menjadi tenaga Guru honor di SDN 2 Dompusejak tahun 2005 sampai sekarangPutusan No. 125/G/2017/PTUNMTR Hal 50 dari 88 halaman.Bahwa saksi menyatakan berkasberkas yang dilampirkan pada saatpendaftaran dikirim ke BKD (Badan Kepegawaian Daerah);Bahwa saksi menyatakan tahu berkas yang dikirim ke BKD selanjutnyaditeruskan ke BKN (Badan Kepegawaian Negara);Bahwa saksi menyatakan tahu bahwa berkas dikirim dari BKD ke BKN lewatpengumuman;Bahwa saksi menyatakan lama jangka waktu pengumuman uji publikdari Menpan

Idrus;Bahwa saksi menyatakan salah satu peserta yang juga termasuk TidakMemenuhi Kriteria adalah bernama Lily Maryati, yang bersangkutanberkasnya tidak lengkap karena pihak rumah sakit tidak pernahmengeluarkan SK pengabdian untuk Lily Maryati;Putusan No. 125/G/2017/PTUNMTR Hal 62 dari 88 halaman.Bahwa saksi menyatakan standar SK pengabdian untuk semua pesertaadalah mulai tahun 2005 sebagai tenaga honorer;Bahwa saksi menyatakan standar SK pengabdian mulai tahun 2005 adalahberdasarkan Surat Edaran Menpan

Saksi menerangkan halhal sebagai berikut :Bahwa setahu saksi dasar dibentuknya Tim Verifikasi adalah SuratEdaran Menpan, tidak ada alasan lain termasuk tekanan politik pada saatitu;Putusan No. 125/G/2017/PTUNMTR Hal 64 dari 88 halaman.Bahwa saksi pernah mengajukan keberatan pada test 1548 orangtenaga honorer ditetapkan sebagai peserta yang dapat mengikuti testCPNS;Bahwa saksi melakukan keberatan tetapi saksi tetap ikut seleksi testCPNS;Bahwa saksi menyatakan bahwa awal pendaftaran untuk mengikuti

Surat Edaran MENPAN NomorSE/04/M.PAN/03/2006, dimana dalam Pasal 90 huruf b UU Nomor 5 Tahun2014 prosedurnya tanpa menggunakan mekanisme perpanjangan batasusia pensiun oleh Pejabat Pembina Kepegawaian akan tetapi secaraotomatis apabila Pegawai Negeri Sipil menduduki jabatan pimpinan tinggi(jabatan Eselon Il) batas usia pensiunnya adalah 60 (enam puluh).Berdasarkan pertimbangan Judex Facti tersebut, Pemohon Kasasi dahuluPembanding/Tergugat menyimpulkan pertimbangan Judex Facti tersebuthanya membahas

jalur Khusus Tolitolianggaran tahun 2018, sehingga; Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi mengalami kerugian sebesarRp 11.000.000, (Sebelas juta rupiah), yang mana Rp 10.000.000,(sepuluh juta rupiah) untuk uang muka biaya pengurusan penerimaanCPNS jalur khusus tahun anggaran 2018 Kab Tolitoli dan Terdakwamenawarkan jasa untuk mengurus berkas dari proses pendaftaransampai kelulusan CPNS dan Rp 1.000.000, (satu juta rupiah) untuktransportasi terdakwa berangkat ke Jakarta bersama dengan orang BKDke Menpan

Lalu penggugatkonsultasi pada stap juru bicara MenPAN RI di Jakarta Tanggal 23 bulanJuni 2016 identik dengan apa yang disampaikan BAKN RI di Jakartaberbunyi tidak ada test formasi PNS tahun 2010 sampai tahun 2014,sedangkan Pemerintah Kabupaten Kaur melakukan Test Formasi PegawaiHalaman 2 dari 25 HalamanPutusan Nomor 1/Padt.G/2019/PN BhnNegeri Sipil.

meminjam uang sejumlah Rp. 150.000.000,(seratus lima puluh juta rupiah) dan Saksi tidak ada uang, dua harikemudian Terdakwa kembali menelpon Saksi dan mendatangi Saksike rumah untuk meminjam uang sejumlah Rp. 150.000.000, (seratuslima puluh juta rupiah) namun Saksi menolaknya lalu Terdakwamenawarkan membatu adik Saksi masuk PNS dan meyakinkan Saksibahwa Terdakwa dengan timnya bersama Saksi4 solid bahkan adaempat orang Jenderal dibelakangnya untuk bisa meluluskan orangmasuk PNS dan adik kandung Menpan

onlinemenggunakan Komputer (system Chat) dimanapun pesertamelaksanakannya kemudian peserta ujian tersebut dibantu oleh TimTerdakwa melalui Nomor KTP peserta masingmasing lalu masuk keling ujian CPNS kemudian tim Terdakwa bekerja membuka kuncijawaban dengan memakai kode nomor KTP, sehingga peserta yangdibantu memperoleh nilai ujian yang tinggi, dan Terdakwa jugamenyampaikan ada beberapa orang yang diandalkan oleh Terdakwadalam membatu masuk PNS tersebut antara lain Saksi4 (PegawaiBKN pusat), adik kandung Menpan

Padang Hilir Kota Tebing Tinggi yang ditujukan kepada Pimpinan Polridan Staf Polda Sumut dengan tembusan Menpan RB, Kapolri, Kapoldasu,Kabid Propam dan Ka SPN Polda Sumut, bahwa sebelum Penggugatditerima masuk sebagai siswa Diktuba Polri (Pendidikan PembentukanHalaman 32 Putusan No. 93/G/2017/PTUNM DNBintara Kepolisian Negara Republik Indonesia) T.A. 2016, Penggugatmelakukan dugaan tindak pidana pencurian kabel milik PT.

MENPAN RB Nomor. 17 tahun 2013 tentang Jabatan FungsionalDosen dan Angka Kreditnya.XIV.

NASIR SOLISSA sesuai denganperintah secara lisan dari Sekda Buru Selatan senilai Rp.2.500.000(dua juta lima ratus ribu rupiah) pada tanggal 07 Pebruari 2011;Bukti kwitansi Pinjaman kepada Sekda untuk Pinjaman ke SKPD danpak Sekda ke Menpan Kepada Terdakwa Drs. A. MASBAIT sesuaidengan perintah secara lisan dari Sekda Buru Selatan senilaiRp.150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) pada tanggal 14Pebruari 2011;Bukti memo dari Saksi Drs.

KA BIRO UMUM, Drs.SUHARTONO.Surat MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARAREPUBLIK INDONESIA, Nomor : 01932011 MENPAN Ill 2011,Jakarta 10 Maret 2011, Hal Pemberitahuan, yang ditanda tangani A/N.Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara C/O KepegawaianDrs.

menjadi CPNS, kemudian dari SKPD mengirimkan databeserta berkas lengkap usulan tenaga honorer tersebut, selanjutnya berkastersebut di verifikasi oleh tim dari BKN Regional VII Palembang, BKN Pusatdan (BPKP) Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan tentangterpenuhi atau tidak nya kriteria tenaga honor yang disampikan untuk bisamasuk ke dalam daftar tenaga honorer K1 dan K2, selanjutnya data tersebutdisampaikan kepada kementrian Pan dan RB untuk ditetapkan formasi nya,setelah mendapat formasi dari Menpan

dan RB, pemerintah Provinsi Jambimenyampaikan data tersebut kepada SKPD terkait agar nama namatenaga honorer yang terdapat dalam daftar nominatif dari Menpan dan RBtersebut untuk melengkapi berkas untuk selanjutnya di sampaikan kepada35Kantor Regional VIl Palembang untuk proses penetapan Nomor IndukPegawai (NIP), yang proses nya dilaksanakan di kantor Regional Vil BKNPalembang, setelah mendapatkan nota persetujuan dari BKN Palembang,Pemerintah Provinsi Jambi membuat Petikan Surat Keputusan (SK)

lulus tersebut di undanguntuk penyerahan SK CPNS tersebut.Bahwa prosedur penerimaan PNS Jalur atau Formasi Khusus pada KantorBKD Provinsi Jambi, knusus tenaga kesehatan yaitu Dokter Spesialis untukdiluar itu tidak ada, dari Rumah Sakit Umum Provinsi Jambi dan RumahSakit Jiwa Provinsi Jambi menyampaikan daftar Dokter Spesialis yang telahmenjadi tenaga Honorer atau PTT untuk diangkat menjadi CPNS dan tidakada batas masa kerja, kemudian dari BKD menyampaikan berkas usulantersebut kepada BKN Pusat dan Menpan

dan RB untuk di tetapkan formasinya, selanjutnya setelah mendapat formasi dari Menpan dan RB, tenagaDokter Spesialis tersebut melengkapi berkas untuk penetapan Nomor IndukPegawai (NIP) yang dilaksanakan di BKN Pusat, setelah mendapatkan notapersetujuan dari BKN Pusat, Pemerintah Provinsi Jambi membuat PetikanSurat Keputusan (SK) CPNS dan kemudian para tenaga Dokter Spesialisyang dinyatakan lulus tersebut di undang untuk penyerahan SK CPNStersebut.Bahwa terakhir kali Kantor BKD Provinsi Jambi melakukan

RambutanPekanbaru ; Bahwa saksi bersama saksi ZUBAINI ada menjumpai terdakwa untukmenanyakan tentang mengapa sampai sekarang ini anak saksi ZUBAINIyaitu saksi IDA IRMA SURYANI LUBIS tidak diangkat menjadi PNS danterdakwa menjawab bahwa SK tersebut masih di MENPAN ;Bahwa uang yang sudah diterima oleh Terdakwa tersebut belumdikembalikan kepada saksi ZUBAINI sampai sekarang ini;Bahwa ketika diperlihatkan barang Obukti tersebut, saksimembenarkannya ;Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan

sebagai PNS di BKN Pusar, sejak tahun 2009/2010 sebagai KasubditAdministrasi Pengadaan Direktorat Pengadaan PNS, kemudian bulan Nopember 2011sebagai Kasubdit Pengadaan I PNS BKN;Bahwa tugas pokok saksi adalah menetapkan NIP CPNS seluruh Indonesia, atas usulandari Intansi Pusat maupun Intasi Daerah;Bahwa pada tahun 2009 formasi khusus pengangkatan CPNS hanya untuk dokter daerahterpencil, akan tetapi untuk CPNS biasa tidak ada pengangkatan;14Bahwa cara pengadaan CPNS dari Intansi mengusulkan formasi ke Menpan

Tidak Dengan Hormat TerhadapPegawai Negeri Sipil Yang Telah Dijatuhi HukumanBerdasarkan Putusan Pengadilan Yang BerkekuatanHukum Tetap Karena Melakukan Tindak Pidana KejahatanJabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang AdaHubugannya Dengan Jabatan, tanggal 10 Mei 2019(fotocopy sesuai fotocopynya);Radiogram, dari Menteri Dalam Negeri, Kepada GubernurKDH Provinsi Seluruh Indonesia, Bupati/Walikota SeluruhIndonesia, Nomor: 080/4343/SJ, Tanggal 28 Mei 2018Tentang Penegasan Tindak lanjut dari SKB Mendagri,Menpan

Setda Maluku,tertanggal 25 Pebruari 2019, Perihal : Pemberhentian TidakDengan Hormat/PTDH sebagai PNS Lingkup PemerintahProvinsi Maluku ; (fotocopy sesuai aslinya);Surat Keputusan Gubernur Maluku, Nomor: 82 Tahun 2019,tertanggal 29 Mei 2019 Tentang Pemberhentian TidakDengan Hormat Sebagai PNS Karena Melakukan TindakPidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana KejahatanYang Ada Hubungannya Dengan Jabatan (fotocopy sesuaiaslinya);Draf Surat Keputusan yang diberikan oleh PemerintahPusat (Kemendagri, Menpan

Kecuali peralihan Hak SHGB No. 524/Cilandak, berdasarkan AktaHibah Nomor : 139/2000, tanggal 29 Desember 2000, dari YayasanFatmawati kepada MUHAMMAD SYAFRULLAH dan kemudianberdasarkan Akta Pemindahan dan Pengoperan Hak Nomor: 25 tanggal27 Juli 2018, dibuat oleh Notaris/PPAT ERLINA DWI KURNIAWATI, SH,dari MUHAMMAD SYAFRULLAH kepada AGUNG HARI PURNOMO Bahwa sudah pernah di blokir oleh Menpan namun sudah dilakukanpencabutat berdasarkan surat Kepala Kantor Wilayah DKI Jakarta BadanPertanahan Nomor :

, asalpersil Hak Guna Bangunan No. 460/Cilandak, penunjuk pemisahan atasHalaman 42 dari 76 Putusan Nomor 75/Pid.B/2021/PN JKT.SELnama sendiri, tercatat atas nama YAYASAN FATMAWATI berkedudukandi Jakarta, terdaftar tanggal 03121984Bahwa Hak Guna Bangunan Nomor : 524/Cilandak dahulu atas namaYAYASAN FATMAWATI pernah dilakukan pemblokiran, sejak tahun 1985dan atas permintaaan dari MENPAN dan dalam pemeriksaan tim BPKPdan dinyatakan dalam status quo Bahwa belum pernah ada permohonan balik nama terhadap

Hak GunaBangunan No. 524/ Cilandak atas nama yayasan FatmawatiBahwa sesuai dengan Surat Keterangan Pendaftaran Tanah yangdibuatkan oleh BPN tertanggal 23 Juli 2018 Nomor : 351/SK/VII/2018,benar tercatat di blokir oleh MENPAN maupun dalam penelitian BPKPBahwa yang melakukan permohonan pendaftaran Surat KeputusanPemberian Hak adalah AGUNG HARI PURNOMO sehingga terbit suratkeputusan No. 548/HGB/BP3174/2019,tanggal 11 Juni 2019.

Dalam Peraturan Menpan Nomor PER/O5/M.PAN/03/2008tanggal 31 Maret 2008mengenai Standar Audit AparatPengawasan Intern Pemerintah (APIP) disebutkan bahwa auditorberkewajiban untuk melaporkan temuan tersebut melalui jalur yang telahditetapkan dan wajib membantu aparat penegak hukum dalam menyelesaikankasus tersebut.

(Copy dariPeraturan Menpan Nomor PER/05/M.PAN/03/2008 tanggal 31 Maret2008 mengenai Standar Audit Aparat Pengawasan Intern Pemerintah Bukti P 11Bukti P 12Bukti P 13Bukti P 14Bukti P 15Bukti P 16Bukti P 17Bukti P 18Bukti P 19Bukti P 20 (APIP)(Copy dari Copy ); Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tanggal 6 Juni 2010tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

OKI.10. 1 (satu) lembar foto copy surat BKN, tgl 3 Januari 2011 mengenai penyampaian NIP.11. 1 (satu) lembar foto copy surat dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara RI No. 21032011-MENPAN-VII-2011, tgl 5 Juli 2011.12. 1 (satu) lembar foto copy surat dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara RI, tgl 5 Juli 2011 mengenai nama-nama yang diajukan telah masuk daftar formasi TA 2011/2012.13. 1 (satu) lembar foto copy daftar penerimaan SK CPNS APBN TH 2011 Koordinator Ali Hanafi.14. 1 (satu) lembar

Bersama MENPAN dan MENDAGRI No. 17 Tahun 2003.Sehingga bisa hidup bersama dengan suami dan bersama membersarkan anakdengan belas kasih sayang bersama.Ketua Hakim yang saya hormati,Bapak Hakim, lbu Hakim dan Perangkat Pengadilan yang saya hormati,Halaman 7 dari 30 Putusan Nomor 0819/Pdt.G/2018/PA.

Bahwa Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi(Menpan RB) melalui Suratnya tertanggal 28 Februari 2019 telah mengirimkansurat yang salah satunya ditujukan kepada Bupati/Walikota, yang berisiPetunjuk pelaksanaan penjatuhan PTDH oleh PPK terhadap PNS yang telahdijatuhi hukuman berdasarkan putusan Pengadilan yang berkekuatan hukumtetap (vide bukti T11);Halaman 40 dari 49 HalamanPutusan Perkara Nomor: 48/G/2019/PTUN.BNA9.

Bahwa atas surat Menpan RB tersebut, pada tanggal 11 April 2019 terbitTelaah Staf dari Kepala BKPSDM Kabupaten Aceh Barat kepada AsistenAdministrasi, Setdakab, dan Bupati Aceh Barat, yang pada intinya mohonpetunjuk dengan menyampaikan 2 (dua) pilihan solusi pemecahan masalahdengan disposisi Sekda yang tertuang dalam surat telaah staf tersebut memilihsolusi proses PTDH dilaksanakan apabila sampai dengan tanggal 30 April2019 belum terdapat putusan Mahkamah Konstitusi dan apabila telah adaputusan Mahkamah

harusdipertimbangkan;Bahwa saksi katakan pengangkatan satu PNS dalam jabatan akan melampauipangkat yang lainnya, karena untuk mendorong atau untuk mengkondisikanunitunit di saat pemerintah bisa bergerak dengan bebas ini adalah salah satufilosofi dari PP.43 yang menekankan pada prestasi kerja bukan sematamatapada karier, yang namanya jabatan bukan suatu hak PNS jabatan adalah suatutanggung jawab dalam suatu organisasi jadi suatu kepercayaan, hak PNSadalah gaji dan cuti, untuk menguatkan hal ini MENPAN

sudah mengeluarkanedaran Nomor : 16, bahwa jabatan harus dilelang atau dipromosikan terbuka,jadi siapa yang terbaik dari satu metoda siapa yang kuat bersaing itu yang akanmendapatkan suatau jabatan, ini adalah suatu progres bahwa sebelumditerimanya paradigma pprestasi ini menjadi titik Menpan untuk melakukanpromosi terbuka agar suatu jabatan itu bukan untuk diminta tapi diseleksikan;Bahwa saksi katakan tidak ada kewajiban SKPD membuat Baperjakat,kewajiban ada pada kementrian dan lembaga pada tingkatpropinsi

KetentuanPelaksanaan PP No. 53 Tahun 2010 tentang DisiplinPegawai Negeri Sipil;Keputusan bersama Mendagri, Menpan RB dan KepalaBKN No. 182/6597,No.15 Tahun 2018, No.152/Kep/2018.Tentang Penegakan Hukum terhadap Pegawai NegeriSipil yang telah dijatuhi hukuman berdasarkan putusanPengadilan yang berkekuatan hukum tetap karenamelakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau tindakHalaman 19 Putusan Nomor 101/G/2018/PTUNMKSPidana Kejahatan yang ada hubungannya denganjabatan;Bukti mana telah diberi meterai

sebelumdilaksanakannya seleksi telah diumumkan secara terbuka baik melalui Websiteinstansi masingmasing maupun melalui media massa untuk memberikankesempatan kepada masyarakat yang ingin mendaftar untuk mengikuti seleksidalam penerimaan CPNS dan hal tersebut telah ditegaskan oleh saksiAKHMAD MUKLIS, M.Si dari Kantor BKN Regional II Bandung yangberwenang mengenai perekrutan CPNS adalah instasi masingmasing di Pusatmaupun Daerah yang sebelumnya mengajukan formasi kepada KementrianPenetapan Aparatur Negara (MENPAN

Nasional dan sebelumdilaksanakannya seleksi telah diumumkan secara terbuka baik melalui Websitemaupun melalui media massa untuk memberikan kesempatan kepadamasyarakat yang ingin mendaftar untuk mengikuti seleksi dalam penerimaanCPNS dan hal tersebut telah ditegaskan oleh saksi AKHMAD MUKLIS, M.Sidari Kantor BKN Regional III Bandung yang berwenang mengenai perekrutanCPNS adalah instasi masingmasing di Pusat maupun Daerah yang sebelumnyamengajukan formasi kepada Kementrian Penetapan Aparatur Negara(MENPAN

dapat dibagikan dikantorinstansi masingmasing dan yang membagikan SK tersebutadalah instansi masingmasing;e Bahwa benar mekanisme penerimaan CPNS untuk wilayahJabar dan Banten adalah mulai dari pengajuan formasi dariinstansi ke Kemenpan RB kemudian Kemenpan Rbmemberikan formasi yang biasanya diumumkan melaluiwebsite instansi / media massa, setelah itu instansimengadakan seleksi dengan menggunakan CAT (Computerassisted Test) dan kelulusan ditentukan dengan nilai passinggread yang ditetapkan oleh Menpan