Sutopo Aksin in concreto ParaTergugat, sudah beruang kali meminta agar keuangan PT. Trias ManggalaHalaman 13 dari 36 Putusan No. 87/Pdt.G/2018/PN.MlgIndah dilakukan Audit Eksternal, dalam kerangka untuk mengetahuikeuangan yang ada di dalam PT. Trias Manggala Indah, namun Tergugatselalu menundanunda dengan tanpa alasan yang dibenarkan secara11. Bahwa apa yang didalilkan Penggugat sebagaimana dalam Gugatannya Point10 yang pada Pokoknya menerangkan pada Tahun 2016 PT.

Jkt.Psthukum jika memenuhi syarat kesalahan secara objektif atau konkrit,yaitu apakah si pembuat pada umumnya adalah toerekeningsvatbaar (dapat dipertanggungjawabkan), artinya apakah ia padaumumnya menyadari akibatakibat dari perbuatannya, in casu ParaTergugat bukanlah anak kecil atau orang sakit jiwa yang tidak dapatdiminta pertanggungjawabannya;Juga in concreto, si pembuat, in casu Para Tergugat dalammelakukan perbuatan melawan hukum, tidak bertindak dalamkeadaan terpaksa (overmacht), misalnya

Pernyataan ini harustergugat sampaikan karena in concreto hampir semua tanah dilokasi tersebuttelah memiliki sertifikat hak milik yang diterbitkan oleh Badan PertanahanNasional Kabupaten Nunukan;Dalil ini diperkuat juga dengan pemyataan para Penggugat sendiri sepertitersebut dalam Petitum no 15 dan no 16 halaman 14 dari Gugatan Penggugatyang berbunyi "memerintahkan turut tergugat untuk segera mencoret semuaSertifikat Hak atas Tanah tersebut diatas dari Register Turut Tergugat,karena tidak sah dan

Menurut Frederich Julius Stahl, salah satukonsekuensi negara hukum bahwa negara wajiod memberikan jaminanterhadap perlindungan hak asasi manusia.KEDUA, Konsep perlindungan hukum termasuk perlindungan terhadap hakasasi manusia dalam konteks hukum pidana dapat dilihat secara in abstractodan in concreto. Perlindungan in abstracto mengandung makna bahwasubstansi suatu kaedah hukum tidak memberikan perlindungan.

Sedangkanperlindungan hukum in concreto mengandung arti bahwa praktik penegakanhukum tidak memberikan perlindungan. Paling tidak ada dua parameter yangdapat dijadikan ukuran untuk menyatakan apakah perlindungan hukum inabstracto dikandung oleh suatu norma hukum. Pertama, apakah suatu normamenjamin kepastian hukum. Kedua, apakah suatu norma bersifat diskriminatif.Kedua parameter tersebut bersifat kumulatif.

Karena putusanhakim itu pembebntukan hukum in concreto, maka peristiwa yang telah ditetapkandianggap benar sehingga memperoleh kekuatan pembuktian yang sempurna.Bahwa putusan pengadilan yang dituangkan dalam bentuk tertulismerupakan akta otentik yang dapat dipergunakan sebagai alat bukti. Putusanhakim yang telah memperoleh kekuatan mutlak dengan mana seorang telahdijatunkan hukuman karena suatu kejahatan maupun pelanggaran, di dalam suatuHal. 41 dari 48 hal.

Surat Edaran Mahkamah Agung RI, Nomor 5 Tahun 2003 tanggal 24 Oktober 2003berkaitan dengan jangkauan internal kepartaian bukanlah kewenangan PengadilanTata Usaha Negara;Namun, in concreto tidak sama sekali dipertimbangkan, dan bahkan tidak sama sekalidisentuh dalam pertimbangan hukum Yudex Factie PT.TUN Makassar Jo.

Pernyataan ini harus tergugatsampaikan karena in concreto hampir semua tanah dilokasi tersebut telah memilikisertifikat hak milik yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional KabupatenNunukan;Dalil ini diperkuat juga dengan pemyataan para Penggugat sendiri seperti tersebut dalamPetitum no 15 dan no 16 halaman 14 dari Gugatan Penggugat yang berbunyi"memerintahkan turut tergugat untuk segera mencoret semua Sertifikat Hak atasTanah tersebut diatas dari Register Turut Tergugat, karena tidak sah dan

dilakukan oleh dan atau di depan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) harusHalaman 27 dari 40 halaman Putusan Nomor: 99/Pdt.G/2014/PN Bwimemenuhi syarat sahnya suatu transaksi atas tanah, yaitu berlangsung secara terangtunai dan seketika;Menimbang, bahwa disamping itu ternyata Majelis Hakim tidak menemukanadanya suatu syaratsyarat yang diperjanjikan tidak masuk akal atau yang tidak patutatau yang bertentangan dengan hukum, kepatutan (perikemanusiaan) oleh karena ituMajelis Hakim tidak dapat secara in concreto

Juga dalam hal ini hakim waejib menelitiapakah in concreto terjadi penyalahgunaan kekuasaan ekonomis.Bahwa berdasarkan jawabanjawaban ilmiah Putusan No. 79/Pts/BPSK/XIl/2015 tertanggal 7 Januari 2016 yang telah Termohon Keberatan uraikan diatas,Majelis BPSK Kota Pekanbaru, justru sudah sangat mendalami Undang UndangNomor 8 Tahun 1999 dan sangat kaya bacaan dan rujukan, sehinggamemberikan Putusan yang sangat tepat dan benar, serta telah memenuhi unsurkeadilan.Bahwa, jelas Majelis BPSK Kota Pekanbaru

yang seadiladilnya (ex aequo et bono);Menimbang, bahwa dalam persidangan awal sebelum dimulai dan diteruskanpemeriksaan dalam perkara a quo maka Majelis Hakim telah menganjurkan dan memberikesempatan kepada kedua belah pihak berperkara yang diwakili oleh kuasa hukumnya masingmasing untuk dapat menempuh upaya perdamaian dalam penyelesaian sengketa diantaramereka;Menimbang, bahwa untuk mengefektifkan ruang dan kesempatan perdamaian bagikedua belah pihak berperkara serta sebagai instrument riil (in concreto

Juga in concreto, TERGUGAT dalammelakukan perbuatan melawan hukum, tidak bertindak dalam keadaanterpaksa (overmacht), misalnya di bawah todongan pistol atau dalamkeadaan darurat (noodtoestand);(vide: Ny. Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, S.H., Hukum Perutangan Bagian B, Seksi Hukum Perdata Fakultas Hukum UGM, Yogyakarta,1980, halaman 58);Dengan demikian unsur inipun terpenuhi;d.

.100.000.000, dari penjualan itu.Bahwa.uang yang diterima Terdakwa untuk mengurus pembuatan Akta Jual Belidan Balik Nama tersebut dipergunakan untuk kepentingan pribadinya.Bahwa Terdakwa ketahui untuk 17 Sertifikat sekarang berada di Notaris/PPATNini Wahyuningsih untuk dibuatkan pelepasan haknya dari Mr.HAN atau HANDke saksi H.M.ALI bin H.AMIN.Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum dalam perkara lain.Menimbang, bahwa dari fakta tersebut dapat dipertimbangkan apakahperbuatan Terdakwa dalam kasus in concreto

No. 48 PK/PID.SUS/2015menemukan hukum (rechtsvinding) in concreto untuk menjaminditaatinya hukum materiel.

Selanjutnya Sjachran Basahmengatakan, bahwa :Peradilan adalah segala sesuatu yang bertalian dengan tugasmemutus perkara dengan menerapkan hukum, menemukanhukum in concreto dalam mempertahankan dan menjaminditaatinya hukum materiel dengan menggunakan cara proseduralyang ditetapkan oleh hukum formal ;Berdasarkan uraian di atas tampak bahwa pengadilanmerupakan tempat untuk menyelesaikan dan memutus persoalanhukum dengan menggunakan cara prosedural (hukum formal =hukum acara) dalam menerapkan hukum materiel

yang seadiladilnya (ex aequo et bono);Menimbang, bahwa dalam persidangan awal sebelum dimulai dan diteruskanpemeriksaan dalam perkara a quo maka Majelis Hakim telah menganjurkan dan memberikesempatan kepada kedua belah pihak berperkara yang diwakili oleh kuasa hukumnya masingmasing untuk dapat menempuh upaya perdamaian dalam penyelesaian sengketa diantaramereka;Menimbang, bahwa untuk mengefektifkan ruang dan kesempatan perdamaian bagikedua belah pihak berperkara serta sebagai instrument riil (in concreto

baik di tingkatpusat maupun di daerah sesuai dengan ketentuan perundangundangan yang berlakuyang bertujuan memberikan manfaat, kemakmuran, dan kesejahteraan kepada seluruhkehidupan negara.Penjelasan Undangundang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang PemberantasanTindak Pidana Korupsi).lusan unsur di atas perlu dikemukakan dua hal sebagai berikut :Dengan digunakannya kata dapat dalam rumusan delik mengandung arti bahwauntuk terjadinya delik tidak perlu keuangan negara benarbenar sudah mnderitakerugian in concreto

melainkan sudah cukup apabila timbul kemngkinan atauberpotensi untuk menimbulkan kerugian bagi keuangan negara.Karena itu sebagai konsekuensinya tidaklah relevan untuk menonjolkan berapa besar78sebenamya keuntungan in concreto yang di terma oleh IRWAN SOBRIAN. secarapribadi, melainkan sudah cukup apabila sudah terbukti bahwa mempunyai tujuanmemperkaya dirinya sendiri atau orang lain atau suatu korporasi dengan melakukanperbuatan melawan hukum yang dapat menimbulkan kerugian keuangan negara.Bahwa

Kalaupun dibagian tembusan ada disebutkanKetua Pengadilan Negeri Balikpapan dan ikadin Balikpapan sebagai profoma belaka yang secarain concreto tidak pernah disampaikan ke instansi yang bersangkutan. Dengan kata lain, suratdimaksud masih dalam kategori korespondensi terbatas/intenal diantara Tergugat denganPenggugat, sehingga tidak cukup dasar hukum untuk menggolongkannva sebagai delik pidanayang merugikan kepentingan Penggugat4.2.

., hanya apabila dalam keadaan in concreto ada keseimbangan dankeserasian maka tercapailah kesepakatan yang sah antara para pihak;Bahwa berdasarkan penafsiran hukum argumentum a contrario, maka kaidah hukumdi atas harus diartikan: tidak ada kesepakatan yang sah jika keadaan dalam perjanjiantidak seimbang bagi para pihak;Dengan demikian, terbukti bahwa Pasal 2.5.

KUHPerdata, menegaskan bahwa setiaporang yang mengaku mempunyai suatu hak, atau menunjuk suatu peristiwa untukHal.47 dari63 Putusan Nomor 102/Padt.G/2014/PN.Smr.meneguhkan haknya itu atau untuk membantah suatu hak orang lain, wajibmembuktikan adanya hak itu atau kejadian yang dikemukakan itu ;Menimbang, bahwa hakekat pembuktian pada dasarnya bersifat historis,dalam arti apa yang hendak dibuktikan dalam suatu persengketaan adalah sesuatuyang sudah terjadi atau menerangkan apa yang terjadi secara in concreto

Disamping itu ternyata Majelis Hakimtidak menemukan dalam permohonannya untuk memperoleh hak atas obyeksengketa tersebut, tidak masuk akal atau yang tidak patut atau yang bertentangandengan hukum, kepatutan (perikemanusiaan), maka Majelis Hakim tidak dapatsecara in concreto meneliti faktorfaktor yang tidak masuk akal, tidak patut atautidak pantas tersebut, sehingga selaku orang yang menempati obyek sengketasecara terus menerus dengan aman Penggugat dipandang telah bertindak denganetikad baik dan

Negeri dalam jangka waktu paling lama 45 (empat puluhlima) hari kerja sejak tanggal pelimpahan perkara dari Penuntut Umum, dengandemikian status Pemohon sebagai Tersangka tidak mengalami kejelasan dan tidakmencerminkan kepastian hukum;Menimbang, bahwa berdasarkan Integrated Criminal Justice System, maka sudahseharusnya komposisi sistem peradilan pidana terjadi keselarasan antara penyidik,penuntut umum, pengadilan dan lembaga pemasyarakatan untuk menyelesaikan perkarademi penegakan hukum (hukum in concreto