5.000 HA yang terletak di TK I Nusa Tenggara Timur sebagai kawasan Hutan dengan Fungsi Sebagai Taman Wisata tertanggal 7 Mei 198 beserta lampirannya ;- 1 (satu) lembar peta tata batas dari hutan taman wisata Tuti Adagae sebagaimana telah di tunjuk dengan surat keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 396/KPTS/UM/51981 tanggal 7 Mei 1981 terletak di wilayah perwakilan Kecamatan Alor Timur Kabupaten Alor Tingkat II Alor Propinsi daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur Luas : 5.537,88 HA, skala

Adagae Seluas + 5.000 HA yang terletakdi TK Nusa Tenggara Timur sebagai kawasan Hutan dengan FungsiSebagai Taman Wisata tertanggal 7 Mei 198 beserta lampirannya. 1 (satu) lembar peta tata batas dari hutan taman wisata Tuti Adagaesebagaimana telah di tunjuk dengan surat keputusan Menteri PertanianRepublik Indonesia Nomor 396/KPTS/UM/51981 tanggal 7 Mei 1981terletak di wilayah perwakilan Kecamatan Alor Timur Kabupaten AlorTingkat Il Alor Propinsi daerah Tingkat Nusa Tenggara Timur Luas :5.537,88 HA, skala

tuti adagae seluar + 5.000 HA yang terletak di TK IlAlor daeerah TK Nusa tenggara timur sebagai kawasan hutan denganfungsi sebagai taman wisata tertanggal 7 mei 1981, serta peta tata batas darhutan taman wisata tuti adagae sebagaimana telah di tunjuk dengan suratkeputusan = menteri Pertanian republik Indonesia Nommor396/KPTS/UM/5/1981 tertanggal 7 mei 1981 terletak diwilayah perwakilankecamatan alor timur kebupaten alor tingkatll Alor Provinsi daerah tingkat Nusa Tenggara Timur Luas : 5,537,88 HA, skala

tuti adagae seluar + 5.000 HA yang terletak di TK IlAlor daeerah TK Nusa tenggara timur sebagai kawasan hutan denganfungsi sebagai taman wisata tertanggal 7 mei 1981, serta peta tata batasdar hutan taman wisata tuti adagae sebagaimana telah di tunjuk dengansurat keputusan menteri Pertanian republik Indonesia Nommor396/KPTS/UM/5/1981 tertanggal 7 mei 1981 terletak diwilayah perwakilankecamatan alor timur kebupaten alor tingkatll Alor Provinsi daerah tingkat Nusa Tenggara Timur Luas : 5,537,88 HA, skala

penahanan yang telah dijalani Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Kemudian dengan penuh bijaksana danniat yang tulus maka pada tanggal 8 September 1998 antara Pekerjadengan Perusahaan/Penggugat membuat kesepakatan bersama yangjuga disaksikan oleh pihak Perantara dari Depnaker Medan yakniLapasaribu dan Belida Ginting, S.H. sesuai dengan surat persetujuanbersama tanggal 8 September 1998;Bahwa dari hasil kesepakatan bersama tersebut di atasPengusaha/Penggugat telah memberikan kenaikan upah sebesarRp10.000,00/setiap Pekerja dan juga telah memberikan tamabahanperbedaan skala

;Bahwa kemudian selang beberapa hari Pekerja kembali mengadakanunjuk rasa/demontrasi secara massal, diduga ada hasutan/bujukansesama Pekerja bahkan sampai melakukan tindakan pengancamanpada Pengusaha dengan tuntutan kenaikan upah kembali, padahalbulan September 1998 telah dinaikan sebesar Rp10.000,00/setiapPekerja dan telah disepakati bersama serta ditambah denganperbedaan skala upah, namun untuk tuntutan yang kedua kalinya ataskenaikan upah ditolak oleh Penggugat sebab tidak mungkin dalamsebulan

Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas, Bahan Bakar lain dan/atauHasil Olahan wajib memiliki Izin Usaha Niaga dari Menteri.Berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Peraturan Menteri ESDM Nomor 16 Tahun2011 tentang Kegiatan Penyaluran Bahan Bakar Minyak, BUPIUNU(Badan Usaha Pemegang Izin Usaha Niaga Umum) dalam menyalurkanBahan Bakar Minyak untuk Pengguna Skala Kecil, Pelanggan Kecil,transportasi, dan rumah tangga wajib menyalurkannya melalui penyaluryang ditunjuk BUPIUNU melalui seleksi.Halaman 8 dari 22 Putusan

Hilir Minyak dan Gas Bumi, Badan Usaha yangakan melaksanakan kegiatan usaha niaga Minyak Bumi, Gas Bumi BahanHalaman 11 dari 22 Putusan Nomor 161/Pid.B/LH/2019/PN BirBakar Minyak, Bahan Bakar Gas, Bahan Bakar lain dan/atau Hasil Olahanwajid memiliki Izin Usaha Niaga dari Menteri.Berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Peraturan Menteri ESDM Nomor 16 Tahun2011 tentang Kegiatan Penyaluran Bahan Bakar Minyak, BUPIUNU (BadanUsaha Pemegang Izin Usaha Niaga Umum) dalam menyalurkan BahanBakar Minyak untuk Pengguna Skala

Nomor36 tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi, BadanUsaha yang akan melaksanakan kegiatan usaha niaga Minyak Bumi, Gas BumiBahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas, Bahan Bakar lain dan/atau HasilOlahan wajib memiliki Izin Usaha Niaga dari Menteri.Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Peraturan MenteriESDM Nomor 16 Tahun 2011 tentang Kegiatan Penyaluran Bahan BakarMinyak, BUPIUNU (Badan Usaha Pemegang Izin Usaha Niaga Umum) dalammenyalurkan Bahan Bakar Minyak untuk Pengguna Skala

Dewantara 9 memiliki GT.59 danalat tangkap jaring porsene di pergunakan menangkap ikan di jalur yangsalah (jalur I) adalah saat olah TKP diatas kapal dilihat di JPS (alatpenentu posisi) diketemukan Kapal KM.Dewantara 9 berada / arealpenangkapannya pada courdinat 7 00 505 LS 114 34 750 BT dandilhat di peta laut No.Katalog 87 dengan skala : 200 000 dengan caradiukur antara Kapal KM.Dewantara 9 yang saat itu sedang digunakanmenangkap ikan dengan jarak daratan terdekat diketemukan jaraknyasejauh 4,750

Nomor 85 PK/Pdt.SusPHI/201810.Menerima gugatan Penggugat untuk seluruhnya.Menyatakan bahwa Penggugat adalah pekerja/karyawan tetap padalembaga Tergugat (pekerja waktu tak tentu) sejak 1 Agustus 2009.Menyatakan bahwa penetapan upah/gaji yang diterima olen Penggugatsebesar Rp1.850.000,00 tidak sesuai dengan skala upah/gaji yangproporsional menurut Undang Undang Ketenagakerjan.Menetapkan upah/gaji yang pantas diterima oleh Penggugatberdasarkan skala upah/gaji yang proporsional adalah Rp2.800.000,00.

diri kearah Cilengkrang Kec.Cibiru Kota Bandung denganmenggunakan sepeda motor milik terdakwa, akibat perbuatan terdakwa makasaksi Heru mengalami luka berat, sebagaimana Visum Et Repertum No.3555/RSAVVISUM/VI/2014 atas nama saudara Heru Cakra, diperiksa dan ditandatangani oleh dr.Tulus Widiyanto, dari Rumah Sakit Allslam Bandung, denganhasil sebagai berikut :Kesimpulan :Pada pemeriksaan seorang lakilaki berusia empat puluh dua tahun,kesadaran tampak mengantuk, nilai kKesadaran empat belas dari skala

mengajukan barang bukti berupa : 1(satu) buah golok dengan gagang kayu warna coklat ;Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah membacakan :Visum Et Repertum No.3555/RSAVVISUM/V1V/2014 tanggal 14 Juni 2014 atasnama saudara Heru Cakra, diperiksa dan ditanda tangani oleh dr.TulusWidiyanto, dari Rumah Sakit AlIslam Bandung, dengan hasil sebagai berikut :Kesimpulan :Pada pemeriksaan seorang lakilaki berusia empat puluh dua tahun,kesadaran tampak mengantuk, nilai kKesadaran empat belas dari skala

perbuatan terdakwa tersebut maka saksi Heru mengalamiluka berat, sebagaimana Visum Et Repertum No.3555/RSAVVISUM/VIV2014 atas nama saudara Heru Cakra, diperiksa dan ditandatangani olehdr.Tulus Widiyanto, dari Rumah Sakit AlIslam Bandung ;Bahwa, hasil pemeriksaan dr.Tulus Widiyanto, dari Rumah Sakit AlIslamBandung dalam kesimpulannya menerangkan sebagai berikut :Kesimpulan :Pada pemeriksaan seorang lakilaki berusia empat puluh dua tahun,kesadaran tampak mengantuk, nilai kesadaran empat belas dari skala

Soeharso Surakarta pada tanggal 06Januari 2015 karena cedera otak berat dengan skala Glas Gow 3, Fraktur terbuka tulangtungkai bawah kanan grade III C, kerusakan kulit jaringan dibawahnya (otot, lemak)kategori hebat dan putus pembuluh darah arteri dorsalis pedis tibialis postenus kanansebagaimana kesimpulan Visum Et Repertum tanggal 26 Januari 2015 yang dibuat danditandatangani oleh dokter Dian Woro Pamularsih, dokter pada Rumah Sakit OrtopediProf. DR. R.

RI Surakarta tanggal 26 Januari 2015 yangtelah memeriksa seorang lakilaki bernama Tarmo Padmo Wiyono dengankesimpulan hasil pemeriksaan cidera otak berat dengan skala Glasgow 3, frakturterbuka tulang tungkai bawah (tibiafibula) kanan grade III C, kerusakan kulitdan jaringan di bawahnya (otot, lemak) kategori berat, dan putus pembuluhdarah arteri dorsalis pedis tibialis posterior kanan;2 Surat Keterangan Penyebab Kematian dari RS Ortopedi Prof. DR. dr. Soeharso(Dep.Kes.)

atau 1 (satu) hektar dilaksanakan langsungoleh Badan Pendapatan Daerah Provinsi Banten sebagai instansi yangmemerlukan tanah dengan pihak yang berhak sebagimana ketentuan Pasal 55ayat (1) Peraturan Gubernur Banten Nomor 11 Tahun 2018 tentang PedomanTahapan Persiapan pengadaan tanah Bagi Pembangunan Untuk KepentinganUmum dan Pelaksanaan pengadaan tanah Skala Kecil di Provinsi Banten:Dalam rangka efisiensi dan efektifitas, pengadaan tanah untuk kepentinganumum yang luasnya tidak lebih dari 5 (lima)

Bambang Ermanto sebagai Direktur Utama PTTrigada Laroiba Mitra untuk mengerjakan pembuatan Dokumen Perencanaanpengadaan tanah (DPPT) berdasarkan Surat Perintah Kerja Nomor900/8804099/SPK/JK/BAPENDA/2019, tanggal 27 Mei 2019 berdasarkanketentuan Pasal 56 Peraturan Gubernur Banten Nomor 11 Tahun 2018 tentangPedoman Tahapan Persiapan pengadaan tanah Bagi Pembangunan UntukHalaman 6 dari 52 Putusan Nomor 2/Pid.SusTPK/PT.Btn.Kepentingan Umum dan Pelaksanaan pengadaan tanah Skala Kecil di ProvinsiBanten

Bahwa pembentukan Tim Persiapan/Tim Pelaksanaan pengadaan LahanUPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah (PPD) Malingping tersebut adalahuntuk menunjang kelancaran pelaksanaan kegiatan pengadaan lahan UPTDPengelolaan Pendapatan Daerah Malingping dengan tugas berdasarkanketentuan Pasal 11 Peraturan Gubernur Banten Nomor 11 Tahun 2018tentang Pedoman Tahapan ' Persiapan pengadaan tanah BagiPembangunan Untuk Kepentingan Umum dan Pelaksanaan pengadaantanah Skala Kecil di Provinsi Banten, bertugas:a.

Melaksanakan tugas lain yang terkait persiapan pengadaan tanah bagipembangunan untuk kepentingan umum yang ditugaskan oleh Gubernur;Dan berdasarkan ketentuan Pasal 57 Peraturan Gubernur Banten Nomor11 Tahun 2018 tentang Pedoman Tahapan Persiapan pengadaan tanahBagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum dan PelaksanaanHalaman 18 dari 52 Putusan Nomor 2/Pid.SusTPK/PT.Btn.pengadaan tanah Skala Kecil di Provinsi Banten, Tim Persiapan/TimPelaksanaan mempunyai tugas melaksanakan kegiatan:.

Melaksanakan tugas lain yang terkait persiapan pengadaan tanah bagipembangunan untuk kepentingan umum yang ditugaskan oleh Gubernur;Dan berdasarkan ketentuan Pasal 57 Peraturan Gubernur Nomor 11Tahun 2018 tentang Pedoman Tahapan Persiapan pengadaan tanah BagiPembangunan Untuk Kepentingan Umum dan Pelaksanaan pengadaantanah Skala Kecil di Provinsi Banten, Tim Persiapan/Tim Pelaksanaanmempunyai tugas melaksanakan kegiatan:a. Sosialisasi rencana pembangunan;b.

Padasa Enam Utamadengan Skala 1 : 30.000 diatas kertas kalkir, selanjutnya diberi tanda... P.83Menimbang, bahwa foto copy suratsurat P.1 s/d P.8 tersebut diatas telahdibubuhi materai secukupnya dan setelah diteliti serta dicocokkan dengan surataslinya, ternyata foto copy suratsurat tersebut telah sesuai dengan aslinya, sehinggaMajelis Hakim buktibukti surat tersebut dapat diterima dandipertimbangkan sebagai alat bukti dalam perkara ini;Hal 21 dari 55 hal.

Padasa Enam Utama dengan Skala 1 : 30.000 diataskertas kalkir telah dapat membuktikan bahwasanya apabila bukti P.8 tersebutdilengketkan dengan peta Kecamatan Simpang Empat maka terlihat jelasbahwasanya HGU PT. Padasa Enam Utama termasuk kedalam wilayah DesaHal 45 dari 55 hal.

Padasa Enam Utama saksi termasuk anggota teambagian pengukuran ulang lahan HGU dan hasil pengukurannya + 954Ha dan sebagian lahan HGU seluas kurang lebih 100 Ha (seratushektar) telah digarap oleh masyarakat yang berjumlah kurang lebih 8(delapan) orang; Bahwa ketika saksi melakukan pengukuran yangmenjadi patokan penentuan batasbatas HGU adalah titiktitik patokyang telah diletakkan oleh BPN dihubungkan dengan skala peta /gambar HGU;saksi Adi Irwansyah dan saksi Adil Nasution yang keduanyamerupakan

sehubungan denganperpanjangan HGU saksi Adil Nasution bersama dengan rekannyayang bernama Marsel sekitar bulan Maret s/d April 2012 telahmelakukan pengukuran ulang berdasarkan titiktitik kordinat sesuaidengan peta HGU tahun 1976 dan hasil pengukurannya lebih kurang981 Ha dan atas selisih tersebut telah dilaporkan kepada panitia BPropinsi ;e bahwa pada waktu melakukan pengukuran yang menjadi patokanpenentuan batasbatas HGU adalah titiktitik patok yang telahdiletakkan oleh BPN dihubungkan dengan skala

peta / gambar HGUdan selisih pengukuran tersebut merupakan hal yang wajar mengingatalat ukur yang dilakukan pada tahun 1976 dengan tahun 2012 adalahberbeda akan tetapi hal tersebut akan dilaporkan ke panitia B Propinsiuntuk ditindaklanjuti.Menimbang, bahwa dari hasil Pemeriksaan Setempat yang dilakukan olehMajelis Hakim di lokasi obyek sengketa bahwa titiktitik patok yang telah diletakkanoleh BPN dihubungkan dengan skala peta / gambar HGU telah dapat disimpulkanbahwa tanah sengketa termasuk ke areal

No.2768 K/PID.SUS/2015Bangunan (KSB) Nomor 6421/3813/16/566/1997, tanggal 16 September 1997, skala :1000 yang diajukan oleh PT.

Asri Pembangunan Catur Karya Cipta melakukanpembangunan perumahan dan kawasan permukiman yang bernama Bumi Asri terletakdi Jalan AsramaPondok Kelapa, Kelurahan Cinta Damai, Kecamatan Medan Helvetia,Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara; Pada tahun 1997 Kepala Dinas Tata Ruang danTata Bangunan Kota Medan menyetujui dan mensyahkan Gambar Keterangan SituasiBangunan (KSB) Nomor 6421/3813/16/566/1997, tanggal 16 September 1997, skala :1000 yang diajukan oleh PT.

POM 1/5 Medan, Dan Ramil Medan, KepalaPolsek Medan dan Kepala Kelurahan Cinta Damai, Nomor 640/3518,tanggal 10 Mei 2013, perihal mohon bantuan tenaga;1 (satu) lembar foto copy legalisir gambar lampiran keterangan situasibangunan Nomor 6421/3813/16/566/1997, tanggal 16 September 1997,skala 1 : 1000 yang ditandatangani oleh Ir. Fachry Mudadalam selakuKepala Dinas Tata Kota Kotamadya Daerah Tingkat IT Medan;Hal. 9 dari 26 hal. Put.

Putusan Nomor 1429/Pid.B/2018/PN Jkt Utrmelaksanakan penegakan hukum berupa penindakan terhadap pelakutindak kejahatan dan pelanggaran yang tertangkap tangan, sertamelaksanakan perintah lain yang diberikan oleh komandan kapaldan pimpinan satuan atas; Bahwa pada hari selasa 25 September 2018, kapal Polisi KP.VII2002 sedang melaksanakan patroli skala besar berdasarkan suratperintah Dirpolair Polda Metro Jaya Nomorsprin/1013/IX/PAM.5.1.2/2018 tanggal 20 September 2018 sekira pukul01.00 Wib kapal Polisi

saksi sebagai ABK KapalPolisi KP.VII2002 Ditploir Polda metro jaya adalahmerawat/membersihkan kapal, melaksanakan patrol rutin di wilayahperairan Polda Metro Jaya, melaksanakan binmas perairan SAR,melaksanakan penegakan hukum berupa penindakan terhadap pelakutindak kejahatan dan pelanggaran yang tertangkap tangan, sertamelaksanakan perintah lain yang diberikan oleh komandan kapaldan pimpinan satuan atas; Bahwa pada hari selasa 25 September 2018, kapal Polisi KP.VII2002 sedang melaksanakan patroli skala

timur Pulau Ayer Kepulauan Seribu Jakarta pada koordinat 06 02531 LS1060 47 998 BT saat ia Terdakwa KONG HUI yang bertindaksebagai Nakhoda Kapal dan saksi JEKSEN yang bertindak sebagai KepalaKamar Mesin (KKM) serta Saksi INDRA JAYA bin ZULKIFLI Anak BuahKapal (ABK) sedang berlayar diatas kapal perikanan KM Penguin 3 di lautmengangkut muatan cumi sebanyak 30 ton menuju Pelabuhan MuaraAngke Jakarta Utara tibatiba didatangi oleh Kapal Patroli Ditpolair PoldaMetro Jaya yang sedang melakukan patroli skala

Pemeriksaan Tandatanda Vital :e Tekanan darah 80/60 mmhg, denyut jantung 120x/m, pemapasan 32 x/m,pendarahan telinga kanane Tingkat Kesadaran : Koma, dengan skala kesadaran GCS 9e Pemeriksaan Foto Polos (Rontgen): PAtah tulang rahang bawah sebelahkanan, pemeriksaan Rontgen dada : Patah tulang rusuk kanan yangkedelapan, patah tulang rusuk kiri yang ke 7 dan ke 9.e Pemeriksaan CT Scan Kepala: Pendarahan dibawah selaput otaksebelah kanan4.

Lukadileher.3.4.Pemeriksaan Tandatanda Vital :Tekanan darah 80/60 mmhg, denyut jantung 120x/m, pemapasan 32 x/m,pendarahan telinga kananTingkat Kesadaran : Koma, dengan skala kesadaran GCS 9Pemeriksaan Foto Polos (Rontgen): PAtah tulang rahang bawah sebelahkanan, pemeriksaan Rontgen dada : Patah tulang rusuk kanan yangkedelapan, patah tulang rusuk kiri yang ke 7 dan ke 9.Pemeriksaan CT Scan Kepala: Pendarahan dibawah selaput otaksebelah kananTerhadap Korban dilakukan Operasi:Operasi kepala jenis

masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Bahwa berdasarkan uraian sebelumnya diatas, telah terbukti ParaTermohon telah melakukan kekeliruan dalam penetapan Tersangka, menangkapdan menahan Pemohon dan sesuai ketentuan hukum diatas patut dan wajarapabila atas kekeliruan Para Termohon ini Pemohon meminta rehabilitasi namabaik Pemohon melalui media massa cetak dan elektronik skala nasional selama3 (tiga) hari berturutturut.Bahwa berdasarkan uraian Pemohon diatas, adalah patut dan wajar danberdasarkan hukum yang benar, apabila Hakim Tunggal

Yang Mulia yangmemeriksa, memutuS dan mengadili permohonan Praperadilan a quomenghukum Para Termohon merehabilitasi nama baik Pemohon melalui mediamassa cetak dan elektronik skala nasional selama 3 (tiga) hari berturutturutterhitung sejak putusan hukum Praperadilan ini diucapkan.Halaman 8 dari 16Putusan Pra Peradilan Nomor 45/Pid.Pra/2020/PN MdnF.

Memerintahkan Para Termohon untuk membebaskan Pemohon daritahanan terhitung sejak putusan hukum Praperadilan ini diucapkan ;Menghukum Para Termohon untuk merehabilitasi nama baik Pemohonmelalui media massa cetak dan elektronik skala nasional selama 3 (tiga)hari berturutturut terhitung sejak putusan hukum Praperadilan inidiucapkan.Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohondan para Termohon hadir diwakili kuasa hukum masingmasing, lalu pengadilantelah berupaya mendamaikan para

atas nama Camat Pancung Soal Heriyardi Sarjana Sosial;1 (satu) Bundel Asli Akta Jual Beli Nomor: 0420.AJB.CPS-PS.XI.2017 tanggal 23 November 2017 yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara atas nama Camat Pancung Soal Heriyardi Sarjana Sosial;1 (satu) Lembar Asli tanda terima dokumen Nomor Berkas Permohonan 12239/2019 tanggal 2 Juli 2019 atas nama pemohon SABIRIN yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Pesisir Selatan;1 (satu) Lembar Asli peta bidang tanah Nomor: 654/2019 Skala

ST;1 (satu) Lembar Asli tanda terima dokumen Nomor Berkas Permohonan 12237/2019 tanggal 2 Juli 2019 atas nama pemohon SABIRIN yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Pesisir Selatan;1 (satu) Lembar Asli peta bidang tanah Nomor: 653/2019 Skala 1:2500 tanggal 8 Juli 2019, yang diterbitkan oleh Kepala Seksi Infrastruktur Pertanahan Kab. Pesisir Selatan atas nama Desrizal, S.

Putusan Nomor 1431/Pid.B/2018/PN Jkt Utrmerawat/membersihkan kapal, melaksanakan patrol rutin di wilayahperairan Polda Metro Jaya, melaksanakan binmas perairan SAR,melaksanakan penegakan hukum berupa penindakan terhadap pelakutindak kejahatan dan pelanggaran yang tertangkap tangan, sertamelaksanakan perintah lain yang diberikan oleh komandan kapaldan pimpinan satuan atas; Bahwa pada hari selasa 25 September 2018, kapal Polisi KP.VII2002 sedang melaksanakan patroli skala besar berdasarkan suratperintah

saksi sebagai ABK KapalPolisi KP.VII2002 Ditploir Polda metro jaya adalahmerawat/membersihkan kapal, melaksanakan patrol rutin di wilayahperairan Polda Metro Jaya, melaksanakan binmas perairan SAR,melaksanakan penegakan hukum berupa penindakan terhadap pelakutindak kejahatan dan pelanggaran yang tertangkap tangan, sertamelaksanakan perintah lain yang diberikan oleh komandan kapaldan pimpinan satuan atas; Bahwa pada hari selasa 25 September 2018, kapal Polisi KP.VII2002 sedang melaksanakan patroli skala

sebelah timur Pulau AyerKepulauan Seribu Jakarta pada koordinat 06 02 531 LS106 47 998BT saat ia Terdakwa INDRA JAYA bin ZULKIFLI Anak Buah Kapal (ABk)dan KONG HUI yang bertindak sebagai Nakhoda Kapal serta SaksiJEKSEN yang bertindak sebagai Kepala Kamar Mesin (KKM) sedangberlayar diatas kapal penkanan KM Penguin 3 di laut mengangkut muatancumi sebanyak 30 ton menuju Pelabuhan Muara Angke Jakarta Utara tibatiba didatangi oleh Kapal Patroli Ditpolair Polda Metro J aya yang sedangmelakukan patroli skala

Putusan Nomor 1431/Pid.B/2018/PN Jkt Utrmelakukan patroli skala besar untuk dilakukan pemeriksaan kelengkapankapal berikut kelengkapan buku pelaut; Bahwa saat dilakukan pemeriksaan kelengkapan kapal dan buku pelautoleh petugas Ditpolair Polda Metro Jaya yakni Saksi ENDRI SUSILO danSaksi TESDI SANJAYA MUKTI diketahui adanya kejanggalan terhadapBuku Pelaut No.

itu Penggugat telahmenerbitkan nota tertanggal 12 Agustus 2008 (Bukti P4);4 Bahwa selain hubungan hukum jual beli barang dagangan berupa segala kebutuhantoko kelontong antara Penggugat dan Tergugat juga terjadi hubungan hukumlainnya, yaitu terjadinya piutang sebesar Rp. 70.000.000; (tujuh puluh juta rupiah);5 Bahwa atas hutang tersebut (point 4) berawal dimana pada akhir Agustus tahun2008, Tergugat mendatangi Penggugat untuk menawarkan kerjasama di distribusibarang berupa minyak urang aring dalam skala

barangkelontong senilai Rp. 13.370.000, (tiga belas juta tiga ratus tujuh puluh riburupiah);Pada tanggal 12 Agustus 2008, atas permintaan saya telah dikirim barangkelontong senilai Rp. 13.370.000, ( tiga belas juta tiga ratus tujuh puluh riburupiah);Bahwa saya mengakui adanya hutang piutang dengan Penggugat sebesar Rp.70.000.000, (tujuh puluh juta rupiah);Benar bahwa pada akhir Agustus 2008, saya menawarkan kerjasama kepadaPenggugat dibidang kerjasama distribusi barang berupa minyak rambut urangaring dalam skala

Bahwa selain itu. setahu saksi ada usaha bersama tentang pengelolaan minyakwangi orangaring antara Penggugat dan Tergugat ;Menimbang, bahwa dari bukti P1, P2, P3 dan P4 membuktikan bahwa Tergugattelah mengambil barang dagangan berupa segala kebutuhan toko kelontong dari Penggugatselanjutnya berdasarkan bukti P5 dan bukti P6 membuktikan bahwa Tergugat telahmenerima secara tunai sebesar Rp. 70.000.000, (tujuh puluh juta rupiah) dana kerjasama14distribusi barang minyak rambut urang aring skala besar

ABDULMUTALIB maupun ahli warisnya tidak pernah menjual tanah perwatasan tambahankepada pewaris Turut Tergugat I (almarhum ABDUL GANT ) atau kepada para Tergugat ;Bahwa dari data dan bukti sejarah histories daerah Kampung Gunung Sari Ilir yangdiantaranya dapat dilihat dan foto udara Kelurahan Gunung Sari ir di tahun 19731974yang dibuat oleh Turut Tergugat II (Kantor Pertanahan Kota Balikpapan) dengan skala 1:1000, dapat diperhitungkan melalui ukuran lebar Jalan Gunung Sari ir (dulu), sckarangJalan

Parman dan sebelumnya Jalan Gunung Sari Ilir, hanyaterdiri dari 1 (satu) jalur, yang bila dihitung berdasarkan skala 1: 1000, berarti lebarbadan jalan sekitar 6 meter, dan ditambah lebar parit di kiri kanan jalan pada waktu itumasingmasing meter, maka keseluruhan lebar badan jalan ditambah parit di kanankirinya menjadi 8 meter, dan tentunya jarak dari As Jalan kepinggir parit bagian depan(Timur) tanah perwatasan seluas + 171 M2 sekitar 4 meter;7.2. jual beli tanah perwatasan seluas + 171 M2 antara

JoPasal 92 ayat (1) : Pengusaha menyusun struktur dan skala upah denganmemperhatikan golongan, jabatan, masa kerja, pendidikan dan kompetensi.7Bahwa surat Keputusan Gubernur Propensi Kepulauan Riau No. 534Tahun 2010 menyatakan upah minimum Kota Batam Tahun 2011 sebesarRp. 1.180.000, untuk anak lajang.Bahwa Penggugat telah bekerja pada Tergugat sudah 13 tahun danPenggugat telah mempunyai 2 (dua) orang anak dan kurang lebih satubulan lagi akan melahirkan anak yang ke 3 (tiga), anak yang pertamasekolah

Tergugat dan juga perusahaan lainnya diseluruh Indonesia bahkan dunia telah mempunyai kebijakan internalakan skala pemberian upah secara general yang didasarkan padakapabilitas, kredibilita dan integritas setiap karyawan dengan mengacupada peraturan perundangundangan yang berlaku, bukan kepadastandart kebutuhan hidup dari masingmasing karyawan yang sifatnyasubyektif, di karenakan setiap orang tentu memiliki kebutuhan hidupyang berbeda.DALAM REKONPENSIBahwa terhadap halhal yang telah di kemukakan

Oleh karenaPenggugat adalah Fireman Crew yang harus siap jaga untuk menghadapikebakaran dilingkungan perusahaan Tergugat ;e Bahwa Upah yang sudah diterima oleh Penggugat sudah diatas UMP yangditetapkan di Propensi Kepulauan Riau ;e Bahwa kenaikan gaji yang diajukan Penggugat berdasarkan padakebutuhan hidupnya sangat tidak rasional, Tergugat mempuyai kebijakantersendiri mengenai skala upah secara umum yang didasarkan padakapabilitas, kredibilitas dan integritas semua karyawanberdasarkanperaturan ketenagakerjaan.Menimbang

berdasarkan pada Undangundang ,Khususnya pasal 90 ayat (1) Jo, pasal 91 ayat (1), Jo pasal 92 ayat (1) dan (2)undangundang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan yang padapokoknya menyatakan bahwa Pengusaha dilarang memberikan upah lebih rendahdari upah minimum dan pengaturan pengupahan yang ditetapkan atas kesepakatanpengusaha dan pekerja tidak boleh lebih rendah dari ketentuan pengupahan yangditetapkan peraturan perundangundangan yang berlaku, disamping itu Pengusahamenyusun sendiri struktur dan skala