Obyek Sengketa Melanggar AsasAsas Umum Pemerintahan Yang Baik: Bahwa Objek Sengketa bertentangan dengan Asasasas UmumPemerintahan yang Baik (AUPB) sebagaimmana dimaksud dalam Pasal 5huruf c dan Pasal 10 ayat (1) UU No. 30 Tahun 2014, yaitu:a.

bertempat di Jalan Raya Kampung Garon DesaSetialaksana Kecamatan Cabangbungin Kabupaten Bekasi, atau setidaktidaknyapada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bekasi yang berwenangHal 4 dari 34 hal Putusan No.1280/Pid.Sus/2016/PN Bksmemeriksan dan mengadili, tanoa hak dan melawan hukum menyalahgunakanNarkotikka Golongan bagi diri sendiri, yang dilakukan Terdakwa dengan carasebagai berikut:Bahwa terdakwa ADI als DONON bin REBO yang selanjutnya kami sebutTerdakwa pada waktu dan tempat sebagaimmana

alas hak yang sah;Bahwa atas permohonan yang diajukan oleh Para Tergugat I s/d VIIIsebagaimana tersebut pada butir 6 diatas tidak disertai pelepasan hak dariPenggugat sebagai pemilik tanah maka Turut Tergugat II secara sepihak tanpaalas hak melakukan pengukuran sesuai sertifikat/surat ukur yang terurai padapoin 5 (lima) diatas tanpa sepengetahuan Penggugat Agustina Mooy, selakupemilik tanah yang sah, sehingga perbuatan kerja sama Tergugat I s/d VUIdengan Turut Tergugat I dan II atau sebaliknya sebagaimmana

Maret 2019 yang pada pokoknya sebagaiberikut:Bahwa, dalam pemeriksaan setempat, Majelis Hakim Memeriksaankeadaan rumah obyek sengketa, dan didapati Rumah tersebut dalamkeadaan kosong, dan tidak menemukan barangbarang dalam rumah,termasuk yang didalilkakan oleh Tergugat dalam jawabannya dan untukselengkapnya telah dimuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Setempat;Halaman 39 dari hal.46 Putusan Nomor 353/Pdt.G/2018/PA.AbBahwa, Penggugat dan Tergugat masingmasing telah menyampaikankesimpulan yang pokonya sebagaimmana

bin Nasir, adalah keliru danberbeda, karena pada sebelah Utara tanah sengketa 27 (dua puluh tujuh)sertipikat adalah merupakan bagian dari tanah sertipikat Hak Milik Nomor49, sebagai satu kesatuan tanah pemecahan 53 ( lima puluh tiga )bidang tanah sertipikat Hak Milik, dan Bukan tanah Nati bin Nasir.Bahwa dengan tidak sama luas dan batasbatas tanah yangdisengketakan Penggugat dengan luas tanah yang dikuasaiTergugat tersebut, maka secara hukum gugatan Penggugat terbuktiObscuur Libel alias kabur, sebagaimmana

pendaftaraancerai talak, carai gugat dan melakukan bimbingan perkawinan .2.PPN dijabat oleh Kepala KUA.3.Kepala KUA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menandatangani akta nikah,akta rujukbuku nikah (kutipan akta nikah)dan/ataukutipan akta rujuk.Menimbang, bahwa berdasarkan kewenangannya, Kantor Urusan AgamaKecamatan yang selanjutnya disebut KUA adalah instansi Depertemen Agama yangbertugas melaksanakan sebagian tugas Departemen Agama Kabupaten/Kota di bidangurusan Agama Islam dalam wilayah Kecamatan, sebagaimmana

bersangkan haruslah ditolak atau setidaktidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (niet onvankelijke verklaard):pandingkan dengan putusan Mahkamah Agung RI, tertanggal 16Desember 1970 No. 492 K/SIP/1970 dan Putusan Mahkamah Agung RI,tertanggal 13 Agustus 1972 No. 67 K/SIP/1972;an= Bahwa akan halnya dengan gugatan yang diajukan oleh penggugat,tidaklah memenuhi keentuan yang disebutkan di atas, dimana dalildalilgugatan yang diajukan oleh penggugat tidaklan memuat eitelijkegronden dan rechts gronden sebagaimmana

pendaftaraan cerai talak, carai gugat dan melakukan bimbinganperkawinan .2.PPN dijabat oleh Kepala KUA.3.Kepala KUA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menandatangani aktanikah,akta rujuk buku nikah (kutipan akta nikah)dan/ataukutipan akta rujuk.Menimbang, bahwa berdasarkan kewenangannya, Kantor Urusan AgamaKecamatan yang selanjutnya disebut KUA adalah instansi Depertemen Agamayang bertugas melaksanakan sebagian tugas Departemen Agama Kabupaten/Kotadi bidang urusan Agama Islam dalam wilayah Kecamatan, sebagaimmana

besertaanggota yang memeriksa perkara ini menyatakan tidak dapat menerima atau setidaktidaknya menolak gugatan Penggugat yang tidak didasari pada aturan hukum yang benar;Bahwa tidak benar dalil gugatan Penggugat point ke23 yang pada intinya mendalilkanTergugat dengan menghancurkan dan membangun ruko di atas tanah bangunan obyeksengketa adalah sebuah perbuatan melawan hukum.Yang benar apa yang dilakukan oleh Tergugat sebagaimana terurai pada jawabanjawabandi atas adalah dengan mendasarkan pada: Sebagaimmana

Menghukum Tergugat dR/Penggugat dK untuk membayar biayaperkara ;Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan ReplikKonpensi dan Jawaban Rekonpensi tertanggal 24 Februari 2010sebagai berikutDALAM KONVENSIDALAM EKSEPSI1.Bahwa pertamatama Penggugat menyatakan tetap berpegangpada semua. posita posita/dalil dalil gugatannya, dansekaligus dengan ini menyatakan meneguhkan/menguatkansemua posita posita gugatannya tersebut tanpa kecuali,sebagaimmana dihaturkan dalam surat gugatan tertanggal 27Oktober 2009

Bahwa dengan ini megaskan semasa hidupnya, selain meninggalkanahli waris sebagaimmana diterangkan diatas almarhum TRI SUPADImeninggalkan warisan berupa tanah pekarangan dan tanah sawah danuang tunai yakni ;HARTA TIDAK BERGERAKa) Sebidang tanah pekarangan dengan bangunan rumah temboklantai 2 (tingkat) luas + 8 Ru (122 m2) terletak Dusun Dawuhan,RT 04 RW 02, Desa Mancon Kec. Wilangan, Kab.

bukan lagi kewenangan Mahkamah Agung;Bahwa oleh karena ternyata Mahkamah Agung telah melakukan kekhilafan ataukekeliruan yang nyata, maka permohonan peninjauan kembali harus dikabulkan sekedarmengenai jumlah uang pengganti, yaitu hanya seyumlah Rp1.714.350.000,00;Menimbang, oleh karena terjadi perbedaan pendapat (Dissenting Opinion) antaraKetua Majelis dengan Anggota Majelis dan telah diusahakan dengan sungguhsungguhntuk Salinan jUndang No. 14Tahun 1985 tentang Mahkamah Avtahgdkegiuldodadghesia sebagaimmana

Bahwa dengan telah dilakukannya pembayaran sebagaimana pada poinnomor 1 (satu) di atas total utang yang didalilkan oleh Pemohon PKPU tidaklagi senilai sebagaimmana dalam permohonannya;6. Bahwa dengan demikian dalil pemohon sebagaimana dalampermohonannya tidak memenuhi kriteria utang yang sederhana dan/atausyarat pembuktian sederhana yang merupakan syarat mutlak permohonanPKPU sebagaimana ditentukan dalam pasal 8 ayat (4) UU KPKPU;7.

adalah mulai tanggal 26 Juli 2021 pukul 00.00 wibsampai dengan tanggal 30 Juli 2021 pukul 11.00 Wib, dalammenentukan waktu masa sanggah tersebut pokja lelang pengadaanberpedoman pada ketentuan pasal 104 ayat (3) dan (4) PeraturanMenteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat, yangmenerangkan :Ayat (3).Sanggah banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1)disampaikan paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah jawabansanggah dimuat dalam aplikasi sistim pengadaan secaraelektronik.Ayat (4).Sanggah banding sebagaimmana

tanah obyek sengketa dilakukan olehTURUT TERGUGAT, ternyata TERGUGAT IV selaku pemohon tidak hadirdan juga tidak menunjukan kuasanya untuk mewakili yang bersangkutanselaku pemohon, padahal kehadiran TERGUGAT IV sebagai petunjuklokasi bidang tanah dan perbatasan tanah yang akan diukur dandimohonkan penerbitan sertifikat atas tanah yang bersangkutan adalahhal yang mutlak/wajidb dan pelanggaran terhadap hal tersebut akanmengakibatkan batalnya Sertifikat karena adanya cacat hokumadministratif , hal ini sebagaimmana

Sebagaimmana bukti Surat Ketetapan luaran PembangunanDaerah pada tahun 1973, tercatat atas nama A Djuminnah, dengan batas batas sebagai berikut : Sebelah Utara : Tanah H.Wardan, SebelahSelatan: Tanah Pak Yudi, Sebelah Barat : Tanah Misnah, Sebelah Timur :Halaman 21Putusan Nomor 1147/Pdt.G/2020/PA.GMJalan, Yang selanjunya disebut sebagai : "OBYEK SENGKETA" yangkemudian penggugat juga mengatakan sampai sekarang dikuasaiTERGUGAT 1 dan TERGUGAT 2 sebagaimana dalil gugatan penggugatyang tidak benar tersebut.Bahwa

Sebagaimmana bukti SuratKetetapan luaran Pembangunan Daerah pada tahun 1973, tercatat atasnama A Djuminnah, dengan batas batas sebagai berikut : Sebelah Utara :Tanah H.Wardan, Sebelah Selatan: Tanah Pak Yudi, Sebelah Barat : TanahMisnah, Sebelah Timur : Jalan, Yang selanjunya disebut sebagai : "OBYEKSENGKETA" yang kemudian penggugat juga mengatakan sampai sekarangdikuasai TERGUGAT 1 dan TERGUGAT 2 sebagaimana dalil gugatanpenggugat yang tidak benar tersebut.

padasebelah Utara tanah sengketa 27 (dua puluh tujuh) sertipikat adalah merupakanHalaman 14 dari 54 Putusan Nomor 36/Pat.G/2016/PN Mowbagian dari tanah sertipikat Hak Milik Nomor 49, sebagai satu kesatuan tanahpemecahan 53 ( lima puluh tiga ) bidang tanah sertipikat Hak Milik, dan Bukantanah Nati bin Nasir.Bahwa dengan tidak sama luas dan batasbatas tanah yangdisengketakan Penggugat dengan luas tanah yang dikuasai Tergugat tersebut, maka secara hukum gugatan Penggugat terbukti Obscuur Libelalias kabur, sebagaimmana

Bank wajib meneliti kebenaran dokumen pendukung, identitas calonnasabah sebagaimmana disebut dalam huruf b;d. Bank dilarang membuka atau memelihara rekening anonym ataurekening yang menggunakan nama fiktif;e.

kegitan berupa identifikasi, verifikasi danPemantauan yang dilakukan Bank untuk memastikan bahwa tranSaksisesuai dengan Frofile Calon Nasabah;Dan Pasal 12 ayat (1) diatur bahwa Dalam rangka melakukanhubungan usaha dengan nasabah, berlaku ketentuan sebagai berikut :> Bank wajib meminta informasi untuk mengetahui profile calonnasabah;> Identitas calon nasabah harus dapat dibuktikan dengankeberadaan dokumendokumen pendudukung;:> Bank wajib meneliti kebenaran dokumen pendukung, identitascalon nasabah sebagaimmana

Bahwa Objek Sengketa yang ditetapbkan TERGUGATbertentangan dengan Asasasas Umum Pemerintahan yangBaik (AUPB) sebagaimmana dimaksud dalam Pasal 5 huruf cdan Pasal 10 ayat (1) UU No. 30 Tahun 2014, khususnyaAsas Kepastian Hukum.

Bahwa sesuai dengan gugatan Penggugat yang mengajukan gugatanterhadap kepemilkan tanah oleh Tergugat , Tergugat Ill, Tergugat Ill,SebagaimMana AiMAKSUA GAlAM ........ceceesceeceeeceeeceeeceeeeeceeeceeecaeeeeeeeeeeeseeeeeaeeeeeeeeeees5.1.1. Sertipikat Hak Milik Nomor 8081/Cengkareng Barat tanggal 7 Desember2000 An Ai Chirddin in casu Tergugat , yang dikeluarkan oleh KantorPertanahan Jakarta Barat in casu Turut Tergugat I... eee eeeeeeeeeeeeeeeeeees5.1.2.