Ditemukan 6228 data
68 — 36
tidak mungkin untuk direalisasikan denganpertimbangan adanya hubungan bilateral dengan beberapa Negara danbanyaknya karyawan yang bekerja di PPTKIS ; Bahwa format perjanjian kerja untuk setiap Negara tujuan berbedabeda,dan BNP2TKI yang membuat format perjanjian kerja tersebut ; Perjanjian kerja atas nama Saidah binti Suka sudah sesuai dengan formatyang ditetapkan oleh BNP2TKI dan telah ditandatangani di hadapan pejabatyang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan (BP3TKI) sebagai unitpelaksana tekhnis
149 — 163
Bahwa tugas pokok dan fungsi antara lain adalah :1) Penyusunan bahan perumusan kebijakan tekhnis dibidang sungai danirigasi, energi dan geologi serta konservasi dan eksploitasi SumberDaya Air.2) Penyusunan rencana program dan rencana kerja anggaran dibidangsungai dan irigasi, energi dan geologi serta konservasi dan eksploitasidan sumber daya air.3) Pengkoordinasian pelaksanaan tugas dibidang sungai dan irigasi,energi dan geologi serta konservasi dan ekspolitasi sumber daya air.4) Pengkoordinasian
penggunaanggaran atas beban rekening kas umum daerah.Bahwa saksi mengetahui mengenai proyek pembangunan kolam retensiMuktiharjo Kidul dengan melihat DPA Tahun anggaran 2014.Bahwa pagu anggaran untuk proyek tersebut sebesarRp.36.200.000.000, sedangkan dana untuk proyek tersebut berasal dariAPBD Kota Semarang.Bahwa setahu saksi, syaratsyarat untuk pencairan dana yang dimintakanpengguna anggaran :1) Surat Permintaan Pembayaran langsung barang dan jasa (SPPLS)yang dimintakan oleh pejabat pelaksanakan tekhnis
ROSYID HUDOYO, MT :Bahwa saksi sebagai Sekretaris Dinas PSDA dan ESDM Kota Semarangberdasarkan Surat Keputusan Walikota Seamarang Nomor2821 .2/26/2014 tanggal 17 Januari 2014 ;Bahwa tugas, pokok dan fungsi sebagai Sekretaris Dinas adalah :merencanakan, mengkoordinasikan dan mensinkronisasikan, membina,mengawasi dan mengendalikan serta mengevaluasi pelaksanaan tugaskesekretariatan, bidang rekayasa tekhnis, bidang sumberdaya air, energidan geologi, tata air serta peralatan dan pompa ;Bahwa dalam pelaksanaan
Pekerjaan Persiapan.Pekerjaan pembuatan jalan hantar.Pekerjaan Kolam Retensi.Pekerjaan Saluran penghubung (dempel ke kolam retensi).Pekerjaan saluranPekerjaan Mekanical dan Elektrical.Pekerjaan Rumah Pompa.Pekerjaan Rumah Penjaga.san eo Se PSPekerjaan lain lain.Bahwa saksi mulai ditunjuk sebagai Pejabat Pembuat Komitmen padatanggal 5 Agustus 2014 sehingga saksi tidak mengetahui mengenaiproses penyusunan spesifikasi tekhnis, Harga Perkiraan sendiri (HPS)serta proses pelelangannya.
dalamtahap penyelesaian ;Bahwa Laporan mengenai perkembangan pekerjaan dilakukan secaraumum dalam forum secara lisan setiap minggu kepada PenggunaAnggaran jadi Pengguna Anggaran mengetahui setiap perkembanganpekerjaan pembuatan kolam retensi Muktiharjo Kidul ;Bahwa Dokumen progress pekerjaan tersebut ditandatangani setelahpekerjaan selesai yaitu sekitar bulan Februari 2015 ;Bahwa Penandatanganan dokumen progress pekerjaan dilakukansetelah pekerjaan dinyatakan 100 %d ilakukan untuk melengkapiadministrasi tekhnis
Terbanding/Penuntut Umum : NASRAN AZIS, SH
120 — 158
. ;3 (tiga) lembar copy DaftarHonor Tim Tekhnis Apraisal LaporanPendahulaun Kegiatan Perencanaan Pengadaan Lahan Lahan UntukRelokasi PKL Eks JI. Salmun sebesar Rp. 5.175.000. ;4 (empat) lembar Daftar Honor Tim Tekhnis Perencanaan /Pra DesainPembahasan KAK Pra Pra Desain Pengadaan Lahan Lahan UntukRelokasi PKL Eks JI. Salmun sebesar Rp. 3.900.000. ;2 (dua) lembar copy daftar Honor Pelaksanaan KegiatanPerencanaan Pengadaan Lahan Untuk Relokasi PKL Eks Jl.
Salmun sebesar Rp.700.000, tanggal November 2014 dan tanggal Desember 2014 (asli)46.3 (tiga) lembarDaftarHonor Tim Tekhnis Kajian Pembahasan LaporanPendahulaun Kegiatan Perencanaan Pengadaan Lahan Lahan UntukRelokasi PKL Eks Jl. Salmun sebesar Rp. 5.175.000, (asli)47.3 (tiga) lembar copy DaftarHonor Tim Tekhnis Apraisal LaporanPendahulaun Kegiatan Perencanaan Pengadaan Lahan Lahan UntukRelokasi PKL Eks Jl.
Salmun sebesar Rp. 5.175.000, (asli)48.4 (empat) lembarDaftarHonor Tim Tekhnis Perencanaan /Pra DesainPembahasan KAK Pra Pra Desain Pengadaan Lahan Lahan UntukRelokasi PKL Eks JI. Salmun sebesar Rp. 3.900.000, (asli)49.2 (dua) lembar copy daftar Honor Pelaksanaan Kegiatan PerencanaanPengadaan Lahan Untuk Relokasi PKL Eks JI. MA. Salmun sebesarRp. 1.600.000, tanggal 27 November 2014 dan tanggal Desember2014.
Kementerian Keuangan Republik Indonesia c.q. Direktorat Jenderal Kekayaan Negara
Tergugat:
M. SYARIF UMAR bin UMAR MUCHSIN
Turut Tergugat:
Pemerintah RI cq. Kementerian Keuangan RI cq. Direktorat Jenderal Pajak
141 — 98
Pst.PMK.01/2015 bagian pengelolaan barang milik Negara mempunyaitugas melaksanakan analisis dan penyiapanpembinaan administrasiserta penyusunan petunjuk dan bimbingan tekhnis pengelolaan barangmilik Negara dibidang penggunaan, pemanfaatan, penghapusan,pemindahtanganan, serta kegiatan pengelolaan barang milik Negaralainnya bagi selurun satuan organisasi di lingkungan KementerianKeuangan berdasarkan peraturan perudang undangan;Bahwa berdasarkan pasal di atas Penggugat BUKAN sebagai pemilikbarang, tetapi
Tentang Tata Cara PelaksanaanPemanfaatan Barang Milik Negara Pengelolaan Barang adalah pejabatyang berwenang dan bertanggung jawab menetapkan kebijakan danpedoman serta melakukan pengelolaan BMN (barang milik Negara) jo.Pasal 157 Peraturan Menteri Keuangan No. 234/PMK.01/2015 bagianpengelolaan barang milik Negara mempunyai tugas melaksanakananalisis dan penyiapan pembinaan administrasi serta penyusunanpetunjuk dan bimbingan tekhnis pengelolaan barang milik Negaradibidang penggunaan, pemanfaatan,
133 — 146
Sulaiman yaitu bahwapekerjaan ini secara tekhnis Terdakwa BUDI RAHMADI, S, SI yangmengerjakan sedangkan segala urusan proses lelang, penawaranmerupakan tanggung jawab saksi H. Sulaiman karena memang saksiH. Sulaiman sudah berteman lama dengan saksi Albar Hasan Tanjungselaku Kepala Dinas Perhubungan Propinsi Lampung dan mengenaipembiayaan keuangan untuk proyek ini merupakan urusan dantanggung jawab dari saksi H.
53 — 46
Tim Tekhnis 1 Org x 45 hari x Rp. 50.000 : Rp. 2.250.000,2. Uang Lelah Petugas Pendamping / lapangan Rp. 65.250.000,a. Kec. Palibelo 10 Org x 45 hari x Rp. 50.000 : Rp. 22.500.000,b. Kec. Woha 7 Org x 45 hari x Rp. 50.000: Rp. 15.750.000,c. Kec. Monta 2 Org x 45 hari x Rp. 50.000: Rp. 4.500.000,d. Kec. Wawo Org x 45 hari x Rp. 50.000 : Rp. 2.250.000,e. Kec. Bolo 3 Org x 45 hari x Rp. 50.000 : Rp. 6.750.000,3. Pembelian Air Bersih Rp. 337.500.000,a. Kec.
Tim Tekhnis 1 Org x 45 hari x Rp. 50.000 : Rp. 2.250.000,2. Uang Lelah Petugas Pendamping / lapangan Rp. 65.250.000,a. Kec. Palibelo 10 Org x 45 hari x Rp. 50.000 : Rp. 22.500.000,Zeb. Kec. Woha 7 Org x 45 hari x Rp. 50.000 : Rp. 15.750.000,c. Kec. Monta 2 Org x 45 hari x Rp. 50.000: Rp. 4.500.000,d. Kec. Wawo 1 Org x 45 hari x Rp. 50.000 : Rp. 2.250.000,e. Kec. Bolo 3 Org x 45 hari x Rp. 50.000: Rp. 6.750.000,3. Pembelian Air Bersih Rp. 337.500.000,a. Kec.
ABDUL ZURI
Tergugat:
HAPPY WILIANTO OHNY
65 — 27
modaluntuk melaksanakan Pembangunan Pasar Desa Medaeng besertasegala fasilitas lainnya dan akan melakukan pengurusan segalaperijinansebagaimana ketentuan perundangundangan yang berlaku denganbeban pembiayaan dan segala resiko yang akan timbul sepenuhnyaditanggung oleh Tergugat, dengan memanfaatkan Tanah Kas Desa ( TKD) Desa Medaeng, Kecamatan Waru, Kabupaten Sidoarjo, sesuai denganBlock plan dan atau site plan, Desain grafis, Batas Ketinggian, kontruksidan struktur, yang sudah disetujui oleh instansi tekhnis
49 — 40 — Berkekuatan Hukum Tetap
Pasal 10 ayat 1 dan 2 berbunyi ;(1) Tanahtanah bekas Hak Guna Usaha yang digarap/ Diduki PihakLain sebagai yang dimaksud dalam UndangUndang No.51/Prp/1960 dan yang menurut pertimbangan/pertimbangan Tekhnis TataGuna Tanah serta rencana pembangunan di daerah yangbersangkutan dapat dijadikan tempat pemukiman penduduk atauusaha pertanian, akan diberikan dengan sesuatu hak baru kepadamereka yang memenuhi sarat menurut Peraturan PerundangUndangan Agraria yang berlaku, sepanjang tanah yangbersangkutan tidak
54 — 6
Azrai,, Alzam, Deri dan Linda Andriani, Sekretaris dan seluruhanggota KPU Swl/Sijunjung.Bahwa proses pengembalian ijazah asli para caleg yang lolos dan tidak lolospada tahun 2004 tersebut adalah dikembalikan secara bersamaan kepada ketuapartai atau sekretaris partai, secara tehnis yang berhak mengembalikan ijazahasli para caleg yang lolos maupun yang tidak lolos pada tahun 2004 adalahbagian divisi tekhnis Pemilu yaitu N.Riyaldi, SH namun dalam pelaksanaannyayang menyerahkan ijazah asli para caleg
SAIFAN, ST SELAKU DIREKTUR CV KARANG KELUMIT
Tergugat:
Kelompok Kerja (POKJA) Pemilihan VI UKPBJ Kab. Aceh Tengah
244 — 132
Barang dan Jasa (UKPBJ)Kabupaten Aceh Tengah adalah badan atau pejabat tata usaha negarasebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 1 angka 8 UndangUndang No 51Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas UndangUndang No 5 Tahun1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara;Bahwa Tender Pembangunan Penambahan Ruang Puskesmas Pegasing(DAK Reguler) diikuti oleh 30 (tiga puluh) peserta dan hanya 3 (tiga) pesertayang memasuki penawaran dengan dengan kualifikasi usaha perusahaankecil dan dalam persyaratan kualifikasi tekhnis
84 — 14
Bahwa dengan dilanggarnya aturan hukum yang berada di atasnya olehTergugat yakni Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor: 69 Tahun2015 tanggal 9 November 2015, berikut lampirannya Nomor: 9038312015 tanggal 16 November 2015, maka Badan Pemeriksa Keuangan(BPK) Perwakilan Provinsi Sumatera Barat kemudian melakukanpemeriksaan dan berpendapat bahwa Peraturan Menteri Dalam NegeriNomor: 37 tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan APBD 2015Romawi IV tentang tekhnis Penyusunan APBD angka 12 ditujukankepada pemberi
21 — 5
Meskipun anak III tinggal bersamaibu Penggugat, namun hal tersebut hanya merupakan tekhnis pengasuhan danbukan merupakan halangan yang memberikan pengaruh yang buruk terhadapperkembangan anak tersebut mengingat perhatian dan tanggung jawab terhadapanak tersebut sepenuhnya dibawah Penggugat.Menimbang bahwa Pasal 32 UU No. 23 Tahun 2002 tentang PerlindunganAnak menyatakan bahwa Penetapan pengadilan terkait pencabutan hak asuhsekurangkurangnya memuat ketentuan tidak memutuskan hubungan darah antaraHal
JOKO KRIS SRIYANTO, S.H.
Terdakwa:
TRI ARDI KURNIAWAN BIN Alm SUHARYONO
30 — 3
praktik kefarmasian adalah pembuatan termasuk pengendalianmutu sediaan farmasi, pengamanan, pengadaan, penyimpanan, dan pendistribusiatau penyaluran obat, pengolahan obat, pelayanan obat atas resep dokter, pelayananinformasi obat, serta pengembangan obat, bahan obat dan obat tradisional, sesuaidengan Pasal 1 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 51 tahun2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian.Bahwa pihak yang diperbolehkan untuk melakukan praktik kefarmasian adalahApoteker dan tenaga tekhnis
147 — 33
Bahwa tunjangan dengan fasilitas adalah berbeda karena fasilitas diberikanperusahaan dalam bentuk untuk meningkatkan kesejahteraan, seperti fasilitaskendaraan dan fasilitas kesehatan/pengobatan;Bahwa Peraturan Pemerintah secara tata urutan perundangan lebih tinggi dariSurat Edaran Menteri, karena Surat Edaran Menteri bukan norma yang dapatmenjadi acuan melainkan hanya pedoman untuk mengisi kekosongan hukum(tidak mengikat sanksi), sedangkan Peraturan Pemerintah adalah produkhukum sebagai petunjuk tekhnis
RADEN MUHAMMAD SHANDY MEITA
Terdakwa:
ARYA TANTO Alias TO KUCING Bin HASAN
51 — 19
sepatu.Bahwa , Saksi menerangkan bahwa Adapun 1(satu) unit mobil dump trukjenis DUTRO warna hijau dengan nomor polisi BA 8186 BF dengan NokaMJEC1JG43A505014381Nosin WO4DTTRJ22088, serta 4 (empat) tongetah/karet basah tersebut adalah milik PT WANA PERINTIS.Bahwa , Saksi menerangkan bahwa Adapun 4 (empat) ton getah/karetbasah dibawa didalam mobil yang dikemudikan oleh sdr MASRI tersebutdiambil/dimuat dari gudang, kemudian saat getah/karet tersebut keluarpengeluaran tersebut diketahui oleh tenaga tekhnis
1.Yoza Pramadanta, S.H., M.H.
2.HERI JOKO SAPUTRO, SH
Terdakwa:
1.Andralin Alias Fajar Bin Marwan Efendi
2.Hartono Bin Abu Bakar Sidik
102 — 10
terdakwa dipersidangan yang setelah dinyatakanidentitasnya ternyata sesuai dengan identitas Terdakwa I Andralin Alias FajarBin Marwan Efendi dan Terdakwa II Hartono Bin Abu Bakar Sidiksebagaimana termuat dalam surat dakwaan Jaksa/Penuntut Umum dimanayang bersangkutan telah membenarkan dan mengakui sehat jasmani danrohani:;Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta tersebut diatas apabiladihubungkan dengan unsur setiap orang sebagaimana dimaksud dalam ad.1diatas maka Majelis berpendapat bahwa istilan tekhnis
42 — 2
RancasariKota Bandung, saksi menerima (satu) lembar surat pengangkatan atas namaSANTHI RAKHMAWATI berlogo Garuda bekorp surat Keputusan KepalaBadan Kepegawaian Negara Nomor/2593/Ps.142/D2/SK/2015 teratanggal 27April 2015 yang mengangkat untuk dipekerjakan sebagai tenaga adiministrasidan tekhnis lainnya tertandatangan Kepala BKN Drs. EKO SUTRISNO, M.SIdan berstempel BKN Republik Indonesia serta ditandatangani staf ahli birokepegawaian kementerian PAN dan RB sdr.
Rancasari Kota Bandung, saksi bersama suami saksi menerima (satu) lembar surat pengangkatan atas nama SANTHI RAKHMAWATIberlogo Garuda bekorp surat Keputusan Kepala Badan Kepegawaian NegaraNomor/2593/Ps.142/D2/SK/2015 teratanggal 27 April 2015 yang mengangkatuntuk dipekerjakan sebagai tenaga adiministrasi dan tekhnis lainnyatertandatangan Kepala BKN Drs. EKO SUTRISNO, M.SI dan berstempelBKN Republik Indonesia serta ditandatangani staf ahlin biro kepegawaiankementerian PAN dan RB sdr.
100 — 47
Explar fhoto copy BERITA ACARAPENJELASAN PEKERJAAN( AANWIJZING ) Nomor : 03 / BAP / VII / 2006Pekerjaan pengadaan Alat Timbang Kendaraan Bermotor,tertanggal 27 Juli 2006;1 ( satu.) lembar fhoto copy BERITA ACARAPEMBUKAAN PENAWARAN Nomor : 03 / PAN BAPP / VIII / 2006, tertanggal 04 Agustus 2006;1 ( satu ) lembar fhoto copy HASIL PEMBUKAANPENAWARAN Pekerjaan Alat Timbang KendaraanBermotor tertanggal 04 Agustus 2006;1 ( satu ) lembar fhoto copy BERITA ACARA HASILEVALUASI TEKHNIS DAN HARGA Nomor : 04
Examplar fhoto copy BERITA ACARAPENJELASAN PEKERJAAN( AANWIJZING ) Nomor : 03 / BAP / VII / 2006Pekerjaan pengadaan Alat Timbang Kendaraan Bermotor,tertanggal 27 Juli 2006;m 1 ( satu.) lembar fhoto copy BERITA ACARAPEMBUKAAN PENAWARAN Nomor : 03 / PAN BAPP / VIII / 2006, tertanggal 04 Agustus 2006;n 1 ( satu ) lembar fhoto copy HASIL PEMBUKAANPENAWARAN Pekerjaan Alat Timbang KendaraanBermotor tertanggal 04 Agustus 2006;o 1 (satu ) lembar fhoto copy BERITA ACARA HASILEVALUASI TEKHNIS DAN HARGA Nomor
) Examplar fhoto copy BERITA ACARAPENJELASAN PEKERJAAN( AANWIJZING ) Nomor : 03 / BAP / VII / 2006Pekerjaan pengadaan Alat Timbang Kendaraan Bermotor,tertanggal 27 Juli 2006;1 ( satu.) lembar fhoto copy BERITA ACARAPEMBUKAAN PENAWARAN Nomor : 03 / PAN BAPP / VIII / 2006, tertanggal 04 Agustus 2006;1 ( satu ) lembar fhoto copy HASIL PEMBUKAANPENAWARAN Pekerjaan Alat Timbang KendaraanBermotor tertanggal 04 Agustus 2006;1516171819202122,232421 ( satu ) lembar fhoto copy BERITA ACARA HASILEVALUASI TEKHNIS
Explar fhoto copy BERITA ACARAPENJELASAN PEKERJAAN( AANWIJZING ) Nomor : 03 / BAP / VII / 2006Pekerjaan pengadaan Alat Timbang Kendaraan Bermotor,tertanggal 27 Juli 2006;1 ( satu.) lembar fhoto copy BERITA ACARAPEMBUKAAN PENAWARAN Nomor: 03 / PAN BAPP / VIII / 2006, tertanggal 04 Agustus 2006;1 ( satu ) lembar fhoto copy HASIL PEMBUKAANPENAWARAN Pekerjaan Alat Timbang KendaraanBermotor tertanggal 04 Agustus 2006;1 ( satu ) lembar fhoto copy BERITA ACARA HASILEVALUASI TEKHNIS DAN HARGA Nomor : 04
193 — 115
(anggota)Bahwa berdasarkan surat keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kota TangerangSelatan No.810 / 0256.D / Dinkes / II / 2010 tgl 26 Maret 2010 tentang RevisiPenetapan Pejabat Pelaksanana Tekhnis Kegiatan APBD Dinas Kesehatan KotaTangerang Selatan Tahun Anggaran 2010, sdr. Asep Sopari, SKM. MM. diangkatsebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada Dinas Kesehatan KotaTangerang Selatan TA.2010;Bahwa dalam penyusunan HPS ketua panitia pengadaan barang sdri.
Dadang M, EpiddiSerang sekitar bulan Juni 2010 tanpa melibatkan anggota panitia pengadaanyang lain untuk mengamankan pemenangan bagi penyedia barang/jasa yangada dibawah koordinasi Terdakwa;Bahwa pada tanggal 2 Juli 2010 Panitia Pengadaan barang/jasa mengumumkanhasil evaluasi dokumen administrasi dan tekhnis menyatakan 3 perusahaan yangHalaman 17 dari 150 Putusan No. 19/Pid.SusTPK2016/PN.Srgberada dalam kendali terdakwa yaitu PT Cakra Buana, CV.
(anggota)Bahwa berdasarkan surat keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kota TangerangSelatan No.810 / 0256.D / Dinkes / II / 2010 tgl 26 Maret 2010 tentang RevisiPenetapan Pejabat Pelaksanana Tekhnis Kegiatan APBD Dinas Kesehatan KotaTangerang Selatan Tahun Anggaran 2010, sdr. Asep Sopari, SKM. MM diangkatsebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada Dinas Kesehatan KotaTangerang Selatan TA.2010;Bahwa dalam penyusunan HPS ketua panitia pengadaan barang sdri.
Dadang M, EpiddiSerang sekitar bulan Juni 2010 tanpa melibatkan anggota panitia pengadaanyang lain untuk mengamankan pemenangan bagi penyedia barang/jasa yangada dibawah koordinasi Terdakwa;Bahwa pada tanggal 2 Juli 2010 Panitia Pengadaan barang/jasa mengumumkanhasil evaluasi dokumen administrasi dan tekhnis menyatakan 3 perusahaan yangHalaman 28 dari 150 Putusan No. 19/Pid.SusTPK2016/PN.Srgberada dalam kendali terdakwa yaitu PT Cakra Buana, CV. Aria Cipta Fortunadan CV.
105 — 21
KHARISMA UTAMA yang murah harganya serta memberikanjaminan terutama garansi dan menyiapkan tenaga tekhnis untuk pelaksanaan uji fungsikemudian hasilnya dilaporkan kepada Kepala Dinas kemudian dilanjutkan denganproses lelang oleh ULP;Bahwa pada waktu saksi bersama PPK melakukan survey kepada perusahaanperusahaan tersebut, saksi tidak menanyakan kualitas ketiga perusahaan tersebutsebagai distributor atau tidak, jadi hanya berdasarkan kartu nama atau brosur tentangperusahaan penyedia alatalat kesehatan.Bahwa
perusahaan memberikan daftar hargabarangbarang alat kesehatan sesuai dengan daftar yang kami miliki, dan setelah itudaftar harga barangbarang tersebut dibawa untuk dijadikan Arsip sebagai dasar untukdimasukkan sebagai penentuan Harga Penentuan Sendiri (HPS), sesuai dengan aturanyang ada yaitu berdasarkan Perpres 54 Tahun 2010 Pengadaan Barang JasaPemerintah dalam Pasal 66 mengenai Penetapan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) ayat(1) sampai dengan ayat (8).Bahwa saksi bersama PPK tidak mengikutsertakan tenaga tekhnis
wajar tersebut adalah didalam hargayang ditawarkan oleh perusahaan tersebut sudah mencakup biaya transportasi teknisi,ongkos kirim dan distribusi dan PPN PPH, instalasi uji coba dan uji fungsi alat sertamasa garansi.Bahwa saksi mengetahui keuntungan dan biaya over head yang wajar sebagaimanaditentukan dalam PERPRES No. 50 Tahun 2010 adalah sebesar 15% tetapi diluar PPNdan PPH sehingga keseluruhannya sekitar 25% kemudian diperhitungkan denganbiaya uji fungsi, transportasi atau biaya kirim, tenaga tekhnis
mendaftarkan perusahaan saksi kemudian saksi memenuhi persyaratanpersyaratan yang diminta antara laon Surat Dukungan dari Distributor yang dilengkapiLetter Authorited (LA), Registrasi DEPKES, SNI, SIUP, Surat Penyataan, Surat IzinPenyalur (SUPAK) kemudian setelah saksi mengisi aplikasiaplikasi tersebut, saksitinggal mengikuti proses tahapannya yakni aanwitjzing kemudian upload dokumenpenawaran dan keesokan harinya dilakukan pembukaan sampul penawaran oleh ULPselanjutnya evaluasi administrasi , evaluasi tekhnis
UTAMA JAYA SEJAHTERAsebagai pemenang 2 dan pemenang 3, selanjutnya saksi mendapat undangan verifikasi untukdilakukan evaluasi kualifikasi administrasi dan tekhnis oleh ULP dan pada waktu ituverifikasi dilakukan oleh Pak Irwan Ketua PKJA ULP Kota Palu dimana setelah beberapahari kemudian, ada pengumuman pemenang dan perusahaan saksi dinyatakan sebagaiPemenang I dan perusahaan lainnya tadi sebagai Pemenang II dan Pemenang III sehinggaperusahaan saksi mutlak menjadi Rekanan dalam Pekerjaan Pengadaan