1994 (Vide Bukti P5.C) susunan pengurus PTSP/TurutTergugat diubah menjadi sebagai berikut:Direksi:a.

;Bahwa setelah dilakukannya pembebasan atas asset (tanah),selanjutnya kegiatan PTSP/Turut Tergugat berada dalam keadaanvakum (kosong) atau tanpa kegiatan, akan tetapi nilai asset yang dimilikioleh PTSP/Turut Tergugat tersebut terus naik.

Menurunkan modal dasar PTSP/Turut Tergugat menjadisebesar Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh miliar rupiah),dimana dari modal tersebut dinyatakan bahwa telah diambilbagian dan disetor penuh dengan uang tunai sebesarRp24.500.000.000,00 (dua puluh empat miliar lima ratus jutarupiah) sehingga susunan pemegang saham PTSP/TurutTergugat adalah sebagai berikut:Hal. 6 dari 65 Hal.

Denganpembelian tersebut, maka Tergugat VII, seakanakan memiliki 2.000(dua ribu) saham sesuai dengan Akta RUPSLB PTSP/TurutTergugat Nomor: 348, tanggal 23 Januari 1998 tersebut di atas;d.

Bahwa kemudian, sahamsaham yang dibeli oleh Tergugat VIIkemudian dijual kembali kepada Tergugat sebanyak 1.600 (seribuenam ratus) saham, Tergugat Il sebanyak 200 (dua ratus) sahamdan Tergugat Ill sebanyak 200 (dua ratus) saham, sehinggasusunan pemegang saham PTSP/Turut Tergugat adalah sesuaidengan Akta Berita Acara Rapat PTSP Nomor 05, tanggal 02Desember 2003, yang dibuat oleh Tergugat V (vide bukti P7.g.)

Pemerintah Kota Bekasi Cq (DPM-PTSP) Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bekasi

Pasal 31 ayat (7) dan ayat (8) Perka BKPM 14/2015 berbunyisebagai berikut:Permohonan Izin Prinsip dalam rangka PMA diproses secara daringpada PTSP Pusat di BKPM, PTSP KPBPB, PTSP KEk.Permohonan Perizinan secara daring bagi penanaman modal wayibterlebih dahulu) memiliki Hak Akses dan melengkapi folderperusahaan,Halaman 12 dari 108 halaman. Putusan Nomor : 267/G/2017/PTUNJKTb.

Putusan Nomor : 267/G/2017/PTUNJKT(1)/zin Prinsip diberikan oleh Pemerintah Pusat, PTSP KPBPB, PTSPKEK, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota, sesuaidengan kewenangannya;(2)Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan PemerintahKabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberikan IzinPrinsip melalui penyelenggaraan PTSP;(3) Penyelenggaraan PTSP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yaitu:a. Pemerintah Pusat dilakukan oleh PTSP Pusat di BKPM;b.

Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas danPelabuhan Bebas oleh PTSP KPBPB; dan;e. Administrator Kawasan Ekonomi Khusus oleh PTSP KEK;(4)Penyelenggara PTSP sebagaimana dimaksud pada ayat (3),memperoleh pendelegasian/pelimpahan wewenang sebagai berikut:a. Kepala BKPM dari Menteri Teknis/Kepala LembagaPemerintah Non Kementerian (LPNkK);b. Kepala BPMPTSP Provinsi dari Gubernur;C. Kepala BPMPTSP Kabupaten/Kota dari Bupati/Walikota;d.

PMDN dan PMA yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusatdi PTSP Pusat di BKPM;b.

Penanaman Modal yang menjadi kewenangan PemerintahProvinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota, Badan PengusahaanKPBPB, dan Administrator KEK di BPMPTSP Provinsi, BPMPTSPKabupaten/Kota, PTSP KPBPB dan PTSP KEK, yang telahmenerapkan Izin Prinsip secara daring;(3) Pengajuan permohonan Izin Prinsip secara manualsebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku bagi BPMPTSPProvinsi, BPMPTSP Kabupaten/Kota, PTSP KPBPB, dan PTSP KEK,yang belum menggunakan SPIPISE;(4) Permohonan Izin Prinsip dalam rangka PMDN dengan totalnilai

Penggugat:
Nining Kusumaningsih, SP.SPd
Tergugat:
YAYASAN Darul Aqsho
Turut Tergugat:
1.Kepala Dinas Penanaman Modal PTSP dan Tenaga Kerja Kota Batu
2.Kepala Dinas Pendidikan Kota Batu

Konawe Putra Propertindo seluas + 5.500 (limaribu lima ratus) Ha yang terletak di Kecamatan Morosi (Kecamatan Morosi yangbaru dimekarkan dari Kecamatan Induk yaitu Kecamatan Bondoala), Bondoala,Kapoiala dan Besulutu Kabupaten Konawe Propinsi Sulawesi Selatansebagaimana Surat Keputusan Kepala Badan PTSP dan Penanaman ModalDaerah a.n.

BupatiKonawe Nomor: 71 Tahun 2014 tertanggal 30 Mei 2014 sebagaimana SuratKeputusan Kepala Badan PTSP dan Penanaman Modal Daerah a.n.

Pemerintah Pusat dilakukan oleh PTSP Pusat di BKPM; b. Pemerintah Provinsi dilakukan oleh BPMPTSP Provinsi; c. Pemerintah Kabupaten/Kota dilakukan oleh BPMPTSP Kabupaten/Kota;d. Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas oleh PTSP KPBPB; danHalaman 17 dari 98 halaman Perkara No. 1/P/FP/2018/PTUNkKdie. Administrator Kawasan Ekonomi Khusus oleh PTSP KEK.

Konawe Putra Propertindo (PEMOHON); Syarat Dan Ketentuan Yang Diisyaratkan Dalam Surat Keputusan KepalaBadan PTSP dan Penanaman Modal Daerah a.n. Bupati Konawe Nomor: 71Tahun 2014 tertanggal 30 Mei 2014 Telah Terpenuhi Hingga DiajukanPerpanjangan Izin Lokasi Kawasan Industri Terpadu Oleh PEMOHON ; Bahwa sebagaimana Surat Keputusan Kepala Badan PTSP dan PenanamanModal Daerah a.n.

Pemerintah Pusat dilakukan oleh PTSP Pusat di BKPM; b. Pemerintah Provinsi dilakukan oleh BPMPTSP Provinsi; c. Pemerintah Kabupaten/Kota dilakukan oleh BPMPTSPKabupaten/Kota; d. Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas danPelabuhan Bebas oleh PTSP KPBPB; dan e. Administrator Kawasan Ekonomi Khusus oleh PTSP KEK.Kewenangan pemberian Izin Prinsip oleh PemerintahKabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf c. terdiri atas;f.

Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu ( PTSP ) Kabupaten Sidoarjo Nomor : 520/73/404.5.15/2017 tanggal 09 Mei 2017 Tentang Surat Izin Perubahan Status Tanah Sawah, Jl. Desa Desa Bendotretek Kec. Prambon Sidoarjo Luas + 83.258 M2 atas nama SABAR SANTOSO/PT.

Penggugat:
1.SUMIARSIH
2.SRI KRISTIONO BASUKI
3.SAIM
4.SATIKAN
5.SAMIAN
6.SUWATUN
7.ANDIK SULISTIAWAN
8.SAWIJI
9.SUNYOTO
10.SRIWATI
Tergugat:
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PTSP
Tergugat:II Intervensi
PT. BERSATU SUKSES SEJAHTERA

Kepala Dinas Penanaman Modal danPelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Kabupaten Sidoarjo Nomor:520/73/404.5.15/2017 Tanggal 09 Mei 2017 tentang Surat Izin PerubahanStatus Tanah Sawah;2.

Kepala DinasPenanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) KabupatenSidoarjo Nomor: 520/73/404.5.15/2017 Tanggal 09 Mei 2017 tentang Surat IzinPerubahan Status Tanah Sawah telah memenuhi syarat sebagai objekgugatan dalam perkara a quo;D. Alasan dan Dasar Gugatan1.

KepalaDinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu ( PTSP ) KabupatenSidoarjo Nomor : 520/73/404.5.15/2017 tanggal 09 Mei 2017 Tentang Surat IzinPerubahan Status Tanah Sawah, JI. Desa Desa Bendotretek Kec. PrambonSidoarjo Luas + 83.258 M2 atas nama SABAR SANTOSO/PT.

Kepala Dinas Penanaman ModalDan Pelayanan Terpadu Satu Pintu ( PTSP ) Kabupaten Sidoarjo Nomor :520/73/404.5.15/2017 tanggal 09 Mei 2017 Tentang Surat Izin PerubahanStatus Tanah Sawah, JI. Desa Desa Bendotretek Kec. Prambon Sidoarjo Luas +83.258 M2 atas nama SABAR SANTOSO/PT.

Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan TerpaduSatu Pintu ( PTSP ) Kabupaten Sidoarjo Nomor : 520/73/404.5.15/2017 tanggal09 Mei 2017 Tentang Surat Izin Perubahan Status Tanah Sawah, JI. Desa DesaBendotretek Kec. Prambon Sidoarjo Luas + 83.258 M2 atas nama SABARSANTOSO/PT.

tersebutdibuat tertanggal 16 Juni 2020; Bahwa kewenangan dinas Penanaman modal dan PTSP untukmengeluarkan ijin tersebut tertuang didalam Peraturan Bupati Nomor 5 tahun2018 tentang Pelimpahan kewenangan penyelenggaraan perijinan dan nonperijinan kepada Dinas Penanaman Modal dan PTSP dan diantara beberapakewenangan perijinan tersebut ada juga perijinan di bidang Perdaganganyang didalamnya termasuk Migas; Bahwa peran dan fungsi PTSP serta pelayanan perijinan sejak tahun2018 sampai dengan tahun 2020

Sovila Mandiri sudahmelakukan kegiatan jual beli dan penampungan BBM namun untuk suratketerangan timbun sementara BBM baru dikeluarkan oleh Dinas PenanamanModal dan PTSP Kabupaten Halmahera Timur pada tanggal 11 Mei 2020; Bahwa untuk minyak tanah Terdakwa jual ke masyarakat, kioskiossedangkan untuk dexlaite dijual kepada petanipetani;Halaman 15 dari 32 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2020/PN Sos Bahwa pada saat Terdakwa membeli BBM dari H.

Sinar Subaim yang merupakan Agen Penyalur / APMS; Bahwa Terdakwa tidak tahu apabila mau melakukan kegiatan jual beliBBM harus ada jjin Niaga karena pada waktu pengurusan di DinasPenanaman Modal dan PTSP untuk perubahan UD. ke CV. tidakdicantumkan dalam formulir pendaftaran tersebut; Bahwa Terdakwa membeli BBM dari Saksi H. Majid Djinna sejak tahun2016 sampai dengan tahun 2019 membeli BBM atas nama UD.

(PTSP) sudah mengeluarkan Surat Izin Penampungan, Saksi WahidKamah, S.E selaku kepala dinas kemudian memanggil tim teknis dalam hal iniDinas Perindustrian dan perdagangan untuk membahas tentang mekanismedan pertimbangan penerbitan surat izin tersebut selanjutnya dari Tim Teknisdinas Perindustrian dan Perdagangan mengeluarkan rekomendasi pencabutanizin penimbunan Sementara dan ditindaklanjuti oleh Dinas Penanaman Modaldan PTSP dalam bentuk putusan untuk mencabut surat Izin Penimbunansementara tersebut

Saksi meringankan Mulyadi Jabir menerangkan bahwa Saksi Mulyaditelah mengurus semua izin di Kantor Desa, pada Tanggal 21 Februari 2020sebelum jatuh tempoh izin penyimpanan 1 Maret 2020 dan pada tanggal 25Februari telah mengurus Izin di Dinas PTSP oleh Terdakwa;c.

Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh Tergugat berupa SuratPemberitahuan I Pembatalan atau Pencabutan IMB NOMOR: 511.3/1141/K/1971002003/PTSP/2012. TENTANG IZIN MENDIRIKAN/MENGUBAHBANGUN RUMAH KANTOR AN.

SUWARNI tanggal 12 Juni2012, yang diterbitkan oleh Kantor PTSP;. Fotocopy Surat pemberitahuan I pembatalan IMB a.n. SUWARNINomor 511/162/BPMPPT V/2014 tanggal 28 Maret 2014;. Berita Acara Pemeriksaan Nomor : 511.3/13A337/PTSP/12 yangdibuat pada hari Sabtu tanggal 4 Februari 2012 yang dibuat olehPetugas Sempadan HENDRY ERWIN, B.Sc., diperiksa oleh TimTeknis ABRAR WAHIR, BE., SE., diketahui oleh Kasi PengolahanPerizinan Drs. MARDIANSYAH dan mengetahui M. FAUZIDARWAS, S.Si, SE., M.Sii.

Bukti T.7Surat Keputusan Walikota Jambi No. 511.3/1141/K/ 1971002003/PTSP/2012., tentang Izin mendirikan/mengubah Bangunan RumahKantor an. SUWARNI., Tertanggal 22 April 2012. Ditandatanganioleh Kepala PTSP An. Walikota. (Dipending);Nota Dinas No. 050/80/Bang., Perihal Laporan Rekomendasi TimAnalisa Perizinan Bangunan Kota Jambi Tertanggal 22 April 2013.,dari Ketua Tim Analisa Perizinan Bangunan yang ditujukkan kepadaWalikota Jambi. (Fotokopi sesuai dengan asli);Surat No. 640./154/Distarun/2013.

Dari Kepala Kantor PTSP Kota Jambi yang ditujukankepada Walikota Jambi. (Dipending);Surat No. 130/532/DPRD perihal Rekomendasi DPRD Kota JambiTertanggal 23 Desember 2013. Dari Ketua DPRD Kota Jambi yangditijukan kepada walikota Jambi. (Fotokopi sesuai dengan asli);Surat No. 648/632/KPTSP/2013. Perihal Pemberitahuan Ke 1Tertanggal 23 Desember 2013. Dari Kepala Kantor PTSP yangditujukan kepada Suwarni. (Fotokopi sesuai dengan aslinya);Halaman 418. Bukti T.89. Bukti T.910. Bukti T.10:11.

/2012 Tentang jn Mendirikan/mengubah Bangunan RumahKantor atas nama Suwarni atau belum terjadi perubahan suasana hubungan hukumpada IMB Nomor : 511.3/1141/K/1971002003/PTSP/2012.

Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh Tergugat berupaSurat Pemberitahuan Pembatalan atau) Pencabutan IMB Nomor911.3/1141/ K/1971002003/Ptsp/2012. Tentang Izin Mendirikan/MengubahBangun Rumah Kantor An.

Status Tanah > Hak Milik No. 3820, tanggal 27122011 Fungsi Bangunan : Rumah Kantor Permanen.Setelah Penggugat mendapatkan/memperoleh Surat Keputusan WalikotaJambi Nomor 511.3/ 1141/K/ 197002003/Ptsp/2012, Tentang IzinMendirikan/Mengubah Bangunan Rumah Kantor An.

Putusan Nomor 100 PK/TUN/2017Pemberitahuan Pembatalan atau Pencabutan IMB Nomor 511.3/1141/K/1971002003/Ptsp/201 2, Tentang Izin Mendirikan/MengubahBangunan Rumah Kantor An.

Suwarni tanggal 12 Juni 2012,yang diterbitkan oleh Kantor PTSP;g. Fotocopy Surat pemberitahuan pembatalan IMB a.n. SuwarniNomor 511/162/BPMPPTV/2014 tanggal 28 Maret 2014;h. Berita Acara Pemeriksaan Nomor 511.3/13A337/PTSP/12 yangdibuat pada hari Sabtu tanggal 4 Februari 2012 yang dibuat olehPetugas Sempadan Hendry Erwin, B.Sc., diperiksa oleh Tim TeknisAbrar Wahir, BE., SE., diketahui oleh Kasi Pengolahan PerizinanDrs. Mardiansyah dan mengetahui M. Fauzi Darwas, S.Si., SE.,M.Si;i.

Putusan Nomor 100 PK/TUN/2017tanggal 28 Maret 2014, Perihal Pemberitahuan Pembatalan atauPencabutan IMB Nomor 511.3/1141/K/ 1971002003 / Ptsp/2012 TentangIzin Mendirikan/Mengubah Bangunan Rumah Kantor An. Suwarni,ditetapkan di Jambi pada tanggal 12 Juni 2012 yang bunyinya dengantegas menyatakan Pembatalan atau Pencabutan IMB Nomor511.3/1141/K/1971002003/ PTSP/2012 AN. Suwarni yang berada di atasaliran sungai terhitung sejak tanggal surat ini.

.- 1 (SATU) Unit Hand phone Black bery warna putih seri Q10.warna putih , Dikembalikan kepada FENDI GOSEL - 2 (dua ) lembar surat yang diterbitkan oleh kepala dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu nomor : 1179/PDM .PTSP/XII/2017TANGGAL 18 DESEMBER 2017 Perihal pembatalan / Pencabutan IUP Nomor 231 tahun 2013 tanggal 11April 2013.- 1 (satu) Rangkap Surat perjanjian kerja sama nomor ; 001/PK/ MBS-BP/IX/2017 tanggal 13 September 2017 Antara PT Bumi Sejahtera Dengan Bilden Pardede

warna Kuning Nomor Identivikasi CATO320DV XBA10877 1 (satu) Unit EXCAVATOR MERK CATERPILLAR TYPE SK320D warna Kuning Nomor Identivikasi CATO320DCWBY 10114.dikembalikan masing masing kepada Pemiliknya atas nama ;EDI HARTONO. 1 (SATU) UnitHand phone Black bery warna putih seri Q10.warna> HJputihDikembalikan kepada FENDI GOSELHalaman 2 dari 40 Putusan Nomor 459/Pid.Sus/2019PN.kKdi.2 (dua ) lembar surat yang diterbitkan oleh kepala dinaspenanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu nomor :1179/PDM .PTSP

dandisampaikan kepada PT.MBS kemudian pihak PT.MBS menggugatmelalui PTUN Kendari terkait pembatalan IUP 231 dan pada saat ituPT.MBS menang kemudian PTSP melakukan banding ke PT.TUNMakassar dan putusannya PT.MBS kalah dan putusan itu sudah Inkracht kemudian PT.MBS menggugat lagi tahun 2019 terhadap surattersebut dan PT.MBS kalah lagi dan in kracht bahwa IUP 231 adalahtidak sah;Bahwa IUP 231 adalah tidak sah berdasarkan surat yang dikeluarkanoleh PTSP tanggal 28 Desember 2017;Bahwa saksi tidak mengetahui

Drs.H.Masmuddin,M.Si, dibawah sumpah di persidangan pada pokoknyasebagai berikut:Bahwa saksi mengerti terkait dengan surat dari Sauit Sitoru;Bahwa saksi adalah kepala Dinas PTSP Provinsi Sultra sejak tahun 2014sampai sekarang;Bahwa PTSP Sultra melayani perizinanperizinan tambang antara lainterkait dengan dengan bisnis usaha pertambangan, IUP Produksi, IUPEksplorasi, Pengangkutan, penerbitan sekaligus dengan pembatalan;Bahwa setahu saksi Terdakwa dihadapkan dipersidangan terkait masalahIzin tambang

mengeluarkan surat pembatalan atas IUP 231, pemilikIUP mengajukan gugatan ke PTUN; Bahwa dalam Putusan PTUN, PTSP kalah yaitu bahnwa mengabulkanpermohonan penundaan pelaksanaan Keputusan Kepala DinasPenanaman Modal dan PTSP atas nama Gubemur Sultraperihalpembatalan/pencabutan IUP nomor 231 tahun 2013, kemudian PTSPmengajukan banding dan dalam Putusan banding tersebut menyatakanbahwa menerima eksepsi PTSP, menyatakan gugatan terbanding dahuluPenggugat tidak dapat diterima serta menghukum terbanding

Kdi.Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya, Menyatakanbatal Keputusan Kepala Dinas PTSP atas nama GubernurNomor...dst, meyatakan IUP PT.MBS sesuai SK Bupati KonaweNomor 231 Tahun 2013 tanggal 11 April 2013 tetap berlaku; Bahwa pihak ST.

Putusan Nomor 9 P/HUM/201412 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2009 tentangPelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal (BuktiP18) menetapkan bahwa:Pasal 7 ayat (1) Penyelenggaraan PTSP di bidang PenanamanModal oleh Pemerintah dilaksanakan olehBKPM.Pasal 11 ayat (1)Penyelenggaraan PTSP di bidang PenanamanModal oleh pemerintah provinsi dilaksanakanoleh PDPPM (Perangkat Daerah Provinsi bidangPenanaman Modal).Pasal 12 ayat (1)Penyelenggaraan PTSP di bidang PenanamanModal oleh pemerintah

Mekanisme kerja dalam bentuk petunjukpelaksanaan PTSP di bidang Penanaman Modalyang jelas, mudah dipahami dan mudah diakses olehPenanam Modal:d. Layanan pengaduan (help desk) Penanam Modal;dane. SPIPISE.Halaman 24 dari 123 halaman.

dibidang Penanaman Modal di daerah berdasarkantolok ukur sebagaimana dimaksud pada ayat (1)dan ayat (2).Pasal 5 ayat (4)BKPM melakukan penetapan kualifikasi PTSP dibidang Penanaman Modal di daerah berdasarkanpenilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (3).Pasal 16 ayat (1)Kepala BKPM melakukan pembinaan ataspenyelenggaraan PTSP di bidang PenanamanModal di PDPPM dan PDKPM.berdasarkankualifikasi PTSP sebagaimana dimaksud dalamPasal 5 ayat (4).Bahwa kewenangan BKPM= sebagai Instansi Pembinapenyelenggaraan

nasional, serta kualifikasiterhadap penyelenggaraan PTSP nasional yang dilakukanoleh BKPM.Halaman 39 dari 123 halaman.

Bahwa materi muatan Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun2009 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu di BidangPenanaman Modal (Bukti P18) menetapkan bahwa:Pasal 7 ayat (1) Penyelenggaraan PTSP di bidangPenanaman Modal oleh Pemerintahdilaksanakan oleh BKPM.Pasal 11 ayat (1)Penyelenggaraan PTSP di bidangPenanaman Modal oleh pemerintah provinsidilaksanakan oleh PDPPM (PerangkatDaerah Provinsi bidang PenanamanModal).Pasal 12 ayat (1)Penyelenggaraan PTSP di bidangPenanaman Modal oleh pemerintahkabupaten/kota

Februari 2020sebesar Rp.70.000.000, (tujuh puluh juta rupiah) dengan cara mobile bangkingBRI, kedua tanggal 13 Maret 2020 sebesar Rp.24.900.000, (dua puluh empatjuta sembilan ratus rupiah) dengan mobile bangking, ketiga tanggal 26 Februari2020 sebesar Rp.6.000.000, (enam juta rupiah) dengan cara kontan, lalu uangyang sudah diberikan pada terdakwa seluruhnya sebesar Rp.100.900.000,(seratus juta sembilan ratus ribu rupiah), selanjutnya terdakwa melakukanpengurusan izin IMB untuk 7 pintu ruko di kantor PTSP

Februari 2020 sebesarRp.70.000.000, (tujuh puluh juta rupiah) dengan cara mobile bangking BRI,kedua tanggal 13 Maret 2020 sebesar Rp.24.900.000, (dua puluh empat jutasembilan ratus rupiah) dengan mobile bangking, ketiga tanggal 26 Februari2020 sebesar Rp.6.000.000, (enam juta rupiah) dengan cara kontan, lalu uangyang sudah diberikan pada terdakwa seluruhnya sebesar Rp.100.900.000,(seratus juta sembilan ratus ribu rupiah), selanjutnya terdakwa melakukanpengurusan izin IMB untuk 7 pintu ruko di kantor PTSP

juta sembilan ratus rupiah) dengan mobile bangking, ketigatanggal 26 Februari 2020 sebesar Rp.6.000.000, (enam juta rupiah)dengan cara kontan;Bahwa saksi melihat saksi Nasrullan dan terdakwa mengobrol di warungsaksi dan saksi hanya mengetahui obrolan tentang IMB 7 (tujuh) ruko;Bahwa pengakuan saksi Nasrullah sudahmenyerahkan uang pada terdakwaselurunnya sebesar Rp.100.900.000, (seratus juta sembilan ratus riburupiah), selanjutnya terdakwa melakukan pengurusan izin IMB untuk 7 pinturuko di kantor PTSP

Saksi membayar administrasi di Kantor PTSP dan Perkim. Akibatperbuatan terdakwa kerugian yang saksi Nasrullah alami kurang lebihRp.97.560.000, (Sembilan puluh tujuh juta lima ratus enam puluh riburupiah);Bahwa terdakwa pernah dihukum serta terdakwa menyesal.

Terdakwa bisa melakukan pengurusan Izin Mendirikan Bangunan di Perkimdan PTSP dikarenakan terdakwa yang mempunyai kenalan disana;Menimbang,bahwa namun demikian tujuan pemidanaan tidak sematamerupakan pembalasan atas suatu kesalahan, melainkan adalah sebagaipendidikan bagi Terdakwa untuk tidak lagi mengulangi perbuatannya,pendidikan bagi masyarakat agar sadar dan tidak terjerumus pada perbuatanHalaman 14 dari 17 Putusan Nomor 131/Pid.B/2021/PN Jmbyang bertentangan dengan hukum serta agar pemulihan

Put. 77/G/2020/PTUN.Sby(2) Apabila berdasarkan pemeriksaan sebagaimana dimaksud padaayat (1) ditemukan berkas permohonan belum memenuhikelengkapan, PTSP memberitahukan secara tertuliskekurangan yang ditemukan kepada Pengusaha Pariwisata;(3) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) danpemberitahuan kekurangan sebagaimana dimaksud pada ayat(2) diselesaikan paling lambat dalam jangka waktu 2 (dua) harikerja sejak permohonan pendaftaran usaha pariwisata diterimaPTSP;(4) Apabila PTSP tidak memberitahukan

P24 : fotokopi sesuai dengan fotokopi Surat Kepala DinasPenanaman Modal Tenaga Kerja Dan PTSP Kota Blitarditujukan kepada Heru Sugeng Priyono Pimpi.

disuruh untuk kembali ke PTSP dengan alasan terkait denganperizinan ditas Tahun 2010 sudah ada di PTSP;bahwa Brillian Cafe masuk zona kuning barubaru saja mengetahui, jikaterkait dengan IMB kenapa duludulunya boleh beroperasionalbahwa yang saksi ketahui melanggar RDTR No. 10 tahun 2011;bahwa setelah saksi datang ke PTSP, PTSP juga tidak dapat memberikanjawaban, dan saksi juga datang ke PTSP Provinsi juga tidak ada jawabankarena bukan kewenangan Provinsi tetapi kewenangan daerah;bahwa saksi mengetahui

;fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Kepala Dinas PenanamanModal Tenaga Kerja dan PTSP Kota Blitar ditujukan kepadaRudy Ouryono, SH., Nomor : 500/1997.1/410.113/2019,tertanggal 3 Desember 2019 perihal : Jawaban SOMASI;fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Kepala Dinas PenanamanModal Tenaga Kerja dan PTSP Kota Blitar ditujukan kepadaRudy Ouryono, SH., Nomor : 005/2033.1/410.113/2019,tertanggal 6 Desember 2019 perihal : Ralat Jawaban SOMASI;fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Plt.

Kepala Dinas Pariwisata danKebudayaan, Kepala Dinas Penanaman Modal Tenaga Kerja dan PTSP,Plt.Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Kepala DinasLingkungan Hidup, Plt.

Ssupaya menghadap di persidanganPengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan Kelas 1AKhusus yang akan diselenggarakan pada tanggal 07 April 2021;Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 07 April 2021 dan 21 April2021 Penggugat tidak hadir sedangkan Tergugat hadir dipersidangan danHalaman 1 dari 4Penetapan Nomor 130/Pdt.SusPHI/2021/PN Mdnmenyatakan bahwa Penggugat telah mencabut perkaranya Nomor 129/Pdt.SusPHI/2021/PN Mdn tertanggal 3 Maret 2021 melalui Pelayanan Terpadu Satu Pintu(PTSP

) Pengadilan Negeri Medan sebagaimana terdaftar di PengadilanHubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan Kelas 1A Khusus;Menimbang, bahwa berdasarkan data dari Pelayanan Terpadu Satu Pintu(PTSP) Pengadilan Negeri Medan Kelas 1A Khusus pada tanggal 22 April 2021telah menerima surat dari Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat Fron PembelaBuruh Indonesia Provinsi Sumatera Utara selaku kuasa hukum Penggugatberdasarkan surat kuasa khusus tanggal O05 April 2021 yang mengajukanpermohonan pencabutan perkara

gugatan Pengadilan Hubungan Industrialdengan register Nomor 130/Pdt.SusPHI/2021/PN Medan;Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 05 Mei 2021 KuasaTergugat hadir dipersidangan tetapi Penggugat tidak hadir, akan tetapi MajelisHakim telah menerima surat pencabutan perkara Nomor 130/Pdt.SusPHI/2021/PN Mdn pada tanggal 22 April 2021 melalui Pelayanan Terpadu SatuPintu (PTSP) Pengadilan Negeri Medan Kelas 1A Khusus;Menimbang, bahwa setelah mempelajari surat permohonan pencabutanperkara Nomor 130/Pdt.SusPHI

Bahwa saudara kandung seayah seibu almarhumah Trisnawati binti Kawi yang bernamaREFIZA binti KAWI telah meninggal dunia pada tanggal 29 Oktober 2003 sebagaimanaHal. 2 dari 13 Penetapan No. 0092/Pdt.P/2016/PA JS.Surat Perpanjangan Izin Penggunaan Tanah Makam (IPTM) Nomor 355/3.29.1/31/74.04.1003/1.795.25/2016, tanggal 25 Februari 2016 yang dikeluarkan oleh Kepala SatuanPelaksana PTSP Kelurahan Cilandak Timur;5.

Bahwa saudara kandung seayah seibu almarhumah Trisnawati binti Kawi yang bernama/M77V/binti KAWI telah meninggal dunia pada tanggal 09 Desember 2000, sebagaimanaSurat Perpanjangan Izin Penggunaan Tanah Makan (IPTM) Nomor 18883.29.1/31,74.05.1006/1.798/e/2016, tanggal 25 Februari 2016 yang dikeluarkan oleh KepalaSatuan Pelaksana PTSP Kelurahan Kebayoran Lama Selatan;7.

Rania,yang dikeluarkan oleh Kepala Satuan Pelaksana PTSP Kelurahan Jagakarsa, Jakarta Selatan(P.Il);12. Fotokopi Perpanjangan Izin Penggunaan Tanah Makan (IPTM) Nomor355/3.29.1/31.74.04.1003/1.795.25/2016, tanggal 25 Februari 2016 atas nama Hj. Refiza,yang dikeluarkan oleh Kepala Satuan Pelaksana PTSP Kelurahan Cilandak Timur, JakartaSelatan (P.12);13.

Fotokopi Perpanjangan Izin Penggunaan Tanah Makan (IPTM)Nomor 18883.29.1/31.74.05.1006/ 798//e/2016, tanggal 25 Februari 2016 atas nama Hj.Ratni Bustami, yang dikeluarkan oleh Kepala Satuan Pelaksana PTSP Kelurahan KebayoranLama Selatan, Jakarta Selatan (P.13);14.

Fotokopi Perpanjangan Izin Penggunaan TanahMakan (IPTM)Hal. 7 dari 13 Penetapan No. 0092/Pdt.P/2016/PA JS.Nomor 18893.29.1/31.74.05.1006/I798//e/2016, tanggal 25 Februari 2016 atas namaMoersil, yang dikeluarkan oleh Kepala Satuan Pelaksana PTSP Kelurahan Kebayoran LamaSelatan, Jakarta Selatan (P. 14);15.

dengan Akta Berita Acara PTSP/Turut Tergugat No. 64, tanggal 6Oktober 1993 dan No. 11, tanggal 2 Nopember 1993 (Vide Bukti P2 danP3), Jumlah saham yang telah dikeluarkan dan diambil adalah sebanyak5.000 (lima ribu) oleh para pemegang PTSP/Turut Tergugat, yaituSebagai berikut:Pemegang Saham Jumlah Saham Yang Nilai Nominal SahamDimilikiPenggugat I 1.250 saham Rp. 1.250.000.000,Penggugat II 1.250 saham Rp. 1.250.000.000,Tergugat I 1.500 saham Rp. 1.500.000.000,Tergugat II 500 saham Rp. 500.000.000,

Tergugat III 500 saham Rp. 500.000.000,Total 5.000 saham Rp. 5.000.000.000, Bahwa pada tahun 1994, PTSP/Turut Tergugat dan TergugatIV,membuat perjanjian untuk melakukan kerja sama dalam pembebasan,pembangunan dan penjualan tanahtanah dan bangunan bangunan(bidang properti) dengan cara TergugatIV masuk menjadi pemegangsaham PTSP/Turut Tergugat sebanyak 60 % (enam puluh per seratus)dari seluruh saham yang telah dikeluarkan, sedangkan 40 % (empat puluhper seratus) saham sisanya tetap akan dipegang oleh

pemegang saham PTSP/Turut Tergugat, in casu Para Penggugat, Para Penggugat, TergugatI,Tergugatll, dan Tergugatlll, oleh karena itu TergugatIV masuk sebagaipemegang saham PTSP/Turut Tergugat dengan membeli sahamsahammilik Para Pemegang saham lama, sehingga dengan penjualan sahamsaham tersebut maka susunan pemegang saham PTSP/Turut Tergugatadalah sebagai berikut (Vide Bukti P4a s.d P4g); Hal. 3 dari 55 hal.

:1Bahwa setelah dilakukannya pembebasan atas asset (tanah), selanjutnyakegiatan PT SP/T urut Tergugat berada dalam keadaan vakum (kosong)atau tanpa kegiatan, akan tetapi nilai asset yang dimiliki oleh PTSP/TurutTergugat tersebut terus naik.

tersebut, melainkan justru Para Penggugat dikejutkan denganadanya informasi/kabar bahwa seluruh saham yang dimiliki oleh ParaPenggugat dalam PTSP/Turut Tergugat masingmasing sebanyak 3.750(tiga ribu tujuh ratus lima puluh) saham atau total 7.500 (tujuh ribu limaratus ) sahamsudah tidak ada lagi;Bahwa setelah Para Penggugat melakukan penelusuran lebih lanjutterhadap dokumentasi PTSP/Turut Tergugat, ternyata diketahui danHal. 5 dari 55 hal.

Sinar Surya sudah tidak beroperasi lagi dapat dilihatpada Surat Kepala Dinas PMD dan PTSP Kota Kendari, dimana dalam suratnyaditegaskan bahwa CV. Sinar Surya tidak terdaftar pada Dinas PMD dan PTSP KotaKendari No. 517/269/2018 tertanggal 6 Juni 2018;Bahwa kalaupun ada upaya penyelesaian Bipartite ataupun Tripartite hal yangdimaksud pada pokoknya antara H. Rachman Bafadal dengan Penggugat karenasejak tahun 1996 H. Rachman Bafadal sudah bukan pengurus pada CV.

SINAR SURYAsudah lama bubar, karena hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugatadalah hubungan hukum orang perorangan maka dalam perkara ini PengadilanHubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Kendari tidak berwenang mengadiliPerkara iniBahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, memperhatikan Surat Kepala DinasPMD dan PTSP Kota Kendari, Undangundang No. 13 tahun 2003 tentangKetenagakerjaan, Undangundang No. 2 tahun 2004 Tentang PenyelesaianPerselisinan Hubungan Industrial serta Undangundang lain

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMDALAM EKSEPSIMenimbang, bahwa didalam jawabannya Tergugat mengajukan eksepsi yangpada pokoknya sebagai berikut:TENTANG KEWENANGAN MENGADILI :Bahwa Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri kendari tidakberwenang mengadili perkara ini dikarenakan CV.Sinar Surya tidak beroperasi lagisejak tahun 1996 hal tersebut dapat di lihat pada surat Kepala Dinas PMD dan PTSPKota Kendari, dimana dalam suratnya ditegaskan bahwa CV,Sinar Surya tidakterdaftar pada dinas PMD dan PTSP

perintah dan upah serta pekerjaan dari Tergugat sehingga dengan demikianMajelis Hakim berkesimpulan bahwa telah timbul hubungan kerja antara Penggugatdengan Tergugat yaitu CV.Sinar Surya sejak Penggugat dinyatakan diterima bekerjapada perusahaan Tergugat;Menimbang, bahwa Tergugat telah pula mendalilkan bahwa CV.Sinar Suryatelah tidak beroperasi lagi atau bubar sejak tahun 1996, untuk memperkuat daliltersebut Tergugat telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda T3 yaitu Surat dariDinas PMD dan PTSP

,MM mengeluarkan surat balasan Nomor:517/269/2018 untuk menjawab surat sebagaimana bukti T2 dimaksud yang padapokoknya menyatakan bahwa CV.Sinar Surya tidak terdaftar pada Dinas PenanamanModal dan PTSP Kota Kendari;Menimbang, bahwa selain hal tersebut saksi juga menerangkan bahwasebelum menerbitkan surat Nomor :517/268/2018 tersebut telah di dahului denganmemeriksa seluruh dokumen elektronik yang tersimpan di database Dinas PenanamanModal dan PTSP serta memeriksa pula seluruh dokumen manual yang

warna Kuning Nomor Identivikasi CATO320DV XBA10877 1 (satu) Unit EXCAVATOR MERK CATERPILLAR TYPE SK320D warna Kuning Nomor Identivikasi CATO320DCWBY 10114.dikembalikan masing masing kepada Pemiliknya atas nama ;EDI HARTONO. 1 (SATU) UnitHand phone Black bery warna putih seri Q10.warna> HJputihDikembalikan kepada FENDI GOSELHalaman 2 dari 40 Putusan Nomor 459/Pid.Sus/2019PN.kKdi.2 (dua ) lembar surat yang diterbitkan oleh kepala dinaspenanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu nomor :1179/PDM .PTSP

dandisampaikan kepada PT.MBS kemudian pihak PT.MBS menggugatmelalui PTUN Kendari terkait pembatalan IUP 231 dan pada saat ituPT.MBS menang kemudian PTSP melakukan banding ke PT.TUNMakassar dan putusannya PT.MBS kalah dan putusan itu sudah Inkracht kemudian PT.MBS menggugat lagi tahun 2019 terhadap surattersebut dan PT.MBS kalah lagi dan in kracht bahwa IUP 231 adalahtidak sah;Bahwa IUP 231 adalah tidak sah berdasarkan surat yang dikeluarkanoleh PTSP tanggal 28 Desember 2017;Bahwa saksi tidak mengetahui

Drs.H.Masmuddin,M.Si, dibawah sumpah di persidangan pada pokoknyasebagai berikut:Bahwa saksi mengerti terkait dengan surat dari Sauit Sitoru;Bahwa saksi adalah kepala Dinas PTSP Provinsi Sultra sejak tahun 2014sampai sekarang;Bahwa PTSP Sultra melayani perizinanperizinan tambang antara lainterkait dengan dengan bisnis usaha pertambangan, IUP Produksi, IUPEksplorasi, Pengangkutan, penerbitan sekaligus dengan pembatalan;Bahwa setahu saksi Terdakwa dihadapkan dipersidangan terkait masalahIzin tambang

mengeluarkan surat pembatalan atas IUP 231, pemilikIUP mengajukan gugatan ke PTUN; Bahwa dalam Putusan PTUN, PTSP kalah yaitu bahnwa mengabulkanpermohonan penundaan pelaksanaan Keputusan Kepala DinasPenanaman Modal dan PTSP atas nama Gubemur Sultraperihalpembatalan/pencabutan IUP nomor 231 tahun 2013, kemudian PTSPmengajukan banding dan dalam Putusan banding tersebut menyatakanbahwa menerima eksepsi PTSP, menyatakan gugatan terbanding dahuluPenggugat tidak dapat diterima serta menghukum terbanding

Kdi.Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya, Menyatakanbatal Keputusan Kepala Dinas PTSP atas nama GubernurNomor...dst, meyatakan IUP PT.MBS sesuai SK Bupati KonaweNomor 231 Tahun 2013 tanggal 11 April 2013 tetap berlaku; Bahwa pihak ST.

Bahwa Surat Permohonan Pemohon terhadap Termohon yangmenjadi objek dalam perkara ini diajukan pada tanggal 9 Oktober 2020melalui Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Provinsi Papua, diterimapada tanggal 27 Oktober 2020 oleh Termohon dan sampai pada saatpermohonan ini kami ajukan ke Pengadilan Tata Usaha NegaraJayapura (14 Desember 2020), Surat Permohonan kami tersebut belumditanggapi atau dilakukan Tindakan berupa Keputusan yangseharusnya dilakukan oleh Termohon.

, Susunan Pemegang saham, Aktaakta,Surat domisili, NPWP, Persyaratan lainnya seperti laporan kKeuangan danPajak pelunasan seperti PNBP (Penerimaan Negara Bukan Pajak); Bahwa saksi tahu perusahaan sudah membayarkan PNBP; Bahwa Nominal PNBP nya Sekitar 10.000 USD; Bahwa syarat pengajuan permohonan yang saksi sebutkan tadisudah pernah diajukan dan dilengkapi di PTSP, perusahaan telahbermohon pertama kali tanggal 7 Desember 2017 ke PTSP; Bahwa benar permohonan tersebut sama dengan permohonanyang dijadikan

Provinsi Papua; Bahwa saksi lupa kapan tepatnya perusahaan melapor untukmemperpanjang IUP; Bahwa perusahaan melakukan permohonan sebanyak 2 (dua)kali; Bahwa Jawaban dari PTSP adalah belum diproses.

Awalnyasaksi bertanya ke PTSP dokumen permohonannya sudah sampaidimana, jawabannya tidak tahu sampai dimana, lalu saksi mengatakankalau begitu kita akan membuat surat keberatan, lalu ketika suratkeberatan yang sudah jadi ditolak oleh PTSP tanpa mengajukan alasandengan mengatakan tidak berani menerima surat keberatan; Bahwa Tidak ada penjelasan sama sekali dari Termohonmengenai dokumen permohonan; Bahwa selain saksi ada lain yang mengurus permohonanperijinan, yang ditugaskan oleh perusahaan selaku

transaksinya dilakukan di Kota Jayapura; Bahwa perusahaan melakukan pembayaran PNBP ke BankPapua lagi dan ada bukti pembayaran PNBP ke Bank Papua; Bahwa dokumendokumen sudah benarbenar masuk ke PTSP,namun dokumendokumen penting lainnya juga dibawa kabur olehsaudara Ipak; Bahwa PNBP yang sudah kedua kali saksi bayarkan jugasudah dimasukkan ke PTSP; Bahwa Karena permohonan perusahaan tidak dibalas olehTermohon maka perusahaan mengajukan permohona fiktif positif kePengadilan Tata Usaha Negara Jayapura

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (PTSP) PROVINSI KALIMANTAN TENGAH