Ditemukan 3586 data
239 — 120
Exceptio Obscuur Libel (Gugatan kabur dan tidak jelas)Bahwa Gugatan yang diajukan oleh Penggugat adalah tidakterang atau isinya Gelap (onduidelijk) yang dapat Tergugatjabarkan sebagai berikut:(1) Masalah Wanprestasi dan Perbuatan Melawan Hukuma.
PT AMEERA AURELIA
Tergugat:
1.PT BANK RAKYAT INDONESIA Persero Tbk KANTOR CABANG BANDA ACEH
2.KEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG BANDA ACEH
72 — 15
TII.10;Menimbang, bahwa Penggugat maupun Tergugat dan II masingmasing telah mengajukan kesimpulannya Penggugat dan Tergugat II padatanggal 27 Juni 2019, sedangkan Tergugat pada tanggal 4 Juli 2019;Menimbang, bahwa untuk menyingkat isi putusan ini maka segalasesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan merupakan satukesatuan yang tidak terpisahkan dari pada putusan ini;Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada halhalyang diajukan lagi dan mohon putusan;TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMA
243 — 152
FAKTAFAKTA HUKUMa. Bahwa Para Pemohon adalah Pengusaha yang bergerak di bidangpengadaan barang dan jasa di sektor minyak dan gas (migas) dimanaEka Taufik Syah Putera bertindak selaku Direktur Utama dan SugantoGunawan bertindak selaku Direktur Keuangan Korporasi PT. GEOLINKNUSANTARA (PT. GLN) yang dibentuk pada tahun 2006 dan merupakanmitra usaha dari perusahaan negara PT.
533 — 153
Peraturan PemerintahNomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, sehingga gugatanPenggugat tidak beralasan hukum dan harus ditolak;Dalil Penggugat dalam memori gugatannya huruf B.VII. angka 88 s/d91 halaman 36 s/d 38 yang menyatakan bahwa penerbitan keputusanTUN a quo bertentangan dengan AsasAsas Umum PemerintahanYang Baik, yaitu asas kepastian hukum, asas kecermatan, asas tidakmenyalahgunakan kewenangan dan asas keterbukaan, adalah dalilyang tidak beralasan hukum, dengan alasan:1) Asas Kepastian Hukuma
Ir. Asrul Masir Harahap, M.Pd.
Tergugat:
PT.Putra Pandawa Asli dahulu PT.PPA Consultans
306 — 101
menjadi negatif atauapabila perseroan merugi sehingga bahkan Penggugat Konvensi /Tergugat Rekonvensi tidak dapat serta merta mengklaim ataumeminta pengembalian ganti rugi quod non kalaupun memangbenar, sebesar nilai yang ia dalilkan yakni sebesar 3% (tiga prosen),karena bahkan ia seharusnya ikut menanggung kerugian;Bahwa berdasarkan uraian diatas mengenai gugatan obscuur libel tersebutmaka nyatalan bahwa gugatan Penggugat Konvensi / TergugatRekonvensi dalam perkara gugatan perdata perbuatan melawan hukuma
Terbanding/Tergugat I : KEJAKSAAN AGUNG REPUBLIK INDONESIA
Terbanding/Tergugat II : Negara Republik Indonesia cq. Presiden Republik Indonesia
Terbanding/Turut Tergugat V : PT. Asuransi Jiwa Bersama Bumiputra Seribu Sembilan Ratus Dua Belas
Terbanding/Turut Tergugat III : PT. Bank Yudha Bhakti. Tbk
Terbanding/Turut Tergugat I : PT. Bank Negara Indonesia Persero Tbk
Terbanding/Turut Tergugat VI : PT. Samuel International
Terbanding/Turut Tergugat IV : PT. Bank Perkreditan Rakyat Mitra Sejahtera Lestari
Terbanding/Turut Tergugat II : PT. BANK RAKYAT INDONESIA Persero Tbk.
166 — 105
Maka berdasarkan hukuma cara yangberlaku, secara absolute Majelis Hakim Pengadilan Negeri JakartaSelatan dalam perkara ini sepatutnya menyatakan tidak berwenangmemeriksa dan mengadili perkara ini;4. Karena eksepsi ini mengenal kewenangan Pengadilan, makamenurut Pasal 136 HIR, eksepsi ini harus diperiksa dan diputus lebihdahulu, sebelum pemeriksaan atas pokok perkara.
102 — 67
Denganmengambil sikap sendiri untuk menentukan Rektor Darul Ulum yang sah, Tergugattelah melanggar prosedur dan melampaui kewenangannya ;c Dari segi substansi mengandung cacat hukum : Bahwa uraian surat a quo menunjukkan Tergugat mengingkari adanya fakta hukuma Pada angka 1 adalah sebuah pengingkaran fakta bahwa pada Tahun 2004 sudahterjadi perubahan anggaran dasar Yayasan Universitas Darul Ulum Jombang, yaitusudah terjadi perubahan Anggaran Dasar Yayasan Darul Ulum Jombang yaitu yangdiubah dengan
159 — 50 — Berkekuatan Hukum Tetap
Tingkat Banding dan olehkarenanya haruslah dikuatkan;Bahwa dalam Pertimbangan Hukum Majelis Hakim tingkat banding a quoterlinat dengan jelas modus yang dipergunakan oleh Majelis Hakim TingkatBanding dengan bahasa yang klasik, yaitu bahasa yang menyatakan tidakada hal baru dan semuanya telah dipertimbangkan sebelumnya;Bahwa, dalam pertimbangkan Majelis Hakim Tingkat Banding a quoterlinat ketida mengertian atau setidaktidaknya keberpihakan MajelisHakim pada Termohon Kasasi dan Il, dimana pertinbangan hukuma
164 — 59
lansung melalui pengalihan/pemindahan hak dari PENGGUGAT,maka PENGGUGAT melakukan gugatan kepada TERGUGAT, TURUTTERGUGAT dan TURUT TERGUGAT II , melalui Pengadilan NegeriJakarta Pusat, untuk membatalkan jual beli saham milik dari PENGGUGATdi TURUT TERGUGAT Il, yang dilakukan oleh PENGGUGAT (saat itu)dengan TERGUGAT, berdasarkan Akta Jual Beli Saham, nomor 188, tanggal18 Desember 1985(P6) dan Akta Jual Beli Saham. nomor 71 (P10), tanggal6 Juni 1986. yang dibuat oleh Notaris Benny Kristianto S.H.FAKTA HUKUMA
70 — 72
Semarang yang telah mempunyai kekuatanhukum tetap Nomor: 45/Pid/B/2014/PN.Smg dan Nomor:490/Pid.B/2014/PN.Smg.DASAR HUKUM DIAJUKANNYA GUGATANBahwa PENGGUGAT mengajukan Gugatan Ke Pengadilan NegeriSemarang atas dasar Perobuatan Melawan Hukum sebagaimana diaturdalam Pasal 1365 KUHPerdata, yang berbunyi:Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membave kerugiankepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itukarena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebutURAIAN PERBUATAN MELAWAN HUKUMA
1.SYAMSIAH
2.BUDI TRISNO UTOMO
3.KAMSINAH
4.WAHANA, ST.
5.SULASTRI
6.MARYATI
7.NURYANTO
8.MURTINI
Tergugat:
1.GUBERNUR KEPALA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
2.Doktorandus SISWADI KUSUMODIHARDJO
3.DJOKO SUTOPO. DRH.
4.ENDANG MURNIATI, SH
5.HITA PRANA, SH.
6.MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG atau BADAN PERTANAHAN NASIONAL PUSAT, DI JAKARTA.
130 — 121
Eksepsi Tentang Subyek Hukuma. Bahwa Para Penggugat tidak mempunyai Legal Standinguntuk mengajukan gugatan atas barang sengketa a quo;b. Bahwa Wakidin / Somoharjo telah menjual tanah miliknyayang tercatat dalam Letter C No. 142 / Gorongan persil 112. P.lseluas 1524 m2 atas nama Wakidin / Somoharjo semasahidupnya. Dengan demikian Para Penggugat tidak lagi berhak atasTanah milik Wakidin / Somoharjo tersebut;@.
481 — 300
Pst.Penggugat dan Tergugat masingmasing telah mengajukan kesimpulannyatanggal 15 Agustus 2018,kemudian kedua belah pihak mohonputusan;Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segalasesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercantum dalam BeritaAcara Persidangan perkara ini, dianggap sebagai telah termasuk dan turutdipertimbangkan sehingga menjadi satukesatuan yang tidak terpisahkandengan putusan ini;TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMA.
127 — 29
Setiap orangMenimbang, bahwa pengertian setiap orang menurut Dakwaan Keduaadalah orang perseorangan atau korporasi, orang perseorangan berartiorang secara individu atau dalam bahasa Kitab UndangUndang Hukuma aPidana dirumuskan dengan kata barang siapa . Sedangkan korporasidapat berbentuk badan hukum atau tidak.
68 — 47
Membebankan biaya perkara sesuai hukum.Bahwa Tergugat telah memberikan kesimpulan secara lisan yang padapokoknya tetap dengan jawaban, duplik, gugatan Rekonvensi dan Replik dalamRekonvensi.Bahwa untuk lengkap dan ringkasnya uraian putusan ini, maka segalayang termuat dalam berita acara sidang perkara ini merupakan bagian yangtidak terpisahkan dari putusan ini.PERTIMBANGAN HUKUMA.
218 — 174
FAKTAFAKTA HUKUMa. Tergugat selaku Perusahaan Asuransi, menjalin kerjasama penutupanproduk asuransi jiwa kredit dengan Tergugat II.4.
148 — 68 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bahwa pertimbangan hukum Judex Facti Pengadilan Tinggi DKI Jakartayang menyatakan kepemilikan Termohon Kasasi I/Pembanding/Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi adalah telah terbukti dengansempurna merupakan pertimbangan yang tidak memenuhi syaratsyaratyang ditentukan oleh perundangundangan, dimana pertimbangan hukuma quo sama sekali tidak didasari oleh pertimbangan hukum/alasan yangcukup mengapa Termohon Kasasi IWPembanding/Tergugat Konvensi Penggugat Rekonvensi merupakan pemilik tanahyang sah
I GEDE SUPARTA, LL.B,C.NSP
Tergugat:
Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Putra Mandiri
Turut Tergugat:
Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Karangasem
105 — 37
Bahwa Turut Tergugat yang bertanggung jawab melaksanakanpengawasan terhadap pelaksanaan operasional koperasi tidakmelaksanakan tugas dan kewajiban hukumnya dengan baik, sehinggaPenggugat tidak mendapatkan hakhaknya sebagai anggota koperasi biasabernomor 100 (seratus);SIFAT MELAWAN HUKUMA. SIFAT MELAWAN HUKUM DALAM PERBUATAN MELAWAN HUKUM12. Bahwa perbuatanperbuatan Tergugat dan Turut Tergugatmerupakan perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur Pasal 1365jo. Pasal 1366 jo.
437 — 159
karena tidakmemperhatikan surat tanggapan yang diberikan Penggugatadalah tidak benar dan tidak berdasar hukum dan olehkarenanya harus ditolak ;Terhadap dalil Penggugat pada halaman 17 s/d 18 yang padaintinya menyatakan bahwa penerbitan keputusan Tata UsahaNegara objek gugatan a quo Melanggar AzasAzas UmumPemerintahan Yang Baik khususnya asas kepastian hukum,asas kecermatan, asas tertib penyelenggaraan negara dan asasprofesionalitas adalah dalil yang tidak benar, dengan alasan :1) Asas Kepastian Hukuma
61 — 16
TUDUHAN TERHADAP TERGUGATI.PENJELASAN PARI TERGUGAT IlDASAR :ADANYA KEPENTINGAN TERGUGATI TERHADAPTUDUHAN PENGGUGAT TERHADAP TERGUGATIMELAKUKAN " PERBUATAN MELAWAN HUKUMa. Bahwa oleh karena TERGUGATII / R.E. Baringbing, SH., MH.
264 — 147
kawasan hutan, sehingga GugatanPenggugattidak beralasan hukum dan harus ditolak.Dalil Penggugat dalam memori Gugatannya huruf halaman 32 sampai dengan34 yang menyatakan bahwa penerbitan Keputusan TUN a quo bertentangandengan Asasasas Umum Pemerintahan Yang Baik, yaitu asas KepastianHukum, Asas Kecermatan, Asas Tidak Menyalahgunakan Kewenangan danAsas Keterbukaan, adalah dalil yang tidak beralasan hukum, dengan alasan :Halaman 50 dari 75 halaman, Putusan Nomor : 100/G/2019/PTUNJKT.1) Asas Kepastian Hukuma