Ditemukan 596 data
Hj. SutiahSoekirman
Tergugat:
1.Titik Helyawati
2.Nani Widyawati
3.Rahayu Hidayati
124 — 39
Sutopo Aksin in concreto ParaTergugat, sudah beruang kali meminta agar keuangan PT. Trias ManggalaHalaman 13 dari 36 Putusan No. 87/Pdt.G/2018/PN.MlgIndah dilakukan Audit Eksternal, dalam kerangka untuk mengetahuikeuangan yang ada di dalam PT. Trias Manggala Indah, namun Tergugatselalu menundanunda dengan tanpa alasan yang dibenarkan secara11. Bahwa apa yang didalilkan Penggugat sebagaimana dalam Gugatannya Point10 yang pada Pokoknya menerangkan pada Tahun 2016 PT.
1.ARTUTIK
2.TYA ARIYANI
Tergugat:
1.MUH KURI
2.PT BANK PERKREDITAN RAKYAT KEDUNG ARTO
226 — 14
Pertama kepadaPenggugat Kedua;Bahwa meskipun hibah sebagaimana dimaksud pada posita nomor 7tidak dilakukan tanpa Akta Notaris namun berdasarkan Surat EdaranMahkamah Agung Republik Indonesia (SEMA) No. 3 Tahun 1963tanggal 5 September 1963, Perihal Gagasan menganggap BurgejilkWetboek tidak sebagai undangundang menyatakan Pasal 1682 BW(KUHPerdata) yang mengharuskan dilakukannya satu penghibahandengan Akta Notaris tidak berlaku;Bahwa SEMA No. 3 Tahun 1963 diterapkan oleh hakim sehinggamenjadi /aw in concreto
89 — 39 — Berkekuatan Hukum Tetap
Pernyataan iniharus Tergugat sampaikan karena in concreto hampir semua tanah dilokasitersebut telah memiliki sertifikat hak milik yang diterbitkan oleh BadanPertanahan Nasional Kabupaten Nunukan;Dalil ini diperkuat juga dengan pernyataan Para Penggugat sendiri sepertitersebut dalam Petitum nomor 15 dan nomor 16 halaman 14 dari gugatanPenggugat yang berbunyi "memerintahkan Turut Tergugat untuk segeramencoret semua sertifikat hak atas tanah tersebut di atas dari RegisterTurut Tergugat, Karena tidak
152 — 42
dilakukan oleh dan atau di depan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) harusHalaman 27 dari 40 halaman Putusan Nomor: 99/Pdt.G/2014/PN Bwimemenuhi syarat sahnya suatu transaksi atas tanah, yaitu berlangsung secara terangtunai dan seketika;Menimbang, bahwa disamping itu ternyata Majelis Hakim tidak menemukanadanya suatu syaratsyarat yang diperjanjikan tidak masuk akal atau yang tidak patutatau yang bertentangan dengan hukum, kepatutan (perikemanusiaan) oleh karena ituMajelis Hakim tidak dapat secara in concreto
42 — 18
Pernyataan ini harus tergugatsampaikan karena in concreto hampir semua tanah dilokasi tersebut telah memilikisertifikat hak milik yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional KabupatenNunukan;Dalil ini diperkuat juga dengan pemyataan para Penggugat sendiri seperti tersebut dalamPetitum no 15 dan no 16 halaman 14 dari Gugatan Penggugat yang berbunyi"memerintahkan turut tergugat untuk segera mencoret semua Sertifikat Hak atasTanah tersebut diatas dari Register Turut Tergugat, karena tidak sah dan
552 — 894
Juga dalam hal ini hakim waejib menelitiapakah in concreto terjadi penyalahgunaan kekuasaan ekonomis.Bahwa berdasarkan jawabanjawaban ilmiah Putusan No. 79/Pts/BPSK/XIl/2015 tertanggal 7 Januari 2016 yang telah Termohon Keberatan uraikan diatas,Majelis BPSK Kota Pekanbaru, justru sudah sangat mendalami Undang UndangNomor 8 Tahun 1999 dan sangat kaya bacaan dan rujukan, sehinggamemberikan Putusan yang sangat tepat dan benar, serta telah memenuhi unsurkeadilan.Bahwa, jelas Majelis BPSK Kota Pekanbaru
Pembanding/Penggugat : KORNELIS BASA KOPON,ST Diwakili Oleh : ANDREAS PAYONG DONI
Terbanding/Tergugat : SUSANA SURYATI Diwakili Oleh : JOFRI, SH.,MH
Terbanding/Tergugat : DALMASIUS Diwakili Oleh : JOFRI, SH.,MH
Terbanding/Tergugat : DAVID Diwakili Oleh : JOFRI, SH.,MH
Terbanding/Tergugat : ELISABETH FAAH
Terbanding/Tergugat : HELENA FAAH
Terbanding/Tergugat : ERPINA SOLI
Terbanding/Tergugat : YUSTINA ETI FRANS Diwakili Oleh : JOFRI, SH.,MH
Terbanding/Tergugat : KRISTINA TITIN Diwakili Oleh : JOFRI, SH.,MH
Terbanding/Tergugat : AGUSTINA NETI Diwakili Oleh : JOFRI, SH.,MH
Terbanding/Tergugat : YOHANIS NANI DANFAAH Diwakili Oleh : JOFRI, SH.,MH
Terbanding/Tergugat : SUGIARTO BIN NURDIN DURAN
Terbanding/Tergugat : SUJINA
Terbanding/Tergugat : TDJUKAR WATI
Terbanding/Tergugat : MUHAMMAD PETEN SILI Diwakili Oleh : JOFRI, SH.,MH
Terbanding/Tergugat : ADRIAN AMRIN
Terbanding/Tergugat : BOY
26 — 9
Pernyataan ini harustergugat sampaikan karena in concreto hampir semua tanah dilokasi tersebuttelah memiliki sertifikat hak milik yang diterbitkan oleh Badan PertanahanNasional Kabupaten Nunukan;Dalil ini diperkuat juga dengan pemyataan para Penggugat sendiri sepertitersebut dalam Petitum no 15 dan no 16 halaman 14 dari Gugatan Penggugatyang berbunyi "memerintahkan turut tergugat untuk segera mencoret semuaSertifikat Hak atas Tanah tersebut diatas dari Register Turut Tergugat,karena tidak sah dan
72 — 26
Jkt.Psthukum jika memenuhi syarat kesalahan secara objektif atau konkrit,yaitu apakah si pembuat pada umumnya adalah toerekeningsvatbaar (dapat dipertanggungjawabkan), artinya apakah ia padaumumnya menyadari akibatakibat dari perbuatannya, in casu ParaTergugat bukanlah anak kecil atau orang sakit jiwa yang tidak dapatdiminta pertanggungjawabannya;Juga in concreto, si pembuat, in casu Para Tergugat dalammelakukan perbuatan melawan hukum, tidak bertindak dalamkeadaan terpaksa (overmacht), misalnya
- Tentang : Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
Menurut Frederich Julius Stahl, salah satukonsekuensi negara hukum bahwa negara wajiod memberikan jaminanterhadap perlindungan hak asasi manusia.KEDUA, Konsep perlindungan hukum termasuk perlindungan terhadap hakasasi manusia dalam konteks hukum pidana dapat dilihat secara in abstractodan in concreto. Perlindungan in abstracto mengandung makna bahwasubstansi suatu kaedah hukum tidak memberikan perlindungan.
Sedangkanperlindungan hukum in concreto mengandung arti bahwa praktik penegakanhukum tidak memberikan perlindungan. Paling tidak ada dua parameter yangdapat dijadikan ukuran untuk menyatakan apakah perlindungan hukum inabstracto dikandung oleh suatu norma hukum. Pertama, apakah suatu normamenjamin kepastian hukum. Kedua, apakah suatu norma bersifat diskriminatif.Kedua parameter tersebut bersifat kumulatif.
197 — 658
Kalaupun dibagian tembusan ada disebutkanKetua Pengadilan Negeri Balikpapan dan ikadin Balikpapan sebagai profoma belaka yang secarain concreto tidak pernah disampaikan ke instansi yang bersangkutan. Dengan kata lain, suratdimaksud masih dalam kategori korespondensi terbatas/intenal diantara Tergugat denganPenggugat, sehingga tidak cukup dasar hukum untuk menggolongkannva sebagai delik pidanayang merugikan kepentingan Penggugat4.2.
62 — 32 — Berkekuatan Hukum Tetap
No. 48 PK/PID.SUS/2015menemukan hukum (rechtsvinding) in concreto untuk menjaminditaatinya hukum materiel.
Selanjutnya Sjachran Basahmengatakan, bahwa :Peradilan adalah segala sesuatu yang bertalian dengan tugasmemutus perkara dengan menerapkan hukum, menemukanhukum in concreto dalam mempertahankan dan menjaminditaatinya hukum materiel dengan menggunakan cara proseduralyang ditetapkan oleh hukum formal ;Berdasarkan uraian di atas tampak bahwa pengadilanmerupakan tempat untuk menyelesaikan dan memutus persoalanhukum dengan menggunakan cara prosedural (hukum formal =hukum acara) dalam menerapkan hukum materiel
63 — 6
yang seadiladilnya (ex aequo et bono);Menimbang, bahwa dalam persidangan awal sebelum dimulai dan diteruskanpemeriksaan dalam perkara a quo maka Majelis Hakim telah menganjurkan dan memberikesempatan kepada kedua belah pihak berperkara yang diwakili oleh kuasa hukumnya masingmasing untuk dapat menempuh upaya perdamaian dalam penyelesaian sengketa diantaramereka;Menimbang, bahwa untuk mengefektifkan ruang dan kesempatan perdamaian bagikedua belah pihak berperkara serta sebagai instrument riil (in concreto
142 — 160 — Berkekuatan Hukum Tetap
., hanya apabila dalam keadaan in concreto ada keseimbangan dankeserasian maka tercapailah kesepakatan yang sah antara para pihak;Bahwa berdasarkan penafsiran hukum argumentum a contrario, maka kaidah hukumdi atas harus diartikan: tidak ada kesepakatan yang sah jika keadaan dalam perjanjiantidak seimbang bagi para pihak;Dengan demikian, terbukti bahwa Pasal 2.5.
69 — 38
KUHPerdata, menegaskan bahwa setiaporang yang mengaku mempunyai suatu hak, atau menunjuk suatu peristiwa untukHal.47 dari63 Putusan Nomor 102/Padt.G/2014/PN.Smr.meneguhkan haknya itu atau untuk membantah suatu hak orang lain, wajibmembuktikan adanya hak itu atau kejadian yang dikemukakan itu ;Menimbang, bahwa hakekat pembuktian pada dasarnya bersifat historis,dalam arti apa yang hendak dibuktikan dalam suatu persengketaan adalah sesuatuyang sudah terjadi atau menerangkan apa yang terjadi secara in concreto
53 — 6
yang seadiladilnya (ex aequo et bono);Menimbang, bahwa dalam persidangan awal sebelum dimulai dan diteruskanpemeriksaan dalam perkara a quo maka Majelis Hakim telah menganjurkan dan memberikesempatan kepada kedua belah pihak berperkara yang diwakili oleh kuasa hukumnya masingmasing untuk dapat menempuh upaya perdamaian dalam penyelesaian sengketa diantaramereka;Menimbang, bahwa untuk mengefektifkan ruang dan kesempatan perdamaian bagikedua belah pihak berperkara serta sebagai instrument riil (in concreto
Terbanding/Tergugat : PT. Bank DKI
1931 — 2847
Juga in concreto, TERGUGAT dalammelakukan perbuatan melawan hukum, tidak bertindak dalam keadaanterpaksa (overmacht), misalnya di bawah todongan pistol atau dalamkeadaan darurat (noodtoestand);(vide: Ny. Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, S.H., Hukum Perutangan Bagian B, Seksi Hukum Perdata Fakultas Hukum UGM, Yogyakarta,1980, halaman 58);Dengan demikian unsur inipun terpenuhi;d.
122 — 49
baik di tingkatpusat maupun di daerah sesuai dengan ketentuan perundangundangan yang berlakuyang bertujuan memberikan manfaat, kemakmuran, dan kesejahteraan kepada seluruhkehidupan negara.Penjelasan Undangundang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang PemberantasanTindak Pidana Korupsi).lusan unsur di atas perlu dikemukakan dua hal sebagai berikut :Dengan digunakannya kata dapat dalam rumusan delik mengandung arti bahwauntuk terjadinya delik tidak perlu keuangan negara benarbenar sudah mnderitakerugian in concreto
melainkan sudah cukup apabila timbul kemngkinan atauberpotensi untuk menimbulkan kerugian bagi keuangan negara.Karena itu sebagai konsekuensinya tidaklah relevan untuk menonjolkan berapa besar78sebenamya keuntungan in concreto yang di terma oleh IRWAN SOBRIAN. secarapribadi, melainkan sudah cukup apabila sudah terbukti bahwa mempunyai tujuanmemperkaya dirinya sendiri atau orang lain atau suatu korporasi dengan melakukanperbuatan melawan hukum yang dapat menimbulkan kerugian keuangan negara.Bahwa
Joko Hadi Siswanto
Tergugat:
Ketua Tim Seleksi Jawa Tengah Tiga Calon Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten dan Kota
262 — 150
ayat (2) UndangUndang Nomor 5 Tahun 1985Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana terakhir diubah denganUndangUndang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang perubahan kedua atasUndangUndang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negaradan karenanya Majelis Hakim berpendapat sebelum pokok sengketa diperiksaakan memutus eksepsi tentang kompetensi kewenangan relatif dengan pertimbangan hukum sebagai berikut:Menimbang, bahwa dalam upaya mencari dan mendekati makna atauhakekat hukum dan keadilan in concreto
83 — 53
In concreto factum, Perjanjian Kerja Pasal 24telah mengatur norma dan mekanisme PENYELESAIANPERSELISIHAN sebagai berikut:24.1. Apabila terjadi perselihan antara kedua belah pihak mengenai isidari Perjanjian ini, maka akan diselesaikan secara musyawarahdan mufakat antara kedua belah pihak.24.2. Apabila tidak dapat diselesaikan secara musyawarah, makaterhadap halhal yang bersifat teknis akan diselesaikan melaluiBadan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI).24.3.
116 — 89 — Berkekuatan Hukum Tetap
/n concreto tidak pernah ada satu punputusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap yang menyatakanbahwa Tergugat beritikad tidak baik dalam hal mengenai pendaftaran merek"MAXSTAR" milik Tergugat; Bahwa Penggugat untuk dapat mendalilkan bahwa Tergugat beritikadtidak baik dalam memohonkan pendaftaran merek "MAXSTAR" haruslahterlebin dahulu melakukan upaya gugatan oleh Penggugat dengan upayapengajuan gugatan tersendiri kepada Tergugat terpisah dengan perkaraini, halmana gugatan tersebut tidak