Duta Swakarya Indah beserta 1 lembar lampiran Peta;

Izin lokasi dari bupati/walikota yang dilengkapi dengan peta digitalcalon lokasi dengan skala 1:100.000 atau 1:50.000 (cetak peta danfile elektronik) Ssesuai dengan peraturan perundangundangan dantidak terdapat izin yang diberikan pada pihak lain.g. Pertimbangan teknis ketersediaan lahan dari dinas yang membidangikehutanan, apabila areal yang diminta berasal dari kawasan hutan.h.

DUTA SWAKARYA INDAH yang diwakili olehMISNO Bin KARYOREJO bersalah melakukan Tindak Pidana perusahaanperkebunan yang melakukan usaha budidaya tanaman perkebunan denganluasan skala tertentu dan/atau usaha pengolahan hasil perkebunan dengankapasitas pabrik tertentu yang tidak memiliki Izin Usaha Perkebunansebagaimana diatur dalam Pasal 105 Jo Pasal 47 Jo Pasal 113 ayat (1)UndangUndang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan;2. Menjatuhkan Pidana Denda terhadap Terdakwa PT.

Duta Swakarya Indah yang diwakilioleh Misno Bin Karyorejo tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidanaPerusahaan perkebunan yang melakukan usaha budidaya tanamanperkebunan dengan luasan skala tertentu dan / atau usaha pengolahan hasilperkebunan dengan kapasitas pabrik tertentu yang tidak mememiliki Izin UsahaPerkebunan sebagaimana diatur dalam Pasal 105, jo. Pasal 47, jo. Pasal 113 ayat(1) Undangudang RI No. 39 Tahun 2014, dan Membebaskan Terdakwa PT.

DUTA SWAKARYA INDAH yang diwakili oleh MISNOBin KARYOREJO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindakpidana Tanpa Izin Usaha Perkebunan Melakukan Budidaya Tanaman PerkebunanDengan Luasan Skala Tertentu sebagaimana dalam dakwaan tunggal.;2. Menjatuhkan pidana denda kepada PT DUTA SWAKARYA INDAH sejumlah Rp.6.000.000.000, (enam milyar rupiah).;3.

Duta Swakarya Indahbeserta 1 lembar lampiran Peta;13.1 lembar foto copi yang dilegalisir laporan pembangunan perkebunan kelapasawit pola kemitraan untuk masyarakat tempatan (pola KKPA) Nomor:030/DSI/III/2012 tanggal 20 Maret 2012 beserta 1 lembar lampiran Peta14.1 lembar foto copi yang dilegalisir peta kerja kebun siak 2017 skala 1:85000,PT. Duta Swakarya Indah;15.1 lembar foto copi yang dilegalisir peta tanaman kelapa sawit diluar IUP seluas334,87 ha, PT.

Riau Skala 1 :50.000 luas 15.700 Ha (BB433);435 Buku company profile PT BKM. (BB434);436Peta Permohonan Ijin Usaha Hutan Tanaman AN. PT Balai Kayang Mandri(Blok Tasik Metas) Kec. Sei. Apit Kab. Siak Prop. Riau Skala 1 : 50.000 luas6.500 Ha.(BB435);437Peta Permohonan Ijin Usaha Hutan Tanaman AN. PT Balai Kayang Mandri(Blok Sam Sam) Kec. Kandis Kab. Siak Prop. Riau Skala 1 : 50.000 luas6.750 Ha.

BALAI KAYANGMANDIRI Kabupaten Siak Provinsi Riau Skala 1 : 20.000 Luas 3.575 Ha( Bruto ) , 2.447 Ha ( Netto ). (BB462) ;4644 ( Satu ) Lembar Peta Situasi Bagan Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil HutanKayu Pada hutan Tanaman (UPHHKHT) tahun 2004 PT. BALAI KAYANGMANDIRI Kabupaten Siak Provinsi Riau Skala 1 : 50.000 Luas 3.575 Ha( Bruto ) , 2.447 Ha ( Netto ).

PT.BINA DAYA BINTARA Kabupaten SiakProvinsi Riau Skala 1 : 20.000 Luas : 3.900 Ha (Bruto) , 3.346 Ha ( Netto ).(BB521) ;523 1 (satu) Lembar Peta Kerja Rencana Kerja Tahunan (RKT) UsahaPemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman Tahun 2005 An.PT.BINA DAYA BINTARA Kabupaten Siak Provinsi Riau Skala 1 : 20.000Luas : 3.900 Ha( Bruto ) , 3.346Ha ( Netto ). (BB522) ;524Buku Perhitungan Rampung Rencana Kerja Tahunan UPHHK HT Tahun2005 AN PT.

PT Rimba Mandau Lestari di Kecamatan Siak KabupatenSiak Provinsi Riau Periode Juni 2002 yang ditandatangani oleh Ketua TimPemeriksa ABDUL HARRIS, S.Hut.T. dan Peta Laporan Hasil Survey MikroIUPHHKHT PT Rimba Mandau Lestari di Provinsi Riau Skala 1:50.000..

(BB689);69 1 1( satu ) Lembar Peta Situasi Rencana Kerja Tahunan (RKT) UsahaPemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman Tahun 2005 An.PT.RIMBA MANDAU LESTARI Kabupaten Siak Provinsi Riau Skala 1 :50.000 Luas : 3.363Ha( Bruto ) , 2.856 Ha ( Netto ).

Menyelenggarakan Sertifikat IRTP, Melaksanakan BINDALWASproduksi dan distribusi makanan dan minuman; Bahwa Keahlian Saksi di bidang kefarmasian dan perbekalankesehatan, makanan dan minuman termasuk didalamnya zat ataubahan yang menyebabkan adiktif seperti Alkohol / Etanol:;Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 348/Pid.Sus/2018/PN TlgBahwa yang diterangkan Terdakwa dalam perkara ini dalammengedarkan produksi pangan sebelum produk diedarkan harusmendapatkan ijin edar / registrasi yakni berupa nomor MD/ML untukproduk skala

besar / High risk dan PIRT untuk skala kecil/low risktujuannya agar produk tersebut terjamin mutu Keamanan;Bahwa minuman keras merk anggur merah dan topi miring yangdiperdagangkan terdakwa tersebut termasuk jenis pangan karenaberasal dari sumber hayati dari pertanian, perkebunan yang dilakukanpengolahan/mengubah kemasan lebih kecil ;Bahwa Kegiatan dalam mengedarkan pangan berupa minumanberalkohol jenis anggur merah dan topi miring sebelum produkdiedarkan harus mendapat ijin edar / registrasi yakni

berupa nomor MD /ML untuk produk sekala besar / high risk dan PIRT untuk skala kecil /low risk tujuannya agar produk tersebut terjamin mutu keamanan;Bahwa dalam perkara ini terdakwa dikatakan tidak memiliki ijin edarkarena Pelaku usaha sebelum mengedarkan produk olahan yangdiproduksi si dalam negeri maupun yang diimport harus mendapatkaniin edar tujuannya adalah untuk menjamin mutu keamanan dan gizisedangkan kalau tidak mencantumkan ijin edar tidak ada jaminan mutukeamanan dari pemerintah;Bahwa

tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenanguntuk menjual minuman beralkohol jenis topi miring dan jenis anggur merah;Bahwa, benar minuman keras merk anggur merah dan topi miring yangdiperdagangkan terdakwa tersebut termasuk jenis pangan karena berasaldari sumber hayati dari pertanian, perkebunan yang dilakukanpengolahan/mengubah kemasan lebih kecil ;Bahwa, benar dalam mengedarkan produksi pangan sebelum produkdiedarkan harus mendapatkan ijin edar / registrasi yakni berupa nomorMD/ML untuk produk skala

besar / High risk dan PIRT untuk skala kecil/lowrisk tujuannya agar produk tersebut terjamin mutu keamanan;Bahwa, benar minuman keras merek anggur merah dan topi miring yangdijual oleh terdakwa adalah minuman keras beralkohol yang dilihat darikemasannya resmi atau legal tetapi bagi penjualannya harus memiliki SIUPMB;Bahwa, benar SIUPMB minuman beralkohol dalam pengertian PerdaKab.Tulungagung Nomor 04 Tahun 2011 tentang pengendalian danPengawasan Peredaran Minuman Beralkohol di Kabupaten Tulungagungyaitu

Usaha Perkebunan untuk Budiadaya)tersebut Sampai saat ini belum ada mengatur terkait sanksi pidanamaupun sanksi adminsitrasi; Bahwa pembukaan dan atau pengolahan lahan dengan cara membakarmerusak ekosistem dan mengganggu pernapasan serta memusnahkanjasad jasad retnik untuk kesuburan tanah contohnya cacing; Bahwa perbuatan Terdakwa tidak dibenarkan membuka lahan dengancara membakar dan tidak ada celah sedikitoun pada Undang UndangNomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan tersebut membuka lahandengan skala

AMRIZALISMAIL, perbuatan Terdakwa tidak dibenarkan membuka lahan dengancara membakar dan tidak ada celah sedikitpbun pada Undang UndangNomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan tersebut membuka lahandengan skala luasan berapapun dibolehkan dengan cara membakar;Bahwa benar berdasarkan keterangan Ahli yang bernama Ir.

Perkebunan;Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap Pelaku UsahaPerkebunan berdasarkan UndangUndang Nomor 39 Tahun 2014 TentangPerkebunan Pasal 1 angka 8 (delapan) adalah setiap pekebun dan/atauperusahaan Perkebunan yang mengelola Usaha Perkebunan;Putusan Nomor 28/Pid.BLH/2020/PN Sak halaman 21 dari 30 halaman22Menimbang, bahwa yang dimaksud Pekebun dalam UndangUndangNomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan adalah orang perseorangan warganegara Indonesia yang melakukan Usaha Perkebunan dengan skala

usahatidak mencapai skala tertentu, sedangkan yang dimaksud dengan PerusahaanPerkebunan adalah badan usaha yang berbadan hukum, didirikan menuruthukum Indonesia dan berkedudukan di wilayah Indonesia, yang mengelolaUsaha Perkebunan dengan skala tertentu;Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Usaha Perkebunan adalahusaha yang menghasilkan barang dan/atau jasa Perkebunan;Menimbang, bahwa Orang perseorangan adalah setiap orang dipandangdari segi hukum, ia mampu mempertanggungjawabkan perbuatan yangdilakukannya

Bukti Turut Terbantah I53 : Cek Plot Peta keseluruhan 17Sertipikat aquo dalam Skala 1:50054. Bukti Turut Terbantah I54 : Cek Plot Peta Hak Milik No.2037/Petukangan Selatan dalam Skala 1:50055. Bukti Turut Terbantah I55 : Cek Plot Peta Hak Milik No.2038/Petukangan Selatan dalam Skala 1:50056. Bukti Turut Terbantah I56 : Cek Plot Peta Hak Milik No.2039/Petukangan Selatan dalam Skala 1:50057. Bukti Turut Terbantah I57 : Cek Plot Peta Hak Milik No.2040/Petukangan Selatan dalam Skala 1:50058.

Bukti Turut Terbantah I58 : Cek Plot Peta Pak Milik No.2042/Petukangan Selatan dalam Skala 1:50059. Bukti Turut Terbantah I59 : Cek Plot Peta Hak Milik No.2043/Petukangan Seiatan dalam Skala 1:50060. Bukti Turut Terbantah I60 : Cek Plot Peta Hak Milik No.2044/Petukangan Selatan dalam Skala 1:50061.Bukti Turut Terbantah I61 : Cek Plot Peta Hak Milik No.2045/Petukangan Selatan dalam Skala 1:50062. Bukti Turut Terbantah I62 : Cek Plot Peta Hak Milik No.2046/Petukangan Selatan dalam Skala 1:50063.

Bukti Turut Terbantah I63 : Cek Plot Peta Hak Milik No.2047/Petukangan Selatan dalam Skala 1:50064. Bukti Turut Terbantah I64 : Cek Plot Peta Hak Milik No.2048/Petukangan Selatan dalam Skala 1:50065. Bukti Turut Terbantah I65 : Cek Plot Peta Hak Milik No.2049/Petukangan Selatan dalam Skala 1:50066. Bukti Turut Terbantah I66 : Cek Plot Peta Hak Milik No.2050/Petukangan Selatan dalam Skala 1:50067. Bukti Turut Terbantah I67 : Cek Plot Peta Hak Milik No.2051/Petukangan Selatan dalam Skala 1:50068.

Bukti Turut Terbantah I68 : Cek Plot Peta Hak Milik No.2089/Petukangan Selatan dalam Skala 1:50069. Bukti Turut Terbantah I69 : Cek Plot Peta Hak Milik No.2090/Petukangan Selatan dalam Skala 1:50070.

Bukti Turut Terbantah I70 : Cek Plot Peta Hak Milik No.2091/Petukangan Selatan dalam Skala 1:500Bukti surat dari Turut Terbantah tersebut, telah diberi materai secukupnya dantelah dileges serta telah dicocokkan dengan aslinya;Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalildalil sangkalannya TurutTerbantah II dipersidangan telah mengajukan bukti surat berupa fotocopy antaralain sebagai berikut :1.

ALIAS AULIA BIN KATEKterdakwa langsung menusuk tubuhsaksi korban AULIA RAHMAN ALIAS AULIA BIN KATEKdi bagian leher belakangsebelah kanan dengan menggunakan senjata tajam jenis badik tersebut, setelahitu terdakwa melarikan diri ke rumah terdakwa yang beralamatkan di JalanPemda RW 04 Desa Tanah Merah Kecamatan Tanah Merah Kabupaten Inhil Riau dan sebelum terdakwa sampai dirumah terdakwa, terdakwa terlebih dahulumembuang senjata tajam jenis badik tersebut ke Sungai Indragiri tepat nyadidepan pelabuhan Skala

Inhil Riau dansebelum terdakwa sampai dirumah terdakwa, terdakwa terlebih dahulumembuang 1 (satu) bilah senjata tajam jenis badik ke Sungai Indragiri tepat nyadidepan pelabuhan Skala Desa Tanah Merah.

Inhil Riau dan sebelum terdakwa sampai dirumah terdakwa, terdakwa terlebih dahulumembuang 1 (satu) bilah senjata tajam jenis badik ke Sungai Indragiri tepat nyadidepan pelabuhan Skala Desa Tanah Merah.

Nip 19640911 199502 2001, Psikolog Pemeriksa pada RumahSakit Jiwa Daerah Surakarta yang dilakukan pada 21 Nopember 2012, denganhasil pemeriksaan :Dengan menggunakan skala kemasakan sosial dan instrument yang menunjukkanbahwa kemasakan sosial Verli setara dengan anak usia 9 tahun 2Potensi Kemampuan Verli menunjukkan suspeet IQ = 4050 (Mental RetardasiSedang ) Observasi dan wawancara : Daya tangkap kurang, miskin pertimbangan, peka dansuka diperhatikan serta mudah dipengaruhi, Verli cukup kooperatif

Nip 19640911 199502 2001, Psikolog Pemeriksa padaRumah Sakit Jiwa Daerah Surakarta yang dilakukan pada 21 Nopember 2012,dengan hasil pemeriksaan :Dengan menggunakan skala kemasakan sosial dan instrument yang menunjukkanbahwa kemasakan sosial Verli setara dengan anak usia 9 tahun 2bulan .Potensi Kemampuan Verli menunjukkan suspeet IQ = 4050 (Mental RetardasiSedang) .Observasi dan wawancara : Daya tangkap kurang, miskin pertimbangan, peka dansuka diperhatikan serta mudah dipengaruhi, Verli cukup kooperatif

Nip 19640911 199502 2001, Psikolog Pemeriksa pada RumahSakit Jiwa Daerah Surakarta yang dilakukan pada 21 Nopember 2012, denganhasil pemeriksaan :Dengan menggunakan skala kemasakan sosial dan instrument yang menunjukkanbahwa kemasakan sosial Verli setara dengan anak usia 9 tahun 2bulan .10Potensi Kemampuan Verli menunjukkan suspeet IQ = 4050 (Mental RetardasiSedang ) . 22 22222 ===Observasi dan wawancara : Daya tangkap kurang, miskin pertimbangan, peka dansuka diperhatikan serta mudah dipengaruhi

menurut Ahli Kehutanan DENNY DWINATA HERYANTO, S dariBalai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah XIX Pekanbaru, lahan yangterbakar berada pada titik koordinat N 140'32.0484" E 101 23'4.236',setelah dilakukan pengeplotan terhadap peta kawasan hutan Provinsi RiauHalaman 2 dari 13 halaman Putusan Nomor 190/PID.SUS.LH/2018/PT PBRlampiran Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK . 878/ Menhutll/ 2014tanggal 29 September 2014 dan Peta Perubahan Peruntukan Kawasan Hutanmenjadi bukan Kawasan Hutan di Provinsi Riau skala

menurut Ahli Kehutanan DENNY DWINATA HERYANTO, S dariBalai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah XIX Pekanbaru, lahan yangHalaman 4 dari 13 halaman Putusan Nomor 190/PID.SUS.LH/2018/PT PBRterbakar berada pada titik koordinat N 140'32.0484" E 101 23'4.236',setelah dilakukan pengeplotan terhadap peta kawasan hutan Provinsi Riaulampiran Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK . 878/ Menhutll/ 2014tanggal 29 September 2014 dan Peta Perubahan Peruntukan Kawasan Hutanmenjadi bukan Kawasan Hutan di Provinsi Riau skala

membakar lahan semak belukardisekitar lahan yang terdakwa kerjakan.Bahwa menurut Ahli Kehutanan DENNY DWINATA HERYANTO, S dariBalai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah XIX Pekanbaru, lahan yangterbakar berada pada titik koordinat N 140'32.0484 E 101 23'4.236',setelah dilakukan pengeplotan terhadap peta kawasan hutan Provinsi Riaulampiran Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.878/Menhutll/2014tanggal 29 September 2014 dan Peta Perubahan Peruntukan Kawasan Hutanmenjadi bukan Kawasan Hutan di Provinsi Riau skala

Toba Mandiri Lestari yang terletak dalamwilayah Desa Sipagabu, Kecamatan Nassau, Kabupaten Toba Samosirberdasarkan hasil titik koordinat yang telah diambil, kKemudian diplot kedalam peta skala 1 : 250.000 pada lampiran Keputusan Menteri KehutananR.

Berdasarkan Pasal 1 angka 9 UndangUndang Nomor 39 Tahun2014 tentang Perkebunan, yang dimaksud dengan pekebun adalah orangperseorangan warga negara Indonesia yang melakukan usaha perkebunan denganskala usaha tidak mencapai skala tertentu.

Sedangkan berdasarkan Pasal 1 angka 10UndangUndang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan, perusahaanperkebunan adalah badan usaha yang berbadan hukum, didirikan menurut hukumIndonesia dan berkedudukan di wilayah Indonesia, yang mengelola UsahaPerkebunan dengan skala tertentu;Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 196/Pid.B/LH/2021/PN MpwMenimbang, bahwa dalam perkara a quo telah dihadapkan Terdakwa TaminBin Dulsalim dalam persidangan selaku orang atau subyek hukum yang dalamkeadaan sehat jasmani dan rohani

Sungai Pinyuh KabupatenMempawah yang rencananya akan ditanami buah semangka dan buah blewa.Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, TerdakwaTamin Bin Dulsalim termasuk orang perseorangan warga negara Indonesia yangmelakukan usaha perkebunan dengan skala usaha tidak mencapai skala tertentu,sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur setiap pelaku usaha perkebunantersebut telah terpenuhi;Menimbang, bahwa selanjutnya tentang apakah Terdakwa dapat dinyatakanbersalah dan dapat dijatuhi

persidangantersebut adalah Penggugat, Tergugat I beserta Kuasanya, TergugatII dan 1 ( satu ) orang petugas pengukur dari Badan PertanahanNasional Kabupaten Pulang Pisau, dengan hasil pemeriksaansebagai berikut Dari Atuk Rendam ke Muara Sei Juhur 150 metere Dari Muara Sei Juhur ke Sei Bajai Kurik 370 metere Jadi jumlah panjang keseluruhannya 520 meter;Menimbang bahwa, mencermati hasil pengukuran~ yangdilakukan oleh Petugas pertanahan Nasional sebagaimana BeritaAcara Sidang dan Gambar Sketsa dengan Skala

1 : 20.000,mengandung arti setiap 1 (satu) Cm di Peta = 20.000 Cm dilapangan atau dengan kata lain 1 (satu) Cm di Peta = 200 m dilapangan;Menimbang bahwa, berdasarkan pengukuran, yang tertera dalamgambar dengan skala 1: 20.000, maka ditemukan panjangdibahagian Barat dari titik Atuk Rendam ke Titik Sei BajaiKurik adalah 520 m;e Ukuran panjang dibahagian Utara dari Titik Atuk Rendamke Titik Hutan Kosong /Belukar adalah 480 m.e Ukuran Panjang dibahagian Timur dari titik Atuk Rendamke Titik Sei Bajai

., mengalami ketergantungan serta tidak terindikasi terlibatdalam jaringan perdagangan gelap Narkotika skala lokal, nasionalmaupun internasional;Bahwa judex juris juga telah mengabaikan dan tidakmempertimbangkan hasil pemeriksaan urine Pemohon PeninjauanKembali/Terpidana yang dilakukan pada tanggal 7 Mei 2016 sesuaiBerita Acara Nomor LAB.: 412/NNF/2016, yang menyatakan positifmengkonsumsi MDMA atau ekstasi:Bahwa judex juris juga tidak memperhatikan jumlah barang bukti yangditemukan oleh petugas pada

103UndangUndang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; Dari buktibukti novum a quo menunjukkan bahwa Putusan judex jurisJuncto Putusan judex facti tidak tepat sebagaimana telah teruraikandalam pertimbangan ad. 1 tersebut di atas, bahwa Putusan judex jurisdan Putusan judex facti yang menyatakan terbukti Pasal 113 UndangUndang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika harus dibatalkandengan pertimbangan: Bahwa menurut doktrin, ketentuan Impor hanya ditetapbkan dalamHigh Scale Drug Business/Bisnis Narkotika Skala

Arara Abadi;Bahwa ahli Riski Al Hadi menerangkan berdasarkan tumpang susun titikkoordinat terhadap Peta Kawasan Hutan Provinsi Riau skala 1:250.000Lampiran Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan NomorSK.903/MENLHK/SETJEN/PLA.2/12/2016 tanggal 7 Desember 2016 danPeta Lampiran Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.703/MENHUT1/2013 tanggal 21 Oktober 2013 tentang Perubahan Keputusan MenteriKehutanan Nomor 743/KPTSII/1996 tanggal 25 November 1996 tentangPemberian Hak Pengusahaan Hutan Tanaman

Arara Abadi; Bahwa ahli Riski Al Hadi menerangkan berdasarkan tumpang susun titikkoordinat terhadap Peta Kawasan Hutan Provinsi Riau skala 1:250.000Lampiran Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan NomorHalaman 6 dari 33 Putusan Nomor 185/Pid.Sus/2021/PN SakSK.903/MENLHK/SETJEN/PLA.2/12/2016 tanggal 7 Desember 2016 danPeta Lampiran Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.703/MENHUT11/2013 tanggal 21 Oktober 2013 tentang Perubahan Keputusan MenteriKehutanan Nomor 743/KPTSII/1996 tanggal 25 November

Arara Abadi;Bahwa ahli Riski Al Hadi menerangkan berdasarkan tumpang susun titikkoordinat terhadap Peta Kawasan Hutan Provinsi Riau skala 1:250.000Lampiran Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan NomorSK.903/MENLHK/SETJEN/PLA.2/12/2016 tanggal 7 Desember 2016 danPeta lampiran Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.703/MENHUT11/2013 tanggal 21 Oktober 2013 tentang Perubahan Keputusan MenteriKehutanan Nomor 743/KPTSII/1996 tanggal 25 November 1996 tentangPemberian Hak Pengusahaan Hutan Tanaman

Ahli Rizki Al Hadi bin Arwin yang pendapatnya dibacakan di persidanganpada pokoknya sebagai berikut: Bahwa berdasarkan tumpang susun titik koordinat terhadap Peta Kawasan HutanProvinsi Riau skala 1:250.000 Lampiran Keputusan Menteri Lingkungan Hidup danKehutanan Nomor SK.903/MENLHK/SETJEN/PLA.2/12/2016 tanggal 7 Desember2016 dan Peta Lampiran Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.703/MENHUT1/2013 tanggal 21 Oktober 2013 tentang Perubahan Keputusan Menteri KehutananNomor 743/KPTSII/1996 tanggal 25

PUTUSANNomor 538/Pdt.G/2019/PA.Stb.DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Stabat Klas B yang memeriksa dan mengadiliperkara pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telahmenjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara CeraiGugat antara:Demiyati binti Sugiyat, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SekolahLanjutan Tingkat Pertama, pekerjaan Mengurus RumahTangga, tempat tinggal di Jalan Bersama, Lingkungan ,Kelurahan Sei Skala, Kecamatan Selesai

, Kabupaten Langkat,sebagai Penggugat;melawanIrwan bin Ismail Gimun, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SekolahLanjutan Tingkat Pertama, pekerjaan dahulu Wiraswasta,tempat tinggal dahulu di Jalan Bersama, Lingkungan ,Kelurahan Sei Skala, Kecamatan Selesai, Kabupaten Langkat,sekarang tidak diketahui lagi keberadaannya di seluruhwilayah Republik Indonesia, sebagai Tergugat;Pengadilan Agama tersebut;Telah membaca semua Surat dalam perkara ini;Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksisaksi yang

Digitasi untuk Peta Garis skala 1 : 5000,o. Layout peta foto dan Peta garis masingmasing skala 1 : 5000,p. Pencetakan aloum peta foto dan peta garis, Pada tahapan tersebut beberapa ahli yang namanya terdapat dalam dokumenpendukung tenaga ahli PT. Tritunggal Selaras Consultant Utama, yaitu :a. Ketua Tim Ahli (Team Leader) : Prof. Dr. Sri Hardiyanti P, A.P.U.mulai melaksanakan pekerjaan tanggal 04 Nopember 2012 sampai dengan11 Nopember 2012 di Jakarta, yang meliputi kegiatan :1.

Mozaiking / penggabungan foto yang dikoreksi untuk seluruh PulauNunukan ;53O.p.Penajaman,Pembuatan Peta Foto skala 1 : 5000,Digitasi untuk Peta Garis skala 1 : 5000,Layout peta foto dan Peta garis masingmasing skala 1 : 5000,Pencetakan aloum peta foto dan peta garis,Pada tahapan tersebut beberapa ahli yang namanya terdapat dalam dokumenpendukung tenaga ahli PT. Tritunggal Selaras Consultant Utama, yaitu :a.029 5Ketua Tim Ahli (Team Leader) : Prof. Dr.

Album hasil pemotretan foto udara skala 1 : 5.000 ;c.

Membuat desain model pemotretan udara Pulau Nunukan skala 1 : 5000 ;2. Penentuan jumlah titik Ground Control Point yang diperlukan ;3. Menentukan bagaimana proses pengolahan foto udara menjadi peta fotoSkala 1 : 5000 dan peta garis Skala 1 : 5000 ;4. Melakukan koreksi hasil pekerjaan setelah menjadi peta ;Bahwa secara pasti saksi tidak tahu kapan PT. Tritunggal melaksanakanpekerjaan dilapangan.

Ahli foto udara pada proyek "Pemutakhiran Peta Garis Skala 1:1.000 danPenyusunan Sistem Informasi Monitoring Tata Ruang (SIMTARU) KotaMalang, 2003 ;b.

Surat permohonan yang dilampiri dengan peta kawasan hutan yangdimohon pada peta dasar dengan skala minimal 1:50.000;Halaman 21 dari 82 halaman Putusan Nomor : 01/P/FP/2017/PTUNJKTPAGEb.

Adapun dokumendokumen yang dilampirkan olehPemohon adalah sebagai berikut:a) Surat Direktur No. 18/PT.Kal/Ktg/XII/2016 tertanggal 9 Desember2016 (Asli dan ditandatangani oleh Direktur);b) Peta Permohonan Pelepasan sebagian Kawasan Hutan ProduksiTetap dan Hutan Produksi yang dapat di konversi (HPK) seluas20.000 Ha dengan skala 1 : 50.000;c) Foto Citra Landsat dan Penafsiran Citra.

Dengan skala 1 : 50.000 (vide bukti T20) berdasarkan hasilOverlay disimpulkan Permohonan yang dapat diproses adalah permohonanyang terletak pada KPP dan KPPL.

Proposal dan rencana teknis yang ditandatangani oleh menteri, pejabatsetingkat Menteri, Gubernur, Bupati/Walikota, Pimpinan badan usaha/badanhukum atau pimpinan yayasan disertai peta lokasi skala 1 : 50.000 ataulebih besar dengan informasi luas kawasan hutan yang dimohon dalambentuk hardcopy dan softcopy format shapefile dengan koordinat sistemgeografis atau UTM Datum WGS 84;c.

Peta Permohonan Pelepasan sebagian Kawasan Hutan Produksi Tetapdan Hutan Produksi Yang Dapat Dikonversi (HPK) seluas 20.000 Hadengan skala 1 : 50.000 ;c. Foto Citra Landsat dan Penafsiran Citra.

Pembuatan Peta Foto skala 1 : 5000,Hal. 9 dari 117 hal. Put. No. 10/PID.TIPIKOR/2015/PT.SMR. Digitasi untuk Peta Garis skala 1 : 5000,. Layout peta foto dan Peta garis masingmasing skala : 5000,. Pencetakan album peta foto dan peta garis,Pada tahapan tersebut beberapa ahli yang namanya terdapat dalam dokumenpendukung tenaga ahli PT. Tritunggal Selaras Consultant Utama, yaitu :a. Ketua Tim Ahli (Team Leader) : Prof. Dr.

Membuatan jalur terbang,Penentuan ketinggian dan kecepatan pesawat untuk mendapatkan peta skala :5000,Observasi lapangan,Pengukuran titiktitik patok acuan (GCP) di Pulau Nunukan sebanyak 150titik,Melaksanakan pemasangan / pembuatan Branch Mark (BM), berupa bangunanberbentuk tugu/patok dari beton sebanyak 150 buah sesuai kontrak.

Pembuatan Peta Foto skala 1 : 5000,Digitasi untuk Peta Garis skala 1 : 5000,Layout peta foto dan Peta garis masingmasing skala : 5000,Pencetakan album peta foto dan peta garis,Pada tahapan tersebut beberapa ahli yang namanya terdapat dalam dokumenpendukung tenaga ahli PT. Tritunggal Selaras Consultant Utama, yaitu :a. Ketua Tim Ahli (Team Leader) : Prof. Dr.

Membuatan jalur terbang,Penentuan ketinggian dan kecepatan pesawat untuk mendapatkan peta skala :5000,Observasi lapangan,Pengukuran titiktitik patok acuan (GCP) di Pulau Nunukan sebanyak 150titik,Melaksanakan pemasangan/pembuatan Branch Mark (BM), berupa bangunanberbentuk tugu/patok dari beton sebanyak 150 buah sesuai kontrak.

Pembuatan Peta Foto skala : 5000,n. Digitasi untuk Peta Garis skala 1 : 5000,o. Layout peta foto dan Peta garis masingmasing skala : 5000,p. Pencetakan album peta foto dan peta garis,e Pada tahapan tersebut beberapa ahli yang namanya terdapat dalam dokumenpendukung tenaga ahli PT. Tritunggal Selaras Consultant Utama, yaitu :a. Ketua Tim Ahli (Team Leader) : Prof. Dr.

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 46 huruf e dan huruf f QanunAceh Nomor 19 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang WilayahAceh Tahun 20132033, menyebutkan:Kawasan budidaya rawan bencana alam, terdiri atas:e) kawasanrawan gempa bumi, ditetapkan dengan ketentuankawasan yang memiliki resiko tinggi jika terjadi gempa bumiHalaman 28 dari 110 HalamanPutusan Perkara Nomor 7/G/LH/2019/PTUN.BNA dengan skala VII XII MMI (Modified Mercally Intensity) meliputiseluruh wilayah Aceh;f) kawasan yang terletak di zona

Bahwa berdasarkan pengamatan Penggugat dengan mencoba untukmencari berbagai Sumber informasi untuk dapat memastikan apa yangdimaksud dengan Skala VIIXII MMI, dilansir oleh Badan Meteorologi,Klimatologi, dan Geofisika, Skala VII merupakan intensitas gempadalam katagori SANGAT KUAT, Skala VIII PARAH, Skala IXHEBAT, Skala X EKSTREM, Skala XI EKSTREM dan Skala XIlEKSTREM, artinya Seluruh wilayah Aceh sangat beresiko tinggiterjadi Gempa dengan intensitas Sangat Kuat, Parah, Hebat danEkstrem, terlebin

Bahwa apabila kemudian dilihat dari tabel tersebut di atas, Skala VIIs/d XIl sebagaimana diatur dalam RTRW Provinsi Aceh dimanakatagori Skala VII s/d XII MMI itu: merupakan skala dalamkatagori SANGAT KUAT s/d EKSTREM sehingga dapatlah diprediksipotensi apa yang akan terjadi apabila kKemudian Bendungan yangmerupakan katagori bangunan permanen, mengalami kerusakan, danapabila diperhatikan dengan seksama bagian berwarna merah padatabel di atas, yang menyebutkan sebagian besar dindingbangunan permanen

Bahwa di Kabupaten Gayo Lues sendiri pada Tanggal 29 Mei 2017,pukul 04.54 Wib juga pernah mengalami sejarah Gempabermagnitudo 4,9 s/d 6 Skala Richter di mana berdasarkan berbagalSumber yang dikutip oleh Penggugat, Gempa yang terjadi diKabupaten Gayo Lues, Provinsi Aceh dan sekitarnya merupakanakibat Sesar atau Patahan Sumatera Segmen Tripa yang kembalibergerak, yang mana Segmen sesar tersebut memiliki riwayat Gempabermagnito 6,0 dan maksimal diperkirakan mencapai skala magnito7,7.

VIII PARAH Skala IX HEBAT , Skala X EKSTREM ,Skala XI EKSTREM dan Skala XII EKSTREM artinya seluruh wilayahAceh sangat beresiko tinggi teraadi Gempa dengan intensitas SangatKuat, Parah, Hebat dan Ekstrem, terlebih bagi PLTA TampurI yang akandibangun di kabupaten Gayo Lues yang merupakan Zona Patahan Aktifyang merupakan bagian dari Jalur Patahan Sumatera adalah dalil yangberlebinan sehingga harus dikesampingkan;.

Fotocopy Peta Admisitrasi Kecamatan Simpang Empat dengan Skala Peta :30.000 yang bersumber dari Peta Rupa Bumi, Digital Indonesia Bako Surtanaldan Peta RT/RW Kabupaten Asahan Pemerintahan Kabupaten Asahan,selanjutnya diberi tanda .......... cece cece eee cece ee eeeeee estas eeeeeenaeenaeeesP7 ;8. Fotocopy Areal Hak Guna Usaha Perkebunan PT.

Padasa Enam Utamadengan Skala 1 : 30.000 diatas kertas Kalkir, selanjutnya diberiMenimbang, bahwa buktibukti surat dari Penggugat P1 s/d P8 tersebutdiatas telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok serta juga telah diberimeterai cukup, sehingga sah dapat diterima sebagai buktidipersidangan ;Menimbang, bahwa selain buktibukti surat tersebut diatas, Penggugat didepanpersidangan juga telah mengajukan saksisaksi yang sebelum memberi keterangantelah bersumpah/berjanji menurut cara agamanya dan

dari titiktitik Patok yang diletakkan oleh petugas BPNdan dihubungkan dengan Skala Peta letak Tanahtersebut ; Bahwa luas tanah HGU sebelum Konsesi dilakukan luasnya semula sekitar1042 Ha, tetapi setelah dikeluarkan tanah garapan masyarakat luasnya HGUyang diserahkan kepada PT.P VI seluas + 954 Ha saat itu di DesaSukaraja ;Bahwa sebelum PT.

Padasa Enam Utama tersebut luas tanahyang lama dengan yang baru ada perubahan luas tanahnya menjadi 151,45 Hayang sesuai dengan petaBahwa tanah garapan Tergugat masih di dalam satu hamparan HGUPenggugat di Desa Sukaraja berdasarkan peta HGU milik PT.Padasa EnamBahwa saksi dapat menentukan batasbatas HGU Penggugat oleh karenaberdasarkan melihat dari titiktitik Patok yang diletakkan oleh petugas BPNdan dihubungkan dengan Skala Peta letak Tanahtersebut ; Bahwa luas tanah HGU sebelum Konsesi dilakukan

Padasa Enam Utama dengan Skala 1 : 30.000 diatas kertaskalkir telah dapat dibuktikan bahwa apabila bukti P.8 tersebut ditempelkan denganpeta Kecamatan Simpang Empat maka terlihat jelas bahwasanya HGU PT. PadasaEnam Utama termasuk kedalam wilayah Desa Sukaraja dan menjelaskan bahwasanyaobjek sengketa termasuk kedalam HGU PT.

dengan Peta Lampiran Surat KeputusanMenteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : SK.577/MenhutII/2009tentang Penetapan Taman Hutan Raya Bukit Soeharto yang Terletak diKabupaten Kutai Kartanegara dan Kabupaten Panajam Paser Utara, ProvinsiKalimantan Timur seluas 67.766 (enam puluh tujuh ribu tujuh ratus enam puluhenam) hektar, tanggal 29 September 2009, dan pada sumber datanyamenyatakan dasarnya adalah Peta Tata Batas Hutan Wisata Bukit Soeharto DiKabupaten Kutai Propinsi Dati I Kalimantan Timur Skala

Menteri Kehutanan No. 270/Kpts/1991 tanggal 20 Mei 1991) dan BeritaAcara Tata Batas Taman Wisata Bukit Soeharto Tanggal 10 Maret 1990 yangtelah disahkan oleh Menteri Kehutanan Tanggal 15 Mei 1991 beserta petalampirannya skala : 25.000. Penggugat mendapatkan fakta hukum dan terbuktibahwa PT. Kaltim Batumanunggal melaksanakan kegiatan penambanganbatubara di dalam kawasan Taman Hutan Raya Bukit Soeharto dengan luasoverlapping UP OP PT.

Menteri Kehutanan No. 270/KptsII/1991tanggal 20 Mei 1991) dan Berita Acara Tata Batas Taman Wisata Bukit SoehartoTanggal 10 Maret 1990 yang telah disahkan oleh Menteri Kehutanan Tanggal 15 Mei1991 beserta peta lampirannya skala 1 : 25.000, didapat fakta bahwa peta tersebutditumpang tindihkan (overlay) dengan koordinat lampiran Keputusan Tergugat yaituKeputusan Bupati Kutai Kartanegara Tentang Persetujuan Izin Usaha PertambanganOperasi Produksi Kepada PT.

KALTIMBATUMANUNGGAL sesuai Surat Keputusan MenteriKehutanan Republik Indonesia Nomor : SK.577/MenhutII/2009tentang Penetapan Taman Hutan Raya Bukit Soeharto yangterletak di Kabupaten Kutai Kartanegara dan Kabupaten PenajamPaser Utara, Provinsi Kalimantan Timur seluas 148,22 (seratusempat puluh delapan, dua puluh dua perseratus) hektar, tanggal29 September 2009, Skala 1 : 50.000, tanggal 18 Januari 2016;: fotokopi sesuai fotokopi Peta Hasil Investigasi LSM Badakterhadap pelanggaran JIUP OP PT.

KALTIMBATUMANUNGGAL sesuai Surat Keputusan MenteriKehutanan Republik Indonesia Nomor : SK.577/MenhutII/2009tentang Penetapan Taman Hutan Raya Bukit Soeharto yangterletak di Kabupaten Kutai Kartanegara dan Kabupaten PenajamPaser Utara, Provinsi Kalimantan Timur seluas 148,22 (seratusempat puluh delapan, dua puluh dua perseratus) hektar, tanggal29 September 2009, Skala 1 : 25.000, tanggal 18 Januari: fotokopi sesuai fotokopi Peta Citralandsat 8 Investigasi LSMBadak terhadap pelanggaran JUPOP PT.