa melangar
44 — 15
Bumi Citra Permai sejumlahRp.723.600.000, (tujuh ratus dua puluh tiga juta enam ratus riburupiah), atau sekitar sejumlah tersebut ;Perbuatan la Terdakwa sebagaimana tersebut diatas, diatur dan diancampidana dalam Pasal 372 KUHP ; 202 nono anno ne ne nnneePrimair : melanggar pasal 374 KUHP ; Subsidaer melangar pasal 372 KUHP ; Menimbang, bahwa atas isi dakwaan tersebut, Terdakwa danpenasihat hukum telah mengajukan keberatan atau eksepsi TERHADAPSURAT DAKWAAT ;Halaman 13 dari41 Halaman Putusan Akhir
BURHAN, SH. MH
Terdakwa:
H. MUHAMMAD TANG
112 — 12
Muhammad Tang tidak terbukti secara Sah dan Meyakinkanbersalah melakukan tindak pidana Dalam Dakwaan Pertama Melanggar Pasal110 Jo pasal 36 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun2014Tentang Perdagangan, Maupun Dakwaan Kedua Melangar Pasal 106 JoPasal 24 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun2014Tentang Perdagangan, sehingga Majelis Hakim tidak perlumempertimbangkan pembelaan/pledoi dari Penasihat Hukum Terdakwatersebut;Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dibebaskan maka
73 — 49 — Berkekuatan Hukum Tetap
dari perbuatan, berdasarkanpertimbangan sebagai berikut : Pertimbangan Judex Facti bahwa perbuatan Terdakwa sebagai PimpinanProyek Peningkatan Jalan Kampung Bakti Dusun PakPak Kecamatan BabulMakmur, Kabupaten Aceh Tenggara dilakukan sesuai dengan ketentuanperaturan perundangundangan yang berlaku yaitu keputusan Bupati AcehTenggara merupakan pertimbangan yang keliru karena pada kenyataanyaproyek tersebut tidak pernah direalisasikan oleh rekanan meskipun telahdiadakan addendum dan addendun II yang melangar
71 — 55
tersebut;Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta hukum tersebut di atas selanjutnya akandipertimbangkan apakah terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yangdidakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum kepadanya, maka untuk itu terlebih dahulu akan dipertimbangkan unsurunsur dari dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah menyusun dakwaannya secara Subsidaritas sebagai berikut : Primair : Melanggar Pasal 338 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke1KUHP ;Subsidiair : Melangar