Sehubungan dengan kalimat tersebut,Adhami Chazawi mengatakan bahwa perbuatan menerima suap pada hurufasebelum perbuatan menerima hadiah diwujudkan, si pembuat telah memiliki suatukesadaran atau patut menduga bahwa pemberian hadiah itu dimaksudkan untukmenggerakkannya agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu yangbertentangan dengan kewajiban jabatannya.

Dan tindak pidana menerima suap disebut dengan suap pasif(passieve omkoping), subyek hukumnya adalah pegawai negeri yang menerimaHal.124 dari hal.168 Putusan Nomor 83/PID.SUSTPK/2019/PN.JKT.PST.suap, dimuat dan menjadi bagian dari kejahatan jabatan (Bab XVIII buku II) yakniPasal 418, 419 dan 420 KUHP;Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian unsur dimaksud, dihubungkandengan keterangan para saksi, adanya buktibukti surat, dan keterangan Terdakwa,serta barang bukti lainnya, maka diperoleh faktafakta

Seandainya KAP dan KJPPdiatur dan dipilin oleh terdakwa, seandainya asset yang dijaminkan fiktif,seandainya pimcab dan wapimcab Bank NTT Surabaya menerima suap atausesuatu yang dapat mempengaruhi permohonan kredit atas diri terdakwa,seandainya terdakwa mempengaruhi analis pusat, HGLB Komersil, PejabatPemutus Kredit yakni Absalom Sine dalam permohonan kreditnya makamungkin perbuatan tersebut dapat dicela atau melawan hukum.

Seandainya KAP dan KJPP diatur dandipilih oleh terdakwa, seandainya asset yang dijaminkan fiktif, Seandainyapimcab dan wapimcab Bank NTT Surabaya menerima suap atau sesuatu yangdapat mempengaruhi permohonan kredit atas diri terdakwa, seandainyaterdakwa mempengaruhi analis pusat, HGLB Komersil, Pejabat Pemutus Kredityakni Absalom Sine dalam permohonan kreditnya maka mungkin perbuatantersebut dapat dicela atau melawan hukum. terdapat pandang ahli hukumpidana yang menurut Penasehat hukum terdakwa sangat

bersangkutan ada memperlihatkan buktibuktitransfer dan tanda tangan dari Sekretaris terdakwa tetapi saksitidak memperhatikan dalam bukti transfer tersebut uangnyadimasukkan ke rekening siapa;Bahwa saksi tidak memperhatikan apakah daerahdaerah yangAndi Haris Surahman sebutkan dalam laporan kepada pimpinanbanggar memang benar menerima alokasi dana DPID atau tidak;Bahwa sepengetahuan saksi, dalam mekanisme yang ada diDPR, seseorang bisa langsung melapor menemui banggarapabila diduga ada anggota DPR yang menerima

suap dan yangdilaporkan Andi Haris Surahman adalah terkait dengan alokasidana DPID yang sepengetahuan saksi sudah masuk dalamAPBN berikut dengan namanama daerah yang berhakmenerima;Bahwa yang menentukan anggaran DPID adalah pembahasanantara Pemerintah dengan DPR dan mekanisme pembahasanyang dilakukan antara Pemerintah dengan DPR terdiri dariPembahasan Pendahuluan yaitu hanya membicarakan masalahkebijakankebijakan, kemudian masuk kepada Pembahasantingkat yang mana dalam tahap ini sudah membicarakanmengenai

Pste Bahwa terhadap keteranganyang dikonfrontasi tersebut,masingmasing saksi tetap padaketerangannya ;Menimbang, bahwa telah didengar keterangan Terdakwa di depanpersidangan ini, yang pada pokoknya sebagai berikut:Bahwa terdakwa menjabat sebagai anggota DPR sejak Oktober2009 dari Fraksi PAN dengan Dapil Sulawesi Tenggara danterdakwa duduk di Banggar pada bulan Oktober 2010;Bahwa terdakwa mengetahui bahwa diduga menerima suap/hadiah setelah diperiksa sebagai tersangka oleh KPK, sebelumnyayang terdakwa

PstMenimbang, bahwa unsur untuk menggerakan agar tidak melakukansesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya merupakanunsur kesalahan si pembuat dalam korupsi menerima suap pada pasal ini,setidaknya ada dua unsur kesalahan yakni :1. Bentuk kesengajaan berupa sesuatu pengetahuan yang ditujukan padabahwa hadiah atau janji itu diberikan untuk menggerakkannya agarberbuat atau tidak berbuat sesuatu yang bertentangan dengan kewajibanjabatannya.2.

Seseorang sengaja tidak menggunakan kewenangannya denganmaksud yang bersifat melawan hukum.Contoh : Tidak dilakukan penahanan karena menerima suap ;3. Seseorang memiliki kKewenangan, tetapi digunakannya dengan maksudyang bersifat melawan hukum.Contoh : Menangguhkan penahanan karena telah menerima sejumlahuang dari penasehat hukumnya;4.

SK inibelum dicabut maka SK tersebut adalah suatu SKyang sah, jadi siapa yang tertera tanda tangan disitudialah yang harus bertanggung jawab ;Bahwa apabila ada dugaan disitu terdapat kesalahandalam proses SK menurut ahli harus dibuktikanterlebih dahulu bahwa apakah didalam penyusunankonsep tersebut dilatar belakangi misalnya ada suatutindak pidana suap barulah si pembuat konsep itudapat dimintai pertanggung jawaban pidananya,tetapi kalau misalnya itu belum bisa dibuktikan adaperbuatan misalnya menerima

suap, menurut ahliproses itu adalah suatu yang normalnormal saja ;Bahwa ketentuan Undangundang Pajak di Undangundang No. 16 Tahun 2000 pasal 36 A dikatakanayat 2nya pegawai pajak yang dalam melakukantugasnya dengan sengaja bertindak diluarkewenangan yang diatur dalam ketentuan peraturanperpajakan dapat diadukan ke unit internaldepartemen keuangan yang berwenang melakukanpemeriksaan dan investigasi dan apabila terbuktimelakukan dikenakan sanksi sesuai denganketentuan perundangundangan, kalau ada

terbukti, maka yang lainnya tidak perludibuktikan, demikian juga pada frase kalimat agar melakukan atau tidakmelakukan sesuatu juga merupakan unsur alternatif karena terdapat kataatau sehingga apabila salah satu terbukti maka yang lainnya tidak perludibuktikan;Menimbang, bahwa Adami Chazawi dalam bukunya Hukum PidanaMateriil dan Formil Korupsi di Indonesia, Penerbit Bayumedia, April 2005halaman 192 menyatakan bahwa unsur diketahui atau patut didugaadalah unsur kesalahan si pembuat dalam korupsi menerima

suap Pasal12 huruf a ini.

Seseorang sengaja tidak menggunakan kewenangannya dengan maksudyang bersifat melawan hukum.Contoh : Tidak dilakukan penahanan karena menerima suap ;. Seseorang memiliki kewenangan, tetapi digunakannya dengan maksudyang bersifat melawan hukum.Contoh : Menangguhkan penahanan karena telah menerima sejumlahuang dari penasehat hukumnya ;.

MUHAMMAD BADARUDDIN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana MENERIMA SUAP DAN PENCUCIAN UANG YANG DILAKUKAN SECARA BERULANG-ULANG DAN DIPANDANG SEBAGAI PERBUATAN BERLANJUT sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (2) Undang Undang RI Nomor 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang UU No. 20 tahun 2001 Tentang Perubahan Atas UU Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

MUHAMMAD BADARUDDIN bersalahtelah melakukan tindak pidana TURUT SERTA MENERIMA SUAP DANPENCUCIAN UANG SECARA BERLANUJUT sebagaimana diatur dalamPasal 5 ayat (2) Undang Undang RI Nomor 31 tahun 1999 TentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dan ditambahdengan Undang Undang UU No. 20 tahun 2001 Tentang PerubahanAtas UU Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP jo.

penyerahan dari perusahaanperusahaan pemilik Izin UsahaPertambangan yang adadi daerah Kabupaten Tanah Laut adalah pelanggaran hukumDengan demikian unsur atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganyamerpakan hasil tindak pidana dalam dakwaan Penuntut Umum telah terbukti secarasah menurut hukumBerdasarkan uraian unsurunsur tersebut di atas, maka dakwaan atas din terdakwa telahterbukti secara sah menurut hukum, oleh karena itu terdakwa harus dinyatakan bersalahtelah melakukan Turut Serta menerima

Suap karena jabatannya dan Tindak PidanaMelakukan Pencucian Uang secara berlanjut sebagaimana dalam dakwaan KESATUSubsidair : Pasal 5 ayat (2) Undang Undang RI Nomor 31 tahun 1999 TentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang UU No. 20 tahun 2001 Tentang Perubahan Atas UU Nomor 31 Tahun 1999Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo.

Nomor 15 Tahun 2002tentang Tindak Pidana Pencucian uang, DAN KETIGA :Pasal 6 ayat (1) UndangundangNomor 25 Tahun 2003 tentang Perubahan atas Undangundang Nomor 15 Tahun 2002tentang Tindak Pidana Pencucian uang, DAN KEEMPAT :Pasal 3 UndangundangNomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak PidanaPencucian Uang Jo pasal 65 ayat (1) KUHP, DAN KELIMA : Pasal 5 ayat (1) Undangundang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak PidanaPencucian Uang tentang Turut Serta menerima

Suap secara berlanjut dan melakukanTindak Pidana Pencucian Uang maka terbuktilah sudah seluruh unsur dari pasal tersebutdi atas sebagaimana Dakwaan.

., M.H.menjelaskan :e Bahwa Ahli berpendapat tidak terpenuhinya unsur penerimaan,maka seseorang tidak terbukti menerima suap;e Bahwa unsur penerimaan itu secara teknis harus masukdalam kekuasaan si Penerima Suap;e Bahwa yang dimaksud dengan rekening itu adalah rekeningyang berada di dalam kekuasaannya ;e Bahwa apabila ada pasal yang didakwakan tumpang tindih(Pasal 12 dan Pasal 5 Undangundang Nomor 31 Tahun 1999tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimanatelah dirubah dengan Undangundang

TA 2011 padaDirektorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama Rl,Pekerjaan Pengadaan Penggandaan Kitab Suci Al Quran TA. 2011,dan Pekerjaan Pengadaan Penggandaan Kitab Suci Al Quran TA.2012 pada Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat IslamKementerian Agama RI ;Bahwa ahli berpendapat tidak terpenuhi unsur penerimaan apabilatidak terbukti secara riil menerima suap ;Bahwa pendapat ahli, unsur penerimaan itu secara teknis harusmasuk dalam kekuasan si penerima suap itu dan yang dimaksuddengan rekening

memberi hadiah dalam tindak pidana korupsi merupakan suap,artinya perbuatan memberikan suatu benda menjadi selesai secara sempurna, atau selesaipula tindak pidana memberi suap, manakala objek benda telah berpindah kekuasaannyapada pegawai negeri yang menerima;Menimbang, bahwa tindak pidana memberi suap disebut dengan suap aktif (actieveomkoping), subyek hukumnya adalah pemberi suap, dan tindak pidana menerima suapdisebut dengan suap pasif (passieve omkoping), subyek hukumnya adalah pegawai negeriyang menerima

suap;Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI, tanggal 3 Agustus1963 Nomor: 39 K/Kr/1963 terdapat pertimbangan hukum, bahwa pemberian itu tidak141perlu dilakukan di waktu pegawai yang bersangkutan sedang melakukan dinasnya,melainkan dapat juga diberikan di rumah sebagai kenalan;Menimbang, bahwa dari pengertian unsur tersebut di atas, dihubungkan denganfaktafakta hukum yang terungkap dipersidangan ini,maka diperoleh fakta hukum,bahwaDIAH SOEMEDI selaku Pemilik/Direktur Keuangan PT.

Dan tindak pidana menerima suap disebut dengan suappasif (passieve omkoping), subyek hukumnya adalah pegawai negeri yangHalaman 154 dari 201 Putusan Nomor 4/Pid.SusTPK/2019/PN Ttemenerima suap, dimuat dan menjadi bagian dari kejahatan jabatan (Bab XVIIIbuku Il) yakni Pasal 418, 419 dan 420 KUHP.

gratifikasi atau hadiah untuk kepentingan atau keuntunganpribadi, keluarga dan atau golongan;Menimbang, bahwa dengan demikian perbuatan Terdakwa menerimayang sejumlah USD 140,000 dari Saksi WARYONO KARNO melaluiIRYANTO MUCHY1 dan Saksi Muhammad IQBAL serta Saksi ADE/CASMADI terkait pembahasan APBN P tahun 2013 Kementerian ESDMadalah bertentangan dengan kewajiban hukum Terdakwa sebagaiAnggota DPR RI selaku penyelenggara negara/pegawai yang dilarangmelakukan korupsi, kolusi, dan nepotisme termasuk menerima

suap ataugratifikasi dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya sebagaiAnggota DPR dalam pembahasan APBN P tahun 2013;Menimbang, bahwa dalam hal ini tidaklah perlu benarbenar terjadiperbuatan Terdakwa dalam melaksanakan tugas dan kewenangansebagai Anggota DPR dalam pembahasan APBN P tahun 2013Kementerian ESDM tersebut mengikuti sebagaimana kehendak saksiWaryono Karno, melainkan cukup dengan adanya fakta bahwa uangtersebut diberikan kepada Terdakwa dimaksudkan oleh saksi WaryonoKarno atau patut diduga

Terdakwa yang dilanggar oleh Terdakwa untukmemenuhi Pasal 12 huruf (a) Undangundang Pemberantasan Tipikor;Dalam pertimbangan "Perbuatan Terdakwa menerima yang sejumlahUSD 140,000 dari Saksi WARYONO KARNO melalui IRYANTO MUCHYIdan Saksi Muhammad IQBAL serta Saksi ADE/CASMADI terkaitpembahasan APBN P tahun 2013 Kementerian ESDM adalahbertentangan dengan kewajiban hukum Terdakwa sebagai anggota DPRRI selaku penyelenggara negara/pegawai yang dilarang melakukankorupsi, kolusi, dan nepotisme termasuk menerima

suap atau gratifikasidalam melaksanakan tugas dan kewenangannya sebagai Anggota DPRdalam pembahasan APBN P tahun 2013", Judex Facti menganggapbahwa Terdakwa "melakukan sesuatu dalam jabatannya, yangbertentangan dengan kewajibannya" yaitu menerima uang sejumlah USD140.000 dari Waryono Karno;Judex Factie melakukan kesalahan dalam menerapkan hukumpada pertimbangan tersebut.

Menyatakan terdakwa CHASILS PELAWI alias CH PELAWI terbukti secara sahdan meyakinkan melakukan tindak pidana menerima suap sebagai pegawainegeri, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 2 ayat (1)UndangUndang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahanatas UndangUndang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan TindakPidana Korupsi (dalam dakwaan Kesatu Primair).2.

Sehubungan dengan kalimat tersebut,Adhami Chazawi mengatakan bahwa perbuatan menerima suap pada hurufasebelum perbuatan menerima hadiah diwujudkan, si pembuat telah memiliki suatukesadaran atau patut menduga bahwa pemberian hadiah itu dimaksudkan untukmenggerakkannya agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu yangbertentangan dengan kewajiban jabatannya.

Pada dasarnya Pasal 5 ayat(1) adalah delik korupsi yang disebut memberi suap, sedangkan Pasal 5 ayat (2)adalah delik korupsi yang disebut menerima suap. Menerima pemberian adalahperbuatan beralinnya objek pemberian dari kKekuasaan pemberi ke dalam kekuasaanpenerima, sedangkan Menerima janji adalah sikap, perbuatan atau pernyataan yangmenundukkan diri adanya suatu ikatan atau perjanjian baik tertulis maupun tidak dandengan kesadaran atau adanya niat untuk melakukannya;Menimbang, bahwa menurut R.

memberi hadiah dalam tindak pidana korupsi merupakansuap, artinya perbuatan memberikan suatu benda menjadi selesai secarasempurna, atau selesai pula tindak pidana memberi suap, manakala objek bendatelah berpindah kekuasaannya pada pegawai negeri yang menerima;Menimbang, bahwa tindak pidana memberi suap disebut dengan suap aktif(actieve omkoping), subyek hukumnya adalah pemberi suap, dan tindak pidanamenerima suap disebut dengan suap pasif (passieve omkoping), subyek hukumnyaadalah pegawai negeri yang menerima

suap;Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI, tanggal 3Agustus 1963 Nomor: 39 K/Kr/1963 terdapat pertimbangan hukum, bahwapemberian itu tidak perlu dilakukan di waktu pegawai yang bersangkutan sedangmelakukan dinasnya, melainkan dapat juga diberikan di rumah sebagai kenalan;Menimbang, bahwa dari pengertian unsur tersebut di atas, dihubungkandengan faktafakta hukum yang terungkap dipersidangan ini, Terdakwa DIAHSOEMEDI pada tanggal 25 April 2013 telah melakukan pertemuan dengan EkoDarmayanto

Bahwa bunyi Pasal 12 B adalah sebagai berikut :Setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negaradianggap menerima suap, apabila berhubungan dengan jabatannya danyang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya.

MUSYAFFA dan Sadr.SURIANSYAH;Halaman 200 dari 661 Putusan Nomor 37/Pid.SusTPK/2020/PN Smr Bahwa saksi menerangkan saksi ada diberikan uang oleh sdr.MUSYAFFA sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), danuang tersebut saksi simpan untuk kepentingan pengobatan saksi,karena saksi memiliki beberapa penyakit antara lain maag akut.Namun dalam kesempatan ini karena ternyata tindakan tersebuttermasuk menerima suap, saksi akan menyerahkan uang sebesarRp200 juta tersebut kepada Negara melalui KPK; Bahwa

PenyelenggaraNegara yang bersangkutan atau dengan kata lain justru Pegawai Negeriatau Penyelenggara Negara tersebut harus berbuat sesuatu sesuaidengan kewajiban yang terdapat atau melekat pada jabatan PegawaiNegeri atau Penyelenggara Negara yang bersangkutan;Menimbang, bahwa menurut Adami Chazawi dalam bukunya HukumPidana Materiil dan Formil Korupsi di Indonesia, Penerbit Bayumedia, April2005 halaman 192 menyatakan bahwa unsur diketahui atau patut didugaadalah unsur kesalahan si pembuat dalam korupsi menerima

suap Pasal 12huruf a ini.

makakarakteristik dari tindak pidana gratifikasi ini termasuk tindak pidana suap pasif,hal ini sebagaimana dikemukakan Adami Chazawi dalam bukunya yang lainHukum Pidana Materiil dan Formiler Korupsi di Indonesia, Cetakan V, Juni2014 (Malang: Bayumedia Publishing), halaman 284, disebutkan bahwa :Dari penjelasan mengenai Pasal 12B Ayat (1) dapat ditarik beberapakesimpulan sebagai berikut : Bahwa ternyata pengertian gratifikasi ini adalah sama dengan pengertiansuap pasif, khususnya pegawai negeri yang menerima

suap berupapenerimaan dari pemberianpemberian dalam arti luas yang terdiri atasbenda, jasa, fasilitas, dan sebagainya.

Unsur Menerima Pemberian atau janji .Menimbang, bahwa Objek tindak pidana korupsi menerima suap ayat (2) jugaadadua macam, meskipun objek yang pertama dalam ayat (2) disebutkan "pemberian,sementara ayat (1) adalah "sesuatu". Namun harus diartikan yang sama ialah suatu(berwujud) "pemberian, sebab berasal atau diadopsi dari yang sama ialah "eenegift"yang artinya " suatu pemberian".

Akantetapi, korupsi suap menurut Pasal 12 huruf a dan b secara jelas dicantumkan unsurtentang keadaan batin si pegawai yang menerima suap tersebut, yakni berupakesengajaan (mengetahui ) dan kealpaan (patut menduga).Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum yang terungkap dalam persidanganbahwa pada tanggal 28 April 2016 sekitar malam hari pukul 23.00 WITA di depanKantor Pelayanan Pajak Pratama Gorontalo di Jalan Arief Rachman Hakim, terdakwaRUDDY TONNY LASUT telah menerima pemberian uang dan cek dan